KONSOLIDASI PENGUATAN PEMERINTAH MELALUI PERBAIKAN TATA KELOLA MIGAS
Oleh: DR.
Ir. Rachmat Sudibjo
Focus Group Discussion Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Depok, 6 November 2014 1
POKOK BAHASAN TUJUAN KONSOLIDASI : • Latar Belakang Legislasi UU no. 22 Tahun 2001 • Latar Belakang dibentuknya BPMIGAS • Kontribusi SKK Migas dalam tata kelola migas • Usulan program quick wind mewujudkan ketahanan energi
2
LINGKUNGAN UU MIGAS UU Pemda UU Perimba ngan
UU BUMN
UU Energi UU MIGAS
UU Perpajak an 3
LATAR BELAKANG • Penyusunan RUU Migas dimulai sejak tahun 1995/96 (setelah KTT APEC Bogor 1994) dan berlangsung kembali setelah Krisis Moneter tahun 1998 yang merombak total tatanan poliXk, ekonomi dan sosial sesuai dengan semangat reformasi. • Asas dan Tujuan RUU Migas mengacu pada jiwa dan semangat yang berkembang saat itu yaitu Tap MPR No. IV/MPR/1999 (GBHN 1999) dan UU PROPENAS NO. 25/2000 sebagai pelaksanaan dari GBHN 1999. • Mahkamah KonsXtusi (MK) telah melakukan empat kali judicial review atas pengajuan beberapa lembaga masyarakat dengan tuduhan UU Migas No. 22 Tahun 2001 bersifat [neo]liberalism dan berpihak pada kepenXngan Asing. • MK menolak gugatan dengan Putusan Perkara: • No. 002/PUU-‐I/2003 (pengecualian: 3 pasal/ayat UU dibatalkan) • No. 20/PUU-‐V/2007 (persetujuan DPR atas Kontrak Kerjasama Migas) No. ….. (28 Maret 2013) (pembubaran BPHMIGAS) • MK mengabulkan gugatan dengan Putusan Perkara: • No. 36/PUU-‐X/2012 (pembubaran BPMIGAS)
4
1. LATAR BELAKANG LEGISLASI UU MIGAS NO. 22 / 2001
5
LATAR BELAKANG LEGISLASI (I) • KTT APEC Bogor 1994
Penyusunan RUU Migas dimulai sejak tahun 1995/1996 (setelah KTT APEC) atas perintah Mentamben IB Sudjana untuk mempersiapkan RUU Migas
Tata Kelola operasional Hulu dan Hilir Migas dilaksanakan secara monopoli oleh Pertamina: • Kegiatan Hulu
Pertamina memperoleh fee management dari pengelolaan PSC 5% (2% bersih) dari Penerimaan Negara
• Kegiatan Hilir
Pertamina memperoleh fee pengolahan dan distribusi BBM (masing-‐masing US$ 0.20/ barrel)
Investor Swasta : Kontrak Kerjasama dgn Pertamina
6
LATAR BELAKANG LEGISLASI (2) • Krisis Moneter 1997/1998 merombak total tatanan poliXk, ekonomi dan sosial sesuai dengan semangat reformasi, termasuk meneruskan penyusunan RUU Migas
Acuan dari Tata Kelola pada RUU Migas semangat reformasi yang tertuang pada Tap MPR No. IV/MPR/1999 (GBHN 1999) dan UU PROPENAS NO. 25/2000 sebagai pelaksanaan dari GBHN 1999.
7
UUD 1945 Pasal 33 ayat 2 dan 3 Ayat 2 Cabang-‐cabang produksi yang pen3ng bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak dikuasai negara (Kegiatan Hilir) Ayat 3 Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-‐ besar kemakmuran rakyat (Kegiatan Hulu) 8
Mandat Negara yang diberikan oleh UUD 1945 Mandat
Instrumen
Pelaku
1 Kebijakan (beleid)
PP, Perpres, Permen
Pemerintah
2 Pengurusan (bestuurdaad)
Perijinan, lisensi, konsesi
pemerintah
3 Pengaturan (regelendaad)
Legislasi (UU) Regulasi
Pemerintah & DPR Pemerintah
4 Pengelolaan (beheersdaad) Pemilikan saham Instrumen kelembagaan
BUMN
5 Pengawasan (toezichthoudensdaad)
Negara c.q. pemerintah
Pengawasan & pengendalian
9
Tap MPR No. IV/MPR/1999 (GBHN 1999) 1. BAB. ARAH KEBIJAKAN, B. Ekonomi, angka 1: Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperha3kan pertumbuhan ekonomi, nilai-‐nilai keadilan, kepen3ngan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-‐hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat”.
