#28. Bekerja Sama Membesarkan Bangsa BULETIN SKK MIGAS. Salah Paham tentang CSR dan CD. Menata Organisasi SKK Migas. Menjaga Sektor Hulu Migas

#28

BULETIN SKK MIGAS

Agustus 2015

Bekerja Sama Membesarkan Bangsa

Menjaga Sektor Hulu Migas

Menata Organisasi SKK Migas

Meneliti Potensi Migas Di Sorong

Elan Biantoro :

Membangun (Kembali) Kepercayaan Publik

Salah Paham tentang CSR dan CD

4

DAFTAR ISI 8

18

REDAKSI Pelindung Amien Sunaryadi Budi Agustyono Penanggungjawab Elan Biantoro Pemimpin Redaksi Zudaldi Rafdi Editor Heru Setyadi Ryan B. Wurjantoro Tim Redaksi Adhitya C. Utama Alfian Galuh Andini Heri Slamet Ruby Savira Suhendra Atmaja

SALAM REDAKSI

3 Semangat Kebangsaan

FOKUS Sektor 4 Menjaga Hulu Migas

PERSPEKTIF

SEREMONIAL

Organisasi 8 Menata 10 Kegiatan SKK Migas SKK Migas Pusat dan Daerah

Sama 6 Bekerja membesarkan Bangsa

Redaksi menerima masukan artikel melalui : [email protected] [email protected] Redaksi : Sub Bagian Komunikasi dan Protokol SKK Migas Alamat : Gedung Wisma Mulia Lt.30, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42, Jakarta 12710 Facebook : Humas SKK Migas Twitter @HumasSKKMigas

www.skkmigas.go.id

2

BIANGLALA

16 Memahami Proses

Pengadaan Tanah

Buku 17 Bedah Penerapan Sistem Kesehatan

FIGUR

18 Elan Biantoro

Kepala Bagian Humas SKK Migas

Membangun (Kembali) Kepercayaan Publik

SPEKTRUM Migas 20 SKK Tetapkan 28

Pejabat Baru

Potensi 21 Meneliti Migas Di Sorong

OPINI Paham 22 Salah tentang CSR dan CD

SALAM REDAKSI

SEMANGAT KEBANGSAAN Bicara mengenai perjuangan kemerdekaan, mungkin tidak banyak yang tahu bahwa perjuangan Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kedaulatan negara juga mencakup upaya untuk mengamankan ladang-ladang minyak yang beroperasi sejak masa penjajahan. Ketika Jepang bertekuk lutut pasca Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat, Belanda berusaha menguasai kembali ladang-ladang minyak yang dulunya berada di bawah kendali Hindia Belanda. Semangat kebangsaan mendorong para pejuang untuk bergerak menduduki lapangan dan kilang minyak di tanah air yang kini tercatat sebagai aset negara.

Agustus memiliki makna istimewa bagi bangsa Indonesia. Bulan ini menjadi bulan bersejarah bagi Indonesia karena proklamasi kemerdekaan diundangkan pada Agustus, tepatnya pada 17 Agustus 1945. Sejak itu, Agustus selalu diwarnai semarak perayaan kemerdekaan Indonesia. Berbagai perlombaan permainan tradisional digelar di lingkup kawasan perumahan, sekolah, dan perkantoran. Bendera Merah Putih dan umbul-umbul terpancang di depan rumah-rumah dan gedung-gedung. Di kantor-kantor pemerintahan, pasukan pengibar bendera sibuk mengikuti latihan persiapan untuk upacara bendera pada 17 Agustus. Seluruh tempat berhias untuk menyambut Hari Kemerdekaan. Pada 17 Agustus, hampir seluruh mata rakyat Indonesia tertuju ke halaman Istana Merdeka ketika berlangsung upacara peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI yang ditayangkan seluruh televisi nasional. Makna syair lagu kebangsaan Indonesia Raya lebih diresapi ketika lagu ciptaan WR Soepratman ini berkumandang mengiringi pengibaran duplikat bendera pusaka Merah Putih. Disadari atau tidak, peringatan Hari Kemerdekaan sedikit banyak menumbuhkan kembali semangat kebangsaan dalam diri masing-masing pribadi. Kehadiran para veteran perang di tengah-tengah tamu undangan dalam upacara di Istana Merdeka mengingatkan kembali pada perjuangan rakyat Indonesia ketika merebut kemerdekaan.

Zaman telah berubah. Kondisi sekarang tak lagi sama seperti saat rakyat Indonesia mengangkat senjata melawan penjajah. Namun perjuangan tetap berjalan, tak terkecuali di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas). Situasi dan kondisi yang dihadapi sektor hulu migas saat ini tidak sama seperti ketika oil boom terjadi pada tahun 1970an dan 1980an. Kala itu, migas sangat diagungkan atas kontribusi besarnya bagi negara. Kini, pandangan miring tertuju ke sektor hulu migas, tak terkecuali SKK Migas, karena ketidakpercayaan publik terhadap kredibilitas sektor ini. Kasus-kasus terkait migas yang akhirakhir ini banyak muncul turut mempengaruhi pandangan publik. Sektor hulu migas pun ditantang untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik agar proses bisnis tidak tersendat. Seberat apa pun tantangan yang dihadapi sektor hulu migas, semangat tidak boleh patah karena misi besar diusung sektor ini. Sebagai sumber daya alam yang masih menjadi primadona di Indonesia, migas sangat diharapkan bisa memberikan kemakmuran bagi rakyat. Peringatan Hari Kemerdekaan hendaknya menjadi momen untuk menyulut kembali semangat kebangsaan seluruh pihak yang terlibat di industri hulu migas agar kontribusi maksimal tetap bisa diberikan dalam upaya memanfaatkan migas untuk membesarkan bangsa.

Elan Biantoro

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat

Agustus 2015 | BUMI

3

FOKUS

MENJAGA SEKTOR HULU MIGAS Oleh: Alfian/[email protected]

Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) memiliki sejarah panjang di Indonesia. Sektor strategis ini memegang peranan vital dalam keberlanjutan pembangunan sejak Indonesia merdeka. Hingga sekarang, sektor hulu migas masih menjadi motor utama dalam menggerakkan pembangunan di tanah air. Perjalanan industri hulu migas di Indonesia telah berlangsung selama lebih dari satu abad, terhitung sejak Nusantara masih di bawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda. Pada 1869, Pemerintah Hindia Belanda mencatat sedikitnya ada 53 tempat di mana minyak bumi merembes ke luar. Penemuan sumber minyak komersial pertama tercatat terjadi pada pertengahan Juni 1885. Pengeboran sumur yang dilakukan di Langkat, Sumatera Utara diprakarsai oleh seorang administrator perkebunan

4

tembakau, Aeliko Jans Zeijlker. Sumur yang menyemburkan minyak tersebut diberi nama Telaga Tunggal 1. Temuan ini menimbulkan efek domino. Demam minyak bumi pun melanda Hindia Belanda. Kegiatan eksplorasi melebar ke wilayah Jawa dan Kalimantan. Eksplorasi tidak hanya dilakukan perusahaanperusahaan berbendera Belanda, tetapi juga perusahaan-perusahaan dari Amerika Serikat. Sebelum Perang Dunia II pecah, lima dari tujuh perusahaan minyak skala internasional beroperasi di Hindia Belanda,

yakni Shell, Standard of California dan Texas Company (Texaco) melalui California Texas Oil Company (Caltex), serta Standard of New Jersey bersama Standard of California melalui The Standard Vacuum Company (Stanvac). Pasca kemerdekaan Indonesia, minyak masih menjadi primadona. Pergolakan sempat terjadi karena Belanda ingin menguasai kembali ladang-ladang minyak yang jatuh ke tangan Jepang pada saat Perang Dunia II, sementara situasi Indonesia saat itu belum benarbenar tertata. Pada 1951, Pemerintah Indonesia membentuk Panitia Negara Urusan Pertambangan yang bertugas memberi pertimbangan tentang sengketa tambang minyak. Langkah ini disusul dengan diterbitkannya UU Nomor 44 Tahun 1960 tentang

perminyakan Indonesia pada 26 Oktober 1960. Seiring berjalannya waktu, industri hulu migas nasional terus berkembang. Aktivitas pengeboran dan eksplorasi berhasil menemukan berbagai sumber minyak dan gas bumi. Hingga 1977, jumlah cadangan minyak yang ditemukan mencapai 213 juta barel dan gas sebesar 766 miliar kaki kubik. Pada saat yang sama, gairah pengembangan produksi migas juga meningkat. Antara 1967 sampai 1977 saja, jumlah kegiatan pengeboran mencapai 568 sumur. Selain minyak, aktivitas pengeboran dan eksplorasi menemukan cadangan gas dalam jumlah besar di Arun, Aceh dan Badak, Kalimantan Timur. Pada saat itu, dunia seperti berpihak pada Indonesia. Pergolakan di Timur Tengah membuat

pasokan minyak turun. Imbasnya, harga minyak dunia melambung dari US$1,17 per barel menjadi US$7 per barel pada 1 Januari 1974. Jepang sebagai konsumen minyak Timur Tengah pun beralih menggunakan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) Indonesia.

