SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS) PEDOMAN TATA KERJA

.

SATUAN KERJA KHUSUS

PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS)

PEDOMAN TATA KERJA Nomor: PTK-043/SKKO0000/2015/S0 Revisi Ke-01

TENTANG PROSEDUR PERIZINAN DAN SERTIFIKASI KEGIATAN KEBANDARAN DAN KEMARITIMAN

JAKARTA

PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PROSEDUR PERIZINAN DAN SERTIFIKASI KEGIATAN KEBANDARAN DAN KEMARITIMAN Ditetapkan tanggal : 10 September 2015

Halaman i

Revisi ke: 01

DAFTAR ISI Halaman i

DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN

ii

BAB 1

1

:

UMUM

1.1.

Maksud dan Tujuan

1

1.2.

Ruang Lingkup

1

1.2.1. Lingkup Pemberlakuan

1

1.2.2. Lingkup Pengaturan

1

1.3.

Dasar Hukum

1

1.4.

Referensi Hukum

2

1.4.1. Umum

2

1.4.2. Kebandaran Laut

3

1.4.3. Kebandaran Udara

5

1.4.4. Kemaritiman

7

Pengertian Istilah

8

1.5. BAB 2

BAB 3

:

:

PROSEDUR PERIZINAN DAN SERTIFIKASI

15

2.1. Prosedur Umum

15

2.2. Persyaratan Yang Harus Dipenuhi

15

2.2.1. Kegiatan Kebandaran Laut

16

2.2.2. Kegiatan Kebandaran Udara

17

2.2.3. Kegiatan Kemaritiman

18

KEPEMILIKAN, PROSES PERIZINAN DAN SERTIFIKASI SERTA PELAPORAN

BAB 4

:

20

3.1. Kepemilikan

20

3.2. Proses Perizinan dan Sertifikasi

20

3.3. Pelaporan

20

PENUTUP

21

LAMPIRAN

Salinan dokumen elektronik ini sesuai dengan versi aslinya

22


Halaman ii

Revisi ke: 01

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman Lampiran 1

Flowchart Permohonan Kegiatan Kebandaran

Lampiran 2.1

Persyaratan Administrasi dan Teknis Perizinan Penetapan Lokasi Tersus

Lampiran 2.2

Persyaratan Administrasi dan Teknis Perizinan Pembangunan & Pengoperasian Tersus

Lampiran 2.3

Persyaratan Administrasi dan Teknis untuk Perpanjangan Izin Pengoperasian Tersus

Lampiran 2.4

Persyaratan Administrasi dan Teknis untuk Perizinan Operasional Tersus 24 Jam

Lampiran 2.5

Persyaratan Administrasi dan Teknis Perizinan Penggunaan Tersus yang Terbuka bagi Perdagangan Luar Negeri

Lampiran 2.6

Persyaratan Administrasi dan Teknis Perizinan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)

Lampiran 2.7

Persyaratan Administrasi dan Teknis Untuk Pemanduan

Lampiran 2.8

Persyaratan Administrasi dan Teknis Untuk Perizinan Kegiatan Pengerukan

Lampiran 2.9

22 23

24

26

27

28

29 30 32

Persyaratan Administrasi dan Teknis Untuk Perizinan Kegiatan Reklamasi

33

Lampiran 2.10

Surat Pernyataan

34

Lampiran 3.1

Persyaratan Administrasi dan Teknis Rekomendasi Pembangunan Bandara Khusus

35

Persyaratan Administrasi dan Teknis Rekomendasi Pembangunan Heliport

36

Persyaratan Administrasi dan Teknis Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan

37

Persyaratan Administrasi dan Teknis Perizinan Pengoperasian Bandar Udara Khusus (sertifikat)

38

Lampiran 3.2

Lampiran 3.3

Lampiran 3.4


PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PROSEDUR PERIZINAN DAN SERTIFIKASI KEGIATAN KEBANDARAN DAN KEMARITIMAN

Halaman iii

Ditetapkan tanggal : 10 September 2015

Lampiran 3.5

Lampiran 3.6

Lampiran 4.1

Lampiran 4.2

Revisi ke: 01

Persyaratan Administrasi dan Teknis Perizinan Pengoperasian Bandar Udara Khusus (register)

