#53. TJS, Mendekatkan Industri Hulu Migas dan Masyarakat BULETIN SKK MIGAS INDONESIA. Figur Bekerja Sama dalam Membangun Masyarakat melalui TJS

SEPTEMBER 2017

#53 INDONESIA

BULETIN SKK MIGAS

TJS, Mendekatkan Industri Hulu Migas dan Masyarakat HAL.

4

HAL.

14

HAL.

18

Fokus

Figur

Perspektif

Izin Sosial dan Jalan Menuju Kemandirian

Bekerja Sama dalam Membangun Masyarakat melalui TJS

Cegah Suap di Hulu Migas, SKK Migas Terapkan ISO 37001: 2016

SALAM REDAKSI 3

Jalan Kemandirian dalam Keberlanjutan Bisnis

FOKUS 4

Izin Sosial dan Jalan Menuju Kemandirian

6

Bukan Gula-gula bagi Daerah

8

Beragam Bentuk Berujung ke Masyarakat

18


SEREMONIAL 10

Dua Bandara Khusus Migas Dialihkan

10

SKK Migas Sumbagut Sosialisasi Pengeboran Sumur Baru

11

Site Visit Pekerjaan Reaktivasi Sumur Suspend

11

HWS Dukung Pendidikan Anak Indonesia Melalui DAP

11

Saka Indonesia Kembangkan West Pangkah

12

Sosialisasi Koordinasi Membangun Pamalu

12

Sosialisasikan Hemat Energi di Kelas Inspirasi Balikpapan

20

SPEKTRUM 20

Spirit Kemerdekaan, Spirit Optimalkan Sektor Hulu Migas

21

Reorganisasi SKK Migas: Tingkatkan Kinerja dan Fokus Produksi

BIANGLALA 22

Menyiasati Perizinan dan Pengadaan Lahan Selesai Tepat Waktu

23

Pengenalan Kegiatan Hulu Migas ke Editor Media

INFO SEHAT 13

Invisible Killer di Dunia Migas

Spirit Kemerdekaan, Spirit Optimalkan Sektor Hulu Migas

TEKNOLOGI 14

Injeksi Solar untuk Menghilangkan Dampak Waxy Oil di Pipa Produksi

REDAKSI

TJS FORUM 15

Upaya PETRONAS Menyejahterakan Masyarakat melalui Program Corporate Social Investment

FIGUR 16

Bekerja Sama dalam Membangun Masyarakat melalui TJS

PERSPEKTIF 18


19

Perpustakaan SKK Migas sebagai Sumber Referensi dan Pengetahuan Hulu Migas Tepercaya

PELINDUNG Amien Sunaryadi, Arief S. Handoko PENANGGUNG JAWAB Wisnu Prabawa Taher PEMIMPIN REDAKSI Ryan B. Wurjantoro EDITOR Adhitya C. Utama TIM REDAKSI Alfian, Febrian Dama Asmara, Agatha Citara, Ruby Savira, Suhendra Atmaja REDAKSI MENERIMA MASUKAN MELALUI [email protected], [email protected] REDAKSI Departemen Komunikasi SKK Migas ALAMAT Gedung Wisma Mulia Lt. 39 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42. Jakarta 12710 Humas SKK Migas www.skkmigas.go.id

2

BUMI / #53 September 2017

HumasSKKMigas

SALAM REDAKSI

Jalan Kemandirian dalam Keberlanjutan Bisnis Tanggung Jawab Sosial (TJS) menjadi salah satu garda depan investasi hulu minyak dan gas bumi (migas). Bagaimana tidak? Dengan pelbagai program TJS, masyarakat di daerah wilayah operasi memperoleh banyak keuntungan. Selain pemberdayaan, masyarakat dilibatkan di sejumlah program TJS mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan, hingga infrastruktur. Program TJS di industri hulu migas saat ini memiliki payung baru yakni PP No. 27 Tahun 2017. Pada Pasal 12 tersebut bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dapat diganti oleh negara. Dengan payung hukum yang kuat tersebut maka Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) akan lebih fokus dalam menangani program TJS. Sejumlah program TJS yang berbasis ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga sosial dapat digelar dengan menyesuaikan kemampuan masyarakat lokal. Program TJS tidak dapat diterapkan serupa antara satu tempat dengan tempat lainnya karena masyarakat lokal punya karakteristiknya masing-masing. Ketegangan akibat upaya eksplorasi dan eksploitasi dengan masyarakat dapat ditekan serendah mungkin. Di saat yang sama pemerintah berharap investasi hulu migas memberi dampak berantai (multiplier effect) bagi masyarakat lokal. Dari sisi pengawasan, kegiatan TJS tidak berbeda dengan kegiatan lain operasi hulu migas sehingga

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga melakukan evaluasi usulan rencana program dan anggaran kegiatan TJS hingga memonitor pelaksanaannya. Pelaksanaan TJS dari Kontraktor KKS harus benarbenar berjalan dengan baik, tepat sasaran dan sesuai aturan yang berlaku. Tujuan utama dari pengawasan program itu adalah TJS dapat memajukan dan memandirikan masyarakat di wilayah operasi sehingga jika kegiatan operasi migas sudah tidak ada lagi (terminasi) maka masyarakat tetap mampu hidup mandiri dan sejahtera. Karena itu membidik program yang berkelanjutan (sustainable) menjadi pilihan menarik karena akan membawa dampak yang juga berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan menciptakan program berkelanjutan baik di sektor pendidikan, pertanian, perikanan, hingga kesehatan bakal membuat masyarakat memperoleh sentuhan langsung dari keberadaan investasi hulu migas. Kedekatan masyarakat dengan Kontraktor KKS dapat terjalin dengan baik sehingga masalah-masalah ekstrim yang kerap timbul di tengah investasi hulu migas dapat ditekan seminimal mungkin.

WISNU PRABAWA TAHER

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas

#53 September 2017 / BUMI

3

FOKUS

OLEH: TIM BULETIN/[email protected]

Izin Sosial dan Jalan Menuju Kemandirian BAGI INDUSTRI HULU MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS), PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL (TJS) TELAH MENJADI ELEMEN PENTING DALAM MELAKUKAN KEGIATAN OPERASI DI WILAYAH KERJA (WK)-NYA. SELAIN SEBAGAI SOCIAL LICENSE TO OPERATE (IJIN SOSIAL DALAM KEGIATAN OPERASI), KEGIATAN INI JUGA DIHARAPKAN IKUT MENDORONG MASYARAKAT MENUJU KEMANDIRIAN. TJS telah memunculkan dampak berantai (multiplier effect) atas kegiatan operasi hulu migas di setiap wilayah operasi. Ketika suatu tempat baik yang ada di darat maupun lepas pantai berkembang menjadi wilayah yang menghasilkan gas bumi dan minyak mentah maka masyarakat di sekitar tempat tersebut harus juga memperoleh manfaat. Bukan sekadar sebagai penonton saja. Terlebih pemerintah telah resmi memasukkan unsur tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam biaya operasi migas. Deputi Keuangan dan Monetisasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Parulian Sihotang menjelaskan, masuknya biaya TJS ke dalam cost recovery didasarkan pada pasal

4


12 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No.79 tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Beleid baru ini diteken Presiden Joko Widodo tanggal 19 Juli 2017 silam. Menurut Parulian pembebanan TJS kepada kas negara dibutuhkan untuk mengurangi ketegangan antara investor dengan masyarakat sekitarnya. “Dana TJS sekarang bisa masuk cost recovery, ini mengurangi tensi yang terjadi di lapangan,” ujar Parulian di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 19 Juli 2017 lalu. Komponen TJS pada masa eksploitasi sempat masuk komponen cost recovery. Namun, setelah PP Nomor

79 Tahun 2010 diterbitkan, itu hanya berlaku bagi TJS selama masa eksplorasi yang nanti dibayar ketika blok migas itu mulai berproduksi. Cost recovery TJS diperkirakan diharapkan memberi efek ganda yang menguntungkan dalam jangka panjang. Masyarakat tidak lagi menolak kehadiran investasi migas yang berujung pada melambungnya biaya operasional Kontraktor KKS. Dana TJS ini dapat digunakan untuk penguatan masyarakat sekitar wilayah operasi sehingga dampak langsung bagi masyarakat akan terasa. Dampak langsung positif bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) dapat dirasakan melalui programprogram TJS yang digelar bagi masyarakat di wilayah tersebut. Tentu, program TJS disesuaikan dengan karakteristik dan kekhasan masing-masing daerah serta memerhatikan aspek budaya. Tapi, pada dasarnya kegiatan TJS di hulu migas selaras dengan kegiatan operasi hulu migas. Pendeknya, kegiatan TJS akan berbeda ketika kegiatan hulu migas dalam tahap eksplorasi dan eksploitasi. Ada lima kegiatan besar dalam TJS di hulu migas yaitu lingkungan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Kegiatan TJS tentu melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Di bidang lingkungan misalnya, ada Kontraktor KKS yang mengembangkan penanaman mangrove di sekitar area operasi. Mangrove ditanam di area pesisir yang memberi dampak langsung pada penurunan intrusi air laut ke daratan, sebagai tempat berkembang biaknya ikan, hingga memberi perlindungan pada sebuah pulau. Bibit mangrove diambil dari masyarakat sekitar. Penanaman dan pemeliharaannya melibatkan peran aktif masyarakat. Terobosan program di bidang lingkungan lainnya juga dapat dirasakan oleh masyarakat seperti penangkaran satwa langka hingga pengolahan limbah rumah tangga menjadi bahan pupuk organik. Di bidang ekonomi, potensi khas dari daerah tersebut dapat digarap. Kontraktor KKS memberi pendampingan mulai dari mencari potensi ekonomi yang dapat dikembangkan, produksi, hingga pemasaran, termasuk memberi diferensiasi pada produk tersebut sehingga akan lebih gampang masuk ke pasar. Sebagai contoh bila daerah tersebut memiliki potensi dalam bidang perkebunan kopi maka potensi tersebut dapat dimaksimalkan mulai dari penanaman, penanganan pasca panen, pemasaran, pengemasan, branding hingga pemasaran ke luar daerah operasi migas. Ketika Kontraktor KKS juga menemukan potensi kelautan yang tinggi maka dapat memberi manfaat lebih ketika melakukan kegiatan pemberdayaan kepada nelayan melalui

