Sektor Hulu Migas Optimis Penuhi Target

#27

BULETIN SKK MIGAS

Juli 2015

Sektor Hulu Migas Optimis Penuhi Target

Mengoptimalkan Kegiatan Pengeboran

Mengkaji Keekonomian Gas Suar Bakar

Kepala SKK Migas Kunjungi Gubernur Aceh

Ngatijan : Memitigasi Permasalahan Pengeboran

Pemeriksaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Eksplorasi

6

8

16

18

DAFTAR ISI

REDAKSI Pelindung Amien Sunaryadi Budi Agustyono Penanggungjawab Elan Biantoro Pemimpin Redaksi Zudaldi Rafdi Editor Heru Setyadi Ryan B. Wurjantoro Tim Redaksi Adhitya C. Utama Alfian Galuh Andini Heri Slamet Ruby Savira Suhendra Atmaja

SALAM REDAKSI Optimal, 3 Upaya Hasil Maksimal

FOKUS

PERSPEKTIF

SEREMONIAL

Hulu Migas Kegiatan 4 Sektor 8 Mengkaji Optimis Penuhi Keekonomian Gas 10 SKK Migas Pusat Target

Suar Bakar

dan Daerah

6 Mengoptimalkan Kegiatan Pengeboran

Redaksi menerima masukan artikel melalui : [email protected] [email protected] Redaksi : Sub Bagian Komunikasi dan Protokol SKK Migas Alamat : Gedung Wisma Mulia Lt.30, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42, Jakarta 12710 Facebook : Humas SKK Migas Twitter @HumasSKKMigas

www.skkmigas.go.id

2

BIANGLALA Migas 16 SKK Fasilitasi

Kesepakatan Natuna-Anambas

SKK 17 Kepala Migas Kunjungi Gubernur Aceh Gowes Sambil Bhakti Sosial

FIGUR

18 Ngatijan

Kepala Divisi Survei dan Pemboran SKK Migas

Memitigasi Permasalahan Pengeboran

SPEKTRUM

20 Menempa Semangat

Kebangsaan

Geologi di 21 Belajar Cekungan Ombilin

OPINI

22 Pemeriksaan Kontraktor

Kontrak Kerja Sama Eksplorasi

SALAM REDAKSI

UPAYA OPTIMAL, HASIL MAKSIMAL

Memasuki paruh kedua tahun 2015, kondisi bisnis hulu minyak dan gas bumi (migas) masih belum menggembirakan. Harga minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price/ICP) per Juni 2015 sebesar US$59,40 per barel. Pada kisaran harga tersebut, industri hulu migas di tanah air memang masih menarik bagi investor. Namun tak dapat dipungkiri, masih rendahnya harga minyak mentah membuat sektor strategis ini belum terlalu menggairahkan. Frasa “Is the glass half empty or half full?” pasti sudah tidak asing bagi siapa pun. Frasa tersebut merujuk pada optimisme seseorang dalam memandang sesuatu. Mereka yang optimistis melihat gelas tersebut setengah penuh. Namun bagi mereka yang pesimistis, isi gelas dilihat setengah kosong. Hal serupa juga terjadi di industri hulu migas saat ini. Ada pihak yang memandang turunnya harga minyak mentah serta imbasnya ke industri hulu migas sebagai “setengah kosong”. Namun ada juga pihak yang melihatnya dalam sudut pandang “setengah penuh”. Para pelaku di industri hulu migas selayaknya memandang kondisi sekarang sebagai “setengah penuh”. Memang, penerimaan negara dari sektor migas tahun ini hampir bisa dipastikan turun dibanding tahun-tahun sebelumnya seiring turunnya harga minyak mentah. Namun, apakah kondisi sekarang benar-benar buram dan tidak memberikan peluang apa pun untuk dioptimalkan? Angin segar selalu berembus di tengah hawa yang panas. Turunnya harga minyak mentah sebenarnya membuka lebar kesempatan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (kontraktor KKS) untuk memperbanyak kegiatan pengeboran eksplorasi. Rendahnya harga minyak mentah telah membuat penyedia jasa peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan pengeboran, seperti rig, turut menurunkan harga servis mereka. Peluang ini perlu dioptimalkan dengan memperbanyak kegiatan pengeboran, terutama eksplorasi, agar makin banyak cadangan baru yang ditemukan. Kegiatan-kegiatan lain, seperti pengeboran sumur pengembangan, kerja ulang, dan perawatan sumur juga perlu dimaksimalkan guna menjaga produksi migas nasional. Tahun ini, produksi minyak nasional masih terjaga karena ada beberapa sumur yang sudah selesai dibor tahun lalu, baru diproduksikan sekarang. Hanya saja, keberlanjutan produksi migas di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya perlu dipikirkan. Apabila melihat hasil revisi rencana kerja dan anggaran (work program and budget/WP&B) 2015, beberapa kegiatan memang dikurangi. Namun hal itu seharusnya

tidak menjadi alasan untuk memperlambat laju langkah industri hulu migas dalam memenuhi target produksi. Seberat apa pun kondisi yang dihadapi sektor hulu migas di tanah air saat ini, optimisme tetap harus dilambungkan setinggi mungkin. Apalagi kondisi tahun depan dan tahun-tahun berikutnya diperkirakan akan lebih berat dari sekarang. Semangat untuk melakukan upaya optimal demi hasil maksimal bagi bangsa dan negara harus senantiasa dikobarkan. Sinergi antara SKK Migas dengan kontraktor KKS maupun para pemangku kepentingan perlu terus dibangun dan diperkuat agar segala tantangan, rintangan, dan hambatan di industri hulu migas tidak lagi menjadi “penyakit kronis” yang menggerogoti sektor ini.

Elan Biantoro

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat

Juli 2015 | BUMI

3

FOKUS

SEKTOR HULU MIGAS OPTIMIS PENUHI TARGET Oleh: Adhitya C. Utama/[email protected]

Pencapaian sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) pada Semester 1 2015 menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Dari pencapaian tersebut, sektor yang memegang peran strategis ini optimistis bisa mencapai target yang ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 di akhir tahun nanti. Berdasarkan data SKK Migas, hingga 30 Juni 2015, produksi minyak mencapai 780,6 ribu barel per hari atau 94,6 persen dari target APBN-P 2015 sebesar 825 ribu barel per hari. Pencapaian tersebut mencapai 94,2 persen dari target yang ditetapkan dalam revisi rencana kerja dan anggaran (work program and budget/WP&B) 2015 sebesar 828,5 ribu barel per hari. Untuk gas, angka produksi sebesar 7.955 juta standar kaki kubik per hari atau 98,7 persen dari target WP&B Revisi 2015 sebesar 8.056 juta standar kaki kubik per hari. Secara keseluruhan, produksi migas nasional pada pertengahan tahun mencapai 2,201 juta barel setara minyak per hari atau 97,1 persen dari target WP&B Revisi 2015 sebesar 2,267 juta barel setara minyak per hari. Untuk lifting minyak, pencapaian hingga 30 Juni 2015 tercatat sebesar 763,6

4

ribu barel per hari atau 92,6 persen dari target APBN-P 2015 sebesar 825 ribu barel per hari. Sama seperti minyak, lifting gas juga masih belum memenuhi target APBN-P 2015. Dalam APBN-P 2015, lifting gas ditetapkan sebesar 6.835 juta standar kaki kubik per hari. Target tersebut baru tercapai 96,4 persen. Meski demikian, apabila mengacu pada target yang ditetapkan dalam WP&B Revisi 2015, yakni sebesar 6.835 juta standar kaki kubik per hari, lifting gas selama Januari-Juni 2015 mencapai 102,9 persen atau melebihi target. Secara keseluruhan, lifting migas mencapai 1,940 juta barel setara minyak per hari atau 94,8 persen dari target APBN-P 2015 sebesar 2,046 juta barel setara minyak per hari. “Apabila melihat pencapaian hingga pertengahan tahun ini, SKK Migas masih harus bekerja keras untuk mencapai

target produksi maupun lifting yang ditetapkan pemerintah,” kata Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi, saat memaparkan kinerja sektor hulu migas selama Semester 1 2015 di Jakarta pada 8 Juli 2015. Amien mengungkapkan, produksi minyak maupun gas bumi selama enam bulan pertama tahun ini memang naik-turun. Penurunan produksi lebih banyak disebabkan terjadinya penghentian produksi tidak terencana (unplanned shutdown). Meski target belum tercapai pada pertengahan tahun ini, Amien optimistis sektor hulu migas mampu memenuhi target yang ditetapkan pemerintah pada akhir tahun nanti. SKK Migas bahkan memproyeksikan rata-rata produksi minyak tahun 2015 akan mencapai 826,4 ribu barel per hari atau melebihi target APBN-P. Proyeksi tersebut bisa terealisasi apabila tidak terjadi hal-hal yang mengkhawatirkan. Menurut Amien, peningkatan produksi Lapangan Banyu Urip menjadi tumpuan pencapaian produksi minyak nasional selama 2015. Pada Januari

