PERSIAPAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI AEC (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY) 2015 SHOLEH 1 NIM

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2013, 1 (2): 509-522 ISSN 0000-0000, ejournal.hi.fisip-unmul.org © Copyright 2013

PERSIAPAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI AEC (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY) 2015 SHOLEH1 NIM.0802045053

Abstract This study aims to describe how the state and the development of Indonesia’s preparation for ASEAN Economic Community (AEC) which will soon entering the phase of full realization in 2015. Type of this research is descriptive analytic, which will describe and analize how Indonesia make preparation in facing ASEAN Economic Community in 2015. Type of used data on this research is secondary data obtained from books, literature, journals, official reports and the information from internet that related to the discussion of issues. Data collection technique used is Library Research. Methods of data analysis in this this study is Content Analysis. The result of this research shows that the efforts that have been made by Indonesia in running for regional cooperation in ASEAN is still considered to be less than maximum. This is indicated by the economic development of Indonesia in ASEAN is still below the rank of other states member.The Indonesian strategy prepared to facing the ASEAN Economic Community (AEC), among others, to harmonize domestic economic policies that associated with the systems and rules of the ASEAN Economic Community Blueprint that regulate the achievement of the objectives in the economic cooperation. Keyword: AEC, ASEAN Community, Indonesia’s Preparation Facing AEC Pendahuluan Pada tahun 1997 tepatnya dalam ASEAN Summit yang diadakan di Kuala Lumpur, para kepala negara ASEAN menyepakati ASEAN Vision 2020 yaitu mewujudkan kawasan yang stabil dan berdaya saing tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang merata. Dari sinilah muncul ide pembentukan Komunitas ASEAN yang memiliki tiga pilar utama, yaitu: (1) ASEAN Security Community, (2) ASEAN Economic Community, (3) ASEAN Socio-Cultural Community. Komunitas ini pada awalnya akan diterapkan secara penuh pada tahun 2020, namun dipercepat menjadi tahun 2015 sesuai dengan kesepakatan dari pemimpin negara-negara anggota ASEAN. Hal ini pun juga disesuaikan dengan perkembangan globalisasi internasional yang menuntut ASEAN untuk lebih kompetitif lagi. (Triansyah Djani, 2007:32) Sebagai bagian dari salah satu pilar komunitas ini, AEC sendiri merupakan pondasi yang diharapkan dapat memperkuat dan memaksimalkan tujuan integrasi ekonomi di kawasan ASEAN dan membuka peluang bagi negara-negara anggota. Dengan adanya

1

Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Samarinda, Email : [email protected]

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 1, Nomor 2, 2013: 509-522

AEC juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerjasama dalam hal ekonomi di ASEAN kearah yang lebih signifikan. Dalam hal ini, yang perlu dilakukan oleh Indonesia adalah bagaimana Indonesia sebagai bagian dari komunitas ASEAN berusaha untuk mempersiapkan kualitas diri dan memanfaatkan peluang dalam AEC 2015 serta harus meningkatkan kapabilitas untuk dapat bersaing dengan Negara anggota ASEAN lainnya sehingga ketakutan akan kalah saing di negeri sendiri akibat terimplementasinya AEC 2015 tidak terjadi, seperti telah kita ketahui bersama bahwa negara – negara di ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam yang juga terus meningkatkan kualitas mereka dalam hal perekonomian dalam rangka menghadapi AEC 2015. Kerangka Teori dan Konseptual Teori Integrasi Ekonomi Integrasi ekonomi adalah rancangan dan implementasi serangkaian kebijakan khusus antar kelompok negara dalam region yang bertujuan untuk meningkatkan pertukaran barang maupun faktor produksi antar negara anggota. Integrasi ekonomi yang terbentuk meliputi integrasi perdagangan dan integrasi moneter. Ada beberapa tahapan integrasi ekonomi menurut intensitas integrasi, yaitu (dalam Walter and Andrew, 2009:46): a) Preferential Trading Arrangement (PTA) Merupakan kelompok perdagangan yang memberikan preferensi (keringanan) terhadap jenis produk tertentu kepada negara anggota, dilaksanakan dengan cara mengurangi tarif (tidak menghapuskan tarif sampai menjadi nol). b) Free Trade Area (FTA) Dua negara atau lebih dikatakan membentuk FTA apabila mereka sepakat untuk menghilangkan semua kewajiban impor atau hambatan-hambatan perdagangan baik dalam bentuk tarif maupun non tarif terhadap semua barang yang diperdagangkan diantara mereka; sedangkan terhadap negara-negara lain yang bukan merupakan anggota masih tetap diperlakukan menurut ketentuan di masing-masing negara. Setiap negara anggota bebas menentukan tarifnya terhadap arus perdagangan internasional dari negara-negara bukan anggota. c) Customs Union (CU) Dua negara atau lebih dikatakan membentuk CU apabila mereka sepakat untuk menghilangkan semua kewajiban impor atau hambatan-hambatan perdagangan dalam bentuk tarif maupun non tarif terhadap semua barang dan jasa yang diperdagangkan sesama mereka; sedangkan terhadap negara – negara lain yang bukan anggota juga aka diberlakukan penyeragaman ketentuan. d) Common Market (CM) Dua negara atau lebih akan dikatakan membentuk CM jika terpenuhi kondisi CU plus mengizinkan adanya perpindahan yang bebas seluruh faktor produksi di antara sesama negara anggota. ` 2