LIMA KEGIATAN BESAR DALAM TJS DI HULU MIGAS Lingkungan Pendidikan Kesehatan Ekonomi Infrastruktur program pengolahan ikan. Alhasil,manfaat tidak lagi sekadar menjual ikan segar yang rentan dengan harga fluktuatif. Nelayan dapat memberi nilai tambah dengan mengolah ikan hasil tangkapan menjadi bentuk lain seperti ikan asap, abon ikan, atau produk bernilai tambah lainnya. Sementara pada program infrastruktur, pelibatan masyarakat sekitar mutlak terjadi. Mereka dapat dilibatkan dalam proyek swakelola sehingga belanja barang dan jasa dapat terserap oleh masyarakat. Lalu, untuk bidang pendidikan bagi Kontraktor KKS yang berada di wilayah terluar Indonesia dapat mengembangkan pendidikan dasar bagi masyarakat 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal) sehingga masyarakat di sekitar wilayah operasi dapat merasakan keberadaan investasi migas. Seperti di beberapa daerah, beberapa Kontraktor KKS memberi penekanan pada program pendidikan dengan membangun sekolah dan mendorong guru dengan insentif tertentu sehingga mereka makin bersemangat memajukan daerahnya. Pendeknya, unsur kreativitas dan pemahaman pada potensi lokal di sekitar wilayah operasi hulu migas menjadi salah satu kunci keberhasilan program TJS. Masing-masing daerah punya karakteristik, sehingga penanganannya tidak dapat disamakan. Mungkin program dapat sama dan disesuaikan tetapi tetap saja pendekatan pada tiap masyarakat berbeda karena beragamnya latar belakang tersebut.

“ “Dampak langsung positif bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) dapat dirasakan melalui program-program TJS yang digelar bagi masyarakat di wilayah tersebut.” #53 September 2017 / BUMI

5

FOKUS

Bukan Gula-gula bagi Daerah KEBERADAAN INVESTASI MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS) TELAH MEMBERI MANFAAT BAGI DAERAH. DI SATU SISI ADA HARAPAN, MANFAAT ATAS ADANYA DANA BAGI HASIL (DBH) UNTUK MENGGENJOT PENDAPATAN DAERAH. DI SISI LAIN, DAERAH PUNYA BANYAK KETERBATASAN, TERUTAMA PADA SUMBER DAYA MANUSIA KARENA BIASANYA INDUSTRI HULU MIGAS SARAT DENGAN TEKNOLOGI TINGGI. Sektor hulu migas Indonesia dan semua sektor pendukungnya memiliki efek berganda yang besar bagi perekonomian Indonesia. Bayangkan, setiap investasi di sektor hulu migas senilai US$1 juta akan menciptakan nilai tambah sebesar US$1,6 juta, memberikan kontribusi atas Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar US$700 ribu, serta menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 100 orang Indonesia. Karena itu, investasi hulu migas berperan penting bagi pengembangan ekonomi nasional maupun daerah. Hanya sayang, faktanya kadang tidak demikian. Beberapa daerah malah menghambat investasi dengan melakukan berbagai kegiatan yang notabene investor menjadi tak nyaman melakukan investasi di daerah tersebut.

6


Pendeknya, kegiatan industri hulu migas memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar operasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui beberapa pintu yaitu melalui DBH ke Daerah Penghasil. Selain itu, masyarakat dapat berperan dalam pengadaan barang dan jasa oleh perusahaan/ unit usaha dan penyerapan tenaga kerja dari sekitar wilayah operasi. Manfaat lain yang dapat dirasakan adalah program Tanggung Jawab Sosial (TJS) perusahaan. Memang, kinerja program TJS Industri Hulu Migas, terutama setelah diterbitkannya PP 79/2010, mengalami penurunan yang cukup signifikan baik dari segi anggaran maupun realisasi program oleh

“

“Kelancaran dan penyelesaian aspek sosial sama pentingnya dengan aspek teknis dalam kegiatan operasi migas. Untuk dapat beroperasi dengan lancar dan aman, Kontraktor KKS harus mendapat ‘izin sosial’ dari masyarakat sekitar. Program TJS dalam jangka panjang, diarahkan agar Kontraktor KKS dapat memberdayakan masyarakat untuk dapat memiliki dan merawat ‘kail’ sendiri, sehingga bisa mandiri.”

Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS). Masyarakat di sekitar wilayah operasi tidak dapat menikmati program TJS seperti yang dirasakan di tahun-tahun sebelumnya. Pada 2011, Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (saat ini SKK Migas-red), mengeluarkan Surat Keputusan tentang Program Pendukung Operasi (SK PPO). Program TJS yang dilakukan dapat dimasukkan ke dalam biaya operasi dengan ketentuan bahwa kegiatan tersebut harus berkaitan langsung dengan kegiatan operasi dan mengacu kepada Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Dokumen Konsiliasi. Efek SK PPO tersebut membuat kegiatan TJS Industri Hulu Migas bergairah kembali. Anggaran dan realisasi program TJS di sekitar wilayah operasi mengalami peningkatan yang sangat baik di tahun-tahun berikutnya. Puncaknya terjadi pada 2014 saat harga minyak berada di posisi tertinggi. Kini, saat harga minyak anjlok berkepanjangan pemerintah mengambil inisiatif dengan menerbitkan PP No. 27 Tahun 2017 sebagai pengganti PP No.79 Tahun 2010. Pada pasal 12 butir (e) disebutkan bahwa untuk pengeluaran biaya pengembangan masyarakat dan lingkungan yang dikeluarkan pada masa eksplorasi dan eksploitasi akan diganti oleh pemerintah (cost recovery). Dengan dasar itu, program TJS memperoleh payung hukum yang lebih jelas sehingga Kontraktor KKS dapat lebih fokus memberi dampak berantai bagi masyarakat di daerah wilayah operasi. Sedangkan dari sisi pengawasan, kegiatan TJS tidak berbeda dengan kegiatan lain operasi hulu migas. Menurut Manajer Senior Hubungan Kelembagaan, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Syaifudin, pihaknya melakukan proses evaluasi usulan rencana program dan anggaran (Work Program & Budget/WP&B) kegiatan TJS, juga monitoring pelaksanaannya. “Kami bertugas untuk memastikan bahwa pelaksanaan TJS dari Kontraktor KKS benar-benar berjalan dengan baik, tepat sasaran dan sesuai aturan yang berlaku,” katanya. Tujuan utama dari pengawasan program itu adalah TJS dapat memajukan dan memandirikan masyarakat

di wilayah operasi. Harapannya, jika kegiatan operasi migas sudah tidak ada lagi (terminasi) maka masyarakat tetap mampu hidup mandiri dan sejahtera. Karena itu, SKK Migas harus memastikan Kontraktor KKS memiliki Renstra (Rencana Strategis) dan Exit Strategy terkait program TJS yang akan dan sudah dilaksanakan. Dalam konteks tersebut, tulisan David B. Spence (2010) tentang Corporate Social Responsibility in the Oil and Gas Industry: The Importance of Reputational Risk yang diterbitkan oleh Chicago-Kent Law Review vol. 86 menjadi relevan. Menurut David TJS bukanlah hal baru karena sejak dua dekade lalu, persoalan dampak lingkungan sudah menjadi perhatian di bawah ikon keberlanjutan (sustainability). Keberlanjutan ini tidak hanya soal lingkungan hidup tetapi bergerak ke non-lingkungan seperti dampak sosial dari operasi perusahaan hulu migas. Saat ini perhatian perusahaan migas juga terkait dengan kesempatan pendidikan, pelatihan tenaga kerja, dan bahkan hak asasi manusia. David mengutip data dari The Economist, bahwa aktivitas TJS dibagi dalam tiga kategori besar. Pertama adalah filantropi yakni memberikan sumbangan berupa uang ke masyarakat. Kedua, TJS adalah investasi untuk mengelola risiko dan reputasi. Ketiga, program TJS menghasilkan keuntungan sosial dan menghemat uang seperti penggunaan energi yang lebih efisien, mengurangi dampak racun kimia sehingga dijuluki sebagai win-win TJS yang harus diperbuat oleh perusahaan tanpa mempertimbangkan ada tidaknya tekanan sosial dari masyarakat sekitar. Program TJS harus rutin agar tidak seperti gulagula atau pemanis belaka, Aspek keberlanjutan harus tercapai dan diawasi ketat oleh SKK Migas melalui perwakilan yang ada di daerah. Monitoring dan evaluasi dilakukan per triwulan untuk memantu kinerja TJS dari Kontraktor KKS. Juga dilakukan cek fisik untuk memastikan apa yang disajikan di kertas benar-benar dilaksanakan di lapangan. Ada pula pendampingan monitoring dan evaluasi untuk diberikan sistem penilaian Social Return On Investment (SROI) terhadap program-program TJS yang telah dilaksanakan. SROI berupa outcome dan impact yang dikuantifikasi secara finansial dibandingkan investasi sosial yang telah ditanam oleh Kontraktor KKS. Artinya bagi daerah, program-program TJS menjadi program pemberdayaan yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ketika nanti wilayah operasi terjadi terminasi, masyarakat sudah dapat mandiri dan bersaing dengan daerah lain dan menjadikan daerahnya tetap kompetitif meski ladang migas tak lagi ada.


7

FOKUS

Beragam Bentuk Berujung ke Masyarakat TANGGUNG JAWAB SOSIAL (TJS) MENJADI SALAH SATU ELEMEN PENTING DI INDUSTRI HULU MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS). LOKASI EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MIGAS YANG BIASANYA BERADA DI DAERAH TERPENCIL MEMBUTUHKAN KEPASTIAN DUKUNGAN DARI MASYARAKAT LOKAL. TANPA ITU, SULIT BAGI INVESTOR DALAM MENGENDALIKAN KINERJA BISNISNYA.

