#46. Gross Split. Membuka Harapan Baru dari Skema BULETIN SKK MIGAS INDONESIA. Fokus Figur Bianglala Gross Split: Industri Hulu Migas Makin Efisien

FEBRUARI 2017

#46 INDONESIA

BULETIN SKK MIGAS

Membuka Harapan Baru dari Skema Gross Split

HAL.

4

HAL.

16

HAL.

22

Fokus

Figur

Bianglala

Gross Split: Industri Hulu Migas Makin Efisien

Tupoksi SKK Migas Tetap Diperlukan

FGD Pelaksanaan “Right to Audit Clause” Tahun 2017

SALAM REDAKSI 3

Semangat Meningkatkan Produksi lewat Gross Split

Daftar Isi

FOKUS 4 6 8

Gross Split: Industri Hulu Migas Makin Efisien Membidik Keuntungan dari Gross Split Ada Gross Split, SKK Migas Tetap Berperan

Gross Split: Industri Hulu Migas Makin Efisien

4


16

SEREMONIAL 10 11 12 13 14 15 16

SKK SKK SKK SKK SKK SKK SKK

Migas Migas Migas Migas Migas Migas Migas

Pusat Perwakilan JABANUSA Sumatera Bagian Utara Sumatera Bagian Selatan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Kalimantan dan Sulawesi Papua dan Maluku

FIGUR 16


PERSPEKTIF 18 19

Permen ESDM Nomor 37/2016, Ketentuan Baru Participating Interest 10% Daerah Sertifikasi Asuransi CMII: Bersiap Hadapi Tantangan Industri Hulu Migas

SPEKTRUM 20 Empat Karyawan SKK Migas Dikaryakan di BP

FGD Pelaksanaan “Right to Audit Clause” Tahun 2017

22

Tangguh

BIANGLALA 22 FGD Pelaksanaan “Right to Audit Clause” Tahun 23

2017 Forum SKK Migas Bersama IPA: Dari Strategi Kolaborasi hingga Sinergi antar Wilayah Kerja

REDAKSI PELINDUNG Amien Sunaryadi, Budi Agustyono PENANGGUNGJAWAB Taslim Z. Yunus PEMIMPIN REDAKSI Nyimas Fauziah Rikani EDITOR Heru Setyadi, Ryan B. Wurjantoro TIM REDAKSI Adhitya C. Utama, Alfian, Febrian Dama Asmara, Agatha Citara, Ruby Savira, Suhendra Atmaja REDAKSI MENERIMA MASUKAN MELALUI [email protected], [email protected] REDAKSI Sub Bagian Komunikasi dan Protokol SKK Migas ALAMAT Gedung Wisma Mulia Lt.30. Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42. Jakarta 12710 Humas SKK Migas HumasSKKMigas www.skkmigas.go.id

2

BUMI / #46 Februari 2017

SALAM REDAKSI

Semangat Meningkatkan Produksi Lewat Gross Split KEPUTUSAN PEMERINTAH MEMBUAT SKEMA BISNIS BARU DI INDUSTRI HULU MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS) DENGAN GROSS SPLIT PATUT MENDAPAT DUKUNGAN SEMUA PIHAK.

Dengan skema ini, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) diharapkan dapat lebih efisien dalam melakukan investasinya di Indonesia. Sementara pemerintah tidak lagi disibukkan dengan cost recovery sebagai bagian dari skema bisnis sebelumnya yakni Production Sharing Contract (PSC). Skema bisnis baru tersebut menunjukkan bahwa industri hulu migas bergerak dinamis. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam bisnis industri hulu migas dari sudut kewenangan tetap berperan meski tugas dalam perhitungan dan pengawasan cost recovery tak lagi ada. Tetapi dalam rencana program kerja SKK Migas tetap berperan termasuk juga bagaimana plan of development (POD) dapat berjalan sesuai rencana. Malah, beberapa tugas pasca gross split menjadikan SKK Migas lebih dalam melakukan pengawasan penggunaan komponen lokal dan rencana pemakaian tenaga kerja yang akan digunakan Kontraktor KKS. Tugas lain adalah mengawasi aspek kesehatan, keselamatan kerja, dan keamanan lingkungan. Pendeknya, gross split memberi spirit baru meningkatkan produksi migas nasional. Di sisi Kontraktor KKS, gross split adalah pilihan yang sangat menarik. Skema ini memberi keleluasan

lebih serta memberi tantangan lebih besar. Bila kontraktor bisa efisien, keuntungan yang didapatkan juga lebih besar. Penerapan skema gross split ini sudah mulai dilakukan pemerintah melalui perpanjangan kontrak Blok Offshore North West Java (ONWJ). Meski begitu, proses perpanjangan kontrak bagi Kontraktor KKS lainnya memang masih diberikan opsi skema apakah memilih PSC ataupun gross split. Dengan tawaran yang menggiurkan dari gross split ini, semestinya Kontraktor KKS yang sejak awal dapat menjalankan operasinya secara efisien tentu akan memperoleh kemudahan dengan skema ini. Di sisi lain, semangat gross split ini juga menjadi pemicu untuk bagaimana stakeholder (para pemangku kepentingan) industri hulu migas dapat mengurangi hambatan-hambatan investasi seperti perizinan hingga perpajakan. Alhasil, gross split tentu menjadikan industri hulu migas bergerak dinamis. Dengan efisiensi yang tinggi, Kontraktor KKS dapat memperoleh hasil lebih besar. Sementara pemerintah juga tidak terlalu disibukkan dengan perhitungan cost recovery yang tak terpisahkan dari skema PSC. Kita berharap skema baru ini dapat lebih memberikan gairah iklim investasi dan produksi migas pun dapat lebih terkendali.

TASLIM Z. YUNUS

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat #46 Februari 2017 / BUMI

3

FOKUS

OLEH: TIM BULETIN/[email protected]

Gross Split: Industri Hulu Migas Makin Efisien PEMERINTAH MENGENALKAN SKEMA BARU GROSS SPLIT BAGI KONTRAKTOR HULU MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS) BARU DAN PILIHAN BAGI KONTRAKTOR PERPANJANGAN. SKEMA BARU INI DIYAKINI MEMBUAT INDUSTRI MIGAS MAKIN EFEKTIF DAN EFISIEN KARENA TAK LAGI ADA COST RECOVERY. Dunia bisnis adalah dunia yang dinamis. Tak terkecuali untuk bisnis di industri hulu migas. Pasar yang berubah ditandai dengan fluktuasi harga minyak dunia hingga penemuan teknologi baru membuat industri hulu migas harus dapat beradaptasi. Skema atau model bisnis hulu migas pun dapat berubah sehingga landscape industri juga akan bergerak dinamis. Skema bagi hasil atau PSC yang selama ini menjadi patokan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) ketika berbisnis di Indonesia pun harus ditinjau ulang. Pilihan yang diambil oleh pemerintah adalah mengubah skema bisnis PSC menjadi gross split. Dengan skema baru ini pemerintah tak perlu lagi memikirkan penggantian biaya operasi hulu migas (cost recovery). Dalam sejarahnya, mengubah skema bisnis migas bukan sesuatu yang baru karena sebelum PSC, Indonesia pernah menggunakan sistem konsesi dan kontrak karya. Skema PSC memang bertahan lama sejak 1965 dan telah melewati tiga tahapan generasi. Generasi pertama (1965 - 1978) cost recovery dibatasi sebesar 40 persen, bagian kontraktor adalah 35 persen bersih dan Domestic Market Obligation (DMO) tanpa grace period. Generasi kedua (1978 - 1988) cost recovery tidak ada pembatasan, bagian kontraktor 15 persen bersih, investment credit sebesar 20 persen dan DMO dengan harga pasar untuk 5 tahun. Generasi ketiga (1988 - 2016) dikenalkan First Tranche Petroleum

4


(FTP) yang besarnya 20 persen dari produksi gross serta DMO yang bervariasi antara harga ekspor. Skema cost recovery kerap memicu perdebatan karena penggantian biaya kepada Kontraktor KKS kerap jadi persoalan seperti bagaimana menentukan besaran cost recovery. Dalam skema gross split komponen cost recovery ditiadakan. Kontraktor KKS akan menanggung seluruh biaya operasi hulu migas. Sebaliknya, pemerintah hanya mendapatkan pembagian produksi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengibratkan skema PSC seperti pemilik lahan sawah dan orang lain sebagai penggarap. Pemilik sawah pemerintah, sementara penggarap adalah perusahaan Kontraktor KKS. Saat penggarap mengolah sawah yang diperintahkan pemilik, didapati hasil kotornya adalah 10 karung. Jika menggunakan skema PSC cost recovery, semua biaya operasi beli bibit, perawatan, usir burung, hitung habis biayanya lima karung, dan sisanya tinggal lima karung. Dari lima karung yang tersisa itu, jika PSC cost recovery ada perjanjian antara pemilik dengan pekerjanya itu 85 persen dari 5 karung milik pemilik sawah, maka Kontraktor KKS mendapatkan 15 persen dari 5 karung dari pemilik lahan. Dari contoh itu maka dapat disimpulkan pembagian hasil PSC cost recovery 85 persen itu dari produksi dikurangi biaya operasi. Jadi bisa dibayangkan porsi negara dibandingkan