Persiapan Indonesia Menghadapi AEC (ASEAN Economic Community) 2012 [SHOLEH]

e) Economic Union (EU) Dua negara atau lebih dikatakan membentuk EU jika terpenuhi kondisi CM plus adanya harmonsasi dalam kebijakan-kebijakan makro-ekonomi nasional di antara sesama negara anggota. Dengan begitu dapat dihindari adanya kebijakan-kebijakan yang saling bertentangan dan kontroversial satu sama lain. f) Total Economic Integration (TEI) Kondisi ini terwujud apabila telah terjadi penyatuan kebijakan makroekonomi maupun sosial dan memfungsikan suatu badan atau lembaga yang bersifat “supra nasional” dengan kewenangan yang cukup luas dan sangat mengikat semua negara anggotanya. Kesediaan Indonesia bersama negara anggota ASEAN Lainnya membentuk ASEAN Economic Community pada tahun 2015 sebagai bentuk integrasi ekonomi kawasan yang secara umum akan menyerupai system yang telah diterapkan oleh Europan Union (EU) ini, tentu saja didasarkan pada keyakinan atas manfaatnya yang secara konseptual akan meningkatkan pertumbuhan negara – negara anggota ASEAN. Integrasi ekonomi dalam AEC 2015 melalui pembukaan dan pembentukan pasar yang lebih besar, dorongan peningkatan efisiensi dan daya saing, serta pembukaan peluang penyerapan tenaga kerja di kawasan ASEAN diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh negara di kawasan. Di Indonesia perkembangan pengembangan produksi guna selanjutnya.

sendiri tahapan dari pencapaian AEC sudah berjalan mencapai peraturan perdangan bebas dan mulai bergerak mendekati sistem kepabeanan serta pembebasan hambatan-hambatan dalam factor menghadapi penerapan Custom Union dan Common Market ditahap

Konsep Post Agreement AEC (ASEAN Economic Community) sebagai salah satu pilar Komunitas ASEAN merupakan hasil dari post agreement negotiation negara-negara anggota ASEAN. Dimana tujuan dari post agreement negotiation adalah melanjutkan dialog untuk mendorong kemajuan dan perkembangan dari implementasi perjanjian yang telah disepakati, kemudian proses negosiasi tersebut juga menjadi mekanisme untuk menyelesaikan permasalahan dan perbedaan kepentingan dalam implementasi perjanjian guna menciptakan solusi dan mencapai kesepakatan yang akan ditaati oleh semua pihak yang terlibat. Pada fase post agreement negotiation ini, aktivitas yang berlangsung diantaranya sebagai berikut (dalam Johnson Crister & Jonnas Talberg, 2008) : a)Berpartisipasi aktif dalam forum berkelanjutan dimana negosiator dari persetujuan yang telah terbentuk dapat melanjutkan ke tahap dialog dan negosiasi yang lebih detail dan lebih luas. b)Memonitor dan mengevaluasi permohonan dari masing-masing ketetapan yang ada.

negara berdasarkan

3


c)Mencari solusi permasalahan dalam pengimplementasian mengembangkan dan memperbaiki persetujuan yang telah ada.

persetujuan

serta

d) Bekerjasama dengan koalisi yang telah ada dan mengembangkan koalisi baru untuk mengimplementasikan persetujuan yang telah disepakati. Selain itu, pada level domestik juga terjadi beberapa fase yang terkait dengan proses Post Agreement Negotiation, antara lain sebgai berikut : a) Acceptance / Ratification Negotiation Negosiasi di tingkatan domestik yang berkonsentrasi pada penerimaan secara formal persetujuan di level nasional. Negosiasi di level ini melibatkan beragam stakeholder meliputi menteri pemerintahan terkait, partai politik, kalangan bisnis, NGOs dan media. b) Rule-Making Negotiations Berkonsentrasi pada pengembangan atau perubahan yang berkaitan dengan undangundang, peraturan, kriteria, standar yang berlaku dan target yang ingin dicapai negara dalam perjanjian internasional tersebut. Peserta negosiasi ditahapan ini biasanya meliputi pembuat undang-undang, birokrat pemerintahan dan pihak-pihak yang berwenang dalam mengubah peraturan. c) Enforcement, Monitoring and Reporting Negotiations Pada tahapan ini proses negosiasi berkonsentrasi pada metode dan pendekatan untuk pengimplementasian undang-undang dan peraturan yang baru. Di tahapan ini biasanya dihasilkan hukum atau peraturan yang baru. Sebelum terbentuknya kesepakatan AEC (ASEAN Economic Community) itu sendiri, dapat kita lihat dari jejak awal kesepakatan integrasi ekonomi yang ada di ASEAN. Dimulai dari kesepakatan PTA (Preferential Trading Arrangement) tahun 1977 dengan instrumen utamanya yaitu MOP (Margins of Preferences) yang pada saat itu kurang memberikan hasil yang memuaskan bagi perkembangan intra trade di ASEAN. Selanjutnya negara-negara anggota ASEAN menyepakati pembentukan Wilayah Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) pada tahun 1992 dengan tujuan memperbaiki sistem yang telah ada sebelumnya, yaitu PTA. kemudian pada KTT ASEAN di Phnom Penh November 2002 para pemimpin ASEAN menyepakati prakarsa Perdana Menteri Goh Chok Tong untuk menyebut bagian dari realisasi AFTA merupakan proses dari integrasi ekonomi ASEAN sebagai pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC). Teori Pengambilan Keputusan Proses pengambilan keputusan secara sederhana didefinisikan sebagai satu langkah dalam memilih berbagai alternatif yang ada. Dalam teori pengambilan keputusan, para pengambil keputusan (Decision Makers) menganggap pandangan tentang dunia dari sudut tertentu (the world as vowed) lebih penting dibandingkan dengan realitas objektif itu sendiri (dalam Thomas Brewer, 2006:182-183).