39

Persyaratan Administrasi dan Teknis Perizinan Pengoperasian Heliport

40

Persyaratan Perizinan Pembangunan, Pemindahan Pembongkaran Bangunan atau Instalasi di Perairan

41

dan/atau

Persyaratan Pemberitahuan Informasi Kegiatan Usaha Hulu Migas di Perairan Melalui Maklumat Pelayaran dan Berita Pelaut Indonesia

43

Persyaratan Pengurusan Rekomendasi dan Penetapan Daerah Terlarang Terbatas

44

Persyaratan Perizinan Pembangunan Sarana Bantu NavigasiPelayaran (SBNP)

45

Persyaratan Perizinan Pembangunan/Penyelenggaraan/SOP Local Port Services (LPS)

46

Persyaratan Pendaftaran SBNP ke Dalam Daftar Suar Indonesia (DSI)

47

Lampiran 4.7

Persyaratan Pengurusan Pembuatan Peta Laut Indonesia

48

Lampiran 4.8

Persyaratan Sertifikasi Pernyataan Fasilitas Pelabuhan – ISPS Code

49

Lampiran 4.3

Lampiran 4.4

Lampiran 4.5

Lampiran 4.6


Pemenuhan

Keamanan


Halaman 1 dari 49


Revisi ke: 01

BAB I UMUM

1.

Maksud dan Tujuan 1.1. Pedoman Tata Kerja (“PTK”) ini dimaksudkan untuk memberikan keseragaman pedoman tata cara

pelaksanaan administratif serta teknis yang jelas dan tegas

dalam hal pengurusan perizinan dan sertifikasi kegiatan kebandaran dan kemaritiman yang dioperasikan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (“KKKS”) di wilayah Republik Indonesia. 1.2. Tujuan PTK ini adalah terselenggaranya kegiatan Kebandaran dan Kemaritiman KKKS yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.

Ruang Lingkup 2.1. Lingkup Pemberlakuan PTK ini berlaku untuk kegiatan Kebandaran dan Kemaritiman di lingkungan KKKS. 2.2. Lingkup Pengaturan PTK ini mencakup pengaturan tentang tugas dan tanggung jawab, kewenangan, serta tata cara pelaksanaan administrasi dan teknis dalam hal pengurusan perizinan dan sertifikasi kegiatan kebandaran dan kemaritiman yang dioperasikan oleh KKKS di wilayah Republik Indonesia.

3.

Dasar Hukum 3.1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 3.3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 3.4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.



Halaman 2 dari 49


Revisi ke: 01

3.5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 3.6. Kontrak Kerja Sama.

4.

Referensi Hukum 4.1. Umum 4.1.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. 4.1.2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.1.3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 4.1.4. Peraturan

Pemerintah Nomor

17 Tahun 1974

tentang

Pengawasan

Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di daerah Lepas Pantai. 4.1.5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2010 tentang Kenavigasian. 4.1.6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan. 4.1.7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Perhubungan. 4.1.8. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974. 4.1.9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management System). 4.1.10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Amandemen Solas 1974 Tentang Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ships And Port Facility Security/ISPS Code) di Wilayah Indonesia. 4.1.11. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor DIR 87/2/5 Tahun 1981.



Halaman 3 dari 49

Revisi ke: 01

4.1.12. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UK.11/18/10/DJPL-09 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Pembaharuan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan sesuai ketentuan ISPS Code. 4.1.13. Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1730/20/MEM.S/2005 Tahun 2005 perihal Perizinan Pelabuhan Khusus Minyak dan Gas Bumi KKKS. 4.1.14. PTK SKK Migas Nomor KEP-0073/BP00000/2010/S0 tentang Work Program & Budget (WP&B) beserta perubahannya. 4.1.15. PTK SKK Migas Nomor KEP-0074/BP0000/2010/S0 tentang Authorization for Expenditure (AFE) dan perubahannya. 4.1.16. PTK SKK Migas Nomor PTK-007/SKKO0000/2015/S0 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kesatu Revisi 02 tentang Ketentuan Umum dan Buku Kedua Revisi 03 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (“PTK 007”). 4.2. Kebandaran Laut 4.2.1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang. 4.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan. 4.2.3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi

dan

Tata

Kerja

Kantor

Unit

Penyelenggara

Pelabuhan

sebagaimana terkahir diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan. 4.2.4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan sebagaimana terkahir diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan. 4.2.5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana terkahir diubah Salinan dokumen elektronik ini sesuai dengan versi aslinya


