#25
BULETIN SKK MIGAS
Mei 2015
KONSOLIDASI UNTUK KELANCARAN INDUSTRI HULU MIGAS Menjaga Keberlanjutan Cadangan Migas
Sinergi untuk Ketahanan Energi Nasional
Gunawan Sutadiwiria: Eksplorasi untuk Ketahanan Energi
Penyegaran Jajaran Pemimpin SKK Migas
Ring Fencing: Block Basis dan POD Basis dalam Bagi Hasil Minyak Mentah dan Gas
4
8
DAFTAR ISI 20
REDAKSI Pelindung Amien Sunaryadi Budi Agustyono
SALAM REDAKSI
Penanggungjawab Gamil Abdullah
Simpul 3 Mengurai Permasalahan
Pemimpin Redaksi Zudaldi Rafdi Editor Heru Setyadi Ryan B. Wurjantoro Tim Redaksi Adhitya C. Utama Alfian Galuh Andini Heri Slamet Ruby Savira Suhendra Atmaja
FOKUS
4 Menjaga Keberlanjutan
Cadangan Migas
PERSPEKTIF
SEREMONIAL BIANGLALA
Kegiatan SKK Migas 8 Konsolidasi untuk Kelancaran 10 SKK Migas Pusat 16 Gandeng Industri Hulu Migas
dan Daerah
6 Sinergi untuk Ketahanan
Energi 17 Mengayuh Bersama XBCC
Energi Nasional
Redaksi menerima masukan artikel melalui :
[email protected] [email protected] Redaksi : Sub Bagian Komunikasi dan Protokol SKK Migas Alamat : Gedung Wisma Mulia Lt.30, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42, Jakarta 12710 Facebook : Humas SKK Migas Twitter @HumasSKKMigas
www.skkmigas.go.id
FIGUR
18 Gunawan Sutadiwiria
Deputi Pengendalian Perencanaan SKK Migas
Eksplorasi untuk Ketahanan Energi
SPEKTRUM
20 Penyegaran Jajaran
Pemimpin SKK Migas
Migas 21 SKK Siapkan
Struktur Organisasi Baru
2
Universitas Papua
OPINI
26
Ring Fencing: Block Basis dan POD Basis dalam Bagi Hasil Minyak Mentah dan Gas
SALAM REDAKSI
MENGURAI SIMPUL PERMASALAHAN
Krisis energi nasional. Kalimat tersebut kerap terdengar di telinga dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa pihak menilai, Indonesia sudah berada di ambang krisis energi. Ada pula pihak yang mengatakan Indonesia sudah dalam kondisi krisis energi karena jumlah konsumsi bahan bakar minyak (BBM) tak lagi sebanding dengan jumlah minyak yang diproduksikan sehingga Indonesia harus mengimpor minyak. Apa pun pendapat berbagai pihak dalam melihat kondisi sekarang, Indonesia perlu menjaga ketahanan energi nasional. Jika tidak, Indonesia akan terus-menerus tergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Kondisi ini jelas tidak menguntungkan negara karena beban impor yang tinggi membawa dampak cukup signifikan bagi “kesehatan” keuangan negara. Di tengah ancaman terjadinya krisis energi, pemerintah dihadapkan pada pilihan yang tidak banyak. Opsi yang ada hanyalah terus melakukan impor minyak untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, atau melakukan kegiatan eksplorasi dalam skala besar guna menemukan cadangan-cadangan baru. Penemuan cadangan minyak dan gas bumi (migas) mutlak dilakukan karena volume cadangan yang ada sekarang terus berkurang. Produksi migas tiap tahun juga turun. Hanya saja, pelaksanaan kegiatan eksplorasi dalam skala besar tidak semudah membalik telapak tangan. Butuh kerja sama dan sinergi semua pihak, baik di lingkup internal industri hulu migas maupun pihak-pihak di luar sektor ini. Sinergi dan kerja sama tersebut diperlukan untuk mengurai simpul-simpul permasalahan yang selama ini menjadi penyumbat dan membuat kegiatan eksplorasi tersandung-sandung dalam melakukan perjalanan. Iktikad baik telah ditunjukkan pemerintah dengan membentuk Komite Eksplorasi Nasional. Komite ini diharapkan bisa membantu kelancaran kegiatan eksplorasi di tanah air sehingga volume cadangan baru yang ditemukan dalam jangka pendek, menengah
maupun panjang mampu mendukung upaya peningkatan produksi migas nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, telah menegaskan bahwa sekarang saatnya untuk melakukan eksekusi. Berbagai rekomendasi yang masuk sudah waktunya untuk ditindaklanjuti dalam bentuk aksi nyata. Akar permasalahan yang selama ini mengganjal kegiatan usaha hulu migas perlu segera dipecahkan. Dalam merealisasikan rencana kerja, baik eksplorasi maupun eksploitasi, para pelaku di industri hulu migas harus bisa menggandeng pihak-pihak di luar sektor hulu migas untuk menyamakan persepsi. Caranya dengan melakukan pendekatanpendekatan yang komunikatif ke para stakeholder. Kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS) perlu membangun komunikasi dengan para stakeholder, baik di pusat maupun daerah. Komunikasi yang bagus tidak hanya memungkinkan kontraktor KKS menjalin hubungan baik dengan stakeholder, tetapi juga membuka wawasan stakeholder terhadap kondisi sekarang, di mana Indonesia sudah mengalami krisis energi. Permasalahan yang selama ini menjadi ganjalan juga bisa diselesaikan. Kesamaan persepsi antara pelaku usaha dan para stakeholder akan memuluskan langkah sektor hulu migas dalam memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat. Eksplorasi perlu terus dilakukan tanpa henti. Dampak kegiatan eksplorasi memang tidak bisa segera dirasakan. Namun apabila tidak segera dilakukan, Indonesia akan makin tertinggal.
Gamil Abdullah
Plt Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
Mei 2015 | BUMI
3
FOKUS
MENJAGA KEBERLANJUTAN CADANGAN MIGAS Oleh: Adhitya C. Utama/
[email protected]
Indonesia telah berada di ambang krisis energi. Jumlah permintaan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) tidak lagi sebanding dengan volume minyak yang diproduksikan. Dari tahun ke tahun, angka produksi minyak juga terus mengalami penurunan karena jumlah cadangan yang dikuras tidak berbanding lurus dengan jumlah cadangan baru yang ditemukan. Menghadapi kondisi ini, Indonesia tidak punya banyak pilihan. Kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi (migas) secara masif harus segera dilakukan. Jika tidak, impor BBM akan semakin besar demi memenuhi kebutuhan domestik yang terus mengalami kenaikan tiap tahun. Pemerintah sendiri sadar bahwa kegiatan eksplorasi secara masif tidak bisa lagi ditunda. Langkah nyata perlu segera diwujudkan agar Indonesia tidak semakin tergantung pada impor BBM. Agar kegiatan eksplorasi berjalan sesuai rencana program yang sudah disusun, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membentuk Komite Eksplorasi Nasional. Komite Eksplorasi Nasional bertugas mendorong kegiatan eksplorasi dalam skala besar selama lima tahun ke depan mengingat cadangan migas yang makin menipis. Komite ini juga melakukan kajian-kajian terhadap aspek-aspek dalam kegiatan eksplorasi, mulai dari regulasi, eksekusi di lapangan, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, koordinasi antar kementerian, hingga hal-hal teknis, termasuk upaya memperbaiki iklim investasi
4
supaya makin banyak investor yang tertarik berinvestasi dalam kegiatan eksplorasi. “Pembentukan Komite Eksplorasi Nasional merupakan langkah nyata yang diambil pemerintah melalui Kementerian ESDM dalam menanggapi banyaknya rekomendasi yang masuk terkait kegiatan usaha hulu migas,” kata Menteri ESDM, Sudirman Said. Selama ini, kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS) kerap mengungkapkan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan eksplorasi. Ironisnya, sektor hulu migas menghadapi permasalahan yang sama dari tahun ke tahun, namun tak kunjung ada solusi yang konkret. Para kontraktor sangat berharap, simpul-simpul permasalahan yang sering kali menghambat pelaksanaan kegiatan eksplorasi bisa segera terurai. Penyelesaian terhadap permasalahan yang ada, terutama yang berkaitan dengan kegiatan eksplorasi, akan mendorong optimalnya kinerja sektor hulu migas.
tugas tidak memiliki keberanian, punya hambatan, bermasalah dengan koordinasi, dan sebagainya. “Dengan semangat baru, orang-orang yang baru, serta keberanian baru untuk merombak kondisi yang ada, Indonesia harus meningkatkan cadangan melalui eksplorasi. Permasalahan teknis dan non teknis yang selama ini menjadi penghambat harus kita pecahkan bersama agar kegiatan bisa terlaksana,” kata Andang. Andang mengatakan, campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi. Pemerintah harus mau berkorban agar sektor hulu migas memiliki data dan informasi yang tepat terkait kegiatan yang dijalankan. Data dan informasi tersebut bisa diperoleh apabila kontraktor KKS melakukan pengeboran eksplorasi yang biayanya nanti dimasukkan dalam cost recovery. Permasalahan lain yang kerap dihadapi dalam upaya mendapatkan cadangan baru adalah masih minimnya konsep-konsep dasar eksplorasi yang dimiliki Indonesia. Indonesia memang sudah ahli dalam mengelola cadangan migas yang sudah ditemukan. Tetapi untuk mencari cadangan yang belum ditemukan, Indonesia sering sulit melakukan.
