Rangkaian kegiatan SKK Migas - Kontraktor KKS. Kolaborasi Perwakilan Kalsul- Pamalu Koordinasi Industri Hulu Migas Jabamanusa

www.bpmigas.go.id

KONTEN

04 Fokus

Rapatkan Barisan, Perkuat Pengawasan SKK Migas terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja pengelolaan industri hulu migas demi kepentingan bangsa. Upaya ini tercermin dari kegiatan workshop BPK dan SKK Migas yang mengambil tema “Optimalisasi Tata Kelola Industri Hulu Migas Indonesia untuk Sebesar-besarnya Manfaat bagi Bangsa”.

10 Seremonial

Rangkaian kegiatan SKK Migas - Kontraktor KKS

12 Bianglala

• Kolaborasi Perwakilan KalsulPamalu • Koordinasi Industri Hulu Migas Jabamanusa

14 FIGUR

Budi Agustyono, Deputi Pengendalian Keuangan

08 Perspektif

Tantangan Industri Hulu Migas Sumbagsel Industri hulu migas berkomitmen meningkatkan produksi untuk sebesar-besarnya kemakmuran bangsa. Di tengah upaya tersebut, industri ini mengalami banyak tantangan dalam menjalankan operasi di lapangan. Salah satu wilayah yang memiliki cukup banyak kendala adalah Sumatera Bagian Selatan.

Komitmen Tingkatkan Pengawasan Keuangan

16 Spektrum

• TNI dan SKK Migas Sinergi Amankan Fasilitas Hulu Migas • Kesepakatan PetroChina dan Pemkab Tanjung Jabung Timur

18 INFO

Membumikan Ilmu Geologi

Pelindung: J. Widjonarko | Penanggung Jawab: Elan Biantoro Pemimpin Redaksi: Zudaldi Rafdi | Editor: Heru Setyadi, Ryan B. Wurjantoro Tim Redaksi: Adhitya C. Utama, Alfian, Galuh Andini, Heri Slamet, Ruby Savira, Suhendra Atmadja Redaksi menerima masukan artikel melalui : [email protected]; [email protected] Redaksi: Sub Bagian Komunikasi dan Protokol SKK Migas Alamat: Gedung Wisma Mulia Lt. 30 Jl. Jend. Gatot Subroto No.42, Jakarta 12710 Facebook : Humas SKK Migas | Twitter : @HumasSKKMigas www.skkmigas.go.id

2 | BUMI

www.skkmigas.go.id

SALAM REDAKSI

Sinergi Untuk Perbaikan

S

Salam pembaca setia BUMI, KK Migas terus melakukan pembenahan agar menjadi organisasi yang lebih baik. Pembenahan untuk menjadi institusi dengan tata kelola yang baik (good governance) tentu harus dimulai dari diri sendiri. Beberapa langkah yang sudah dilakukan antara lain penyegaran organisasi dengan mutasi dan rotasi pejabat, mengeluarkan surat edaran larangan rangkap jabatan, hingga internalisasi secara marathon mengenai gratifikasi dan aplikasi laporan pengaduan kepada seluruh pekerja. Namun, pembenahan dari diri sendiri saja belum cukup. Sebagai pengawas dan pengendali industri hulu migas, SKK Migas mengawasi lebih dari 300 kontraktor kontrak kerja sama (Kontraktor KKS). Tuntutan untuk optimalisasi tata kelola industri hulu migas demi kepentingan bangsa berada dipundak SKK Migas. Karena itu, upaya perbaikan dan meningkatkan kinerja institusi ini butuh dukungan penuh dari pihak-pihak terkait. www.skkmigas.go.id

Awal Oktober lalu, SKK Migas dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengadakan workshop sebagai salah satu langkah membina sinergi dalam memperkuat pengawasan ini sektor migas. Di daerah, Perwakilan SKK Migas menjalin kerja sama, khususnya dengan para kepala daerah guna meningkatkan pemahaman yang komprehensif tentang pengelolaan industri hulu migas. Contohnya, rapat berkala antara SKK Migas, Kontraktor KKS, dan pemerintah daerah wilayah Jawa, Bali, Madura, dan Nusa Tenggara di Bandung, akhir September lalu. Selesainya permasalahan antara Petrochina dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur diharapkan menjadi angin segar perihal dukungan daerah ke sektor strategis ini. Tidak hanya tingkat pusat, dukungan daerah memang menjadi krusial dalam operasional di lapangan. Maklum saja, masalah yang dihadapi, khususnya kendala non teknis, cukup kompleks. Seperti tumpang tindih lahan,

perizinan, pembebasan tanah, tuntutan masyarakat, hingga pencurian minyak. Selain daerah, SKK Migas bersinergi dengan lembaga pendidikan untuk membantu mencari solusi atas problematika lapangan yang dihadapi sektor ini. Mewujudkan SKK Migas menjadi institusi yang kredibel, yang jauh dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme adalah satu hal. Di sisi lain, optimalisasi industri hulu migas untuk sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat juga menjadi keniscayaan. Dua hal ini terkait, karena sama-sama membutuhkan SKK Migas yang lebih baik. Guna mencapainya, diperlukan dukungan dari seluruh stakeholders. Sinergi untuk perbaikan.***

Elan Biantoro Kepala Bagian Hubungan Masyarakat

BUMI | 3

FOKUS

RAPATKAN BARISAN, PERKUAT PENGAWASAN

Alfian / [email protected]

Pimpinan SKK Migas dan BPK berfoto bersama dengan peserta workshop

S

atuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja pengelolaan industri hulu migas demi kepentingan bangsa. Upaya ini tercermin dari kegiatan workshop Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan SKK Migas yang diselenggarakan di Jakarta awal Oktober lalu. Kegiatan yang berlangsung dua hari ini mengambil tema “Optimalisasi Tata Kelola Industri Hulu Migas Indonesia untuk Sebesarbesarnya Manfaat bagi Bangsa”. Tema ini dipilih sebagai dorongan semangat bersama seluruh pihak-pihak terkait untuk terus menerus berupaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja pengelolaan industri hulu migas nasional untuk sebesar-besarnya manfaat bagi bangsa. Pengawas Internal SKK Migas Budi Ibrahim mengatakan kegiatan workshop ini bertujuan memberikan perspektif yang konstruktif bagi SKK Migas dan BPK mengenai pelaksanaan tugas masing-masing. Acara ini

4 | BUMI

juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kebijakan strategis pengelolaan industri hulu migas dan kebijakan energi nasional. Selain itu, kegiatan ini diarahkan untuk membina sinergi kerja sama antara SKK Migas dan BPK dalam memperkuat tata kelola pengawasan industri hulu migas nasional. Dari penyelenggaraan workshop ini ke depan diharapkan SKK Migas, BPK dan para pihak terkait dapat lebih meningkatkan sinergi secara efektif dan konstruktif. “Sesuai dengan tugas masing-masing dapat lebih meningkatkan peran pengawasan tata kelola industri hulu migas nasional secara efektif dan akuntabel,” ujar Budi. Pelaksana Tugas Kepala SKK Migas J. Widjonarko mengatakan fungsi pengawasan memiliki peran strategis dan menjadi salah satu faktor penting dalam konteks tata kelola penyelenggaraan pembangunan. Tujuannya, agar tata kelola pembangunan dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan prinsipprinsip good governance.