Halaman 4 dari 49


Revisi ke: 01

dengan Peraturan Menteri Nomor PM 73 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri. 4.2.6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 Tentang Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana terkahir diubah dengan Peraturan Menteri 74 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 Tentang Pengerukan dan Reklamasi. 4.2.7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama. 4.2.8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2014 tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemandu Kapal. 4.2.9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57

Tahun

2015 tentang

Pemanduan dan Penundaan Kapal. 4.2.10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 4.2.11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor B.XXXIV–264/PU.63/2010 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Pengoperasian Pemanduan pada Perairan Pandu Luar Biasa di 17 (tujuh belas) Lokasi Terminal Khusus Yang Dikelola oleh BPMIGAS kepada BPMIGAS. 4.2.12. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KU.007/2/10/DJPL-13 tentang Tatacara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 4.2.13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor B.XXXIV– 470/PU.63/2009 Tahun 2009 Tentang Penetapan Perairan Pandu Luar Biasa pada 17 (tujuh belas) Lokasi Perairan Terminal Khusus Yang Dikelola oleh BPMIGAS. 4.2.14. Surat Edaran Dirjen Hubla Nomor PP 00/28/9/DP-14 tentang Persyaratan Permohonan Izin Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.



Halaman 5 dari 49


Revisi ke: 01

4.3. Kebandaran Udara 4.3.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. 4.3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan. 4.3.3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan. 4.3.4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (Civil Aviation Safety Regulation Part 170) tentang Peraturan Lalu Lintas Udara (Air Traffic Rules). 4.3.5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management System). 4.3.6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2010 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional. 4.3.7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi dan Radio Navigasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service And Radio Navigation Service Providers) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi dan Radio Navigasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service And Radio Navigation Service Providers). 4.3.8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome). 4.3.9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. 4.3.10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/94/IV/1998 Tahun

1998

tentang

Persyaratan

Teknis

dan

Operasional

Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran.


Fasilitas


Halaman 6 dari 49


Revisi ke: 01

4.3.11. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/275/XII/1998 Tahun 1998 tentang Pengangkutan Bahan dan atau Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara. 4.3.12. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/109/VI/2000 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan Kawasan Kebisingan Bandar Udara. 4.3.13. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/110/VI/2000 Tahun

2000

tentang

Petunjuk

Pelaksanaan

Pembuatan

Kawasan

Keselamatan Operasi Penerbangan di Bandar Udara dan Sekitarnya. 4.3.14. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/83/VI/2005 Tahun 2005 tentang Prosedur Pengujian di Darat/Ground Inspection Peralatan Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan. 4.3.15. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/91/IV/2008 Tahun 2008 tentang Peralatan Penunjang Pelayanan Darat Pesawat Udara. 4.3.16. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/293/XII/2009 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Keselamatan Operasi Bandar Udara & Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter. 4.3.17. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/43/III/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-05 (Advisory Circular CASR Part 139-05), Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara. 4.3.18. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/100/VI/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan

Sipil

Bagian

139-06,

Prosedur

Pembangunan

dan

Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter. 4.3.19. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/116/VII/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk dan Tata Cara Penyelenggaraan Kalibrasi Fasilitas Navigasi dan Prosedur Penerbangan (Advisory Circular 171-5). 4.3.20. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/2765/XII/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, Personil Pesawat Udara dan Barang Bawaan yang diangkut dengan Pesawat Udara dan Orang Perseorangan.



Halaman 7 dari 49

Revisi ke: 01

4.3.21. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/302/V/2011 Tahun 2011 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-11 (Advisory Circular CASR Part 139-11), Lisensi Personel Bandar Udara. 4.3.22. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 40 Tahun 2015 tentang tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil – Bagian 139 (Manual Of Standard CASR – Part 139) Volume II Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (Heliports). 4.3.23. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/157/IX/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Pelaporan Peralatan Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan. 4.3.24. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SE/03/I/2010 Tahun 2010 tentang Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter.