“Peran energi, terutama minyak dan gas bumi, di negara kita layak disebut sebagai engine of growth,” kata Purnomo Yusgiantoro yang pernah menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam buku “Jejak Langkah” (2013).

Booming industri hulu migas di tanah air memberikan sumbangan yang sangat besar bagi penerimaan negara. Mulai 1969 hingga 1994, penerimaan negara dari sektor migas menunjukkan tren positif. Selama Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I antara 1969 hingga 1974, migas memberikan kontribusi sebesar Rp773,8 miliar bagi pendapatan negara. Krisis minyak dunia pada 1973-1974 yang berdampak pada kenaikan harga minyak mentah kian memperbesar penerimaan negara dari sektor migas pada Pelita II (1974-1979). Selama kurun waktu tersebut, migas menyumbang Rp7,95 triliun. Selama Pelita III (1979-1984), penerimaan negara dari sektor migas kembali bertambah, yakni mencapai Rp39,17 triliun. Fluktuasi harga ekspor minyak mentah Indonesia selama Pelita IV (19841989) tidak mempengaruhi kontribusi migas terhadap penerimaan negara. Dalam rentang waktu tersebut, migas membukukan kontribusi Rp49,66 triliun. Pasang surut harga ekspor minyak mentah masih terjadi selama Pelita V (1989-1994). Namun selama masa itu, kontribusi migas ke kas negara masih mencapai Rp74,03 triliun.

Sejarah panjang industri hulu migas di tanah air menjadi bukti bahwa sektor ini memegang peranan vital dalam membesarkan bangsa. Meski produksi minyak mentah Indonesia merosot dalam beberapa tahun terakhir seiring menurunnya jumlah cadangan, migas masih menjadi kontributor utama bagi penerimaan negara. Memasuki tahun 2000an, sektor hulu migas masih mampu menyumbang lebih dari US$10 miliar ke kas negara.

Kontribusi migas yang mencapai lebih dari 50 persen dari total pendapatan negara selama kurun waktu tersebut menjadikan sektor strategis ini sebagai tulang punggung perekonomian bangsa. Pendapatan besar dari migas memungkinkan pemerintah untuk melakukan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sektor non migas turut berkembang, terlihat dari makin besarnya kontribusi sektor ini bagi penerimaan negara. Hingga 1989, pendapatan negara dari sektor non migas, baik pajak maupun non pajak, masih di bawah 50 persen. Namun sejak memasuki tahun 1990an, sumbangan sektor non migas bagi kas negara mencapai lebih dari 50 persen.

Berkat kontribusi tersebut, Indonesia bisa melaksanakan program-program pembangunan untuk memajukan negara dan menyejahterakan rakyat. Keberadaan industri hulu migas juga mendorong pengembangan industri lainnya di tanah air. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan pemanfaatan komponen dalam negeri. Sejak 2006 hingga sekarang, pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terus mengalami peningkatan. Sebagai informasi, pada 2006, pemanfaatan komponen dalam negeri di hulu migas mencapai 43 persen. Tahun lalu, capaian TKDN tercatat sebesar 54 persen. Sementara untuk tahun ini, penggunaan komponen dalam negeri hingga Juni mencapai 68 persen. Apabila melihat fakta tersebut, manfaat dari keberadaan industri hulu migas di tanah air bisa dirasakan seluruh rakyat Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Melihat ke depan, kontribusi sektor hulu migas masih sangat berpotensi untuk lebih ditingkatkan dengan mengoptimalkan lapangan-lapangan yang belum dikembangkan. Dukungan investasi yang kuat sangat dibutuhkan agar penemuan-penemuan cadangan migas baru yang komersial bisa lebih banyak. Makin banyaknya temuan cadangan berarti makin besar pula kontribusi yang bisa diberikan sektor hulu migas dalam menggerakkan roda perekonomian negara dan membesarkan bangsa.

Agustus 2015 | BUMI

5

FOKUS

BEKERJA SAMA MEMBESARKAN BANGSA Oleh: Alfian/[email protected]

Pasca proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia memikul tanggung jawab yang sangat besar. Setelah hidup dalam penjajahan selama 3,5 abad, nasib bangsa Indonesia kini berada di tangan sendiri. Indonesia dituntut untuk bisa mandiri dalam menentukan langkah sebagai negara yang merdeka. Pemerintah mulai menata sistem pemerintahan dan aturan perundang-undangan yang berlaku agar pembangunan bisa segera dijalankan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak layak dipandang remeh di kancah internasional.

6

Seiring perjalanan Indonesia yang baru menapakkan langkah sebagai negara merdeka, kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) kembali bergerak setelah sempat tersendat di tengah kecamuk Perang Dunia II. Sektor ini berperan vital dalam tumbuh kembang Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Apabila negara diibaratkan seperti sebuah rumah, sektor hulu migas adalah dapur yang bekerja membuat makanan bagi seluruh penghuni rumah. Apa pun kondisinya, dapur tetap harus bekerja mengolah bahan masakan menjadi makanan agar penghuni rumah tidak kelaparan. Selama puluhan tahun sejak Indonesia merdeka, sektor hulu migas menjadi “dapur” yang menghidupi bangsa. Sama seperti dapur pada umumnya, ada pembagian peran dan tugas bagi seluruh pihak yang terjun di sektor hulu migas. Sebagai dapur negara, sektor ini melibatkan SKK Migas sebagai head chef dan kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS) sebagai juru masak. Sebagai head chef, SKK Migas bertugas memastikan semua proses di dapur berjalan sebagaimana mestinya. Sementara sebagai juru masak, kontraktor KKS bertugas mengolah bahan masakan. Guna menghasilkan makanan yang bisa dinikmati oleh seluruh penghuni rumah, head chef dan juru masak harus melalui sebuah proses. Proses tersebut memakan waktu yang panjang, perlu kegigihan dan perjuangan para juru masak, serta membutuhkan kesabaran dan kepercayaan penghuni rumah. Hal serupa juga terjadi di sektor hulu migas. Untuk mendapatkan minyak dan gas bumi, kontraktor KKS harus melakukan pengeboran eksplorasi ke perut bumi yang tidak terlihat secara kasatmata. Perjuangan tersebut tidaklah mudah karena di setiap sumur eksplorasi yang dibor belum tentu ditemukan cadangan minyak atau gas bumi yang cukup komersial untuk diproduksikan. Namun apabila perjuangan itu membuahkan hasil, seluruh rakyat Indonesia akan menikmatinya. Selain perjuangan panjang dan tidak mudah, pencarian cadangan migas membutuhkan modal yang tidak sedikit. Itulah mengapa kesabaran dan kepercayaan bangsa Indonesia diperlukan

tidak hanya demi kelancaran proses eksplorasi dan produksi migas, tetapi juga untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi investor. Memang, rasa tidak percaya para penghuni rumah terhadap makanan yang dimasak oleh para juru masak bisa saja muncul. Di sinilah SKK Migas hadir untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian. Sebagai kepanjangan tangan pemerintah, SKK Migas bertugas mengawasi dan memastikan seluruh proses bisnis di industri hulu migas berjalan sesuai aturan yang berlaku. Fungsi pengawasan dan pengendalian di sektor hulu migas perlu ada untuk menjamin aset negara tetap terlindungi dan sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia benar-benar dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. SKK Migas bertugas menekankan keterbukaan dan transparansi di industri hulu migas demi mendapatkan kepercayaan rakyat. SKK Migas juga bertugas melindungi rakyat Indonesia dengan cara mengawasi dan memastikan kontraktor KKS menjalankan perannya untuk membesarkan bangsa. Sementara sebagai pekerja bagi rakyat Indonesia, kontraktor KKS bertugas membantu agar bangsa ini dapat memanfaatkan kekayaannya dengan mengeksekusi proyek negara di sektor hulu migas serta membantu agar sektor hulu migas bisa membesarkan bangsa Indonesia. Melihat tugas dan peran masing-masing, kontraktor KKS perlu bekerja sama dengan SKK Migas dalam melancarkan proses di sektor hulu migas. Kerja sama tersebut akan membuahkan hasil yang manis bagi bangsa Indonesia. Pembangunan bisa berjalan berkat kontribusi yang diberikan sektor hulu migas untuk penerimaan negara. Industri hulu migas juga tergolong industri padat karya yang menyerap tenaga kerja lokal. Hanya saja, dalam satu dekade terakhir, sektor hulu migas menghadapi tantangan yang tidak mudah. Di beberapa kesempatan, Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi, mengungkapkan permasalahan yang dihadapi industri hulu migas tidak selalu berkaitan dengan masalah keteknikan dalam menjalankan kegiatan eksplorasi