Widjonarko mengatakan industri hulu migas selama ini sudah menunjukkan usaha untuk mewujudkan tata kelola yang baik dengan adanya mekanisme pre, current, dan post audit. Berbagai institusi juga terlibat dalam menjaga pengelolaan industri hulu migas yang sesuai dengan good governance. Diantara institusi tersebut adalah Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan

Fungsi pengawasan memiliki peran strategis dan menjadi salah satu faktor penting dalam konteks tata kelola penyelenggaraan pembangunan. Tujuannya, agar tata kelola pembangunan dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. www.skkmigas.go.id

FOKUS

Pengendalian Pembangunan (UKP4), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan instansi lainnya. Widjonarko menambahkan, dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik di internal SKK Migas, organisasi ini sudah memiliki beberapa instrumen, yaitu Pedoman Pengendalian Gratifikasi (PPG), Pedoman Whistle Blowing System (WBS), dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diwajibkan bagi seluruh pekerja SKK Migas. “Ini harus disinergikan supaya pengawasan dari kegiatan ini menjadi lebih baik. Tuntutan saat ini supaya pelaku di sektor migas memiliki integritas dan tekad yang pasti menuju suatu arah perbaikan,” ujarnya.

Industri Hulu Migas dan Keuangan Negara Tata kelola industri hulu migas terkait erat dengan prinsip-prinsip keuangan negara. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua BPK Hasan Bisri yang ikut mengisi materi dalam workshop tersebut. Menurutnya, keterkaitan antara industri hulu migas dengan keuangan negara dapat dilihat dari definisi Kontrak Bagi Hasil dan penggantian biaya operasi (cost recovery) di satu sisi dan definisi keuangan negara di sisi lain. Kontrak Bagi Hasil hulu migas, atau Production Sharing Contract (PSC), antara negara atau wakilnya dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) merupakan bentuk fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada Kontraktor KKS. www.skkmigas.go.id

Sedangkan cost recovery adalah penggantian biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan proses operasi migas yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor KKS, apabila berhasil menemukan cadangan migas yang dinyatakan komersial, berdasarkan data dan bukti yang dapat dipertangungjawabkan. Definisi keuangan negara menurut Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan adalah “semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Unsur-unsur keuangan negara yang terkait dengan cost recovery adalah “kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain” dan “kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah,” Menurut Hasan, dilihat dari karakteristik cost recovery dan dikaitkan dengan definisi dan unsur keuangan negara, maka cost recovery adalah bagian dari keuangan negara. “Karena cost recovery adalah bagian dari keuangan negara, maka berlakulah kaidahkaidah pengelolaan keuangan negara,” tambahnya. Secara prinsip kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara adalah digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara lainnya sebenarnya sama saja dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang universal. Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah tertib, ekonomis, efisien,

efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; akuntabilitas berorientasi pada hasil (kinerja); profesional, proporsional, artinya alokasi keuangan negara pada setiap sektor atau bidang pemerintahan dilakukan secara proporsional sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya; dan transparan. Hasan mengatakan, sebagai lembaga negara, pengelolaan keuangan oleh SKK Migas harus memenuhi kaidahkaidah pengelolaan keuangan negara tersebut dan memastikan setiap pengeluaran memang memberikan manfaat. “Bapak Ibu yang kebetulan diberikan mandat oleh negara untuk mengelola keuangan negara di SKK Migas juga harus berpikir bahwa semua pengeluaran yang lakukan harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya, tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran atau memenuhi prosedurprosedur formal,” ujarnya.

SKK Migas bertanggungjawab mengamankan penerimaan negara dari industri hulu migas. Peran ini sangat strategis mengingat SKK Migas setidaknya bertanggung jawab mengamankan sekitar 20 sampai 25 persen dari APBN. BUMI | 5

FOKUS

SKK Migas Gratifikasi d

F

Pengawasan SKK Migas atas Keuangan Negara Hasan Bisri mengatakan SKK Migas memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keuangan negara karena lembaga ini mengawasi begitu banyak Kontraktor KKS dengan jumlah cost recovery yang sangat tinggi. Kalau dirata-ratakan, pada tahun 2012, setiap harinya paling tidak mengeluarkan US$ 43 juta. Artinya SKK Migas mempunyai kewajiban untuk mengawasi uang sebanyak ini. “Ini sangat signifikan. Tanggung jawab Bapak dan Ibu sangat berat,” ujar Hasan. Dia menambahkan bahwa SKK Migas juga bertanggungjawab mengamankan penerimaan negara dari industri hulu migas. Peran ini sangat strategis mengingat SKK Migas setidaknya bertanggung jawab mengamankan sekitar 20 sampai 25 persen dari APBN. Mengingat pentingnya peran SKK Migas ini, Hasan menyampaikan himbauan kepada pimpinan SKK Migas untuk terus berbenah baik secara individual maupun sebagai sebuah sistem. Secara individual, menurutnya, pimpinan dan pekerja SKK Migas harus memperbaharui komitmen. Sedangkan sebagai sebuah sistem, SKK Migas perlu menghindari munculnya kekuasaan mutlak pada satu orang. “Usahakan tidak ada keputusan yang tergantung pada satu orang. Ada semacam komite eksekutif atau semacamnya, supaya bisa saling

6 | BUMI

mengawasi dan mengingatkan,” ujarnya. Dia juga mengingatkan supaya SKK Migas dapat mengidentifikasi risiko dan membuat semacam sistem yang dapat meminimalisasi risiko. “Buatlah desain yg bernama fraud control system, yaitu sebuah sistem yg akan memberikan early warning apabila terjadi fraud,” ujarnya. Pentingnya identifikasi risiko juga disampaikan oleh tenaga ahli BPK Khairiansyah Salman mengingat salah satu karakter industri hulu migas adalah risiko tinggi. “Eksposur sektor hulu migas [atas risiko] sangat besar. Risiko yang besar ada pada semua tahapan bisnis,” ujar Salman. Dia menambahkan bahwa risiko hadir terkait dengan tugas dan tanggung jawab SKK Migas. Risiko terbesar dalam hal ini adalah adanya peluang korupsi yang dapat diminimalisasi dengan akuntabilitas dan transparansi. “Tugas dari SKK Migas menjelaskan mengenai transparansi ini kepada semua pihak, karena yang melihat SKK Migas bukan hanya BPK semata,” ujarnya. Terlepas dari berbagai usaha tersebut, Hasan Bisri mengingatkan SKK Migas untuk tidak lupa menghargai tenaga kerja profesional yang bekerja di institusi ini. “Berikan remunerasi yang layak bagi tenaga-tenaga kerja profesional,” ujarnya.***

