UNAIR Pelopori Transparansi Tata Kelola Perguruan Tinggi UNAIR NEWS – Universitas Airlangga bekerja sama dan dipilih sebagai pionir pencegahan, penanganan, dan penanggulangan korupsi oleh Transparency International Indonesia (TII) dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). Kerja sama yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) ini merupakan bagian dari upaya untuk membangun sistem pencegahan korupsi. MoU tersebut berlangsung Kamis (10/11) di Aula Garuda Mukti, bertepatan dengan Sidang Universitas Dies Natalis UNAIR ke-62. “Kami sepakat bahwa tata kelola perguruan tinggi yang baik adalah syarat utama pemenuhan hak masyarakat atas pendidikan tinggi yang berkualitas. Di samping itu, kami juga yakin bahwa perguruan tinggi yang mampu mengatasi korupsi di internal organisasinya yang paling mungkin mendidik mahasiswanya agar mereka juga memiliki komitmen anti korupsi,” ujar Sekretaris Jenderal TII Dadang Trisasongko. “Ini semacam learning by example. Hanya kampus yang jujurlah yang memiliki otoritas moral untuk mengajarkan kejujuran kepada mahasiswanya,” tambahnya. Dadang berharap, dengan adanya MoU ini dapat mengembangkan sistem pencegahan korupsi di dalam organisasi universitas melalui pengembangan sistem pencegahan dan penanganan konflik kepentingan. Selain itu, hasil MoU dapat memperkuat kredibilitas UNAIR di mata publik dan stakeholder lain. Kerja sama ini akan berlangsung hingga satu tahun ke depan. Akan dirumuskan sebuah panduan pencegahan dan penanganan konflik kepentingan yang kelak dapat dijadikan kebijakan internal kampus. Selain itu, panduan akan disosialiasikan ke seluruh sivitas akademika.
Sementara itu, Sugeng Bahagijo selaku Direktur Eksekutif INFID mengatakan, UU pencegahan korupsi di Indonesia sudah lengkap. Namun, salah satu hal yang terlambat disadari bersama adalah institusi pendidikan tinggi yang mengambil peran penting terhadap pencegahan korupsi. UNAIR sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik dapat menjadi contoh pencegahan dan penanganan konflik kepentingan yang menyebabkan terjadinya korupsi. “UNAIR diharapkan jadi model pencegahan konflik kepentingan. Sehingga kelak jika di UNAIR baik, bisa diterapkan di instansi lain,” kata Sugeng. Dengan berjalannya MoU ini, ke depan, stakeholder UNAIR diikat oleh ketentuan-ketentuan yang telah dibentuk oleh INFID, TII, dan UNAIR. “Hal ini tentu membantu UNAIR menuju world class university,” ujar Sugeng. (*) Penulis : Binti Quryatul Masruroh Editor : Dilan Salsabila
Cegah Konflik Kepentingan, Rektor UNAIR Jadi Narasumber TII UNAIR NEWS – Sebagai upaya dari pencegahan konflik kepentingan, Transparency International Indonesia (TII) menjalin kerja sama dengan Universitas Airlangga. Kali ini, jalinan kerja sama tersebut melalui pembuatan video oleh TII mengenai pencegahan konflik kepentingan dengan Rektor UNAIR Prof. Dr. Moh. Nasih, SE., MT., Ak., CMA sebagai narasumber utama.