Menurut Sudirman, sektor hulu migas sudah waktunya melakukan eksekusi atas rekomendasi-rekomendasi yang ada. Keberadaan Komite Eksplorasi Nasional diharapkan bisa menghadirkan perspektif baru dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi. Komite tersebut beranggotakan tenaga profesional sehingga mereka memiliki kebebasan dalam menyampaikan saran dan mendorong terlaksananya suatu kegiatan. Dengan latar belakang disiplin ilmu yang beragam, masing-masing anggota dalam Komite Eksplorasi Nasional bisa saling melengkapi. “Meski anggota komite ini berasal dari disiplin ilmu yang beragam, mereka punya visi yang sama, yaitu memperbaiki cadangan migas dan meningkatkan produksi migas. Mereka diharapkan bisa memberikan masukan yang objektif serta menjadi energi pendorong tambahan bagi program-program yang dikerjakan SKK Migas maupun Kementerian ESDM,” kata Sudirman. Ketua Komite Eksplorasi Nasional, Andang Bachtiar, menilai permasalahan yang terjadi di industri hulu migas Indonesia merupakan permasalahan “klasik”. Menurut ahli geologi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) ini, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program-program eksplorasi maupun eksploitasi sudah teridentifikasi selama bertahan-tahun. Bahkan apabila dilacak mundur hingga 10 tahun yang lalu, permasalahan yang dihadapi industri hulu migas tetap sama. Namun permasalahan itu tidak terpecahkan karena pihak yang berhak dan harusnya melaksanakan
“Banyak pihak mengeluhkan mahalnya biaya pengeboran eksplorasi. Padahal, mahalnya biaya pengeboran itu merupakan akibat dari ketidaktahuan kita tentang daerah-daerah yang akan dieksplorasi,” kata Andang. Ironisnya, pihak asing malah lebih paham serta memiliki data dan informasi tentang daerah-daerah baru di Indonesia yang belum dieksplorasi. Permasalahan ini terjadi karena Indonesia jarang mengembangkan prinsip-prinsip yang sifatnya mendasar, seperti konsep tektonik dasar, konsep cekungan dasar, dan sebagainya. Menilik kondisi tersebut, Komite Eksplorasi Nasional akan memperbanyak studi-studi mendasar tentang cekungan-cekungan di Indonesia timur. Kawasan ini menyimpan cadangan migas yang berpotensi untuk dikembangkan dan diproduksikan. “Pada tahun 2012, Badan Geologi Indonesia di bawah Kementerian ESDM sudah mulai melakukan studi di Indonesia timur,” kata Andang. Selain Indonesia timur, kawasan lain yang berpotensi untuk dieksplorasi adalah cekungan-cekungan di Indonesia barat yang secara konseptual merupakan daerah pra tersier. Peluang menemukan cadangan gas di kawasan Bukit Barisan sangat besar. “Mumpung harga minyak sedang turun, kegiatan eksplorasi harus digalakkan. Komite Eksplorasi Nasional akan berusaha memfasilitasi upaya yang dilakukan agar cadangan migas nasional bisa terus bertambah,” kata Andang.
Mei 2015 | BUMI
5
FOKUS
SINERGI UNTUK KETAHANAN ENERGI NASIONAL Oleh: Adhitya C. Utama/
[email protected]
Pelaksanaan kegiatan eksplorasi tidak bisa hanya melibatkan pelaku bisnis di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas). Kegiatan eksplorasi yang bertujuan menemukan cadangan baru membutuhkan dukungan semua pihak, mulai dari stakeholder, pusat penelitian, pemerintah hingga institusi pendidikan. Dukungan ilmu dan teknologi juga diperlukan agar kegiatan eksplorasi bisa berjalan sesuai program yang direncanakan. Sinergi industri hulu migas dengan seluruh pihak yang terkait dalam kegiatan eksplorasi memungkinkan terwujudnya ketahanan energi nasional.
Sinergi dengan pihak-pihak di luar industri hulu migas diperlukan karena kegiatan eksplorasi membutuhkan dukungan iklim usaha yang kondusif. Sinergi dengan stakeholder diperlukan agar hambatan terkait permasalahan perizinan dan penggunaan lahan bisa diatasi. Selama tiga tahun pertama kontrak kerja, rencana pengeboran kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS) di wilayah kerja (WK)
6
eksplorasi kerap tidak terealisasi. Permasalahan itu muncul karena pada saat pemberian WK, lahan di WK tersebut sudah digunakan untuk kawasan hutan. Imbasnya, kontraktor KKS tidak bisa bekerja selama tiga tahun pertama. “Selain hutan, lahan di WK eksplorasi sering tumpang tindih dengan taman nasional, tambang batu bara
maupun perkebunan,” kata Deputi Pengendalian Perencanaan SKK Migas, Gunawan Sutadiwiria. Menurut Gunawan, apabila lokasi WK eksplorasi berada di lahan milik pemerintah, permasalahan tumpang tindih lahan lebih mudah diatasi. Namun apabila lokasinya berada di lahan perkebunan milik swasta, pembebasan lahan lebih sulit dilakukan. Padahal, kegiatan pengeboran
untuk keperluan eksplorasi tidak bisa ditunda lagi mengingat Indonesia sudah menghadapi krisis energi. SKK Migas bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupaya mengatasi permasalahan ini dengan membuat database yang tersambung dengan instansi lainnya. Database tersebut berisi data dan informasi mengenai permasalahan subsurface maupun permukaan. “Eksplorasi itu sifatnya jangka panjang. Sekarang ini, SKK Migas berusaha menjaga produksi minyak yang berkelanjutan, tidak hanya berhenti di tahun ini saja, tetapi terus berlanjut ke tahun-tahun berikutnya,” kata Gunawan. Pemerintah sendiri telah mengambil langkah positif guna meningkatkan kegiatan eksplorasi di tanah air. Pembentukan Komite Nasional Eksplorasi mendapat sambutan positif dari pelaku usaha di sektor hulu migas. Tugas yang diemban komite ini sejalan dengan program-program SKK Migas yang bertujuan meningkatkan penemuan cadangan baru. Dukungan positif juga ditunjukkan Kementerian ESDM dengan menyederhanakan perizinan untuk industri hulu migas dari 101 perizinan menjadi 42 perizinan. Proses pengurusan izin juga diatur hanya melalui satu pintu untuk efisiensi waktu dan memudahkan pelaku usaha di sektor hulu migas. Langkah tersebut diharapkan bisa diikuti oleh instansi pemerintah lainnya, baik di pusat maupun daerah.
Indonesia. Pemanfaatan data dan informasi ini memungkinkan SKK Migas dan Ditjen Migas menawarkan WK baru dengan dukungan data yang lebih up to date. Turunnya harga minyak dunia tak pelak membuat industri hulu migas sedikit lesu. Tidak sedikit kontraktor KKS yang melakukan efisiensi anggaran dengan mengurangi kegiatan sumur maupun survei seismik. Padahal, anjloknya harga minyak dunia justru menjadi saat yang tepat untuk memperbanyak kegiatan eksplorasi. Pasalnya, turunnya harga minyak diikuti turunnya harga servis rig. Murahnya harga servis rig seharusnya bisa dimanfaatkan kontraktor KKS untuk menggenjot kegiatan pengeboran eksplorasi dengan harapan saat cadangan baru ditemukan, harga minyak sudah kembali naik. “Di saat harga minyak turun seperti sekarang, selain memperbanyak kegiatan eksplorasi, kontraktor KKS diharapkan bisa memperbanyak studi, terutama studi eksplorasi,” kata Gunawan. Selain eksplorasi di WK baru, SKK Migas mendorong kontraktor KKS di WK produksi untuk melakukan kegiatan pengeboran eksplorasi. Upaya penambahan cadangan dan peningkatan produksi migas juga dilakukan melalui secondary recovery dan enhanced oil recovery (EOR). Saat ini, primary recovery
masih mendominasi kegiatan usaha hulu migas di Indonesia, yakni sebesar 60 persen. Sementara secondary recovery hanya 15 persen dan EOR baru mencapai 20 persen. Sementara untuk mendukung pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), SKK Migas mendorong kontraktor KKS agar menggunakan energi terbarukan dalam kegiatan operasionalnya. Pemanfaatan energi terbarukan bisa diterapkan kontraktor KKS yang memiliki area operasi di lokasi terpencil dan susah mendapatkan BBM. Apabila seluruh kontraktor KKS memanfaatkan energi terbarukan, dampak yang ditimbulkan sangat masif. Langkah ini juga membantu pemerintah dalam penerapan diversifikasi energi dalam kegiatan operasional hulu migas di Indonesia. Gunawan menandaskan, di tengah kondisi krisis energi nasional seperti sekarang, sektor hulu migas membutuhkan bantuan dari seluruh stakeholder, institusi, dan perguruan tinggi. Seluruh instansi pemerintah dan stakeholder perlu melihat bahwa Indonesia sudah dalam kondisi krisis energi. “SKK Migas berharap, DPR bisa segera menyelesaikan revisi UU Migas. Pengesahan UU Migas yang baru menjadi acuan bagi investor untuk datang ke Indonesia dan melakukan eksplorasi,” katanya.