ungsi Pengawasan Internal SKK Migas menyelenggarakan serangkaian internalisasi Pedoman Pengendalian Gratifikasi (PPG) dan pedoman Whistle Blowing System (WBS). Sejak pertengahan September hingga awal Oktober 2013, secara maraton digelar workshop sebanyak 20 sesi di kantor pusat SKK Migas, Jakarta. Acara yang wajib dihadiri seluruh pekerja dan pimpinan ini merupakan salah satu program kerja fungsi Pengawasan Internal sesuai amanat hasil rapat pimpinan SKK Migas. Menurut Pengawas Internal, SKK Migas, Budi Ibrahim, acara ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menyegarkan kembali pemahaman seluruh pimpinan dan pekerja SKK Migas tentang aturan main dan ketentuan normatif terkait yang diatur dalam PPG dan WBS. Dari sesi ini diharapkan PPG ini beban-benar dapat dipedomani seluruh pimpinan dan pekerja SKK Migas dalam menyikapi setiap potensi penerimaan maupun pemberian gratifikasi. Dengan pemahaman yang lebih baik, seluruh pekerja dan pimpinan dapat mendukung gerakan pembenahan SKK Migas yang lebih bermartabat, jauh dari praktek kolusi, korupsi dan nepotisme. “Termasuk melindungi seluruh pimpinan dan pekerja SKK Migas dari jerat hukum terkait indikasi suap ataupun gratifikasi yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi,” kata dia. Internalisasi ini juga diharapkan mampu menggugah seluruh pimpinan dan pekerja SKK Migas untuk secara bersama-sama memerangi praktek korupsi, menindaklanjuti setiap dugaan kecurangan dan pelanggaran www.skkmigas.go.id

FOKUS

Intensifkan Sosialisasi dan Whistle Blower System dengan mengirimkan laporan pengaduan melalui pemanfaatan fasilitas saluran laporan pengaduan WBS. Kembali diingatkan bahwa ada tujuh saluran pelaporan/ pengaduan WBS yang dapat digunakan oleh seluruh pimpinan maupun pekerja SKK Migas, serta masyarakat luas dan pihakpihak eksternal lainnya. WBS digunakan jika mencurigai ada indikasi atau mengetahui dugaan terjadinya tindak pelanggaran aturan baik yang dilakukan oleh pimpinan maupun pekerja SKK Migas. Tindak pelanggaran aturan ini mencakup, indikasi dugaan korupsi, dugaan pelanggaran pedoman etika, dugaan pelanggaran pedoman pengendalian gratifikasi, dugaan kecurangan, dugaan benturan kepentingan, dugaan pelecehan dan dugaan pembocoran rahasia perusahaan. Fitur WBS yang dinamakan KAWAL (Buka, Bawa, Laporkan) SKK Migas ini diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan SKK Migas baik secara internal oleh pimpinan dan pekerja di lingkungan SKK Migas, maupun secara eksternal dengan mengajak masyarakat luas. Tujuannya, bersama-sama mengawal SKK Migas agar lebih amanah dalam mengemban tugas pengelolaan industri hulu migas nasional untuk memberikan sebesarbesar manfaat bagi bangsa Indonesia. “Upaya ini menunjukkan keseriusan SKK Migas dalam penegakkan good governance dan penerapan proses bisnis yang bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,)” kata Budi.***

www.skkmigas.go.id

Pekerja SKK Migas antusias menghadiri internalisasi PPG dan WBS

Tujuh Saluran Laporan Pengaduan

Whistle Blower System

Telp : +62 21 2350 70 71 Fax : +62 21 2350 70 72 SMS : +62812 9171 4304 PO BOX 2647 JKP 10026 Email : [email protected] Online : www.skkmigas.go.id/wbs

Dropbox :

KAWAL SKK Migas Gedung Wisma Mulia Lantai 35 Jl. Jend. Gatot Subroto No, 42 Jakarta BUMI | 7

PERSPEKTIF

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Edy Hermantoro (berdiri) menutup acara diskusi problematika lapangan yang dihadapi industri hulu migad di Yogyakarta, 19 September 2013 lalu.

Tantangan Industri Migas Sumbagsel

I

ndustri hulu minyak dan gas bumi (migas) berkomitmen meningkatkan produksi untuk sebesar-besarnya kemakmuran bangsa. Di tengah upaya tersebut, ternyata industri strategis ini mengalami banyak tantangan dalam operasional di lapangan. Salah satu wilayah yang memiliki cukup banyak kendala adalah daerah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). Masalah yang dihadapi antara lain tumpang tindih lahan, perijinan, sabotase, hingga pencurian fasilitas migas dan illegal tapping. Dalam rangka mengupas dan mencari solusi atas permasalahan tersebut, Perwakilan SKK Migas dan kontraktor kontrak kerja sama (Kontraktor KKS) Wilayah Sumbagsel, bersinergi

8 | BUMI

Adhitya C. Utama/ [email protected]

dengan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta menggelar diskusi publik. Kegiatan bertajuk, ”Problematika Lapangan Kegiatan Hulu Migas, Studi Kasus Wilayah Sumbagsel” ini digelar pada Kamis, 19 September 2013 di Yogyakarta. Hadir dalam acara tersebut, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Edy Hermantoro, Chairman Sele Raya, Eddy Tampi, Vice President Health, Safety, Security, and Environment, Pertamina EP, Lelin Eprianto, Dosen Teknik Perminyakan, UPN, Sudarmoyo, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumbagsel, Tirat Sambu Ichtijar, dan mantan Kepala Perwakilan SKK Migas

Sumbagsel, Setia Budi. Dalam sambutannya, Edy Hermantoro meminta semua pihak mesti bahu membahu mendukung kegiatan hulu migas karena ini proyek Negara. Dengan karakteristik padat modal, teknologi, dan risiko tinggi, industri hulu migas perlu iklim investasi yang kondusif. “Secara teknis sudah sulit, makin berat jika diganggu masalah non teknis,” katanya. Dia menyarankan sektor ini menggandeng institusi pendidikan dalam setiap permasalahan yang dihadapi. Dukungan universitas diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah tidak hanya permasalahan teknis, tapi juga sosial. Berdasarkan data SKK Migas, saat ini terdapat 80 kontraktor kontrak kerja sama (Kontraktor KKS) di Sumbagsel dengan rincian, 43 kontraktor sudah berproduksi, 37 dalam tahap eksplorasi. Propinsi yang masuk wilayah ini, yaitu Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, dan Bagka Belitung. Produksi wilayah tersebut sekitar 103.000 barel minyak per hari dan 2.030 juta kaki kubik gas www.skkmigas.go.id