2015, rata-rata produksi minyak di lapangan yang dioperasikan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) ExxonMobil Cepu Limited ini berkisar di angka 40.179 barel per hari. Per Juni 2015, produksi Lapangan Banyu Urip mencapai 83.534 barel per hari. “Hingga awal Juli 2015, produksi minyak di Lapangan Banyu Urip memang belum naik secara signifikan,” kata Amien. Angka produksi minyak di Lapangan Banyu Urip diharapkan naik menjadi 149 ribu barel per hari mulai Agustus 2015 dan terus meningkat hingga 205 ribu barel per hari pada November 2015. Amien mengatakan, proyeksi tersebut bisa terwujud apabila seluruh fasilitas yang dibangun sudah beroperasi sesuai rencana. “SKK Migas terus berupaya untuk menjaga agar realisasi produksi minyak Lapangan Banyu Urip akhir tahun nanti sama dengan yang direncanakan. Artinya, tidak boleh ada gangguangangguan terhadap fasilitas produksi di Lapangan Banyu Urip,” kata Amien. Terkait kinerja kontraktor KKS, Amien memberikan apresiasi kepada kontraktor yang berhasil mencapai target produksi sesuai target yang telah ditetapkan

dalam WP&B Revisi 2015. Memang ada beberapa kontraktor KKS yang belum berhasil memenuhi target hingga pertengahan tahun ini. Namun SKK Migas terus mendorong kontraktor KKS yang belum mencapai target produksi untuk meningkatkan kinerjanya. Sejauh ini, sektor hulu migas telah menyumbang sebesar US$7 miliar atau sekitar Rp92,5 triliun untuk penerimaan negara. Dalam APBN-P 2015, sektor hulu migas ditargetkan berkontribusi sebesar US$14,99 miliar atau sekitar Rp198 triliun. “Penerimaan negara dari sektor migas untuk saat ini memang masih jauh dari target. Namun SKK Migas optimistis target tersebut masih bisa tercapai,” kata Amien. Sementara itu, pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) per Juni 2015 mencapai 67,71 persen. Rinciannya, dari total belanja barang dan jasa sebesar US$2,24 miliar, porsi TKDN mencapai US$1,42 miliar. Khusus untuk jasa, persentase TKDN mencapai 72,75 persen dengan nilai belanja sebesar US$944 juta dari total belanja jasa sebesar US$1,39 miliar. Sedangkan untuk barang, persentasenya mencapai 59,61 persen

dengan nilai TKDN sebesar US$482 juta dari total US$856 juta belanja barang. “Apabila hulu migas bisa mendukung peningkatan penggunaan komponen dalam negeri, sektor ini akan memberikan dukungan yang lebih besar bagi pengembangan ekonomi domestik,” kata Amien. Amien sendiri menyoroti rendahnya realisasi program survei dan pengeboran, khususnya untuk kegiatan eksplorasi. Dari rencana survei seismik sebanyak 46 kegiatan, sejauh ini baru terealisasi 12 kegiatan atau 26 persen. Bahkan untuk program pengeboran eksplorasi, dari rencana 157 sumur baru terealisasi 26 sumur atau 17 persen. Kendala terbesar untuk realisasi kegiatan ini adalah perizinan dan pembebasan lahan. SKK Migas berharap dukungan seluruh pihak untuk mendorong terealisasinya kegiatan eksplorasi yang sudah diprogramkan. “Minimnya kegiatan eksplorasi ini akan berdampak pada rendahnya penemuan cadangan baru dan kesinambungan produksi di tahun-tahun mendatang,” kata Amien.

Juli 2015 | BUMI

5

FOKUS

MENGOPTIMALKAN KEGIATAN PENGEBORAN Oleh: Adhitya C. Utama/[email protected]

Turunnya harga minyak dunia tidak hanya membawa dampak signifikan terhadap penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi (migas). Kegiatan survei dan pengeboran, baik eksplorasi maupun pengembangan, serta pemeliharaan sumur turut terkena imbas. Sejumlah kegiatan yang sudah direncanakan dan disetujui dalam rencana kerja dan anggaran (work program and budget/WP&B) 2015 dicoret dalam revisi WP&B 2015. Berdasarkan revisi WP&B 2015, jumlah kegiatan pengeboran sumur pengembangan turun dari 778 sumur menjadi 603 sumur. Pengurangan kegiatan juga terjadi dalam rencana pengeboran sumur eksplorasi, yakni dari 205 sumur menjadi 184 sumur. Untuk pemeliharaan sumur, kegiatan kerja ulang berkurang dari 1.392 sumur menjadi 1.354 sumur. Sedangkan kegiatan perawatan sumur turun dari 35.130 sumur menjadi 34.060 sumur.

6

Berbeda dengan kegiatan pengeboran, kegiatan survei seismik 2D mengalami penambahan. Dalam original WP&B 2015, kegiatan survei seismik 2D ditetapkan akan dilakukan sepanjang 2.388 km. Kegiatan tersebut bertambah menjadi 9.612 km dalam target yang ditetapkan di revisi WP&B 2015. Hanya saja, dalam revisi WP&B 2015 jumlah kegiatan survei seismik 3D berkurang dari 7.588 km2 menjadi 5.995 km2.

Kepala Divisi Survei dan Pemboran SKK Migas, Ngatijan, mengakui turunnya harga minyak dunia ternyata memacu turunnya kegiatan pengeboran eksplorasi, pengeboran pengembangan, kerja ulang, dan perawatan sumur. Hal itu bisa dimaklumi karena Kontraktor Kontrak Kerja Sama (kontraktor KKS) mempertimbangkan faktor keekonomian sebuah sumur saat melakukan pengeboran.

“Logikanya, untuk apa melakukan pengeboran kalau harga minyak rendah. Hal itu akhirnya berimbas pada rencana kerja kontraktor KKS,” kata Ngatijan. Berdasarkan data SKK Migas, hingga 30 Juni 2015, realisasi kegiatan pengeboran eksplorasi mencapai 33 sumur, yang meliputi 26 kegiatan pengeboran sumur baru dan 7 kegiatan re-entry. Dari seluruh kegiatan tersebut, pengeboran dilakukan pada 16 sumur migas konvensional dan 17 sumur migas non konvensional. Realisasi tersebut baru mencapai 18 persen dari target WP&B Revisi 2015, yakni sebanyak 184 kegiatan. Ada beberapa kendala yang membuat kegiatan pengeboran eksplorasi belum bisa memenuhi target yang direncanakan, di antaranya permasalahan izin pembebasan lahan, evaluasi surface, proses pengadaan, persiapan lokasi, dan jadwal rig. Menurut Ngatijan, kondisi sekarang sebenarnya memberi peluang bagi kontraktor KKS untuk memperbanyak kegiatan pengeboran, terutama pengeboran eksplorasi. Pasalnya, seiring turunnya harga minyak dunia, harga servis seperti rig juga ikut turun. Dari pantauan SKK Migas, penurunan harga servis mencapai 30 persen. Hal ini seharusnya menjadi peluang bagi kontraktor KKS yang serius melakukan eksplorasi untuk merealisasikan kegiatan pengeboran. “Bahkan bila perlu kontraktor KKS menambah jumlah kegiatan pengeboran eksplorasi karena biaya yang diperlukan lebih murah dibanding saat harga minyak di atas US$100 per barel. Apalagi kegiatan yang dilakukan kontraktor KKS tidak berdampak langsung pada produksi,” kata Ngatijan.

Namun penurunan harga minyak dunia ternyata turut mempengaruhi kegiatan pengeboran sumur pengembangan, kerja ulang, dan perawatan sumur. Kontraktor KKS memutuskan untuk membatalkan kegiatan pengeboran sumur pengembangan karena keekonomian sumur dinilai tidak menarik apabila mengacu pada harga minyak sekarang. “Biaya yang harus dikeluarkan untuk mengebor tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh,” kata Ngatijan. Hingga 30 Juni 2015, realisasi kegiatan pengeboran sumur pengembangan mencapai 294 sumur, yang terdiri dari 213 sumur onshore dan 81 sumur offshore. Realisasi tersebut mencapai 47 persen dari target WP&B Revisi 2015, yakni sebanyak 628 sumur. Untuk mempertahankan produksi migas nasional, kontraktor KKS sebenarnya bisa mengkompensasi pembatalan kegiatan pengeboran sumur pengembangan dengan melakukan kegiatan kerja ulang dan perawatan sumur. Apalagi di beberapa lapangan masih banyak sumur yang belum “dikutak-kutik” oleh Kontraktor KKS. Memang, profil produksi migas nasional saat ini malah naik meski jumlah kegiatan pengeboran sumur pengembangan, kerja ulang, dan perawatan sumur mengalami penurunan. Hal itu disebabkan beberapa sumur yang sudah selesai dibor tahun lalu baru diproduksikan pada tahun ini, di antaranya sumur-sumur di Lapangan Banyu Urip, Lapangan Tomori, dan Lapangan Ketapang.

