Butir Kesepakatan Implementasi NCB ditandatangani UGM Bantu Analisa Kinerja Sektor Migas SKK Migas Kalsul Gelar Pelatihan Komputer di Kukar

www.bpmigas.go.id

KONTEN

04 Fokus

Reformasi Birokrasi Perizinan Sektor Hulu Migas Reformasi birokrasi perizinan dan insentif eksplorasi menjadi sorotan Presiden SBY untuk lebih menggairahkan kegiatan hulu migas nasional. Dengan begitu, kontribusi sektor migas tetap terjada atau bahkan dapat ditingkatkan sehingga memberi manfaat berkesinambungan bagi generasi di masa mendatang.

08 Perspektif

Komitmen Penunjang Operasi Dukung Peningkatan Produksi Pengelolaan tiga aspek utama dalam bidang penunjang operasi hulu migas harus dilakukan secara profesional dan handal, agar dapat memberikan kontribusi terbaik yang mampu mendorong peningkatan produksi dan penerimaan dari sektor hulu migas.

10 Seremonial

Rangkaian kegiatan SKK Migas - KKKS

12 Bianglala

• Butir Kesepakatan Implementasi NCB ditandatangani • UGM Bantu Analisa Kinerja Sektor Migas • SKK Migas Kalsul Gelar Pelatihan Komputer di Kukar

14 Figur

Iwan Ratman, Kepala Divisi Penunjang Operasi Industri jasa penunjang operasi memiliki ceruk pasar sangat besar, peluang yang bisa dimanfaatkan para pengusaha nasional. Dengan ruang lingkup yang sangat luas, sektor ini bisa dimasukin semua golongan usaha

16 Spektrum

• SKK Migas Idol 2013 • SKK Migas - KKKS Gelar Sarasehan Media Daerah • Penutupan Program Pekerja Baru

Pelindung: Rudi Rubiandini | Penanggung Jawab: Elan Biantoro Pemimpin Redaksi: Agus Budiyanto | Editor: Heru Setyadi, Bambang D. Djanuarto Tim Redaksi: Adhitya C. Utama, Alfian, Galuh Andini, Heri Slamet, Ruby Savira M., Suhendra Atmadja Redaksi menerima masukan artikel melalui : [email protected]; [email protected] Redaksi: Sub Bagian Komunikasi dan Protokol SKK Migas Alamat: Gedung Wisma Mulia Lt. 29 Jl. Jend. Gatot Subroto No.42, Jakarta 12710 Facebook : Humas SKK Migas | Twitter : @HumasSKKMigas www.skkmigas.go.id

2 | BUMI

www.skkmigas.go.id

SALAM REDAKSI

PERJUANGAN BELUM USAI! Salam pembaca setia BUMI,

U

ntuk pertama kalinya sejak Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terbentuk, Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Agenda Utama, laporan kinerja 100 hari SKK Migas. Dipaparkan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam tiga-empat bulan terakhir untuk mengembalikan suasana kondusif pasca pembubaran BPMIGAS. Diungkap kinerja operasi hulu migas telah menunjukkan tren menggembirakan, yakni peningkatan produksi migas Nasional. Tak hanya kinerja, Kepala SKK Migas mengurai berbagai macam persoalan yang dihadapi sektor ini. Dampak pertemuan ini cukup signifikan. Presiden menjadi aware dengan permasalahan yang ada di industri hulu migas. Salah satunya, banyak

www.skkmigas.go.id

dan rumit proses perizinan yang mesti dilalui dalam operasional sektor strategis ini. Tidak hanya dalam pertemuan terbatas tersebut, Presiden kembali menegaskan perlu reformasi birokrasi perizinan di industri hulu migas saat membuka konvensi dan pameran IPA di Jakarta pertengahan Mei lalu. Statement Presiden dalam ajang pertemuan terbesar di industri hulu migas di Indonesia itu disambut positif berbagai kalangan. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama, dapat terealisasi perizinan “satu atap” untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas. Pelajaran yang dapat diambil, pengambil keputusan dan publik harus mengetahui apa yang menjadi tantangan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, tidak henti-hentinya Kepala SKK Migas meminta pejabat di SKK Migas, termasuk pimpinan kontraktor kontrak kerja sama untuk menyuarakan hal positif ke media massa. Harapannya, berita negatif yang kerap muncul

menjadi tertutupi dengan berita positif tentang kinerja sektor ini. Selain itu, publik menjadi tercerahkan dengan banyaknya kontribusi yang disumbang industri hulu migas. Sorotan kepada SKK Migas dan industri hulu migas belum berhenti. Tudingan lembaga ini boros dan tidak taat kepada aturan Keuangan Negara, muncul. Jangan sampai sorotan dan tudingan negatif mengganggu kinerja pekerja industri hulu migas, khususnya SKK Migas. Penyesatan informasi yang terjadi, semestinya justru menjadi pelecut seluruh pekerja sektor ini untuk ikut berpartisipasi dalam meng-counter isu tersebut melalui berbagai kanal informasi yang dimiliki masing-masing individu. Perjuangan (masih) belum usai.***

Elan Biantoro Kepala Bagian Hubungan Masyarakat

BUMI | 3

FOKUS

Reformasi Birokrasi Perizinan Sektor Hulu Migas

Adhitya C. Utama/ [email protected]

Kanan ke Kiri: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri ESDM, Jero Wacik, Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, dan Presiden IPA, Lukman Mahfoedz, saat pembukaan Konvensi dan Pameran IPA ke-37 Tahun 2013

R

eformasi birokrasi perizinan dan insentif eksplorasi. Dua hal ini menjadi sorotan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk lebih menggairahkan kegiatan hulu minyak dan gas bumi (migas) nasional. Dengan begitu, kontribusi sektor migas tetap terjaga atau bahkan dapat ditingkatkan sehingga memberikan manfaat berkesinambungan bagi generasi di masa mendatang. Kedua hal utama itu dianggap penting karena migas merupakan investasi jangka panjang, yang memerlukan kejelasan, konsistensi, dan kepastian hukum. Hal itu disampaikan Presiden SBY ketika membuka Konvensi dan Pameran Indonesian Petroleum Association (IPA) ke-37 tahun 2013 di Jakarta Convention Centre, pertengahan Mei 2013 lalu. Presiden menilai “Promoting Investment in a Challenging Environment” yang menjadi tema utama konvensi dan pameran tahun ini tepat dan sejalan