maupun eksploitasi. Bahkan saat ini, problem yang dihadapi sektor hulu migas lebih banyak terkait hal-hal non teknis, seperti perpajakan, perizinan, pembebasan lahan, dan lain-lain. “Apabila ditimbang, bobot permasalahan non teknis sekarang ini lebih besar dibanding permasalahan teknis. Kegiatan eksplorasi dan produksi bisa tidak jalan karena hambatan non teknis,” kata Amien. Permasalahan non teknis di lapangan bukan satu-satunya tantangan yang saat ini dihadapi sektor hulu migas. Publik memandang sektor hulu migas secara umum maupun SKK Migas secara khusus sebagai entitas yang tidak “bersih” menyusul banyaknya kasus yang bermunculan akhir-akhir ini. Opini publik yang kurang mendukung tersebut mengakibatkan munculnya citra yang tidak bagus bagi industri hulu migas di mata masyarakat. Publik pun tak lagi menaruh kepercayaan pada sektor yang hingga sekarang masih menjadi tulang punggung perekonomian negara. Rendahnya kepercayaan publik tak pelak membuat langkah sektor hulu migas terseok-seok. Kegiatan operasi di lapangan kerap terkendala permasalahan non teknis yang muncul akibat kurangnya kepercayaan publik. Melihat kondisi tersebut, sektor hulu migas tidak punya pilihan selain mengembalikan kepercayaan publik. Pihak-pihak yang terlibat di industri hulu migas, baik SKK Migas maupun kontraktor KKS, harus menunjukkan sikap yang transparan dan dapat diandalkan agar rasa percaya publik kembali bersemi, tumbuh, dan berkembang besar. Sosialisasi peran hulu migas ke masyarakat umum dan pendekatan ke para pemangku kepentingan perlu lebih diintensifkan. Langkah tersebut dibutuhkan agar industri hulu migas bisa kembali mendapatkan kepercayaan dari bangsa sehingga mampu berkontribusi secara optimal bagi negara. “Pendekatan ke para pemangku kepentingan bukan hanya tugas pekerja yang berada di bagian humas. Seluruh pekerja SKK Migas dan kontraktor KKS juga harus bisa menjalankan tugas dan fungsi sebagai humas agar masyarakat benar-benar tahu dan memahami selukbeluk sektor hulu migas,” kata Amien.

Agustus 2015 | BUMI

7

MENATA ORGANISASI SKK MIGAS PERSPEKTIF

Oleh: Adhitya C. Utama/[email protected]

Dinamika harga minyak mentah dunia turut berdampak ke iklim investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) nasional. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran (work program and budget/WP&B) industri hulu migas nasional pun terkena imbasnya. Apabila industri hulu migas tetap menjalankan bisnis seperti biasa, sektor hulu migas akan selalu menjadi sorotan, khususnya SKK Migas. Menyikapi kondisi tersebut, SKK Migas tengah berupaya untuk melakukan perbaikan internal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian sektor hulu migas. Ada banyak hal yang masih bisa disempurnakan dan diperbaiki. Beberapa poin utama yang menjadi sorotan terkait kinerja sektor hulu migas secara umum dan SKK Migas secara khusus adalah persepsi publik, hubungan SKK Migas dengan kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS), pengawasan keuangan, dan permasalahan perizinan.

8

Tak bisa dipungkiri, persepsi publik terhadap sektor hulu migas sedang tidak bagus. Publik maupun pemerintah masih menganggap migas sebagai komoditas yang menjadi sumber utama bagi penerimaan negara selain pajak. Namun akhirakhir ini banyak muncul kasus-kasus terkait migas yang mempengaruhi pandangan publik. Berbagai kasus tersebut membuat publik beranggapan migas sebagai sumber daya alam yang ada di bumi pertiwi tidak dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Pemerintah masih mengandalkan migas sebagai ‘sapi perah’, sehingga APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) terus mengejar migas sebagai penerimaan utama bagi negara. Padahal mencari minyak itu susah dan penuh ketidakpastian,” kata salah satu pekerja purnabakti BPMIGAS, Djoko Harsono, dalam diskusi terbuka jajaran pemimpin SKK Migas dengan pekerja purnabakti BPMIGAS/SKK Migas di Jakarta pada 30 Juli 2015. Menurut Djoko, tidak semua orang memahami kegiatan usaha hulu migas secara utuh sehingga publik masih menjadikan migas sebagai komoditas andalan. Padahal jumlah cadangan migas

sudah tidak sebanyak dulu. Oleh karena itu, sektor hulu migas, termasuk SKK Migas, perlu mengedukasi masyarakat tentang kegiatan usaha hulu migas agar muncul pemahaman yang seragam. Hal serupa diungkapkan pekerja purnabakti BPMIGAS lainnya, Luluk Harijanto. Menurut mantan Kepala Dinas Humas BPMIGAS ini, kegiatan usaha hulu migas memiliki risiko yang sangat besar. SKK Migas sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian harus bisa meminimalkan risiko di industri hulu migas, terutama yang berkaitan dengan masyarakat. Sebagai informasi, kegiatan operasi di lapangan saat ini lebih banyak terkendala permasalahan non teknis dibanding teknis. Salah satu contoh kasus yang kerap terjadi adalah penahanan rig oleh masyarakat di sekitar area operasi. Padahal, semakin lama rig ditahan, semakin besar pula biaya sewa yang harus dibayarkan kontraktor KKS. Imbasnya, cost recovery makin tinggi. Menurut Harijanto, permasalahan semacam ini bisa diatasi apabila sektor hulu migas mau melakukan pendekatan ke masyarakat. “SKK Migas bersama kontraktor KKS harus bisa menekan faktor risiko, minimal menjaga supaya cost recovery tidak tinggi akibat munculnya permasalahan non teknis di lapangan,” kata Harijanto. Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah dengan memperkuat perwakilan-perwakilan SKK Migas di daerah. Menurut Budi Indianto, mantan Deputi Pengendalian Operasi BPMIGAS, level kepala perwakilan dalam struktur organisasi SKK Migas masih dianggap setingkat kepala dinas. Alhasil, ketika berhubungan dengan gubernur atau bupati/wali kota posisinya terkesan berada di bawah pemimpin daerah. “Mungkin perlu dipertimbangkan apakah level kepala perwakilan perlu ditingkatkan setingkat kepala kantor wilayah sehingga ketika berbicara masalah perizinan dan sebagainya bisa langsung dengan gubernur,” kata Budi. Pendapat serupa diungkapkan mantan Penasihat Ahli Kepala BPMIGAS, H.L Ong. Menurut Ong, kegiatan operasi hulu migas lebih banyak berada di daerah. Namun jumlah pekerja SKK Migas lebih banyak di Jakarta dibanding di kantor-kantor perwakilan. “SKK Migas sebaiknya memperkuat kantor perwakilan di daerah karena semua persoalan ada di daerah. Kantor di Jakarta mungkin

cukup didukung 20-30 pekerja saja,” kata Ong. Ong juga menyoroti permasalahan perizinan di industri hulu migas yang saat ini mencapai lebih dari 300 izin. Padahal, saat pemerintah membentuk BPMIGAS, jumlah perizinan hanya berkisar 10-20 izin. Ong menilai, banyaknya perizinan di sektor hulu migas tidak lepas dari kesalahan SKK Migas. “Jumlah pekerja SKK Migas di Jakarta terlalu banyak, sehingga yang ada di pikiran hanya membuat undang-undang maupun peraturanperaturan lainnya untuk menutupi sesuatu,” kata Ong. Mantan Kepala Dinas SDM BPMIGAS, James Runtu, menilai SKK Migas saat ini dalam posisi terjepit. Meski sudah bekerja keras dalam menjalankan tugas pengawasan dan pengendalian, publik tetap menyalahkan SKK Migas. Kondisi diperparah dengan rumitnya perizinan yang menyulitkan investor. Pemerintah selalu mengatakan akan melakukan penyederhanaan perizinan. Namun faktanya, perizinan tetap rumit. Apabila kondisi semacam ini tidak segera diubah, industri hulu migas akan semakin terpuruk. “SKK Migas seharusnya berfungsi sebagai wakil negara dalam berhubungan dengan investor, bukan dengan instansi-instansi yang mengeluarkan perizinan,” kata James. Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi, tidak memungkiri bahwa ada yang keliru dalam pengelolaan sektor hulu migas di Indonesia. Upaya untuk mencari cadangan migas lebih banyak terkendala permasalahan non teknis, seperti perizinan, sehingga waktu dan tenaga habis untuk menangani permasalahan non teknis. Padahal idealnya, 90 persen waktu dan tenaga kontraktor KKS dicurahkan untuk mencari cadangan migas, sementara 10 persen untuk mengurus hal-hal lain yang bersifat non teknis. Amien mengatakan, SKK Migas akan banyak mengadopsi masukan-masukan yang sudah disampaikan dalam diskusi. SKK Migas akan membersihkan dan meratakan jalan supaya kontraktor KKS bisa langsung melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi begitu masuk ke wilayah kerja. “Industri hulu migas harus bagus supaya kita bisa meningkatkan kesejahteraan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam mukadimah UUD 1945,” kata Amien.