“Produksi migas nasional untuk tahun ini masih aman meski jumlah kegiatan pengeboran turun. Namun penurunan tersebut akan sangat terasa tahun depan,” kata Ngatijan. Agar angka produksi migas nasional tetap terjaga, SKK Migas tetap berupaya mengoptimalkan hasil dari kegiatan sumur yang sudah ditetapkan dalam revisi WP&B 2015, terutama kegiatan kerja ulang, dan perawatan sumur. Hingga 30 Juni 2015, realisasi kegiatan kerja ulang mencapai 566 sumur atau 42 persen dari target WP&B 2015, yakni sebanyak 1.354 sumur. Sementara realisasi kegiatan perawatan sumur mencapai 16.482 sumur atau 48 persen dari target WP&B Revisi 2015, yakni sebanyak 34.060 sumur. Mengingat keekonomian sumur dalam kegiatan kerja ulang dan perawatan sumur dipengaruhi faktor biaya dan produksi, SKK Migas lebih memprioritaskan kegiatan di sumursumur dengan angka produksi yang cukup besar. “Filosofi kerja ulang dan perawatan sumur adalah melaksanakan kegiatan dalam jumlah sesedikit mungkin tetapi mampu memberikan kontribusi sebesar mungkin bagi produksi migas. Artinya, selama jumlah produksi dari hasil kegiatan kerja ulang dan perawatan sumur bagus, tidak masalah apabila jumlah kegiatan berkurang,” kata Kepala Dinas Kerja Ulang dan Perawatan Sumur, C.W. Wicaksono.

Ngatijan mengatakan, kegiatan yang saat ini lebih memberikan dampak langsung terhadap profil produksi migas nasional adalah kegiatan pengeboran sumur pengembangan, kerja ulang, dan perawatan sumur. Seperti diketahui, tiga kegiatan ini menjadi tulang punggung dalam upaya mencegah penurunan produksi migas nasional. Dalam dua tahun terakhir, banyak kontraktor KKS yang mulai serius melakukan kegiatan kerja ulang dan perawatan sumur.

Juli 2015 | BUMI

7

PERSPEKTIF

MENGKAJI KEEKONOMIAN GAS SUAR BAKAR Oleh: Alfian/[email protected]

8

Sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) hingga saat ini masih menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi penerimaan negara. Sektor hulu migas pun terus berupaya untuk mengoptimalkan segala sesuatu yang dihasilkan dari industri ini, termasuk gas suar bakar (flare gas).

gas suar bakar baru dilakukan di 22 lapangan yang dioperasikan Pertamina EP, Medco E&P Indonesia, JOB Pertamina-Medco Tomori, JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang, JOB PertaminaPetroChina East Java, PetroChina Jabung, dan Energi Mega Persada (EMP) dengan total flow rate sekitar 48 juta standar kaki kubik per hari. Selain itu, terdapat gas suar bakar yang tersebar di 12 lapangan dengan volume sekitar 18 juta standar kaki kubik per hari yang masih berpeluang untuk dimanfaatkan.

Keberadaan gas suar bakar telah menjadi bagian kegiatan operasional di lapangan migas. Gas ini dihasilkan oleh kegiatan eksplorasi dan produksi maupun kegiatan pengolahan minyak atau gas bumi yang dibakar karena tidak dapat ditangani oleh fasilitas produksi atau pengolahan yang tersedia. Selama ini, gas suar bakar kerap dipandang sebagai barang terbuang dan jarang dimanfaatkan.

“Apabila potensi yang ada bisa dimaksimalkan, gas suar bakar sebenarnya masih memiliki nilai ekonomis dan bermanfaat untuk digunakan oleh masyarakat dan industri di Indonesia,” kata Wakil Kepala SKK Migas, M.I. Zikrullah, dalam diskusi panel “Monetisasi Flare Gas di Indonesia” yang diselenggarakan pada 16 Juni 2015 di Jakarta.

Belum banyak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) yang sudah memanfaatkan gas suar bakar. Proses pemanfaatan

Hanya saja, pemanfaatan gas suar bakar tidak semudah membalik telapak tangan. Menurut data SKK Migas, gas suar

bakar yang berpotensi untuk dimanfaatkan tidak terkelompok di suatu area. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala dalam pemanfaatan gas suar bakar. Volume total dan rata-rata produksi gas suar bakar juga sulit diprediksi sehingga pihak pembeli memiliki risiko dari segi keekonomian. Selain itu, lokasi gas suar bakar umumnya jauh dari pengguna akhir. Selain tantangan dari sisi operasional, aturan yang berlaku belum mendukung pemanfaatan gas suar bakar. Hingga saat ini, belum ada kategori yang jelas apakah gas suar bakar tergolong gas hidrokarbon sehingga monetisasinya tunduk pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan dalam Negeri atau lebih dianggap sebagai produk ikutan yang tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas. “Perlu ada aturan yang jelas sehingga pemanfaatan gas suar bakar bisa dilakukan secara optimal,” kata Zikrullah. Pemanfaatan gas suar bakar sendiri tidak bisa ditunda lebih lama lagi. Pasalnya, gas suar bakar dianggap sebagai emisi yang berbahaya bagi lingkungan hidup. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2009 pasal 8 ayat 2 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan pengelolaan emisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang membuang gas ikutan (associated gas) secara langsung melalui venting kecuali dengan izin menteri. Pemerintah pun menetapkan Zero Flaming Program dalam kegiatan pengembangan lapangan migas di Indonesia agar terjadinya gas suar bakar bisa dikurangi. Pemanfaatan gas suar bakar bisa mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kesinambungan pasokan gas untuk domestik dan meningkatkan nilai keekonomian gas di suatu lapangan.

saat ini sama dengan harga gas komersial meskipun seringkali tidak dimasukkan dalam keekonomian rencana pengembangan (plan of development/POD) awal. Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2010 juga membuat alur birokrasi terlalu panjang. Agar gas suar bakar bisa dimanfaatkan secara optimal, kebijakan untuk harga gas suar bakar ditetapkan hanya untuk menutup biaya investasi. Apabila investor perlu melakukan investasi, gas suar bakar untuk BUMD sebaiknya digratiskan jika gas tersebut nantinya digunakan untuk mengatasi kebutuhan energi daerah. “Perlu juga adanya terobosan teknologi untuk mengelola berapa pun volume total dan rata-rata produksi gas suar bakar on-site,” kata Andang. Vice President Management Representative SKK Migas di Pertamina EP Wilayah Barat, Nurwahidi, mengatakan pemanfaatan gas suar bakar dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, gas suar bakar dimanfaatkan dengan memasang gas kompresor dan mengalirkan gas suar bakar melalui pipa. Kedua, memasang compressed natural gas (CNG) dan mengirimkannya ke konsumen menggunakan sarana transportasi berupa truk. Ketiga, membangun power plant, mini liquefied natural gas (LNG) plant, atau mini liquefied petroleum gas (LPG) plant di sekitar sumber gas suar bakar. Keempat, memasang gas kompresor dan menginjeksikan gas suar bakar kembali ke reservoir. “Gas suar bakar juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar engine yang ada di area operasi kontraktor KKS melalui konversi bahan bakar minyak (BBM) ke gas,” kata Nurwahidi.

Merujuk pada kondisi tersebut serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, SKK Migas merekomendasikan tiga hal kepada Menteri ESDM terkait pemanfaatan gas suar bakar. Pertama, perlu adanya peraturan Menteri ESDM yang mengatur monetisasi gas suar bakar sebagai rujukan dalam mempercepat proses monetisasi gas suar bakar. Kedua, ada perkecualian dalam prioritas pemanfaatan gas suar bakar dari ketentuan prioritas pemanfaatan gas bumi konvensional seperti tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2010 dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Ketiga, penetapan alokasi dan harga gas suar bakar didelegasikan kepada Kepala SKK Migas dan hasilnya akan dilaporkan kepada Menteri ESDM, di mana harga jual gas suar bakar ditetapkan berdasarkan kondisi pasar lokal dengan memperhatikan daya beli konsumen dan kondisi infrastruktur di lokasi gas suar bakar. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) yang juga Ketua Komite Eksplorasi Nasional, Andang Bachtiar, mengatakan sudah banyak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang siap dan berminat untuk memanfaatkan gas suar bakar. Namun pemanfaatan gas suar bakar masih menghadapi kendala, salah satunya perlakuan gas suar bakar

Juli 2015 | BUMI

9

SEREMONIAL

KEGIATAN SKK MIGAS PUSAT

1. Pelantikan Pejabat SKK Migas – 12 pejabat setingkat kepala dinas dilantik oleh Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi (ketiga dari kiri), dengan didampingi Wakil Kepala SKK Migas, Sekretaris SKK Migas, dan seluruh deputi pada tanggal 16 Juni 2015, di Jakarta. 2. Serah Terima LHP – Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi (tengah), didampingi Wakil Kepala SKK Migas, M.I. Zikrullah (kanan), menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI dari Anggota VII BPK RI, Achsanul Qosasi (kiri), di Jakarta pada 7 Juli 2015. BPK RI memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil audit Laporan Keuangan SKK Migas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014.