4.4. Kemaritiman 4.4.1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1951 tentang Pejabatan-Pejabatan Hidrografi Pelayaran Sipil. 4.4.2. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 300.K/38/M.PE/1997 Tahun 1997 tentang Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak dan Gas Bumi. 4.4.3. Keputusan Presiden RI Nomor 164 Tahun 1960 tentang Dinas HidroOseanografi TNI AL. 4.4.4. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974. 4.4.5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pembongkaran Instalasi Lepas Pantai Minyak dan Gas Bumi. 4.4.6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran. 4.4.7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2011 tentang Telekomunikasi-Pelayaran. 4.4.8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2011 tentang Alur Pelayaran di Laut. Salinan dokumen elektronik ini sesuai dengan versi aslinya


Halaman 8 dari 49


Revisi ke: 01

4.4.9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air. 4.4.10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 1990 tentang Usaha Salvage dan atau Pekerjaan Bawah Air. 4.4.11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 33 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Amandemen Solas 1974 Tentang Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ships And Port Facility Security/ISPS Code) di Wilayah Indonesia. 4.4.12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2004 tentang Penunjukan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Sebagai Designated Authority

Pelaksanaan

Pengamanan

Kapal

dan

Fasilitas

Pelabuhan

(International Ships and Port Facility Security/ISPS Code). 4.4.13. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UK.11/18/10/DJPL-09 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Pembaharuan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan sesuai ketentuan ISPS Code. 4.4.14. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.008/45/15/DJPL14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin (Inspeksi) Keamanan Fasilitas Pelabuhan terhadap ketentuan ISPS Code. 4.4.15. Surat Edaran Departemen Pertahanan Nomor SE/21/VI/2009 Tahun 2009 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Survei dan Pemetaan di Lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI. 5.

Pengertian Istilah 5.1. Aerodrome adalah kawasan di daratan dan/atau Perairan dengan batas-batas tertentu yang hanya digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas. 5.2. Assistance Requisition Sheet (ARS) adalah surat permohonan bantuan dari KKKS untuk tujuan tertentu. 5.3. Authorization for Expenditure (“AFE”) adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK AFE. 5.4. Badan Usaha Pelabuhan adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-



Halaman 9 dari 49

Revisi ke: 01

undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia,

yang kegiatan usahanya khusus di bidang

pengusahaan Terminal dan fasilitas Pelabuhan lainnya. 5.5. Bandar Udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas Keselamatan Penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi. 5.6. Bandar Udara Khusus adalah Bandar Udara yang penggunaannya hanya untuk menunjang kegiatan tertentu dan tidak dipergunakan untuk umum. 5.7. Barang Milik Negara adalah seluruh barang dan peralatan yang dibeli KKKS dan yang secara langsung digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu. 5.8. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah Perairan di sekeliling daerah lingkungan

kerja

Perairan

Pelabuhan

yang

dipergunakan

untuk

menjamin

keselamatan Pelayaran. 5.9. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah Perairan dan daratan pada Pelabuhan atau Tersus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan Pelabuhan. 5.10. Daerah Terlarang adalah zona terlarang pada area 500 (lima ratus) meter dihitung dari sisi terluar Instalasi atau bangunan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, dan atau yang lebarnya tidak melebihi 500 meter, dihitung dari setiap titik terluar pada Instalasi-Instalasi, Kapal-Kapal dan atau alat-alat lainnya di sekeliling InstalasiInstalasi, Kapal-Kapal dan atau alat-alat lainnya yang terdapat di Landas Kontinen dan atau di atasnya. 5.11. Minyak Bumi, Gas Bumi, Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hulu dan Wilayah Kerja adalah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 22 Tahun 2001. 5.12. Heliport adalah tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang terdiri atas tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan atau di atas permukaan tanah (surface level Heliport), tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas struktur atau gedung (elevated Heliport), tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di Perairan, anjungan lepas pantai, atau Kapal (helideck). 5.13. Instalasi adalah setiap konstruksi baik berada di atas dan/atau di bawah permukaan Perairan meliputi anjungan lepas pantai (platform), tangki penampung terapung (floating production storage oil), pipa dan/atau kabel bawah air, tiang penyanggah dan/atau jembatan, dan oil well head. Salinan dokumen elektronik ini sesuai dengan versi aslinya