Tiap investor pasti tidak mau jika hambatan bisnis di bidang sosial karena biaya investasi dapat melonjak bahkan dapat mengakibatkan berhenti beroperasi. Pemerintah Indonesia menyadari hal itu. Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah memasukkan unsur tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam biaya operasi migas sesuai pada pasal 12 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2017. Pembebanan TJS kepada kas negara dibutuhkan untuk memberi manfaat berantai (multiplier effect) bagi masyarakat meskipun ada tambahan biaya yang akan ditanggung oleh pemerintah. Ada beragam bentuk TJS yang dapat dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) yang terfokus pada aspek lingkungan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Salah satunya program TJS adalah pengembangan masyarakat (community development). Program ini adalah investasi jangka panjang yang merupakan tanggung jawab perusahaan. Pengembangan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya sistematik untuk meningkatkan kemampuan masyarakat terutama bagi kelompok paling tidak beruntung atau termarjinalkan dalam pemenuhan kebutuhan berdasar potensi

8


seluruh sumber daya yang dapat diaksesnya. Karena itu penting memetakan kelompok masyarakat ini agar program pemberdayaan masyarakat menjadi tepat sasaran. Kegiatan yang diarahkan dalam program ini untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih baik dibandingkan sebelum adanya kegiatan sehingga masyarakat menjadi lebih mandiri dan kualitas hidupnya meningkat. Setiap perusahaan apapun – termasuk hulu migas – secara normatif memiliki kewajiban moral melaksanakan tanggung jawab sosial. Ketika perusahaan melakukan intervensi terhadap masyarakat lokal, sudah selayaknya mereka memberi kontribusi karena keberadaan perusahaan tersebut memberi dampak positif sekaligus negatif. Pengaturan tentang TJS tidak hanya berkutat pada program sosial tetapi juga ada proses panjang terkait munculnya TJS. Sebelumnya program sosial ini kerap disebut sebagai Comdev (community development) atau setelah muncul aturan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disebut sebagai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Singkatnya, bila Kontraktor KKS ingin memiliki

kehidupan bertetangga yang harmonis dengan masyarakat sekitar, maka masyarakat harus dirangkul dan diberdayakan. Jika masyarakat merasa sebagai bagian dari kegiatan operasi dan dampak dari kegiatan operasi dapat dirasakan secara positif oleh masyarakat sekitar, maka masyarakat akan menjadi komponen utama pendukung kelancaran kegiatan operasi. Bahkan ketika skema Production Sharing Contract (PSC) berubah menjadi gross split, dampak pada program TJS tidak terlihat seperti yang diterapkan di Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ). Hingga sekarang belum ada perubahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan TJS meski model bisnis berubah. Hanya persoalannya, program TJS kemungkinan bisa tak berkelanjutan seperti karena cadangan migas yang dieksploitasi habis. Jika Kontraktor KKS dilanjutkan operator baru, maka kontraktor lama wajib menyusun laporan TJS di blok tersebut yang berisi ringkasan program, hasil capaian program dan dokumentasi, perencanaan swakelola program TJS bila memungkinkan. Yang jelas, ketika Kontraktor KKS terminasi, program TJS bisa terus berjalan dengan Kontraktor KKS berikutnya.

Untuk Wilayah Kerja yang akan dialihkelolakan kepada operator baru, SKK Migas mendorong Kontraktor KKS yang ada, idealnya lima tahun sebelum terminasi untuk merencanakan Exit Strategy dari program TJS yang dilaksanakan dengan harapan di tahun akhir ketika diterminasi, masyarakat sekitar wilayah operasi dapat hidup mandiri sesuai tujuan awal program TJS Industri Hulu Migas. Kontraktor KKS harus melakukan sosialisasi baik formal maupun informal kepada masyarakat dan pemangku kepentingan setempat, sehingga pergantian operator tersebut dapat tersosialisasikan dengan baik. Rencana program TJS wajib untuk diselesaikan sebelum pengakhiran Wilayah Kerja (WK). Bagi masyarakat, cetak biro program TJS bagi Kontraktor KKS yang jelas tahapannya akan membawa kesadaran baru akan keberadaan investasi migas. Bahwa mereka juga harus memiliki rasa percaya diri untuk dapat mandiri di tengah produksi migas, sehingga nanti saat cadangan habis dieksploitasi masyarakat masih tetap tegak berdiri dan dapat berkompetisi dengan daerahdaerah lain.

Aturan Hukum di Balik TJS Program Tanggung Jawab Sosial (TJS) di industri hulu minyak dan gas bumi (migas) tidak dapat dilepaskan dari payung hukum yang menaunginya. Setidaknya ada empat aturan hukum yang mengatur praktek TJS sebagai bagian melekat dari sebuah perusahaan. Ini dia aturannya: 1. Peraturan yang mengikat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimana Keputusan Menteri BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). PKBL terdiri program perkuatan usaha kecil melalui pemberian pinjaman dana bergulir dan pendampingan (disebut Program Kemitraan), serta program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat sekitar (disebut Program Bina Lingkungan), dengan dana kegiatan yang bersumber dari laba BUMN. 2. Peraturan tentang Perseroan Terbatas (PT) yang operasionalnya terkait Sumber Daya Alam (SDA), yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Dalam pasal 74 disebutkan: (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 3. Peraturan TJS bagi perusahaan pengelola Minyak dan Gas (Migas), diatur dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001. Dalam pasal 13 ayat 3 (p) disebutkan: Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: (p) pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat”. 4. Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No.79 tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Pada pasal 12 disebutkan bahwa biaya operasi yang dapat dikembalikan harus memenuhi syarat salah satunya yaitu untuk pengeluaran biaya pengembangan masyarakat dan lingkungan yang dikeluarkan pada masa eksplorasi dan eksploitasi.


9

SEREMONIAL

OLEH: ADHITYA C. UTAMA/[email protected]

Dua Bandara Khusus Migas Dialihkan Untuk menciptakan kegiatan hulu minyak dan gas bumi (migas) yang efektif dan efisien, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI/AirNav Indonesia) menandatangani nota kesepahaman terkait pengalihan pelayanan navigasi penerbangan di Bandara Matak dan Bandara Pagerungan. Kedua bandara ini merupakan bandara khusus migas yang merupakan wilayah operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) Medco E&P Natuna Ltd dan Kangean Energi Indonesia Ltd.

Kerja sama ini disambut baik Novie. Dikatakan nota kesepahaman ini bertujuan untuk mendukung pelayanan navigasi penerbangan Indonesia yang dapat meningkatkan keselamatan, efisiensi transportasi udara, serta mendukung industri nasional. Khususnya atas pelayanan navigasi yang dikaitkan dengan program pemerintah untuk bisa segera melakukan pengambilan kontrol atas ruang udara (Flight Information Region/FIR) di wilayah Kepulauan Riau yang meliputi Batam, Tanjung Pinang, Karimun, dan Natuna.

Nota Kesepahaman ditandatangani Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi dan Direktur Utama AirNav Indonesia, Novie Riyanto di Kantor SKK Migas Pusat, Jakarta pada 30 Agustus 2017. Nantinya nota tersebut akan menjadi dasar pembuatan aturan dalam kerja sama antar pihak yang bersangkutan. “Kita serahkan kepada ahlinya, agar Kontraktor KKS yang bersangkutan bisa fokus hanya pada produksi migasnya,” kata Amien. Menurutnya, jika masingmasing pihak fokus dengan core business-nya, maka hasil yang didapatkan akan maksimal.

SKK Migas Sumbagut Sosialisasi Pengeboran Sumur Baru

OLEH: NAIRA/[email protected]

Guna Usaha (HGU), PT Gunung Mas Raya (GMR), terkait pembebasan lahan untuk pengeboran sumur Anugerah-1 di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta pada 9 Agustus 2017 ini dihadiri Direktur Utama PT. Gunung Mas Raya, Tan Agustinus Darmawan. Rapat ini merupakan lanjutan dari rapat yang sebelumnya dilaksanakan pada 1 Agustus 2017 di Jakarta. Rapat dimaksudkan agar GMR bersedia membebaskan lahan seluas 1,1 hektar yang akan digunakan Schintar Marquisa untuk proyek hulu migas.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) bersama manajemen Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) PT Schintar Marquisa melakukan kunjungan dan sosialisasi ke kantor pemegang Hak

10

BUMI / #52 Agustus 2017

Kepala SKK Migas Perwakilan Sumbagut, Hanif Rusjdi, menyampaikan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, kegiatan hulu migas yang merupakan kegiatan pemerintah masuk dalam kepentingan umum. “Diharapkan GMR segera melakukan pembebasan tanah, bukan hanya pinjam pakai atau sewa menyewa. Dengan demikian GMR sudah berkontribusi untuk kepentingan negara,” kata Hanif.

OLEH: SOFIAN HADI/[email protected]

Site Visit Pekerjaan Reaktivasi Sumur Suspend Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) bersama PT. Pertamina EP melaksanakan Kick Off Meeting dan Site Visit Pekerjaan Reaktivasi Sumur Suspend PT. Novomet Articial Lift Indonesia (Pertamina EP). Kegiatan dilaksanakan pada 2-3 Agustus 2017. Pada site visit di Sumur SP-1 Tanjung Tiga Barat, Lembak, Pertamina memberikan kontrak kerja sama pengelolaan delapan sumur suspend kepada PT. Novomet Artificial Lift Indonesia dengan mekanisme non Authorization For Expenditure (AFE), serta bagi hasil produksi 63% (Novomet) dan 37% (Pertamina) perhitungan di Kepala Sumur. “Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan survei langsung ke lapangan tentang kondisi sumur sebelum kerja sama antar kedua perusahaan dimulai,” kata Kepala SKK Migas Perwakilan Sumbagsel, Tirat Ichtijar, saat membuka kegiatan.