1

2

3

4

5

6

a

b

c

d

3. Perjanjian Jual Beli LNG – Wakil Kepala SKK Migas, M.I. Zikrullah (kedua dari kanan), mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said (keempat dari kanan), menyaksikan penandatanganan perjanjian jual beli gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) antara Kontraktor KKS Eni Muara Bakau BV dengan PT Pertamina (Persero) di Jakarta pada 30 Juni 2015. 4. Konferensi Pers Kinerja Semester 1 – Dalam konferensi pers di Jakarta pada 8 Juli 2015 , Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi (kedua dari kiri), memaparkan kinerja sektor hulu migas selama Semester 1 2015. Acara dilanjutkan dengan buka puasa bersama awak media yang dihadiri puluhan jurnalis. 5. Town Hall Meeting – Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi (tengah), memimpin town hall meeting pekerja SKK Migas di Jakarta pada 8 Juli 2015. Dalam kesempatan ini, Kepala SKK Migas menyampaikan sejumlah poin penting, di antaranya tentang pembenahan organisasi, hasil audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan SKK Migas Tahun 2014, serta apresiasi kinerja pekerja SKK Migas. 6. Berbagi Harapan di Bulan Ramadhan – Berbagi Harapan di Bulan Ramadhan – Kerohanian Islam SKK Migas menyelenggarakan acara Buka Puasa Bersama Pekerja SKK Migas bersama 100 santri muda yang berasal dari 5 yayasan yatim piatu yang berbeda pada Kamis, 09 Juli 2015. Dalam acara ini dibagikan paket Ramadhan dan santunan kepada 500 anak yatim piatu dan kaum Dhuafa yang diserahkan secara simbolis Sekretaris SKK Migas, Budi Agustyono kepada perwakilan peserta.

7

Buka Puasa Bersama – Seluruh jajaran pemimpin dan pekerja SKK Migas mengikuti buka puasa bersama yang dilaksanakan di Jakarta pada 2 Juli 2015. Acara buka puasa bersama dimeriahkan berbagai lomba yang diikuti para pekerja, di antaranya lomba cerdas cermat, azan, dan khotbah. Acara tersebut juga dihadiri oleh pejabat Kementerian ESDM.

10

SEREMONIAL

KEGIATAN SKK MIGAS SUMATERA BAGIAN UTARA

1. Serah Terima TJS – Bersama kontraktor KKS di wilayah Natuna, Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara melakukan Serah Terima Program Tanggung Jawab Sosial Tahun 2014 kepada Pemerintah Kabupaten Natuna yang diwakili Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan, Izwar Asfawi (tengah), dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Natuna, Ilham Kauli (tengah, kanan), di kantor Bupati Natuna, pada 4 Juni 2015. 2. Rapat Kesepakatan – Sebagai tindak lanjut Rapat Kesepakatan Penyelesaian Aset Negara dan Pembayaran Lahan Kelompok Tani Rantau Bais Terpadu (KTRBT), Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara memfasilitasi undangan rapat anggota DPD RI Dapil Riau, Intsiawati Ayus, bersama Kontraktor KKS Chevron Pacific Indonesia dan KTRBT yang dilaksanakan di Pekanbaru pada 22 Juni 2015.

1

2

3

4

5

6

7

8

3. Sosialisasi Survei Seismik 2D & 3D – Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara menghadiri sosialisasi kegiatan survei seismik 2D dan 3D Blok Southwest Bukit Barisan di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat yang dilaksanakan Kontraktor KKS Radiant Bukit Barisan E&P pada 10 Juni 2015. 4. Jurnalis Sadar Energi – Guna memberikan pemahaman tentang kegiatan hulu migas kepada media, Kepala Urusan Operasi Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara, Rudy Fajar, menjadi pembicara dalam kegiatan edukasi bertema “Jurnalis Sadar Energi” yang diselenggarakan Kontraktor KKS Chevron Pacific Indonesia pada 5-7 Juni 2015. 5. Revaluasi Survei Lapangan – Sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan yang dilaksanakan kontraktor KKS, Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara mendampingi Kontraktor KKS Sumatera Persada Energi (SPE) dalam revaluasi survei lapangan untuk pengadaan lahan di HGU PTPN V yang dilakukan PTPN V dan Kantor Jasa Penilai Publik di Desa Pendalian, Kabupaten Rokan Hulu pada 10 Juni 2015. Lahan tersebut merupakan lokasi pengeboran sumur Pendalian 11, 12, 13, dan fasilitas penunjang. 6. Buka Puasa Bersama – Kepala Urusan Administrasi & Keuangan Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara, Supriyono (kelima dari kiri, belakang), menghadiri acara buka puasa bersama yang diselenggarakan Kontraktor KKS BOB PT BSP-Pertamina Hulu di Lapangan Zamrud, Kabupaten Siak pada 23 Juni 2015. Acara ini diakhiri dengan pemberian santunan kepada anak yatim. 7. Tinjauan Lapangan – Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan rekomendasi Izin Prinsip Kegiatan Eksplorasi di Kabupaten Pelalawan, pada 3 Juni 2015, Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara mendampingi Kontraktor KKS Indon CBM Limited melaksanakan peninjauan lapangan. 8. Pekan Lingkungan Indonesia – Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara, Hanif Rusjdi (tengah), menghadiri pembukaan Pekan Lingkungan Indonesia (PLI) ke-19 yang dilaksanakan di Jakarta pada 18-21 Juni 2015. Dalam kesempatan tersebut, SKK Migas dan beberapa kontraktor KKS di wilayah Riau bersama Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Riau dan beberapa perusahaan daerah meraih Juara I.

Juli 2015 | BUMI

11

SEREMONIAL

KEGIATAN SKK MIGAS SUMATERA BAGIAN SELATAN

1. Silaturahmi ke Pemprov Lampung – Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Tirat Sambu Ichtijar (tengah), melakukan kunjungan kerja sekaligus bersilaturahmi dengan Pemerintah Provinsi Lampung pada 23 Juni 2015. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo. 2. Jambi Emas Expo 2015 – Kepala Urusan Humas Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Rinaldy Norman (kedua dari kiri), menyerahkan memento kepada Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus (ketiga dari kanan), saat mengunjungi booth SKK Migas dalam acara Jambi Emas Expo 2015 yang dilaksanakan di Jambi pada 8-13 Juni 2015.

1

2

3

4

3. Kunjungan ke Walikota Prabumulih – Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Tirat Sambu Ichtijar (kedua dari kanan), melakukan kunjungan ke Walikota Prabumulih, sekaligus mengkoordinasikan Program Bidang Kemasyarakatan Industri Hulu Migas 2015 dan rencana program tahun 2016. 4. Rapat Koordinasi Muara Enim – Pada 4 Juni 2015, Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan bersama kontraktor KKS di wilayah Muara Enim menggelar rapat koordinasi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Muara Enim untuk membahas program kerja hulu migas di bidang kemasyarakatan tahun 2015.

a

b

Safari Ramadan – Bersama sejumlah pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan, Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan dan kontraktor KKS di wilayah Sumatera Bagian Selatan mengikuti rangkaian kegiatan Safari Ramadan yang dilaksanakan Kabupaten Muaro Jambi pada 19 Juni 2015, Kabupaten Pali pada 25 Juni 2015, dan Kabupaten Banyuasin pada 29 Juni 2015.

12

b

6

SEREMONIAL

KEGIATAN SKK MIGAS JAWA, BALI & NUSA TENGGARA

1. Sosialisasi Survei Geofisika – Guna mendapatkan dukungan masyarakat, Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara bersama Kontraktor KKS Santos melakukan sosialisasi survei geofisika Lapangan Merem, Meliwis, dan Enggano di Blok Madura Offshore yang diselenggarakan di Masjid Desa Lobuk, Kecamatan Giliraja, Pulau Giligenting, Kabupaten Sumenep pada 8-10 Juni 2015. 2. Perjanjian Kerja Sama Polda Jatim – Sekretaris SKK Migas, Budi Agustyono (kelima dari kanan), berfoto bersama Kapolda Jawa Timur, Inspektur Jenderal Polisi Anas Yusuf (kelima dari kiri), usai penandatanganan Pembaharuan Perjanjian Kerja Sama Pengamanan Khusus Objek Vital Nasional antara SKK Migas dan Polda Jatim pada 9 Juni 2015. Melalui perjanjian ini, Polda Jatim turut mengamankan wilayah kerja Kontraktor KKS ExxonMobil Cepu Limited yang berada di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.

1

2

3

4

5

6

7

8

3. Silaturahmi ke Lantamal V – Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Ag. Djoko Widhihananto (keempat dari kanan, depan), berfoto bersama Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) V, Brigadir Jenderal TNI (Mar) Rudy Andi Hamzah (keempat dari kiri, depan), saat melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi bersama Kontraktor KKS Husky-CNOOC Madura Limited ke Lantamal V pada 11 Juni 2015. 4. Program Pendukung Operasi – Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara bersama Kontraktor KKS Kangean Energy Indonesia melaksanakan rapat koordinasi lanjutan Program Pendukung Operasi (PPO) untuk Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep pada 11 Juni 2015. 5. Rapat Koordinasi Jabanusa – Pada 12 Juni 2015, Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara melaksanakan rapat koordinasi yang membahas rencana dan realisasi serta kendala kegiatan operasional di lapangan pada 2015. Rapat koordinasi dihadiri seluruh kontraktor KKS eksploitasi di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. 6. Sosialisasi Pembangunan Fasilitas Gas – Pada 24 Juni 2015, Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara menghadiri pertemuan dengan Musyawarah Pimpinan Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan terkait pembangunan fasilitas gas metering station Kontraktor KKS HuskyCNOOC Madura Limited. 7. Penyerahan Program Bantuan Kemasyarakatan – Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara bersama Kontraktor KKS ExxonMobil Cepu Ltd menyerahkan Program Bantuan Kemasyarakatan untuk 18 desa di Kabupaten Tuban kepada Bupati Tuban, Fathul Huda, pada 26 Juni 2015. 8. Buka Puasa Bersama – Guna menjalin hubungan baik dengan stakeholder, Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara bersama Kontraktor KKS Saka Indonesia Pangkah Ltd, Camar Resources Canada, dan Petronas Carigali Ketapang 2 Ltd menghadiri buka puasa bersama di Kabupaten Gresik pada 30 Juni 2015, sekaligus menyerahkan bantuan kepada 1.000 anak yatim.