Dukungan dari pusat-pusat penelitian, baik di dalam negeri maupun luar negeri, juga dibutuhkan untuk memperkaya data-data yang diperlukan dalam kegiatan pengeboran eksplorasi. Gunawan mengatakan, SKK Migas siap memanfaatkan data-data yang dimiliki pusat penelitian yang berada di kantor pusat kontraktor KKS, baik yang berada di Amerika maupun Eropa. Data-data tersebut selanjutnya dievaluasi untuk melihat mana saja data yang bisa dipakai di
Mei 2015 | BUMI
7
PERSPEKTIF
KONSOLIDASI UNTUK KELANCARAN INDUSTRI HULU MIGAS Oleh: Adhitya C. Utama/
[email protected]
Industri usaha hulu migas tidak lepas dari kewajiban untuk mengantongi perizinan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Berdasarkan data SKK Migas, terdapat 341 perizinan yang dibutuhkan sektor hulu migas untuk bisa beroperasi. Perizinan yang dibutuhkan cukup beragam, mulai dari perizinan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota hingga perizinan dari pihak swasta. Banyaknya perizinan yang harus diurus tidak jarang membuat kegiatan operasional hulu migas terkendala, bahkan tersendat. Kerumitan dalam proses pengurusan perizinan memunculkan dilema tersendiri bagi kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS). Di satu sisi, kontraktor KKS dituntut untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional dengan terus menjalankan kegiatan eksplorasi dan produksi. Namun di sisi lain, kegiatan operasional di hulu migas tidak berjalan lancar, bahkan tidak terlaksana tepat waktu, karena kontraktor KKS belum memiliki izin yang dibutuhkan.
8
Kondisi semacam ini berpotensi membuat kinerja industri hulu migas tidak optimal karena rencana kegiatan tidak bisa berjalan sesuai jadwal. Itulah mengapa, perlu ada pendekatan khusus yang bersifat komunikatif ke para stakeholder agar permasalahan perizinan maupun kendala-kendala lain yang muncul di lapangan bisa segera diselesaikan.
perlu membangun komunikasi yang baik dengan para stakeholder agar seluruh pihak bisa bersama-sama mencari dan menemukan solusi untuk permasalahan yang ada,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, saat menggelar tatap muka dengan kontraktor KKS di Jakarta pada 5 Mei 2015.
“Para pelaku di industri hulu migas, terutama SKK Migas dan kontraktor KKS,
Terkait masalah perizinan, Kementerian ESDM terus berupaya menyederhanakan
proses yang diperlukan pelaku usaha untuk memperoleh izin dari kementerian tersebut. Salah satu langkah yang diambil adalah menyerahkan proses perizinan di bawah atap Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kementerian ESDM juga menyederhanakan perizinan untuk industri hulu migas dari 101 perizinan menjadi 42 perizinan.
untuk mendukung upaya sektor hulu migas dalam meningkatkan temuan cadangan dan produksi. Iklim investasi akan membaik dan memiliki daya tarik bagi investor apabila tata kelola industri hulu migas diatur dengan baik sehingga investor datang ke Indonesia dengan jaminan kesiapan infrastruktur, kepastian hukum, serta transparansi yang lebih baik.
Menurut Sudirman, penyederhanaan jumlah perizinan merupakan bentuk upaya yang dilakukan Kementerian ESDM dalam memperbaiki berbagai hal. “Kementerian ESDM juga memegang 15 rekomendasi IPA (Indonesian Petroleum Association) yang terus diupayakan untuk diurai permasalahannya satu per satu. Permasalahan pajak eksplorasi juga sudah diselesaikan oleh Kementerian Keuangan,” katanya.
Dalam menjalankan kegiatan operasi, Menteri ESDM juga mengingatkan agar seluruh pihak tidak lagi menerapkan praktik-praktik yang tidak “bersih”, seperti korupsi dan suap. Menurutnya, korupsi dan suap terjadi karena ada dua pihak yang terlibat. Tidak mungkin ada pihak yang menerima suap apabila tidak ada pihak lain yang memberikan suap. Sudirman mengakui, berhubungan dengan pemerintah memberikan tantangan tersendiri bagi para investor.
Sudirman menambahkan, Kementerian ESDM saat ini sedang menyusun draf insentif untuk industri yang bergerak di bidang energi dan sumber daya mineral, termasuk migas. Kementerian ESDM juga terus meninjau berbagai perizinan dan aturan-aturan yang ada karena industri hulu migas perlu ditata agar iklim investasi bisa lebih menarik. Kehadiran investor di Indonesia masih dibutuhkan
Terkait masalah tersebut, Sudirman mengajak seluruh kontraktor KKS untuk mengubah pola pikir. Dalam berhubungan dengan pemerintah, kontraktor KKS diminta untuk tidak lagi berpikir tentang bagaimana cara “menaklukkan” pemerintah, tetapi lebih ke bagaimana berurusan dengan pemerintah tanpa harus melanggar etika. Menurut Sudirman, sekarang merupakan saat yang
tepat untuk memikirkan bagaimana cara meyakinkan pihak tertentu tanpa harus melibatkan praktik-praktik yang tidak terpuji. Kementerian ESDM bersama SKK Migas siap membantu kontraktor KKS untuk mencari dan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Komunikasi dengan seluruh pihak, termasuk stakeholder di daerah, perlu terus dipupuk agar mereka memiliki pemahaman yang tepat tentang kegiatan usaha hulu migas. “Mari mengubah pola pikir kita. Mari kita berkomitmen menjaga industri hulu migas,” kata Sudirman. Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi, menilai hubungan yang kurang dekat antara SKK Migas dan kontraktor KKS dengan para stakeholder membuat permasalahan yang seharusnya bisa dipecahkan menjadi tidak terpecahkan. Menurut Amien, pendekatan ke para stakeholder dengan membangun komunikasi yang baik merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan di lapangan. “Melalui komunikasi, industri hulu migas sebenarnya bisa merebut hati para stakeholder sehingga proses pengurusan perizinan bisa lebih mudah tanpa membutuhkan katebelece,” kata Amien. Acara tatap muka antara Menteri ESDM dengan kontraktor KKS digelar SKK Migas dengan tujuan membangun konsolidasi untuk kelancaran kegiatan usaha hulu migas. Dalam kesempatan tersebut, Deputy VP Community and External Affairs VICO Indonesia, Sumiyanto, berbagi pengalaman saat mengurus perizinan di daerah. Menurut Sumiyanto, dalam beberapa kesempatan pihaknya berhasil mengatasi kendala dalam mengurus perizinan di daerah dengan tetap menerapkan praktik “bersih”. Cara yang ditempuh adalah dengan melakukan pendekatan dan membangun komunikasi yang baik dengan para stakeholder di daerah. “Pengalaman tersebut diharapkan bisa dicontoh oleh kontraktor KKS lainnya dalam mengurus perizinan maupun menyelesaikan permasalahan lainnya,” kata Amien.
Mei 2015 | BUMI
9
SEREMONIAL
KEGIATAN SKK MIGAS PUSAT
1. Komite Eksplorasi Nasional – Menteri ESDM, Sudirman Said (kedua dari kanan), dengan didampingi Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi (tengah), menggelar konferensi pers pada 5 Mei 2015. Dalam kesempatan itu, Sudirman menjelaskan kepada awak media tentang keputusan pemerintah membentuk Komite Eksplorasi Nasional untuk menggalakkan kegiatan eksplorasi di tanah air. 2. Penandatanganan Jual Beli Gas – Pada 4 Mei 2015, tiga kesepakatan jual beli gas bumi ditandatangani dalam acara peluncuran program proyek listrik 35.000 megawatt (MW) di Bantul, Yogyakarta. Seremoni penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo.