PERSPEKTIF

Semua pihak mesti bahu membahu mendukung kegiatan hulu migas karena ini proyek Negara. Dengan karakteristik padat modal, teknologi, dan risiko tinggi, industri hulu migas perlu iklim investasi yang kondusif. per hari. Kondisi ini menunjukkan sumbangan produksi di Sumbagsel cukup signifikan. Kendala yang cukup mengganggu operasional produksi migas adalah maraknya pencurian minyak. Salah satunya di jalur pipa Tempino, Jambi ke Plaju di Sumatera Selatan. Di jalur pipa sepanjang 265 kilometer tersebut, setiap hari dialirkan minyak sebanyak 12.000 barel per hari dari lapangan Pertamina EP. Hingga pertengahan September 2013, tercatat 640 kejadian pencurian minyak. Kejadian mulai terjadi tahun 2009, dan meningkat signifikan frekuensinya pada tahun 2012 dengan 840 kejadian. Dari data Pertamina EP, pada tahun 2012 tercatat rekapitulasi kehilangan minyak mentah sebanyak 320.000 barel. Tahun 2013, per September kehilangan berada diangka 281.000 barel. “Kejadian ini www.skkmigas.go.id

jelas merugikan negara. Di sisi lain, menimbulkan ketidakpastian bagi investor,” kata Lelin Eprianto. Pertamina EP, kata dia, berupaya melakukan pengamanan komprehensif untuk memitigasi potensi pencurian minyak tersebut. Misalnya, dengan kerja sama teritorial dengan TNI AD dan masyarakat. Sejalan dengan itu, dilakukan program tanggung jawab sosial, seperti penanaman pohon, bedah rumah, perbaikan sarana, dan lainnya. “Sebagai upaya pencegahan, kegiatan serupa sebaiknya juga dilakukan di fasilitas migas yang ada di Sumbagsel,” kata dia. Kendala lain terkait tumpang tindih lahan. Seperti yang dialami Pertamina EP Asset 1 tidak bisa melakukan rencana re-opening sumur di lapangan Kenali Asam karena sebagian besar lokasi sumur migas sudah dikeliling perumahan (terbit sertifikat tanah di lokasi sumur). Contoh lain, rencana pengeboran tujuh sumur pengembangan Sele Raya di Blok Merangin Dua karena tumpang tindih dengan lahan perusahaan swasta yang memiliki izin usaha pemanfaatan hutan. Tidak hanya itu, industri migas mengalami kendala perijinan di daerah. Pengurusan persetujuan perijinan teknis di daerah tidak

memiliki tata waktu yang jelas. Lamanya pengurusan bisa mengakibatkan mundurnya rencana kegiatan operasi perusahaan migas. Kontraktor juga kerap mengalami kasus premanisme dan pemblokiran jalan. Dicontohkan, penghadangan dan penghentian truk tangki Sele Raya yang melakukan pengangkutan minyak mentah dari Lapangan Tampi ke Stasiun Jene oleh masyarakat Rawas Ilir di Kabupaten Musi Rawas. Tirat menjelaskan, hambatan dan halangan operasional kegiatan hulu migas dapat menyebabkan, antara lain berkurangnya produksi, kerugian negara, dan berkurangnya minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. Pemerintah daerah juga ikut merasakan dampaknya dengan penurunan dana bagi hasil. Dengan konsekuensi ini seharusnya daerah mendukung penuh proyek migas. “Diperlukan langkah–langkah konstruktif untuk penegakan hukum yang konsisten dan konsekuen,” katanya. Industri migas telah berupaya untuk mencari solusi dari masalah dan kendala tersebut. Namun, tanpa dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya, kendala tersebut belum akan terselesaikan.***

BUMI | 9

SEREMONIAL

Pelepasan Haji – Plt Kepala SKK Migas, J. Widjonarko menyerahkan bingkisan kepada sembilan pekerja SKK Migas yang menyelenggarakan ibadah haji tahun 2013. SKK Migas menggelar tasyakkur dan doa pelepasan jama’ah calon haji di kantor SKK Migas, Jakarta, Jumat, 20 September 2013.

Inspirational Talk Aa Gym – K.H Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) menjadi pembicara dalam inspirational talk yang digelar di kantor SKK Migas, Jakarta, Selasa 17 September 2013 lalu. Dihadiri ratusan pekerja SKK Migas, da’i asal Jawa Barat tersebut mengangkat tema, “Membangun Karakter Pimpinan dan Pekerja SKK Migas yang Baik dan Kuat”.

Pisah Sambut Perwakilan – Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan Sulawesi, Ag. Djoko Widhihananto (kiri) bercengkrama dengan pendahulunya, Ngatijan (kanan) yang mendapat promosi sebagai Kepala Unit Percepatan Proyek Muara Bakau, dalam acara pisah sambut yang digelar di Balikpapan, Kamis, 19 September 2013. Di Palembang, juga dilaksanakan pisah sambut kepala Perwakilan Sumatera Bagian Selatan dari Setia Budi ke Tirat Sambu Ichtijar. Kedua kepala Perwakilan tersebut berkomitmen meneruskan kebijakan pimpinan sebelumnya dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

Rakor Sekuriti Jabamanusa – Kepala Humas SKK Migas, Elan Biantoro (kanan) menyerahkan cinderamata kepada Kepala Biro Kerjasama Kementerian Lembaga, Polri, Brigadir Jenderal Suseno Djahri (kiri) usai sosialisasi nota kesepahaman SKK Migas-Polri di Yogyakarta, Kamis, 12 September 2013. Selain sosialisasi, kegiatan selama dua hari tersebut membahas pedoman kerja pengamanan Obyek vital nasional, serta rapat koordinasi sekuriti dan bahan peledak wilayah Jawa, Bali, Madura, dan Nusa Tenggara.

10 | BUMI

www.skkmigas.go.id

SEREMONIAL SEREMONIAL

Jawara Riau Expo – Stand Industri Hulu Migas terpilih sebagai stand terbaik I pada kegiatan Riau Expo 2013 yang digelar pada 8-16 September 2013 di Pekanbaru. Penghargaan diserahkan Wakil Gubernur Riau, Mambang Mit (kanan) kepada Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara, Bahari Abbas (kiri).

Silaturahmi ke Media Riau – Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Bahari Abbas (duduk, ketiga dari kiri) berfoto bersama redaksi Tribun Pekanbaru saat silaturahmi ke kantor surat kabar tersebut di Riau, Senin, 30 September 2013. Rombongan SKK Migas dan Kontraktor KKS Wilayah Riau juga mengunjungi redaksi Haluan Riau dan Riau Pos.

Audiensi Kapolda Papua - Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, Yoseph Karundeng (keenam dari kanan) bersama perwakilan dari beberapa Kontraktor KKS yang beroperasi di Papua berfoto bersama dengan Irwasada Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Sugianyar Dwi Putra, (kelima dari kiri) usai melakukan audiensi yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2013, di ruang rapat kerja Polda Papua.

Sosialisasi Sumur Tua Pamalu - Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua-Maluku (Pamalu), Yoseph R. Karundeng (duduk-ketiga dari kanan) berfoto bersama peserta sosialisasi pengelolaan dan pengusahaan sumur tua di Pamalu usai acara di Sorong, Selasa, 8 Oktober 2013. SKK Migas mendorong peningkatan peran BUMD dan KUD dalam mengelola sumur minyak tua sebagai upaya peningkatan produksi minyak bumi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah setempat. Juara Muba Expo – SKK Migas dan Kontraktor KKS di Musi Banyuasin (Muba) mendapat penghargaan stand terbaik I kategori perusahaan dalam Muba Expo yang berlangsung pada 28 September hingga 4 Oktober 2013. Penghargaan diberikan Wakil Bupati Muba , Beni Hernedi (kiri) kepada staf Humas Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Darwensi.

