Penguatan Tata Kelola Perguruan Tinggi Swasta dalam Menghadapi Asean Economic Community (AEC)

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Penguatan Tata Kelola Perguruan Tinggi Swasta dalam Menghadapi Asean Economic Community (AEC) Oleh

Prof.Dr.Johannes Gunawan,SH.,LL.M

Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti Ambon, 4 Oktober 2016


Renstra Kemristekdikti 2015 -2019 Halaman 17 Lampiran Renstra Kemenristekdikti 2015 – 2019

Tantangan Regional: ASEAN Economic Community  Kebutuhan tenaga terampil yang bersertifikat menjadi lebih penting lagi saat diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).  Pada saat itu, tenaga terampil yang tidak bersertifikat akan sulit untuk bersaing dengan tenaga terampil bersertifikat dalam mendapatkan pekerjaan.  Lebih-lebih lagi jika tenaga terampil Indonesia untuk bisa bersaing di lapangan kerja di luar negeri harus mempunyai sertifikat profesi yang tidak hanya diakui oleh Indonesia tetapi juga diakui oleh negara-negara lain.  Ke depan, Indonesia harus segera melakukan sertifikasi pada tenaga terampilnya agar mampu bersaing dengan tanaga kerja asing di pasar tenaga kerja domestik maupun internasional.


ASEAN: Association of South East Asian Nations 10 MEMBER STATES • Brunei Darussalam (7 January 1984) • Cambodia (30 April 1999) • Indonesia (8 August 1967) • Lao PDR (23 July 1997) • Malaysia (8 August 1967) • Myanmar (23 July 1997) • Philippines (8 August 1967) • Singapore (8 August 1967) • Thailand (8 August 1967) • Viet Nam (28 July 1995)


Tantangan Regional: ASEAN Economic Community

31 Desember 2015 ASEAN Economic Community  Free Flows of Goods  Free Flows of Services  Free Flows of Investment  Freer Flows of Capital  Free Flows of Skilled Labour


Tantangan Regional: ASEAN Economic Community 5 (lima) Sirkulasi Bebas (free flow) di AEC, 2 di antaranya berpengaruh pada Pendidikan Tinggi • Free flow of goods: The ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA). • Free flow of services: The ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) and the Mutual Recognition Arrangements (MRA). • Free flow of investment: The ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) and the Protocol to Amend the ACIA. • Freer flow of capital: Implementation of measures to further spur financial services liberalisation, capital market development, and capital account liberalisation. • Free flow of skilled labour: The ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons and the ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF).


Mutual Recognition Arrangement (MRA) 1 2 3 4 5 6

7 8

2005: ASEAN MRA on Engineering Services; 2006: ASEAN MRA on Nursing Services; 2007: ASEAN MRA on Architectural Services; 2007: ASEAN Framework Arrangement for the Mutual Recognition of Surveying Qualifications; 2009: ASEAN MRA Framework on Accountancy Services; 2009: ASEAN MRA on Medical Practitioners; 2009: ASEAN MRA on Dental Practitioners; 2012: ASEAN MRA on Tourism Professionals.


Penguatan Tata kelola PTS Menghadapi AEC/MEA Syarat Minimum Tata Kelola Perguruan Tinggi Swasta

Aras Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi Swasta

1. Legalitas Badan Penyelenggara 2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 3. Kepemilikan Prasarana dan Sarana a. Lahan an. Badan Penyelenggara b. Gedung milik Badan Penyelenggara

4. Statuta PTS (Pengaturan Tata Kelola PTS) 5. RPJP (25 tahun) dan Renstra PTS (5 tahun) 6. Kepemilikan Keuangan a. Dana Operasional b. Dana Investasi

7. Kurikulum (KDikti)

Aras UP Program Studi

a. KKNI b. AQRF

8. Sumber Daya Manusia a. Dosen b. Tenaga Kependikan

9. Penelitian dan PKM Keterangan: Huruf warna merah merupakan syarat minimum pendirian PTS


1. Legalitas Badan Penyelenggara PTS Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2001 jo. UU No. 28 Tahun 2004 jo. PP. No. 2 Tahun 2013