1
2
3. Sharing Session Media – Mengambil tema “Fiscal Regimes for Upstream Oil and Gas”, Kepala Divisi Pengendalian Program dan Anggaran SKK Migas, Benny Lubiantara (kanan), memberikan penjelasan tentang seluk beluk kegiatan usaha hulu migas ke para jurnalis dalam acara sharing session yang digelar di Jakarta pada 29 April 2015. 4. Serah Terima Jabatan – Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi, memimpin serah terima jabatan Wakil Kepala SKK Migas, Deputi Pengendalian Perencanaan, Deputi Pengendalian Keuangan, dan Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis (foto b) serta Deputi Pengendalian Operasi dan Sekretaris SKK Migas (foto c). Serah terima jabatan dilaksanakan usai pelantikan jajaran pemimpin SKK Migas di kantor Kementerian ESDM pada 7 Mei 2015.
a
3 b
c
4
10
SEREMONIAL
KEGIATAN SKK MIGAS SUMATERA BAGIAN UTARA
1. On the Job Training – Kepala Sub Dinas Pembelajaran dan Pengembangan SDM SKK Migas, George Nicolas, beserta Kepala Urusan Humas Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara, Adi Nugroho, dan Kepala Urusan Administrasi Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara, Supriyono, berfoto bersama peserta On the Job Training (OJT) Angkatan XX pada 28 April 2015. 2. Survei Inventori – Staf Urusan Humas Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara, Syuib Hamid (kiri), bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama Chevron Pacific Indonesia, perwakilan Kelurahan Tapung, dan pemilik lahan melakukan survei inventori di daerah Tapung, Kabupaten Kampar, Riau pada 28 April 2015.
1
2
3. Penandatanganan Laporan – Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara, Hanif Rusjdi, membuka acara penandatanganan laporan Air Bawah Tanah, Air Permukaan dan Listrik Non PLN di kantor Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara pada 30 April 2015. 4. Pra Survei Lapangan – Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara bersama kontraktor kontrak kerja sama yang beroperasi di kawasan Sumatera Utara dan Riau melaksanakan sejumlah kegiatan pra survei lapangan selama April 2015. Kegiatan survei dilakukan antara lain di kawasan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada 1-2 April 2015 (foto a), Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau pada 14 April 2015 (foto d), Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Riau pada 23 April 2015 (foto b), Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau pada 28 April 2015 (foto e), dan Pusako, Kabupaten Siak, Riau pada 30 April 2015 (foto c).
a
d
3 b
c
e
4
Mei 2015 | BUMI
11
SEREMONIAL
KEGIATAN PERWAKILAN SKK MIGAS SUMBAGSEL
1. Dengar Pendapat DPRD Sumatera Selatan – Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Tirat Sambu Ichtijar (kedua dari kiri), memberikan penjelasan tentang kegiatan hulu migas di wilayah Sumatera Selatan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada 20 April 2015. 2. Sosialisasi Industri Hulu Migas – Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama PetroChina International Jabung Ltd menggelar rapat dan sosialisasi industri hulu migas di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada 16 April 2015.
1
3. Rapat Koordinasi Musi Banyuasin – Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan bersama kontraktor kontrak kerja sama di wilayah Musi Banyuasin melaksanakan rapat dan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Musi Banyuasin pada 16 April 2015. 4. Kuliah Umum Universitas Terbuka Pali – Kepala Urusan Humas Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Rinaldy Norman (kedua dari kiri), menerima memento usai memberikan kuliah umum tentang kegiatan hulu migas di Universitas Terbuka Kabupaten Pali pada 9 April 2015.
2
3
5. Kunjungan Palembang – Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi (kanan, depan), mendengarkan penjelasan dari perwakilan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pertamina EP Asset 2 saat berkunjung ke Prabumulih pada 9 April 2015. Kunjungan tersebut merupakan rangkaian dari kunjungan kerja Kepala SKK Migas ke Palembang, Sumatera Selatan.
4
5
12
SEREMONIAL
KEGIATAN SKK MIGAS JAWA, BALI & NUSA TENGGARA
1. Sosialisasi Operasi Bersama – Demi kelancaran kegiatan survei seismik laut Blok Anugerah dan Lapangan South Saubi, Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama Husky Anugerah Ltd-Kangean Energy menggelar sosialisasi ke warga Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep pada 16 April 2015 (foto a). Sosialisasi juga dilakukan ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur pada 17 April 2015 (foto b).
a
b
2. Kunjungan ke TNI AL – Guna menjalin silaturahmi dengan stakeholder di Jawa Timur, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Ag. Djoko Widhihananto (kelima dari kiri), melaksanakan kunjungan kerja ke markas komando Pangkalan Udara TNI AL di Juanda, Sidoarjo pada 21 April 2015.
1
3. Pra Survei Lahan – Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara melaksanakan pra survei pengadaan lahan skala kecil untuk proyek pengembangan Lapangan Kedung Keris di Kecamatan Kalitidu dan Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro pada 29 April 2015. 4. Pelantikan Pengurus PWI – Kepala Urusan Humas Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, M. Fatah Yasin (kelima dari kiri), menghadiri pelantikan dan rapat kerja pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bangkalan serta melakukan sosialisasi kegiatan industri hulu migas pada 29 April 2015.
2
3
4
5
6
7
5. Kunjungan ke Proyek Banyu Urip – Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, dengan didampingi SKK Migas mengunjungi lokasi proyek Banyu Urip di Bojonegoro pada 30 April 2015. 6. Serah Terima Bantuan – Staf Humas Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Ami Hermawati (kiri), melakukan serah terima program tanggung jawab sosial Kontraktor Kontrak Kerja Sama Petronas Carigali Ketapang II Ltd di Kabupaten Gresik pada 30 April 2015. 7. Pemeriksaan Bahan Peledak – Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara melakukan pemeriksaan dan penghitungan sisa bahan peledak di gudang Pusat Pendidikan Brigade Mobile Watukosek, Pasuruan pada 7 Mei 2015.
Mei 2015 | BUMI
13
SEREMONIAL
KEGIATAN SKK MIGAS KALIMANTAN DAN SULAWESI
1. Bantuan Buku Migas – Kepala Urusan Humas Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi, Yanin Kholison (kiri), menyerahkan bantuan buku bacaan mengenai kegiatan hulu migas kepada Kepala SMP KPS Balikpapan, Sugeng Handayani, pada 7 April 2015. 2. Silaturahmi DPRD Kutai Kartanegara – Kepala Urusan Humas Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi, Yanin Kholison (kedua dari kanan), menerima kunjungan silaturahmi anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ke kantor Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi pada 7 April 2015.
1
2
3
4
5
6
7
8
3. Kunjungan Komisi VII DPR RI – Pada 9 April 2015, Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi menerima kunjungan Komisi VII DPR RI. Kunjungan tersebut bertujuan melihat kondisi terakhir Blok Mahakam. 4. Penanaman Mangrove – Dalam rangka Hari Samudra dan HUT Kota Balikpapan ke-11, Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi turut serta dalam kegiatan penanaman 5.000 mangrove yang dilaksanakan TNI AL pada 17 Februari 2015. 5. Migas Cup III – Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi turut berpartisipasi dalam kompetisi bulutangkis Migas Cup III yang digelar di Lapangan Gelora Patra, Balikpapan pada 11-12 April 2015. Kompetisi yang dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi ini diikuti sembilan perusahaan migas di Kalimantan Timur. 6. Monitoring WP&B Kehumasan – Pada 7-9 Mei 2015, Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi menggelar Rapat Monitoring WP&B Kehumasan Kuartal I untuk kontraktor kontrak kerja sama di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. 7. Penghargaan Rekanan – Dalam acara C&P Supplier Gathering di Balikpapan pada 28 April 2015, SKK Migas-Total E&P Indonesie memberi penghargaan ke beberapa rekanan yang telah mendukung kegiatan hulu migas. Penyerahan penghargaan disaksikan Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi, Eka Tri Yulianto. 8. Budidaya Toga – Pada 29 April 2015, Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi menggelar media visit ke Desa Kerendan dan Desa Muara Pari, Kabupaten Barito Utara yang telah berhasil membudidayakan tanaman obat keluarga (toga) sebagai bagian program tanggung jawab sosial Kontraktor Kontrak Kerja Sama Salamander.