Family Day Kalsul – SKK Migas Perwakilan Kalimantan-Sulawesi (Kalsul) menggelar family day untuk meningkatkan keakraban seluruh jajaran kantor Perwakilan. Acara yang digelar pada Rabu, 11 September di salah satu restoran di Balikpapan tersebut dimeriahkan dengan berbagai atraksi seperti sulap, musik, dan doorprize. www.skkmigas.go.id

BUMI | 11

BIANGLALA

kOLABORASI PERWAKILAN KALSUL PAMALU

D

Danang Agung/[email protected]

ua kegiatan hasil kolaborasi dua Perwakilan. Tajuk tersebut disematkan untuk acara yang berlangsung pada 25-26 September 2013 di Makassar. SKK Migas Perwakilan Kalimantan-Sulawesi (Kalsul) dan Papua-Maluku (Pamalu) berkolaborasi menggelar pertemuan kehumasan forum koordinasi daerah penghasil migas (FKDPM) dan media gathering untuk jurnalis. Pada hari pertama digelar pertemuan

Jurnalis dari wilayah Kalsul dan Pamalu melakukan team building sebagai salah satu rangkaian acara media gathering yang digelar di Makassar, 26 September 2013

kehumasan FKDPM yang dibuka Kepala Unit Proyek Percepatan Muara Bakau SKK Migas, Ngatijan. Kegiatan dihadiri sekitar 250 peserta Perwakilan pemerintah daerah di empat wilayah tersebut. Tujuannya, meningkatkan pemahaman humas pemerintah daerah tentang seluk beluk industri hulu migas. Beberapa materi yang diberikan antara lain, pengenalan

kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, sistem kontrak bagi hasil dan dana bagi hasil migas, hingga peran daerah sebagai penyangga kegiatan hulu migas. “Pertemuan menjadi wadah tukar informasi sekaligus menggali permasalahan yang ada, sehingga terjadi kesepahaman antara industri

KOORDINASI INDUSTRI HULU MIGAS JABAMANUSA

S

Priandono Hernanto/[email protected]

ebagai ajang koordinasi dengan pihak-pihak terkait, Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, Madura, dan Nusa Tenggara (Jamabanusa) menggelar rapat berkala dengan kontraktor KKS dan pemerintah daerah di wilayah Jabamanusa. Kegiatan kali ini dilaksanakan selama dua hari, 25-26 September 2013 di Bandung.

12 | BUMI

Kepala Bagian Humas, SKK Migas, Elan Biantoro (duduk-kelima dari kiri) berfoto bersama daerah di Jabamanusa dan peserta rapat berkala

www.skkmigas.go.id

BIANGLALA

Hal senada diungkapkan Kepala Bidang Migas, Dinas Pertambangan dan Energi Kutai Timur, Amirullah. “Ketidakpahaman masih banyak ditataran pejabat daerah,” katanya. Oleh karena itu, keduanya mengapresasi langkah yang dilakukan SKK Migas dan Kontraktor KKS yang secara rutin memberikan edukasi dan sosialisasi ke daerah. Dengan pemahaman yang baik, daerah bisa memperjuangkan hak-hak sebagai daerah penghasil migas sesuai dengan aturan yang berlaku. “Daerah juga bisa memberi solusi secepat mungkin ketika terjadi kendala operasional di lapangan,” kata Muliana. hulu migas dengan pemangku kebijakan di daerah,” kata Ngatijan. Direktur Eksekutif FKDPM Muliana Sukardi mengakui tidak sedikit daerah penghasil yang belum memahami secara utuh kegiatan hulu migas. Padahal, dukungan pemerintah daerah sangat krusial untuk kelancaran operasional di lapangan.

Hari berikutnya, digelar media gathering untuk jurnalis wilayah Kalsul dan Pamalu. Sebanyak 100 wartawan dari 56 media hadir pada kesempatan tersebut. Kegiatan ini kali pertama dua Perwakilan bersinergi menggelar acara. “Media merupakan mitra strategis sebagai penyampai informasi secara jelas dan tepat kepada masyarakat bagaimana industri hulu migas di kelola,” kata Kepala Urusan

Sidoarjo, Syaiful Illah.

Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Jabamanusa, Arief Sukma Widjaja (kiri) menyerahkan cinderamata kepada Kepala Bagian Humas, Elan Biantoro (kanan)

kepala

Gelaran dibuka Kepala Bagian Humas, SKK Migas, Elan Biantoro dengan agenda utama aspek-aspek perijinan dan masalah pembebasan tanah. Hadir pada kesempatan Bupati Bojonegoro Suyoto, Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto, Bupati Sampang, Fanan Hasib, dan Bupati www.skkmigas.go.id

Dalam sambutannya, Elan menjelaskan, dukungan pemerintah daerah menjadi krusial dalam operasional di lapangan. “Seperti diketahui, non teknis banyak menjadi kendala,” katanya. Untuk itu, kata dia, diperlukan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, khususnya kepala daerah untuk menjadikan proyek migas menjadi agenda utama. Beberapa rumusan yang dihasilkan dalam pertemuan tahunan ini antara lain, kewenangan pemerintah daerah dalam alur perijinan, peran pemerintah daerah mewujudkan pengelolaan hulu dan hilir untuk ketersediaan migas, serta proses dan mekanisme pengadaan tanah dalam implementasi di daerah.

Humas, Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalsul, Yanin Kholison. Wartawan Tribun Kaltim, Arief Rahman mengatakan, dengan acara ini banyak hal yang diketahui terkait isu-isu permasalahan hulu migas yang terjadi. “Ajang ini membuka wawasan bagi kami. Informasi terkait migas secara detail diperoleh dari nara sumber yang kompeten,” kata Arief yang juga merupakan Ketua Forum Wartawan Energi di Kaltim. Belajar dari Kaltim, beberapa jurnalis dari Papua mengusulkan pembentukan wadah serupa, forum wartawan Papua. Tujuannya, untuk berbagi informasi terkait isu-isu migas terkini. “Kami siap mamfasilitasi,” ujar Kepala Urusan Humas, Perwakilan SKK Migas Wilayah Pamalu, Bambang Dwi Djanuarto menanggapi usulan tersebut. Selain materi mengenai kegiatan hulu migas, wartawan diberikan kegiatan team building guna lebih mengakrabkan para peserta dari daerah. Permainan yang berisikan kerja sama tIm dan kekompakan dalam menyelesaikan tantangan.***

Dalam salah satu diskusi panel Suyoto mengatakan, para kepala daerah dihadapkan pada kenyataan tidak mudah melakukan sinkronisasi antara “aspirasi” masyarakat dalam keterbatasan pengetahuan yang ada dengan tuntutan industri hulu migas sebagai proyek Negara yang harus didukung dengan sukses. “Transparansi, dialog, dan komunikasi intensif menjadi kata kunci dalam mencari solusi,” kata dia. Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Jabamanusa, Arief Sukma Widjaja berharap, kepala daerah dan jajarannya mendukung penuh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan di wilayahnya. Tujuannya untuk mengakselerasi pencapaian target produksi migas Nasional. “Jika proyek berhasil, daerah akan ikut mendapat manfaat,” katanya.***