` 4


Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu, yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa aktor terkait dengan suatu masalah. Tindakan para aktor yang membuat kebijakan berupa pengambilan keputusan yang biasanya bukan merupakan keputusan tunggal, artinya kebijakan diambil dengan cara mengambil beberapa keputusan yang saling terkait dengan masalah yang ada. Pengambilan keputusan dapat diartikan juga sebagai pemilihan alternatif terbaik dari beberapa pilihan alternatif yang tersedia. Model pembuatan keputusan memiliki asumsi dasar perspektif bahwa tindakan internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan – keputusan yang dibuat oleh unit – unit politik domestik yang diakui, dimana para pemimpin negara (baik individual maupun berkelompok) bertindak sebagai aktor – aktor utama dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Perspektif ini memberikan penekanan utamanya pada analisis jaringan birokrasi organisasi yang kompleks dengan prosedur – prosedur kelembagaannya. Selanjutnya, Menurut (dalam Graham Allison, 2003:275-279), ada 3 model dalam pembuatan keputusan politik luar negeri sebuah negara, yaitu: a. Paradigma aktor rasional Aktor yang diwakili oleh pemerintah membuat keputusan yang diambil dengan menganalisis tujuan, menetapkan pilihan, menghitung keuntungan dan biaya (cost and benefit) dari masing-masing pilihan, dan mencapai pilihan yang memberikan keuntungan maksimal. b. Paradigma proses organisasi Organisasi mengembangkan pandangan kolektif, persepsi dan prosedur, sehingga reaksi dapat diprediksi. Tujuan dari organisasi didominasi oleh kebutuhan untuk menjaga eksistensi organisasi dan menghindari ancaman-ancaman yang datang. c. Paradigma politik birokrasi Keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah merupakan hasil politik dari konflik dan kerjasama antar individu. Masing-masing aktor memiliki posisi, persepsi dan kepentingan. Dalam pembuatan keputusan terdapat proses tawar-menawar (bargaining). Hasil yang didapat oleh setiap aktor akan tergantung dari kekuasaan yang dimilikinya. Mengenai persiapan Indonesia dalam menghadapi proses integrasi ekonomi yang mengarah pada pembetukan ASEAN Economic Community, upaya-upaya yang akan dipersiapkan oleh Indonesia tentunya berkaitkan dengan bagaimana Indonesia merangkai keputusan-keputusan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan sistem-sistem yang ada dalam AEC. Dan tentunya persiapan tersebut sangat berpengaruh dengan strategi yang akan dpergunakan oleh Indonesia nantinya. Dimana posisi Indonesia sebagai aktor yang diwakili oleh pemerintah dalam menghadapi proses integrasi ekonomi di kawasan ASEAN tentunya perlu memperhitungkan cost and benefit dalam membentuk persiapan yang nantinya akan 5


diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan ekonomi guna menunjang pencapaian kepentingan nasional Indonesia secara maksimal. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif analitik, yang akan menggambarkan serta menganalisa bagaiamana Indonesia melakukan persiapan dalam menghadapi AEC pada tahun 2015. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data – data sekunder yang diperoleh dari literatur, buku, jurnal, laporan resmi dan informasi dari jaringan internet yang terkait dengan pembahasan masalah. teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan mencari dan mengumpulkan data – data sekunder yang bersumber dari buku – buku, surat kabar, data online dan referensi lainnya yang tingkat validitasnya terhadap permasalahan yang diambil dapat dipertanggung jawabkan. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan menggunakan metode content analysis, yaitu dengan menjelaskan dan menganalisis dari sumber-sumber yang ada, dengan catatan data-data tersebut saling berhubungan satu sama lain dengan permasalahan yang diteliti. Langkah Strategis Indonesia dalam Mempersiapkan Diri Menghadapi AEC 2015 Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Indonesia tentunya harus sesuai dengan apa yang direkomendasikan dalam pilar AEC Blueprint 2015 yang mengharuskan setiap negara ASEAN wajib mereformasi semua unsur-unsur utama yang menjadi sektor esensial dan syarat multak dalam rangka menghadapi implementasi AEC 2015. Antara kawasan domestik dengan kawasan regional harus dilakukan upaya-upaya yang memiliki korelasi yang sama dan upaya yang dilakukan harus tersinkronisasi dengan baik. Upaya yang dilakukan dalam kawasan domestik mengacu terhadap syarat mutlak yang diajukan dalam internalisasi regional. Sehingga dikatakan terpadu antar domestik dan regional dalam rangka menghadapi integrasi ekonomi kawasan. Secara garis besar, langkah strategis yang harus dilakukan antara lain adalah dengan melakukan pembenahan terhadap sektor-sektor potensial yang startegis dan terkait dengan mekanisme yang telah ditentukan ASEAN dalam rangka menciptakan pasar bebas dan basis produksi internasional. Langkah strategis tersebut diantaranya : 1. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daya saing merupakan salah satu aspek penting dalam menjadikan ASEAN sebagai single market and production base, daya saing merupakan salah pilar AEC 2015 yang bertujuan menjadikan ASEAN sebagai kawasan regional dengan daya saing tinggi di kawasan maupun di lingkungan intenasional. Hal ini pun merupakan syarat bagi Indonesia dan negara ASEAN lainnya untuk meningkat daya saing ekonomi dalam rangka menghadapi integrasi ekonomi AEC 2015. (www.djmbp.esdm.go.id, diakses 24 November 2011) 2. Peningkatan Laju Ekspor Ekspor nasional telah mengalami peningkatan diversifikasi sepanjang tahun pada periode 2006- 2009, baik dari sisi produk maupun dari sisi pasar tujuan ekspor. ` 6


Walaupun demikian, diversifikasi tujuan pasar ekspor dan produk ekspor tetap perlu untuk terus ditingkatkan, karena hal ini akan memberikan fleksibilitas bagi ekspor nasional jika terjadi guncangan permintaan di pasar tujuan ekspor ataupun guncangan penawaran di dalam negeri. (www.bps.go.id, diaskses pada 05 Agustus 2012) 3. Reformasi Regulasi Harmonisasi peraturan perundangan antar negara ASEAN merupakan salah satu kebutuhan untuk dapat mendukung upaya penerapan penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi dunia usaha, termasuk usaha kecil, makro dan menengah (UMKM). Merujuk pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah pengembangan UMKM, maka harmonisasi ini lebih terkait dengan tujuan untuk menyiapkan prakondisi bagi tumbuhnya iklim usaha. Upaya harmonisasi ini dapat memberikan dampak yang sangat luas, terutama bagi peningkatan kesempatan dan kesetaraan berusaha dalam membentuk sistem ekonomi yang efisien (tidak hanya berbiaya tinggi) dan demokratis, yang tercermin dari partisipasi lintas pelaku (stakeholders) serta berkembangnya sistem kontrol sosial. (www.bps.go.id, diaskses pada 05 Agustus 2012) Upaya untuk mewujudkan upaya harmonisasi ini, perlu disepakati dua aspek yang mendasar yaitu, (i) masalah hambatan terhadap arus barang dan jasa antar wilayah dapat disebabkan oleh aturan, struktur usaha, jenis komiditi, rantai tata niaga dan struktur pasar, sehingga harmonisasi peraturan perdagangan hanya merupakan salah satu alternative penyelesaian masalah, dan (ii) harmonisasi tidak berarti penyamarataan peraturan perdagangan antar wilayah. Dengan demikian, upaya harmonisasi perlu dilakukan secara fokus melalui pertimbangan keragaman kondisi dan kebutuhan masyarakat di setia daerah. ( dalam Kemendag RI, 2009:31) 4. Perbaikan Infrastruktur Tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini dalam infrastruktur adalah antara lain (a) memperbaiki semua infrastruktur yang rusak, seperti jalan-jalan raya yang berlubang dan bergelombang dan yang sebagian hancur karena tanah longsor dalam waktu singkat; (b) membangun jalan tol atau jalan kereta api ke pelabuhan, dan memperluas kapasitas pelabuhan seperti Tanjung Priok dan lainnya yang selama ini menjadi pintu keluar masuk barang dalam beberapa tahun ke depan; (c) meningkatkan akselerasi listrik dalam dua tahun ke depan, dan banyak lagi. Logistik juga merupakan bagian terpenting dari infrastruktur dalam kaitannya dengan kepentingan ekonomi atau urat nadi perdagangan pada khususnya. Terutama dalam hal pusat produksi regional, logistik, seperti pelabuhan dan jalan raya dari pabrik ke pelabuhan atau sebaliknya atau dari pelabuhan ke pusat pemasaran, sangat penting, Tanpa kelancaran logistik, proses produksi dan perdagangan dapat terganggu. Inflasipun akan dapat menjadi lebih tinggi akibat terjadinya ketersendatan di jalan raya dan di pelabuhan, yang jelas, daya saing juga sangat ditentukan oleh kecepatan barang masuk dan keluar. Begitu pentingnya logistik membuat sektor ini menjadi yang pertama yang akan diintegrasikan.di dalam proses pelaksanaan ASEAN economic community 2015. (dalam Outlook BI, 2009:62) 7