4 | BUMI

dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional. Ini merupakan tantangan bagi semua pihak terkait untuk menjalankan peran masing-masing secara baik, guna memastikan kegiatan industri hulu migas dapat berjalan secara optimal. Mempertahankan dan meningkatkan iklim investasi yang kondusif tentu menjadi syarat mutlak dalam mengoptimalkan produksi migas nasional. Peraturan perundangundangan yang ada saat ini harus mampu menjawab aspirasi dan kebutuhan investor, untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan kontrak kerja sama dalam mendorong kegiatan eksplorasi. Berkaitan dengan itu, Presiden mengaku telah menginstruksikan kepada Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan instansi terkait, agar segera melakukan langkahlangkah untuk terus memperbaiki iklim investasi. Salah satu cara yang harus

dilakukan adalah melakukan reformasi birokrasi perizinan industri hulu migas. Presiden menegaskan, jumlah perizinan untuk kegiatan eksplorasi maupun produksi yang jumlahnya mencapai puluhan, harus bisa disederhanakan, sehingga proses bisnis dapat terjaga, tanpa melanggar peraturan. “Ini pekerjaan yang tidak mudah karena membutuhkan koordinasi dan menghilangkan ego-sektoral untuk dapat menerima perubahan tersebut,” kata Presiden. Tidak hanya itu, Presiden SBY mengakui Pemerintah terus berpikir untuk memberikan insentif bagi kegiatan eksplorasi. Langkah tersebut dinilai sangat penting sekali, utamanya untuk mendorong ditemukannya sumber daya dan cadangan migas baru. Penambahan cadangan baru sangat krusial dan perlu ditopang oleh kegiatan eksplorasi yang masif. Karena itulah, Presiden telah menginstruksikan kepada Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas agar berkoordinasi dengan www.skkmigas.go.id

FOKUS

Menteri Keuangan untuk mencari pola insentif yang tepat. Kepada para pejabat Pemerintah dan pelaku industri hulu migas, Presiden minta agar mereka bisa memperluas kemitraan strategis di sektor migas secara terbuka, berkeadilan, dan saling menguntungkan. Sebagai pelaksanaan dari langkah-langkah itu, melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2012, Pemerintah akan memperbaiki koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi secara menyeluruh, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Dalam kesempatan itu, Presiden mengajak para pelaku industri hulu migas untuk menjadi agen-agen perubahan dalam memecahkan beberapa masalah di sektor migas yang masih menjadi kendala dalam pengembangannya. Keikutsertaan mereka diperlukan untuk mengimbangi apa yang telah ditempuh Pemerintah dalam menyikapi berbagai persoalan dan tantangan di sektor migas.

Pertama, melanjutkan peningkatan produksi minyak dan gas bumi dengan mengedepankan penguasaan teknologi modern. Pemerintah berusaha memanfaatkan teknologi penemuan sumber migas baru, teknologi pemulihan sumber daya migas, teknologi pengolahan migas bersih berbasiskan penyimpanan karbon, serta teknologi peningkatan efisiensi kegiatan eksplorasi dan produksi sumber daya migas.

Diversifikasi energi juga diterapkan dengan meningkatkan produktivitas serta memperluas pemanfaatan gas bumi. Pemerintah terus melanjutkan pengalihan pemakaian bahan bakar minyak ke bahan bakar gas, utamanya bagi rumah tangga dan transportasi. Pengalihan bahan bakar minyak ke bahan bakar gas diharapkan dapat mengubah struktur APBN secara positif, utamanya bagi pengurangan ketergantungan terhadap minyak bumi.

Kedua, memperluas diversifikasi energi dengan menerapkan kebijakan pengembangan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi nonkonvensional, seperti gas metana barubara (coal bed methane/CBM) serta gas dan minyak bumi serpihan (shale gas and shale oil). Pemerintah akan terus mempermudah dan memberikan fasilitas untuk meningkatkan minat calon investor pada kegiatan eksplorasi migas non konvensional, dan untuk meningkatkan penemuan cadangan baru di wilayah berpotensi.

Ketiga, memperluas kemitraan dengan negara-negara sahabat dalam mendukung peningkatan produktivitas sektor migas. Bila dicermati, transaksi migas internasional telah makin bergeser ke Asia. Geopolitik minyak berubah secara mendasar. Pasar Asia diprediksi akan menyerap lebih banyak minyak dibandingkan dunia Barat. Kondisi ini tentu mempengaruhi kecenderungan fluktuasi harga minyak internasional, yang selama ini lebih ditentukan oleh kegiatan industri negara-negara Barat.***

Sambut Baik Dukungan Presiden

S

KK Migas sangat menyambut baik dorongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memangkas birokrasi perizinan. Pasalnya, perizinan telah menjadi tantangan industri strategis ini sejak lama. “Bayangkan, untuk pembangunan proyek Tangguh Train 1 dan 2 membutuhkan ribuan perizinan,” kata Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini. Dia menjelaskan, apa yang disampaikan Presiden tentang reformasi birokrasi perizinan juga pernah disampaikan secara langsung kepadanya. Janji itu sebagai salah satu jawaban ketika Kepala SKK Migas memaparkan kinerja 100 hari SKK Migas di hadapan Presiden dan jajaran kabinetnya. Menurut Rudi, Presiden menekankan agar birokrasi perizinan di industri hulu migas diperbaiki secara menyeluruh. Pasalnya, birokrasi itu dianggap sebagai

www.skkmigas.go.id

biang keladi atas terhambatnya upaya peningkatan investasi. Setidaknya bisa dipangkas hingga sepertiga dari daftar yang ada sekarang ini. Presiden pun telah memerintahkan jajaran pemerintah untuk habis-habisan membenahi perizinan, dengan memangkas yang tidak perlu. “Ada puluhan perizinan yang harus ditempuh dan dilewati. Padahal bisa dipangkas menjadi sepertiganya saja. Ini contoh kecil dari ribuan perizinan yang ada. Sekali lagi, kita sangat dirugikan oleh aturan yang dibikin oleh kita sendiri,” ujar Rudi. Perubahan radikal tentang perizinan atau pengelolaan usaha di pusat maupun daerah sangat diperlukan. Alasannya, masalah birokrasi tersebut telah terjadi berlarut-larut dan menghambat investasi. Untuk itu, Presiden meminta jajaran kabinetnya untuk melakukan pembenahan aturan di industri hulu migas secara habis-

habisan. Meskipun hasilnya baru akan dirasakan oleh kabinet pemerintahan berikutnya. Selama ini, memang masih ada bottlenecking di banyak kementerian, lembaga dan daerah. Bahkan, kadangkadang justru hambatannya itu luar biasa. Ini yang menurut Presiden harus betul-betul firm, riil, dan lakukan perbaikannya, jangan tanggungtanggung. Oleh karena itulah, menurut Kepala SKK Migas, sudah waktunya untuk melakukan revolusi birokasi, bukan sekadar reformasi birokrasi. Selama ini Indonesia banyak mengalami kerugian karena kehilangan peluang akibat birokrasi, proses yang berbelit-belit, dan kerumitan dalam menjalankan usaha perekonomian. Upaya pemangkasan kerja birokrasi memang sudah berulang kali disampaikan oleh para investor. Apalagi, simplifikasi proses pengurusan itu mengarah kepada efisiensi.***

BUMI | 5

FOKUS

KINERJA 100 HARI : PRODUKSI TERUS NAIK

Adhitya C. Utama/ [email protected]

Pada 7 Mei 2013 lalu, Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini menghadap Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta. Selama dua jam, guru besar teknik perminyakan itu memaparkan kinerja 100 hari SKK Migas kepada Presiden.