Saka Indonesia Kembangkan West Pangkah Komitmen eksplorasi secara berkelanjutan dibuktikan Saka Indonesia Pangkah Limited (SIPL) dengan melakukan prasurvei lokasi pengembangan West Pangkah di sebelah utara Kabupaten Gresik pada 24 Agustus 2017. Kegiatan pun diikuti Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Jabanusa). Karena masih merupakan wilayah Delta Brantas, topografi daerah survei sebagian besar merupakan wilayah rawa dan tambak milik masyarakat Kecamatan Ujung Pangkah. Kegiatan ini merupakan salah satu usaha menggali potensi sumber daya yang masih belum dieksplorasi sehingga didapatkan cadangan untuk mendukung pemenuhan target produksi nasional.

OLEH: IRMA FATMAWATIE/ADMIN.

SEREMONIAL

[email protected]

HWS Dukung Pendidikan Anak Indonesia Melalui DAP Himpunan Wanita SKK Migas (HWS) mengadakan acara Silaturahmi Dana Asuh Pendidikan (DAP) di Kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Pusat, Jakarta pada 6 September 2017. Acara yang mengundang para Pengawas Pekerja Kontraktor, orang tua Anak Berprestasi serta donatur tetap DAP ini diikuti dengan penyerahan dana bantuan program Anak Berprestasi. Program Anak Berprestasi merupakan bagian dari program DAP yang dikelola oleh Bidang Pendidikan HWS. Pada periode 2017/2018, DAP diberikan kepada 11 anak, dimana setiap anak mendapatkan piagam penghargaan dan uang tunai sebesar Rp400 ribu. “Program ini menjadi salah satu cara HWS mengapresiasi para siswa yang memiliki prestasi tinggi di sekolahnya. Diharapkan ini juga bisa memacu anak-anak lain untuk belajar lebih tekun sehingga semakin banyak anak Indonesia yang berprestasi,” kata Ketua HWS, Luthfia Amien.

OLEH: SINGGIH P. PERDANA/[email protected]

“Karena merupakan daerah tambak, diharapkan Saka dapat mengantisipasi dampak kekeruhan terhadap alur sungai yang menyuplai air tambak di belakang lokasi kegiatan.” kata Staf Urusan Operasi SKK Migas Jabanusa Arif Abadil. Senior Eksternal Relation SIPL, Subali, berterima kasih atas kehadiran SKK Migas Jabanusa yang begitu responsif dalam mendukung kegiatan prasurvei, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana sesuai dengan rencana. “Kami mohon dukungan SKK Migas sampai pada proses sertifikasi” katanya.


11

SEREMONIAL

OLEH: HERFAN PANDEIROT/[email protected]

Sosialisasi Koordinasi Membangun Pamalu Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Papua dan Maluku (Pamalu) bekerja sama dengan beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) wilayah Pamalu, mengadakan Workshop Perizinan dan Pertanahan, serta Koordinasi Kerja Pemda Penghasil Migas Wilayah Pamalu di Makassar, Sulawesi Selatan pada 25-26 Juli 2017. Acara ini dihadiri Mantan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, I Gusti Nyoman Wiratmaja, Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang, M. Noor Marzuki, Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, Muhamad Lakotani, Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Muhammad Atok Urrahman, Kepala Pengawas Internal SKK Migas, Tazlim Z Yunus, dan pemerintah daerah lainnya. “Tujuan acara ini untuk sosialisasi serta membangun kebersamaan pandangan dan dari sisi regulasi tentang perizinan dan pengadaan lahan,” kata Kepala Perwakilan SKK Migas Pamalu, Enrico CP Ngantung. Dalam workshop dipaparkan mengenai implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum serta inventarisasi aset milik

Sosialisasikan Hemat Energi di Kelas Inspirasi Balikpapan

Negara berupa tanah dan yang berhubungan dengan hak ulayat masyarakat adat yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Tujuannya agar memperbaiki mekanisme pengadaan sertifikat tanah sehingga komunikasi dan koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih jelas, serta bersinergi dalam membangun Indonesia, khususnya wilayah Papua dan Maluku. “Pemerintah daerah sangat serius mendukung proses pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas di wilayah Pamalu. Hal ini merupakan perwujudan upaya membuat persiapan dan langkah antisipasi pasca berakhirnya dana Otonomi Khusus pada 2021 nanti,” kata Kepala Dinas ESDM Maluku, Martha Nanlohy. OLEH: DANANG AGUNG/[email protected]

Memeriahkan kegiatan Kelas Inspirasi Balikpapan Kelima, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul) berpartisipasi dengan memberi inspirasi terkait profesi di industri hulu minyak dan gas bumi (migas) kepada para pelajar sekolah dasar (SD). Metode penyampaian para inspiratori (sebutan untuk para narasumber) bervariatif, ada yang menggunakan media komik, video, membuat pohon puzzle, dan kegiatan interaktif lainnya agar menarik para pelajar yang masih duduk di kelas 1-5. Dengan media tersebut, para narasumber menceritakan tentang garis besar pengelolaan industri hulu migas. Diakui para narasumber, kegiatan ini cukup menantang. Dibutuhkan kreativitas tersendiri agar penyampaian materi dapat diterima oleh peserta

12


yang masih awam dengan kegiatan hulu migas yang berkaitan dengan keteknikan. “Walau mungkin belum maksimal, tapi saya berharap mereka terinspirasi dan menguatkan cita-cita mereka dengan hadirnya inspirator – inspirator dari Kelas Inspirasi Balikpapan”, kata Staf Humas SKK Migas Perwakilan Kalsul, Danang Agung.

OLEH: RUBY SAVIRA MARTAKUSUMAH/[email protected]

INFO SEHAT

Invisible Killer di Dunia Migas SARAT DENGAN MODAL, RISIKO, DAN TEKNOLOGI, INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS) PUN BERISIKO TERHADAP KESEHATAN. KANDUNGAN SENYAWA HIDROGEN SULFIDA (H2S) YANG PASTI DITEMUI DI SITE RUPANYA BERACUN, DAN MENJADIKAN SENYAWA INI SEBAGAI ‘PEMBUNUH TAK TERLIHAT’. Dalam industri migas, gas H2S dikenal dengan sebutan stink damp. Terkadang gas ini ikut menyembur bersamaan dengan gas atau minyak yang dieksploitasi. Gas yang terbentuk dari zat-zat organik yang membusuk ini biasanya juga dapat ditemukan di site panasbumi, pertambangan, industri petrokimia, serta tempat pembuangan dan pengolahan limbah. Gas H2S menempati urutan kedua, setelah Hidrogen Sianida, sebagai gas beracun apabila dihirup. Kandungan racun gas ini mencapai lima sampai enam kali racun yang terkandung dalam Karbon Monoksida. Dalam jumlah kecil (50-100 ppm/part per million), gas ini sudah dapat dideteksi dengan baunya yang khas seperti telur busuk. Bila terpapar, gas ini dapat membuat mata menjadi perih dan memberi sensasi terbakar pada kulit saat berkeringat. Gangguan pernapasan, pusing, dan batuk pun mungkin terjadi. Gas ini mampu memanipulasi penghirupnya, sebab pada konsentrasi mendekati 100 ppm gas ini dapat menyebabkan hilangnya kemampuan indera penciuman. Sedangkan pada konsentrasi 300 ppm gas ini tidak lagi berbau, namun dapat menyebabkan penghirupnya pingsan dan bisa berujung pada kematian akibat gagal pernapasan.

yang diperkenankan bagi pekerja lapangan untuk pemaparan gas H2S maksimal 8 jam sehari, atau 40 jam per minggu, tanpa mengganggu kesehatan. Selain berbahaya langsung pada kesehatan, gas H2S juga dapat berbahaya apabila terpapar pada peralatan berbahan dasar metal untuk waktu yang cukup lama. Reaksi gas terhadap bahan metal akan membuat lubang-lubang pada peralatan. Ini dapat menyebabkan kerapuhan, dan berisiko rusak dan patah. Akan berbahaya bila ada pekerja yang sedang berada di lokasi kerusakan. Untuk mengatasinya, diperlukan perawatan rutin pada peralatan yang ada di site. Untuk pertolongan pertama, bila seseorang terserang gas H2S maka sebaiknya segera dibawa ke tempat dengan udara yang bersih lalu diberi pernapasan buatan. Tindakan ini berguna untuk menambah suplai oksigen ke seluruh tubuh sehingga kinerja otak dan paru-paru dapat kembali normal. Selanjutnya, pasien harus dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut.

Disebutkan, saat seseorang menghirup udara bebas yang tercampur H2S, maka komposisi oksigen yang masuk akan berkurang, akibatnya kinerja otak pun terganggu. Konsentrasi H2S di otak nantinya dapat melumpuhkan saraf indera penciuman dan hilangnya fungsi kontrol otak pada paru-paru. Akibatnya, paruparu akan melemah dan berhenti bekerja.

Mengingat betapa berbahayanya gas ini, sudah menjadi kewajiban bagi setiap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) untuk taat pada prosedur standar keselamatan pekerja, khususnya saat bekerja di site. Alat perlindungan pernapasan juga harus dipersiapkan. Hal ini penting mengingat kehadiran gas H2S umumnya sangat mendadak dan tingkat konsentrasinya cepat berubah dari tingkat rendah ke tingkat yang membahayakan.

Menurut American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) terdapat nilai batas aman paparan gas H2S, yaitu sekitar 10 ppm. Angka tersebut merupakan konsentrasi rata-rata

Perhatian terhadap keselamatan kerja di site selain mencegah jatuhnya korban jiwa, tentunya juga akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja di industri hulu migas.