“UNAIR sejak awal berkomitmen untuk melakukan berbagai macam hal untuk mencegah korupsi. Kita akan melakukan apapun, untuk mendorong, menjamin agar korupsi tidak terjadi di UNAIR,” ujar Rektor UNAIR di ruang kerjanya, Kamis (27/10). Dalam pengembangan program pencegahan dan pengendalian konflik kepentingan tersebut, ada empat institusi yang dilibatkan. Keempat institusi terbagi dalam dua sektor, yakni sektor kesehatan dan pendidikan. Pada sektor kesehatan, lembaga yang dilibatkan yakni RS Bojonegoro dan RS Makassar. Sedangkan pada sektor pendidikan, institusi yang dilibatkan adalah UNAIR dan Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Rektor mengatakan, conflict of interest di lingkungan UNAIR yang urgent untuk ditindak adalah perilaku aktivitas kerja SDM. SDM di UNAIR yang bekerja sambil melakukan aktivitas lain di luar fungsi rutin, itu yang mesti dihindari. Pegawai atau SDM yang mungkin memiliki perusahaan yang menyuplai kebutuhankebutuhan tertentu untuk UNAIR, juga menjadi perhatian utama. Dwipoto Kusuma selaku Program Officer TII mengatakan, hasil kerja sama dengan keempat institusi tersebut nantinya akan dituangkan dalam bentuk buku panduan dan video yang dapat dipublikasi dan dimanfaatkan secara menyeluruh oleh masyarakat. Hasil dari video dan buku panduan diharapkan dapat mencegah adanya konflik kepentingan dan mengetahui penyebab munculnya konflik kepentingan. “UNAIR sangat terbuka untuk mengembangkan tata kelola yang lebih baik di perguruan tinggi. Untuk masuk ke UNAIR relatif mudah, dimana sebelumnya UNAIR sudah melakukan beberapa program terkait dengan tata kelola yang baik di PTN,” kata Dwipoto. (*) Penulis : Binti Q. Masruroh Editor : Dilan Salsabila
UNAIR Dipilih Sebagai Pioner Pencegahan Korupsi UNAIR NEWS – Universitas Airlangga dipilih sebagai pioner dalam pencegahan dan penanganan korupsi di aspek tata kelola oleh Transparency International Indonesia (TII) dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). Hal itu diungkapkan oleh Sekjen TII Dadang Trisasongko dalam acara Seminar dan Deklarasi: Komitmen Pengendalian Konflik Kepentingan dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan Perluasan Integritas di Indonesia. “UNAIR kami anggap sebagai perguruan tinggi negeri yang layak menjadi representasi di level nasional dalam menggelorakan semangat anti korupsi,” kata dia saat diwawancara UNAIR News di Royal Kuningan Jakarta, Kamis pagi (15/9). Selain UNAIR, institusi lain yang dijadikan pilot project adalah Pemkot Makassar melalui RSUD Makassar, Kabupaten Bojonegoro melalui RSUD Bojonegoro, dan Universitas Muslim Indonesia. Dadang mengungkapkan, persoalan korupsi di Indonesia masih menjadi momok meskipun sudah banyak koruptor masuk penjara. Maka itu, perlu pembelajaran menyeluruh dan berkelanjutan untuk menangani problem tersebut. “Seminar dan deklarasi ini merupakan awal dari langkah yang baik untuk membangun sistem antikorupsi dan bebas konflik kepentingan,” papar dia. Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo menuturkan, pihaknya siap bekerja sama dan menjadi mitra institusi untuk melaksanakan pencegahan korupsi, baik yang berbasis pemerintah maupun swasta.
“Korupsi yang sistemik harus diberantas dengan pola yang baik. Salah satunya dengan memberi atensi pada bibit-bibit konflik kepentingan,” papar dia dalam sambutannya. Rektor UNAIR Prof. Dr. H. Mohammad Nasih, MT., SE., Ak, CMA mengutarakan, selama ini pihaknya selalu berusaha untuk membangun tata kelola yang baik, yang mana usaha tersebut mencakup bermacam elemen. Misalnya, di bidang rekrutmen tenaga kerja atau bidang kepegawaian. Menurutnya, UNAIR selalu berupaya menghilangkan konflik kepentingan. Semua yang direkrut harus bersandar pada prestasi atau kapabilitas seseorang. “Jangan sampai ada seorang Kabag (kepala bagian, -red) menduduki posisi itu karena dulu ayahnya juga Kabag,” kata Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAIR itu. Lelaki kelahiran Gresik yang juga menjadi narasumber dalam acara menambahkan, bidang-bidang lain tak luput dari perhatian. Contohnya, bidang pengadaan, kemahasiswaan, maupun bidang lainnya. “Kami ingin menyisihkan segala kepentingan di semua bidang di UNAIR,” urai dia.