D

alam paparan tersebut, diungkap beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengembalikan suasana kondusif pasca pembubaran BPMIGAS serta langkah yang diambil dalam mengemban arahan Presiden RI. Periode Januari–April 2013, Kepala SKK Migas telah menjalankan langkahlangkah strategis seperti pembenahan organisasi yang dilakukan melalui kegiatan reorganisasi sesuai struktur organisasi baru dan menetapkan key performance indicator (KPI) individu, bidang dan organisasi. Langkah berikutnya, melakukan peningkatkan integritas yang dilakukan antara lain melalui penguatan fungsi pengawas internal, menyusun aplikasi whistle

6 | BUMI

blower, serta menerapkan pelaporan gratifikasi. Untuk mengembalikan iklim investasi yang sempat terganggu, dilakukan pertemuan dengan asosiasi, investor dalam dan luar negeri. SKK Migas juga bekerja sama dengan Kedutaan Indonesia di Singapura dalam menyelenggarakan temu investor untuk menjelaskan perubahan lembaga. Rudi juga menjelaskan pembentukan Komisi Pengawas SKK Migas telah memberikan manfaat maksimal kepada kinerja lembaga. Pasalnya, komisi itu ikut memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis lembaga, seperti penetapan pejabat deputi atau setingkat. Rapat bulanan antara manajemen dan Komisi

Pengawas memungkinkan adanya evaluasi kinerja lembaga sehingga tidak bergeser dari rencana.

Tingkatkan Kapasitas Nasional

Dalam rangka mengoptimalkan kapasitas dan kapabilitas nasional, SKK Migas berusaha meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas. Salah satu hasilnya dapat dilihat peningkatan peran Bank BUMN pada kegiatan usaha hulu migas. Pada Maret 2013 untuk pertama kalinya Bank BNI digunakan sebagai Trustee Paying Agent untuk penjualan LNG Bontang senilai US$ 1,5 miliar. Peran Bank BUMN akan semakin ditingkatkan dengan mengusahakan mereka menjadi sumber pendanaan proyek-proyek www.skkmigas.go.id

FOKUS

migas nasional seperti Proyek Senoro Donggi dan Proyek Pengembangan Tangguh Train III. Tak hanya itu, perbankan nasional telah aktif sebagai bank penyimpan dana Abandonment and Site Restoration (ASR) yang saat ini telah mencapai US$ 26,7 miliar. Untuk memberikan multiplier effect secara maksimal, penggunaan gas juga dimaksimalkan untuk mendukung kegiatan di dalam negeri demi mendukung program pemerintah. Selain berusaha menambah alokasi gas untuk industri dan kelistrikan, SKK Migas mengusahakan agar gas digunakan sebagai pendukung kegiatan transportasi, sehingga mensukseskan program konversi BBM ke BBG. Alokasi gas dari lapangan Asap di Wilayah Kepala Burung Papua (Genting Oil) juga ditingkatkan untuk bahan baku industri pupuk dan petrokimia di Papua) demi suksesnya program ketahanan pangan nasional.

Kebut Proyek Utama

Terdapat lima proyek utama hulu migas, yakni Indonesia Deepwater Development/IDD (Chevron), Banyu Urip (ExxonMobil), Masela (INPEX), Muara Bakau Jangkrik dan Jangkrik North East (ENI), serta Tangguh Train 3 (BP). Proyekproyek ini akan memberikan tambahan produksi signifikan mulai tahun 2015. Untuk menjaga penerimaan negara dari proyek-proyek tersebut, SKK Migas telah melakukan negosiasi ulang terhadap beberapa proyek yang akan direalisasi, seperti pembangunan proyek IDD di Kalimantan Timur dan pengembangan proyek Tangguh Train III di Papua. Menurut Kepala SKK Migas, renegosiasi IDD dilakukan karena biaya proyek yang meningkat tajam akibat asumsi harga dan risiko pasar yang berubah. Sementara renegosiasi Tangguh Train III dilakukan untuk menjaga penerimaan negara tidak berkurang dari penerimaan daerah tahun 2013 saat Train III mulai diinvestasikan. Penerimaan itu khususnya untuk penerimaan daerah penghasil, yang dalam hal ini Teluk Bintuni.

www.skkmigas.go.id

“Hasilnya, disepakati pada tahun 2013 daerah penghasil akan mendapatkan penerimaan sebesar Rp 70 miliar. Ini jauh meningkat dari jumlah sebelumnya sebesar Rp 5 miliar,” jelas Rudi. Sementara itu, pelaksanaan pembangunan proyek Banyu Urip secara keseluruhan telah mencapai 49 persen. Saat ini telah dimulai kegiatan pemboran dua buah sumur dari 42 sumur yang direncanakan. Realisasi pencapaian produksi sebesar 165.000 barel per hari, sangat tergantung pada kelancaran kegiatan di lapangan. Dengan maksud agar Negara dapat segera menikmati hasil produksi lapangan tersebut, SKK Migas telah berhasil meningkatkan produksi pada fase awal dari 22.000 barel per hari menjadi 27.000 barel per hari.

“Untuk menambah produksi pada jangka menengah (5-10 tahun ke depan), SKK Migas mendorong Kontraktor KKS menerapkan teknologi lanjutan (enhance oil recovery). Khusus pada Wilayah Kerja Pertamina yang menjadi harapan peningkatan produksi nasional, SKK Migas mengusahakan agar segera dilakukan program kemitraan dengan pihak ketiga. Mekanisme yang diterapkan adalah No Cure No Pay.”

Industri Migas Bangkit

Hulu

Untuk mencapai target produksi tahun 2013 sebesar 840.000 barel per hari, dan sebagai upaya meningkatkan produksi di masa mendatang, SKK Migas mencanangkan tahun 2013 sebagai tahun pengeboran. Untuk mensukseskan program tersebut, dilakukan rapat kerja dengan Kontraktor KKS, mengadakan sosialisasi kepada Asosiasi Pengeboran Minyak dan Gas Bumi Indonesia (APMI), dan bertemu dengan perusahaan pengeboran milik Negara, Pertamina Drilling Services Indonesia. SKK Migas juga aktif melakukan koordinasi dengan lembaga lain untuk mempercepat perijinan yang dibutuhkannya. Hasilnya, mulai kelihatan kebangkitan

industri hulu migas nasional. Menjelang akhir semester pertama tahun 2013, realisasi produksi minyak naik 1,6 persen ketimbang produksi minyak diakhir tahun 2012. Produksi pada 31 Desember 2012 sebesar 827.000 barel per hari, sementara realisasi produksi minyak periode Januari-April sebesar 840.000 ribu barel per hari. “Pencapaian produksi itu mendukung pencapaian penerimaan negara dari sektor hulu migas sebesar 99,9 persen terhadap target,” kata Rudi. Dia menjelaskan, peningkatan produksi itu berhasil dicapai karena kerusakan peralatan produksi dapat ditekan dan laju penurunan produksi alamiah dapat ditahan. Tidak hanya itu, kinerja yang positif tersebut dapat direalisasikannya karena kegiatan pengeboran yang lebih cepat dari jadwal dan adanya beberapa proyek minyak yang telah dapat diselesaikan. Keberhasilan kinerja hulu migas ini bukan merupakan keberhasilan SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) semata. Semua berkat kolaborasi seluruh pihak terkait, antara lain Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kepolisian RI, TNI, DPR dan DPRD, serta pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten. “Kalangan asosiasi, masyarakat sekitar daerah operasi, lembaga swadaya masyarakat serta media massa dan pengamat ikut mendukung operasi hulu migas sehingga bisa berjalan dengan lancar,” kata Rudi. Kinerja 100 hari ini menjadi bekal utama bagi SKK Migas untuk terus mencapai target produksi migas nasional tahun ini maupun tahun-tahun berikutnya. Meski demikian, industri hulu migas bukan berarti tanpa tantangan. Seperti dijelaskan dalam tulisan sebelumnya, perlu adanya reformasi perizinan. Dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat di daerah sekitar operasi juga sangat dibutuhkan.***