1. Memiliki Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara beserta dengan segala perubahannya; 2. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara telah disahkan dengan Surat Keputusan Menkumham atau Surat Keputusan pejabat terkait lain, sehingga Badan Penyelenggara tersebut telah berstatus sebagai Badan Hukum;

3. Segala perubahan Badan Penyelenggara telah dimintakan persetujuan atau diberitahukan kepada Menkumham atau pejabat terkait lain, dan telah memperoleh Surat Pencatatan dari Menkumham atau pejabat terkait lain tentang perubahan tersebut. 4. Nama dan Status Hukum Badan Penyelenggara di dalam di dalam Izin Pendirian PTS harus sama dengan Nama dan Status Hukum Badan Penyelenggara sebagaimana dicantumkan dalam dokumen butir 1, 2, dan 3 di atas.


Masalah Legalitas Badan Penyelenggara PTS o Yayasan Belum Disahkan Sebagai Badan Hukum oleh Menkumham  Pasal 60 ayat (2) UU Dikti PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.

 UU No. 16 Tahun 2012 Tentang Yayasan dan UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU Yayasan (3) Yayasan wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian. (6 Agustus 2006) (4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.”


o Yayasan Belum Disahkan Sebagai Badan Hukum oleh Menkumham  PP. No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan UU Tentang Yayasan

Pasal 39 Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) UndangUndang tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 UndangUndang.

 Penjelasan Pasal 39 Yang dimaksud dengan “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang” adalah pemberitahuannya 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian, dengan batas akhir penyesuaiannya 6 Oktober 2008.


Penyelesaian Masalah Legalitas Yayasan (06-10-2008 sd 02-01- 2013) Mendirikan yayasan baru dengan nama yang sama atau berbeda dengan nama yayasan sebelumnya.

Apabila nama yayasan baru yang didirikan sama dengan nama yayasan yang sebelumnya, walaupun secara hukum merupakan masalah dengan keabsahan perguruan tingginya, namun masalah tersebut lebih mudah diselesaikan. Apabila nama yayasan yang disahkan berbeda dengan nama yayasan sebelumnya, maka akan menghadapi masalah sbb: 1. Bagaimana dengan legalitas proses pembelajaran, ijazah yang diterbitkan sebelum yayasan baru berdiri? 2. Bagaimana apabila kemudian yayasan dengan nama yang lama mengajukan permohonan pembukaan prodi baru atau akreditasi, padahal yayasan yang dimaksud sudah tidak boleh menggunakan nama yayasan. 3. Ada kemungkinan yayasan dengan nama yang sama dengan yayasan yang secara hukum sudah tidak eksis namun karena sudah terdaftar di Kemkumham, mengajukan pembukaan Prodi baru. Kasus ini dapat dilakukan oleh yayasan yang bersengketa antarorgan dan salah satu pihak mendirikan yayasan baru.


Penyelesaian Masalah Legalitas Yayasan (Pasca 02-01- 2013) PP No. 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PP No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan UU Tentang Yayasan 7. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39 Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) UndangUndang tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang dan tidak lagi melakukan kegiatannya sesuai dengan Anggaran Dasar selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang.