kontraktor menggunakan skema cost recovery. Penentuan inilah yang memicu perdebatan tanpa ujung sehingga pemerintah mengeluarkan opsi skema bisnis hulu migas yang baru gross split. Dengan gross split pembagiannya adalah 57 persen untuk negara dan 43 persen untuk kontraktor minyak bumi, sementara pembagian untuk gas bumi 52 persen ke negara, 48 persen untuk kontraktor. “Jadi kalau hasil 10 karung, mau pekerja sawahnya (Kontraktor KKS) pakai pupuk apa, bibit seperti apa, pokoknya dari 10 karung hasilnya, ya 5 karung untuk negara, 5 lagi kontraktor dengan catatan semua cost ditanggung sendiri. Mau cost 8 karung pokoknya 5 karung negara, mau cost-nya lebih rendah 3 karung misalnya, tetap negara 5 karung,” ujarnya beberapa waktu lalu. Penentuan split tambahan kepada Kontraktor KKS dengan melihat beberapa variabel split dan progressive split. Misal, Kontraktor KKS akan mendapatkan tambahan split jika wilayah kerjanya memiliki tingkat kesukaran yang besar. Kontraktor KKS juga akan mendapat tambahan split jika persentase penggunaan komponen lokal lebih besar. Adapun yang masuk dalam 10 variabel split yakni, status wilayah kerja (WK), lokasi WK (onshore, offshore, atau remote area), kedalaman reservoir, infrastruktur pendukung, tingkat kandungan CO2 (karbon dioksida), tingkat kandungan H2S (sulfur), spesifikasi gravity, komponen lokal, dan fase produksi. Sedangkan komponen yang masuk progressive split adalah harga minyak dan kumulatif produksi. Pada Januari lalu Kementerian ESDM merilis Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Permen ESDM ini berlaku mulai 16 Januari 2017. Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, dengan skema gross split, pemerintah bisa mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sebab, biaya operasi tak lagi dibebankan ke negara, tapi ke kontraktor migas. Berkaca dari tahun 2016, pagu cost recovery sebenarnya US$8,4 miliar, tapi membengkak menjadi US$11,4 miliar. Dengan demikian, tanpa cost recovery, APBN tidak terganggu lagi. Di sisi lain, kontraktor mendapatkan keuntungan besar jika mampu melakukan efisiensi. Dengan tantangan besar berada pada Kontraktor KKS maka behavior atau kecenderungan perilaku Kontraktor KKS akan mempengaruhi tingkat efisiensi mereka. Kecenderungannya dengan memberi beban lebih kepada Kontraktor KKS maka mereka akan berusaha mengeluarkan cost sehemat mungkin karena mereka harus membayar sendiri operasinya. Ketika cost dapat ditekan secara efektif maka Kontraktor KKS memiliki peluang mendapatkan hasil lebih besar. Bagi pemerintah, penghitungan dan pengawasan besaran cost recovery tidak perlu lagi sehingga anggaran belanja negara yang meleset pun tak akan terjadi.

BERAWAL DARI BLOK ONWJ Pemerintah menerapkan skema gross split Blok ONWJ (Offshore North West Java) yang saat ini dikelola Pertamina Hulu Energi (PHE). Untuk perpanjangan Blok ONWJ, telah diputuskan menggunakan skema bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) gross split dengan penetapan split dasar untuk gas bagian pemerintah 37,5 persen dan kontraktor 62,5 persen, sedangkan untuk minyak 42,5 persen bagian pemerintah dan 57,5 persen untuk kontraktor. Bagian tersebut bisa meningkat disesuaikan dengan beberapa poin, di antaranya letak Wilayah Kerja (WK) Migas, lokasi sumber migas di daratan atau lautan, kandungan karbon dioksida (CO2). Dalam mengelola blok ini, Pertamina bisa melakukan jual beli hak kelola dengan kontraktor lain. Bahkan, boleh juga dengan mitra lamanya yakni Kufpec dan PT Energi Mega Persada Tbk. Namun, mekanismenya harus sesuai dengan proses bisnis yang wajar. Selain itu, pemerintah memberikan hak kelola Blok ONWJ sebesar 10 persen ke pemerintah daerah Jawa Barat. Hak kelola untuk daerah tersebut diambil dari 100 persen hak kelola yang dimiliki Pertamina di Blok ONWJ. Pemberian hak kelola kepada pemerintah daerah ini sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang ketentuan penawaran hak kelola atau participating interest (PI) 10 persen pada wilayah kerja migas. Dalam aturan ini, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga mendapatkan talangan dana dari kontraktor untuk mendapatkan hak kelola migas. Pertamina juga telah menyiapkan dana investasi Blok ONWJ sebesar US$301,3 juta selama tiga tahun pertama kontrak. Perinciannya, sebesar US$143,3 juta pada tahun pertama, US$79 juta pada tahun kedua, dan US$79 juta pada tahun ketiga. Menariknya, pada Blok ONWJ ini pula skema PSC berlaku pertama kali pada 1966 ketika PERMINA (sebelum menjadi PERTAMINA) menandatangani kontrak bagi hasil dengan Independence Indonesia American Oil Company (IIAPCO) pada tahun 1966. Skema ini menjadi PSC pertama dalam sejarah industri migas dunia. Kini, setengah abad berikutnya ONWJ kembali mencatat sejarah dengan penerapan skema bisnis gross split di Indonesia.

#46 Februari 2017 / BUMI

5

FOKUS


Membidik Keuntungan dari Gross Split KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA (KONTRAKTOR KKS) MEMPEROLEH TANTANGAN LEBIH BESAR DALAM EFISIENSI DENGAN SKEMA GROSS SPLIT. AKANKAH LEBIH MENARIK BUAT MEREKA DIBANDING PSC?

Opsi baru pemerintah dalam skema bisnis migas di Indonesia melalui gross split membuat bisnis hulu minyak dan gas bumi (migas) semakin dinamis. Bagaimana tidak, dengan skema ini cost recovery yang biasanya menjadi salah satu insentif bagi pebisnis hulu migas tak lagi berlaku dengan skema baru ini. Malah, risiko yang dimiliki Kontraktor KKS bisa lebih besar. Tapi bila dapat menjawab risiko itu dengan efisiensi, pendapatan yang diperoleh Kontraktor KKS justru bisa lebih besar. Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split Pasal 25, menyebutkan bahwa kontrak gross split ini akan berlaku bagi kontrak baru. Pemerintah masih tetap menghormati kontrak sebelumnya. Namun jika kontrak bersifat perpanjangan, maka Kontraktor KKS bisa memilih menggunakan Production Sharing Contract (PSC) sebelumnya atau gross split. Dalam skema ini, pemerintah dan Kontraktor KKS secara langsung membuat perjanjian kontrak bagi hasil (split). Keuntungan lainnya, biaya operasi pun tidak lagi ditanggung oleh negara, tapi semua ditanggung Kontraktor KKS. “Implementasinya adalah split yang ditawarkan pemerintah apakah akan menarik bagi kontraktor. Yang jelas kontraktor hulu kalau dikasih pilihan (kontrak yang produksi) antara net split yang sekarang dengan yang gross split, gross split

6


adalah pilihan yang sangat menarik,” kata Direktur Indonesian Petroleum Association (IPA) Sammy Hamzah. Menurut Sammy skema ini memberikan keleluasaan yang lebih bagi kontraktor sekaligus memberi tantangan yang lebih besar. Karena dia memikul beban risiko seluruhnya. “Tetapi kalau dia (kontraktor) bisa beroperasi secara efisien, keuntungan pihak perusahaan kontraktor akan lebih besar,” katanya. Sammy berharap, pemerintah, menawarkan kontrak-kontrak yang habis dan yang akan diperpanjang, besaran split-nya dapat dipertimbangkan kembali sehingga kontraktor bisa tertarik dan dapat melakukan produksi lebih giat lagi. Bila demikian, daya tarik untuk investor berinvestasi di Indonesia cukup kompetitif dibandingkan negara lain. Untuk skema bisnis baru ini, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar ikut terjun langsung melakukan sosialisasi skema gross split ke perusahaan-perusahaan migas di Indonesia. Menurut Arcandra, perusahaanperusahaan tersebut menyambut positif perubahan skema bagi hasil tersebut. “Bagi yang melihat ini secara jernih mereka tertarik,” katanya. Pada skema gross split ini mungkin kontraktor berkurang pemasukannya, tetapi menariknya Kontraktor KKS dapat bisa lebih fokus melakukan efisiensi dalam operasionalnya. Jika kontraktor makin efisien, biaya operasional dapat ditekan sehingga jatah Kontraktor KKS dapat lebih tinggi.

“ “Jika kontraktor makin efisien, biaya operasional dapat ditekan sehingga jatah Kontraktor KKS dapat lebih tinggi.”

Mengenai apakah negara masih memegang kedaulatan dalam sistem gross split, Arcandra menegaskan, sistem gross split tidak menghilangkan kendali negara karena, penentuan wilayah kerja, kapasitas produksi dan lifting, serta pembagian hasil masih di tangan negara. Pemerintah berharap dengan penerapan skema baru gross split ini akan membuat iklim investasi migas di Indonesia menjadi lebih menarik. Pemerintah bersama Kontraktor KKS menerima manfaat skema ini antara lain, share pain – share gain, risiko bisnis dimitigasi melalui incentive split, bisnis proses lebih singkat, Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dipersyaratkan sebagai bagian dari insentif dan menjamin pendapatan negara melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sejatinya, bagi hasil kontraktor dengan skema gross split lebih besar dari Production Sharing Contract (PSC) karena selain menawarkan bagi hasil yang lebih besar, pemerintah juga mendesain kontrak migas menggunakan skema gross split memperoleh tingkat pengembalian investasi (IRR) sebesar 16 persen. Angka ini, lebih besar dari skema PSC saat ini yang hanya 12 persen. Dengan tingkat IRR seperti itu, kontraktor semestinya menjadi lebih cepat dalam memproduksi migas. Di sisi lain skema Gross Split juga memiliki tantangan yang tidak sedikit. Pertama, minat investor hulu migas tidak serta merta tertarik

dengan skema baru ini. Jadi, efek jangka panjang hanya dapat dilihat nanti ketika ladang-ladang migas baru ditawarkan ke investor. Kedua, di sisi kebijakan karena skema gross split muncul dari Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM sehingga koordinasi dengan kementerian lain dalam pelaksanaan bisnis diperkirakan akan lebih menyulitkan. “Kalau lintas sektor maka otomatis tidak menjadi domain pengaturan di dalam Permen. Kalau Peraturan Pemerintah (PP) bisa mengkoordinasikan lintas sektor. Atau Peraturan Presiden (Perpres) itu bisa mengkoordinasikan Kementerian Keuangan atau Kementerian Lingkungan Hidup. Tapi kalau Permen tidak bisa,” kata Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro awal Februari lalu. Pahadal, lanjut Komaidi, industri hulu minyak dan gas bumi lintas sektoral. “Risiko dari Permen ini akan ditanggung oleh para pelaku bisnis migas,” imbuh Komaidi. Misalnya, risiko soal pajak yang belum dibicarakan dalam skema Gross Split. Begitu pun soal lingkungan yang berhubungan dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. “Idealnya, seharusnya dibuat regulasi yang bisa mengkoordinasi lintas sektor,” jelas Komaidi. Yang jelas, sebagai skema bisnis baru gross split menawarkan keleluasan bagi Kontraktor KKS atau investor. Semakin mereka dapat melakukan efisiensi, maka porsi pendapatan yang mereka dapatkan juga makin besar.