konflik
Seminar tersebut juga dihadiri oleh sejumlah stakeholder. Selain perwakilan institusi yang menjadi pioner dalam seminar, tampil pula sebagai narasumber komisioner KPK Alexander Marwata, dan Kepala Kantor Kepresidenan Teten Masduki. (*) Penulis : Rio F. Rachman Editor : Binti Q. Masruroh
Cegah Korupsi dengan Bentuk Panduan Pencegahan UNAIR NEWS – Konflik kepentingan merupakan akar dari penyebab munculnya masalah korupsi. Maka itu, harus dibentuk sistem pencegahan konflik kepentingan agar akar korupsi dapat dicegah. Hal tersebut yang melatarbelakangi lembaga non pemerintah Transparency International Indonesia (TII) dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) melakukan penjajakan kerjasama dengan Universitas Airlangga. Penjajakan kerjasama keduanya dengan UNAIR berlangsung pada Senin (8/8), bertempat di Ruang Sidang Pleno, Kantor Manajemen, Kampus C UNAIR. Dadang Trisasongko Sekretaris Jenderal TII mengatakan, penjajakan kerjasama ini merupakan bagian upaya untuk membangun sistem pencegahan korupsi. “Pendidikan menjadi bidang layanan publik yang paling penting di indonesia, sehingga perlu dipastikan bahwa lembaga pendidikan juga akuntabel, transparan, dan menjadi contoh bagi lembaga lain supaya bebas korupsi,” ujarnya. Dadang menyebutkan, konflik kepentingan merupakan akar setiap permasalahan korupsi. Oleh karena itu, perlu dibangun sistem yang dapat mencegah munculnya konflik kepentingan. “Konflik kepentingan merupakan akar korupsi dimanapun. Kalau sebuah lembaga atau institusi tidak punya sistem untuk mencegah konflik kepentingan, korupsi akan mudah terjadi. Karena dia akarnya. Kalau akar tidak pernah dihabisi pasti akan tumbuh,” tambahnya. Target dari penjajakan kerjasama ini adalah adanya sistem yang dapat dipakai sebagai panduan menangani konflik kepentingan.
Sistem ini nantinya dapat dipakai oleh semua komponen masyarakat di lingkungan UNAIR, bahkan bisa menjadi percontohan untuk kampus maupun institusi lainnya. “Outputnya membuat aturan panduan. Berikutnya adalah bagaimana panduan ini dipahami oleh semua pihak. Bukan hanya orang kampus, tapi pihak lain yang selama ini berinteraksi dengan kampus. Untuk menunjukkan bahwa UNAIR sedang berbenah dan memperbaiki diri. Sehingga orang lain juga mikir-mikir kalau mau kerjasama dengan UNAIR,” imbuhnya. Dadang menambahkan, panduan ini penting untuk dibuat supaya pihak-pihak yang biasanya menjalin kerjasama dengan UNAIR dapat mawas diri dan akuntabel. “Karena kalau ngomong korupsi, itu organized crime. Pasti dua orang, ada yang menyuap ada yang disuap. Kita tidak cukup membentengi, tapi pihak luar juga mesti dikasih tau,” tambahnya. Melalui penjajakan kerjasama ini, Dadang berharap UNAIR bisa menjadi percontohan pencegahan korupsi.
dengan
dibentuknya
aturan
panduan
“Harapannya kalau nanti UNAIR sudah mengadopsi, sudah punya kebijakan, UNAIR bisa jadi panutan. UNAIR akan memancarkan apa yang ia punya, menjadi panutan bagi lermbaga-lembaga lain di Jawa Timur. Bisa jadi kampus lain ikut meniru, mereplikasi. Bidang-bidang lain, bukan hanya pendidikan, bahkan mungkin birokrasi di Pemda (pemerintah daerah),” pungkasnya. Mugiyanto dari INFID mengatakan, pada pembuatan panduan pencegahan korupsi itu nanti dapat mengadopsi dari berbagai dokumen yang ada, baik dokumen nasional maupun internasional. “Panduan pemerintah tentang pemberantasan korupsi sudah ada dokumennya. Konvensi PBB yang sudah diadopsi oleh Pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 2006. KPK juga punya panduan. Dokumen-dokumen lain di internasional seperti
The United Nations Global Compact juga ada elemen pemberantasan korupsi. Yang paling penting dikontekstualkan dalam konteks Indonesia, atau bahkan lebih spesifik di lembaga pendidikan,” katanya. (*) Penulis : Binti Q. Masruroh Editor : Defrina Sukma S.