Agustus 2015 | BUMI

9

SEREMONIAL

KEGIATAN SKK MIGAS PUSAT

1. Penandatanganan Nota Kesepahaman – Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi (kanan), dan Senior Vice President Oil and Gas Business INPEX Corporation, Shigeharu Yajima (kiri), menandatangani nota kesepahaman Prosedur Election Not To Take In Kind untuk Bontang Return Condensate (BRC) dari Wilayah Kerja Mahakam periode triwulan ketiga 2015 pada 14 Juli 2015 di Jakarta. Prosedur tersebut bertujuan mengatur kewenangan dan kewajiban kontraktor yang diberikan oleh SKK Migas untuk memasarkan BRC. 2. Diskusi Pekerja Purnabakti – Guna memaksimalkan kinerja di internal organisasi, SKK Migas menggelar diskusi terbuka yang dihadiri jajaran pemimpin SKK Migas dan pekerja purnabakti BPMIGAS/SKK Migas di Jakarta pada 30 Juli 2015. Acara ini sekaligus menjadi ajang reuni para pekerja purnabakti yang pernah mengabdi di BPMIGAS/SKK Migas.

1

2

2. Halalbihalal Pekerja SKK Migas – Dalam rangka perayaan Idul Fitri 1436 H dan untuk menjalin silaturahmi di antara para pekerja, SKK Migas menggelar halalbihalal di Jakarta pada 29 Juli 2015 yang dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said (foto a). Dalam kesempatan tersebut, Menteri ESDM memberikan arahan singkat kepada para pekerja (foto b). Para pekerja memanfaatkan momen ini untuk saling bersilaturahmi (foto c). Selain seluruh pekerja SKK Migas, acara dihadiri Himpunan Wanita SKK Migas (foto d) dan perwakilan dari kontraktor kontrak kerja sama (foto e).

2 10

b

a

c

d

e

SEREMONIAL

KEGIATAN SKK MIGAS SUMATERA BAGIAN UTARA

1. Koordinasi Pembebasan Lahan – Agar proses pembebasan lahan di area Hak Guna Usaha (HGU) berjalan sesuai UU Nomor 2 Tahun 2012, Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara bersama Kontraktor KKS Pertamina Hulu Energi Siak dan Texcal Mahato EP Limited berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, Armansyah Salam (kedua dari kanan) pada Agustus 2015. 2. Pengadaan Tanah – Pada 29 Juli 2015, Kontraktor KKS Chevron Pacific Indonesia melaksanakan pengalihan hak dan pemberian kompensasi bagi pemilik tanah yang lahannya digunakan untuk kegiatan pengeboran sumur di Petapahan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Acara dihadiri Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara, Kepala Desa Petapahan, dan perwakilan Camat Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.

1

2

3

4

5

6

7

8

3. Kunjungan Kerja – Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara, Hanif Rusjdi (kedua dari kanan, depan), bersama kontraktor KKS yang beroperasi di wilayah Riau melakukan kunjungan kerja ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, Armansyah Salam (kedua dari kiri, depan), pada 30 Juli 2015 untuk membahas tantangan di bidang pertanahan di industri hulu migas. 4. Rapat Koordinasi Riau – Menjelang kunjungan kerja Komisi VII DPR RI, Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara mengikuti rapat koordinasi bersama Plt Gubernur Riau dan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Riau beserta PT PLN, PT PGN, dan PT Pertamina (Persero) pada 31 Juli 2015. 5. Evaluasi Penanggulangan Krisis Energi– Menindaklanjuti pelaksanaan program penanggulangan krisis energi di Sumatera Utara, Dewan Energi Nasional (DEN) melakukan evaluasi pelaksanaan program di Medan pada 30 Juli 2015 dengan didampingi tim dari Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara. 6. Penyelesaian Pengeboran Rantau Kopar– Untuk menyelesaikan permasalahan pengeboran di Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir, Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara bersama Kontraktor KKS Chevron Pacific Indonesia menggelar rapat koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Riau dan Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Riau pada 27 Juli 2015. 7. Survei Geolistrik Lapangan Pedada – Sebelum melaksanakan kegiatan survei geolistrik dengan menggunakan metode IVEL di Lapangan Pedada, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dan kegiatan passive seismic di Blok D, Kontraktor KKS BOB BSP-Pertamina Hulu berkoordinasi dengan Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara. Rapat koordinasi dilaksanakan di Pekanbaru pada 9 Juli 2015. 8. Pengecekan Gudang Bahan Peledak – Dengan didampingi tim dari Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara, pada 3-4 Juli 2015 tim Direktorat Intelijen dan Pengamanan Polda Sumut mengunjungi gudang bahan peledak yang dioperasikan Kontraktor KKS EMP Tonga untuk melakukan pengecekan.

Agustus 2015 | BUMI

11

SEREMONIAL

KEGIATAN SKK MIGAS SUMATERA BAGIAN SELATAN

1. Diskusi Izin Gangguan – Terkait permasalahan retribusi izin gangguan (HO), Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan bersama kontraktor KKS di wilayah Kabupaten Musi Rawas menggelar diskusi yang dihadiri perwakilan Pemkab Musi Rawas di Lubuk Linggau pada 6 Juli 2015. Dalam diskusi ini, kontraktor KKS diharapkan membayar tagihan retribusi HO dan menyampaikan keberatan terhadap tagihan HO khusus fasilitas produksi termasuk sumur migas. 2. Koordinasi Wilayah Sumatera Selatan – Demi kelancaran kegiatan operasi di lapangan, Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan bersama kontraktor KKS di wilayah Sumatera Selatan menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan di Palembang pada 28 Mei 2015.

3. Safari Ramadan – Guna menjalin silaturahmi dengan para pemangku kepentingan di daerah, Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan bersama kontraktor KKS yang beroperasi di kawasan Sumatera Selatan mengikuti sejumlah kegiatan Safari Ramadan yang diselenggaran pemerintah daerah setempat, di antaranya peringatan Nuzulul Quran bersama Pemkab Musi Rawas pada 6 Juli 2015 (foto a), Safari Ramadan bersama Pemkab Pali pada 25 Juni 2015 (foto b), media gathering Ramadan bersama Pemkot Prabumulih pada 16 Juni 2015 (foto c), serta Safari Ramadhan bersama Pemkab Muaro Jambi pada 19 Juni 2015 (foto d).

3

12

1

2

a

b

c

d

SEREMONIAL

KEGIATAN SKK MIGAS JAWA, BALI & NUSA TENGGARA

1. Koordinasi Pengamanan Area Operasi – Guna mempererat koordinasi dalam menjaga keamanan area operasi, Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara bersama Kontraktor KKS ExxonMobil Cepu Limited menggelar rapat koordinasi yang dihadiri perwakilan dari Polda Jawa Timur dan Polres Bojonegoro serta pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Bojonegoro pada 8 Juli 2015. 2. Serah Terima Bantuan – Bersama Bupati Sumenep, A. Busyro Karim (kedua dari kanan), Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara serta Kontraktor KKS HuskyCNOOC Madura Limited menyerahkan bantuan pendidikan untuk empat desa di Kecamatan Raas dan ahli waris korban kecelakaan Kapal Jabal Nur yang dilaksanakan di kantor Pemkab Sumenep pada 9 Juli 2015.