BUMI | 7

PERSPEKTIF

Komitmen Penunjang Operasi Dukung Peningkatan Produksi

Adhitya C. Utama/ [email protected]

P

engelolaan tiga aspek utama di bidang penunjang operasi hulu migas perlu dilakukan secara profesional dan handal. Dengan begitu, ketiga aspek tersebut dapat memberikan kontribusi terbaik yang mampu mendorong upaya peningkatan produksi dan penerimaan dari sektor hulu migas. Ketiga aspek utama bidang penunjang operasi itu adalah keselamatan kerja dan lindungan lingkungan, kebandaran dan kemaritiman, serta perkapalan dan transportasi. Hal itu disampaikan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, ketika membuka Konvensi Nasional Penunjang Operasi Migas di Bandung pada Rabu, 22 Mei 2013 lalu. Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Susilo Siswoutomo, pejabat dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Pengawas

8 | BUMI

Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini membuka Konvensi Nasional Penunjang Operasi Hulu Minyak dan Gas Bumi di Bandung, akhir Mei 2013

Tenaga Nuklir (BAPETEN), kontraktor kontrak kerja sama,dan asosiasi profesi. Acara selama dua hari ini mengusung tema, “Dengan Berkolaborasi Kita Tingkatkan Peranan Penunjang Operasi Dalam Menyukseskan Tahun Pengeboran Minyak dan Gas Bumi”. Tujuan konvensi tersebut agar seluruh pemangku kepentingan di sektor usaha hulu migas dapat saling memahami berbagai permasalahan yang ada di masing-masing pihak. Dengan begitu, dapat diperoleh solusi terbaik untuk meningkatkan kinerja fasilitas penunjang operasi hulu migas yang optimal dalam mendukung peningkatan target produksi nasional minyak dan gas bumi yang telah ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Deputi Pengendaian Operasi, SKK Migas, Muliawan, mengatakan ketiga aspek penunjang operasi secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh cukup

signifikan atas berlangsungnya kegiatan produksi migas. “Aspekaspek tersebut memegang peranan penting dan strategis dalam menunjang kelancaran operasional hulu migas,” katanya. Di lain pihak, ketiga aspek itu diharapkan dapat merangkul sebesarbesarnya kapasitas dalam negeri (local content), sehingga usaha hulu migas benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam negeri. Dari aspek operasi perkapalan, upaya memaksimalkan kapasitas nasional baik dari sisi kepemilikan kapal maupun industri galangan kapal pendukung kegiatan hulu migas sudah membuahkan hasil. Itu dilakukan untuk memenuhi Azas Cabotage sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dari jumlah kapal penunjang operasi di sektor hulu migas sebanyak 672 unit, hanya 20 kapal atau tiga persen yang masih berbendera asing. Artinya, www.skkmigas.go.id

PERSPEKTIF

97 persen kapal telah berbendera Indonesia. “Fakta ini menunjukkan keberpihakan industri hulu migas pada perkapalan nasional,” kata Kepala Divisi Penunjang Operasi SKK Migas, Iwan Ratman. Dia menjelaskan, beberapa usaha telah dilakukan oleh SKK Migas bersama dengan kontraktor sebagai upaya pemenuhan implementasi azas cabotage. Diantaranya, memasukkan klausul kewajiban berbendera Indonesia dalam setiap proses pengadaan kapal, mengoptimalkan sharing capacity untuk penggunaan fasilitas penunjang operasi, dan melibatkan galangan kapal Nasional dalam setiap proyek pembangunan kapal baru di kontraktor. Dari sisi moda transportasi udara, darat dan alat berat, SKK Migas akan menitikberatkan kepada upaya konversi bahan bakar dari bahan bakar minyak (BBM) menjadi bahan bakar gas (BBG). Apalagi, berdasarkan data, kebutuhan BBM mencakup 13-15 persen dari seluruh biaya operasional kendaraan darat di kontraktor KKS. “Konversikan BBM menjadi BBG membuat efisiensi biaya operasi pada transportasi darat,” ujar Iwan. Sebagai tahap awal, dalam acara konvensi tersebut, sejumlah perusahaan migas telah menandatangani komitmen penggunaan BBG untuk operasional transportasi darat. Perusahaanperusahaan tersebut adalah Medco E&P Indonesia, Pertamina EP, PHE WMO, PHE ONWJ, PetroChina International, Mobil Cepu Ltd., dan Lapindo Brantas. Untuk dapat mengimplementasikan penggunaan BBG secara bertahap pada seluruh kendaraan di kontraktor, SKK Migas bersama dengan kontraktor telah membentuk Tim Konversi BBM ke BBG. Tim ini nantinya akan mempelajari secara mendalam ketersediaan fasilitas, sertifikasi, peraturan penggunaan BBG. Pada akhirnya nanti, seluruh transportasi darat kontraktor dapat menggunakan www.skkmigas.go.id

BBG yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Program ini juga merupakan partisipasi aktif dalam mendukung penurunan emisi gas buang kendaraan industri hulu migas, khususnya di Jakarta dan daerah operasi. Program ini diharapkan bisa menjadi pemicu ke masyarakat untuk ikut serta dalam program konversi BBM ke BBG. Meski demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam upaya implementasi pemanfaatan BBG. Tantangan tersebut diantaranya

Ketiga aspek utama dalam bidang penujang operasi hulu migas harus dilakukan secara profesional dan handal, agar dapat memberikan kontribusi terbaik yang mampu mendorong upaya peningkatan produksi dan penerimaan dari sektor hulu migas adalah conversion kit yang tersedia masih relatif mahal, terbatasnya SPBG (filling station), terbatasnya suku cadang dan bengkel perawatan, serta tabung gas dapat menurangi luasnya

bagasi mobil. “Seluruh tantangan ini diharapkan dapat diatasi bersama melalui tim konversi yang telah terbentuk,” kata Iwan. Sedangkan dari sisi lindungan lingkungan, yang menjadi perhatian adalah dukungan KLH dan pemerintah daerah dalam hal percepatan izin lingkungan, khususnya dalam kegiatan pengeboran. Dalam hal keselamatan kerja, SKK Migas melalui “Journey to Zero Incident” terus berkomitmen menyempurnakan program keselamatan dan kesehatan kerja di kegiatan usaha hulu migas. Beberapa upaya yang senantiasa dilakukan secara berkelanjutan untuk meminimalisir insiden dan accident, antara lain membuat komitmen bersama meningkatkan keselamatan kerja. Dalam acara konvensi, lima perwakilan Kontraktor, yakni Pertamina EP, Kangean Energi, Mobil Cepu Ltd., Sela Raya Belida Ltd., dan Petrochina International Jabung Ltd., menandatangani komitmen tersebut. Pada kesempatan itu, SKK Migas juga memberikan HSE Award kepada perusahaan migas yang berhasil mengelola dan meningkatkan kinerjanya.***