14
SEREMONIAL
KEGIATAN SKK MIGAS PAPUA DAN MALUKU
1. Lokakarya Industri Hulu Migas – Kepala Sub Bagian Komunikasi dan Protokol SKK Migas, Zudaldi Rafdi (ketiga dari kiri, depan), dan Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, Enrico CP Ngantung (kanan, depan), berfoto bersama Rektor Universitas Khairun Ternate, Husen Alting (kedua dari kanan, depan), usai Lokakarya Industri Hulu Migas yang digelar SKK Migas-Statoil di Universitas Khairun Ternate pada 29 April 2015. 2. Kuliah Lapangan – Dengan difasilitasi Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, Universitas Papua di Manokwari melaksanakan kuliah lapangan di area operasi PetroChina International Bermuda Ltd dan Pertamina EP Asset 5 Field Papua di Sorong pada 21-22 April 2015.
1
2
3
4
5
6
7
8
3. Kunjungan ke Perguruan Tinggi – Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku melakukan kunjungan ke Universitas Ottow Geissler di Jayapura pada 15 Mei 2015. Rombongan diterima Pembantu Dekan II Universitas Ottow Geissler, Maidepa (ketiga dari kanan). 4. Kunjungan Media – Pj. Kepala Urusan Humas Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, Otniel L. Wafom (ketiga dari kiri, depan), berfoto bersama staf redaksi Cendrawasih Pos saat melakukan kunjungan ke kantor Cendrawasih Pos pada 13 Mei 2015. 5. Silaturahmi Media – Pada 28 April 2015, Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama Statoil mengunjungi kantor redaksi Malut Post, Radar Halmahera, dan RRI Maluku. Kunjungan dipimpin Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, Enrico CP Ngantung (ketiga dari kiri). 6. Pra Survei Lokasi Sumur – Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama PetroChina International Bermuda Ltd pada 9 Mei 2015 melaksanakan kegiatan pra survei jalan masuk ke lokasi sumur Klalin#3, Hi-Line dan Pipe Line di Arar Gas dan Kasim Marine Terminal (KMT) di Sorong. 7. Rapat Koordinasi FKK – Pj. Kepala Urusan Humas Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, Otniel L. Wafom (kiri), memimpin Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Kehumasan (FKK) Wilayah Papua dan Maluku yang dilaksanakan di Sorong pada 7 Mei 2015. 8. Studi Lapangan Papua Barat – Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku memfasilitasi kegiatan studi lapangan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat di BUMD Kabupaten Sorong yang dilaksanakan di Sorong pada 4 April 2015.
Mei 2015 | BUMI
15
BIANGLALA
SKK MIGAS GANDENG UNIVERSITAS PAPUA Oleh Yapit Saptaputra/
[email protected]
Kelancaran kegiatan operasional di sektor hulu migas sangat membutuhkan dukungan para stakeholder maupun masyarakat di sekitar daerah operasi. Selama ini, kegiatan operasional tidak jarang terkendala masalah non teknis karena belum mulusnya hubungan industri hulu migas dengan stakeholder maupun masyarakat yang tinggal tidak jauh dari wilayah operasi hulu migas. Guna menjalin hubungan baik dengan stakeholder dan masyarakat di sekitar wilayah operasi, SKK Migas terus meningkatkan kerja sama dengan lembaga masyarakat maupun institusi pendidikan setempat. Salah satu wujud upaya tersebut adalah dengan menggandeng Universitas Papua. Kerja sama SKK Migas dengan Universitas Papua dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi, dan Rektor Universitas Papua, Suriel S. Mofu, di Jakarta pada 24 Maret 2015. “Universitas Papua diharapkan dapat membantu memfasilitasi hubungan dengan masyarakat adat di wilayah tersebut untuk kelancaran operasi industri hulu migas,” kata Amien. Melalui kerja sama tersebut, SKK Migas
16
dan Universitas Papua melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat bersinergi dengan industri hulu migas, salah satunya melakukan pemetaan atas hak ulayat dan social mapping masyarakat di Provinsi Papua Barat. Kegiatan ini dilakukan sejalan dengan upaya SKK Migas dan kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS) untuk merangkul masyarakat adat agar mendukung kegiatan operasi hulu migas di wilayah Papua Barat. Kelancaran kegiatan operasi di industri hulu migas diharapkan bisa memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi masyarakat di Provinsi Papua Barat. Selain menjalin hubungan baik dengan masyarakat setempat, kerja sama ini diharapkan bisa turut berperan membangun sumber daya manusia, khususnya yang berasal dari Provinsi Papua Barat. Sinergi antara kalangan
akademisi dengan tenaga profesional akan mendukung upaya perguruan tinggi dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di era Masyarakat Ekonomi Asia (MEA). “Saat ini, civitas academica semakin sering berada di garis depan dalam memperjuangkan kesejahteraan dan kemakmuran. Untuk itu, peran civitas academica harus lebih didukung dan ditingkatkan,” kata Amien. Sebagai informasi, Universitas Papua merupakan satu-satunya perguruan tinggi negeri di wilayah Papua Barat. Universitas yang berlokasi di Manokwari ini berdiri sejak 3 November 2000. Tahun ini, Universitas Papua berencana membuka Fakultas Pertambangan Migas dengan lokasi kampus di Sorong, Papua Barat.
BIANGLALA
MENGAYUH ENERGI BERSAMA XBCC Oleh: Alfian/
[email protected]
Komunitas Bersepeda Pekerja SKK Migas atau yang akrab dikenal dengan nama XBCC (X-BPMIGAS Cycling Community) mengadakan kegiatan sepeda santai guna merayakan hari jadi keenam yang bertepatan dengan peringatan Hari Bumi, 22 April 2015 lalu. Selama enam tahun terakhir, komunitas ini berhasil memadukan olahraga dengan keakraban antara pekerja SKK Migas dari berbagai level.
ini adalah kumpulan orang yang senang bersepeda. Di sini mereka bisa sharing berbagai hal tentang sepeda,” ujar Kukuh. Anggota XBCC sangat bervariasi, mulai dari penunjang sampai Wakil Kepala SKK Migas. Pengalaman bersepeda mereka juga beragam. Kukuh misalnya, sudah rutin menggunakan sepeda sebagai alat transportasi untuk berangkat kerja sejak 2008. “Saya melihat sepeda sebagai alat transportasi karena kalau menggunakan mobil atau motor, saya malas harus antre lama saat macet atau membeli bensin,” ujarnya. Beda halnya dengan Hudi D. Suryodipuro yang baru mengikuti kegiatan XBCC sekitar dua bulan lalu. Kepala Dinas Organisasi dan Sistem Manajemen ini memilih bersepeda untuk menjaga kesehatan. “Saat ini saya sudah bisa bike to work dua kali
seminggu,” ujar Hudi yang mengaku memiliki stamina lebih baik setelah rutin bersepeda. XBCC mengajak seluruh pekerja SKK Migas yang memiliki hobi bersepeda untuk bergabung dalam berbagai kegiatan yang mereka gelar. Sebagai contoh, sepanjang April lalu XBCC telah mengadakan kegiatan fun bike, antara lain BINTARO FUN BIKE yang mengambil jalur Bintaro-Alam SuteraBintaro pada 12 April 2015 dan NITE GOWES atau bersepeda malam hari pada 30 April 2015. Dalam waktu dekat XBCC juga sudah merencanakan beberapa kegiatan seru lainnya, termasuk FUN BIKE (KE/DI) BANDUNG, yaitu bersepeda keliling Kota Bandung dengan sebagian peserta akan mulai bersepeda dari Jakarta ke Bandung. Tentu saja kegiatan ini pun terbuka untuk seluruh keluarga besar SKK Migas.
Sebanyak 25 pekerja SKK Migas berpartisipasi dalam kegiatan gowes yang mengambil rute dari Wisma Mulia ke Taman Ayodya, Blok M, dengan jarak sekitar 5 kilometer. Acara ditutup pemotongan tumpeng sebagai wujud syukur atas kebersamaan yang berhasil dibangun dalam beberapa tahun terakhir. “Semoga ke depan XBCC tetap semangat dalam melaksanakan kegiatannya yang sangat positif,” ujar Wakil Kepala SKK Migas, M.I. Zikrullah, yang juga merupakan penasihat XBCC. Semenjak dibentuk tahun 2009 lalu, jumlah anggota XBCC terus berkembang. Koordinator XBCC, Kukuh Hadianto, mengatakan saat terbentuk, anggota XBCC masih berjumlah 23 orang, tetapi saat ini sudah lebih dari 50 orang yang aktif dalam kegiatan XBCC. Karena berbasis komunitas, siapa pun bisa bergabung dengan XBCC. “Prinsipnya
Mei 2015 | BUMI
17
GUNAWAN SUTADIWIRIA
DEPUTI PENGENDALIAN PERENCANAAN SKK MIGAS figur
EKSPLORASI UNTUK KETAHANAN ENERGI Oleh: Adhitya C. Utama/
[email protected]
Upaya meningkatkan cadangan minyak dan gas bumi menjadi salah satu fokus Gunawan Sutadiwiria pasca dilantik sebagai Deputi Pengendalian Perencanaan SKK Migas. Menurut Gunawan, upaya tersebut perlu dilakukan mengingat produksi minyak Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sederet agenda telah ditetapkan pria yang pernah ditunjuk sebagai Ketua Tim Rencana Kerja dan Anggaran (work program and budget/WP&B) 2015 ini. Dalam pandangan Gunawan, Indonesia harus meningkatkan kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan minyak baru agar impor bahan bakar minyak bisa dikurangi. Berikut petikan wawancara majalah BUMI dengan Gunawan Sutadiwiria.