2. Misi angka 7: “Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produk3f, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan”.
10
PROPENAS 2000 -‐ 2004 1. BAB I PENDAHULUAN B. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
• Untuk mewujudkan visi bangsa GBHN 1999-‐2004, menetapkan misi yang menjadi sasaran sebagai berikut: 7. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produkXf, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. 2. BAB IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEBIJAKAN EKONOMI
3. MengopXmalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ke^daksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar, melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insen^f, yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-‐undang.
11
PENGUASAAN NEGARA
Putusan MK no. 002/2003
SDA/Cabang –Cabang Produksi tertentu: Ø Penting bagi Negara & Menguasai hajat hidup orang banyak ? Ø Penting bagi Negara & Tidak Menguasai hajat hidup orang banyak ? Ø Tidak Penting bagi Negara & Tidak Menguasai hajat hidup orang banyak ? _____________________________________________________________________________ 12
PENGUASAAN NEGARA (UUD 1945 Ps. 33 ayat 2 & 3)
Putusan MK no. 002/2003
•
Penguasaan negara: konsepsi hukum publik yg terkait prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi politik dan ekonomi).
•
Ps. 33 ayat 3: bumi dan air dan kekayaan alam yg terkandung di dalamnya dikuasai negara: – Kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif – Bukan kepemilikan hanya dlm arti perdata (privat) – Bukan hanya wewenang utk mengatur
Ps 33 ayat 2: cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak dikuasai negara: – Kepemilikan perdata bersumber dari konsepsi kepemilikan publik, tergantung pd dinamika perkembangan kondisi masing-masing cabang produksi. – Terpulang kepada pemerintah bersama lembaga perwakilan rakyat utk menilai apa dan kapan cabang produksi penting/ tdk penting dan menguasai / tdk menguasai hajat hidup orang banyak. _____________________________________________________________________________ •
13
2. LATAR BELAKANG DIBENTUKNYA BPMIGAS
14
TATA KELOLA HULU MIGAS UU MIGAS No. 44/1960
Mineral Right
Negara Penerimaan Negara
Mining Right
PN PERMINA PN PERTAMIN PN PERMIGAN
Pemerintah Kontrak KARYA
Wilayah Kerja
Economic Right
BU/BUT Kuasa Pertambangan
Pengawasan
TATA KELOLA HULU MIGAS UU MIGAS No. 44/1960 & No. 8/1971 PRA KRISIS 1975
Mineral Right
Mining Right
Negara
Kuasa Pertambangan
Penerimaan Negara Pertamina Kontrak Kerja Sama
Wilayah Kerja
Economic Right
Pemerintah
BU/BUT
Pengendalian
TATA KELOLA HULU MIGAS UU MIGAS No. 44/1960 & No. 8/1971 KEGIATAN PASCA KRISIS 1975
Penerimaan Negara
Mineral Right
Negara
(Inpres no. 12 th 1975, 29 Mei1975)
?
Mining Right
Kuasa Pertambangan
Pertamina Kontrak Kerja Sama
Wilayah Kerja
Economic Right
Pemerintah
Pengendalian BU/BUT Penerimaan Negara
TATA KELOLA HULU MIGAS UU MIGAS No.22/2001
Mineral Right
Mining Right
Negara
Kuasa Pertambangan
Badan Pelaksana
Pemerintah Kontrak Kerja Sama
Wilayah Kerja
Economic Right
Penerimaan Negara
BU/BUT
Pengendalian
TATA KELOLA HULU PASCA UU MIGAS No.22/2001
Mineral Right
Negara Penerimaan Negara
Mining Right
Kuasa Pertambangan
Kontrak Kerja Sama
Wilayah Kerja
Economic Right
BUMN PELAKSANA ?