7

FOKUS


Ada Gross Split, SKK Migas Tetap Berperan SKEMA GROSS SPLIT MENGAKIBATKAN COST RECOVERY MENGHILANG DAN MEMBUAT TUGAS SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS) BERUBAH. KINI, FOKUSNYA ADA PADA PRODUKSI, EKSPLORASI, KEAMANAN, DAN KESELAMATAN KERJA.

Penerapan skema baru gross split tidak serta merta mencerabut tugas SKK Migas. Malah, dengan skema ini penguatan kelembagaan menjadi penting karena membutuhkan orientasi baru. Begitu gross split berlaku, tugas SKK Migas tidak lagi memeriksa biaya tetapi bergerak menuju fokus baru di produksi, eksplorasi, keamanan, dan keselamatan kerja. “Pengawasan tetap berada di SKK Migas ketika skema gross split diberlakukan. Misalnya pengajuan rencana kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS). Melalui skema baru ini kontraktor tak perlu lagi mengajukan detail anggaran biaya yang perlu diganti pemerintah karena semua biaya operasi diganti oleh kontraktor,” kata Kepala

8


SKK Migas, Amien Sunaryadi. Di sisi lain, SKK Migas juga berperan mengawasi penggunaan komponen lokal dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang akan dipakai kontraktor migas. Bahkan, SKK Migas juga tetap mengawasi aspek kesehatan, keselamatan kerja, keamanan dan lingkungan (HSSE/Health Safety Security Environment) kontraktor migas. Artinya, skema baru gross split tidak akan menghilangkan peran SKK Migas. Menurut Wakil Menteri (Wamen) ESDM, Arcandra Tahar, SKK Migas memang tidak lagi bertugas mengawasi dan menganalisa mengenai besaran ongkos produksi Kontraktor KKS yang ditanggung pemerintah (cost

recovery). Namun, SKK Migas masih tetap berfungsi dalam menyepakati rencana kerja (Work Plan) Kontraktor KKS. “Fungsi SKK (sebelum gross split) itu WP&B. (Setelah gross split) Programnya masih harus disetujui oleh SKK Migas,” kata Arcandra. Dengan diterapkannya skema gross split itu, SKK Migas akan berfungsi untuk menjaga reservoir milik negara. Sehingga Kontraktor KKS tak bisa sembarangan dalam melakukan eksplorasi migas di Tanah Air. Tugas lain yang diemban SKK Migas adalah pengawasan mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mengingat komponen itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi naik-turunnya besaran split yang diterima Kontraktor KKS. Jika kontraktor KKS menggunakan TKDN di bawah 30 persen, maka kontraktor tidak mendapatkan tambahan split. Namun jika penggunaan TKDN berada di atas 70 persen, maka kontraktor mendapatkan tambahan split sebesar 4 persen. Mengenai fungsi SKK Migas, Wakil Kepala SKK Migas M.I Zikrullah menjelaskan, “Peran SKK Migas sangat diperlukan dalam gross split seperti untuk pengendalian dan pengawasan,” katanya. Dalam Permen (Peraturan Menteri) tentang gross split pengawasan untuk pengajuan PoD (plan of development) direkomendasikan oleh SKK Migas. Dari sisi pelaksanaan dan pengawasan juga melibatkan peran SKK Migas. Khusus untuk rencana kerja (work program) Kontraktor KKS detailnya juga dilakukan oleh SKK Migas.

“

“Jadi, penguatan kelembagaan SKK Migas setelah diterapkannya Kontrak Bagi Hasil Gross Split juga masih tetap diperlukan karena orientasi tugas yang juga besar.” Saat ini Kontraktor KKS baru mengambil migas sebesar 50 persen dari cadangan yang terdapat di lapangan, di mana 50 persen sisanya masih tertinggal di lapisan bawahnya (subsurface) dan belum ada teknologi yang bisa mengambil sisa cadangan itu. Karena itu operasional lapangan migas perlu dilakukan hati-hati agar lapisan subsurface tidak rusak. Sehingga, jika nanti sudah ada teknologi yang bisa mengangkat minyak dari subsurface, kondisi lapangan migas masih dalam kondisi baik dan berimplikasi pada efisiensi biaya operasional. Aspek pengawasan seperti ini yang juga melekat menjadi tanggung jawab SKK Migas. Artinya, kewenangan SKK Migas pasca penerapan gross split masih kuat. Hanya orientasinya saja yang berubah dari pelaksanaan anggaran biaya – sebagai akibat dari skema cost recovery – menjadi fokus pada produksi, eksplorasi, keamanan dan keselamatan kerja, TKDN, hingga ke persoalan sumber daya manusia di industri hulu migas.

Jadi, penguatan kelembagaan SKK Migas setelah diterapkannya Kontrak Bagi Hasil Gross Split juga masih tetap diperlukan karena orientasi tugas yang juga besar. SKK Migas masih akan mengawasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) termasuk pengawasan terhadap tenaga kerja dan aset. Khusus untuk sumber daya manusia, dengan penerapan gross split maka pemerintah tak lagi menanggung cost production atau biaya produksi. Keseluruhan biaya tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Kontraktor KKS, termasuk jika mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA). Tapi, apakah itu lantas menggeser nasib SDM lokal? Dalam hal ini, Arcandra membantah hal tersebut karena pengendalian skema gross split masih ada pada negara. Jumlah tenaga kerja asing masih akan dikontrol pemerintah. Apalagi penggunaan tenaga kerja dalam negeri merupakan salah satu komponen Kontraktor KKS untuk memperoleh suatu insentif dari pemerintah. Sebab dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 tahun 2017, unsur tenaga kerja masuk ke dalam variabel TKDN.


9

SKK MIGAS SEREMONIAL

PUSAT

OLEH: DANANG AGUNG/[email protected]

Kunjungan Lapangan Badak yang Dikelola VICO Indonesia

juga mendengarkan presentasi manajemen VICO dan memberikan beberapa masukan untuk pengembangan lapangan VICO ke depan. “Beberapa teknologi yang berhasil diterapkan di VICO dalam peningkatan produksi sebaiknya dapat di-sharing kepada Kontraktor KKS lainnya,” kata Amien.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amien Sunaryadi, didampingi Deputi Operasi SKK Migas Muliawan, mengunjungi lapangan Badak yang dikelola VICO Indonesia, pada 21 Januari 2017. Kunjungan bertujuan untuk meninjau lokasi Badak Export Manifold, tempat bertemunya jaringan pipa gas dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) yang beroperasi di Kalimantan Timur. Amien

OLEH: ADHITYA CAHYA UTAMA/[email protected]

BUMI Peroleh Penghargaan SPS Buletin Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), BUMI, mendapatkan penghargaan “Silver Winner” untuk kategori The Best of Government Inhouse Magazine di ajang The 6th Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMA) 2017, yang diselenggarakan Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) di Hotel Millenium, Jakarta pada 3 Februari 2017. Ketua SPS, Ahmad Djauhar, mengatakan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas inovasi media cetak. Pemenang dipilih berdasarkan atas sajian konten berkualitas yang informatif dan ringan serta memiliki desain visual yang menarik.“Ajang kompetisi dan penghargaan ini diyakini mampu merangsang lahirnya karya-karya kreatif yang menginspirasi pembaca,” kata Ahmad.

10


Penghargaan yang diberikan tokoh pers nasional sekaligus Chairman Fajar Media Grup, HM Alwi Hamu dan diterima Kepala Bagian Humas SKK Migas, Taslim Z. Yunus ini masih dalam rangkaian Hari Pers Nasional 2017. Taslim mengatakan bersyukur atas penghargaan yang diterima BUMI. “Dari 792 entri, majalah BUMI berhasil menyisihkan peserta lain dalam Kategori Lembaga Pemerintah Pusat,” katanya. Dia berharap raihan prestasi ini bisa lebih memacu semangat dan kreativitas tim BUMI agar berkarya lebih baik lagi.

SKK MIGAS JABANUSA

SEREMONIAL

Kegiatan Perwakilan JABANUSA 2. KOORDINASI DENGAN BBWS: Guna mempercepat perpanjangan izin rekomendasi teknis untuk kegiatan Kontraktor KKS EMCL, SKK Migas Jabanusa melakukan kooridnasi dengan Tim Rekomendasi Teknis Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS) di Kartosuro, pada 12 Januari 2017.

1. RAPAT KOORDINASI: SKK Migas Jabanusa beserta Kontraktor KKS PHE WMO, Saka Indonesia Pangkah Ltd dan Petronas Carigali II Ltd, menghadiri Rapat Koordinasi mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, pada 5 Januari 2017. 3. SEMINAR KEWIRAUSAHAAN: SKK Migas Jabanusa membuka Seminar Kewirausahaan sebagai bentuk komitmen pengembangan masyarakat Kontraktor KKS EMCL di Kabupaten Bojonegoro. Seminar diikuti sekitar 450 orang dan dihadiri Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro. Pembukaan seminar dilakukan di Pendopo Malowopati, pada 8 Januari 2017. 4. PEMBUKAAN PELATIHAN: SKK Migas Jabanusa membuka pelatihan tahunan dengan judul “Advanced Accountable Resource Governance in Asia Pacific” sebagai bentuk komitmen Kontraktor KKS EMCL untuk mengembangkan kapasitas Sumber Daya Manusia di wilayah operasinya. Seminar diikuti Indonesia, India, Timor Leste, Australia, Mexico, Filipina, Vietnam, Myanmar, Mongolia dan Vietnam, pada 16 Januari 2017.

6. SKK MIGAS TINJAU PLATFORM BD: SKK Migas Jabanusa bersama Divisi Manajemen Proyek dan Pemeliharaan Fasilitas serta Divisi Penunjang Operasi SKK Migas kunjungan lapangan ke fasilitas Platform BD dan juga Floating Pruduction Storage and Offloading (FPSO) Karapan Armada Sterlin III (KAS III) Kontraktor KKS HCML, pada 18 Januari 2017.