13

TEKNOLOGI


Injeksi Solar untuk Menghilangkan Dampak Waxy Oil di Pipa Produksi PENGENDAPAN PARAFFIN AKIBAT MINYAK, SEPERTI LILIN (WAXY OIL) DALAM PIPA PRODUKSI MERUPAKAN VARIABEL KECIL YANG MENGURANGI BESARAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS). HAMBATAN YANG TIDAK SEBERAPA INI JIKA DIBIARKAN DAPAT MERUGIKAN KARENA ALIRAN MIGAS MENGECIL AKIBAT SEMAKIN SEMPITNYA PIPA PENYALUR. Pembersihan pipa penyalur migas di site memang sudah termasuk kegiatan maintenance yang pasti dilakukan oleh seluruh operator. Akan tetapi selama ini pembersihan pipa tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Hal ini tentu harus dihindari, mengingat untuk membersihkan pengendapan paraffin, maka operator harus menutup saluran (shut down). Semakin lama shut down, maka migas yang hilang (total loss) akan semakin banyak. Kerugian pun semakin besar. Untuk mengatasi masalah tersebut, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) VICO Indonesia memiliki metode sederhana guna membersihkan pipa jalur produksi dari endapan paraffin yang dihasilkan oleh waxy oil, yaitu dengan injeksi solar. “Dibutuhkan injeksi kimia ke dalam pipa untuk mengatasi waxy oil, solar adalah solusinya. Solar kami pilih karena terbukti efektif, mudah didapatkan dan harganya pun terjangkau,” kata Production Engineer VICO Indonesia, Febry Rizqiardihatno, saat mengikuti Knowledge Forum 2017 di Kantor SKK Migas Pusat, Jakarta pada 3 Agustus 2017.

sampel larutan kimia, solar terbukti lebih cepat melarutkan endapan paraffin,” katanya. Langkah yang dilakukan untuk membersihkan pipa menggunakan solar dimulai dengan penutupan aliran dari sumur (sub in well) selama 40 hingga 50 menit, lalu dilanjutkan dengan pengosongan pipa (flushing line) dengan menggunakan gas lift untuk membersihkan minyak di dalam pipa. Langkah selanjutnya adalah injeksi solar. Untuk masing-masing jalur pipa di Lapangan Nilam, Febry mengakui menginjeksi sebanyak 1 drum solar. Setelah diinjeksi dan didiamkan beberapa menit, pipa kemudian dilakukan flushing line untuk membersihkan larutan solar yang diinjeksi. Setelah dibersihkan, maka sumur pun dapat dibuka kembali (put online well). Pembersihan pipa ini pun dianjurkan untuk dilakukan minimal sekali tiap bulannya. Menurut data produksi empat sumur diujicobakan, injeksi solar ini terbukti memberikan dampak yang positif untuk performa sumur. Tekanan jalur produksi di beberapa sumur di Nilam yang telah bersih menurun. Dengan demikian laju produksi minyak di masing-masing sumur pun meningkat. “Mungkin saat sub in terdapat loss, namun masih di kisaran 5 barel. Ini sangatlah kecil ketika gain yang didapat bisa jauh lebih besar. Dari Nilam didapat kelebihan produksi bisa mencapai lebih dari 600 barel minyak setiap hari,” kata Febry.

Metode ini telah diujicobakan pada empat sumur di Lapangan Nilam. Lapangan ini memiliki 53 sumur minyak dari total 364 sumur. Nilam selama ini memproduksi minyak dari GRAFIK HASIL UJI COBA INJEKSI SOLAR PADA EMPAT SUMUR DI beberapa reservoir yang salah LAPANGAN NILAM satunya memiliki karakteristik waxy oil yang cenderung Production Line Pressure (Psi) Oil Production Rate (BOPD) 693 menghasilkan endapan 265 630 250 paraffin di jalur pipa produksi. 234 Dengan kandungan konten 180 wax lebih dari 60 persen, tentu 181 162 151 350 138 pembersihan pipa menjadi 290 lebih sulit. “Setelah dilakukan uji laboratorium, dari sekian

14


100

85 20

Sumur 1

Sumur 2

Sumur 3

Sumur 4

Sumur 1

Sumur 2

50

Sumur 3

Sumur 4

OLEH: SUHENDRA ATMAJA/[email protected]

TJS FORUM

Upaya PETRONAS Menyejahterakan Masyarakat melalui Program Corporate Social Investment PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL (TJS) TELAH MENJADI KEWAJIBAN BAGI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA (KONTRAKTOR KKS) MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS), YANG BEROPERASI DI INDONESIA. TAK TERKECUALI PETRONAS, YANG MENGIMPLEMENTASIKAN PROGRAM TJS DAN DIKENAL DENGAN NAMA CORPORATE SOCIAL INVESTMENT (CSI). Umumnya kegiatan TJS dilakukan dalam rangka mendapatkan social license (ijin sosial) bagi masyarakat sekitar tempat Kontraktor KKS beroperasi. Pada level tertentu, diupayakan bagaimana agar program tersebut tidak hanya untuk memperlancar kegiatan operasi, tetapi juga mampu membangun kemandirian bagi masyarakat sekitar. Dalam hal ini, program CSI PETRONAS berupaya mengembangkan masyarakat melalui tiga fokus bidang, yaitu Pendidikan, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Lingkungan. “Sesuai dengan filosofi program CSI PETRONAS, kami selalu berupaya untuk menginspirasi dan memberdayakan masyarakat di wilayah operasi, melalui kegiatan yang difokuskan kepada pendidikan, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta lingkungan yang dilakukan secara berkelanjutan,” kata Senior Manager Corporate Affairs & Administration PC Muriah Ltd. Andiono Setiawan. Selain berkontribusi bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi, PETRONAS juga berperan dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Indonesia melalui program beasiswa yang bernama PETRONAS Education Sponsorship Program (PESP). Implementasi program ini, dimulai sejak tahun 2001, sudah ada 76 siswa/siswi terbaik Indonesia yang terpilih dan diberikan beasiswa pendidikan penuh untuk melanjutkan pendidikan di Universiti Teknologi PETRONAS (UTP), Malaysia. Sampai saat ini total bantuan beasiswa ke UTP yang telah diberikan PETRONAS mencapai sekitar US$1,49 juta. “PESP dan beberapa program lainnya yang telah kami implementasikan di Indonesia, diharapkan mampu menghasilkan bakat serta potensi untuk mendorong pertumbuhan dan perluasan industri migas di dalam maupun luar negeri,” kata Andiono. Tidak hanya beasiswa, PETRONAS pun berkomitmen untuk mengembangkan tenaga kerja lokal guna mendukung kegiatan operasinya. Di mana jumlah tenaga lokal yang dipekerjakan mencapai 93 persen dari total seluruh pegawai, termasuk empat orang

dari lulusan program beasiswa PETRONAS. Selain itu, PETRONAS juga mengadakan kegiatan On-Job-Training kepada 20 tenaga operator produksi PETRONAS. Selain beasiswa, investasi PETRONAS dalam implementasi program CSI di daerah operasinya seperti di wilayah Sampang, Gresik, Rembang dan Semarang, saat ini nilainya mencapai sekitar US$409 ribu. Jumlah tersebut telah dialokasikan pada program Renovasi Ringan Sekolah, Alat Bantu Pembelajaran Sekolah Dasar, Pelatihan Teknologi Informasi untuk Para Guru, serta Olimpiade Siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, PETRONAS juga berkontribusi dalam program pelatihan dan pendampingan kewirausahaan. Selain itu PETRONAS juga berkontribusi dalam mengatasi krisis kelistrikan di Kepulauan Karimun Jawa. Sementara dalam bidang kesehatan dan lingkungan, PETRONAS berkontribusi dalam Program Air Bersih dan Sanitasi serta Posyandu. Sejak beroperasi di Indonesia tahun 2000, PETRONAS terus mengembangkan kemampuan pengelolaan hulu dan hilir untuk menambah nilai dari sumber daya migas Indonesia sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan taraf kehidupan masyarakat. Menurut Andiono, kemitraan yang berkelanjutan antar PETRONAS dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), serta pemerintah setempat, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan yang terkait juga dibutuhkan agar CSI dapat berjalan optimal.


15

FIGUR

Bekerja Sama dalam Membangun Masyarakat melalui TJS UNTUK MENCAPAI TUJUAN MENINGKATKAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT DAERAH PENGHASIL MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS), SEMBARI MENJAGA AGAR KEGIATAN OPERASI TETAP BERLANGSUNG, SKK MIGAS BERPERAN PENTING DALAM MENGARAHKAN KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA (KONTRAKTOR KKS) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL (TJS). HAL INI DILAKUKAN AGAR PEMANFAATAN PROGRAM KEPADA PARA BENEFICIARIES (PARA PENERIMA MANFAAT) TEPAT SASARAN DAN OPTIMAL. Dalam prosesnya, sesuai dinamika yang terjadi, realisasi kinerja program TJS kontraktor hulu migas, ternyata mengalami fluktuasi (naik-turun). Tidak hanya karena faktor adanya regulasi yang memberikan batasan, tetapi juga dipengaruhi oleh harga minyak global. Saat harga naik, biasanya anggaran yang dialokasikan Kontraktor KKS untuk program TJS akan semakin besar, realisasi program akan lebih terasa. Apabila sebaliknya, akan jauh berkurang bahkan bisa berhenti sama sekali. “Ini wajar. Kontraktor tentu ingin seefisien mungkin. Bahkan, jika dilihat dari tahun tahun sebelumnya,

16

BUMI / #51 Juli 2017

OLEH: RANGGA DINASTI/[email protected]

anggaran TJS Kontraktor KKS pada tahun 2017 merupakan anggaran terendah sejak 2010,” kata Senior Manajer Hubungan Kelembagaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Syaifudin. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian memberikan keringanan kepada Kontraktor KKS dengan cara memasukkan alokasi biaya program TJS menjadi bagian dari operasional, yang artinya biaya tersebut akan diganti oleh Negara (cost recovery). Hal ini dibuktikan dengan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menjadi PP 27/2017. Dalam penjelasannya kepada tim BUMI, Syaifudin menjabarkan mengenai peran pengawasan serta dukungan SKK Migas terhadap pelaksanaan program TJS. Dia pun menjelaskan secara umum realisasi TJS saat ini. Berikut kutipannya.