Pemerintah
BU/BUT Pengendalian Pertamina ????
????
TATA KELOLA HILIR MIGAS UU MIGAS No.22/2001
PENGOLAH AN
NEGARA
PENGANG KUTAN
PENYIMPA NAN
Penerimaan Negara / Pajak
PEMERINTAH
IJIN
BPHMIGAS BU
NIAGA
DPR
fee Pengaturan
GAS /LNG
PENGUASAAN NEGARA sebelum UU MIGAS NO.22/2001 PENGATURAN (REGELENDAAD)
PEMERINTAh
UNDANG-‐UNDANG
DPR-‐RI
PP/PERPRES/ KEBIJAKAN (BELEID)
PEMERINTAH
KESDM/DJ MIGAS PERMEN/PERDJ
PENGURUSAN (BESTUURSDAAD)
PENGELOLAAN (BEHEERSDAAD)
PEMERINTAH
KESDM/DJ MIGAS
PEMERINTAH PERTAMINA
PENGAWASAN (TOEZICHTHOUDENSDAAD)
PEMERINTAH
IJIN/LISENSI
KEGIATAN OPERASIONAL MANAJEMEN OPERASIONAL KPS
PENGUASAAN NEGARA UU MIGAS NO.22/2001
PENGATURAN (REGELENDAAD)
PEMERINTAh
UNDANG-‐UNDANG
DPR-‐RI
PP/PERPRES/ KEBIJAKAN (BELEID)
PEMERINTAH
KESDM/DJMIGAS PERMEN/PERDJ
PENGURUSAN (BESTUURSDAAD)
PEMERINTAH
PENGELOLAAN (BEHEERSDAAD)
PEMERINTAH
PENGAWASAN (TOEZICHTHOUDENSDAAD)
PEMERINTAH
KESDM/DJMIGAS PERTAMINA PGN BPMIGAS
IJIN/LISENSI KEGIATAN OPERASIONAL MANAJEMEN OPERASIONAL KPS
PENGUASAAN NEGARA setelah KEPUTUSAN MK NO.36/PUU-X/2012 & PERPRES NO. 9/2013
PENGATURAN (REGELENDAAD)
PEMERINTA H DPR-‐RI
UNDANG-‐UNDANG PP/PERPRES/
KEBIJAKAN (BELEID)
PEMERINTAH
KESDM/DJ MIGAS PERMEN/PERDJ
PENGURUSAN (BESTUURSDAAD)
PEMERINTAH
PENGELOLAAN (BEHEERSDAAD)
PEMERINTAH
PENGAWASAN (TOEZICHTHOUDENSDAAD)
PEMERINTAH
KESDM/DJ MIGAS PERTAMINA PGN SKKMIGAS
IJIN/LISENSI KEGIATAN OPERASIONAL MANAJEMEN OPERASIONAL KPS
BENTUK BADAN PELAKSANA BHMN ATAU BUMN? ü BUMN (PROFIT ORIENTED): § Persero (100% profit) § Perum (70% profit vs 30% fungsi sosial) § Perjan (30% profit vs 70% fungsi sosial) ü BHMN (NON-PROFIT) § Punya wewenang bertindak, Kekayaan terpisah, bersifat non profit § Tugas, Fungsi dan Struktur ditetapkan dalam UU yang mengadopsi BHMN § Pengawas Wali Amanat (ditolak DPR)
_____________________________________________________________________________
24
Pelaksana Kontrak Hulu BADAN HUKUM atau BADAN USAHA?