5. KUNJUNGAN KEHORMATAN: SKK Migas Jabanusa beserta Bagian Humas SKK Migas dan Kontraktor KKS HCML, Santos serta KEI melakukan kunjungan kehormatan ke Bupati Kabupaten Sumenep pada 23 Januari 2017. 7. PERESMIAN PERPUSTAKAAN: SKK Migas Jabanusa meresmikan pembangunan Gedung Perpustakaan Instika Pesantren Annuqoyah, Guluk-Guluk, Sumenep, Madura, pada 23 Januari 2017. 8. MENTERI ESDM KUNJUNGI EMCL: Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa hadir dalam acara kunjungan Menteri ESDM ke Fasilitas Produksi EMCL di Kabupaten Bojonegoro, pada 19 Januari 2017.

9. SUMUR TUA: Guna mencari solusi terbaik untuk penertiban sumur tua di Wonocolo, SKK Migas Jabanusa dan Kontraktor KKS Pertamina EP Asset 4 bersama Bupati Bojonegoro dan SKPD terkait melakukan rapat pembahasan rencana pengelolaan Sumur Tua Wonocolo di Gedung Pemkab Bojonegoro, pada 26 Januari 2017. 10. PENYAKSIAN PENYALURAN GAS: Sebagai bentuk pengawas dan pengendali Kegiatan Kontraktor KKS di Lapangan, SKK Migas Jabanusa menyaksikan Penyaluran Gas PHE WMO ke PJB dan Pertagas, pada 27 Januari 2017.

11. LOKAKARYA HULU MIGAS: Guna memberikan edukasi mengenai hulu minyak dan gas bumi (migas), SKK Migas Jabanusa, dan Dinas Perpajakan dan Fiskal memberikan materi tentang pengelolaan hulu migas di Indonesia kepada SKPD di lingkungan Pemkab Bojonegoro. Lokakarya ini diselenggarakan oleh Kontraktor KKS EMCL pada, 31 Januari 2017.


11


SUMATERA BAGIAN UTARA

Kegiatan Perwakilan Sumatera Bagian Utara 1. PENANDATANGAN MOU UNIVERSITASKONTRAKTOR KKS: SKK Migas Sumbagut menyaksikan Penandatangan MOU antara Universitas Riau (Unri) dengan Kontraktor KKS BOB PT. BSP – Pertamina Hulu. Kegiatan dihadiri Rektor, Wakil Rektor IV, Dekan Fakultas Universitas Riau, dan Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Riau serta General Manager BOB PT. BSP – Pertamina Hulu di Gedung Rektorat Unri Pekanbaru, 5 Januari 2017. 2. KUNJUNGAN KERJA DAN 3. PENANAMAN MANGROVE: Kontraktor KKS BOB PT. BSP SOSIALISASI KEPADA BUPATI – Pertamina Hulu melaksanakan kegiatan Penanaman Pohon KAMPAR: SKK Migas Sumbagut mangrove dalam rangka implementasi Program Corporate bersama Kontraktor KKS Texcal Mahato Responsibility BOB PT. BSP – Pertamina Hulu tahun 2016. Ltd melakukan kunjungan kerja kepada Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Kabupaten Siak, Perwakilan Pj Bupati Kabupaten Kampar untuk SKK Migas Sumbagut, General Manager BOB PT. BSP – mensosialisasikan rencana kegiatan Pertamina Hulu, Camat Siak Apit, Kapolsek Sungai Apit dan pengeboran Sumur PA-1 di kediaman Pj masyarakat Kampung Mangrove Desa Rawa Mekar Kec. Bupati Kampar pada 12 Januari 2017. Sungai Apit Kabupaten Siak pada 12 Januari 2017. 4. RAPAT KOORDINASI PEMBEBASAN LAHAN DI WILAYAH HGU: SKK Migas Sumbagut melaksanakan rapat koordinasi bersama Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian ATR/ BPN, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Riau, Kepala Kelompok Kerja Formalitas, Kontraktor KKS Wilayah Sumbagut dan para pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dalam rangka penyelesaian pembebasan lahan di wilayah HGU. Rakor dilaksanakan di Kantor SKK Migas Sumbagut pada 13 Januari 2017. 5. RAPAT PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH RUAS JALAN TOL PEKANBARU – KANDIS: SKK Migas Sumbagut bersama Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Riau, Kantor Pertanahan Bengkalis, Kantor Pertanahan Siak, Kantor Pertanahan Rohil, Perwakilan PT. Hutama Karya, Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian PU PERA dan Kontraktor KKS PT. CPI menghadiri rapat Pengadaan Tanah Ruas Jalan Tol Pekanbaru – Kandis di Kantor PT. Hutama Karya Pekanbaru pada 20 Januari 2017. 6. MEDIASI PEMBEBASAN TANAH DI AREA HGU KAMPAR: Kepala Urusan Operasi SKK Migas Sumbagut memberikan penjelasan terkait keberadaan operasi dari permasalahan Kontraktor KKS Indonesia di area HGU Kabupaten Kampar di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar pada 26 Januari 2017. Kegiatan yang difasilitasi Kantor Pertanahan Kampar ini dihadiri Kontraktor KKS Texcal Mahato Limited, Pemegang HGU PT. Tunggal Yunus Estate/ Asian Agri dan PT. Padasa Enam Utama.

8. KUNJUNGAN KERJA KE POLRES SIAK: SKK Migas Sumbagut bersama Kontraktor KKS PT. CPI, Kontraktor KKS BOB BSP – Pertamina Hulu, dan Kontraktor KKS Petroselat melakukan kunjungan kerja ke Polres Siak. Diterima Kapolres Siak, AKBP Restika Pardamean Nainggolan pada 30 Januari 2017. Dalam kunjungan tersebut SKK Migas Sumbagut juga melakukan sosialisasi kegiatan usaha hulu migas.

12


9. KUNJUNGAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ANAMBAS: Wakil Bupati Kepulauan Anambas bersama SKK Migas Sumbagut, KPP Tanjung Pinang dan Senior Manager Government Kontraktor KKS PT. Medco E&P Natuna Limited melakukan kunjungan lapangan untuk membahas potensi PAD di Matak Base, Kabupaten Kepulauan Anambas pada 31 Januari 2017.

7. RAPAT KOORDINASI DAN MEDIASI PEMBEBASAN TANAH DI AREA HGU ROKAN HULU: Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan SKK Migas Sumbagut, Kontraktor KKS PT. Pertamina Hulu Energi Siak, Kontraktor KKS PT. SPR Langgak dan Pemegang HGU di wilayah Kabupaten Rokan Hulu mengikuti Rapat Koordinasi dan Mediasi Pembebasan Tanah di Wilayah HGU di Kabupaten Rokan Hulu yang diselenggarakan Kantor Pertanahan Rokan Hulu. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu pada 25 Januari 2017.

SKK MIGAS SUMATERA BAGIAN SELATAN

SEREMONIAL

Kegiatan Perwakilan Sumatera Bagian Selatan 1. FIRST OIL PT ODIRA ENERGI KARANG AGUNG: SKK Migas Sumbagsel bersama Kontraktor KKS PT Odira Energi Karang Agung meresmikan status First Oil oleh PT. Odira Energi Karang Agung pada sumur Ridho#1. Kegiatan berlangsung di Lapangan Ridho#1 pada 4 Januari 2017.

2. KOORDINASI BERSAMA KABARHAKAM MABES POLRI: Kepala SKK Migas Sumbagsel mendampingi Sekretaris SKK Migas melakukan kunjungan silahturahmi dan koordinasi bersama Kabarhakam Mabes Polri di Kantor Kabarhakam Mabes Polri pada 10 Januari 2017.

3. JUARA I OGAN ILIR EXPO: SKK Migas Sumbagsel bersama Kontraktor KKS berpartisipasi dalam kegiatan Ogan Ilir Expo di Komplek Perkantoran Terpadu Tanjung Senai Indralaya Ogan Ilir, pada 5 – 9 Januari 2017. Stand SKK Migas ditetapkan panitia sebagai Stand Terbaik I di pameran tersebut.

4. SURVEI LOKASI SUMUR PETROCHINA INT’L JABUNG LTD: SKK Migas Sumbagsel – Kontraktor KKS PetroChina Int’l Jabung Ltd melaksanakan survei dan sosialisasi lokasi sumur NEB EXT-1 di Lokasi Sumur NEB EXT-1 dan Kantor Desa Terjun Gajah. Kegiatan dilaksanakan pada 5 Januari 2017.

5. PENGAMANAN SUMUR MIGAS DI MANGUN JAYA DAN KELUANG: SKK Migas Sumbagsel bersama PT Pertamina EP melaksanakan rapat koordinasi penertiban dan pengamanan sumur migas di Kantor SKK Migas Sumbagsel pada 12 Januari 2017.

6. RAPAT ILLEGAL DRILLING: SKK Migas Sumbagsel melaksanakan rapat pembahasan Illegal Drilling bersama PT. Pertamina EP Asset 1 di Kantor SKK Migas Pusat pada 11 Januari 2017.

7. KOORDINASI PENGHIJAUAN DI ASIAN GAMES 2018: SKK Migas Sumbagsel – Kontraktor KKS Wilayah Sumsel (ConocoPhillips, Medco E&P Indonesia, PT. Pertamina EP Asset 2 dan Sele Raya Merangin Dua) menghadiri undangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel di Kantor Dinas Kehutanan Palembang pada 17 Januari 2017. Koordinasi dilaksanakan sebagai persiapan untuk mendukung penghijauan di sekitar Jakabaring Sport Center menuju Asian Games 2018. 8. PRA SURVEI PENGADAAN TANAH SUMUR NE-2 TIARA BUMI PETROLEUM: SKK Migas Sumbagsel bersama Tiara Bumi Petroleum melaksanakan pra survei pengadaan tanah di Kecamatan Peninjauan, Kabupaten OKU pada 12 Januari 2017. 9. SILAHTURAHMI DENGAN BPKH WILAYAH 13 PANGKAL PINANG: SKK Migas Sumbagsel bersama Techwin Energy South Betung melakukan kunjungan silaturahmi dan koordinasi dengan BPKH Wilayah 1 Pangkal Pinang di Kantor BPKH Wilayah 13 Pangkal Pinang pada 17 Januari 2017.

