PENGELOLAAN SDM INDUSTRI HULU MIGAS DARI SUDUT PANDANG AUDITOR Bandung, 4 Oktober 2016
Hal Umum Tentang Pemeriksaan/Audit
KEGIATAN PEMERIKSAAN
3
Pemeriksaan yang Umum Dilakukan terhadap SKK Migas dan Kontraktor KKS
• Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) • Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (3E) + Ketaatan dan Ketertiban (2K)
3E
2K
“Substance Over Form”
“Form is Substance”
• Pemeriksaan Kinerja Indicator (KPI)
Key
Performance 4
Ringkasan Audit Findings/Audit Issues
Catatan Historis: Audit Findings dan Audit Issues terkait dengan Pengelolaan SDM KKKS. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
15. 16.
IMTA dan RPTK. TKI melebihi 58 Tahun. TKA Pihak III. Biaya Komisaris. Pelampauan Salaries and Benefits TKA di atas PMK 258/2011. Tax Equalization Factor. Benefits Sekolah Anak/ Tunjangan Anak Sekolah. Benefits Perubahan/ Tunjangan Perumahan. Benefits Kendaraan/ Tunjangan Transportasi. Pembayaran Insentif Kinerja Ekspatriate Premium. Premi Asuransi Kesehatan Biaya terkait dengan relokasi TKA Housing Sale Assistance, Storage, Car Sale Assistance. Training Ekspatriate Teknis vs Non Teknis, Diselengarakan oleh atau direkomendasikan oleh SKK Migas. Issue Strategis Implementasi Pasal 13 huruf q, Clean Wages. Mapping benefits sesuai Global Policy dengan PTK 018 (Benefit dalam Global Policy yang tidak dikenal dalam PTK 018, pagu benefits). 6
Kunci Penting • “Kriteria” adalah faktor penentu kesimpulan pemeriksa terhadap “Kondisi” yang sedang diperiksa. • Kriteria umum dan kriteria khusus Posisi: PTK 018 dan Global Policy. Kondisi 100% dalam kontrol Industri Hulu Migas (SKK Migas dan KKKS). Kriteria sebagian besar berada dalam kendali Industri Hulu Migas (SKK Migas dan KKKS). Bagaimana kita me-manage hal-hal yang berada dalam rentang kontrol kita sediri. 7
Perhatian Khusus dan Perlunya Perbaikan Berkelanjutan
IMTA, Salaries and Benefits, dan Cost Recovery Periode IMTA
1 Jan 2015
Periode Efektif Persetujuan SKK Migas.
1 Juli 2015
31 Des 2015
Area yang perlu perhatian khusus.
1. Konsekuensi-konsekuensi suatu pengakhiran penggunaan TKA secara terencana atau secara tidak terencana. 2. Isu Pembayaran Dimuka atau Pembayaran Tahunan atas Benefits: Benefit Anak Sekolah, Benefit Perumahan, dan Benefit Kendaraan Inkind vs Cash Tumpang Tindih Beban Biaya Operasi atas Benefit TKA Lama dan TKA Baru Perlu Didokumentasikan Kebijakan atas hal tersebut. 3. Pemeriksa sulit untuk menerima justifikasi pegeluaran biaya sebagai cost recovery atas benefit yang bisa dihindarkan pengeluarannya (dibatasi pengeluarannya) sehubungan dengan tidak ada laginya TKA.
Hal-hal lainnya yang menjadi perhatian: Biaya awal kedatangan TKA, biaya terkait TKA yang tidak jadi datang, dan konsitensi implementasi kebijakan
9
PTK 018 dan Global Policy • Mapping jenis-jenis Benefits dalam PTK 018 dengan Benefits dalam Global Policy Subtansi sama namun nama berbeda. • Batasan Maksimal: Implementasi per TKA vs Implementasi per Kelompok TKA yang sekelas. • Implementasi pemberian benefit yang tidak sejalan ketentuan PTK 018 yang menguntungkan, menjadikan lebih efisiensi dan efektivitas maka: a. Jika auditornya 3 E maka “tidak akan menjadi temuan”, b. Jika auditornya 2 K maka “akan menjadi temuan”, c. Jika auditornya 3E dan 2K maka “akan menjadi temuan kepatuhan/pengendalian intern tanpa dampak NCR”. Finding (2K)
Tindak Lanjut/Dispute Setllement (3 E)
10
Posisi: PTK 018 dan Global Policy Global Policy
Global Policy PTK 018 Cost Recoverable
PTK 18 Cost Recoverable
Ranah dibutuhkannya “Persetujuan Khusus”
11
Diskusi tentang Implementasi di Lapangan atas Batasan Biaya Tenaga Kerja dalam PMK 258 •
•
• •
•
Menjalankan ketentuan PP 79/2010 diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 258/PMK.011/2011 tentang Batasan Maksimum Biaya Remunerasi Tenaga Kerja Asing Untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi (PMK 258). Dalam rangka efisiensi dilakukan Time Sheet Penggunaan Waktu TKA 1 TKA tidak hanya memberikan service ke 1 WK KKS PMK 258 1 TKA bekerja untuk 1 WK KKS? Bagaimana implementasinya dalam pengakhiran dispute settlement secara adil dan legitimate? Kondisi: “Besaran gaji” berbeda dengan “Besaran biaya gaji yang menjadi beban biaya operasi”. Ada fakta di lapangan bahwa TKA tertentu sudah ber-salaries and benefit lebih tinggi dari PMK 258 (sejak sebelum PMK 258 terbit/diundangkan).
Area 2
WK KKS
Area 1
1 TKA
WK KKS
WK KKS
1 TKA 12
Diskusi: Pendokumentasian harus sejalan dengan Fakta; Maksud Persetujuan WP&B (CR/NCR): • Farewell Party; Pisah Sambut; Serah Terima Jabatan.
• Family Gathering; Koordinasi SDM; Employee Gathering and Team Building. • Biaya Konsultan Pajak TKA; Biaya Pengelolaan SDM TKA.
13
Issue Strategis-Negative List/NCR Implementasi Pasal 13.q PP 79/2010 • Saat ini: “pajak penghasilan karyawan yang ditanggung kontraktor maupun dibayarkan sebagai tunjangan pajak dan pajak penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut atas penghasilan pihak ketiga yang ditanggung kontraktor atau di-gross up.
• RPP Perubahan PP 79/2010 (terakhir): 1. Pajak penghasilan karyawan yang ditanggung kontraktor, kecuali yang dibayarkan sebagai tunjangan pajak. 2. Pajak penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut atas penghasilan pihak ketiga di dalam negeri yang ditanggung kontraktor atau di-gross up; 14
TERIMA KASIH