Juli 2015 | BUMI

13

SEREMONIAL

KEGIATAN SKK MIGAS KALIMANTAN DAN SULAWESI

1. Beasiswa Politeknik Kotabaru – Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi bersama Kontraktor KKS Mubadala Petroleum menyerahkan bantuan beasiswa kepada 33 mahasiswa terbaik Politeknik Kotabaru yang dilaksanakan di kampus Politeknik Kotabaru, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan pada 21 Juni 2015. 2. CSR Award – Pada 9 Juni 2015 bertempat di Pendapa Odah Etam Tenggarong, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menganugerahkan Corporate Social Responsibility (CSR) Award kepada Kontraktor KKS VICO, Total E&P Indonesie, dan Pertamina. Penghargaan tersebut diberikan kepada perusahaan yang telah berhasil melaksanakan program tanggung jawab sosial di wilayah Kutai Kartanegara dan tertib menyerahkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). 3. Kunjungan Sanga-Sanga – Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi (kiri), dengan didampingi Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi, Nasvar Nazar (kedua dari kiri), mengunjungi Lapangan SangaSanga pada 25 Juni 2015. Kunjungan tersebut bertujuan melihat langsung permasalahan yang dihadapi Kontraktor KKS Pertamina EP Asset 5 di lapangan.

1

2

3

4

4. Pembayaran Tanah Simenggaris – Pada 7 Juli 2015, Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi mendampingi Kontraktor KKS JOB Pertamina-Medco Simenggaris menyelesaikan pembayaran tanah bagi warga dengan difasilitasi Badan Pertanahan Nasional yang dilaksanakan di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. 5. Silaturahmi Kalimantan Utara – Guna menjalin silaturahmi dan jaringan kerja dengan pemangku kepentingan di Kalimantan Utara, Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi menggelar buka puasa bersama Pemerintah Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten Bulungan yang dilaksanakan di Tanjung Selor pada 6 Juli 2015.

5

6. Buka Puasa Bersama Media – Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi bersama kontraktor KKS yang beroperasi di area Kalimantan dan Sulawesi menggelar acara buka puasa bersama kalangan media yang dilaksanakan di Balikpapan pada 30 Juni 2015 dan Tenggarong pada 3 Juli 2015.

6

14

SEREMONIAL

KEGIATAN SKK MIGAS PAPUA DAN MALUKU

1. Kunjungan Lapangan Klamono – Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, Enrico CP Ngantung (ketiga dari kanan), mengunjungi Lapangan Produksi Klamono yang dioperasikan Kontraktor KKS Pertamina EP Asset 5 Field Papua pada 16 Juni 2015. 2. Silaturahmi Lantamal X – Guna menjalin silaturahmi dengan pemangku kepentingan di wilayah Papua, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, Enrico CP Ngantung (keempat dari kanan), melakukan kunjungan kerja ke Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) X di Jayapura pada 24 Juni 2015. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kolonel TNI (Mar) Leonard William Sumpit.

1

2

3

4

5

6

7

8

3. Lawatan ke Media Papua – Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku bersama kontraktor KKS di wilayah Papua mengunjungi kantor redaksi Cendrawasih Pos pada 25 Juni 2015. Kunjungan dipimpin oleh Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, Enrico CP Ngantung (ketiga dari kiri). 4. Kunjungan ke Yayasan TITIP – Pada 26 Juni 2015, Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku melakukan kunjungan ke Yayasan TITIP (Training for Transition to Institutional Program) dan diterima oleh Ketua Yayasan TITIP, Oyang Amos Seseray. Yayasan TITIP merupakan program pendidikan non formal yang berada di bawah Yayasan Pelayanan Antarbudaya (YPA) Papua. 5. Pertemuan Polda Maluku – Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, Enrico CP Ngantung (keempat dari kanan) berfoto bersama Kapolda Maluku, Brigadir Jenderal Polisi Murad Ismail (tengah), dalam kunjungan ke Markas Polda Maluku di Ambon pada 29 Juni 2015. Kunjungan yang dilakukan bersama kontraktor KKS di wilayah Maluku ini bertujuan mempererat hubungan dengan kalangan TNI dan Polri di Maluku. 6. Silaturahmi Kodam XVI/Pattimura – Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, Enrico CP Ngantung (keempat dari kanan, depan), berfoto bersama Panglima Kodam XVI/Pattimura, Mayor Jenderal TNI Meris Wiryadi (tengah, depan), saat bersilaturahmi ke Markas Kodam XVI/ Pattimura di Ambon pada 29 Juni 2015. 7. Kunjungan ke Gubernur Maluku – Guna menjalin silaturahmi dengan pemangku kepentingan di Maluku, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, Enrico CP Ngantung (kedelapan dari kiri), bersama kontraktor KKS di wilayah Maluku menggelar pertemuan dengan Gubernur Maluku, Said Assagaff (ketujuh dari kiri), di Ambon pada 30 Juni 2015. 8. Buka Puasa Bersama – Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku bersama kontraktor KKS di wilayah Maluku mengikuti acara buka puasa bersama yang digelar di kediaman Gubernur Maluku pada 30 Juni 2015. Acara turut diikuti jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Maluku.

Juli 2015 | BUMI

15

BIANGLALA

SKK MIGAS FASILITASI KESEPAKATAN NATUNA-ANAMBAS Oleh: Muhammad Rochaddy Lubis/[email protected]

Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara telah berhasil

pembangunan yang ditujukan bagi masyarakat di kedua kabupaten.

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Non PLN di fasilitas minyak dan gas bumi

Selain pembagian pemanfaatan PPJ Non PLN, kedua kabupaten menyepakati pembagian pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Program Pendukung Operasi Kontraktor KKS Produksi Wilayah Kepulauan Riau. Sejak pemekaran daerah, fokus pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Program Pendukung Operasi hanya di Kabupaten Kepulauan Anambas. Melalui sinergi dan koordinasi, sejak tahun 2013 kedua program ini turut dinikmati oleh Kabupaten Natuna sebagai kabupaten induk.

menjembatani permasalahan penghitungan pembagian pemanfaatan

(migas) lepas pantai antara Pemerintah Kabupaten Natuna dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Pada 11 Juni 2015, Pemerintah

Kabupaten Natuna dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

menandatangani kesepakatan tentang besaran pembagian PPJ Non PLN untuk fasilitas migas lepas pantai di wilayah Kepulauan Riau. Kesepakatan ini menyelesaikan permasalahan yang menggantung selama bertahan-tahun. “Alhamdulillah, dengan terus berkoordinasi dan bersinergi, kedua kabupaten akhirnya menyepakati pembagian pemanfaatan PPJ Non PLN kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS) sehingga permasalahan yang sudah berlangsung lama ini dapat diselesaikan,” kata Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara, Hanif Rusjdi. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kepulauan Anambas, Tengku Mukhtaruddin, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Syamsurizon, sama-sama berharap dana yang

16

diperoleh dari pembagian pemanfaatan PPJ Non PLN dapat meningkatkan pendapatan daerah. Dengan demikian, kegiatan usaha hulu migas di wilayah tersebut turut berkontribusi terhadap

BIANGLALA

KEPALA SKK MIGAS KUNJUNGI GUBERNUR ACEH Oleh: Alfian/[email protected]

23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh yang ditetapkan Presiden RI pada 5 Mei 2015.

Pemerintah pusat telah sepakat akan melakukan pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi (migas) di wilayah Aceh bersama Pemerintah Provinsi Aceh. Kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor

Terkait implementasi peraturan pemerintah tersebut, Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi, melakukan kunjungan ke kantor Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, pada 19 Juni 2015. Rencananya, pengelolaan bersama dilakukan pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Aceh dengan membentuk Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Amien menyampaikan, SKK Migas selaku perwakilan pemerintah pusat berkomitmen membantu Pemerintah Provinsi Aceh dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015, terutama dalam pembentukan BPMA mulai dari tahap persiapan, pembentukan, serah terima, hingga BPMA sudah berjalan dengan lancar. Dalam kunjungan tersebut, Kepala SKK Migas didampingi Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis, Rudianto Rimbono, dan Kepala Bagian Humas, Elan Biantoro. Sementara Gubernur Aceh didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, Dermawan, serta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Aceh.