10. PRODUKSI WAJAH INDONESIA (INEWS TV) DI PETROCHINA INT’L JABUNG LTD: SKK Migas Sumbagsel – PetroChina Int’l Jabung Ltd mendampingi kru iNews TV dalam meliput kegiatan yang ada di Petrochina, Jambi pada 11-15 Januari 2017.


13


KALIMANTAN DAN SULAWESI

Kegiatan Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi 1. HUT KALTIM POST KE-29: SKK Migas Kalsul menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kaltim Post ke-29 di kantor Gedung Biru pada 5 Januari 2017. Media ini sudah menjadi mitra SKK Migas dalam pemberian informasi terkait kegiatan hulu migas.

2. KUNKER KE LAPANGAN MIGAS SULAWESI: SKK Migas Kalsul mendampingi SKK Migas Pusat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke JOB Pertamina – Medco E&P Tomori Sulawesi (JOB PMTS), PT Pertamina EP MGDP (PEP MGDP) dan Energy Equity Epic Sengkang (EEES), pada 11-14 Januari 2017. Kunker ini bertujuan untuk memonitoring perkembangan, produktivitas dan rencana pembangunan lapangan migas Kontraktor KKS yang berada di Sulawesi. Termasuk mengapresiasi rencana target first production CPP Matindok PEP MGDP akhir Maret 2017.

3. KUNJUNGAN DPRD KOMISI II KUKAR: SKK Migas Kalsul mendampingi pelaksanaan Kunjungan Lapangan DPRD Komisi II Kab. Kutai Kartanegara yang dilaksanakan pada 18 Januari 2017. Kegiatan ini bertujuan mendengar aspirasi masyarakat Kecamatan Muara Jawa yang mengeluhkan sering terjadi banjir, sehingga perlu kepedulian masyarakat dan perusahaan yang beroperasi di daerah Muara Jawa seperti Total E&P Indonesie dan Vico.

4. HEADS UP KE BEBERAPA PEMDA: SKK Migas Kalsul melakukan kunjungan kehormatan (Heads Up) ke berbagai pemerintah daerah, terkait alih kelola Blok Mahakam. Daerah yang dikunjungi adalah Pemda Balikpapan, 25 Januari 2017; Pemprov Kaltim, 20 Januari 2017; dan Pemkab Kutai Kartanegara, 31 Januari 2017. SKK Migas meminta dukungan kemudahan perizinan dari Pemda untuk proses alih kelola.

5. WORKSHOP PERIZINAN ALIH KELOLA WK MAHAKAM: Guna suksesnya peralihan pengelolaan Blok Makaham dari Total E&P Indonesia (TEPI) ke PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), SKK Migas menginisiasi Workshop Perizinan Daerah Terkait Alih Kelola Wilayah Kerja Mahakam. Kegiatan ini dilaksanakan di Novotel Balikpapan pada 2-3 Februari 2017 dengan menghadirkan beberapa intansi tekait dan kepala daerah.

6. TINJAU PENAMBANGAN ILEGAL DI WK MIGAS: SKK Migas Kalsul melakukan peninjauan lapangan di 9 lokasi yang teridentifikasi sebagai tempat penumpukan batubara (stockpile), lokasi penambangan secara ilegal, jetty bongkar muat batubara, serta beberapa lokasi di area PT. Pertamina EP Sangasanga. Kegiatan ini dilakukan pada 11 Januari 2017.

8. SOSIALISASI KESELAMATAN PELAYARAN: SKK Migas Kalsul dan Kontraktor KKS Total E&P Indonesie menggelar sosialisasi terkait Keamanan Pelayaran di Senipah Resort, Kutai Kartanegara pada 27 Januari 2017. Kegiatan ini didukung oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kuala Samboja.

14


9. TJS TOTAL E&P: SKK Migas Kalsul – Kontraktor KKS Total E&P Indonesia memberikan penghargaan bagi pemenang Kompetisi Kewirausahaan dan Beasiswa 2017 untuk mahasiswa. Kegiatan yang menjadi bagian dari program Tanggung Jawab Sosial (TJS) Total ini dilaksanakan di Samarinda pada 2 Februari 2017.

7. PRA SURVEI PEMBORAN WK BUNYU: SKK Migas Kalsul melakukan pra survei tanah di Pulau Bunyu di Wilayah Kerja Pertamina EP (PEP) Field Bunyu dan Pelaksanaan Peninjauan Lapangan di PEP Field Tarakan. Kegiatan yang dilakukan 30 Januari – 1 Februari 2017 mencakup 5 titik lokasi yang akan dilakukan pemboran.

SKK MIGAS PAPUA DAN MALUKU

SEREMONIAL

Kegiatan Perwakilan Papua dan Maluku 1. PENINJAUAN FIELD CHECK: SKK Migas Pamalu dan Kontraktor KKS JOB PPS melakukan Peninjauan Field Check di Pulau Misool Kampung Kapatcool Distrik Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat. Kegiatan dilaksanakan pada 23 Januari 2017.

2. KOORDINASI BERSAMA STAKEHOLDER: SKK Migas Pamalu melaksanakan pertemuan dengan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Tanggung Jawab Sosial yang dilaksanakan pada 31 Januari 2017.

3. RAPAT TANGGAPAN TUNTUTAN MASYARAKAT SEGET: SKK Migas Pamalu mengadakan pertemuan dengan Pemkab Sorong dan Petrogas (Basin) Ltd terkait tuntutan masyarakat Seget mengenai pembayaran ganti rugi tanaman tumbuh di lokasi sumur minyak Petrogas. Pertemuan dilaksanakan pada 26 Januari 2017.

4. RAKOR TERKAIT TUNTUTAN PENCEMARAN SUNGAI MARALOL: SKK Migas Pamalu mengadakan pertemuan untuk membangun koordinasi dengan Pemkab Sorong terkait pengaduan masyarakat yang menuntut ganti rugi atas pembuangan limbah minyak oleh Kontraktor KKS JOB PPS di Sungai Maralol. Rapat koordinasi diadakan pada 27 Januari 2017.

Kepala SKK Migas Dampingi Menteri ESDM Kunjungi LNG Tangguh

DARI KIRI: Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi; Menteri ESDM Ignasius Jonan; Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw; BP Regional President Asia Pacific Christina Verchere; dan BP Indonesia Head of Country Dharmawan Samsu di kilang LNG Tangguh, Teluk Bintuni, Papua Barat (9/2). Menteri menerima miniatur kapal tanker Tangguh Towuti pada kunjungan pertamanya ke Tangguh.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amien Sunaryadi mendampingi kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan ke Kilang LNG Tangguh, pada 9-10 Februari 2017. Kunjungan yang dilakukan Jonan untuk pertama kali sejak dilantik jadi Menteri Oktober lalu, turut dihadiri Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw. Kunjungan dilakukan untuk melihat secara langsung pengoperasian kilang Liquefied Natural Gas (LNG) dan fasilitas pendukungnya. Termasuk perkembangan proyek Train 3 Tangguh, terkait manfaat yang Tangguh berikan untuk Papua Barat terutama masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak melalui program pengembangan masyarakat yang komprehensif, serta penyediaan listrik yang dibutuhkan Kabupaten Teluk Bintuni. Konstruksi Train 3 kini sedang berjalan, dengan produksi ditargetkan mulai tahun 2020.


15

FIGUR


Tupoksi SKK Migas Tetap Diperlukan UNTUK MENINGKATKAN MINAT INVESTASI SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS), SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS) MELAKUKAN BEBERAPA TEROBOSAN. SALAH SATUNYA ADALAH PEMBENAHAN DATA SUBSURFACE (BAWAH PERMUKAAN). DIHARAPKAN PEMBENAHAN INI DAPAT LEBIH MENDORONG IKLIM INVESTASI DAN MENGGAIRAHKAN KEGIATAN EKSPLORASI MAUPUN PRODUKSI.

“Semua data Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) harus dimiliki oleh pemerintah untuk kemudian dilakukan digitalisasi,” kata Wakil Kepala SKK Migas, M.I Zikrullah kepada Majalah BUMI. Selama ini, data yang dimiliki pemerintah Indonesia yang masuk dalam periode akhir 1960–an hingga 1990-an masih berupa hardcopy. Selain itu, SKK Migas menggandeng Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk bersinergi dalam penyediaan data-data geologi. Atas dukungan Kementerian ESDM, SKK Migas juga menginisiasi workshop dengan seluruh Kontraktor KKS. Workshop tersebut di antaranya membicarakan strategi meningkatkan produksi migas. Output workshop yang diagendakan dilaksanakan pada akhir Maret 2017 ini nantinya merupakan basis dari revisi rencana program dan anggaran (work program & budget/WP&B) tahun 2017. Di samping bicara soal ketersediaan dan pentingnya digitalisasi data, Zikrullah berbicara strategi SKK Migas dalam mencapai target lifting, juga tentang isu-isu mutakhir, seperti rencana penerbitan Peraturan Menteri (Permen) baru hingga status kelembagaan SKK Migas. Berikut petikannya:

BAGAIMANA STRATEGI SKK MIGAS UNTUK MENCAPAI TARGET LIFTING MIGAS YANG DITETAPKAN KEMENTERIAN ESDM? Dalam WP&B Tahun 2017, disepakati lifting minyak sebanyak 808 ribu barel minyak per hari. Jadi ada gap sekitar 17 ribu barel per hari (bph) dari target

16


yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM (Target Kementerian ESDM sebesar 825 ribu barel minyak per hari. Sedangkan target dalam APBN 2017 sebesar 815 ribu barel per hari. Ini sebetulnya menjadi tantangan bagi kita semua bagaimana mengisi gap yang ada. Awalnya, SKK Migas berencana mengidentifikasi potensi kenaikan produksi, khusus di wilayah kerja (WK) Pertamina EP. Dari masukan Wakil Menteri ESDM (Arcandra Tahar), diharapkan adanya pelibatan dari seluruh Kontraktor KKS produksi. Direncanakan, pada Maret 2017 akan digelar workshop yang fokus membicarakan bagaimana mengisi gap yang 17 ribu barel tersebut. Persentase kenaikan dapat diketahui dengan mengidentifikasi teknologi yang tersedia dan sesuai di lapangan. Kami akan challenge (tantang) mereka untuk peningkatan produksi ini. Hasil dari workshop tersebut akan berupa basis dari revisi WP&B terkait pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produksi.