BUMI | 13

FIGUR

Budi Agustyono, Deputi Pengendalian Keuangan

Komitmen Tingkatkan Pengawasan Keuangan

S

Adhitya C. Utama/ [email protected]

etelah malang melintang di bidang keuangan minyak dan gas bumi selama 27 tahun, Budi Agustyono ditunjuk menjadi Deputi Pengendalian Keuangan SKK Migas pada 26 Agustus 2013. Sejak lulus dari jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia tahun 1985, pria kelahiran Jakarta ini langsung bekerja di Pertamina di bagian audit keuangan kontraktor kontrak kerja sama (Kontraktor KKS). Budi tetap loyal bertugas ketika pengawas dan pengendali hulu migas beralih dari Pertamina ke BPMIGAS, kemudian SKK Migas. Sebagai pimpinan bidang keuangan, tugas Budi tidak ringan. Apalagi, ditengah sorotan publik terkait transparansi dan akuntabilitas SKK Migas. “Kita harus bebenah dan membuktikan bahwa SKK Migas tidak seperti yang dituduhkan,” kata Budi saat wawancara dengan redaksi BUMI awal Oktober lalu. Lalu, seperti apa upaya yang dilakukan SKK Migas dalam rangka peningkatan pengawasan ke kontraktor? Bagaimana industri hulu melibatkan peran kapasitas nasional seperti perbankan dan asuransi? Apa langkah menanggapi isu pajak untuk kegiatan eksplorasi yang sempat hangat belakangan ini? Berikut kutipan wawancara BUMI

14 | BUMI

dengan lulusan Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada itu: Cost recovery masih menjadi isu yang sering dipermasalahkan. Pertanyaan klasiknya, mengapa produksi turun, padahal biaya operasi meningkat. Tangapan bapak? Harus dipahami, industri hulu migas tidak sama dengan industri lain, misalnya manufaktur. Sektor ini lekat dengan kondisi subsurface (bawah tanah), yang penuh ketidakpastian. Apa yang diharapkan belum tentu bisa terealisasi sesuai rencana. Belum lagi, produksi, khususnya minyak mayoritas berasal dari sumur-sumur tua. Ibarat memelihara mobil tua, lebih banyak diperlukan service, ketimbang jalannya. Belum lagi biaya maintenance mahal karena suku cadang langka/sulit diperoleh. Ilustrasi lain, sebagai manusia itu makin berumur makin banyak kontrol, sedangkan produktifitas kita semakin menurun. Yang perlu dicermati adalah bagaimana pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini SKK Migas terhadap kegiatan operasi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Seperti apa pengendalian cost recovery yang dilakukan? Pengendalian dimulai sejak

perencanaan. Evaluasi persetujuan PoD (rencana pengembangan lapangan migas), WP&B (rencana kerja dan anggaran tahunan), hingga AFE (otorisasi pengeluaran biaya proyek) harus mendapat persetujuan SKK Migas. Setelah itu, proses pengadaan barang dan jasa serta monitoring pelaksanaan pekerjaan atau pelaksanaan proyek. Setelah rangkaian kegiatan itu, fungsi keuangan melakukan proses monitoring cost recovery (realisasi pembebanan biaya operasi) melalui proses analisis dan evaluasi FQR (Financial Quarterly Report) dan monitoring outlook cost recovery dalam FMR (Financial Monthly Report). Selain itu, fungsi keuangan melakukan proses pemeriksaan penghitungan bagian Negara, pemeriksaan laporan closed out AFE, pemeriksaan KKKS eksplorasi dan pemeriksaan khusus jika diperlukan. Tidak hanya oleh SKK Migas, pengawasan terhadap operasi migas dilakukan dari berbagai instansi yang berwenang. Mulai dari pemeriksaan oleh internal audit kontraktor itu sendiri, auditor Pemerintah seperti BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan DJP (Direktorat Jenderal Pajak), dan juga BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Bilamana terdapat temuan atas hasil audit dan setelah dibahas dengan www.skkmigas.go.id

FIGUR

auditor dan pihak-pihak terkait dan bilamana temuan tersebut disetujui maka temuan akan dikoreksi oleh KKKS. Bagaimana dengan iklim investasi di Indonesia saat ini? Realisasi investasi (expenditures) wilayah kerja eksploitasi menunjukkan tren peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Hal ini menandakan bahwa iklim investasi di sektor hulu migas masih baik, kondusif, dan memiliki prospek yang cukup bagus. Berbicara investasi, umumnya lebih difokuskan kepada biaya pengeboran sumur pengembangan dan kegiatan operasi untuk meningkatkan produksi migas. Sedangkan investasi eksplorasi dalam rangka penemuan cadangancadangan baru relatif kecil. Kegiatan eksplorasi memang memakan biaya yang besar sedangkan hasilnya belum tentu diperoleh. Untuk itu, kontraktor yang akan melaksanakan eksplorasi perlu didukung dan bilamana perlu dapat diberikan insentif sehingga kontraktor mau melakukan kegiatan eksplorasi. Tapi justru kontraktor eksplorasi sudah dikenakan pajak bumi dan bangunan (PBB)..… Ada salah satu contoh, kontraktor menganggarkan survei seismik sebesar US$ 10 juta. Tapi kontraktor tersebut mendapat SPPT PBB (surat pemberitahuan) Pajak sebesar US$ 33 juta karena pengenaan PBB. Jadi pajak lebih besar dari biaya operasi. Hal ini tentu memengaruhi minat kontraktor melakukan eksplorasi. Sesuai aturan yang ada, PBB dihitung berdasarkan area yang dikuasi oleh perusahaan. WK (wilayah kerja) migas memang sangat luas. Tapi perlu diingat, area yang dilakukan kegiatan terbatas. SKK Migas telah melakukan rapat intensif dengan kontraktor, Ditjen Pajak, dan BKF (Badan Kebijakan Fiskal). Secara prinsip, Ditjen Pajak dan BKF dapat memahami kondisi ini. Tapi mereka tidak bisa membatalkan SPPT yang telah dikeluarkan. Posisi kontraktor KKS, mereka akan memilih opsi www.skkmigas.go.id

melayangkan surat keberatan ke Ditjen Pajak. Beralih mengenai komitmen peningkatan kapasitas nasional, dalam hal ini perbankan dan asuransi. Sejauh mana pelibatan perbankan nasional di industri hulu migas? Bank Nasional dilibatkan dalam pembiayaan kegiatan dan proyek hulu migas. Keterlibatan mereka diperhitungkan sebagai konten lokal, sehingga mendapat kemudahan berupa preferensi harga. Bank BUMN juga dilibatkan sebagai penyimpan dana murah dan jangka panjang, yaitu dana ASR (abandonment site and restoration). Selain itu, bank BUMN sudah terjun menjadi paying agent dan trustee. Pelibatan ini memang baru terjadi pada tahun 2008. Tapi sejak itu, SKK Migas full support ke perbankan nasional. Prinsipnya, selama bisa di-handle bank nasional, jangan diberikan ke bank asing. Sejalan dengan komtimen itu, SKK Migas menyambut baik penerapan penerapan PBI (peraturan Bank Indonesia) Nomor 14 tahun 2012 terkait dana hasil ekspor agar disetorkan ke bank devisi nasional. Selama diberikan kesempatan, saya yakin kontribusi perbankan nasional akan terus meningkat. Terkait asuransi, sejak era BPMIGAS, telah dibentuk konsorsium nasional untuk asuransi aset industri dan sumur migas. Tingginya partisipasi dan dukungan asuransi nasional diharapkan dapat membuat ketergantungan terhadap pasar reasuransi internasional perlahanlahan dapat dikurangi. Harus diakui, kapasitas yang dimiliki konsorsium asuransi nasional tetap belum bisa menanggung risiko 100 persen, karena tingginya modal dan teknologi di industri hulu migas. Jadi secara bendera sudah merah putih, tapi secara operasional belum seluruhnya diserap atau ditanggung di dalam negeri. Dalam hal mitigasi risiko langkah ini sudah benar. Tapi di sisi lain, ketika tidak ada kejadian atau klaim, preminya jadi tidak bisa

