NIKAH SIRI DARI SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM*

NIKAH SIRI DARI SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM* Mohamad Hasib Dosen STKIP PGRI Tulungagung ABSTRAKSI : Pada prinsipnya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, kemudian dilanjutkan dalam ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Sebagai salah satu lembaga hukum dalam bidang peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu, maka Peradilan Agama dapat memeriksa suatu kasus seperti tersebut diatas yang berkaitan dengan melegalkan pernikahan yang tidak tercatat atau dalam istilah hukumnya Pengesahan Nikah atau Istbat Nikah (pasal 7 Kompilas Hukum Islam). Kata Kunci : Nikah Siri

perkawinan

A. Latar Belakang

sebelumnya,

akan

Keinginan pemerintah untuk

dikenai sanksi pidana 1 tahun

memberikan fatwa hukum yang

penjara. Pegawai Kantor Urusan

tegas terhadap pernikahan siri kini

Agama yang menikahkan mempelai

telah dituangkan dalam rancangan

tanpa syarat lengkap juga diancam

undang-undang tentang perkawinan

denda Rp. 6 Juta dan 1 tahun

yang akan memperketat pernikahan

penjara.

siri, kawin kontrak dan poligami. Berkenaan dengan nikah siri

Pada

prinsipnya

dalam

Undang-undang Nomor 1 Tahun

dalam RUU yang baru sampai di

1974

meja Setneg, pernikahan dianggap

menyebutkan bahwa perkawinan

perbuatan

illegal,

adalah

pelakunya

akan

sehingga dipidanakan

menurut

pada Pasal 2 ayat (1)

sah

apabila

hukum

dilakukan

masing-masing

dengan sanksi penjara maksimal 3

agama dan kepercayaannya itu,

bulan dan denda 5 juta rupiah.

kemudian dilanjutkan dalam ayat

Tidak hanya itu saja, sanksi juga

(2) bahwa tiap-tiap perkawinan

berlaku

bagi

mengawinkan dikawinkan

pihak

yang

dicatat

atau

yang

perundang-undangan yang berlaku. Dalam Negara Demokrasi yang

poligami maupun nikah kontrak.

berdasar atas hukum baik dalam

Setiap penghulu yang menikahkan

konsepsi

seseorang

maupun rule of law adalah lembaga

yang masih

nikah

peraturan

siri,

misalnya

secara

menurut

bermasalah terikat

dalam

nomocracy,

rechstaat

pemerintah yang telah ditetapkan

Mohamad Hasib: Nikah Siri Dari Sudut Pandang Hukum Islam, April 2014

20

untuk

perkawinan

berkaitan

dengan

sebagaiamana dimaksud pasal 1 ayat

tanggung

jawab

(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun

Agama.

1974,

mencatatakan

yaitu

tugas

dan

Pengadilan

KUA setempat bagi

yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi Non Islam

D. Permasalahan Pernikahan

siri

sering

diartikan oleh masyarakat umum dengan berbagai pemikiran dan

B. Landasan Hukum Yang menjadi landasan hukum

doktrin seperti yang kita sering

adalah sebagai berikut :

dengar, yakni:

1. Undang-undang Tahun

Nomor

1974

1

1. Pernikahan

tentang

Pernikahan

Perkawinan

wali.

semacam

ini

dilakukan secara rahasia (siri)

2. Undang-undang Tahun

tanpa

Nomor

2004

Kekuasaan

4

tentang Kehakiman

dikarenakan

pihak

wali

perempuan tidak setuju, atau kaena

menganggap

absah

(Lembaran Negara Republik

Pernikahan tanpa wali; atau

Indonesia Nomor 4358)

hanya karena ingin memuaskan

3. Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009

jo.

Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Perubahan

Kedua

nafsu

syahwat

belaka

tanpa

mengindahkan lagi ketentuanketentuan Syariat. 2. Pernikahan

yang sah

secara

Atas Undang-undang Nomor

agama namun tidak dicatatkan

7

dalam

tahun

1989

tentang

Peradilan Agama.

Keputusan

Edaran

serta

Pimpinan

pencatatan

Negara, banyak faktor yang

4. Kompilasi Hukum Islam C. Surat

lembaga

dan

menyebabkan seseorang tidak Surat

mencatatkan pernikahannya di

kebijaksanaan

lembaga pencatatan sipil Negara.