SIFAT KONTRAK KERJASAMA • K o n t r a k b i s n i s d i m a n a p i h a k P e r t a m a berpartisipasi menyediakan modal /investasi [dan teknologi] dan menanggung resiko àBADAN USAHA • Kontrak dimana pihak Pertama tidak wajib menyediakan modal, teknologi dan menanggung resiko àBADAN HUKUM: • Join authority Timor Gap • BPMIGAS
25
PEMBUBARAN BPMIGAS Putusan MK: No. 36/PUU-X/2012
• BPMIGAS hanya mengendalikan kegiatan operasional (manajemen operasional) KPS / KKKS • BPMIGAS tidak melakukan pengelolaan langsung (kegiatan operasional) • Kedudukan BPMIGAS menurunkan derajat Negara karena Negara tidak dapat lagi melaksanakan fungsi pengelolaan sumberdaya Migas Catatan: a. MK tidak menyinggung kedudukan PERTAMINA sebagai BUMN yang merupakan kepanjangan tangan Pemerintah dalam melaksanakan fungsi pengelolaan sumberdaya Migas. b. Ko m b i n a s i ke d u d u k a n P E R TA M I N A d a n B P M I G A S m e r u p a k a n p e r w u j u d a n we we n a n g N e g a r a d a l a m melaksanakan fungsi pengelolaan dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dua badan yang terpisah.
3. KONTRIBUSI SKK MIGAS DALAM TATA KELOLA MIGAS
27
UU MIGAS No.22/2001 PERPRES NO. 9/2013
Mineral Right
Mining Right
Komisi Pengawas
Negara
Kuasa Pertambangan
Pemerintah
SKKMIGAS Kontrak Kerja Sama
Wilayah Kerja
Economic Right
Penerimaan Negara
BU/BUT
Pengendalian
TUGAS / FUNGSI SKK MIGAS • PRE AUDIT – POD – WP&B – AFE (PROJECT) – TENDER (DIATAS JUMLAH TERTENTU)
• CURRENT AUDIT LAPORAN & TINJAUAN LAPANGAN
• POST AUDIT – CLOSE OUT 29
PROGRAM QUICK WIND UNTUK KETAHANAN ENERGI
30
EXPLORATION PRODUCTION
SUPPLY SIDE POLICY
SECURITY OF SUPPLY
SHIFTING PARADIGM
CONSERVATION (PRODUCTION OPTIMATION)
ENERGY PRICE
DIRECT SUBSIDY
DIVERSIFICATION
DEMAND SIDE POLICY
COMMUNITY AWARENESS CONSERVATION (EFFICIENCY)
ENERGY SUSTAINABILITY
INDONESIA ENERGY POLICY
PERKEMBANGAN KEBIJAKAN ENERGI
Pusat Studi Kebijakan Energi Program Magister Teknik Perminyakan USAKTI
32
DR. Ir. Rachmat Sudibjo
FORMULASI IMPLEMENTASI Kebijakan Energi (PERATURAN PERUNDANG-‐UNDANGAN)
• UU Energi No. 30 /2007 • UU Migas No. 22/ 2001 • UU Panas Bumi No. 27/2003 • UU Pertambangan No. 4/2009 • UU ketenagalistrikan No.30/2009
• UU Ketenaganukliran No. 10/1997 Studi Kebijakan Energi Pusat Program Magister Teknik Perminyakan USAKTI
33
DR. Ir. Rachmat Sudibjo
Kriteria Utama Formulasi Kebijakan Energi • Ketahanan dan Kehandalan Pasokan • Tekno Ekonomi & Harga Energi • Dampak Lingkungan Lokal/Global
Studi Kebijakan Energi Pusat Program Magister Teknik Perminyakan USAKTI
34
DR. Ir. Rachmat Sudibjo
FORMULASI Kebijakan Energi • MoneXsasi Sumber Daya & Cadangan • Infrastruktur Pengolahan & Distribusi • Energi AlternaXf dan Terbarukan • Teknologi dan Inovasi • Efisiensi Pemanfaatan Energi • Harga dan Subsidi • Ekonomi dan Investasi [Text]
• Dampak Lingkungan Lokal & Global Studi Kebijakan Energi Pusat Program Magister Teknik Perminyakan USAKTI
35
DR. Ir. Rachmat Sudibjo
REALISASI & SASARAN OPERASIONAL
Pemanfaatan Energi
36