5. Reformasi Iklim Investasi Dalam menghadapi implementasi AEC 2015, Indonesia harus mempersiapkan diri dengan pembenahan iklim investasi melalui perbaikan infrastruktur ekonomi, menciptakan stabilitas makro-ekonomi, serta adanya kepastian hukum dan kebijakan, dan memangkas ekonomi biaya tinggi. Salah satu langkah kongkrit yang terus dilakukan oleh Indonesia dengan disahkannya UU PMA No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal (menggantikan UU No.1 Tahun 1967 yang telah diubah menjadi UU No.11 Tahun 1970). (Kadin : 2007) Dalam UU No.25 Tahun 2007 ini dapat dikatakan sudah mencakup semua aspek penting (termasuk soal pelayanan koordinasi, fasilitas dan hak kewajiban investor, ketenagakerjaan dan sektor-sektor yang menjadi perhatian utama investor) yang terkait erat dengan upaya peningkatan investasi dari sisi pengusaha/investor. Ada beberapa diantara aspek-aspek tersebut yang selama ini merupakan masalah serius yang dihadapi pengusaha / investor. Oleh karena itu akan sangat berpengaruh positif terhadap kegiatan penanaman modal di Indonesia. (www.kadin.or.id, diakses pada 06 Maret 2011) 6. Reformasi Kelembagaan dan Pemerintah Penguatan kelembagaan hukum harus ditingkatkan terutama dalam hal independensi dan akuntabilitas kelembagaan hukum, serta penguatan etika dan profesionalisme aparatur di bidang hukum, agar dapat mendorong berlakunya sistem peradilan yang transparan. Upaya meningkatkan kesejahteraan aparatur penegak hukum terus dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Diharapkan dengan adanya peningkatan kesejahteraan yang memadai bagi aparatur penegak hukum, tindakan yang mengarah dan berpotensi koruptif akan dapat diminimalkan. Budaya taat hukum, baik di lingkungan aparatur penegak hukum maupun penyelenggara negara serta masyarakat secara umum melalui peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban hukum pada aparatur penegak hukum serta masyarakat, juga ditingkatkan. (dalam The Kian, 2003, 38(3): hal. 331-342) 7. Pemberdayaan UMKM UMKM sebagai sektor ekonomi nasional yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi kerakyatan, selalu menjadi isu sentral yang diperebutkan oleh politisi dalam menarik simpati massa. Para akademisi dan LSM juga banyak mendiskusikannya dalam forum-forum seminar, namun jarang sekali yang melakukan upaya Riil sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan UMKM. Sebagai poros kebangkitan perekonomian nasional, UMKM tenyata bukan sektor usaha yang tanpa masalah. Dalam perkembangannya, sektor ini justru menghadapi banyak masalah yang sampai saat ini belum mendapat perhatian serius untuk mengatasinya. (dalam BPPK Kemenlu RI, 2008:62-63)

` 8


8. Pengembangan Pusat UMKM Berbasis Website Teknologi informasi merupakan bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya, melalui pemanfaatan teknologi informasi ini. Perusahaan makro, kecil maupun menengah dapat memasuki pasar global. Pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan bisnis atau sering dikenal dengan istilah e-commerce bagi perusahaan kecil dapat memberikan fleksibelitas dalam produksi, memungkinkan pengiriman ke pelanggan secara lebih cepat untuk produk perangkat lunak, mengirimkan dan menerima penwaran secara cepat dan hemat, serta mendukung transaksi cepat tanpa kertas. Pemanfaatan internet memungkinkan UMKM melakukan pemasaran dengan tujuan pasar global, sehingga peluang ekspor sangat mungkin. (dalam BPPK Kemenlu RI, 2008:69-72) 9. Penguatan Ketahanan Ekonomi Kebijakan moneter akan diarahkan untuk menjaga inflasi yang rendah dan stabil, dengan tetap memperhatikan kestabilan sistem keuangan. Sebaliknya, kebijakan perbankan tidak hanya fokus kepada upaya menopang industri perbankan, tetapi juga mendukung stabilitas makroekonomi dan menopang aktivitas perekonomian. Dalam perspektif yang lebih luas, koordinasi dengan kebijakan fiskal dan kebijakan sektor rill akan terus ditingkatkan guna menciptkan fondasi yang kokoh bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan ke depan. (dalam Outlook BI, 2009:54) Kebijakan perbankan diarahkan untuk memperkuat ketahanan perbankan sekaligus meningkatkan fungsi intermediasi perbankan, serta mendorong pendalaman pasar keuangan. Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk mendukung penciptaan stabilitas sistem keuangan serta peningkatan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter Bank Indonesia 2010 diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan 5%+1% dengan tetap memperhatikan stabilitas sistem keuangan dan memfasilitasi momentum pertumbuhan ekonomi. (dalam Outlook BI, 2008:33) 10. Peningkatan Partisipasi Semua Unsur Negara Peningkatan pemahaman akan memungkinkan proses persiapan tidak hanya dilakukan oleh pihak pemegang otoritas terkait, tetapi juga bersama-sama dengan segenap pemangku kepentingan (stakeholders). Efek negatif dari integrasi yang mungkin terjadi dalam jangka pendek harus secara jelas dikomunikasikan pada sektor-sektor yang terpengaruh untuk membantu persiapan mereka melalui pelatihan ulang, peningkatan ketrampilan, peralihan peralihan perlahan kepekerjaan lain. Adanya konsultasi yang intensif dengan kelompok yang terpengaruh dapat menghindari reaksi yang tidak diinginkan. (dalam BPPK Kemenlu RI, 2008:70) Sejauh ini, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia berdasarkan rencana strategis pemerintah untuk menghadapi AEC, antara lain: 1. Penguatan Daya Saing Ekonomi Pada tanggal 27 Mei 2011 Pemerintah meluncurkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). MP3EI merupakan perwujudan transformasi ekonomi nasional dengan orientasi yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. 9