2. Kepemilikan Prasarana dan Sarana PTS (1) Berdasarkan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2015

1. Prasarana Lahan untuk kampus PTS yang akan didirikan berada dalam 1 (satu) lokasi memiliki luas paling sedikit:  10.000 (sepuluh ribu) m2 untuk Universitas;  8.000 (delapan ribu) m2 untuk Institut;  5.000 (lima ribu) m2 untuk Sekolah Tinggi, Politeknik, atau Akademi; dengan status Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. Boleh Perjanjian Sewa Menyewa Lahan selama 10 Tahun sejak Permenristekdikti ini diundangkan Pasal 66 huruf c Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti

Lahan dan bangunan perguruan tinggi yang digunakan melalui perjanjian sewa menyewa wajib disesuaikan dengan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 36 paling lama 20 (dua puluh tahun);


2. Kepemilikan Prasarana dan Sarana PTS (2) Berdasarkan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2015

2. Sarana Telah memiliki sarana dan prasarana terdiri atas  Ruang kuliah paling sedikit 0,5 (nol koma lima) m2 per mahasiswa;  Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) m2 per orang;  Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) m2 per orang;  Ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) m2 termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa;  Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi;  Memiliki koleksi atau akses paling sedikit 1 (satu) jurnal dengan volume lengkap untuk setiap Program Studi; dan  Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi; kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.


3. Sistem Penjaminan Mutu Internal PTS (1) Berdasarkan Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti

 Pasal 3 ayat (1) Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

 Pasal 3 ayat (2) sd. ayat (4) Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti (2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. (3) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. (4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau progam studi.

 Pasal 7 ayat (1) Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti (1) Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.


3. Sistem Penjaminan Mutu Internal PTS (2) Berdasarkan Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti

SPM Dikti

Sistem SPMI Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan oleh (SPMI)Tinggi Perguruan

Sistem Penjaminan SPME/Akreditasi Mutu Eksternal dilakukan oleh (SPME/Akreditasi) BAN-PT atau LAM

M MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) Keterangan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) yang terdiri atas: a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti); dan b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi


4. Statuta PTS (1) Berdasarkan PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelengaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Pasal 31 ayat (2) PP No. 4 Tahun 2014: Ketentuan mengenai organisasi dan tata kelola PTS diatur dalam Statuta masing-masing PTS yang Perguruan Tinggi ditetapkan dengan peraturan Badan Swasta Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundan

STATUTA

Regulasi Tridharma

Regulasi Tata Kelola

Ditetapkan Badan Penyelenggara Sesuai Peraturan PerUUan


4. Statuta PTS (3)

Regulasi Tridharma  Pasal 54 UU Dikti (1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas: a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. (4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.


4. Statuta PTS (4) Standar Nasional Pendidikan

Regulasi Tridharma

Standar Pendidikan Tinggi

SN Dikti Permenristek dikti No.44 Tahun 2015

Standar Kompetensi Lulusan

Standar Hasil Penelitian

Standar Isi Pbelajaran

Standar Isi Penelitian

Standar Proses Pembelajaran

Standar Proses Penelitian

Standar Penilaian Pembelajaran

Standar Penilaian Penelitian

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Standar Peneliti

Standar Sarana dan Prasarana Pbelajaran Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar Dikti Ditetapkan perguruan tinggi

+

Standar Nasional Penelitian

Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Bidang Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Akademik

Standar Sarpras Penelitian Standar Pengelolaan Penelitian

Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian

Standar Bidang Pengabdian danStandar Kepada Masyarakat Non-Akademik

Standar….

Standar….

Standar ….

Standar ….

Dst

Dst

+

Standar Nasional PKM Standar Hasil PKM Standar Isi PKM

Standar Proses PKM Standar Penilaian PKM

Standar Pelaksana PKM Standar Sarpras PKM Standar Pengelolaan PKM Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM

Ditetapkan Perguruan (Melampaui SN Dikti) Tinggi Standar Dikti

SN Dikti (Standar Minimal)

Permenristek dikti No. 44 Tahun 2015


4. Statuta PTS (6) Regulasi Tata Kelola Pasal 28 PP No. 4 Tahun 2014 Organisasi PTN dan PTS paling sedikit terdiri atas unsur: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik;

c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha.