1

2

3

4

5

6

7

8

3. Pemaparan Wilayah Operasi – Terkait tumpang tindih area operasi Kontraktor KKS HuskyCNOOC Madura Limited yang berada di daerah latihan perang TNI AL, Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi (kedua dari kanan), dengan didampingi Sekretaris SKK Migas, Budi Agustyono (ketiga dari kanan), memberikan pemaparan tentang kegiatan operasi migas kepada Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Ade Supandi (kanan), dan jajaran di Markas Komando Pangkalan Utama TNI AL V (Lantamal V) di Surabaya pada 9 Juli 2015. 4. Pemantauan Izin Pemanfaatan Ruang – Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara mendampingi tim dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur dan Badan Perizinan Kabupaten Bojonegoro memantau Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) Kawasan Pengendalian Ketat untuk pembangunan fly over Kontraktor KKS ExxonMobil Cepu Limited pada 10 Juli 2015. 5. Sosialisasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat – Bertempat di kantor Pemkab Bojonegoro pada 10 Juli 2015, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said (keenam dari kiri, depan), didampingi Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi (kelima dari kanan, depan), menghadiri sosialisasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan kontraktor kontrak kerja sama yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bojonegoro. 6. Kunjungan Kepala SKK Migas – Untuk melihat laju produksi dan fasilitas produksi di Lapangan Bukit Tua, Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi (keempat dari kanan), mengunjungi floating production storage and offloading (FPSO) Ratu Nusantara yang dioperasikan Kontraktor KKS Petronas Carigali pada 11 Juli 2015. 7. Dialog Terbuka Raperda Migas – Terkait rencana penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda) migas, Pemkab Sumenep menggelar dialog terbuka di Sumenep pada 12 Juli 2015 untuk menampung aspirasi sekaligus sharing seputar industri hulu migas di Madura. Dialog dihadiri Kepala Bagian Humas SKK Migas, Elan Biantoro, yang duduk sebagai salah satu pembicara. 8. Peninjauan Lapangan Banyu Urip – Guna melihat perkembangan terbaru dari Proyek Pengembangan Lapangan Banyu Urip, Deputi Pengendalian Operasi SKK Migas, Muliawan Haji (ketiga dari kiri), dengan didampingi tim dari Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara meninjau Sumur EPC-1 dan EPC-5 yang dioperasikan Kontraktor KKS ExxonMobil Cepu Limited pada 24 Juli 2015.

Agustus 2015 | BUMI

13

SEREMONIAL

KEGIATAN SKK MIGAS KALIMANTAN DAN SULAWESI

1. Kunjungan Kerja DPR RI – Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah, Komisi VII DPR RI menyambangi Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi dan Kontraktor KKS Salamander Energy di Palangka Raya pada 4 Agustus 2015. Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Bagian Humas SKK Migas, Elan Biantoro, dan Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi, Nasvar Nazar. 2. Koordinasi Pengamanan Objek Vital – Untuk menjaga keamanan kegiatan operasi di Lapangan Ruby Blok Sebuku, Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi bersama Kontraktor KKS Mubadala Petroleum menggelar rapat koordinasi dan evaluasi dengan TNI AL di Markas Komando Pangkalan TNI AL Kotabaru pada 10 Juli 2015. Rapat koordinasi turut dihadiri Komandan Pangkalan TNI AL Kotabaru, Letnan Kolonel Laut (P) Bagus Handoko.

1

2

3. Silaturahmi Polda Kaltim – Guna meningkatkan jalinan silaturahmi dengan pemangku kepentingan di daerah, Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi bersama Kontraktor KKS Eni Muara Bakau, Kris Energy, Chevron, Pertamina EP, Total E&P Indonesie, dan Saka Energi menggelar rapat koordinasi dengan Polda Kalimantan Timur di Balikpapan pada 9 Juli 2015. 4. Kunjungan Barito Utara – Untuk mempererat komunikasi antara sektor hulu migas dengan pemerintah daerah di sekitar wilayah operasi, Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi bersilaturahmi ke Pemkab Barito Utara pada 7 Juli 2015. Kunjungan yang dipimpin Kepala Urusan Humas Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi, Yanin Kholison, ini diterima oleh Bupati Barito Utara, H. Nadalsyah.

3

5. Mengintensifkan Komunikasi – Agar koordinasi dan komunikasi dengan instansi pemerintah di daerah tidak terputus, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi, Nasvar Nazar (kelima dari kiri, berdiri), bersama Kontraktor KKS Eni dan Total E&P Indonesie melakukan kunjungan ke Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Kutai Kartanegara pada 7 Juli 2015. 6. Supervisi Pengamanan – Bersama Polda Sulawesi Tengah, Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi menggelar kegiatan supervisi pengamanan di wilayah operasi Kontraktor KKS JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi dan Pertamina EP PPGM (Proyek Pengembangan Gas Matindok) pada 9-10 Juni 2015 di Luwuk, Kabupaten Banggai dan Tiaka Marine Terminal di Kabupaten Morowali. 7. Pemusnahan Bahan Peledak – Untuk memastikan safety dalam kegiatan operasi hulu migas, bahan peledak yang sudah tidak digunakan lagi oleh Kontraktor KKS Salamander Energy dimusnahkan di Air Shooting Range (ASR) TNI Angkatan Udara Pandan Wangi, Lumajang, Jawa Timur pada 27 Juni 2015. Pemusnahan bahan peledak disaksikan perwakilan Mabes Polri, Polda Jawa Timur, Polres Lumajang, Koramil Pasiran, Polsek Pasiran, serta Kepala Urusan Operasi Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi, Roy Widiartha.

14

4

5

6

7

SEREMONIAL

KEGIATAN SKK MIGAS PAPUA DAN MALUKU

1

1. Kunjungan Kerja Sorong – Guna menjalin silaturahmi dengan pemangku kepentingan di Sorong, Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku bersama kontraktor KKS di wilayah Sorong melakukan serangkaian kunjungan kerja pada 28-29 Juli 2015. Dipimpin Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, Enrico CP Ngantung, rombongan bersilaturahmi ke Markas Komando Distrik Militer 1704 Sorong (foto a), Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut Sorong (foto b), kantor Bupati Sorong (foto c), kantor Wali Kota Sorong (foto d), Markas Kepolisian Resor Sorong (foto e), Markas Komando Resor Militer 171/Praja Vira Tama Sorong (foto f), dan Markas Komando Batalyon Infanteri 752/Vira Yudha Sakti Sorong. 2. Serah Terima Gudang Logistik – Dengan didampingi tim dari Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, Resident Manager PetroChina International (Bermuda) Ltd, RT Mardiyanta (ketiga dari kiri), menyerahkan bantuan melalui program corporate social responsibility (CSR) berupa gudang logistik untuk Polres Sorong pada 1 Juli 2015. 3. Halalbihalal Sorong – Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, Enrico CP Ngantung (ketiga dari kanan), menghadiri acara halalbihalal Pemkab Sorong yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Sorong pada 27 Juli 2015.

a

b

c

d

e

f

g

2

3

Agustus 2015 | BUMI

15

BIANGLALA

MEMAHAMI PROSES PENGADAAN TANAH Oleh: Danang Agung/ [email protected]

Permasalahan pengadaan tanah di industri hulu minyak dan gas bumi (migas) menjadi tantangan yang menarik untuk dihadapi. Penyelesaian permasalahan ini membutuhkan strategi dan pemahaman mendalam tentang hal-hal yang berhubungan dengan agraria agar persoalan pengadaan tanah tidak menjadi kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas di lapangan.

Demi kelancaran kegiatan operasi kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS), SKK Migas kerap turun tangan mengatasi permasalahan pengadaan tanah di daerah. Proses penyelesaian permasalahan tidak hanya melibatkan pekerja SKK Migas yang berkantor di Jakarta, tetapi juga para pekerja di kantor-kantor perwakilan. Agar para pekerja memiliki pemahaman yang sama tentang permasalahan pengadaan dan cara penyelesaiannya, Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi menggelar sosialisasi bagi seluruh pekerja yang dilaksanakan di kantor perwakilan di Balikpapan pada 4 Agustus 2015. Sosialisasi dihadiri Kepala Divisi Pertimbangan Hukum dan

16

Formalitas SKK Migas, M. Agus Imaduddin, dan Kepala Kelompok Kerja Formalitas SKK Migas, Didik Sasono Setyadi. Dalam kesempatan tersebut, Didik menjelaskan peran vital sektor hulu migas bagi negara. Berkaca pada fakta ini, Didik menilai sektor hulu migas perlu diperlakukan secara khusus, terutama terkait pengadaan tanah yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran kegiatan operasi. Pembebasan lahan yang digunakan untuk keperluan kegiatan migas seharusnya mendapat kemudahan dari pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “SKK Migas sudah membangun komunikasi dengan instansi terkait agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang pengadaan tanah untuk kegiatan usaha hulu migas,” kata Didik. Didik menambahkan, kegiatan pra-survei dan survei pengadaan tanah untuk kegiatan usaha hulu migas perlu melibatkan kantor-kantor perwakilan SKK Migas. Pasalnya, kantor-kantor perwakilan lebih banyak berhubungan langsung dengan para pemangku kepentingan di daerah. Itulah sebabnya pekerja SKK Migas di kantor-kantor perwakilan harus memiliki dan memahami prosedur-prosedur yang akan dilakukan dalam proses pembebasan tanah untuk kegiatan migas.