GOWES SAMBIL BHAKTI SOSIAL BIANGLALA

Oleh Hudi D. Suryadipuro /[email protected]

Kewajiban berpuasa bagi umat Muslim selama Ramadan tidak menghalangi komunitas bersepeda pekerja SKK Migas atau X-BPMIGAS Cycling Community (xBCC) untuk tetap menjaga kebugaran tubuh. Acara gowes bersama tetap dilaksanakan selama menjalankan puasa. Kali ini, kegiatan gowes dibarengi dengan bakti sosial bertajuk Gowes sambil Bhakti Sosial (GOBAK 2015) yang dilaksanakan di Bogor pada 27 Juni 2015. Bakti sosial dilakukan di Yayasan Ar-Rahmah dan diikuti 50 anggota xBCC. Dalam kesempatan tersebut, xBCC melakukan penggalangan dana yang hasilnya disumbangkan ke Yayasan Ar-Rahmah sebesar Rp15,3 juta. Komunitas xBCC juga memberikan sumbangan berupa 2 unit sepeda untuk dewasa, 2 unit sepeda untuk anak-anak, sejumlah pakaian layak pakai, buku tulis, dan lain sebagainya. Meski sederhana, anggota komunitas xBCC berharap kegiatan bakti sosial ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi pihak yang dibantu.

Juli 2015 | BUMI

17

NGATIJAN

Kepala Divisi Survei dan Pemboran SKK Migas figur

MEMITIGASI PERMASALAHAN PENGEBORAN Oleh: Adhitya C. Utama/[email protected]

Kegiatan survei dan pengeboran menjadi salah satu tulang

punggung dalam industri hulu minyak dan gas bumi (migas).

Kegiatan ini menjadi “langkah pembuka” sebelum cadangan migas

yang ada di perut bumi bisa diproduksikan. Banyak tantangan yang dihadapi sektor hulu migas dalam pelaksanaan kegiatan survei

dan pengeboran di lapangan. Perubahan paradigma di lapangan membuat tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Divisi Survei dan Pemboran SKK Migas, Ngatijan, yang didampingi Kepala Dinas Kerja Ulang dan Perawatan Sumur SKK Migas, C.W. Wicaksono, Kepala Dinas Realisasi Survei dan Pemboran Eksplorasi, Dwi Nurcahyanto, dan Kepala Dinas Realisasi Survei dan Pemboran Pengembangan, Dedi Suryadi. Dalam pandangan tim ini, kegiatan survei dan pengeboran tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis yang mumpuni, tetapi juga kapabilitas seluruh pihak di industri hulu migas dalam memitigasi faktorfaktor non teknis.

18

Bagaimana tantangan kegiatan survei dan pengeboran saat ini? Tantangan yang dihadapi kegiatan survei dan pengeboran sekarang berbeda dengan dulu. Saat ini, tantangan dari segi sosial lebih mendominasi dibanding tantangan terkait keteknikan. Sebagai gambaran, untuk bisa melaksanakan kegiatan survei maupun pengeboran, kontraktor KKS (kontraktor kontrak kerja sama) harus melakukan pembebasan lahan, pengurusan perizinan, proses lelang, dan sebagainya. Proses tersebut tidak mudah dan bisa makan waktu satu tahun, bahkan lebih. Apalagi

dengan adanya desentralisasi/otonomi daerah, jumlah perizinan yang harus diurus di daerah semakin bertambah sehingga proses bisnis yang diperlukan juga semakin panjang. Belum lagi ketidaktahuan Kontraktor KKS Eksplorasi terkait persyaratan lain yang harus dipenuhi, seperti kepemilikan Nomor Induk Kepabeanan, Angka Pengenal Impor dan beberapa jenis perizinan yang harus dilengkapi. Ketidaktahuan tersebut menyebabkan waktu persiapan yang lebih lama. Sedangkan pelaksanaan operasi pengeboran rata-rata hanya memerlukan waktu antara satu sampai dengan tiga bulan. Oleh karena itu, untuk bisa merealisasikan pelaksanaan kegiatan survei dan pengeboran sesuai target yang ditetapkan dalam WP&B (rencana kerja dan anggaran), Kontraktor KKS memerlukan orang-orang yang bisa mengatasi permasalahan sosial, mulai dari pembebasan lahan hingga pengurusan perizinan. Kontraktor KKS juga harus sigap dan lincah dalam membangun hubungan baik dengan stakeholder di lapangan. Apakah faktor non teknis yang menjadi tantangan utama selama melakukan persiapan, memiliki pengaruh yang signifikan dalam realisasi kegiatan survei dan pengeboran? Ya, seperti saya sebutkan tadi bahwa faktor non teknis sangat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan survei dan pengeboran. Pengaruhnya kirakira antara 60 sampai 70 %. Lalu, bagaimana pencapaian antara rencana dan realisasi? Untuk kegiatan survei seismik 2 D, sempat agresif pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 yaitu sepanjang 30.000 km, namun turun menjadi 12.000 km per tahun sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, dan tahun lalu turun drastis hanya mencapai 5.800

km. Untuk survei seismik 3 D, selama 5 tahun terakhir rata-rata sekitar 9.000 km2. Untuk tahun ini direncanakan akan mengerjakan survei seismik 2D sepanjang 9.612 km dan survei seismik 3D seluas 5.995 km2. Hasil pencapaian pengeboran sumur Eksplorasi selama ini berkisar antara 40 sampai 50% terhadap WP&B original atau sekitar 70% dari WP&B revisi. Kalau dalam hitungan sumur, jumlahnya sekitar 100 sumur eksplorasi per tahun sejak 2010 sampai dengan 2013, namun tahun lalu mengalami penurunan drastis yaitu hanya 83 sumur eksplorasi yang terdiri 64 sumur konvensional dan 19 sumur non konvensional. Untuk tahun ini, sesuai WP&B revisi 2015 direncanakan 184 pengeboran/Reentry sumur eksplorasi (konvensional dan non konvensional), namun berdasarkan monitoring kesiapan saat ini diproyeksikan hanya akan tercapai sekitar 80 sumur saja. Di sisa waktu enam bulan ke depan merupakan tantangan bagi kami dan semua fungsi terkait untuk tetap berupaya memacu Kontraktor KKS Eksplorasi agar dapat merealisasikan semua program yang telah disetujui tersebut. Adapun capaian sumur pengembangan relatif jauh lebih baik, karena problem non teknis relatif lebih sedikit. Capaian pengeboran pengembangan untuk 5 tahun terakhir pada range antara 800 sampai dengan 1.100 sumur pengembangan per tahun. Namun untuk tahun ini karena dampak harga minyak yang rendah dan selesainya Proyek North Duri Development PT CPI, maka rencana pengeboran sumur pengembangan yang disetujui dalam WP&B Revisi 2015 hanya 627 sumur.

sekarang, biaya yang dibutuhkan untuk mengebor sumur GMB masih mahal karena kontraktor KKS masih menggunakan barang dan jasa pengeboran konvensional. Oleh karena itu, harus ada kebijakan baru yang bisa membuat GMB menarik bagi investor. Kebijakan yang diterapkan bisa berupa perubahan term and condition kontrak PSC, fleksibilitas dalam hal proses pengadaan dan komersial serta standar teknis yang sesuai dengan kebutuhan GMB/bukan standar teknis migas. Agar ekonomis , maka Kontraktor KKS harus mampu menekan biaya pengeboran kurang dari US$ 1,5 juta per sumur. Jika lebih dari itu hampir dipastikan keekonomiannya menjadi tidak menarik. Apakah ada usulan dari SKK Migas untuk membuat kegiatan pengeboran CBM lebih menarik? Dari hasil evaluasi tim SKK Migas, muncul skema sliding scale PSC. Dalam skema ini, bagian yang di-sliding ada di first tranche petroleum (FTP) dan equity to be split agar keekonomiannya menjadi lebih menarik. SKK Migas juga menyiapkan panduan umum pelaksanaan operasi GMB, karena pengeboran sumur GMB tidak ekonomis jika menggunakan standar oil and gas tanpa menghilangkan aspek safety dan lingkungan. Standar yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan GMB. Penghitungan PoD (rencana pengembangan) juga tidak disamakan dengan migas konvensional. Untuk aspek PoD, Bidang Pengendalian Perencanaan sudah menyiapkan Pedoman Tata Kerja (PTK)

- PoD. Intinya, untuk menarik investor harus ada upaya fleksibilitas karena untuk Pengembangan GMB butuh mengebor ribuan sumur. SKK Migas akan segera mengusulkan kepada Menteri ESDM untuk memperbaiki Permen Gas Metana Batubara dan mengusulkan kontrak PSC Sliding scale untuk Gas Metana Batubara. Selain usulan yang terkait dengan kebijakan, upaya apa lagi yang bisa dilakukan agar kegiatan survei dan pengeboran bisa lebih optimal? Di tengah lesunya industri hulu migas menyusul turunnya harga minyak dunia, ada beberapa upaya yang harus dilakukan. Pertama, meminimalkan permasalahan non teknis dengan melakukan koordinasi dengan fungsi dan instansi terkait, termasuk Perwakilan SKK Migas. Kedua, harus pro aktif dengan tidak segan-segan menagih kepada Kontraktor KKS (khususnya Eksplorasi) agar merealisasikan sesuai dengan komitmen yang telah direncanakan. Ke-tiga, rajin ke lapangan untuk memonitor secara lebih dekat, memahami permasalahan operasional yang dihadapi masing-masing Kontraktor KKS dan berkontribusi menyelesaikan permasalahan yang timbul. Ke-empat, melakukan inisiatif untuk cost reduction, misalnya dengan mendukung program teman-teman Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dalam upaya mendorong agar Kontraktor KKS yang berdekatan dapat melakukan kontrak-kontrak bersama dan penggunaan sharing facilities.