BAGAIMANA KINERJA PROGRAM TJS SAAT INI? TERUTAMA SETELAH ADA PP 79/2010 HINGGA PP ITU DICABUT? Setelah diterbitkannya PP 79/2010, pernah mengalami penurunan yang cukup signifikan baik dari segi anggaran maupun realisasi program, sehingga masyarakat di sekitar wilayah operasi tidak dapat menikmati program TJS seperti sebelumnya. Namun demikian pada 2011, Kepala BPMIGAS (saat ini SKK Migas-red) pada saat itu mengeluarkan Surat Keputusan tentang Program Pendukung Operasi (SK PPO), yang memasukkan biaya kegiatan TJS ke dalam biaya operasi dengan ketentuan bahwa kegiatan tersebut harus berkaitan langsung dengan

kegiatan operasi dan mengacu kepada Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), serta Dokumen Konsiliasi. SK ini kemudian berhasil menggairahkan kembali TJS oleh Kontraktor KKS. Terkait diterbitkannya PP 27/2017, masih disosialisasi, ada beberapa hal yang menjadi concern (perhatian) Kontraktor KKS dan ingin diklarifikasi lebih lanjut. Sebagai tindaklanjut, akan dilakukan focus group discussion (FGD) antara SKK Migas dengan para stakeholder seperti Ditjen Migas, Ditjen Pajak, dan Badan Kebijakan Fiskal yang akan dikoordinir oleh Bidang Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas.

BAGAIMANA DAMPAK TJS TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH? Kegiatan industri hulu migas memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar operasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui beberapa pintu, yaitu melalui Dana Bagi Hasil (DBH) ke Daerah Penghasil, peran serta masyarakat dalam kegiatan operasi seperti pengadaan barang dan jasa oleh perusahaan/unit usaha dari sekitar wilayah operasi, penyerapan tenaga kerja dari sekitar wilayah operasi, serta kegiatan TJS oleh Kontraktor KKS dan masyarakat sekitar operasi. Kegiatan TJS Industri Hulu Migas merupakan salah satu garda terdepan sebagai multiplier effect yang muncul dari kegiatan operasi hulu migas di masingmasing daerah operasi. Dampak langsung yang positif dari kegiatan usaha hulu migas ini dapat dirasakan oleh masyarakat dengan adanya program-program TJS. Bentuk kegiatannya terbagi menjadi lima kelompok kegiatan yaitu Lingkungan, Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi,dan Infrastruktur.

BAGAIMANA BENTUK DUKUNGAN SKK MIGAS TERHADAP TJS YANG DILAKUKAN OLEH KONTRAKTOR KKS? Macam-macam. Untuk kegiatan di bidang ekonomi, SKK Migas melakukan pendampingan mulai dari mencari potensi sumber ekonomi yang bisa dikembangkan, proses produksi, sampai pemasaran. SKK Migas juga memberikan dukungan dari sisi kelembagaan agar keberlanjutan programnya jelas. Contohnya dengan membantu berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan sebisa mungkin melibatkan masyarakat sekitar.

BAGAIMANA PENGAWASAN SKK MIGAS TERHADAP PELAKSANAAN TJS? Sama dengan kegiatan lain di operasi hulu migas. SKK Migas melakukan proses evaluasi usulan rencana program kerja dan anggaran (WP&B) kegiatan TJS, serta memonitoring pelaksanaannya. Bagi SKK Migas, tujuan utama dari TJS adalah menciptakan masyarakat yang mandiri. Untuk pengawasan, SKK Migas rutin bersinergi dengan masing-masing

Perwakilan untuk memonitoring dan evaluasi setiap 3 bulan progres kinerja TJS Kontraktor KKS. Cek fisik juga dilakukan untuk memastikan apa yang disampaikan on paper oleh Kontraktor KKS memang benar adanya di lapangan.

LALU, BAGAIMANAKAH SKK MIGAS MENGEVALUASI TJS? Ada program yang berbasis sistem penilaian Social Return On Investment (SROI), yaitu “Pendampingan Monev Kegiatan TJS”. Di mana program tersebut juga menilai outcome dan impact program TJS yang dilaksanakan Kontraktor KKS berdasarkan persepsi publik, khususnya masyarakat penerima manfaat program. Bentuk pengawasan lainnya adalah kegiatan pre-WP&B. Selain itu, mulai tahun ini kami juga telah mengadakan forum TJS yang menjadi wadah bagi Kontraktor KKS dan pemangku kepentingan, guna mengomunikasikan pelaksanaan program TJS selama ini.

SAAT INI, BIAYA YANG DIPAKAI KONTRAKTOR KKS DIGANTI OLEH PEMERINTAH. LALU BAGAIMANA IMPLEMENTASI TJS UNTUK KONTRAKTOR DENGAN KONTRAK GROSS SPLIT? Sementara ini yang telah menerapkan gross split adalah PHE ONWJ. SKK Migas sudah mengundang secara khusus PHE ONWJ untuk berbagi pengalaman tentang kegiatan TJS setelah diterapkannya PSC Gross Split. Ternyata belum ada perubahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan TJS. Seandainya ada perubahan lebih didasarkan kebutuhan operasi pelaksanaan. Sebenarnya ada atau tidak aturan pun, TJS tetap harus dilaksanakan walau mungkin ada efisiensi. Hal ini karena TJS merupakan suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan oleh Kontraktor KKS bila ingin mendapatkan Social Licence to Operate sehingga masyarakat merasa menjadi bagian dari kegiatan operasi. Jika sudah diterima, maka masyarakat akan menjadi komponen utama pendukung kelancaran kegiatan operasi.

BAGAIMANA KELANJUTAN PROGRAM TERSEBUT JIKA KONTRAKTOR TERMINASI? Jika kontraktor dilanjutkan oleh operator yang baru, maka kontraktor yang lama wajib untuk menyusun laporan TJS blok tersebut yang secara garis besar mencakup Summary Program TJS, yang telah selesai, sedang dilaksanakan, dan potensi carry over ke operator yang baru. Jika Kontraktor KKS terminasi dan tidak dilanjutkan oleh operator baru, SKK Migas akan mendorong Kontraktor KKS existing merencanakan Exit Strategy dari program TJS yang dilaksanakan lima tahun sebelum terminasi. Dengan harapan di tahun akhir ketika diterminasi, masyarakat sekitar wilayah operasi dapat hidup mandiri sesuai tujuan awal program TJS Industri Hulu Migas.


17

PERSPEKTIF

OLEH: ALFIAN/[email protected]

Cegah Suap di Hulu Migas, SKK Migas Terapkan ISO 37001: 2016 PANJANGNYA MATA RANTAI DALAM BISNIS HULU MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS) MENJADIKAN INDUSTRI INI RAWAN TINDAK PIDANA KORUPSI, SEPERTI PENYUAPAN. IMPLEMENTASI SERTIFIKAT ISO 37001:2016 DIPERLUKAN UNTUK MENCEGAH PENYUAPAN YANG MENYEBABKAN KERUGIAN, TERUTAMA DI SEKTOR PENGADAAN BARANG DAN JASA. Sebagai bagian dari komitmen untuk mencegah tindak pidana penyuapan di industri hulu migas, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengadakan Awareness Training SNI ISO 3700:2016 terkait manajemen anti penyuapan atau Anti Bribery Management System. Kegiatan ini diikuti perwakilan dari beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS), vendor, dan asosiasi di sektor hulu migas. “Di hulu migas hampir setiap proses dari pelaksanaan kegiatan hingga pengadaan barang dan jasa bisa terjadi korupsi. Salah satunya adalah penyuapan,” kata Wakil Kepala SKK Migas, Sukandar, saat membuka acara yang diadakan di Kantor SKK Migas Pusat, Jakarta pada 16 Agustus 2017. Menurut Sukandar, praktik penyuapan ini dapat menimbulkan kerugian pada kegiatan usaha hulu migas, salah satunya adalah inefisiensi dalam pengaturan spesifikasi barang. Di mana terdapat upaya ekstra untuk memenangkan vendor tertentu, yang pada akhirnya akan merugikan negara.

International Standardization Organization (ISO) 37001: 2016, sertifikasi Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP) menjadi salah satu instrumen yang membantu suatu organisasi menerapkan, memelihara dan meningkatkan program kepatuhan anti-suap. Sertifikasi ini pertama kali diterbitkan pada 14 Oktober 2016 dan kemudian diadopsi oleh Badan Sertifikasi Nasional (BSN) menjadi SNI ISO 37001:2016. Selain mencegah dan mendeteksi tindak pidana penyuapan, penerapan ISO 37001 ini berguna untuk meningkatkan kepercayaan antara manajemen, investor, rekan bisnis, personil dan pemangku kepentingan. Selain itu tujuan lainnya adalah menghindari conflict of interest, menurunkan biaya

18


operasional di kegiatan hulu migas, dan menciptakan kultur anti suap di industri migas. Spesialis Madya Pengawas Internal SKK Migas, Roni Maulana, menjelaskan ISO 37001 tidak mengatur secara spesifik perihal peraturan dan standardisasi pencegahan penyuapan di suatu organisasi. Dengan demikian setelah diadakan sosialisasi dan due diligent, SKK Migas mengarahkan agar setiap Kontraktor KKS dan vendor dapat membuat peraturan anti penyuapan menurut standardisasi masing-masing organisasi yang sudah terintegrasi dengan ISO 37001. Nantinya, lanjut Roni, roadmap akreditas SNI ISO 37001 di SKK MIgas akan melalui beberapa tahap, yaitu analisis perencanaan yang sudah dimulai pada Juli 2017, dilanjutkan dengan pelatihan dan pengembangan pada Agustus hingga Desember 2017. Tahap selanjutkan adalah implementasi yang akan dilaksanakan pada Januari hingga Maret 2018, lalu internal audit assessment pada April hingga Mei 2018. Sedangkan tahap akreditasi akan dilaksanakan pada Juni 2018, kemudian diakhiri dengan audit pemantauan (surveillance audit) dan reassessment pada Desember 2018. “SKK Migas memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan sertifikasi tersebut agar ke depannya para pelaku usaha hulu migas dapat turut menerapkannya. Agar tercipta industri hulu migas yang transparan dan efisien sehingga dapat memberi manfaat sebesarbesarnya bagi negara,” kata Roni. Menurutnya jika penyuapan dicegah, maka efisiensi dapat terwujud. Dengan demikian akan dapat dialokasikan dana untuk mengembangkan hulu migas dalam negeri. Baik untuk pengembangan teknologi, pengembangan kompetensi dan peningkatan modal (capital). Dalam proyek ini, SKK Migas dibantu tenaga konsultan independen yang bertugas untuk membimbing Kontraktor KKS dan vendor dalam menyusun sistem anti suap di organisasinya di kemudian hari. Keenam lembaga ini di antaranya adalah Deloitte Touche Tohmatsu, PT. Concord Consulting Indonesia, KPMG Indonesia, PricewaterhouseCoopers (PwC), BDO Indonesia, dan Ernst&Young (EY).