Mahkamah

Agung

Ada yang karena faktor biaya,

R.I., dan Pimpinan Pengadilan

alias tidak mampu membayar

Tinggi Agama, serta Pimpinan

administrasi

Pengadilan

pula yang disebabkan karena

Agama

yang

pencatatan;


ada

21

takut ketahuan melanggar aturan

tindak

kemaksiatan

yang melarang pegawai negeri

berhak

dijatuhi

nikah nikah lebih dari satu; dan

Pasalanya, suatu perbuatan baru

lain sebagaianya.

dianggap kemaksiatan dan berhak

3. Pernikahan

,

sehingga

sanksi

hukum.

yang dirahasiakan

dijatuhi sanksi di dunia dan di

pertimbangan-

akhirat, ketika perbuatan tersebut

pertimbangan tertentu, misalnya

terkategori “ mengerjakan yang

karena

haram” dan “meninggalkan yang

karena

takut

mendapatkan

stigma negatif dari masyarakat

wajib”.

yang terlanjur menganggap tabu

dinyatakan melakukan kemaksiatan

pernikahan

ketika

siri

atau

karena

Seseorang

ia

baru

telah

mengerjakan

pertimbangan-perimbangan

perbuatan

rumit yang memaksa seseorang

meninggalkan

untuk

telah ditetapkan oleh syariat.

merahasiakan

pernikahannya.

yang

abash

haram,

atau

kewajiban yang

Begitu pula orang yang

Dalam pandangan Islam bahwa

meninggalkan atau mengerjakan

Pernikahan siri adalah pernikahan

perbuatan-perbuatan

yang sah menurut ketentuan syariat

berhukum sunnah, mubah, dan

meskipun

makruh, maka orang tersebut tidak

tidak

dicatatkan

pada

lembaga Perkawinan.

yang

boleh dinyatakan telah melakukan

Dan sesungguhnya ada dua

kemaksiatan , sehingga berhak

hukum yang harus dikaji secara

mendapatkan

berbeda

maupun di akhirat. Untuk itu

berkaitan

dengan

sanksi

dunia

Pernikahan siri tersebut, yakni (1)

seorang

Hukum Pernikahannya dan (2)

menjatuhkan sanksi kepada orang-

Hukum

orang

tidak

mencatatkan

qadliy

di

yang

tidak

boleh

meninggalkan

pernikahan di lembaga pencatatan

perbuatan sunnah , dan mubah atau

Negara.

mengerjakan perbuatan mubah atau

Dan aspek Pernikahannya, nikah

siri

tetap

sah

menurut

makruh. Seseorang sanksi

baru

berhak

hukum

didunia

ketetntuan syariat, dan pelakunya

dijatuhi

tidak boleh dianggap melakukan

ketika orang tersebut, pertama,


22

meninggalkan kewajiban, seperti

hukum

meninggalkan sholat, jihad dan lain

Pernikahan di lembaga pencataana

sebagainya. Kedua , mengerjakan

Negara, maka kasus ini dapat dirinci

tindak

sebagai berikut:

haram,

seperti

minum

khamer dan mencaci Rasulullah SAW, dsb, Ketiga , melanggar aturan-aturan administrasi Negara, seperti melanggar peraturan lalu lintas,

perijinan

mendirikan

bangunan, dan aturan-aturan lain yang telah ditetapkan oleh Negara. E. Pembahasan Dari diatas

permasalahan

dapat

tersbut

diambil

suatu

kesimpulan bahwa Pernikahan yang tidak

dicatatkan

pencatatan

di

Negara

lembaga

tidak

boleh

dianggap sebgai tindakan kriminal, sehingga

pelakunya

berhak

mendapatkan dosa dan sanksi di dunia. Pasalnya, Pernikahan yang ia lakukan

telah

memenuhi

rukun-

rukun pernikahan yang digariskan oleh Allah SWT. Adapun rukunrukun Pernikahan

adalah sebagai

berikut : (1) Wali, (2) dua orang saksi, (3) ijab qabul. Jika tiga hal ini telah dipenuhi maka Pernikahan seseorang

dianggap

sah

secara

syariat walupun tidak dicatatkan dalam perkawinan.

lembaga Adapun

pencatatan berkaitan

tidak

mencatatkan

Pertama : pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan

sipil

seseorang

memiliki

(bayyinah)

adalah

agar

alat

bukti

untuk

membuktikan

bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain.

Sebab,

salah

bukti

yang

dianggap absah sebagai bukti syar’iy (bayyinah

syar’iyyah)adalah

dokumen resmi yang dikeluarkan oleh

negara.

Ketika

pernikahan

dicatatkan pada lembaga pencatatan perkawinan,

tentunya seseorang

telah memiliki

sebuah dokumen

resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti (bayyinah) di hadapan majelis

peradilan,

ketika

sengketa

yang berkaitan

ada

dengan

pernikahan, maupun sengketa yang lahir

akibat

pernikahan,

seperti

waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah dan lain sebagainya. Hanya saja,dokumen

resmi

yang

dikeluarkan oleh Negara, bukanlah satu-satunya

alat bukti syar’iy.

Kesaksian

dari

saksi-saksi

pernikahan atau orang-orang yang


23

menyaksikan pernikahan, juga absah

pemerintahan

dan harus diakui oleh Negara sebagai

memeidanakan

alat bukti syar’iy.

Negara tidak

melakukan pernikahan yang tidak

boleh

bahwa

dicatatkan pada lembaga pencatatan

menetapkan

satunya

alat

bukti

satuuntuk

resmi

Islam

yang

orang-orang

Negara.