Seperti apa perkembangan kegiatan pengeboran migas non konvensional saat ini? Saat ini, ada 54 wilayah kerja migas non konvensional. Namun sejak 2008 hingga sekarang, pencapaian pengeboran sumur non konvensional masih rendah, hanya 10 persen dari rencana yang telah disetujui dalam WP&B. Problem yang dihadapi dalam kegiatan pengeboran sumur Gas Metana Batubara (GMB) adalah faktor keekonomian yang belum bagus. Dengan kondisi seperti

April Juli 2015 | BUMI

19

MENEMPA SEMANGAT KEBANGSAAN SPEKTRUM

Oleh Yarra Sutadiwiria/[email protected]

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggandeng Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat untuk memberikan pembekalan kepada seluruh pejabat di lingkungan kementerian ini. Pembekalan dilakukan pada 24-25 Mei 2015 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kopassus di Batujajar, Bandung. Pembekalan ini bertujuan meningkatkan rasa tanggung jawab dan solidaritas antar para pejabat di Kementerian ESDM serta menanamkan jiwa cinta tanah air sekaligus memperkuat mental. Sebagai pejabat di instansi yang berada di bawah naungan Kementerian ESDM, jajaran manajemen SKK Migas turut mengikuti pembekalan tersebut. Kepala dan Wakil SKK Migas serta Sekretaris SKK Migas dan para Deputi mendapatkan

20

pembekalan dengan metode semi militer serta menerima tempaan fisik dan mental. Sama seperti peserta pelatihan lainnya, para pemimpin SKK Migas tidak mendapatkan perlakuan istimewa dalam pembinaan, bahkan mendapat tekanan layaknya prajurit yang sedang menjalani pendidikan. Melalui pelatihan ini, Kementerian ESDM berharap para pejabat mengalami peningkatan rasa kebangsaan dan pengabdian kepada negara serta menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat yang bekerja dengan jujur, terbuka, berani dan ikhlas. Slogan Kopassus yang berbunyi “Lebih Baik Pulang Nama daripada Gagal di Medan Tugas” mungkin jauh panggang dari api. Namun industri minyak dan gas bumi (migas) nasional memerlukan awal yang baik dalam menuju perbaikan, salah satunya dengan menanamkan semangat kebangsaan. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, SKK Migas diharapkan dapat mengubah pandangan publik, harus berjiwa “melayani” bukan “dilayani”, dan bukan “menumpang” tetapi dapat berlaku sebagai pemacu berkembangnya industri migas.

SPEKTRUM

BELAJAR GEOLOGI DI CEKUNGAN OMBILIN Oleh: Herman Primo/[email protected] Nizar Mujahidin/[email protected] Siti Zaitun/[email protected]

Cekungan Ombilin merupakan cekungan intra-mountain yang terletak di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Secara geomorfologi, Cekungan Ombilin terletak di antara rangkaian pegunungan Barisan Barat dan Barisan Timur. Cekungan ini memiliki luas 1.500 km persegi dan berisi batuan sedimen tersier dengan ketebalan lebih dari 4.600 meter yang memiliki umur Eosen-Miosen Tengah.

Vice President Management Representative (VPMR) SKK Migas melakukan Program Kerja di Lingkungan VPMR yang berupa rapat kerja dan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Fasilitas Produksi Lapangan Minas Chevron Pacific Indonesia, Blok Rokan. Kegiatan ini disambung dengan kuliah lapangan geologi ke Cekungan Ombilin, Sumatera Barat, selama dua hari pada 30-31 Mei 2015. Para VPMR melakukan aktivitas survei geologi dengan mengenali komponen petroleum system berupa batuan induk, batuan reservoir, perangkap, migrasi, dan lapisan penutup yang ada di Cekungan Ombilin. Cekungan Ombilin dipilih sebagai lokasi tujuan kuliah lapangan karena endapan-endapan sedimen syn-rift pada Formasi Brani, Sangkarewang dan Sawahlunto serta dan post-rift pada Formasi Sawah Tambang dan Ombilin terlihat dengan jelas di cekungan ini. Cekungan Ombilin juga menjadi tempat yang tepat untuk belajar tentang analog fracture basement pada batuan granit. Sepanjang perjalanan kunjungan lapangan yang dilakukan mulai dari Pekanbaru hingga Cekungan Ombilin di Sumatera Barat, para VPMR melakukan pengamatan di beberapa lokasi yang menunjukkan sejarah geologi daerah tersebut. Singkapansingkapan yang dijumpai dan diamati antara lain Formasi Bahorok yang merupakan Bagian dari Cekungan Sumatera Tengah kemudian Formasi Brani, Formasi Sangkarewang, Formasi Sawahlunto, dan Formasi Sawah Tambang yang merupakan Bagian dari Cekungan Sumatera Barat.

Sebagai informasi, aktivitas eksplorasi migas di Cekungan Ombilin secara modern diawali pada 1981 melalui survei seismik yang dilakukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) Chevron Pacific Indonesia di Blok Singkarak. Sebanyak dua sumur telah dibor di Cekungan Ombilin, yaitu sumur Sinamar-1 oleh Caltex pada 1983 dan South Sinamar-1 oleh APACHE pada awal 1990. Meski ditemukan kondensat dengan volume 314 barel per hari dan gas sebesar 13,6 juta standar kaki kubik per hari, sumur Sinamar-1 ditinggalkan karena dinilai tidak ekonomis pada saat itu. Sejak 2008, Kontraktor KKS Radian Bukit Barisan melakukan eksplorasi di Cekungan Ombilin dengan melaksanakan survei seismik 2D sepanjang 200 km. Pada 2014, Radian Bukit Barisan melakukan pengeboran sumur Sinamar-2 yang menghasilkan gas dengan volume 5 juta standar kaki kubik per hari. Terbatasnya waktu dalam kunjungan lapangan ini membuat para VPMR tidak sempat melakukan pemantauan di Formasi Ombilin dan Formasi Ranau serta singkapan yang menjadi basement pada Cekungan Ombilin. Formasi Ombilin pada Cekungan Ombilin mempunyai peran sebagai batuan penutup yang mencegah keluarnya hidrokarbon pada Cekungan Ombilin. Menurut Koordinator VPMR, Herman Primo, meski berlangsung singkat, kegiatan ini telah menambah pengetahuan dan wawasan VPMR mengenai sejarah geologi Cekungan Ombilin serta kaitannya dengan petroleum system. “Dari hasil kunjungan tersebut, VPMR menilai perlunya studi gas metana batubara (coal bed methane/CBM) karena volume cadangan batubara di Formasi Sawahlunto sangat melimpah,” katanya.

Juli 2015 | BUMI

21

OPINI

PEMERIKSAAN KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA EKSPLORASI Menimbang Risiko “Not Even a Single Piece of Supporting Document” menjadi Biaya Operasi versus Biaya Audit Kantor Akuntan Publik Oleh: Yudisrizal/[email protected]*

Manual Pemeriksaan Dinas Pemeriksaan Biaya Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) Eksplorasi (Dinas PBKE) termasuk unit baru di SKK Migas. Lahir pertama kali tahun 2009. Dalam perjalanannya, Dinas PBKE sudah berhasil membuat buku manual Pemeriksaan Kontraktor KKS Eksplorasi yang menjadi rujukan bagi auditor di Dinas PBKE dalam pelaksanaan pemeriksaan sunk cost Kontraktor KKS Eksplorasi. Dalam Bab 3 Manual Pemeriksaan Kontraktor KKS Eksplorasi mengenai Penentuan Objek Pemeriksaan disebutkan kriteria kontraktor KKS yang menjadi auditee Dinas PBKE adalah: • Rencana on stream di bawah tiga tahun, terhitung dari rencana pemeriksaan tahunan. • Total sunk cost cukup signifikan dibanding sunk cost KKKS lain. • Permintaan dari internal atau eksternal untuk memeriksa sunk cost KKKS tertentu. Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam pelaksanaannya, sebagian besar kontraktor KKS yang diperiksa Dinas PBKE adalah kontraktor KKS yang sudah mendapatkan approval Plan of Development I (POD I). Sekilas, mungkin timbul pertanyaan bukankah kontraktor KKS yang sudah mendapatkan POD I sudah masuk kategori Kontraktor KKS Eksploitasi, tidak lagi masuk kategori Kontraktor KKS Eksplorasi. Kalau begitu, mengapa Dinas PBKE melakukan pemeriksaan terhadap Kontraktor KKS Eksploitasi? • Meneruskan apa yang selama ini sudah dilakukan sejak lahirnya Dinas PBKE, Divisi Pemeriksaan Penghitungan Bagian Negara (Divisi PPBN) melakukan pemeriksaan terhadap kontraktor