OLEH: WORO IRENG RENOATI/[email protected]

PERSPEKTIF

Perpustakaan SKK Migas sebagai Sumber Referensi dan Pengetahuan Hulu Migas Tepercaya SEJAK DIDIRIKAN PADA 2010, PERPUSTAKAAN SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS) TELAH MENJALANKAN PERANNYA SEBAGAI SALAH SATU SUMBER REFERENSI DAN PENGETAHUAN INSTITUSI DALAM MENCAPAI PROGRAM KERJANYA. Berada di bawah koordinasi Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) SKK Migas, Perpustakaan SKK Migas menyediakan berbagai informasi yang menjadi salah satu referensi dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas). Perpustakaan berlokasi di Gedung City Plaza Lantai 9 dengan jam operasional 07.00-16.00 WIB, setiap Senin hingga Jumat. Bentuk referensi yang disediakan beragam, seperti buku teks, buku referensi, statistik, direktori, kumpulan peraturan, prosiding, laporan, majalah, dan kliping surat kabar. Saat ini, koleksi referensi cetak Perpustakaan SKK Migas berjumlah lebih dari 3.400 judul buku, 5 judul majalah, dan 3 judul surat kabar. Di samping referensi dalam bentuk cetak, terdapat juga referensi dalam bentuk elektronik, buku elektronik dan jurnal elektronik dari Elsevier, Harvard Business Review, dan Oil & Gas Journal. Berdasarkan topiknya, koleksi Perpustakaan SKK Migas terbagi menjadi tiga kategori, yaitu Migas, Manajemen, dan Umum. Di Migas, tersedia beberapa topik yang meliputi Geologi, Geofisika, Teknologi Eksplorasi dan Eksploitasi Migas, Operasi Migas, Best Practice Industri Migas, Ekonomi Migas, Keuangan Migas, Teknologi Pendukung Operasi Migas, dan sebagainya.

ini terbatas pada membaca dan mengakses referensi elektronik di tempat. Buku atau bentuk referensi lainnya tidak dapat dipinjam atau dibawa pulang. Dalam rangka meningkatkan minat baca dan partisipasi pegawai, Perpustakaan SKK Migas secara rutin melaksanakan kegiatan-kegiatan knowledge management, dalam bentuk Book Overview, pemilihan Reader of the Month dan Reader of the Year, serta pemilihan Book of The Month.

Untuk kategori Manajemen, tersedia topik Manajemen Keuangan, Manajemen Strategis, Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), dan sebagainya. Sedangkan kategori Umum, terdapat beberapa topik, seperti Biografi Tokoh, Pengembangan Diri, Kesehatan, Pendidikan, Karya Fiksi, dan lainnya.

Kegiatan Book Overview merupakan kegiatan bedah buku yang menghadirkan narasumber (penulis buku) untuk memaparkan buku hasil karyanya. Paparan kemudian diikuti dengan diskusi antara penulis dengan peserta bedah buku. Penulis yang dihadirkan merupakan penulis internal SKK Migas maupun eksternal (penulis umum). Kegiatan ini pertama kali dimulai pada 2014. Perpustakaan pun secara rutin merilis daftar buku-buku terbaru atau buku-buku yang direkomendasikan oleh Perpustakaan SKK Migas melalui rilis Book of The Month.

Perpustakaan SKK Migas melayani peminjaman dan sirkulasi buku, pencarian data/artikel, dan berbagai aktivitas penunjang lainnya. Meskipun khusus ditujukan untuk melayani manajemen dan pegawai SKK Migas, Perpustakaan juga terbuka bagi pengunjung dari luar SKK Migas (pekerja migas, universitas dan mahasiswa, serta masyarakat umum). Akan tetapi, fasilitas yang tersedia bagi pengunjung

Perpustakaan SKK Migas juga mengapresiasi pengunjung setianya melalui pemilihan Reader of The Month dan Reader of The Year, sebagai bentuk apresiasi kepada pengunjung yang paling aktif dalam kegiatan perpustakaan baik dalam hal peminjaman dan pengembalian buku, pencarian data, maupun menghadiri kegiatan yang diselenggarakan Perpustakaan SKK Migas dalam kurun waktu tertentu.


19

SPEKTRUM

OLEH: ALFIAN/[email protected]

Spirit Kemerdekaan, Spirit Optimalkan Sektor Hulu Migas MEWAKILI PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN INDUSTRI HULU MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS), SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS) MENGEMBAN TUGAS MENCIPTAKAN HULU MIGAS YANG PRODUKTIF DAN EFISIEN. INI MENJADI BENTUK PERJUANGAN BAGI INSTITUSI DALAM MENGISI KEMERDEKAAN DEMI MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN ENERGI INDONESIA. Rata-rata lifting minyak bumi semester pertama 2017 mencapai 802 ribul barel per hari (bph). Sedangkan untuk gas bumi, angka lifting mencapai 6.338 juta standar kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/MMSCFD) atau setara dengan 1.131 ribu barel minyak ekuivalen per hari (barrels oil equivalent per day/boepd).

Bertepatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke72 Kemerdekaan Republik Indonesia, SKK Migas mengadakan upacara bendera di Kantor SKK Migas Pusat, Jakarta pada 17 Agustus 2017. Bertindak selaku inspektur upacara pada momen bersejarah yang diikuti seluruh pegawai itu, Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi. “Adalah anugerah dan kebanggaan bagi seluruh Warga Negara Indonesia karena tepat pada hari ini, perjuangan para pahlawan dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika telah mengantarkan Bangsa Indonesia untuk dapat memperingati Hari Ulang Tahun ke-72 Kemerdekaan Negara Republik Indonesia,” kata Amien dalam amanatnya. Amien mengajak seluruh pegawai untuk selalu mengingat jasa pahlawan dan menghargai sejarah bangsa dalam merebut kemerdekaan dengan bekerja sebaik-baiknya dalam merealisasikan industri hulu migas yang bermanfaat bagi kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Hal ini dapat diwujudkan dengan upaya efisiensi untuk mendorong produksi migas sehingga mencapai target. “Semua pihak yang terlibat di industri ini harusnya berbangga hati. Walaupun badai dan krisis global belum reda, masih ada secercah harapan,” katanya. Pasalnya, penerimaan Negara dari sektor hulu migas pada semester I tahun 2017 telah melebihi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, yaitu sebesar US$6,48 miliar atau sekitar 59 persen.

20


“Total lifting migas pada semester pertama adalah 1.933 ribu boepd, yaitu sebesar 92 persen dari target APBN 2017,” jelasnya. Pencapaian tersebut juga merupakan kontribusi dari lapangan yang mulai berproduksi tahun ini, yaitu Lapangan Jangkrik yang merupakan wilayah kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) Eni Muara Bakau Ltd. dan Lapangan Madura BD yang dioperasikan Kontraktor KKS Husky-CNOOC Madura Ltd. Amien menyampaikan, hingga Agustus 2017, SKK Migas telah berhasil melakukan optimalisasi cost recovery hingga US$4,87 miliar, sekitar 46 persen dari target. Walau demikian, diakuinya pencapaian ini belum diikuti dengan nilai investasi hulu migas yang signifikan. Ke depannya Dia berharap realisasi proyek-proyek dapat semakin dipercepat agar kuota produksi migas nasional dapat bertambah, sehingga kemandirian Indonesia terhadap energi pun semakin meningkat. Dengan demikian nilai kemerdekaan yang diharapkan dapat benar-benar terwujud. Upacara peringatan HUT RI ke-72 pun dilakukan oleh para pekerja dari segenap penjuru lapangan hulu migas, baik dari Aceh hingga Papua Barat. Tidak hanya coverall yang dikenakan pekerja, warna-warni pakaian adat pun ikut menyemarakkan upacara di beberapa lokasi. Momen ini menjadi motor penggerak tersendiri bagi para pekerja untuk tetap semangat bekerja bersama-sama untuk membesarkan bangsa.