Halaman 10 dari 49

Revisi ke: 01

5.14. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah–pindah. 5.15. Kebandaran adalah hal-hal yang berhubungan dengan tempat berlabuh (kapal, perahu, pesawat, dan sejenisnya). 5.16. Kemaritiman adalah hal-hal yg menyangkut masalah Pelayaran dan perdagangan di laut. 5.17. Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, Telekomunikasi-Pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, Pengerukan dan Reklamasi, Pemanduan, penanganan Kerangka Kapal, Salvage dan Pekerjaan Bawah Air untuk kepentingan keselamatan Pelayaran Kapal. 5.18. Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, Bandar Udara, angkutan udara, Navigasi Penerbangan, fasilitas penunjang, dan fasilitas umum lainnya. 5.19. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas Kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan Tata Ruang wilayah. 5.20. Kerangka Kapal adalah setiap Kapal yang tenggelam atau kandas atau terdampar dan telah ditinggalkan. 5.21. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut Angkutan di Perairan, Kepelabuhanan, dan lingkungan maritim. 5.22. Keselamatan Kapal adalah keadaan Kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan, dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik Kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. 5.23. Kolam Pelabuhan adalah Perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak Kapal.



Halaman 11 dari 49

Revisi ke: 01

5.24. Kontraktor Kontrak Kerja Sama (“KKKS”) adalah adalah sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 35 Tahun 2004. 5.25. Local Port Services adalah pelayanan lalu lintas kapal yang terbatas hanya pada pemberian informasi mengenai data yang berkaitan dengan keperluan dan operasional kepelabuhanan maupun terminal yang tidak bersifat responsif terhadap lalu lintas Pelayaran dalam wilayah cakupan stasiun terkait. 5.26. Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pimpinan tertinggi di Kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5.27. Navigasi adalah proses mengarahkan gerak Kapal dari satu titik ke titik yang lain dengan aman dan lancar serta untuk menghindari bahaya dan atau rintanganrintangan. 5.28. Navigasi Penerbangan adalah proses mengarahkan gerak pesawat udara dari satu titik ke titik yang lain dengan selamat dan lancar untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan Penerbangan. 5.29. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga pemerintah di Pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. 5.30. Pandu adalah pelaut yang mempunyai keahlian di bidang nautika yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Pemanduan Kapal. 5.31. Pekerjaan Bawah Air adalah pekerjaan yang berhubungan dengan Instalasi, konstruksi, atau Kapal yang dilakukan di bawah air dan atau pekerjaan di bawah air yang bersifat khusus, yaitu penggunaan peralatan bawah air yang dioperasikan dari permukaan air. 5.32. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau Perairan dengan batasbatas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa Terminal dan tempat berlabuh Kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, keamanan Pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. 5.33. Pelayaran adalah kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan kemanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Salinan dokumen elektronik ini sesuai dengan versi aslinya


Halaman 12 dari 49

Revisi ke: 01

5.34. Pemanduan adalah kegiatan Pandu dalam membantu, memberikan saran, dan informasi kepada Nakhoda tentang keadaan Perairan setempat yang penting agar Navigasi dan Pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi Keselamatan Kapal dan lingkungan. 5.35. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5.36. Pemerintah Pusat (“Pemerintah”) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5.37. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, Bandar Udara, angkutan udara, Navigasi Penerbangan, serta fasilitas penunjang, dan fasilitas umum lainnya. 5.38. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. 5.39. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. 5.40. Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar Perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar Perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu. 5.41. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan. 5.42. Perairan Indonesia (“Perairan”) adalah laut teritorial Indonesia beserta Perairan kepulauan, dan Perairan pedalamannya. 5.43. Perairan Wajib Pandu adalah wilayah Perairan yang karena kondisi Perairannya wewajibkan dilakukan Pemanduan kepada Kapal yang melayarinya. 5.44. Register Bandar Udara adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan Keselamatan Penerbangan dalam pengoperasian Bandar Udara yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara. 5.45. Reklamasi adalah pekerjaan timbunan di Perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan/atau kontur kedalaman Perairan.