22

KKS yang sudah ada revenue/lifting/ produksi. Dengan demikian, untuk tahun buku sebelum adanya revenue pertama kali tidak akan diperiksa oleh Divisi PPBN. Ini menjadi objek pemeriksaan Dinas PBKE. • Ditambah lagi dengan pengalaman Dinas PBKE atas pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap kontraktor KKS yang belum mengajukan atau belum mendapatkan approval POD I, namun tidak lama kemudian kontraktor KKS yang bersangkutan mengajukan pengembalian seluruh wilayah kerja ke pemerintah, sehingga waktu dan tenaga yang telah digunakan untuk memeriksa kontraktor KKS ini sepertinya menjadi sia-sia. Ada juga, kontraktor KKS yang sudah masuk dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Dinas PBKE, namun sebelum dilakukan pemeriksaan, kontraktor KKS ini sudah mengajukan pengembalian seluruh wilayah kerja kepada pemerintah. Temuan Audit Atas Transaksi yang Tidak Ada Sama Sekali Dokumen Pendukungnya (Unfound Not Even a Single Piece of Supporting Document) Sebagaimana layaknya audit pada umumnya, dengan pertimbangan waktu, tenaga dan biaya, audit tidak dilakukan untuk seluruh transaksi pada tahun buku yang diperiksa. Audit tidak dilakukan pada populasi transaksi tetapi audit dilakukan secara sampling. Pada pemeriksaan pertama kali atau initial audit yang dilakukan Dinas PBKE biasanya langsung mencakup beberapa tahun buku sekaligus. Bisa dilakukan 5 tahun buku bahkan ada yang lebih dari 10 tahun buku sekaligus. Sebagaimana biasanya, setelah melakukan pemeriksaan, auditor memberikan sejumlah catatan atau temuan yang

direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh kontraktor KKS. Pada pemeriksaan yang sifatnya lebih current atau pun post audit tetapi waktunya belum lama berlalu, biasanya kontraktor KKS akan memberikan sebanyak mungkin data untuk menyanggah (menjelaskan) permasalahan yang sudah diangkat auditor. Personel kontraktor KKS pun sangat mungkin masih fresh ingatannya terhadap materi permasalahan yang dipertanyakan oleh auditor maupun dokumen pendukung apa yang dibutuhkan untuk menjelaskan permasalahan. Pada pemeriksaan Kontraktor KKS Eksplorasi yang dilakukan Dinas PBKE, ada satu temuan yang unik, tipikal atau klasik, yang besar kemungkinan tidak akan ditemukan dalam pemeriksaan kontraktor KKS yang sudah berproduksi, yaitu temuan atas tidak ditemukan sama sekali satu pun dokumen pendukung (unfound not even a single piece of supporting document) atas transaksi dari sampling audit yang telah dipilih. Alasan yang disampaikan kontraktor KKS lumayan masuk akal, yaitu: • Transaksi sudah sangat lama • Pindah kantor/gudang • Pergantian operator • Pergantian personel • Pergantian sistem Perlu dipahami bahwa Production Sharing Contract (PSC) ditandatangani dengan salah satu landasan bahwa kontraktor KKS mempunyai kemampuan keuangan, teknik, dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan operasi perminyakan (contractor has a good performance in the light of financial ability, technical competence, and professional skill necessary to carry out the petroleum operations). Dengan

persyaratan tersebut dan sebagaimana layaknya perikatan harus dilaksanakan dengan iktikad baik (KUHPer Pasal 1338), untuk setiap pencatatan/ pembukuan transaksi, pada waktu itu sudah pasti (tentu), didukung dengan supporting dokumen yang memadai. Untuk nilai transaksi temuan atas tidak adanya sama sekali satu pun dokumen pendukung (unfound not even a single piece of supporting document) dari sampling audit yang dipilih, auditor akan memberikan rekomendasi agar transaksi ini dikeluarkan dari saldo unrecovered cost. Biasanya kontraktor KKS akan menjawab mereka tidak setuju dengan temuan ini, kemudian meminta tambahan waktu untuk mencari dokumen pendukung yang diminta. Setelah berlalunya waktu, bisa dalam hitungan bulan atau tahun tetapi dokumen pendukung tidak juga ditemukan, maka kontraktor KKS pada akhirnya setuju untuk melakukan koreksi. Untuk jenis temuan ini, nilainya bukan US$100 atau US$200, bukan US$1,000 atau US$2,000, akan tetapi bisa mencapai ratusan ribu dolar Amerika. Jika pada akhirnya KKKS setuju untuk mengeluarkan dari saldo sunk cost, selanjutnya muncul pertanyaan. Bagaimana dengan transaksi lainnya yang tidak menjadi sampling audit, yang besar kemungkinan ada juga yang tidak mempunyai sama sekali satu pun dokumen pendukung (not even a single piece of supporting document) tetapi telah dicatat menjadi bagian dari sunk cost? Jawaban yang paling manjur adalah itu bagian dari risiko sampling audit. Risiko sampling berkaitan dengan kemungkinan bahwa sample yang diambil tidak menggambarkan secara benar populasi tersebut atau suatu sampling yang telah diambil dengan benar tidak mewakili populasi. Dalam hal ini risikonya adalah tidak ter-sampling-nya transaksi yang sebenarnya bermasalah. Kalau pada kontraktor KKS berproduksi, atas transaksi yang tidak menjadi sampling audit besar kemungkinan transaksi tersebut mempunyai dokumen pendukung. Seandainya sampling diperluas (asumsi waktu audit diperpanjang), sangat besar kemungkinan

tidak akan ada isu mengenai tidak adanya sama sekali satu pun dokumen pendukung transaksi. Tetapi pada Kontraktor KKS Eksplorasi, seandainya sampling diperluas, jika ada temuan atas transaksi yang sama sekali tidak ada satu pun dokumen pendukung yang pada akhirnya disetujui kontraktor KKS, tentu sangat terbuka kemungkinan adanya transaksi yang juga tidak ada sama sekali satu pun dokumen pendukungnya. Jika sampling tidak diperluas, muncul risiko transaksi yang tidak ada sama sekali satu pun dokumen pendukungnya menjadi bagian dari saldo sunk cost. Kembali bicara besaran angka, kita tidak bicara US$100 atau US$200, bukan US$1,000 atau US$2,000 tetapi bisa mencapai angka ratusan ribu dolar Amerika, yang kalau dihitung dalam terminologi rupiah, kita bicara angka miliaran rupiah. Menimbang Risiko Not Even a Single Piece of Supporting Document menjadi Biaya Operasi vs Biaya Audit Kantor Akuntan Publik Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa adanya temuan unfound not a single piece of supporting document atas suatu transaksi yang telah dicatat sebagai biaya operasi, disebabkan transaksi sudah sangat lama, pindah kantor/gudang, pergantian operator, pergantian personel dan pergantian sistem. Kejadian unfound not even a piece of supporting document bisa dihindari jika audit dilakukan secara reguler, baik dilakukan setiap tahun atau dua tahun sekali. Dengan banyaknya jumlah Kontraktor KKS Eksplorasi, tentunya SKK Migas tidak akan sanggup melakukan audit seluruh Kontraktor KKS Eksplorasi tiap tahun atau pun dua tahun sekali. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang pernah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa Kontraktor KKS Eksplorasi, saat ini tidak lagi melakukannya. Institusi yang hampir pasti sanggup melakukannya adalah Kantor Akuntan Publik (KAP). Jika audit dilakukan oleh akuntan publik atas permintaan kontraktor KKS, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Pasal 13 Ayat X tidak boleh menjadi biaya operasi. Pembebanan biaya kegiatan KAP selalu diangkat menjadi temuan oleh auditor.

KAP boleh memeriksa dan biayanya boleh menjadi bagian dari biaya operasi migas jika KAP ditunjuk oleh Pertamina/SKK Migas dan GOI. Peluang ini dibuka dalam Pasal 14.4.2 PSC, yakni “In addition, Pertamina and The Government of the Republic of Indonesia may require contractor to engage its independent accountants to examine, in accordance with generally accepted auditing standards, contractor’s books and account relating to this contract for any calendar year of perform such auditing procedures as deemed appropriate by Pertamina. A copy of the independent accountant’s report or any exceptions shall be forwarded to Pertamina within sixty (60) days following the completion of such audit. The costs related to engagement of such independent accountants shall be included in operating costs.” Tentu saja, audit yang dilakukan KAP bukan seperti general audit yang dilakukan terhadap laporan keuangan perusahaan, tetapi audit dengan tujuan tertentu seperti yang dilakukan oleh SKK Migas, BPKP, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di mana produk audit adalah rekomendasi koreksi terhadap biaya-biaya yang tidak relevan atau dilarang menjadi bagian operating cost. Seandainya ini dilakukan, tentunya akan menambah biaya operasi, tetapi perlu dipahami pada akhirnya tidak semua biaya KAP ini yang menjadi biaya operasi pada akhirnya menjadi cost recovery. Pada kontraktor KKS fase eksplorasi berlanjut tidak berlanjut ke fase eksploitasi, biaya tersebut akan menjadi sole account kontraktor KKS. Pada kontraktor KKS fase eksploitasi yang tidak pernah menghasilkan profit, biaya KAP ini bisa dianggap terkumpul dalam saldo sunk cost yang masih ada. Pada sisi lain risiko sampling audit, tepatnya risiko atas tidak ter-sampling-nya transaksi yang tidak ada sama sekali satu pun dokumen pendukungnya yang telah menjadi bagian dari saldo unrecovered cost, akan berkurang sangat signifikan.

*penulis saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemeriksaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Eksplorasi SKK Migas

Juni Juli 2015 | BUMI

23

ma

Sela

ya

i Ra r a H t

Gedung Wisma Mulia Lt.30, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42, Jakarta 12710 www.skkmigas.go.id