Dalam Konvensi Nasional Penunjang Operasi Migas 2013 dilakukan beberapa penandatanganan antara SKK Migas dengan instansi terkait, sebagai berikut: 1. SKK Migas dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan tentang optimalisasi perizinan terkait kebandaran, kemaritiman, dan perkapalan pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. 2. SKK Migas dengan Direktorat Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan mengenai kerja sama di bidang transportasi udara dalam rangka mendukung kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi nasional. 3. SKK Migas dengan BMKG, tentang penyelenggaraan observasi cuaca laut pada instalasi migas. (Pilot Project di kontraktor KKS, PHE ONWJ). 4. SKK Migas dengan BAPETEN tentang kerja sama dalam pengelolaan TENORM (Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials) yang dihasilkan dari kegiatan usaha hulu Migas.

BUMI | 9

SEREMONIAL

Pembukaan The 37th IPA Convention & Exhibition – Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini (kiri) mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kedua dari kiri) mengunjungi booth SKK Migas bersama Menteri EDM, Jero Wacik (kedua dari kanan) usai membuka acara pameran tahunan IPA Convex pada 15 Mei 2013 di Jakarta.

Townhall – Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini memberikan penjelasan dalam townhall yang dihadiri seluruh pimpinan dan ratusan pekerja SKK Migas di kantor SKK Migas, Jakarta, Selasa, 7 Mei 2013 lalu. Dalam kesempatan tersebut, dipaparkan mengenai kinerja 100 hari SKK Migas dan sosialisasi kebijakan terbaru terkait fasilitas dan kesejahteraan pekerja.

Rapim Diperluas – Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini (tengah) memberikan hadiah kepada pemenang tim building dalam acara rapat pimpinan diperluas di kediaman Kepala SKK Migas di Bandung, Sabtu, 18 Mei 2013. Ajang tersebut menjadi sarana silaturahmi sekaligus refleksi kinerja 100 hari SKK Migas.

10 | BUMI

Negosiasi Tangguh – Menteri ESDM, Jero Wacik (kelima dari kanan) dan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini (ketiga dari kanan) berfoto bersama delegasi Cina yang dipimpin Chairman of CNOOC Wang Yilin di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 10 Mei 2013. Dalam kesempatan tersebut, dibahas perkembangan kegiatan CNOOC yang telah mengelola tujuh blok migas di Indonesia. Selain itu, dibicarakan tentang renegosiasi harga LNG Tangguh ke Fujian, Cina.

Konvensi Standar Kompetensi – Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis, Gerhard M. Rumeser membuka Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Balai Kartini, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2013. Kegiatan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi komponen lokal dan nasional dalam pengelolaan rantai suplai di industri hulu migas.

Silaturahmi Pembalap Wanita – Pembalap wanita Indonesia, Alexandra Asmasoebrata (duduk, tengah) berkunjung ke kantor SKK Migas, Jakarta, Selasa, 4 Juni 2013 lalu. Kunjungan diterima Sekretaris SKK Migas, Gde Pradnyana (duduk, kiri) dan perwakilan kontraktor kontrak kerja sama. Industri hulu migas mendukung Alexandra untuk terjun di balapan kancah internasional.

www.skkmigas.go.id

SEREMONIAL SEREMONIAL

Forum Pertanahan Sumbagut – SKK Migas menggelar Forum Humas dan Pertanahan Wilayah Sumatera Utara (Sumbagut) pada 15-17 Mei 2013 lalu di Pekanbaru. Kegiatan yang dibuka Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis, Gerhard M. Rumeser itu dihadiri sekitar 200 peserta yang berasal dari kontraktor KKS dan Perwakilan daerah di lima provinsi dan 33 kabupaten/kota di Sumbagut.

Bantuan Pendidikan untuk Papua – SKK Migas Perwakilan Papua-Maluku bersama perusahaan migas, Niko Resources melakukan kegiatan survei dan identifikasi awal program pengembangan masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan di Nabire, Papua, pada 27-29 Mei 2013. Sebagai tahap awal, diserahkan peralatan belajar ke lima sekolah dasar di Distrik Moora.

Kunjungan Pangdam Mulawarman – Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan-Sulawesi,Ngatijan (keempat dari kanan) bersama Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI Mulaarman, Mayor Jenderal Dicky Wainal Usman (Kelima dari kanan). melakukan kunjungan ke obyek vital nasional di Kalimantan Timur pada Rabu, 29 Mei 2013. Salah satunya, melihat dari udara fasilitas hulu migas di blok Mahakam dengan kontraktor Total E&P Indonesia.

Pameran Pembangunan Maluku – SKK Migas Perwakilan Papua-Maluku bersama pemerintah daerah Seram Bagian Timur (SBT), Citic Seram dan Kalrez Petroleum berpartisipasi dalam kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke XXV dan Pameran Pembangunan se-Maluku yang diselengarakan pada 25 April-13 Mei 2013 di Tual, Maluku Tengara. Pada gelaran yang dibuka Gubenur Maluku, Karel Albert Ralahalu itu, tim SBT mendapat juara satu MTQ. Keberhasilan ini menunjukkan sinergi antar pemanggu kepentingan yang ada di wilayah SBT.

Juara Sumatera Selatan Expo – Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi (tengah) berkunjung ke stand didampingi Kepala Urusan Humas Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumbagsel, Syarif Chaniago (kiri). SKK Migas bersama Kontraktor KKS wilayah Sumatera Selatan meraih juara II stand terbaik kategori BUMN/BUMD pada South Sumatera Expo 2013 yang yang digelar pada 15-20 Mei 2013 di Jakabaring, Palembang.

www.skkmigas.go.id

Komisi Pengawas ke Kalsul – Rombongan Staf Ahli Komisi Pengawas dipimpin Abdul Muin (duduk, ketiga dari kiri) berkunjung ke kantor perwakilan SKK Migas wilayah KalimantanSulawesi (Kalsul) diterima Kepala Perwakilan, Ngatijan (duduk, kiri) di Balikpapan, pada Jumat, 24 Mei 2013. Dalam kunjungan itu, tim pengawas mengapresiasi kinerja yang dilakukan Perwakilan SKK Migas, khususnya dalam pengelolaan hubungan kelembagaan dan fasilitasi operasional hulu migas di wilayah Kalsul.

BUMI | 11

BIANGLALA

Kepala Divisi SDM, Budi Arman (kiri) bersama Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis, SKK Migas, Gerhard M. Rumeser (kedua dari kiri) menyaksikan penandatanganan.