BIANGLALA

BEDAH BUKU PENERAPAN SISTEM KESEHATAN Oleh: Wisnu Damayanti Yusuf/[email protected]

Kesehatan termasuk faktor penting dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas). Adanya gangguan kesehatan yang dialami pekerja maupun kasus kecelakaan kerja hingga menyebabkan kematian di lokasi kerja bisa mengganggu produktivitas, bahkan menghentikan seluruh proses kerja. Guna menekan risiko terjadinya insiden yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan kerja, dan lindung lingkungan (K3LL), langkah penting pertama yang perlu diambil adalah melakukan identifikasi aspek bahaya kesehatan di tempat kerja. “Identifikasi tersebut menjadi dasar pelaksanaan program kesehatan kerja dan pelayanan kesehatan di perusahaan,” kata Spesialis Madya Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas, dr Kasyunnil Kamal SpOk, dalam acara bedah buku “Penerapan Sistem Kesehatan di Industri Hulu Migas” yang diselenggarakan perpustakaan SKK Migas di Jakarta pada 12 Agustus 2015. Selain identifikasi aspek bahaya kesehatan di tempat kerja, perusahaan wajib melakukan tes kesehatan (medical checkup/ MCU). Tes kesehatan ini menjadi dasar untuk menentukan kelaikan kerja seorang pekerja. Melalui tes yang dilakukan, perusahaan memiliki data dasar dan pembanding untuk masa yang akan datang untuk mendeteksi kemungkinan adanya Penyakit Akibat Hubungan Kerja (PAHK). Buku “Penerapan Sistem Kesehatan di Industri Hulu Migas” merupakan buku yang ditulis dr Kasyunnil Kamal SpOk. Buku

ini diharapkan bisa menjadi salah satu bahan referensi dan kepustakaan bagi pihak manajemen di industri hulu migas dalam menerapkan program kesehatan untuk mendukung kegiatan eksplorasi dan produksi. Melalui program-program kesehatan yang bersifat promotif dan preventif, risiko yang secara tidak langsung dapat menurunkan produktivitas kerja dan meningkatkan biaya kesehatan bisa dikurangi. Acara bedah buku merupakan acara rutin yang diselenggarakan perpustakaan SKK Migas sejak 2014 dan diikuti pekerja SKK Migas. Namun kali ini, acara bedah buku turut dihadiri perwakilan dari kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS). Beberapa buku yang dibahas dalam bedah buku merupakan buku yang ditulis oleh pekerja SKK Migas dan sudah diterbitkan secara umum. “Apresiasi layak diberikan kepada pekerja SKK Migas yang masih meluangkan waktu untuk menulis buku di tengah rutinitas sehari-hari. Hal ini merupakan salah satu cara untuk memberikan edukasi kepada masyarakat umum mengenai industri hulu migas, serta memperbaiki citra industri hulu migas pada umumnya dan SKK Migas khususnya,” kata Kepala Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) SKK Migas, Budi Arman. Perpustakaan SKK Migas merupakan salah satu pusat informasi bagi jajaran pemimpin dan pekerja SKK Migas. Jumlah koleksi buku di perpustakaan SKK Migas saat ini mencapai sekitar 800 buku, di mana sebagian besar merupakan buku bertema migas. Perpustakaan SKK Migas diharapkan tidak hanya menjadi pusat informasi bagi internal SKK Migas, tetapi juga bisa dimanfaatkan secara optimal oleh kontraktor KKS dan tenaga profesional lainnya di industri hulu migas.

Agustus 2015 | BUMI

17

ELAN BIANTORO

Kepala Bagian Humas SKK Migas figur

MEMBANGUN (KEMBALI) KEPERCAYAAN PUBLIK Oleh: Alfian/[email protected]

Sebagai sebuah sektor yang memiliki peran vital bagi perekonomian bangsa, sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Sifat bisnis dan usaha di sektor hulu migas yang memiliki risiko tinggi dan

membutuhkan modal besar membuat permasalahan dukungan ini menjadi hal yang

semakin mendesak. Tanpa adanya dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, rintangan satu per satu akan muncul dan menghambat kelancaran bisnis hulu

migas. Hambatan tersebut bisa datang dari pihak-pihak yang merecoki atau bahkan menghalangi proses di lapangan. Selain itu, hambatan dapat muncul dalam wujud regulasi yang menjadi disinsentif bagi pelaku bisnis di industri hulu migas.

Guna mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, perlu dibangun kepercayaan publik terhadap sektor hulu migas. Langkah tersebut diperlukan untuk menghapus pandangan negatif yang selama ini melekat di industri hulu migas. Lalu, apa saja strategi dan aksi yang perlu diambil sektor hulu migas secara umum maupun SKK Migas secara khusus dalam upaya mendapatkan kembali kepercayaan publik? Berikut wawancara dengan Kepala Bagian Humas SKK Migas, Elan Biantoro. Dalam pandangan Elan, sektor hulu migas harus melihat kembali bagaimana kondisi kepercayaan publik sekarang terhadap sektor yang selama ini telah memberikan kontribusi besar bagi negara. Bagaimana kepercayaan publik terhadap sektor hulu migas saat ini, terutama terhadap SKK Migas? Harus diakui, persepsi masyarakat terhadap industri hulu migas di tanah air sedang tidak bagus. Banyaknya kasus kriminal yang bersentuhan dengan sektor hulu migas akhir-akhir

18

ini membuat publik mempertanyakan kredibilitas para pelaku bisnis hulu migas, tak terkecuali SKK Migas. Publik bahkan mulai tidak percaya dengan sektor hulu migas yang sampai sekarang masih menjadi sektor primadona di Indonesia. Tanpa adanya kepercayaan publik, industri hulu migas tidak bisa melangkah secara maksimal dan memberikan kontribusi optimal bagi negara. Ibarat dua sejoli yang tengah menjalin hubungan asmara namun tanpa dilandasi sikap saling percaya, konflik berpotensi untuk terus muncul yang pada akhirnya bisa membuat hubungan itu berakhir. Padahal, hingga saat ini negara masih membutuhkan kontribusi dari sektor hulu migas untuk kelancaran pembangunan. Kondisi di mana kepercayaan publik terhadap sektor hulu migas berangsur luntur seperti sekarang tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Seluruh pihak yang terjun dan berkecimpung di sektor hulu migas, terutama SKK Migas, harus segera mengembalikan kepercayaan publik.

Apa saja langkah yang akan diambil SKK Migas untuk mengembalikan kepercayaan publik? Upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap SKK Migas akan dilakukan dengan membangun citra baru SKK Migas di tengah masyarakat. Upaya ini memang tidak mudah mengingat citra SKK Migas saat ini belum sesuai dengan harapan institusi. Ada kesenjangan antara citra yang diharapkan dengan realitas yang terjadi di lapangan. Publik diharapkan memandang SKK Migas sebagai institusi yang terpercaya, memiliki kapabilitas untuk menjaga dan mengelola sumber daya alam yang dimiliki negara, memanfaatkan sumber daya alam tersebut untuk rakyat, serta memiliki sistem birokrasi yang tidak berbelit-belit. Namun faktanya publik memandang SKK Migas maupun sektor hulu migas sebagai entitas yang penuh masalah dan kasus, mulai dari permasalahan bisnis migas hingga kasus mafia migas. Publik pun menjadi tidak percaya karena realitas yang ada di sekitarnya

menyuguhkan fakta yang berbeda. Untuk menghilangkan kesenjangan ini, SKK Migas perlu mengubah cara pandang dan pola pikir publik terhadap institusi. Ada dua jalan yang bisa diambil untuk mempengaruhi manusia, yakni melalui hati dan pikiran. Pikiran seseorang bisa dipengaruhi menggunakan fakta dan angka. Sementara untuk menyentuh hati seseorang, perlu cara lain, yakni dengan membangun narasi baru mengenai SKK Migas menggunakan data dan proses analisis yang tepat. Narasi menjadi kendaraan untuk menggiring masyarakat ke cerita baru. Narasi tersebut menggambarkan tugas dan fungsi SKK Migas serta kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS) yang bekerja dengan tujuan membesarkan bangsa. Melalui cara tersebut, penciptaan citra dapat dilakukan dengan mudah dan sesuai tujuan hingga sektor hulu migas akhirnya dipersepsi sebagai sektor yang terpercaya. Bagaimana strategi SKK Migas agar narasi yang disampaikan ke publik