Sejak MP3EI diluncurkan sampai akhir Desember 2011 telah dilaksanakan Groundbreaking sebanyak 94 proyek investasi sektor riil dan pembangunan infrastruktur dengan total nilai investasi Rp 499,5 triliun yang terdiri dari nilai investasi untuk sektor riil Rp 357,8 triliun (56 proyek) dan infrastruktur Rp 141,7 triliun (38 proyek), yang akan dibiayai oleh Pemerintah senilai Rp 71,6 triliun (24 proyek), BUMN senilai Rp 131,0 triliun (24 proyek), swasta senilai Rp 168,6 trilliun (38 proyek) dan melalui Kerjasama Pemerintah Swasta/KPS senilai Rp 128,3 triliun (8 proyek). (dalam Bappenas RI Buku II, 2012:27) Hasilnya, Perekonomian Indonesia pada tahun 2011 tumbuh 6,5%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya (6,2%) dengan investasi dan industri pengolahan sebagai penggeraknya. Neraca pembayaran mencatat surplus baik pada neraca transaksi berjalan maupun neraca modal dan finansial. Cadangan devisa meningkat menjadi USD 110,1 miliar. Stabilitas ekonomi tahun 2011 tetap terjaga. Nilai tukar rupiah kembali menguat dan kembali stabil setelah melemah oleh kekuatiran terhadap imbas krisis utang Eropa pada bulan September dan Oktober 2011. Laju inflasi tahun 2011 terkendali sebesar 3,8%. (dalam Bappenas RI, 2012:27) 2. Program ACI (Aku Cinta Indonesia) Program ini direalisasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan kampanye dan ajakan dalam menggunakan produk-produk dalam negeri, antara lain adalah: ACI (Aku Cinta Indonesia). Program ini merupakan salah satu gerakan ‘Nation Branding’ yang merupakan bagian dari pengembangan ekonomi kreatif yang termasuk dalam Inpres No.6 Tahun 2009 yang berisikan Program Ekonomi Kreatif bagi 27 Kementrian Negara dan Pemda. Gerakan ini sendiri masih berjalan sampai sekarang dalam bentuk kampanye nasional yang terus berjalan dalam berbagai produk dalam negeri seperti busana, aksesoris, entertainment, pariwisata dan lain sebagainya. (dalam Kemendag RI : 2009:17) 3. Penguatan Sektor UMKM Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan UMKM di Indonesia, pihak Kadin telah mengadakan mengadakan beberapa program, antara lainnya adalah ‘Pameran Koperasi dan UKM Festival’ pada 5 Juni 2013 lalu yang diikuti oleh 463 KUKM. Acara yang diselenggarakan oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk UKM yang ada di Indonesia dan juga sebagai stimulan bagi masyarakat untuk lebih kreatif lagi dalam mengembangkan usaha kecil serta menengah. Dari segi pendanaan sendiri, pemerintah telah mensosialisasikan dan menjalankan program KUR (Kredit Usaha Rakyat). Pemberlakuan program KUR merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri

` 10


Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Perusahaan Penjamin (perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia) dan Perbankan (Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri). KUR ini didukung oleh Kementerian Negara BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Bank Indonesia. (www.depkop.go.id, diakses pada 16 Maret 2013) Hasil pelaksanaan program-program terkait pemberdayaan koperasi dan UMKM pada tahun 2011 antara lain penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp. 29,0 triliun untuk lebih dari 1,9 juta UMKM dan koperasi, dengan rata-rata kredit pembiayaan sebesar Rp. 15,12 juta. Tingkat pengembalian KUR cukup baik dengan kredit macet hanya sebesar 2,1%. Volume penyaluran KUR tersebut dapat dicapai dengan dukungan dana penjaminan kredit secara penuh pada tahun 2011. (dalam Bappenas RI Buku II, 2012:32) 4. Perbaikan Infrastruktur Dalam rangka mendukung peningkatan daya saing sektor riil, selama tahun 2010 telah berhasil dicapai peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur seperti prasarana jalan, perkeretaapian, transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, komunikasi dan informatika, serta ketenagalistrikan: a.Perbaikan Akses Jalan dan Transportasi Pembangunan prasarana jalan telah menghasilkan capaian preservasi jalan nasional sepanjang 43.140 km dan jembatan sepanjang 181.070 m, serta peningkatan kapasitas jalan sepanjang 1.790 km jalan dan 4.540 m jembatan pada lintas utama yaitu Lintas Timur Sumatera, Pantura Jawa, lintas selatan Kalimantan, lintas barat Sulawesi, dan lintas lainnya di Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Selain itu, bidang transportasi laut melaksanakan Pemasangan sistem National Single Window di pelabuhan Tanjung Priok, melaksanakan pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok, dan Belawan. (dalam Bappenas RI Buku I, 2011:4) b.Perbaikan dan Pengembangan Jalur TIK Untuk pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2010 telah dicapai diantaranya: (a) penyediaan layanan pos di 2.363 kantor pos cabang luar kota (kpclk); (b) beroperasinya akses telekomunikasi di 27.670 desa dan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di 4.269 desa ibukota kecamatan; (c) dimulainya pembangunan Nusantara Internet Exchange (NIX) di Medan, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar; (d) pembangunan 15 Desa Informasi; (e) beroperasinya pemancar TVRI di 30 lokasi (on air); (f) pembangunan pemancar TV digital di Jakarta, Surabaya, dan Batam; (g) dimulainya penyediaan jasa akses internet melalui community access point di 222 kecamatan di Lampung, Jawa Barat, dan Banten; dan (h) meningkatnya teledensitas total akses telekomunikasi menjadi 95,47% (Q3/2010). Pada tahun 2011 diperkirakan dapat dicapai : (a) penyediaan layanan pos PSO di 2.515 kcplk; (b) penyelesaian penyediaan jasa akses telekomunikasi dan internet di 33.187 desa (Desa Berdering) dan 5.748 desa ibukota kecamatan; (c) penyelesaian pembentukan dan dimulainya pemanfaatan Information and Communications Technology (ICT) Fund; (d) selesainya pembangunan jaringan backbone serat optik link Mataram-Kupang; (e) pengesahan 11


RPP UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; (f) penyelesaian penyusunan Rencana Induk (Master Plan) e-Government Nasional; serta (g) selesainya pengembangan sistem e-pendidikan di 240 sekolah di provinsi DIY sehingga menjadi 350 dari target 500 sekolah. (dalam Bappenas RI Buku I, 2011:6) c.Perbaikan dan Pengembangan Bidang Energi Listrik Untuk mendukung kemandirian energi dan memenuhi pasokan listrik nasional, selama tahun 2010 telah dibangun jaringan transmisi tenaga listrik dengan total panjang 38.825 kms. Disamping itu terjadi penambahan kapasitas panas bumi sebesar 127 MW, sehingga secara total, kapasitas terpasang pembangkit energi panas bumi menjadi 1.189 MW, dan kapasitas pembangkit dapat ditingkatkan menjadi 32.864 MW. Upaya tersebut menambah peningkatan rasio elektrifikasi menjadi sebesar 67,20% dan rasio listrik perdesaan menjadi 92,5%. Pemerintah juga telah melakukan pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga di kota Tarakan, Depok, Bekasi dan Sidoarjo. (dalam Bappenas Ri BUku I, 2011:7) 5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Salah satu jalan untuk meningkatkan kualitas SDM adalah melalui jalur pendidikan, Guna mendukung penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Pemerintah menaikkan satuan biaya program BOS pada jenjang SD/MI/Salafiyah Ula dari Rp 397 ribu (kabupaten) dan Rp 400 ribu (kota) pada periode 2009-2011 menjadi Rp 580 ribu/siswa/tahun pada tahun 2012, yang mencakup 31,32 juta siswa. Adapun pada jenjang SMP/MTs/Salafiyah Wustha satuan biaya dinaikkan dari Rp 570 ribu (kabupaten) dan Rp 575 ribu (kota) menjadi Rp 710 ribu/siswa/tahun, yang mencakup 13,38 juta siswa. Selain itu, dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang bermutu, pemerintah telah membangun sarana dan prasarana pendidikan secara memadai, termasuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat. Data Kemdikbud tahun 2011 menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 173.344 ruang kelas jenjang SD dan SMP dalam kondisi rusak berat. (dalam Bappenas RI Buku I, 2011:36) 6. Reformasi Kelembagaan dan Pemerintahan Dalam rangka mendorong Percepatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, telah ditetapkan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang 2012-2025 dan menengah 2012-2014 sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk pelaksanaan aksi setiap tahunnya. Upaya penindakan terhadap Tindak Pidana Korupsi (TPK) ditingkatkan melalui koordinasi dan supervisi yang dilakukan oleh KPK kepada Kejaksaan dan Kepolisian. Selama tahun 2011, KPK telah melakukan strategi peningkatan koordinasi dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan TPK dengan instansi terkait, melakukan 447 kegiatan supervisi terhadap perkara TPK yang ditangani oleh Kejaksaan dan Kepolisian melalui pelaksanaan gelar perkara, analisis perkara dan pelimpahan perkara ke Kepolisian dan Kejaksaan serta meminta informasi tentang perkembangan penanganan perkara TPK kepada Kepolisian dan Kejaksaan melalui permintaan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). (dalam Bappenas RI Buku I, 2011:21) ` 12