Butir Kesepakatan Implementasi NCB Ditandatangani

Adhitya C. Utama/ [email protected]

S

ebanyak 25 kontraktor kontrak kerja sama menandatangani butir-butir kesepakatan implementasi program national capacity builing (NCB). Penandatangan disaksikan Deputi Pengendaian Dukungan Bisnis, SKK Migas, Gerhard M. Rumeser di kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2013. Dalam sambutannya, Gerhard mengatakan, setelah butir kesepakatan, segera ditandatangani perjanjian kerja sama program NCB bidang kompetensi geologi dan geofisika (G&G). “Kompetensi G&G menjadi pilot project NCB,” katanya. Dia menjelaskan, pihak-pihak terkait segera menuntaskan pengembangan kurikulum technical skill dan softskill yang bersifat tailored-made. Hasil pengembangan kurikulum tersebut

12 | BUMI

akan sama-sama diuji melalui workshop dalam waktu dekat ini. NCB adalah program yang bertujuan meningkatkan kapasitas nasional melalui akselerasi tenaga kerja petrotechnical dan kompetensi teknis terkait, antara lain G&G, driilling engineer, reservoir engineer, production engineer, dan process

Setiap tahun, kontraktor yang berpartisipasi menyisihkan lima persen dari anggaran training untuk program NCB engineer. “Kami ingin mempercepat penguasaan kompetensi, sekaligus memenuhi kebutuhan tenaga profesional di sektor hulu migas,” kata Gerhard.

Sampai dengan tahun 2014, ditargetkan lulusan sebanyak 250 orang. “Setiap tahun, kontraktor yang berpartisipasi menyisihkan lima persen dari anggaran training untuk program ini,” kata Kepala Divisi SDM, SKK Migas, Budi Arman. Sebelumnya, untuk penerapan program NCB, SKK Migas telah sepakat bekerja sama dengan institusi/ lembaga pendidikan, seperti Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Padjadjaran (UNPAD), Universitas Trisakti, dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN). Selain itu, digandeng asosiasi profesi, semisal, himpunan ahli geofisika Indonesia (HAGI), ikatan ahli geologi Indonesia (IAGI), dan ikatan ahli teknk perminyakan Indonesia (IATMI).*** www.skkmigas.go.id

BIANGLALA

mengatakan, SKK Migas ingin mengukur performa kinerja organisasi di dalam implementasi tata kelola pelaksanaan kegiatan sektor hulu migas. Tujuannya, akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan beroperasi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Deputi Pengendalian Keuangan, SKK Migas, Akhmad Syakhroza (kanan) dan Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM, Wihana Kirana Jaya (kiri) bertukar dokumen kerja sama

UGM Bantu Analisa Kinerja Sektor Migas

Heri Slamet / [email protected]

S

KK Migas dan Lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, sepakat untuk melakukan kerja sama swakelola terkait analisa tata kelola dan kinerja kegiatan usaha di sektor hulu migas. Penandatangan

nota kesepahaman dilakukan Deputi Pengendalian Keuangan, SKK Migas, Akhmad Syakhroza dan Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM, Wihana Kirana Jaya di Yogyakarta, Rabu, 8 Mei 2013 lalu. Dalam sambutannya, Syakhroza

UGM akan membantu melakukan analisa tata kelola dan review kinerja. “Kami percaya UGM akan memberikan hasil evaluasi yang seimbang, proporsional dan menyeluruh,” kata dia. Wihana mengatakan, nantinya hasil pelaksanaan analisa berupa daftar kebutuhan mendasar dari stakeholder nasional, yang diharapkan dari sektor hulu migas. Selain itu, akan ada kajian atas perbaikan tata kelola sektor hulu migas yang diperlukan dari aspek legislasi maupun proses bisnis, serta kajian atas perubahan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja sektor hulu migas nasional di masa mendatang. “Kerja sama ini bukti upaya SKK Migas memberdayakan institusi pendidikan,” katanya.***

K

antor Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul) bekerja sama dengan Karang Taruna Prima Muda menggelar pelatihan aplikasi komputer di kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Tujuan kegiatan, untuk membantu meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di wilayah tersebut. Pelatihan dibuka pada Rabu, 29 April 2013. Antusias warga terhadap pelatihan tersebut sangat besar. Dari target 60 orang, yang mengikuti kursus melonjak sebanyak 120 orang. Peserta terdiri dari siswa SMP dan SMU di wilayah sekitar Samboja. “Terima kasih atas bantuan SKK Migas sehingga anak-anak kami www.skkmigas.go.id

berkesempatan mempelajari cara menggunakan aplikasi komputer seperti word, excel, power point, hingga membuat website,” kata Lurah Kampung Lama, Sarwadi.***

SKK Migas Kalsul Gelar Pelatihan Komputer Di Kukar Wandy Ferdian/[email protected]

BUMI | 13

FIGUR

Iwan Ratman, Kepala Divisi Penunjang Operasi

Berupaya Buat Perusahaan Migas Nyaman Operasi

S

KK Migas baru saja menggelar acara Konvensi Nasional Penunjang Operasi Migas 2013 di Bandung. Acara yang dihadiri lebih dari 600 peserta itu menjadi salah satu bukti bahwa jasa penunjang operasi migas secara langsung maupun tidak langsung memberi pengaruh yang cukup signifikan atas berlangsungnya kegiatan usaha hulu migas. Industri jasa penunjang operasi migas memiliki ceruk pasar sangat besar, peluang yang bisa dimanfaatkan para pengusaha nasional. Pasalnya, ruang lingkup industri ini sangatlah luas. Mulai dari kapal dan pesawat terbang sebagai alat transportasi, hingga sarung tangan, helm dan sepatu sebagai alat pelindung diri. Dengan begitu, sektor ini bisa dimasuki semua golongan usaha. Mulai dari perusahaan besar hingga kecil. Tidak hanya memperlihatkan peluang usaha, konvensi itu dilaksanakan dengan tujuan agar seluruh stakeholder bisa saling memahami permasalahan-permasalahan utama dalam aspek penunjang operasi migas. Sebagai Kepala Divisi Penunjang Operasi SKK Migas, Iwan Ratman bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan pendukung utama operasi tersebut. Pria kelahiran 46 tahun itu melihat carut marutnya masalah perizinan hingga ancaman pidana telah menjadi kendala tersendiri. Karena itulah, sebisa mungkin SKK Migas berupa membuat para kontraktor KKS (Kontrak Kerja Sama) nyaman beroperasi. “Jangan sampai kendala-kendala seperti itu mengganggu pencapaian target

14 | BUMI

Adhitya C. Utama/[email protected]

produksi migas nasional,” ujar doktor lulusan Malaysia University of Technology (UTM) dan Imperial College, London itu. Berikut petikan wawancara redaksi BUMI dengan ayah tiga orang anak tersebut: Apa tujuan utama konvensi nasional penunjang operasi? Konvensi ini dilaksanakan untuk mencapai apa yang sudah dicanangkan di tahun 2013, yakni tahun pengeboran. Untuk menyukseskan pengeboran, banyak sekali kegiatan penunjang operasi yang diperlukan. Pengeboran tidak hanya butuh rig. Perlu juga kegiatan penunjang lainnya, seperti kapal pengangkut bahan-bahan pengeboran, helikopter, hingga masalah HSE (health, safety & environment). Tidak hanya itu, penunjang operasi terkait dengan hubungan antar instansi. Contohnya, Kementerian Perhubungan untuk masalah perhubungan laut, udara, dan darat. Kementerian Lingkungan Hidup, untuk urusan AMDAL, UPL-UKL, dan limbah pengeboran. Kemudian dengan BAPETEN, terkait tenaga nuklir atau radio aktif yang terkandung dalam fluida yang keluar dari perut bumi. Juga hubungan dengan BMKG, karena kegiatan operasi tergantung dari cuaca terutama yang di-offshore. SKK Migas telah mengadakan MoU (nota kesepahaman) dengan instansiinstansi tersebut. Selanjutnya, akan ditindaklanjuti dengan kesepakatan teknis maupun perjanjian teknis, sehingga proses perijinan dan pelaksanaan kegiatan operasi itu tidak terganggu oleh hal-hal yang menurut orang sepele namun sangat utama.