PRODUKSI MINYAK YANG TERUS MENURUN MENINGKATKAN ANCAMAN KRISIS. BAGAIMANA MENGANTISIPASINYA? Penurunan produksi alamiah pada 2015 sebesar 29,7 persen dan pada 2016 mencapai 20,1 persen. Untuk itu, kegiatan yang meningkatkan produksi harus digenjot. Kala dilihat lifting pada 2016, yang targetnya 820 ribu barel per hari. Kami bersyukur, lifting minyak mencapai 829 ribu barel per hari. Ini indikasi ada kemampuan untuk meningkatkan produksi. Memang kebanyakan peningkatan produksi itu dari Lapangan Banyu Urip (Kontraktor KKS ExxonMobil Cepu Ltd),

tapi setidaknya ini sesuatu opportunity (peluang) yang dapat menjadi acuan kita.

SEPERTI APA DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (PEMDA)?

Kementerian ESDM berharap hingga lima tahun ke depan lifting minyak tetap di angka 800 ribu barel per hari. Nantinya, workshop peningkatan produksi tidak hanya untuk satu tahun, tetapi program jangka pendek lima tahun. Peningkatan produksi jangka pendek memang hanya dimungkinkan di brown field (lapangan eksisting), karena untuk green field (lapangan baru) diperlukan waktu paling tidak 15 tahun dari discovery (temuan) hingga produksi pertama.

SKK Migas dan Kontraktor KKS terus melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada Pemda bahwa kegiatan migas ini manfaatnya akan kembali ke mereka. Ketika WK mulai produksi, Pemda akan mendapatkan tambahan pendapatan dari bagi hasil. Tidak hanya itu, ada efek berganda bagi perekonomian daerah jika ada kegiatan hulu migas. SKK Migas harus berada di garis depan untuk melakukan pendekatan ke daerah. Oleh karena itulah penguatan di kantor perwakilan SKK Migas di daerah menjadi relevan.

Peningkatan produksi semakin mendapat angin segar karena Kementerian ESDM tengah menggodok peraturan menteri yang mengatur pengembalian investasi ketika WK akan berakhir. Biasanya mereka meminta akselerasi depresiasi, sehingga begitu kontrak berakhir seluruh pengembalian biaya sudah didapatkan. Dengan adanya Permen yang baru ini, depresiasinya normal seperti yang diatur dalam kontrak, dan sisanya nanti diteruskan oleh Kontraktor KKS yang melanjutkan WK tersebut. Ini ide yang sangat baik, terlebih dalam 5 tahun ke depan cukup banyak WK yang akan berakhir.

KAPAN DIRENCANAKAN TERBITNYA PERMEN BARU TERSEBUT? Informasi dari Wamen ESDM, pembahahasan detilnya pada minggu depan. Kalau melihat beberapa praktik yang ada, biasanya tidak lebih dari dua minggu. Optimisnya akhir Februari atau awal Maret 2017 sudah keluar. Diharapkan Permen ini akan menjadi dukungan normatif dari pemerintah terhadap workshop yang akan kita lakukan. Workshop-nya ada, investasinya bertambah, kemudian ada dasar hukum yang jadi landasan para Kontraktor KKS agar tetap mendapatkan kepastian pengembalian investasi. Jadi, semua pihak memperoleh benefit (manfaat).

BAGAIMANA DENGAN IKLIM INVESTASI YANG DI DALAMNYA MENCAKUP MASALAH PEMBEBASAN LAHAN? Ini bukan saja masalah klasik, tapi menyangkut masalah budaya kita. Di beberapa tempat, tanah itu menjadi tanah komunal atau tanah adat, sehingga klaim kepemilikan tanah itu sama dengan harga diri seseorang. Ini menjadi unik dalam penyelesaiannya. Di sisi lain, pengembangan industri hulu migas ini terletak di remote area (daerah terpencil), di mana tingkat kehidupan juga sangat minim. Pembebasan tanah dilihat sebagai opportunity untuk mendapatkan penerimaan yang tidak biasa bagi beberapa orang. Ujung-ujungnya bukan hanya masalah perizinan saja, tapi juga masalah penguasaan lahan itu sendiri. Nah,ini yang menjadi kendala. Ada usulan Kontraktor KKS bahwa SKK Migas saja yang melakukan pembebasan lahan. Ide ini masih ditampung terlebih dahulu.

SALAH SATU UPAYA MENARIK MINAT INVESTASI MIGAS ADALAH ADANYA DATADATA SUBSURFACE YANG LEBIH LENGKAP. BAGAIMANA STRATEGINYA KE DEPAN? Apa yang dilakukan Kepala SKK Migas sudah sangat strategis, yaitu melakukan pembenahan data dengan cara mengumpulkan semua data dari Kontraktor KKS untuk kemudian dilakukan digitalisasi, sehingga data yang dimiliki bukan hanya data hardcopy saja. Selama ini, data dari akhir tahun 1960–an hingga 1990-an masih berupa hardcopy. Digitalisasi masih secara bertahap dilakukan. Di pihak lain, kita juga bekerja sama dengan Badan Geologi, Kementerian ESDM untuk mendapatkan master data nasional sehingga mampu menarik investor.

APAKAH STATUS KELEMBAGAAN SKK MIGAS BERPENGARUH PADA KINERJA DAN LAIN SEBAGAINYA? Secara konstitusional SKK Migas ini bersifat sementara dan ini diamanahkan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan kemudian ditegaskan dalam Revisi Undang-Undang Migas yang sedang disiapkan. Namun, kalau boleh saya berbagi pandangan, sebetulnya kita tidak usah khawatir. Karena akan berbentuk seperti apa saja, SKK Migas akan tetap diperlukan. Mungkin namanya bukan SKK Migas tetapi tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) tetap diperlukan. Apakah nantinya masuk di Perusahaan Multinasional atau menjadi lembaga tersendiri, SKK Migas tetap diperlukan. Jadi jangan ada kekhawatiran seolaholah nanti kalau SKK Migas dibubarkan, maka fungsinya tidak ada lagi. Secara institusi dan secara normatifnya mungkin label SKK Migas sudah tidak ada. Tapi fungsi-fungsi kita tetap ada. Bahkan mungkin fungsi-fungsi kita harus ditingkatkan. Artinya, secara substansial fungsi lembaga seperti SKK Migas kehadirannya diperlukan oleh negara ini. Saya boleh berbangga SKK Migas banyak mempunyai ahli dalam mengawasi operasional hulu migas.


17

PERSPEKTIF


Permen ESDM Nomor 37/2016, Ketentuan Baru Participating Interest 10% Daerah SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS), DITUNTUT MENJADI LOKOMOTIF UTAMA PENGGERAK EKONOMI NASIONAL, KHUSUSNYA DAERAH. KEBERADAAN BLOK MIGAS DI SEJUMLAH DAERAH DIRASAKAN MASIH BELUM MAMPU MELAYANI KEBUTUHAN DAERAH, SEPERTI DALAM HAL PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN DUKUNGAN TERHADAP RODA PEREKONOMIAN DAERAH. Untuk menjawab kebutuhan dalam kerangka menciptakan multiplier effect (efek berganda) industri migas bagi pembangunan daerah, pemerintah pusat membuka pintu bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan porsi bagi hasil dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) yang beroperasi di daerahnya. Dalam kaitan ini, pemerintah daerah diberikan Participating Interest (PI) sebesar 10 persen sebagai model penyertaan modal terhadap pengembangan industri migas di daerah. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2004 Pasal 34. Namun dalam perjalanannya, peluang ini masih dirasakan memberatkan Pemda. Pada 26 November 2016, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan akhirnya mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest pada Wilayah Kerja (WK) migas yang isinya mewajibkan Kontraktor KKS memberikan penawaran PI sebesar 10 persen sejak persetujuan Plan of Development (PoD) pertama. “Ini semua tidak lain agar daerah menikmati kekayaan migasnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” jelas Menteri ESDM Ignasius Jonan. Diakui Jonan, keluarnya peraturan baru ini diapresiasi oleh semua pemimpin daerah, mulai dari gubernur hingga bupati daerah penghasil migas. Apa yang membedakan dengan peraturan sebelumnya (PP 35/2004) ialah bahwa saham Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mendapat PI dari Kontraktor KKS, seluruhnya atau setidaknya paling sedikit 99 persen dimiliki pemda dan sisanya merupakan afiliasi dengan pemda. Disebutkan pula bahwa BUMD tidak melakukan kegiatan usaha lain selain pengelolaan PI. Jika BUMD tersebut telah mengelola WK lain, maka

18


penawaran diberikan kepada BUMD lain. Perusahaan perseroan daerah pun dapat ditunjuk oleh BUMD untuk mengelola PI tersebut, dengan syarat tidak terdapat unsur swasta dalam kepemilikan saham dan tidak mengelola WK lain. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi dalam acara Sosialisasi Permen ESDM Nomor 37/2016 yang diselenggarakan bersama Asosiasi Daerah Penghasil Minyak (ADPM) di Kantor SKK Migas, Jakarta pada 18 Januari 2017, menyampaikan pihaknya mendukung pelaksanaan peraturan baru ini. Dia juga berpesan kepada para kepala daerah yang hadir untuk mendukung, terutama perihal perizinan. “Manfaat (keluarnya Permen) akan terealisasi kalau migasnya keluar. SKK Migas dan daerah tentu ingin cepat ada produksi. Oleh karena itu, mohon dukungan dari daerah dalam perizinan untuk mempercepat proses dari awal hingga on stream agar manfaat pun lebih cepat dirasakan,” kata Amien. “Saya bersyukur dengan adanya Permen 37/2016 ini,” kata Ketua Umum ADPM, Awang Faroek Ishak seusai mengikuti acara sosialisasi. Menurutnya kini sudah ada kepastian, sehingga tidak ada lagi keragu-raguan bagi daerah untuk berpartisipasi dalam kegiatan hulu migas. Sebagai Ketua Umum ADPM, Awang berjanji akan memberikan kemudahan perizinan kepada kontraktor migas yang akan berinvestasi di beberapa daerah. “Kami sudah menerapkan satu pintu perizinan hulu migas. Dan mudah sekali,” katanya. Oleh sebab itu, Awang minta calon investor tidak ragu dan takut berinvestasi.