dinikmati sepenuhnya oleh asuransi nasional. Hal ini masih jadi PR (pekerjaan rumah). Kesempatan saja tidak cukup, perusahaan asuransi nasional juga perlu meningkatkan kapasitasnya ke level yang lebih optimal. Ketika berbicara asuransi, hendaknya tidak hanya melihat dari sisi besaran preminya saja, tetapi juga dari sisi besaran nilai klaimnya. Pasalnya, nilai premi yang dibayarkan tidak selalu lebih besar bila dibandingkan dengan nilai klaim yang terjadi di dalam suatu periode pertanggungan. Untuk itu, penggunaan asuransi di industri hulu migas menjadi penting. Bagaimana dengan target penerimaan negara? Posisi per September 2013, penerimaan Negara sebesar US$ 26,7 miliar dari target US$ 26,3 miliar atau mencapai 101 persen. Targat tahun ini sebesar US$ 31,7 miliar. Diperkirakan pada akhir tahun penerimaan Negara akan melewati target. SKK Migas senantiasa melakukan pengendalian biaya operasi hingga mencapai tingkat yang paling efektif dan efisien, sehingga memberikan kontribusi yang optimal pada pencapaian penerimaan Negara. Bapak menjabat di tengah sorotan kepada SKK Migas. Tanggapan dan harapan? Dimulai akhir bulan Agustus ada tudingan SKK Migas menjadi sarang korupsi. Tuduhan ini merupakan dinamika perubahan dalam bekerja dan jangan menurunkan semangat kerja kita, justru kita harus berbenah dan membuktikan bahwa kita tidak seperti itu. Sekarang pekerja SKK Migas sudah kembali normal. Di level pimpinan, kami ingin menunjukkan kalau pimpinan mempunyai kepentingan bersama. Sehingga pekerja akan semangat bekerja. Dan jangan diantara fungsifungsi hanya mementingkan fungsinya masing-masing. Karena SKK Migas, adalah tempat kita bekerja, berkarya untuk kepentingan negara. Marilah kita bekerja sebagai ibadah dan amanah.***

BUMI | 15

SPEKTRUM

Pimpinan SKK Migas dan TNI berfoto bersama di atas Kapal Selam, KRI Nanggala-402 yang bersandar di Pulau Pabelokan, Kepulauan Seribu

TNI dan SKK Migas Sinergi Amankan Fasilitas Hulu Migas

T

entara Nasional Indonesia (TNI) siap memperkuat kerja sama dengan SKK Migas dalam rangka mengamankan fasilitas operasi industri hulu migas, khususnya di lepas pantai, sebagai objek vital nasional. Komitmen ini disampaikan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Marsetio seusai acara penyematan Brevet Kehormatan Hiu Kencana kepada Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, Kepala Staf TNI AD, Jenderal Budiman, dan Kepala Staf TNI AU, Marsekal I.B Putu Dunia di Pulau Pabelokan, Kepulauan Seribu, Jumat, 27 September 2013. Kapal selam KRI Nanggala-402 bertolak dari Pulau Pabelokan yang merupakan tempat beberapa fasilitas operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) CNOOC SES berlokasi. Pulau yang menjadi bagian dari Kepulauan Seribu juga sering dipakai sebagai tempat latihan TNI Angkatan Laut. “Ke depan kita siap untuk terus bekerja sama,” kata Marsetio.

16 | BUMI

Alfian /[email protected]

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala SKK Migas J. Widjonarko yang ikut hadir dalam acara tersebut menyambut baik pernyataan pimpinan TNI AL. Menurutnya, fasilitas operasi hulu migas yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan barang milik negara yang menjadi sarana untuk memproduksi migas demi kepentingan nasional. “Oleh sebab itu, fasilitas tersebut membutuhkan pengamanan yang baik demi menjaga kelancaran produksi minyak dan gas bumi,” ujarnya. Dia menambahkan, sebagai industri yang menyumbang sekitar 30 persen penerimaan negara, industri hulu migas memiliki sasaran-sasaran yang harus dicapai. Melalui APBN-P tahun 2013, negara menargetkan industri hulu migas untuk menghasilkan lifting minyak sebesar 840.000 barel per hari dan lifting gas sebesar 6.939 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). “Target tersebut akan sulit dicapai apabila tidak ada dukungan dari TNI,” ujar Widjonarko. SKK Migas telah lama bekerja sama

dengan TNI untuk mengamankan fasilitas hulu migas. SKK Migas telah menandatangani nota kesepahaman dengan TNI Angkatan Laut. SKK Migas juga telah bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat dalam rangka mengamankan fasilitas di Sumatera Selatan yang kerap mengalami pencurian minyak yang sudah sangat mengkhawatirkan. Sampai dengan saat ini, kerja sama tersebut telah berhasil mendukung kelancaran aktivitas industri hulu migas. Widjonarko menambahkan kerja sama dengan TNI menjadi semakin penting di masa yang akan datang mengingat adanya kegiatan operasi hulu migas di wilayah perbatasan. Contohnya adalah kegiatan hulu migas di Nunukan di bagian utara Kalimantan atau Lapangan Abadi di Laut Arafura. Menurut Widjonarko, pada daerahdaerah tersebut, perlu dikembangkan kerja sama dengan menyediakan fasilitas yang sekaligus bisa digunakan untuk kegiatan pertahanan, misalnya heli pad. “Ini sangat penting karena keberadaan objek vital sangat penting untuk membantu pertahanan negara,” ujar Widjonarko.*** www.skkmigas.go.id

SPEKTRUM

Kiri ke Kanan : Bupati Tanjung Jabung Timur, Zumi Zola, Plt. Kepala SKK Migas, J. Widjonarko, dan Acting President PetroChina International di Indonesia, Budi Setiadi berfoto bersama usai penandatanganan kesepakatan bersama

kesepakatan petrochina dan pemkab tanjung jabung timur

P

etroChina International Jabung Ltd dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur akhirnya mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan masalah perizinan yang terkait dengan kegiatan sektor usaha hulu migas di wilayah tersebut. Kesepakatan itu dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh Acting President PetroChina International di Indonesia, Budi Setiadi dan Bupati Tanjung Jabung Timur, Zumi Zola Zulkifli. Penandatangan disaksikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SKK Migas, Johanes Widjonarko di kantor SKK Migas, Jakarta, Jumat, 20 September 2013 lalu. Dalam kesepakatan tersebut, PetroChina antara lain akan melaksanakan program kerja untuk memenuhi komitmen terhadap pemerintah kabupaten, yakni melaksanakan secara menyeluruh program tanggung jawab sosial di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Sebaliknya, pemerintah kabupaten www.skkmigas.go.id