Lebih

dari

yang

itu,

membuktikan keabsahan pernikahan

kebanyakan masyarakat pada saat

seseorang adalah dokumen tertulis.

itu, melakukan pernikahan tanpa

Pasalnya, syariat telah menetapkan

dicatat

keabsahan alat bukti lain selain

perkawinan. Tidak bisa dinyatakan

dokumen tertulis , seperti kesaksian

bahwa

saksi, sumpah, pengakuan (iqrar) ,

pencatatan belum berkembang, dan

dan lain sebagainya. Berdasarkan

keadaan

penjelasan ini dapatlah disimpulkan

belumnya

sekompleks

bahwa, orang yang menikah siri tetap

masyarakat

sekarang.

memiliki hubungan pewarisan yang

para penguasa dan ulama-ulama’

sah, dan hubungan-hubungan lain

kaum Muslim saat itu memahami

yang lahir dari pernikahan. Selain

bahwa

itu, kesaksian dari saksi-saksi yang

perkawinan bukanlah wajib, akan

menghadiri pernikahan siri tersebut

tetapi

sah dan harus diakui sebagai alat

memahami

bukti syar”iy. Negara tidak boleh

syar’iy

menolak kesaksian mereka hanya

tertulis.

karena

pernikhan

tersebut

tidak

dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil; atau tidak mengakui hubungan pewarisan, nasab, dan hubunganhubungan

lain

yang

lahir

dari

pernikahan siri tersebut.

di

lembaga

pada

saat

pencatatan

itu

masyarakat

hukum

mubah.

asal

saat

hanya

itu

keadaan Pasalanya,

pencatatan

Mereka

bahwa

bukan

lembaga

juga

pembuktian dokumen

Sebagai salah satu lembaga hukum dalam bidang peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu, maka Peradilan Agama

Kedua: pada era keemasan Islam,

dapat memeriksa suatu kasus seperti

dimana

tersebut

sistem

pencatatan

telah

diatas yang berkaitan

berkembang dengan pesat dan maju,

dengan melegalkan pernikahan yang

tidak pernah kita jumpai satupun

tidak tercatat atau dalam istilah


24

hukumnya Pengesahan Nikah atau

23. Wali Adhal

Istbat Nikah

24. Ekonomi Syar’ah

Hukum

(pasal 7 Kompilas

Islam),

perkara-perkara

25. Kewarisan

tertentu yang menjadi kekuasaan

26. Wasiat

absolute

27. Hibah

Lingkungan

Pengadilan

Agama adalah sebagai berikut;

28. Wakaf

1. Ijin poligami

29. Shadaqah

2. Pencegahan Perkawinan

30. Lain-lain

3. Penolakan Perkawinan

Meskipun

dalam

Kompilasi

4. Pembatalan Perkawinan

Hukum Islam (KHI) telah ditetapkan

5. Kelalaian kewajiban suami dan

untuk itu, pengesahan nikah tidak

istri

semata-mata daris suatu pernikhan

6. Cerai Talak

siri karena pembuktian untuk kasus

7. Cerai Gugat

tersebut juga tidak mudah, seperti

8. Harata Bersama

saksi-saksi pernikhan dahulu siapa,

9. Penguasaan Anak

maharnya berapa, wali nikahnya

10. Nafkah oleh Ibu

siapa dan yang mengijabkan dari

11. Hak-hak Bekas Istri

penghulu

12. Pengesahan Anak

dimaksud dalam pasal 7 ayat (3)

13. Pencabutan Kekuasaan Orang

KHI, bahwa istbat nikah (pengesahan

Tua

nikah)

14. Perwalian 15. Pencabutan

mana.

wali 16. Penunjukan Orang Lain sebagai Wali 17. Ganti Rugi terhadap Wali

yang

yang dapat diajukan ke

Pengadilan kekuasaan

Seperti

Agama

terbatas

mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. Adanya

perkawinan

rangka

dalam

peneyelesaian

perceraian;

18. Asal Usus Anak

b. Hilangnya Akta Nikah;

19. Penolakan Kawin Campur

c. Adanya keraguan tentang sah

20. Istbat Nikah

atau tidaknya salah satu syarat

21. Izin Kawin

perkawinan;

22. Dispensasi Kawin


25

d. Adanya terjadi

perkawinan sebelum

yang

berlakunya

Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358)

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan ; e. Perkawinan oleh

yang

mereka

dilakukan

yang

mempunyai

tidak

halangan

perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974; Maka

disini

pengadilan

agama akan sangat jeli melihat

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Zainal Abidin Abu Bakar, SH. Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama,

apakah mereka yang mengajukan “ Pengesahan Nikah “

betul-betul

yang menikah menurut syariat atau aturan

yang

telah

ditentukan

ataukah tidak. Daftar Pustaka Edisi 2009, Buku II, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Jakarta: Mahkamah Agung RI. Soesilo, R. 1995. Kompilasi Hukum Islam. Bogor: Politeia. Surat Keputusan dan Surat Edaran serta kebijaksanaan Pimpinan Mahkamah Agung R.I., dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, serta Pimpinan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Peradilan Agama. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan


26

NIKAH SIRI DARI SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM*

Recommend Documents