PERSPEKTIF

OLEH: MUHAMMAD NORMAN/[email protected]

SERTIFIKASI ASURANSI CMII:

Bersiap Hadapi Tantangan Industri Hulu Migas TINGGINYA RISIKO DALAM PENGELOLAAN BISNIS HULU MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS) MENSYARATKAN KEHADIRAN ASURANSI UNTUK LEBIH MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, TIDAK HANYA KEPADA PARA PEKERJA TETAPI INDUSTRI ITU SENDIRI. Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI). Dalam pelaksanaan program, sejumlah materi diberikan oleh tenaga-tenaga pengajar dari MII Malaysia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai regulator yang menangani pelaksanaan asuransi di Indonesia. Seluruh peserta diharuskan mengikuti ujian akhir untuk penentuan kelulusan pengawasan ujian yang dilakukan secara langsung oleh MII Malaysia.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebagai lembaga pengawas dan manajemen para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS), dituntut terus membangun kompetensi dalam pengelolaan kegiatan asuransi di sektor hulu migas. Dalam rangka peningkatan kompetensi serta profesionalitas dalam bidang pengelolaan asuransi, SKK Migas bersama dengan Konsorsium Asuransi mengikuti program Sertifikasi Asuransi, yakni Certified Malaysian Insurance Institute (CMII) di Kantor SKK Migas, Jakarta pada 10-25 Oktober 2016. Program ini bertujuan menjaga mutu baik pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian agar memenuhi standar kebutuhan pengelolaan asuransi. “Tujuan pelaksanaan program transfer knowledge ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan Risk Management di bidang asuransi migas, khususnya bagi pekerja SKK Migas yang menangani kegiatan perasuransian agar menjadi lebih baik lagi dalam mengelola seluruh aset negara yang diasuransikan,” kata kata Kepala Divisi Manajemen Risiko SKK Migas, Mochamad Hatta Filsafawan. CMII adalah program Sertifikasi Asuransi tahap dasar yang dikelola oleh The Malaysian Insurance Institute (MII), salah satu asosiasi profesi asuransi dari luar negeri yang diakui secara internasional oleh The Chartered Insurance Institute (CII) Inggris. Sedangkan di Indonesia, perusahaan ini sudah diakui oleh Asosiasi

Beberapa subjek yang dipelajari oleh peserta dalam program CMII antara lain adalah Introduction to Insurance, Principal of Insurance, The Market Place, Insurance Regulation and Customer Protection based on Indonesia Law, Customer Service, Motor Insurance, Non-Motor Insurance Coverage dan Underwriting Process. Diharapkan dengan adanya program tersebut dapat membuktikan bahwa pekerja SKK Migas memang profesional di bidangnya serta memiliki pemahaman dalam menganalisa, menilai dan mengalokasikan risiko secara efektif yang pada akhirnya juga menambah kepercayaan stakeholders (pemangku kepentingan) atas pengelolaan Risk Management di kegiatan usaha hulu migas. Terdapat sembilan peserta dari Dinas Manajemen Risiko yang berhak mendapatkan gelar Cert. MII, di antaranya; Achmad Rezki Isfadjar, Sri Dewi Pusporini, Feby Nurahmad Raharja, Muhammad Norman, Nia Ardini Prasetyo, Alif Rindratno Argadikoesoema, Alfin Elfandi, Rizmanta Frechatizia, dan Mita Hapsari. “Mereka dinyatakan mampu menyelesaikan keseluruhan subyek materi yang diajarkan sampai selesai dan dinyatakan lulus serta berhak menyandang gelar,” kata Hatta.

“

“Tujuan pelaksanaan program transfer knowledge ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan Risk Management di bidang asuransi migas...” #46 Februari 2017 / BUMI

19

SPEKTRUM


Empat Karyawan SKK Migas Dikaryakan di BP Tangguh

DARI KIRI KE KANAN: Deddy Adrianto Wibowo, Dian Hestining Utami, Ajeng Salindri Wulandari, Fara Umainah

TERHITUNG SEJAK 1 FEBRUARI 2017, HINGGA 3 TAHUN KE DEPAN, SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS) MEMULAI PROGRAM PENUGASAN PEKERJANYA KE LAPANGAN GAS ALAM CAIR (LIQUEFIED NATURAL GAS/LNG) YANG DIOPERASIKAN BP TANGGUH. INI MENJADI BAGIAN DARI PROGRAM KUALIFIKASI PEKERJA SKK MIGAS AGAR KE DEPANNYA MAMPU MENANGANI PROYEK-PROYEK SERUPA. Bekerja di perusahaan multinasional, seperti British Petroleum (BP), nyaris menjadi dambaan setiap orang yang berkecimpung di industri minyak dan gas bumi (migas). Tidak semua orang dapat meraih impian tersebut. Namun ada empat karyawan SKK Migas yang bisa mewujudkan impian langka tersebut. Siapa mereka, apa tugasnya dan bagaimana reaksinya saat tahu bakal mengemban amanah yang penuh tantangan, berisiko besar dan tentu berpisah jauh dengan keluarga? “Terus terang saya kaget karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya, tetapi ini opportunity yang bagus” kata Dian Hestining Utami, pada Kamis 9 Februari 2017 kepada BUMI di Jakarta. Dian adalah salah seorang pekerja SKK Migas di batch pertama yang dikaryakan di Proyek BP Tangguh selama 3 (tiga) tahun. Dian tidak menduga dirinya diberi kesempatan untuk bekerja dan menimba ilmu di perusahaan sekelas BP. Kendati demikian, naluri sebagai ibu rumah tangga tetap ada. Dian merasa berat harus meninggalkan keluarga. Betapa tidak, ia harus rela terpisah jauh dari keluarga yang dicintainya. Pasalnya, lokasi penugasannya di proyek BP Tangguh terletak di Bintuni, Papua Barat, sedangkan selama ini ia dan keluarganya selalu hidup berdekatan.

20


“Pasti berat, tapi karena penugasan maka menjadi kewajiban untuk melaksanakan tugas ke lapangan,” katanya perlahan, seraya menambahkan, “Tentu tugas-tugas rumah tangga akan coba diatur agar berjalan dengan baik sehingga saya pun bisa melaksanakan pekerjaan di lapangan”. Lebih jauh Dian pun memaparkan pola pekerjaan baru yang bakal diembannya. Tahun pertama 2017, pekerjaan masih pada tahap engineering, studi Hazard and Operability (HAZOP), studi Layer of Protection Analysis (LOPA) dan beberapa kegiatan proyek lainnya, dimana aktivitasnya masih berpusat di kantor Engineering, Procurement and Construction (EPC) kontraktor yang terletak di Bintaro, Tangerang. Pada tahun kedua dan ketiga, lanjutnya, program pun dilanjutkan di lapangan. “Pusat kegiatannya di lapangan, di Teluk Bintuni, Papua. Sistem penugasannya rotasi dan tergantung kebutuhan selama 28 hari. Setelah 28 hari ada jangka waktu off-nya,” paparnya. Penugasan ke BP Tangguh ini juga turut dirasakan berat oleh Ajeng Salindri Wulandari. Dia yang baru 3 bulan menjadi asisten Kepala SKK Migas ini mengaku surprise tatkala mengetahui nama dirinya muncul untuk mengemban tugas ke proyek BP Tangguh.

“Awalnya saya diminta untuk mendalami soal LNG process oleh Bapak Agus Sapto dan Bapak Arif Riyanto. Sifatnya class room. Saat itu belum ada rencana mau dikirim ke project BP Tangguh,” ungkap perempuan yang sudah 7 tahun mengabdi di SKK Migas ini. Perempuan yang masih lajang ini menuturkan walaupun persiapannya terasa singkat, dia tidak menampik bahwa penugasan ini akan memberikan pencerahan dari sisi keilmuan. “Saya senang ada hal-hal baru yang akan dipelajari di BP,” cetusnya. Dia juga memaparkan tantangan bekerja di BP Tangguh tentu berbeda dengan pekerjaan di SKK Migas. “Di sana itu kita bukan belajar, tapi bekerja. Apa yang akan dikerjakan nanti akan lebih berat ketimbang di SKK Migas. Karena kita masuk ke sistem yang baru. Mereka yang di BP sudah pada tahap EPC dan mereka sudah mengikuti dari awal. Sedangkan kita baru masuk. Kita harus perform karena kita pun dinilai. Ini tantangannya,” tegasnya. Setali tiga uang dengan Dian dan Ajeng, Fara Umainah serta Deddy Adrianto Wibowo pun merasakan hal yang sama ketika mengetahui nama mereka tercantum untuk mengemban amanah pekerjaan ke BP Tangguh. “Awalnya, saya kaget mendapat penugasan ini. Apalagi anak masih kecilkecil dan baru punya bayi lagi. Saat ditunjuk untuk mengikuti class room soal LNG saya masih hamil tua,” aku Fara sembari mengimbuhkan dirinya tidak ada pilihan untuk menolak. “Kita menjalankan saja penugasan ini sebaik mungkin. Seiring perjalanan waktu semoga bisa cepat menyesuaikan diri,” ucapnya sambil berkomitmen akan segera belajar beradaptasi dengan assignment barunya tersebut, yang tentu lebih berat dan lebih detil secara teknis karena terkait disiplin process engineering. Deddy pun merasakan surprise ketika tahu dirinya mendapat mandat untuk segera berpindah kantor ke BP di Bintaro dan ke Bintuni Papua, dalam rentang waktu yang tidak pendek.