Halaman 13 dari 49


Revisi ke: 01

5.46. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang Pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan Perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. 5.47. Salvage adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap Kapal dan atau muatannya yang mengalami kecelakaan Kapal atau dalam keadaan bahaya di Perairan termasuk mengangkat Kerangka Kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya. 5.48. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (“SBNP”) adalah peralatan atau sistem yang berada di luar Kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi Kapal dan atau lalu lintas Kapal. 5.49. SKK Migas adalah adalah Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak

dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 9

Tahun 2013. 5.50. Sertifikat Bandar Udara adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan Keselamatan Penerbangan dalam pengoperasian Bandar Udara yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan udara berdasarkan sub bagian B CASR 139. 5.51. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di Pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin Keselamatan dan Keamanan Pelayaran. 5.52. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 5.53. Telekomunikasi-Pelayaran adalah telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas Pelayaran yang merupakan setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apa pun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerakPelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan Pelayaran. 5.54. Terminal adalah fasilitas Pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat Kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu, dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang. 5.55. Terminal Khusus (“Tersus”) adalah Terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan Usaha Pokok Terminal tersebut. Salinan dokumen elektronik ini sesuai dengan versi aslinya


Halaman 14 dari 49

Revisi ke: 01

5.56. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (“TUKS”) adalah Terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan Usaha Pokok Terminal tersebut. 5.57. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di Pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan Kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. 5.58. Usaha Pokok adalah jenis usaha yang disebutkan di dalam surat izin usaha suatu perusahaan dan berkaitan dengan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi. 5.59. Work Program & Budget (WP&B) dan Pre-WP&B adalah sebagaimana dimaksud di dalam PTK WP&B.



Halaman 15 dari 49

Revisi ke: 01

BAB II PROSEDUR PERIZINAN DAN SERTIFIKASI

1.

Prosedur Umum 1.1. KKKS melakukan pembahasan teknis terkait usulan kegiatan/fasilitas Kebandaran atau Kemaritiman pada saat rapat Pre-WP&B atau AFE atau WP&B atau pembahasan teknis terpisah lainnya yang dihadiri oleh personil dari Fungsi Pengelola Kebandaran SKK Migas dan dapat dilakukan kunjungan lapangan jika diperlukan. 1.2. Setelah didapatkan hasil pembahasan teknis sesuai butir 2.1 Bab 2, KKKS mengirimkan permohonan perizinan/rekomendasi kegiatan/fasilitas Kebandaran atau Kemaritiman dengan melampirkan syarat-syarat secara lengkap kepada kementerian atau instansi yang dituju dengan tembusan kepada Kepala Fungsi Penunjang Operasi SKK Migas. 1.3. Tinjauan Lapangan lanjutan yang dihadiri oleh KKKS, Fungsi Pengelola Kebandaran SKK Migas dan instansi/kementerian terkait dapat dilakukan bilamana diperlukan setelah permohonan izin diterima oleh instansi/kementerian terkait dan semua persyaratan sudah dilengkapi. 1.4. Jika diperlukan, KKKS dapat mengajukan permohonan bimbingan teknis kepada Kementerian atau instansi yang dituju mengenai usulan kegiatan/fasilitas Kebandaran atau Kemaritiman. 1.5. Surat izin/rekomendasi teknis akan diterima langsung oleh KKKS dan KKKS wajib melaporkan kepada SKK Migas dengan melampirkan surat izin rekomendasi yang telah diterbitkan.



2.

Halaman 16 dari 49

Revisi ke: 01

Persyaratan Yang Harus Dipenuhi 2.1. Kegiatan Kebandaran Laut No

Kegiatan

Persyaratan Administrasi dan Teknis

a.

Perizinan Penetapan Lokasi Tersus

Lampiran 2-1

b.

Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Tersus

Lampiran 2-2

c.

Perpanjangan Izin Pengoperasian Tersus

Lampiran 2-3

d.

Perizinan Operasional Tersus 24 Jam

Lampiran 2-4

e.

f.

Perizinan Tersus yang Terbuka Untuk Perdagangan Luar Negeri

Persetujuan Pengelolaan TUKS

Lampiran 2-5

Lampiran 2-6


Kementerian/Instansi Terkait 1. Gubernur setempat 2. Bupati/Walikota setempat dan 3. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia 1. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. 2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 3. Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (“HAM”) Republik Indonesia; dan 4. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 1. Gubernur setempat, dan 2. Bupati/Walikota setempat, dan 3. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia 1. Gubernur setempat, atau 2. Bupati/Walikota setempat dan/atau 3. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan


g.

Perizinan Pemanduan

Lampiran 2-7

h.