Kesimpulan Strategi dan persiapan yang selama ini telah dilakukan oleh para stake holder yang ada di Indonesia dalam rangka menghadapi sistem liberalisasi yang diterapkan oleh ASEAN, terutama dalam kerangka integrasi ekonomi memang dirasakan masih kurang optimal. Namun hal tersebut memang dilandaskan isu-isu dalam negeri yang membutuhkan penanganan yang lebih intensif. Disamping itu, seiring perkembangan waktu, Indonesia dengan potensi sumber daya yang melimpah telah membawa pergerakannya ke arah yang lebih maju lagi, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya pengakuan lingkungan internasional terhadap eksistensi Indonesia dijalur yang positif. Selain itu, peran Indonesia di kawasan Asia Tenggara yang mengalami perkembangan yang cukup signifikan mengindikasikan bahwa walaupun membutuhkan waktu lebih, namun Indonesia mampu dan siap menghadapi realisasi AEC 2015. AEC (ASEAN Economic Community) yang merupakan tujuan utama dari pencapaian integrasi ekonomi ASEAN ini membuka kesempatan tersendiri bagi negara-negara yang siap dalam menghadapi penerapan sistem liberalisasi dalam sistem perkenomiannya baik dalam bidang perdagangan, jasa, investasi dan pergerakan sumber daya manusia yang lebih bebas. Bagi Indonesia sendiri, ASEAN Economic Community (AEC) mendatangkan beberapa tantangan dan peluang secara bersamaan. Dimana kondisi dalam negeri Indonesia sendiri yang sedang berada dalam tahapan reformasi menuju sistem yang lebih baik, dapat dikatakan mendapatkan stimulasi lebih dari pada hasil yang dijanjikan dalam pencapaian AEC 2015. Namun disamping itu, strategi yang harus disiapkan Indonesia dalam menghadapi AEC mengharuskan pemerintah Indonesia berjalan dengan lebih cepat, sehingga terkesan mengabaikan perkembangan dalam lingkup domestik yang berakibat munculnya kesan orientasi ketidaksiapan dalam menghadapi AEC pada tahun 2015. Selain itu, minimnya tindakan sosialisasi tentang AEC dan perkembangannya terhadap masyarakat luas juga menjadi salah satu hal yang krusial bagi pemerintah Indonesia, dikarenakan pemahaman masyarakat juga akan melambangkan kesiapan negeri ini. Saran Diperlukan kedisiplinan dari pihak pemerintah, terutama yang berkaitan dengan wacana persiapan menghadapi realisasi AEC ditahun 2015, yaitu dengan peningkatan pengawasan terhadap perkembangan implementasi sistem yang terdapat dalam Blue Print AEC. Sosialisasi dan sinkronisasi yang lebih luas terhadap masyarakat merupakan salah satu langkah fundamental yang dapat meningkatkan perhatian dan kepekaan rakyat dalam menghadapi penerapan sistem liberalisasi yang lebih besar di masa mendatang. Karena pengetahuan tentang AEC sangat diperlukan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan bukan hanya untuk jajaran pejabat pemerintahan saja.

13


Penanganan permasalahan domestik yang terkait dengan budaya korupsi dan pungli dapat melemahkan pondasi perekonomian dimasa mendatang, hal ini membutuhkan ketegasan dalam penerapan hukum dan Undang-Undang yang telah ada sehingga dapat menekan dan perlahan menghilangkan efek buruk tersebut dalam struktur pemerintahan negara. IPTEK merupakan salah satu modal utama masyarakat dalam menghadapi modernisasi dan globalisasi. Hal tersebut juga patut mendapat perhatian khusus dari pemerintah sebagai bagian dari strategi Indonesia. Daftar Pustaka Buku : Brewer Thomas.2006.”American Foreign Policy: A Contemporry Introdcution”. Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs, New Jersey Triansyah Djani D. 2007. ASEAN Selayang Pandang. Jakarta: Dir. Jen. Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia Wyatt, Andrew and Walter,1995”Regionalism,Globalization,and World Economic Order”,(eds) in Fawcett, Louise and Andrew Hurrel, ”Regionalism in World Politics”,Oxford University Press Jurnal dan Artikel : Jonson Crister and Jonas Tallberg.1998.” Compliance and Post Agreement in Bargaining” European Journal of International Relations.103(5):221-236 Thee Kian,2003. Competition policy in Indonesia and the new anti-monopoly and fair competition law, Bulletin of Indonesian Economic Studies. 38(3):64-77 Laporan Resmi: Bank Indonesia (BI),2009.”Outlook Ekonomi Indonesia 2008-2012. Integrasi Ekonomi ASEAN dan ProspekPerekonomian Nasional”,Jakarta Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kementrian Luar Negeri Republik (BPPK Kemelu-RI),2008. “ASEAN Economic Blueprint, 2015”. Jakarta. Kementrian Perdagangan Republik Indonesia.2009, “Menuju ASEAN Economic Community 2015”, Jakarta KPPN/Bappenas.2012.”Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013”.Buku I. KPPN/Bappenas.2013.”Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013”.Buku II. Media Internet : http;//www.bps.go.id http://www.depkop.go.id http://www.kadin.or.id www.djmbp.esdm.go.id, ` 14

PERSIAPAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI AEC (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY) 2015 SHOLEH 1 NIM

Recommend Documents