Misalnya, kapal penunjang operasi dalam kegiatan pengeboran yang tidak bisa disediakan oleh pengusaha nasional. Karena itulah memakai kapal asing dan harus ada IPKA (izin penggunaan kapal asing) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Jika IPKA tidak keluar, kapalnya tidak bisa beroperasi. Akibatnya, selain jadwal terlambat, berdampak pada operasi produksi. Jadi tidak bisa dibilang remeh, karena sangat berpengaruh pada kegiatan operasi. Azaz cabotage sepertinya masih menjadi isu? Implementasi azaz cabotage wajib dilaksanakan. Apalagi sudah ada Permenhub (Peraturan Menteri Perhubungan) Nomor 48 tahun 2011. Kami mengusulkan review implementasi aturan ini terutama terhadap kapal-kapal yang bukan merupakan angkutan penumpang atau barang, seperti kapal drilling. Kapal pengeboran seharusnya mendapatkan pengecualian, karena bukan alat transportasi. Apalagi jika harus berbendera Indonesia. Sangat sulit sekali mendapatkannya. Seperti MODU (mobile offshore drilling unit), jumlahnya di dunia bisa dihitung dengan jari. Karena area operasi dan pasarnya global. www.skkmigas.go.id

FIGUR

untuk kontrak lebih dari tiga bulan, pengurusannya cukup sekali saja di depan. Ini tidak mengurangi proses administrasi dan juga tidak melanggar aturan. Penyederhanaan seperti yang inilah yang perlu dilakukan.

Oleh karena itu, perusahaan nasional tidak tertarik dengan jenis kapal ini. Karena dari segi keekonomian, pengoperasian kapal itu tidak masuk. Kalau hanya untuk pasar Indonesia, kontraknya jangka pendek dan tidak pasti. Ini yang menyebabkan pengusaha nasional tidak mau. Makanya perlu ada pengecualian. Industri hulu migas ingin Permenhub itu dapat direvisi sesuai realitas yang ada. Kalau tidak, kegiatan hulu migas akan terganggu. Bagaimana tanggapan dari Kementerian Perhubungan? Mereka tidak ingin kendala-kendala seperti itu sampai mengganggu pencapaian target produksi migas nasional. Kita sudah duduk bareng, mereka pun sudah realistis. Mereka paham dan tidak ingin target migas nasional tidak bisa tercapai karena terkalahkan dengan hal yang tidak realistis seperti ini. Kami berharap, akhir tahun ini sudah final. Langkah pendukung yang dilakukan, adanya nota kesepahaman antara SKK Migas dengan Ditjen (Direktorat Jenderal) Perhubungan Laut mengenai perijinan. Upaya konkret dari kerja sama tersebut? MoU itu bertujuan untuk lebih menyederhanakan perijinan. Misalnya, soal IPKA yang saat ini hanya berlaku tiga bulan. Padahal, kegiatan pengeboran bisa berlangsung selama satu tahun. Kami pun mengusulkan www.skkmigas.go.id

Syukurlah, Dirjen Perhubungan Laut, Bobby Mamahit, sangat mengerti soal ini. Dia berharap, direktorat yang dipimpin dapat membantu kegiatan bisnis hulu migas. Apalagi, sektor migas masih menjadi salah satu penyumbang terbesar penerimaan. Anda juga mendorong konvensi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) untuk transportasi darat. Targetnya apa? Saya ingin semua kontraktor yang mengoperasikan transportasi darat untuk melakukan program konversi dari BBM ke BBG. Mereka harus mendukung karena ini program pemerintah. Sebagai tahap awal, karena menyangkut infrastruktur khususnya SPBG, dipilih kontraktor KKS cukup besar yang memiliki kendaraan operasi dan kebutuhan BBM cukup besar. Setelah itu perusahaan migas lainnya. Jadi program ini dilakukan secara bertahap Bagaimana dengan komitmen keselamatan kerja? Setiap Kontraktor harus berkomitmen sesuai dengan HSE standar yang telah ditandatangani. Untuk perusahaan yang memenuhi syarat, bahkan melebihi eskpektasi, SKK Migas akan memberikan reward. Dan sebaliknya, ada punishment bagi yang melanggar. Kami juga berkomitmen mengurangi incident rate. Beberapa tahun terakhir, tingkat incident rate menunjukkan trend menurun. Target SKK Migas, zero accident. Tapi, sulit terealisasi karena pasti akan selalu ada accident. Yang terpenting bagaimana memitigasinya. Incident sangat dipengaruhi oleh kultur para pekerja. Tidak jarang pekerja yang ingin mengambil jalan pintas (short cut). Budaya kerja juga sangat berpengaruh pada kecelakaan kerja. Upaya apa yang dilakukan SKK Migas untuk meningkatkan hasil

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)? Ibarat bertanding di olimpiade, mendapat (PROPER) Emas memang tidak mudah. Kami mendorong yang sudah hijau, agar berupaya optimal untuk mendapat peringkat emas. Bisa dalam bentuk bimbingan belajar, sharing informasi. Sejalan dengan itu, kami selalu mengingatkan jangan sampai yang sudah dapat emas malah turun ke hijau. Namun semua ini tergantung komitmen manajemen kontraktor. Trendnya, kinerja PROPER sektor hulu migas terus meningkat dari tahun ke tahun. Soal lingkungan hidup tidak mainmain. Jika terdapat kesalahan atau kejadian, tidak hanya bisa masuk perdata tapi juga masuk ranah pidana. Dendanya pun tidak murah. Berbicara pidana, bagaimana sikap SKK Migas terkait masalah bioremediasi? SKK Migas telah optimal untuk menjaga kontrak bisnis hulu migas. Kontrak ini adalah perdata. Jika ada masalah, bisa diselesaikan dengan mekanisme yang tercantum dalam kontrak. Dengan demikian, tidak bisa dibilang ada kerugian negara. Misalnya kontraktor telah membayar pekerjaan yang dianggap bermasalah, perlu dicek apa sudah di-cost recovery atau belum. Kalaupun sudah dibayar melalui cost recovery, masih ada mekanisme over-under lifting. Jika tahun ini pemerintah kurang bayar, maka akan dibayar pada tahun berikutnya. Dan sebaliknya. Kami sudah menjelaskan kepada kejaksaan dan pengadilan. Itu semua beyond our control. Kita hanya bisa menjelaskan proses bisnis. Bahwa kontraktor tidak bisa dipidana. Tapi hasil akhirnya ada di tangan penegak hukum. Bagaimana membuat kontraktor tetap nyaman dengan masalah bioremediasi? Kami tunjukkan dengan memberikan dukungan penuh dalam masalah yang membelit mereka. Sikap SKK Migas ini telah membuat KKKS tetap percaya dan nyaman beroperasi.***