Secara keseluruhan, apa saja program yang dijalankan Bidang Pengendalian Perencanaan? Kegiatan eksplorasi perlu dilakukan secara masif karena produksi minyak Indonesia terus turun. Saat ini, produksi minyak berada di kisaran 700-800 ribu barel per hari. Mengingat jumlah produksi yang terus turun, Indonesia perlu menambah cadangan baru. Caranya ada dua, yakni eksplorasi dan enhanced oil recovery (EOR).
WP&B), kami berharap fungsi yang belum menjalankan, khususnya teknis bias menerapkan. Apalagi dari tahun ke tahun, jumlah PSC (production sharing contract) makin banyak. Selain programprogram tersebut, Bidang Pengendalian Perencanaan melakukan integrasi lintas bidang. Kami akan memonitor dan membantu percepatan project utama, seperti Masela, Tangguh, Muara Bakau, IDD (Indonesia Deepwater Development), dan Banyu Urip.
Program kedua yang akan kami laksanakan berkaitan dengan kegiatan eksploitasi. Guna meningkatkan kegiatan eksploitasi, kami berupaya melakukan percepatan persetujuan WP&B, PoD, dan AFE (authorization for expenditure). Saat ini sedang berjalan pilot program untuk AFE Manager guna mempercepat proses AFE. Dalam AFE Manager terdapat database yang memudahkan kami dalam pencarian data. Saya berharap, program serupa bisa diterapkan untuk PoD dan WP&B.
Pemerintah baru saja membentuk Komite Eksplorasi Nasional. Seperti apa sinergi dan kerja sama yang akan dibangun SKK Migas dengan komite tersebut? Pembentukan Komite Eksplorasi Nasional oleh pemerintah merupakan sebuah terobosan untuk mempercepat proses menguraikan simpul-simpul koordinasi, baik yang bersifat strategis maupun teknis. SKK Migas sangat mendukung keputusan pemerintah membentuk Komite Eksplorasi Nasional karena sejalan dengan program SKK Migas dalam peningkatan kegiatan eksplorasi. Komite Eksplorasi Nasional diharapkan bisa menjadi jembatan yang mempercepat jalur koordinasi lintas sektoral dan institusi, terutama yang berkaitan dengan penggunaan lahan, perizinan, serta pajak.
Untuk WP&B, saya meminta bantuan fungsi-fungsi di SKK Migas untuk melakukan pre-WP&B, sehingga pada saat pembahasan prosesnya bisa berjalan lebih cepat. Saat ini sejumlah fungsi sudah melakukannya (pre-
18
Aspek-aspek tersebut merupakan titik-titik strategis yang bisa mempercepat proses untuk meningkatkan kegiatan eksplorasi. Beberapa wakil SKK Migas sudah diajak berkoordinasi dalam pertemuan awal dengan Komite Eksplorasi Nasional untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang akan diambil, baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi SKK Migas. Di tengah turunnya harga minyak, bagaimana perkembangan kegiatan produksi mengingat banyak kontraktor KKS yang mengurangi kegiatan? Turunnya harga minyak sebenarnya membuat harga servis rig turun. Saya malah berpikir ini kesempatan bagi eksplorasi untuk melakukan pengeboran mumpung harga rig sedang murah. Pada saat cadangan yang ekonomis ditemukan, harga minyak diharapkan sudah naik lagi. Terkait pengaruh turunnya harga minyak terhadap kegiatan produksi, Pertamina terkena dampak paling besar. Dalam pengembangan lapangan, Pertamina membatalkan 107 kegiatan sumur. Kami minta Pertamina menambah investasi karena Pertamina membutuhkannya untuk rencana produksi tahun 2016. Apabila mulai Juni tahun ini Pertamina tidak melakukan pengeboran, produksi mereka akan turun. Kalau Pertamina tetap ingin mengurangi kegiatan sumur pengeboran, kami minta kegiatan well
intervention untuk ditingkatkan. Kami juga melakukan optimalisasi dan efisiensi biaya dengan meminta kontraktor KKS melihat lagi keseluruhan project business mereka sehingga tetap ada angka keekonomian. Terkait proyek IDD, apa saja langkah yang diambil untuk meminimalkan permasalahan yang selama ini terjadi? Koordinasi yang dilakukan Bidang Pengendalian Perencanaan disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Permasalahan IDD ada di realisasi. Selama kita berjalan sesuai aturan dan Pedoman Tata Kerja (PTK) yang berlaku, kami mengharapkan IDD berjalan lancar. Kami masih optimistis proyek IDD bisa berjalan sesuai rencana. Saat ini, SKK Migas masih menunggu revisi PoD dari Chevron selaku operator proyek ini. Mengingat tren turunnya harga minyak saat ini, keekonomian proyek akan dikaji ulang secara detail. Bagaimana dengan perkembangan EOR? Saat ini ada sekitar 21 studi untuk EOR. Saya ingin kontraktor KKS memperbanyak jumlah studi. Masalahnya, harga minyak sekarang US$60 per barel, sementara nilai keekonomian proyek EOR sekitar US$50 per barel, sehingga marginnya terlalu tipis. Banyak orang mengatakan
EOR tidak jalan-jalan. EOR belum jalan karena saat ini masih dalam tahap pilot project. Hanya Lapangan Duri yang sudah berproduksi penuh. Kalau kita mau bagus, studi dan pilot project EOR harus komprehensif. Kebanyakan kan hanya mau potong kompas saja. Mereka tidak melakukan studi dan langsung menginjeksikan surfaktan yang akhirnya tidak berhasil. Padahal, surfaktan yang sama belum tentu bisa digunakan di lapangan berbeda karena karakter fluida dan batuannya berbeda. Apabila studi dilakukan secara komprehensif, hasilnya bisa dinikmati dalam jangka panjang. Bagaimana dengan perkembangan migas non konvensional? Migas non konvensional dikembangkan setelah migas konvensional sudah jenuh. Di Indonesia, lokasi migas non konvensional, seperti shale oil dan shale gas, cukup jauh di bawah permukaan karena kita memproduksikan dari “dapurnya”. Mengingat posisinya lebih dalam dibanding migas konvensional, biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan migas non konvensional lebih mahal. Di Amerika Serikat, lokasi cadangan migas non konvensional lebih dangkal karena lapisan geologi di permukaan sudah terkelupas. Amerika Serikat juga lebih dulu mengembangkan migas non
konvensional. Pilot project untuk migas non konvensional di Amerika Serikat sudah dimulai sekitar 15-20 tahun yang lalu. Sementara Indonesia baru mulai sekitar 3 tahun yang lalu. Jadi kita perlu waktu untuk pengembangan migas non konvensional. Indonesia juga sulit mengembangkan migas non konvensional, terutama CBM (coalbed methane), karena di atasnya ada tambang batubara. Kami masih berharap migas non konvensional di Indonesia bisa berkembang, tetapi kita tidak bisa melakukannya secara instan. Dari sisi jumlah cadangan migas, apakah Indonesia masih menarik bagi investor dari luar negeri? Menurut saya, cadangan migas di Indonesia masih menarik bagi investor meski cadangan minyak Indonesia hanya 0,2 persen dari cadangan dunia. Dari 86 basin di Indonesia, baru 17 basin yang berproduksi. Eksplorasi masih dilakukan di basin lainnya yang belum berproduksi. Hal lain yang perlu dicermati, Indonesia sampai saat ini masih memiliki 309 kontraktor KKS. Mungkin hanya Indonesia yang tercatat sebagai negara dengan jumlah kontraktor KKS terbanyak. Jumlah tersebut bertambah dengan ditandatanganinya 10 WK baru saat konvensi dan pameran IPA (Asosiasi Perminyakan Indonesia).
April Mei 2015 | BUMI
19
SPEKTRUM
PENYEGARAN JAJARAN PEMIMPIN SKK MIGAS Oleh: Adhitya C. Utama/
[email protected]
sehingga kinerja seluruh institusi bisa lebih optimal dalam mengemban tugas sebagai pemegang kendali pengelolaan migas. Sudirman berharap, penghormatan yang diberikan jajaran pemimpin SKK Migas yang telah dilantik akan berubah menjadi kehormatan melalui kinerja terbaik selama memangku jabatan. “Semoga perombakan ini membawa dampak positif terhadap perbaikan kinerja SKK Migas ke depan,” kata Sudirman.