Ia mengakui selama ini dirinya belum pernah terjun langsung untuk mengerjakan satu project langsung di lapangan, seperti halnya engineering untuk project. “Nanti kita benar-benar terlibat bagaimana satu perusahaan mengerjakan satu project dari awal hingga akhir. Ini akan jadi satu feeding yang bagus buat skill dari pekerja SKK Migas,” kata Deddy. Dia tidak mengelak tantangannya sangat besar. “Ini pekerjaan yang tidak bisa dipelajari hanya setahun dua tahun kemudian kita bisa beradaptasi. Ini butuh waktu yang cukup lama,” katanya. Keempat karyawan yang ditempatkan di BP Tangguh tersebut mengakui bahwa kesempatan bekerja ini memberikan nilai lebih untuk dirinya dan menambah portofolio masing-masing. Diketahui, SKK Migas menginisiasi program penugasan kerja ke berbagai perusahaan migas skala multinasional. Program kali ini dilakukan di Lapangan LNG BP Tangguh. Rencananya akan terdapat dua batch pekerja SKK Migas yang akan dikaryakan, atau total 8 orang. Pada Selasa 31 Januari 2017 SKK Migas resmi melepas 4 pekerja di batch pertama. Rapat acara pelepasan dipimpin oleh Kepala Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Budi Arman dan dihadiri pula oleh jajaran manajemen SKK Migas serta perwakilan BP Tangguh. Pelepasan dilakukan di Kantor SKK Migas, Jakarta. Dalam acara pelepasan tersebut, Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi, memberikan ucapan selamat kepada 4 (empat) pekerja terpilih. “Program penempatan pekerja ini merupakan salah satu program dari pembelajaran dan pengembangan pekerja SKK Migas karena proyek kerja sama dengan BP mungkin baru diadakan kembali 5 tahun kemudian,” katanya. Dia berharap apabila kegiatan penempatan pekerja SKK Migas ini telah selesai para pekerja dapat mengerti proyek yang berkaitan dengan LNG. Menurut Amien, para pekerja akan berada dalam kultur perusahaan kelas dunia dan diharapkan dapat menyesuaikan diri. “Jalankan pekerjaan dengan baik, lebih cepat, lebih efisien, dan jadikanlah professional judgement,” tegasnya.


21

BIANGLALA

OLEH: SUHENDRA ATMAJA/[email protected]

FGD Pelaksanaan “Right to Audit Clause” Tahun 2017 CAPITAL EXPENDITURE (CAPEX/ BELANJA MODAL) DAN OPERATIONAL EXPENDITURE (OPEX/BIAYA OPERASIONAL) SUATU KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA (KONTRAKTOR KKS) MENJADI KOMPONEN YANG DIBAYARKAN OLEH NEGARA DALAM BENTUK COST RECOVERY. Namun terkadang, terjadi mark-up (penggelembungan biaya) muncul pada transaksi antar Kontraktor KKS dan para vendornya. Sehingga penting dilakukan “Right to Audit Clause” untuk mengaudit para vendor agar tercipta cost recovery yang efisien.

dipelajari, ternyata urusannya jadi jauh kemanamana. Concern kami adalah menghilangkan mark-up untuk mengefisiensi cost recovery, hanya saja caranya sama ,” kata Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi saat memberi arahan di acara pembukaan.

Kegiatan audit cost recovery bukan perkara mudah. Dalam mengemban tugas mengontrol cost recovery agar efisien, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengupayakan kegiatan monitoring, termasuk audit. Di sini lembaga pengawas kegiatan hulu minyak dan gas bumi (migas) ini, tidak menempatkan diri sebagai badan pelaksana hukum. Audit yang dilakukan SKK Migas hanya bertujuan agar tidak timbul persepsi yang negatif terhadap pelaksana industri hulu migas serta industri-industri pendukungnya.

Sejak 2015, SKK Migas telah menetapkan klausul “Right to Audit” yang diatur pada Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 Buku 2 Revisi III, di mana dalam kontrak kerja sama (KKS) harus disertakan pasal yang menyatakan kesediaan vendor untuk diaudit demi menghindari tindak korupsi di kegiatan hulu migas.

Divisi Pemeriksaan Penghitungan Bagian Negara (PPBN) SKK Migas pun merasa perlu mengadakan Forum Group Discussion (FGD) Pelaksanaan “Right to Audit Clause” di Kantor SKK Migas, Jakarta pada 25 Januari 2017. Ini adalah forum ketiga setelah sebelumnya dimulai pada 2015. Peserta FGD kali ini berasal dari 17 kantor audit dan investigasi. Pada kesempatan ini dipaparkan pendekatan sistem “Right to Audit” yang akan dimulai di 2017.

“Right to Audit” menjadi cara SKK Migas untuk mendeteksi membengkaknya biaya operasi akibat adanya tindakan korupsi yang nantinya berdampak pada cost recovery. Dibutuhkan kerja sama dengan kantor audit (khusunya divisi advisory dan consulting) dan investigasi dari luar untuk membantu SKK Migas menjalankan program ini. “Kami memang bukan badan hukum, tugas kami hanyalah di aspek hulu migas. akan tetapi setelah

22


“Program ini untuk mengaudit vendor. Karena pihak Kontraktor KKS dalam menjalankan operasinya menggandeng para vendor, baik untuk pengerjaan seismik, pengeboran, studi dan lain sebagainya,” kata Amien. Dia menambahkan sampai saat ini ada sebanyak 5.142 vendor, 85 kontraktor dan 20 trader. Di sinilah dibutuhkan peran institusi akuntansi dan investigasi untuk mengawasi para vendor. Adapun beberapa kriteria utama yang dibutuhkan dari pihak auditor yang bekerja sama dengan SKK Migas. Di antaranya forensic accounting, computer forensic/digital data review dan data analytical. Forensic accounting merupakan hal utama, di mana auditor harus cermat dalam menggunakan accounting system. Sedangkan kompetensi dalam computer forensic dan data analytical dibutuhkan untuk mengaudit seluruh data vendor yang kini sudah dalam bentuk data digital. “Saya berharap dengan “Right to Audit ini” kita bisa seperti FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) milik US (United State) dan Bribery Act milik UK (United Kingdom) yang mampu mengaudit dengan kompetisi yang baik,” katanya.

OLEH: ALFIAN/ [email protected]

BIANGLALA

FORUM SKK MIGAS BERSAMA IPA:

Dari Strategi Kolaborasi hingga Sinergi antar Wilayah Kerja UNTUK MEMAKSIMALKAN TARGET PENCAPAIAN PRODUKSI DI 2017, PEMERINTAH TIDAK BISA LAGI MENGANDALKAN PRODUKSI LAPANGAN EKSISTING. DIPERLUKAN STRATEGI DAN CARA BARU AGAR HASILNYA BISA LEBIH OPTIMAL DAN DISCOVERY (PENEMUAN SUMBER MIGAS BARU) BISA DILAKUKAN. Mengawali kegiatan produksi minyak dan gas bumi nasional (migas) 2017, Indonesian Petroleum Association (IPA) mengadakan forum yang bertemakan “Achievement of Oil and Gas Activities 2016 and Outlook for 2017” di Kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Jakarta pada 1 Februari 2017. Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi diundang menjadi pembicara pada forum ini. “Saya mengucapkan terima kasih atas kinerja saudarasaudara dari Kontraktor KKS yang membantu pencapaian target lifting minyak dan gas tahun 2016,” kata Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi. Disampaikan Amien, pencapaian lifting migas tahun 2016 melebihi target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk minyak, jumlah lifting mencapai 829.200 barel per hari (bph), dari yang ditargetkan APBN sebesar 817.500 bph. Sedangkan untuk gas, pencapaiannya sebesar 6.628 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD/million standard cubic feet per day), dari target APBN sebesar 6.291 MMSCFD. Selain menyampaikan pencapaian hulu migas di 2016, dalam forum juga disampaikan program-program kerja yang telah disetujui dalam Work Plan and Budget (WP&B) 2017, serta isu-isu strategis yang diperkirakan akan berpengaruh pada kegiatan hulu migas di 2017. Adapun isu strategis yang dimaksud adalah cost recovery, tax amnesty, perizinan, skema gross split dan participating interest.

split, Amien berpesan agar seluruh Kontraktor KKS yang operasinya masih eksisting tetap fokus terhadap efisiensi produksi. “Tidak usah mengkhawatirkan yang tidak perlu, karena sampai 2025 pun masih didominasi oleh PSC cost recovery. Sekarang ini gross split masih hanya diberlakukan ke kontrak wilayah kerja baru atau yang diperpanjang. Biar SKK Migas dan PSC yang bersangkutan saja yang memikirkan,” terangnya. Untuk target 2017, diakui pemerintah tidak dapat lagi hanya mengandalkan lapangan produksi eksisting. Dibutuhkan discovery cadangan berskala besar, seperti halnya Cepu dan Jangkrik. Sedangkan untuk discovery, investor sudah harus mulai berani untuk melakukan eksplorasi kembali. Ini merupakan tantangan migas Indonesia, khususnya di 2017. Adapun tantangan lainnya adalah perlunya strategi mengkolaborasikan Kontraktor KKS antar wilayah kerja (WK), prospek coal bed methane (CBM) dan enhanced oil recovery (EOR), menghilangkan disinsentif fiskal hulu migas dan strategi untuk mengundang investor pada WK baru. “Memang ada beberapa tantangan dan isu strategis yang harus diperhatikan. Akan tetapi yang terpenting adalah kita bekerja secara efisien dan cepat. Dengan demikian apapun kendalanya, tujuan kedua pihak pun dapat tercapat dimana revenue yang didapatkan oleh pemerintah dan Kontraktor KKS akan semakin besar”, jelas Amien.

“Untuk cost recovery, komponen yang paling besar adalah produksi. Kalau bisa mengurangi biaya produksi, maka penurunan cost recovery pun akan signifikan. Saya harap bisa demikian, tapi dengan syarat tidak mengurangi lifting dan tanpa kompromi terhadap aspek HSSE (Health, Safety, Security, and Environment)”, kata Amien. Dia mengharapkan usai forum akan terbuka komunikasi antar Kontraktor KKS untuk dapat saling sharing pengalaman, teknologi maupun strategi-strategi untuk mengefisiensikan biaya produksi. Terkait gross


23

MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK

Tetap Berkomitmen Membesarkan Bangsa Gedung Wisma Mulia Lt.30 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42. Jakarta 12710 www.skkmigas.go.id

#46. Gross Split. Membuka Harapan Baru dari Skema BULETIN SKK MIGAS INDONESIA. Fokus Figur Bianglala Gross Split: Industri Hulu Migas Makin Efisien

Recommend Documents