BUMI | 15

SPEKTRUM

SKK Migas IDOL 2013 Galuh Andini/[email protected]

Radhia Quraisy

S

Warta Elia

KK Migas kembali mengadakan SKK Migas Idol 2013. Acara yang digelar mulai 29-31 Mei itu diikuti sebanyak 30 peserta. Setelah melewati babak penyisihan, terpilih masing-masing enam peserta untuk pria dan wanita untuk berlaga di final. Di babak final, juri yang terdiri dari Mus Mujiono, Rini Idol, dan Lucky Idol memilih jawara di kategori pria adalah Warta Elia (Bidang Pengendalian Perencanaan) sebagai juara pertama, Agung Kurniawan (Bidang Sekretaris SKK Migas) diposisi kedua, dan Ansary Pribadi (Bidang Pengendalian

16 | BUMI

Gyzelda Disanty

Agung Kurnia

Komersial) di peringkat ketiga. Untuk kategori wanita, terpilih sebagai juara pertama Radhiah Quraisy (Bidang Sekretaris SKK Migas), Gyzelda Disanty (Bidang Sekretaris SKK Migas), dan Monika Melisa (Bidang Pengendalian Keuangan). Juara pertama dan kedua masing-masing kategori akan mewakili SKK Migas bertarung melawan jagoan dari Kontraktor KKS dalam ajang Petro On Stage 2013 yang akan digelar pada 18-20 Juni 2013 di Jakarta. Selain menampilkan bakat terpendam yang dimiliki para pekerja di bidang tarik suara, acara ini juga ditujukan untuk menghibur para penonton

Monica Melisa

Ansary Pribadi

dengan menghadirkan penampilan memukau dari para juri. Mus Mujiono tampil dengan gitarnya membawakan tembang lawasnya yang sukses membuat seluruh penonton bernostalgia. Sedangkan duet dari para jawara Indonesian Idol, Rini dan Lucky pun tidak kalah membuai para penonton dengan suara emasnya. Dalam sambutannya, Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini mengatakan, dunia kerja tidak melulu formal dan serius. Ada saatnya, diselingi dengan kegiatan hiburan untuk melepas penat setelah seharian bekerja. “Sekaligus mempererat silaturahmi antar bidang di SKK Migas,” kata dia.*** www.skkmigas.go.id

SPEKTRUM

SKK Migas-KKKS

GELAR SARASEHAN MEDIA DAERAH Adhitya C. Utama/ [email protected]

S

KK Migas bersama 16 kontraktor kontrak kerja sama menggelar sarasehan untuk jurnalis media massa daerah di seluruh Indonesia. Kegiatan dibuka Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini di kantor SKK Migas, Jakarta, pada Selasa, 14 Mei 2013. Selama tiga hari, 75 wartawan yang berasal dari Banda Aceh hingga Sorong tersebut mendapat materi antara lain pengenalan industri hulu migas, mengelola kedaulatan migas, kinerja 100 hari SKK Migas, hingga

www.skkmigas.go.id

masalah perizinan dan pengadaan tanah. Selain itu, para jurnalis menghadiri pembukaan pameran dan konvensi Indonesian Petroleum Association (IPA). Dalam paparannya, Sekretaris SKK Migas, Gde Pradnyana, menjelaskan dukungan media massa, sangat penting untuk kelancaran operasional hulu migas di daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi dan meningkatkan pengetahuan jurnalis daerah mengenai sektor hulu migas. “Harapannya, pemberitaan yang ditulis bisa lebih berimbang dan

obyektif, sehingga dapat memberi gambaran utuh kepada publik mengenai industri strategis ini,” kata Gde. Ketua Forum Wartawan Energi Kalimantan Timur, Arief Rachman, menyambut baik pelaksanaan acara tersebut. Menurutnya, selain menambah pengetahuan, kegiatan ini menjalin silaturahmi antar wartawan yang bertugas di daerah penghasil migas. “Masing-masing bisa bertukar pengalaman bagaimana melihat operasi migas di wilayahnya,” kata Arief yang bekerja di Tribun Kaltim.***

BUMI | 17

SPEKTRUM

Penutupan Program Pekerja Baru SKK Migas

P

Mei 2013.

rogram on boarding bagi 74 pekerja baru SKK Migas angkatan XVIII resmi ditutup Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini pada Jumat, 31

Dalam sambutannya, Rudi meminta seluruh pekerja baru untuk dapat berkolaborasi dengan cepat dengan berbagai fungsi di SKK Migas. Tidak ada satu bidang pun yang lebih penting dari bidang lain, karena pekerja SKK Migas tidak bisa bekerja sendiri. “Komunikasi dan kekompakan antar bidang harus dijaga,” ujarnya. Program on boarding kali ini berlangsung selama lima bulan, mulai 13 Desember 2012 sampai dengan 24 Mei 2013. Kegiatan terbagi atas beberapa tahapan. Pada tahap pertama, pekerja baru mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan karakter oleh Dinas Psikologi Angkatan Darat. Tahap dua, digelar sesi kelas mengenai pengenalan organisasi SKK Migas dan kegiatan operasional hulu migas. Kemudian dilanjutkan dengan bekerja di kantor SKK Migas selama dua bulan. Dalam jangka waktu tersebut, peserta melakukan adaptasi

18 | BUMI

Para pekerja baru peserta On Boarding SKK Migas angkatan XVIII berfoto bersama para pimpinan SKK Migas setelah acara penutupan

Alfian / [email protected]

terhadap lingkungan kerja, tugas pokok, dan fungsi pada jabatannya masingmasing. Tahap terakhir, pelaksanaan kegiatan on job training pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) selama dua bulan. Kontraktor KKS yang menerima peserta on job training tersebut adalah Pertamina EP, Medco E&P Indonesia, ConocoPhillips, Chevron Pacific Indonesia, Chevron Indonesia Company, Total E&P Indonesie, dan VICO Indonesia. Selama proses on job training tersebut, pekerja baru mendapatkan banyak masukan untuk memperbaiki tata kelola industri hulu migas di masa yang akan datang. Rekomendasi yang mereka peroleh telah disampaikan langsung kepada kepala SKK Migas dalam acara penutupan tersebut. Salah satu masukan, perlu ada database dan sistem informasi terpadu dan terintegrasi. “Sistem tersebut akan sangat mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat, transparan dan kredibel,” ujar Erry Prihandry Affandi yang mewakili peserta on boarding angkatan XVIII.***

Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini melakukan seremonial pelepasan jaket sebagai tanda telah resmi selesainya program on boarding bagi para pekerja baru SKK Migas

Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini memberikan kenangkenangan kepada para peserta dan kelompok terbaik dalam program on boarding pekerja baru SKK Migas angkatan XVIII

www.skkmigas.go.id

INFO

Tips

www.skkmigas.go.id

BUMI | 19