Alfian /[email protected]

segera membuka segel di 14 lokasi sumur yang disegel sejak 24 Mei 2013 lalu. Rinciannya, delapan sumur di Lapangan Geragai, empat 4 sumur di Lapangan Makmur, dan dua sumur di Lapangan Ripah. Dengan pembukaan tersebut, PetroChina dapat kembali leluasa melakukan perawatan sumur. Pemerintah kabupaten juga akan menerbitkan izin-izin yang diajukan dan/atau diperlukan oleh PetroChina untuk sektor usaha hulu migas sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam SKB tersebut dijelaskan, program CSR untuk tahun 2012 diselesaikan pada Desember 2013, kecuali program jaringan listrik yang akan diselesaikan pada 2014. Penundaan dikarenakan adanya perubahan desain dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sementara CSR untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 akan dikoordinasikan antara pemerintah kabupaten, PetroChina, dan SKK Migas. Budi Setiadi mengatakan, SKB ini memiliki arti penting karena

dimaksudkan untuk menata dan mengelola kegiatan operasi minyak dan gas bumi di Tanjung Jabung Timur, agar berjalan dengan lebih baik. PetroChina optimis, ke depan dapat tercipta hubungan kerja sama yang baik, selaras, dan saling mendukung. “Targetnya, produksi migas di Tanjung Jabung Timur dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh pemerintah,” kata dia. Zumi Zola berharap SKB menjadi semangat baru bagi kedua belah pihak dalam mendukung upaya pencapaian target produksi migas nasional. Tentunya tanpa mengenyampingkan kepentingan daerah dan masyarakat secara menyeluruh. Dalam pengarahannya, Widjonarko mengingatkan agar ke depan PetroChina dalam melaksanakan kegiatan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan yang ada harus dipatuhi dalam kerangka mewujudkan good governance. “Tidak hanya PetroChina, kontraktor-kontraktor lainnya juga harus memperhatikan aturan-aturan yang ada,” kata Widjonarko.***

BUMI | 17

INFO

membumikan ilmu geologi

O

rang pada umumnya masih asing ketika mendengar kata geologi. Ilmu apakah itu? Apakah sama geologi dengan geografi yang sering dipelajari zaman SMP/SMA? dan Apa hubungan antara geologi dengan dunia industri hulu migas? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, Dinas Geologi Produksi, Divisi Eksploitasi SKK Migas melaksanakan Fieldtrip Geology for Non Geologist. Tujuannya, ingin mengajak seluruh fungsi di SKK Migas memahami esensi geologi, yang menjadi salah satu core bussiness industri hulu migas. Fieldtrip ini kelanjutan dari kegiatan yang sudah dilakukan pada beberapa tahun sebelumnya, dan mengambil lokasi cekungan Sumatra Selatan dan Bangka. Salah satu yang menjadi alasan pengambilan di lokasi tersebut dikarenakan cekungan Sumatera Selatan sudah terbukti menghasilkan hidrokarbon. Kegiatan menggabungkan dua aspek, yaitu data subsurface dan data geologi permukaan. Dengan penggabungan data tersebut diharapkan para peserta dapat memahami dasar ilmu geologi, serta perannya dalam dunia industri

Tim Dinas Geologi Produksi

hulu perminyakan. Kegiatan digelar selama empat hari pada 16 – 20 September 2013 Yang diikuti 27 (dua puluh tujuh) peserta perwakilan fungsi di SKK Migas.

Hari #1 Perjalanan dari Jakarta – Palembang. Sesampainya di Palembang langsung dilanjutkan dengan perjalan menuju ke Kota Baturaja. Perjalanan ini memakan waktu 6 jam perjalanan darat. Pada malam harinya dilakukan briefing untuk kegiatan keesokan harinya.

Hari #2 Melihat beberapa singkapan batuan, yaitu formasi Baturaja dan Talangakar. Kedua formasi ini merupakan target reservoir utama di Cekungan Sumatera Selatan. Pada stopsite formasi Talangakar dijelaskan terkait proses terbentuknya formasi upper dan lower Talang Akar, serta analogi kepada kondisi aktual saat ini. Pada stopsite formasi Baturaja terletak di lokasi PT. Semen Baturaja. Pada lokasi konsesi pertambangan Semen Baturaja tersingkap dengan jelas formasi Baturaja. Pada kesempatan ini para peserta diberikan kesempatan untuk turun pada lokasi pit pertambangan. Selain itu, pada

Kegiatan menggabungkan dua aspek, yaitu data subsurface dan data geologi permukaan. Dengan penggabungan data tersebut diharapkan para peserta dapat memahami dasar ilmu geologi, serta perannya dalam dunia industri hulu perminyakan. 18 | BUMI

saat yang bersamaan, para peserta diizinkan untuk melihat proses blasting untuk menambang batu gamping. Setelah itu, rombongan langsung bertolak ke Prabumulih yang memakan 2,5 jam perjalanan.

Hari #3 Di Prabumulih, rombongan diperlihatkan aplikasi analogi data singkapan dengan data subsurface geologi. Lokasi yang dituju adalah Pertamina EP Asset 2 dan TAC Pertamina EP - Gold Water TMT. Pada kedua lokasi tersebut, rombongan melihat proses pengeboran, pekerjaan wellsite geologist, serta fasilitas produksi. Kemudian, rombongan melanjutkan perjalanan ke Palembang. www.skkmigas.go.id

INFO

menjadi salah satu analogi reservoir pada cekungan Sumatera Selatan yang telah terbukti memproduksi ratusan juta kaki kubik gas bumi per hari. Selain pembelajaran reservoir, rombongan dijelaskan terkait geomorfologi yaitu bentang alam pantai. Perwakilan peserta fieldtrip SKK Migas (kanan) Tidak hanya itu, di hari terakhir memberikan kenang-kenangan kepada kepala rombongan menyempatkan diri sekolah SMA 1, Pangkal Pinang

Hari #5 Peserta bertolak menuju Pulau Bangka. Pulau ini menjadi salah satu target dalam fieldtrip kali ini karena di Pulau Bangka tersingkap batu granit yang www.skkmigas.go.id

untuk melakukan kunjungan ke SMA 1 Pangkal Pinang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan geologi kepada siswa siswi SMA di Pangkal Pinang. Sosialisasi ini dihadiri oleh siswa/i kelas 10. Proses sosialisasi ini berlangsung dengan meriah. Seluruh

peserta antusias dalam memahami materi yang dibawakan. Sosialisasi tidak hanya berkaitan dengan dunia geologi, tetapi motivasi meraih mimpi. Sesi motivasi dibawakan langsung oleh Ketua Rombongan yaitu, Kepala Dinas Geologi Produksi, Avicenia Darwis. Setelah itu, rombongan memberikan bantuan kepada pihak sekolah berupa dana yang dapat digunakan untuk membantu kegiatan belajar-mengajar. Kegiatan fieldtrip ini secara keseluruhan berjalan dengan sangat lancar. Group Social Responsibility yang berasal dari dana pribadi rombongan juga merupakan bentuk kepedulian kepada dunia pendidikan di Bangka.***

BUMI | 19