Jajaran pemimpin SKK Migas mengalami penyegaran. Lima pejabat baru dilantik untuk menduduki posisi Wakil Kepala SKK Migas, Deputi Pengendalian Perencanaan, Deputi Pengendalian Keuangan, Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis, dan Sekretaris.
Posisi Wakil Kepala SKK Migas yang lowong sejak pertengahan Januari 2015 kini ditempati M.I. Zikrullah yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis. Posisi Zikrullah sebagai Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis digantikan Rudianto Rimbono yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Humas SKK Migas. Posisi Deputi Pengendalian Perencanaan yang sebelumnya dijabat Aussie B. Gautama kini ditempati Gunawan Sutadiwiria. Parulian Sihotang dipercaya menjabat sebagai Deputi Pengendalian Keuangan yang sebelumnya ditempati Budi Agustyono. Budi selanjutnya menduduki posisi sebagai Sekretaris SKK Migas
20
menggantikan Gde Pradnyana. Sementara posisi Deputi Pengendalian Operasi tetap dijabat oleh Muliawan Haji. Pelantikan pejabat baru di lingkungan SKK Migas dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan pejabat eselon I dan II Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 7 Mei 2015 di kantor Kementerian ESDM. “Seluruh pejabat yang dilantik hari ini harus bisa menempatkan diri sebagai pelayan publik,” kata Menteri ESDM, Sudirman Said, usai melakukan pelantikan. Sudirman menambahkan, perombakan di jajaran pemimpin SKK Migas dilakukan sebagai bentuk penyegaran organisasi
Sudirman berharap, penyegaran yang dilakukan di jajaran pemimpin SKK Migas bisa mendukung pelaksanaan tujuh agenda besar di Kementerian ESDM, terutama di bidang minyak dan gas bumi (migas). Di sektor ini, Kementerian ESDM berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur migas agar ketahanan ekonomi nasional bisa tetap terjaga. Infrastruktur migas juga dibutuhkan untuk mempercepat konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) sehingga ada keseimbangan dalam tata kelola BBM dan BBG serta mengurangi beban impor BBM. “Sektor migas juga harus bekerja keras dalam hal eksplorasi karena ke depan kita harus mampu meningkatkan jumlah cadangan maupun jumlah produksi,” kata Sudirman. Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi, mengatakan seluruh deputi maupun sekretaris dan wakil kepala yang baru saja dilantik merupakan pekerja yang berasal dari internal SKK Migas. Menurut Amien, pihaknya sengaja mengusulkan tenaga-tenaga dari kalangan internal SKK Migas kepada Menteri ESDM karena para pekerja tersebut memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas yang diberikan. “Pekerja di internal SKK Migas memiliki kompetensi yang bagus dan layak untuk menempati posisi yang dipercayakan,” kata Amien.
SPEKTRUM
SKK MIGAS SIAPKAN STRUKTUR ORGANISASI BARU Oleh: Adhitya C. Utama/
[email protected]
SKK Migas tengah mempersiapkan struktur organisasi baru untuk dimasukkan dalam rancangan undangundang (RUU) minyak dan gas bumi (migas) baru. Rencananya, organisasi SKK Migas akan diusulkan berbentuk badan usaha khusus. Hal itu diungkapkan Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi, di hadapan seluruh pekerja SKK Migas dalam town hall meeting yang berlangsung di Jakarta pada 8 Mei 2015.
Amien mengatakan, sebagai badan usaha khusus, SKK Migas tidak akan menjadi bagian dari kementerian dan tidak akan digabung dengan PT Pertamina (Persero). Pengorganisasian SKK Migas akan diatur melalui peraturan presiden yang diperinci dengan penerbitan keputusan menteri untuk selanjutnya diatur lebih mendetail dalam peraturan atau keputusan Kepala SKK Migas. “Organisasi ini baru gambaran umum yang sedang disiapkan,” kata Amien. Dalam organisasi tersebut, posisi Deputi Pengendalian Perencanaan, Deputi Pengendalian Operasi, Deputi Pengendalian Keuangan, dan Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis tetap dipertahankan. Sekretaris SKK Migas akan berubah menjadi Deputi Pengendalian Sistem Informasi dan Organisasi. Fungsi Sekretaris SKK Migas akan digantikan Corporate Secretary yang secara organisasi posisinya sejajar dengan kepala divisi. Pengawas Internal, yang sebelumnya sejajar dengan deputi, akan berada satu level dengan kepala divisi. Menurut Amien, sistem organisasi tersebut disusun dengan tujuan memperbanyak tenaga fungsional dan meminimalkan tenaga struktural. “Strukturnya akan lebih mirip struktur organisasi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” kata Amien. Khusus untuk pengawasan internal, meski posisinya setingkat
kepala divisi, Pengawas Internal memiliki garis koordinasi ke Komite Pengawas SKK Migas. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengawas Internal akan mengawasi kinerja seluruh pekerja SKK Migas, termasuk Kepala SKK Migas. Seluruh laporan yang dihasilkan Pengawas Internal akan dilaporkan langsung ke Komite Pengawas SKK Migas. Sementara divisi-divisi yang sebelumnya berada di bawah Bidang Pengendalian Komersial akan dialihkan ke bidang lain. Divisi Pengawasan Realisasi Komitmen Rencana Pengembangan Lapangan akan bekerja di bawah Deputi Pengendalian Perencanaan. Sedangkan Divisi Komersialisasi Gas Bumi dan Divisi Komersialisasi Minyak akan dialihkan ke Deputi Pengendalian Keuangan. Selain rencana susunan organisasi baru, Amien menyampaikan beberapa hal lain terkait situasi dan kondisi yang akan dihadapi SKK Migas tahun ini. Town hall meeting kali ini tidak hanya diikuti pekerja SKK Migas yang berkantor di Jakarta. Seluruh pekerja SKK Migas yang berada di kantor-kantor perwakilan turut mengikuti pertemuan melalui telekonferensi. Kesempatan ini dimanfaatkan para pekerja di kantor perwakilan untuk berdialog dengan Kepala SKK Migas dan jajaran pemimpin sekaligus menyampaikan permasalahan yang kerap dihadapi di daerah.
Mei 2015 | BUMI
21
OPINI
RING FENCING: BLOCK BASIS DAN POD BASIS DALAM BAGI HASIL MINYAK MENTAH DAN GAS Oleh: Yudisrizal, Kepala Dinas Pemeriksaan Biaya Kontraktor Kontrak Kerja Sama Eksplorasi SKK Migas/
[email protected]
Perkembangan sistem kontrak Perkembangan sistem kontrak migas mulai dari konsesi, kontrak karya, Kontrak Production Sharing dan terakhir Kontrak Kerja Sama. Kontrak Production Sharing antara GOI dengan Kontraktor juga dikenal dengan istilah Production sharing contract (PSC). PSC mulai dikenal sejak berlakunya UU Nomor 8 Tahun 1971 di mana dalam pasal 12 ayat (1) disebutkan Perusahaan dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk “Kontrak Production Sharing”. Selanjutnya istilah Kontrak Kerja Sama dikenal melalui UU nomor 22 tahun 2001.
Pencatatan revenue dan biaya Produk yang dihasilkan dari satu blok bisa hanya minyak mentah saja, bisa gas saja, bisa juga dua-duanya yaitu minyak mentah dan gas. Bagi hasil minyak mentah berbeda dengan bagi hasil gas. Secara umum persentase (split) bagian Negara dari hasil penjualan minyak mentah lebih besar dari hasil penjualan gas. Yang paling umum dikenal 85:15 untuk minyak mentah dan 70:30 untuk gas. Dengan adanya perbedaan split ini, kekeliruan dalam penyajian biaya yang seharusnya menjadi beban minyak mentah dicatat sebagai biaya gas atau sebaliknya akan menghasilkan angka profit yang berbeda dari yang seharusnya. Kekeliruan pencatatan sebesar US$100 biaya gas menjadi biaya mentah mengakibatkan berkurangnya bagian Negara sebesar US$15 dan bagian kontraktor naik sebesar US$15. Kalau kekeliruan pencatatan US$100,000 implikasinya terhadap bagian GOI atau kontraktor adalah sebesar US$15,000 atau 15 persen dari total biaya yang salah pencatatannya. Berbeda dari perusahaan manufaktur yang menghasilkan berbagai macam produk. Kekeliruan dalam mencatat biaya atas satu produk dicatat sebagai biaya produk yang lain, tidak akan berpengaruh terhadap total profit yang dihasilkan perusahaan. Kekeliruan hanya akan mempengaruhi
22
Ilustrasi ring fencing block basis
seberapa besar satu produk bisa menghasilkan profit dibanding produk lain, yang berguna untuk analisis produk mana yang menguntungkan dan mana produk yang masih rugi. Untuk selanjutnya berguna untuk merancang strategi pemasaran yang baru atau malah sampai pada keputusan ekstrem di mana produk rugi tersebut harus disetop produksinya, sehingga tidak mengganggu performa perusahaan secara keseluruhan.