benar-benar tepat sasaran? Ada beberapa strategi umum yang akan diterapkan. Pertama, melakukan sosialisasi tentang peran sektor hulu migas. Sosialisasi yang dilakukan mengutamakan komunikasi satu arah ke khalayak melalui media massa yang memiliki jangkauan luas. Pesan disampaikan lewat media cetak dan media online. Kami juga akan melakukan talk show di televisi dan radio dengan menghadirkan narasumber salah satu petinggi SKK Migas yang kompeten dan “bersih”. Selain itu, kami menyebarkan poster digital dan infografis secara online yang menjelaskan tentang narasi hulu migas dengan ilustrasi yang menarik. Tujuannya adalah mengepung masyarakat dengan narasi tentang sektor hulu migas dan peran-peran yang ada di dalamnya. Kedua, melakukan sosialisasi tentang peran SKK Migas. Media yang dipilih dalam tahap ini hampir sama dengan sebelumnya, namun pesan yang disampaikan lebih menekankan peran SKK Migas serta

transparansi institusi dalam pengelolaan sektor hulu migas beserta kendalakendala yang dihadapi. Fungsi apa saja yang akan dilibatkan dalam upaya membangun citra baru SKK Migas di mata publik? Bagian Humas sudah pasti akan menjadi garda terdepan dalam melakukan berbagai sosialisasi dan kampanye. Namun kami berharap fungsi-fungsi lain di SKK Migas juga turut terlibat, terutama teman-teman di kantor Perwakilan SKK Migas karena mereka yang lebih banyak bersentuhan dengan publik dan para pemangku kepentingan di daerah. Melalui terpaan yang berulang-ulang dan intens, konsep yang tertanam di benak publik mengenai sektor hulu migas dan SKK Migas akan berubah. Kami juga berharap kontraktor KKS bisa ikut ambil bagian dalam mensosialisasikan peran sektor hulu migas ketika melaksanakan program tanggung jawab sosial di masyarakat maupun dalam kesempatan lain yang turut dihadiri publik di luar lingkup hulu migas.

Agustus 2015 | BUMI

19

SPEKTRUM

SKK MIGAS TETAPKAN 28 PEJABAT BARU Oleh: Adhitya Cahya Utama/[email protected]

Sebanyak 28 pejabat baru setingkat kepala dinas dan kepala sub dinas menempati posisi baru terhitung mulai 12 Agustus 2015. Sebelumnya, pada 27 Juli 2015 Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi, melantik Arief Fanzuri sebagai Kepala Divisi Operasi Produksi Bidang Pengendalian Operasi SKK Migas. Pelantikan ini merupakan bentuk pembenahan dan pemantapan organisasi untuk meningkatkan kinerja SKK Migas. Perombakan posisi dilakukan di seluruh bidang yang ada di internal SKK Migas. Beberapa pejabat yang menempati posisi baru di antaranya Ali Masyhar (Kepala Perwakilan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara), Nazaruddin (Kepala Dinas Geologi Produksi), Avicenia Darwis (Kepala Kelompok Kerja Unit Percepatan Proyek Banyu Urip Area Keahlian K3LL dan Perizinan Umum & Teknis), Azhari Idris (Spesialis Madya SKK Migas), Rinaldy Norman (Auditor Utama di lingkungan Pengawasan Internal, Armein Hermawan Hazet (Pj. Kepala Sub Dinas Pengendalian, Pengakhiran, dan Keekonomian KKS), serta Agus Supriyadi (Kepala Sub Dinas Pelaporan Aset). Amien berharap seluruh kepala dinas yang baru dilantik bisa bekerja dengan mengedepankan asas kebangsaan dan sifat-sifat sebagai negarawan. Dalam

20

menjalankan tugas, para pejabat baru dituntut untuk berlaku adil dan bijaksana bagi kepentingan bangsa dan negara. “Pelantikan ini hendaklah dimaknai dari sudut kepentingan organisasi, bukan sekadar penempatan figur-figur pejabat pada jenjang jabatan dan kepentingan tertentu,” kata Amien. Menurut Amien, kehadiran pejabat baru ini diharapkan bisa membantu meringankan beban SKK Migas sebagai sebuah institusi mengingat tugas SKK Migas ke depan tidak ringan. Pemerintah terus mendorong SKK Migas untuk meningkatkan kegiatan eksplorasi, meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas), meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta terus mendukung program-program lainnya.

Saat ini, industri hulu migas dihadapkan pada tantangan terkait dinamika harga minyak dunia. Namun pemerintah tetap menuntut sektor hulu migas mampu memenuhi target produksi. “Tugas ini tidak mudah. Namun kondisi ini tidak bisa dijadikan alasan oleh para pekerja untuk lambat bekerja dan tidak melaksanakan tugas yang telah diberikan dengan baik,” kata Amien. Amien kembali mengingatkan bahwa seluruh pekerja telah sepakat untuk terus membenahi diri agar tercipta good governance. Sebagai pelaksana fungsi birokrasi yang bertugas mengawasi dan mengusahakan kegiatan bisnis, pejabat di lingkungan SKK Migas harus mampu menyelaraskan kaidah birokrasi tanpa menghilangkan kaidah keteknisan yang harus dipenuhi dalam proses bisnis. “Banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan segera, termasuk menata sistem agar dapat berjalan sesuai harapan para pemangku kepentingan. Untuk itu, marilah kita samakan langkah untuk mewujudkan rencana-rencana perubahan guna mewujudkan tata kelola industri migas hulu yang lebih baik,” kata Amien.

SPEKTRUM

MENELITI POTENSI MIGAS DI SORONG Oleh: Suhendra Atmaja/[email protected]

Meneliti bebatuan memang sangat mengasyikkan. Bersama tiga ahli geologi dari Universitas Padjajaran, Bandung, pekerja SKK Migas dari berbagai divisi melakukan penelitian fenomena geologi, baik batuan sedimen, batuan beku maupun batuan metamorf di Sorong, Papua. Para peneliti yang tergabung dalam kegiatan bertajuk “Ekskursi, Monitoring, dan Evaluasi terhadap Batuan Induk dan Reservoir” ini menemukan sejumlah hal menarik di Sorong yang berada di wilayah kepala burung Pulau Papua. Mantan Kepala Dinas Geologi SKK Migas, Avicenia Darwis, yang juga ketua panitia studi ekskursi mengatakan ekskursi dilakukan untuk mempelajari singkapan-singkapan dan jenis batuan yang berada di Papua. “Pengetahuan tentang bebatuan ini sangat membantu para pekerja mengetahui jenis bebatuan. Alhamdulillah, kegiatan berjalan lancar,” ujarnya. Avicenia menambahkan, hal terpenting dari kegiatan ini adalah kekompakan tim yang solid karena acara didesain secara fun. Meski disampaikan secara ringan, pesan dari ekskursi ini tetap mengacu pada petroleum system. “Kegiatan ini bertujuan membangun sinergi antar pekerja meski berbeda divisi,” katanya. Studi ekskursi merupakan program tahunan dari Dinas Geologi SKK Migas yang dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan diikuti sekitar 20 peserta dan tiga ahli geologi dari Universitas Padjajaran dan lima peserta dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) PetroChina (Bermuda). Dalam studi ekskursi geologi ini, para peneliti menemukan bahwa kandungan bebatuan di Kabupaten Sorong memiliki kandungan hidrokarbon yang bisa jadi merupakan cikal bakal adanya kandungan minyak dan gas

bumi (migas) dalam jumlah yang cukup tinggi. Meski demikian, perlu dilakukan penelitian geofisika secara komprehensif. Ahli geologi Universitas Padjajaran, Yoga Sendjaya, mengatakan bebatuan yang mengandung hidrokarbon tersebut terlihat selama penelitian berlangsung yang dilakukan di empat lokasi berbeda di Kabupaten Sorong. “Karakteristik bebatuan di Sorong berbeda dengan wilayah lain di Indonesia, sehingga sangat memungkinkan untuk dilakukan eksplorasi migas,” katanya. Menurut Yoga, masih ada change atau field lain untuk dieksplorasi. Selain itu, jenis bebatuan di Papua memiliki sifat yang sangat lama namun dapat ditemukan di permukaan akibat adanya gerakan tektonik yang cukup lama, yakni sekitar 100 juta tahun yang lalu. Memiliki Struktur Bebatuan Tua Secara geologi, Papua merupakan daerah yang sangat kompleks. Pulau ini melibatkan interaksi antara dua lempeng, yaitu lempeng Australia dan lempeng Pasifik. Struktur tertua di Papua berasal dari pergerakan bumi pada zaman Paleozoikum. Hanya terdapat sedikit data yang terekam namun dapat menjelaskan fase tektonik di pulau tersebut. Kondisi geologi Papua dipengaruhi dua elemen tektonik yang saling bertumbukan dan serentak aktif pada zaman Kenozoikum. “Adanya aktivitas tektonik pada Miosen akhir ini yang menyebabkan pola struktur bebatuan di Papua umumnya menjadi sangat rumit dan khas,” kata Yoga. Secara fisiografi, Sorong masuk dalam bagian kepala burung yang memiliki enam jenis bentang alam sebagai hasil dari proses geologi yang kompleks. Enam jenis bentang alam yang didefinisikan secara luas sebagai fisiografi daerah Sorong antara lain perbukitan kasar, lembah antar gunung, perbukitan dan pegunungan karst, daerah perbukitan rendah, dataran aluvium, serta terumbu koral terangkat.