SPEKTRUM

REORGANISASI SKK MIGAS:

Tingkatkan Kinerja dan Fokus Produksi SEJAK DIKELUARKANNYA PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 17 TAHUN 2017 (PERMEN ESDM 17/2017), SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS) MELAKUKAN REORGANISASI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI DALAM MEMPERBAIKI SEKTOR HULU MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS) NASIONAL.

ini merupakan hasil dari assessment (penilaian) yang diberikan kepada masing-masing pegawai. Assessment ini perlu dilakukan untuk menambah keobyektifan penempatan staf oleh manajemen,” kata Amien saat memberi arahan usai pelantikan. Dia menjelaskan, manajemen tidak bisa 100 persen obyektif, pasti ada unsur subyektif. Oleh karena itu dibutuhkan assessment agar setiap keputusan ada dasarnya. Adapun posisi yang ditetapkan kali ini di antaranya adalah kepala divisi, vice president (fungsional level kepala divisi), manajer senior, dan spesialis madya (fungsional level manajer senior). Amien juga menyampaikan agar reorganisasi ini hendaknya dilihat sebagai hal untuk meningkatkan kinerja organisasi, yaitu dengan cara beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang baru. “Harga minyak sebenarnya relatif. Beberapa tahun yang lalu harga minyak bahkan pernah mencapai US$20. Yang diupayakan bukan perubahan harga minyak, akan tetapi upaya beradaptasi dengan kondisi harga minyak saat itu,” katanya. Dia pun kembali mengingatkan, core business SKK Migas kali ini sudah berubah, yaitu fokus terhadap produksi migas, penemuan cadangan yang besar, serta meningkatkan kapasitas nasional. Karena itu, diperlukan teknologi yang mumpuni untuk memproduksi cadangan remaining dari sumursumur produksi. Sedangkan untuk menambah jumlah cadangan dibutuhkan eksplorasi. Dijelaskan Amien, posisi fungsional di organisasi juga perlu dihadirkan untuk menangani kondisi industri hulu migas saat ini. Yakni menghindari banyaknya masalah teknis yang tidak optimal bila dikerjakan oleh struktural.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi melantik beberapa kepala divisi/setingkat dan mengukuhkan puluhan manajer senior/setingkat di lingkungan SKK Migas di Kantor SKK Migas Pusat, Jakarta pada 5 September 2017. Beberapa pejabat yang dilantik sebagian mendapatkan promosi dan sebagian lain mengalami rotasi dalam rangka penyegaran tugas dan peningkatan kapasitas kepegawaian. “Setelah 5 Juli lalu level kepala divisi dilantik, sekarang kita kukuhkan yang level di bawahnya. Pengukuhan

Selain memberikan selamat kepada pegawai yang dilantik, Amien juga berharap agar seluruh pegawai dapat bersama-sama membangun SKK Migas dan memajukan industri hulu migas. Dia menyampaikan assessment selanjutnya akan dilakukan lagi untuk penempatan staf di bawah departemen. “Kepada pegawai yang telah dirotasi bahkan mendapatkan promosi, selamat atas posisi barunya. Semoga bisa dengan cepat beradaptasi dan konsisten memenuhi tugas pekerjaan yang telah disepakati,” katanya.


21

BIANGLALA

OLEH: SHINTA SWASTI SANTASAYACITTA/[email protected]

Menyiasati Perizinan dan Pengadaan Lahan Selesai Tepat Waktu DALAM BISNIS HULU MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS), PEMAHAMAN PROSES PERIZINAN DAN PENGADAAN LAHAN PENTING DIKETAHUI PARA PEKERJA YANG BERWENANG DI SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS). PEMAHAMAN INI BISA MENDORONG OPERASI KEGIATAN HULU MIGAS DAPAT SELESAI TEPAT WAKTU. Divisi Formalitas SKK Migas mengadakan sharing session internal perihal Penyediaan Lahan dan Perizinan untuk Eksplorasi dan Eksploitasi yang diikuti divisi-divisi terkait. Kegiatan diselenggarakan di Kantor SKK Migas Pusat, Jakarta pada 22 Agustus 2017. “Penyediaan lahan dan perizinan dalam industri hulu migas masih belum efisien. Ini ditunjukkan oleh rantai birokrasi yang masih panjang,” kata Pengawas Internal SKK Migas, Taslim Z Yunus saat membuka acara diskusi. Hal ini disayangkan, karena terhambatnya pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi akan merugikan Negara. Kepala Divisi Formalitas SKK Migas, Didik S Setyadi, menjelaskan saat ini terdapat 373 kali proses pengurusan perizinan untuk seluruh fase. Banyaknya fase ini tergantung seberapa kompleks lokasi wilayah operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) bersangkutan. Semakin kompleks, semakin banyak proses yang dilewati. Selain itu terdapat 19 kementerian dan lembaga yang harus dihubungi secara terpisah. “Hampir tidak ada perbedaan proses untuk mengurus izin, dispensasi, rekomendasi, persetujuan, pertimbangan teknis, sertifikasi dan lainnya. Bahkan ada duplikasi proses yang harus diurus, yang sebenarnya bisa digabungkan prosesnya,” katanya. Menurut Didik, proses perizinan menjadi semakin sulit saat melakukan peralihan wilayah operasi dari Kontraktor KKS yang akan terminasi dimana persyaratan administratifnya terlampau banyak. “Contoh, saat kami mengadakan workshop alih kelola Total ke PHE Mahakam, terdapat 9.000 lembar dokumen yang harus diurus kembali oleh operator baru,” katanya. Selain itu, persepsi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang melarang penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan usaha hulu migas, seperti eksplorasi dan eksploitasi, malah menghambat. Faktanya, kawasan hutan di Indonesia mencapai 130-140 juta hektar, sementara luas wilayah Indonesia 170 juta hektar. “Artinya, luas

22


kawasan yang boleh digunakan untuk hulu migas hanya 30 juta hektar,” katanya sambil menambahkan bahwa hutan lindung sebenarnya masih bisa digunakan untuk industri ini. Kawasan yang tidak boleh digunakan hanya hutan konservasi. Manajer Senior Pertanahan SKK Migas, Farida, dalam kesempatan itu juga mengupas Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 terkait Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, termasuk di dalamnya lahan untuk hulu migas. Seluruh proses yang dibutuhkan dalam perizinan pun tidak lupa dijelaskan. “Perizinan lahan untuk hulu migas termasuk salah satu kendala yang tidak mudah diselesaikan karena berhubungan dengan banyak pihak dan pemilik lahan,” katanya. Oleh karena itu, Dia berharap setelah diskusi ini, fungsifungsi terkait di SKK Migas dapat mengikutsertakan Divisi Formalitas bilamana akan menyusun rencana kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan dapat dibuat lebih matang, dengan mempersiapkan segala kemungkinan yang bisa terjadi selama proses perizinan. Harapannya, agar urusan perizinan dan pengadaan lahan tidak lagi mengganggu tata waktu kerja.

OLEH: AGATHA CITARA/[email protected]

BIANGLALA

Pengenalan Kegiatan Hulu Migas ke Editor Media MENGENALKAN SECARA LANGSUNG KEGIATAN HULU MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS) KEPADA EDITOR MEDIA MASSA MERUPAKAN CARA EFEKTIF UNTUK MEMASYARAKATKAN INDUSTRI PADA STAKEHOLDER (PARA PEMANGKU KEPENTINGAN)-NYA. DIHARAPKAN, RASA KEPEMILIKAN ATAS MIGAS DAPAT TUMBUH SEIRING BERTAMBAHNYA INFORMASI MENGENAI KEGIATAN HULU MIGAS. Bekerja sama dengan beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) di daerah Jawa Timur, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengadakan Kunjungan Lapangan dan Sarasehan Editor Media 2017. Kegiatan diikuti sebanyak 33 editor media massa cetak, online, radio, dan televisi. Beberapa Kontraktor KKS yang beroperasi di wilayah Cepu, Tuban, dan Bojonegoro ikut terlibat dalam kegiatan ini. Di antaranya Pertamina EP Asset 4, ExxonMobil Cepu Ltd (EMCL), Pertamina EP Cepu (PEPC), dan Joint Operating Body Pertamina PetroChina East Java (JOB PPEJ). Kegiatan ini berlangsung pada 18-20 Agustus 2017. Mengawali kunjungan ke Surabaya, kegiatan dimulai dengan menyambangi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Rahayu, Kabupaten Tuban, yang merupakan salah satu program tanggung jawab sosial (TJS) JOB PPEJ di bidang pendidikan. Rombongan diterima Kepala Sekolah Sri Rahayu dan Acting Field Manager JOB PPEJ, Fauzy Mayanullah. “Selain pembangunan gedung, kami juga mengalokasikan beasiswa pendidikan untuk siswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu. Ini bentuk komitmen kami untuk pendidikan masyarakat,” kata Fauzy. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Kedai Kanoman di Campurejo yang merupakan salah satu binaan JOB PPEJ. Setelah itu, rombongan bergerak menuju Fasilitas Pemrosesan Pusat (Central Processing Facility/CPF)1 EMCL di Bojonegoro dan disambut Vice President Productions EMCL, Muhammad Nurdin. Dalam fasilitas

tersebut, ditunjukkan tahapan proses produksi mulai dari tapak sumur hingga lifting. “EMCL memiliki peran penting, kami menyumbang lebih dari 200 ribu barel per hari atau sekitar 25 persen produksi nasional,” kata Nurdin. Dari fasilitas produksi, rombongan kemudian mengunjungi pusat inkubasi bisnis yang merupakan implementasi program pemberdayaan masyarakat EMCL, seperti kerajinan batik, home industry makanan, dan lainnya. Malam hari setelah kunjungan hari pertama, acara dilanjutkan dengan dinner meeting, yang diisi dengan presentasi dari keempat perwakilan Kontraktor KKS yang berpartisipasi. Di hari kedua, rombongan melanjutkan perjalanan menuju wisata sumur tua di Wonocolo. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan gambaran sejarah perminyakan di Indonesia, sekaligus melihat kondisi terkini penambangan minyak tradisional yang dilakukan oleh masyarakat. Para editor diharapkan dapat melihat secara langsung bagaimana 700 sumur tradisional yang menghasilkan sekitar 400 barel minyak ini dikelola. Dari Wonocolo, acara kembali dilanjutkan di hotel untuk melaksanakan lunch meeting yang diawali dengan presentasi dari Pengawas Internal SKK Migas, Taslim Z. Yunus. Taslim mengenai “Capaian Industri Hulu Migas”. Rangkaian kegiatan kemudian ditutup oleh Spesialis Madya Sekretaris SKK Migas, Nyimas F. Rikani. Rikani menyampaikan terima kasih atas partisipasi aktif peserta dalam acara ini. “Kami berharap silaturahmi dengan editor dapat terus terjalin dengan baik ke depannya,” katanya.


23

#53. TJS, Mendekatkan Industri Hulu Migas dan Masyarakat BULETIN SKK MIGAS INDONESIA. Figur Bekerja Sama dalam Membangun Masyarakat melalui TJS

Recommend Documents