5. RPJP (25 tahun) dan Renstra PTS (5 tahun) Berdasarkan PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelengaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Pasal 5 (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang, Menteri memiliki tugas dan wewenang meliputi: c. mengembangkan Pendidikan Tinggi berdasarkan kebijakan umum, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang terdiri atas: 1 rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun; 2 rencana pengembangan jangka menengah atau rencana strategis 5 (lima) tahun; dan 3 rencana kerja tahunan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Ketentuan mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk: a. Kementerian Lain atau LPNK yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi; b. Badan Penyelenggara; dan c. Perguruan Tinggi.


6. Kepemilikan Keuangan PTS 1. Dana  Pasal 41 ayat (1) Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang SN Dikti:

Badan penyelenggara perguruan tinggi atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa.  Komponen pembiayaan lain di luar SPP, antara lain: a. hibah; b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.

2. Pembiayaan Perencanaan pembiayaan PTS harus didasarkan pada Rencana Induk Pengembangan (25 Tahun) dan Rencana Strategis (5 Tahun);


7. Kurikulum PTS (1) Perkembangan Metode Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Kurikulum Berbasis Mata Kuliah

Kurikulum Berbasis Kompetensi

Kurikulum Pendidikan Tinggi

Kepmendiknas No. 056/U/1994

Kepmendiknas No.232/U/2002

UU No. 12 Tahun 2012

 penguasaan IPTEKS

 tidak ada penguasaan IPTEKS

 kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan

 tidak ada rumusan kemampuan

 penguasaan kompetensi

 kesetaraan kompetensi lulusan dan kompetensi kerja

 menetapkan mata kuliah wajib

 kompetensi utama ditetapkan PT dan asosiasi profesi

 kompetensi lulusan minimum dirumuskan oleh asosiasi profesi dan forum prodi sejenis


7. Kurikulum PTS (2) Bagan Tahap Penyusunan Kurikulum Program Studi Visi PT Visi Keilmuan KKNI & AQRF

Peta Keilmuan Program Studi

Tracer Study

Masukan Stakeholders

Standar Kompetensi Lulusan

Standar Dikti

Capaian Pembelajaran Lulusan

Ranah Pendidikan

Analisis SWOT

Pemilihan Bahan Kajian

Besaran sks

Mata Kuliah Mata Kuliah Mata MataKuliah Kuliah

Kurikulum Program Studi

Metode Pembelajaran


7. Kurikulum PTS (3)

S3 S2

KKNI Perpres No 8 Tahun 2012 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat:  menyandingkan;  menyetarakan; dan  mengintegrasikan, antara:  bidang pendidikan dan  bidang pelatihan kerja serta  pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

9

Sp S1 D4

8

D3 D2

7

D1 SMA

SMP

Source: IQF, by DGHE – MOEC of Republic of Indonesia

6 5 4 3

2 1


7. Kurikulum PTS (4)

AQRF ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF)  The proposed regional framework will function as a device to enable comparisons of qualifications across ASEAN Member States while at the same time support and enhance each country’s national qualifications framework or qualifications systems that are currently at varying levels of development, scope and implementation.  The development of an AQRF promotes mobility within the region and specifically supports the implementation of ASEAN Economic Community Blueprint.  It aims to facilitate the free flow of services by 2015 through recognition of professional qualifications as well as the ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint which targets to establish national skills frameworks as an incremental approach towards an ASEAN skills recognition framework. Source: http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/asean-develops-framework-to-facilitate-movement-of-skilledlabour-and-professionals


8. Sumber Daya Manusia (1) Dosen Pasal 27 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015

(1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. (2) Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. (3) Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.


8. Sumber Daya Manusia (2) Tenaga Kependidikan Pasal 30 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 (1) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi. (3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. (4) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.


9. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 44 Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 (2) Hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. (3) Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. (4) Hasil penelitian mahasiswa, selain harus mememenuhi ketentuan pada ayat (2), harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. (5) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.


9. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 55 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 (1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; b. pemanfaatan teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.


Terima Kasih

Penguatan Tata Kelola Perguruan Tinggi Swasta dalam Menghadapi Asean Economic Community (AEC)

Recommend Documents