Agustus 2015 | BUMI

21

OPINI

SALAH PAHAM TENTANG CSR DAN CD Oleh: A. Rinto Pudyantoro/[email protected]*

Apa itu CSR? Dan, apa itu CD? Mudah saja, dan bisa dijawab dengan cepat. CSR singkatan dari corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial korporasi, sedangkan CD adalah community development atau pengembangan komunitas/ masyarakat. Lalu apa bedanya? Nah ini mungkin ini agak sulit. Tidak heran jika sering ditemui penjelasan yang berbelit dan tidak jarang rancu dan terbalik-balik.

Mari kita diskusikan. Referensi yang valid dan paling mudah untuk dijadikan pijakan dalam berdiskusi adalah ISO 26000. ISO 26000 adalah standar “mutu” yang diakui dunia untuk mendefinisikan dan memberikan pedoman rinci tentang SR (social responsibility) atau tanggung jawab sosial. Judul resmi dokumen tersebut adalah “Guidance on Social Responsibility”. Selanjutnya, ISO 26000 lebih dikenal dengan sebutan ISO SR. Indonesia adalah salah satu dari 157 negara yang telah meratifikasi ketentuan tersebut. ISO SR adalah pedoman yang dapat digunakan oleh berbagai jenis dan tipe organisasi. Tidak dibatasi untuk

22

organisasi swasta dalam wadah korporasi, tetapi layak diterapkan untuk semua organisasi, termasuk organisasi publik dan pemerintah. SR yang dilakukan oleh korporasi, perusahaan swasta atau perusahaan milik pemerintah disebut CSR. Namun demikian, beberapa perusahaan memilih untuk memberi nama CSR mereka dengan nama khusus untuk memberikan makna khusus pula. Cara demikian diharapkan akan lebih “greget” dan mungkin lebih selaras dengan visi misi perusahaan. Misalnya beberapa institusi perbankan memberi nama SR-nya dengan sebutan Bakti BCA (Bank BCA)

dan PKBL atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (Bank Mandiri). Sementara itu, SR yang dilaksanakan dengan maksud mendukung proyek dan menjamin kelancaran proyek sering disebut dengan istilah PSR atau project social responsibility. PSR adalah SR yang didesain khusus untuk menangani dampak sosial dan lingkungan akibat kehadiran sebuah proyek. Dispute ISO SR “dikumandangkan” di Indonesia pada 1 November 2010, kurang lebih satu setengah bulan lebih cepat dari PP Nomor 79 Tahun 2010 yang diundangkan pada

20 Desember 2010. Wajar jika gagasan yang terkandung dalam ISO SR tidak sempat terakomodasi dalam PP Nomor 79 Tahun 2010 karena pada November 2010 draf final PP tersebut sudah selesai dan hanya menunggu pengesahan. Terkait CSR dan CD, PP Nomor 79 Tahun 2010 pasal 12 dan 13 hanya menyebutkan bahwa pengeluaran uang untuk kegiatan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat atau community development pada masa eksplorasi diperkenankan dibebankan sebagai biaya operasi dan di-cost recovery. Sedangkan biaya pengembangan masyarakat pada masa eksploitasi tidak diperkenankan sebagai biaya operasi yang tidak boleh di-cost recovery. Dispute terjadi ketika program pengembangan masyarakat menjadi keharusan dan menentukan keberlangsungan sebuah proyek. Sebagai contoh, program bantuan uang sekolah yang dilaksanakan pada masa eksploitasi yang merupakan “tuntutan” masyarakat sekitar, yang ternyata kegiatan tersebut menjadi prasyarat keberlangsungan sebuah proyek. Proyek boleh berlanjut dan izin dapat diberikan jika bantuan uang sekolah direalisasikan. Jika mengacu pada PP Nomor 79 Tahun 2010 secara “apa adanya”, auditor terutama auditor pajak akan berpendapat bahwa pengeluaran tersebut termasuk yang dilarang menjadi cost recovery. Biaya tersebut tidak bisa diperhitungkan sebagai biaya proyek atau biaya operasi dan tidak bisa dikalkulasikan sebagai bagian dari cost recovery. Seratus persen biaya ditanggung kontraktor. Tetapi, apakah karena alasan tersebut kontraktor harus menghentikan proyek karena program tersebut bukan bagian dari program

yang sudah direncanakan? Apalagi bila ternyata program tersebut adalah program pengembangan masyarakat yang tidak bersifat berkelanjutan. Apabila dilaksanakan salah karena tidak bisa dibiayakan dan di-cost recovery. Tetapi jika tidak dilaksanakan juga akan bermasalah, proyek akan terhenti dan investasi berpotensi tidak kembali. Idealnya dan Revisi PP 79 Berdasarkan ISO 26000 dapat dipahami bahwa program pengembangan masyarakat adalah salah satu dari bentuk pelaksanaan SR. Tidak peduli apakah itu CSR, SSR (SKK Migas Social Responsibility), PSR (Project Social Responsibility), atau GSR (government social responsibility) sekalipun. Misalnya, community development dalam bentuk program pembangunan jalan. Bisa saja kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk inisiatif perusahaan karena ada kepentingan perusahaan, entah dalam rangka membangun image perusahaan atau setulusnya sebagai bagian dari upaya untuk turut membangun daerah. Namun, menilik dari inisiator dan tujuan dari kegiatan tersebut semestinya patut untuk dimaknai sebagai CSR, sehingga wajar jika 100 persen uang yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut ditanggung kontraktor atau perusahaan. Tetapi tentu saja, kegiatan pengembangan masyarakat dapat dilaksanakan untuk kepentingan SKK Migas (walau praktiknya sampai sekarang belum pernah ada, tetapi mungkin ke depan bisa saja terjadi). Kegiatan atas inisiatif dan untuk kepentingan SKK Migas sepatutnya diakui sebagai SSR. Sedangkan biaya CD yang dikeluarkan dalam rangka proyek dan didedikasikan untuk penyelesaian sebuah proyek, semestinya menjadi

bagian dari biaya proyek. Dalam konteks PSC (production sharing contract), biaya ditanggung oleh semua pihak yang menikmati manfaat yang dihasilkan dari penyelesaian proyek tersebut. Cara pembebanannya dilakukan secara proporsional berdasarkan manfaat yang diperoleh masing-masing pihak. Tampaknya PP Nomor 79 Tahun 2010 harus direvisi, khususnya terkait dengan perlakuan biaya pengembangan masyarakat. Semestinya boleh atau tidaknya pengeluaran untuk kegiatan CD untuk dibiayakan dan di-cost recovery dipilah berdasarkan tujuan, kepentingan, dan inisiator dari program kegiatan tersebut. Bukan seperti selama ini yang dipilah berdasarkan kapan kegiatan tersebut dilaksanakan, apakah pada masa eksplorasi atau di masa eksploitasi. Pasalnya, pemilahan dengan cara seperti itu berpotensi merugikan. Jangan sampai CSR dalam wujud program-program CD yang dilakukan untuk kepentingan perusahaan atau kontraktor tetap dapat di-cost recovery, karena dilaksanakan pada masa eksplorasi. Sementara itu, kegiatan CD yang jelas-jelas dimaksudkan untuk kepentingan proyek hulu migas, yang semestinya merupakan bagian dari proyek migas, bahkan menjadi faktor penentu keberlangsungan sebuah proyek, yang berarti direct impact terhadap proyek, justru tidak diakui sebagai biaya proyek dan biaya operasi, gara-gara dilaksanakan pada masa eksploitasi. Mungkin pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mengontrol dan memilah kegiatan pengembangan masyarakat sehingga layak dikategorikan sebagai CSR atau PSR? Cara kontrol paling gampang adalah melalui mekanisme WP&B (rencana program dan anggaran). SKK Migas, sesuai dengan tupoksinya, wajib memastikan bahwa kegiatan pengembangan masyarakat yang masuk dalam WP&B adalah dalam rangka PSR. Sebaliknya, kontraktor harus mampu meyakinkan bahwa kegiatan yang masuk dalam WP&B layak dan pantas sebagai bagian dari PSR. Bila tidak, maka harus didefinisikan sebagai bagian dari CSR. *) Penulis buku “A to Z Bisnis Hulu Migas” dan “Proyek Hulu Migas: Analisis & Evaluasi PetroEkonomi”

Agustus 2015 | BUMI

23

“Migas membesarkan dan kebangaan bangsa”

Gedung Wisma Mulia Lt.30, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42, Jakarta 12710 www.skkmigas.go.id