Ring fencing: Block Basis dan POD Basis Dalam regime PSC dan Kontrak Kerja Sama, kita mengenal istilah ring fencing. Dengan ring fencing, revenue, dan biaya dari satu blok (wilayah kerja pertambangan) tidak boleh dikonsolidasikan dengan revenue dan biaya dari blok yang lain meskipun operator atau pun interest holder blok yang satu dengan blok yang lain berada dalam satu grup atau konglomerasi yang sama. Revenue dan biaya hanya boleh dikonsolidasikan untuk revenue dan biaya yang berasal dari blok yang sama. Ring fencing jenis ini kita kenal dengan istilah ring fencing block basis. Setelah pelaksanaan suatu Plan of Development (PoD) yang berjalan dengan sukses, maka negara akan mendapatkan bagian dari bagi hasil yang dihasilkan dari penjualan migas. Untuk pengembangan lapangan berikutnya diperlukan
persetujuan POD yang lain. Dalam rangka mengamankan penerimaan negara dari PoD yang sudah dijalankan sebelumnya, maka persetujuan yang diberikan disertai dengan catatan. Catatan ini kemudian dikenal dengan istilah PoD basis, di mana biaya suatu POD tidak boleh dikonsolidasikan dengan biaya yang terjadi pada PoD lain dalam suatu blok. Dalam konteks perhitungan bagi hasil antara GOI dan kontraktor, kemudian dikenal dua cara perhitungan yaitu block basis dan PoD basis. Baik block basis maupun PoD basis mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengoptimalkan penerimaan negara. Kalau tujuannya sama, lalu mengapa ada istilah block basis dan PoD basis. Dengan block basis, untuk menghitung bagi hasil, revenue per produk dan biaya per produk yang terjadi dalam satu blok dihitung terlebih dahulu. Jika minyak mentah ada profit sedangkan produk lain yaitu gas masih rugi, maka kerugian gas (biaya gas yang belum di-recover) dapat ditransfer ke minyak mentah, begitu juga sebaliknya. Jika hasil konsolidasi minyak mentah dan gas ada bagi hasil, maka negara akan mendapatkan bagian dari bagi hasil sekaligus di saat yang sama juga akan ada kewajiban pajak badan pada kontraktor. Dengan PoD basis, untuk menghitung
bagi hasil, revenue dan biaya dihitung untuk masing-masing PoD. Tidak boleh dikonsolidasikan walaupun kedua PoD tersebut untuk pengembangan lapangan dalam satu blok. Namun untuk mendapatkan besaran kewajiban pajak badan, revenue, dan biaya semua PoD dalam satu blok harus dikonsolidasikan terlebih dahulu. Jika setelah dikonsolidasikan total revenue melebihi total biaya, baru kemudian timbul kewajiban pajak badan. Karena cara perhitungan bagi hasil dan pajak badan yang berbeda, bisa terjadi suatu anomali. Untung tapi rugi, di mana suatu blok sudah ada untung atau profit (karena ada bagi hasil) dan negara sudah mendapatkan bagian dari bagi hasil tetapi belum ada kewajiban pajak badan karena kontraktor masih mempunyai unrecovered cost (rugi). Anomali ini bisa terjadi bahkan sampai dengan terminasi suatu blok. Bisa saja terjadi satu PoD dalam realisasinya bisa menghasilkan profit sedangkan PoD lain dalam blok yang sama tidak pernah menghasilkan profit sama sekali, sehingga unrecovered cost dari POD ini tidak akan pernah bisa di-recover yang pada akhirnya akan menjadi sole cost-nya kontraktor. Tujuan utama penerapan PoD basis adalah bagian yang selama ini telah dinikmati oleh negara dari produksi hasil pelaksanaan suatu PoD, tidak tergerus (berkurang) karena pelaksanaan PoD yang lain dalam blok yang sama. Dari sudut pandang lain, negara tidak mendanai kontraktor untuk melaksanakan PoD yang baru. Di samping tujuan lainnya agar kontraktor serius/ commit untuk melaksanakan apa yang ditugaskan dalam approval POD. Dari sudut pandang keuangan, istilah block basis atau POD basis punya implikasi lebih lanjut dengan bertambahnya critical poin dalam melakukan pengawasan. Pada block basis, kekeliruan dalam mencatat direct charges minyak mentah menjadi biaya gas atau sebaliknya akan mempengaruhi besaran bagi hasil maupun pajak badan yang diterima GOI maupun yang diterima atau dibayarkan kontraktor. Ingat, mengapa demikian, karena bagi hasil minyak mentah berbeda persentasenya dengan bagi hasil gas. Demikian juga bila terjadi kekeliruan alokasi common
cost ke minyak mentah dan gas akan mempengaruhi besaran bagi hasil maupun pajak badan yang diterima GOI maupun yang diterima atau dibayarkan kontraktor. Dengan PoD basis, perhatian lebih harus diberikan, agar dapat diyakini bahwa biaya suatu PoD tidak menjadi beban PoD yang lain. Dengan pendekatan relative production, biaya common cost yang berasal dari top management, tentunya alokasi biaya terbesar akan dicatat pada PoD yang sudah ada produksi dan sudah ada profit sehingga biaya yang sudah terjadi/dikeluarkan sesegera mungkin mendapatkan penggantian. Namun logika lain berkata tentunya kontraktor akan lebih banyak mencurahkan tenaga dan pikiran bagaimana untuk PoD yang belum profit agar berapa pun biaya yang sudah dikeluarkan segera mendapatkan penggantian. Paling tidak saldo unrecovered cost pada satu PoD diusahakan seminimal mungkin. Dengan demikian biaya common cost dari top management seharusnya lebih besar dialokasikan ke PoD yang belum profit. Jika dari analisis keekonomian kontraktor, PoD B yang di-approve kemudian/ belakangan akan ekonomis untuk dikembangkan apabila hasil PoD ini digabung dengan hasil PoD A. Satu sisi jika digabung (block basis), akan menggerus bagian GOI dari hasil pelaksanaan PoD A. Namun di sisi lain, jika tidak boleh digabung (PoD basis), maka tambahan produksi yang diharapkan dari pelaksanaan PoD B tidak terjadi. Akibatnya total produksi Indonesia berpotensi kurang sebesar jumlah produksi yang bisa dihasilkan dari pelaksanaan PoD B. Jadi untuk optimalisasi penerimaan negara, PoD basis
cocok untuk diterapkan, namun tidak cocok jika target produksi yang menjadi sasaran Utama. Pengawasan: lebih fokus ke biaya yang besar atau yang kecil Dalam konteks pengawasan, kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS) PoD basis yang mempunyai jumlah produksi tidak besar akan lebih rumit pengawasannya dibanding kontraktor KKS block basis yang mempunyai produksi jauh lebih besar. Demikian juga untuk kontraktor KKS PoD basis karena perlu data bagi hasil per PoD, maka laporannya (FQR) jauh lebih tebal dari FQR kontraktor KKS block basis yang nota bene produksi jauh di atas produksi kontraktor KKS PoD basis. Akhirnya waktu pengawasan yang dibutuhkan akan lebih banyak digunakan pada kontraktor KKS yang produksinya kecil (kontraktor KKS PoD basis) dibanding kontraktor KKS produksinya yang besar (kontraktor KKS block basis). Saat ini, produksi migas Indonesia turun terus. Sebaliknya konsumsi migas domestik yang meningkat terus, sehingga impor migas akan selalu naik. Dari penjelasan block basis dan PoD basis di atas, menurut hemat kami, block basis lebih cocok diterapkan jika produksi migas domestik berada di bawah konsumsi domestik. Sementara PoD Basis lebih pas diterapkan pada waktu produksi migas melebihi konsumsi domestik. Mungkinkah metode PSC atau Kontrak Kerja Sama sudah tidak cocok lagi dengan kondisi produksi dan konsumsi dalam negeri sekarang sehingga diperlukan bentuk lain dari kontrak migas?
Ilustrasi ring fencing POD basis
Mei 2015 | BUMI
23
Eksplorasi untuk Negeri
Gedung Wisma Mulia Lt.30, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42, Jakarta 12710 www.skkmigas.go.id