Perizinan Pengerukan

Lampiran 2-8

i.

Perizinan Reklamasi

Lampiran 2-9

Halaman 17 dari 49

Revisi ke: 01

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

2.2. Kegiatan Kebandaran Udara Persyaratan Administrasi dan Teknis

No

Kegiatan

a.

Rekomendasi Pembangunan Bandara Khusus

Lampiran 3-1

b.

Rekomendasi Pembangunan Heliport

Lampiran 3-2

c.

d.

e.

f.

Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Perizinan Pengoperasian Bandar Udara Khusus (Sertifikat) Perizinan Pengoperasian Bandar Udara Khusus (Register) Perizinan Pengoperasian Heliport

Kementerian/Instansi Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Lampiran 3-3

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Lampiran 3-4


Lampiran 3-5


Lampiran 3-6




Halaman 18 dari 49

Revisi ke: 01

2.3. Kegiatan Kemaritiman No

Kegiatan

Persyaratan Administrasi dan Teknis

a.

Perizinan Pembangunan, Pemindahan, dan/atau Pembongkaran Bangunan atau Instalasi di Perairan

Lihat lampiran 4-1

b.

Pemberitahuan Informasi Kegiatan Usaha Hulu Migas di Perairan melalui Maklumat Pelayaran dan Berita Pelaut Indonesia

Lihat lampiran 4-2

c.

Rekomendasi dan Penetapan Daerah Terlarang Terbatas (“DTT”)

Lihat lampiran 4-3

d.

e.

f. g.

Perizinan Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (“SBNP”) Perizinan Pembangunan/ Penyelenggaraan/ SOP Local Port Services (LPS) Pendaftaran SBNP ke dalam Daftar Suar Indonesia (“DSI”) Pengurusan

Kementerian / Instansi 1. Unit Penyelenggara Pelabuhan dan Distrik Navigasi Setempat untuk rekomendasi 2. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai untuk persetujuan prinsip 3. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi cq. Direktur Teknik dan Lingkungan untuk persetujuan kaedah teknis. 1. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktorat KeNavigasian untuk pemberitahuan kegiatan melalui Maklumat Pelayaran (“MAPEL”) 2. Dinas Hidro-Oseanografi (“DISHIDROS”) TNI AL untuk pemberitahuan kegiatan melalui Berita Pelaut Indonesia (“BPI”). 1. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktorat KeNavigasian untuk Rekomendasi 2. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi cq. Direktur Teknik dan Lingkungan untuk Penetapan DTT.

Lihat lampiran 4-4

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktorat KeNavigasian.

Lihat lampiran 4-5


Lihat lampiran 4-6


Lihat lampiran 4-7

Dinas DISHIDROS TNI AL



h.

Pembuatan Peta Laut Indonesia Pengurusan Sertifikasi Pernyataan Pemenuhan Keamanan Fasilitas Pelabuhan – ISPS Code

Lihat lampiran 4-8


Halaman 19 dari 49

Revisi ke: 01

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai


Halaman 20 dari 49

Revisi ke: 01

BAB III KEPEMILIKAN, PROSES PERIZINAN DAN SERTIFIKASI SERTA PELAPORAN

1.

Kepemilikan Tersus, TUKS, Bandar Udara Khusus, SBNP, dan seluruh Instalasi serta fasilitas pendukung menurut PTK ini merupakan Barang Milik Negara yang dioperasikan oleh KKKS.

2.

Proses Perizinan dan Sertifikasi 2.1. KKKS wajib melakukan pembahasan teknis terkait kebutuhan, spesifikasi teknis, biaya, dan kelengkapan dokumen perizinan dengan cara mengirimkan surat permohonan diskusi teknis yang ditujukan kepada SKK Migas selambat-lambatnya enam bulan sebelum fasilitas dibangun atau dioperasikan. Khusus untuk Izin Penetapan Lokasi Terminal Khusus, pembahasan teknis selambat-lambatnya satu tahun sebelum pembangunan fasilitas dimulai. Rekomendasi teknis paling lambat diberikan 14 hari setelah semua data diterima lengkap. 2.2. KKKS wajib mengirimkan permohonan perizinan langsung ke instansi/kementerian terkait dengan melengkapi semua persyaratan dan ditembuskan ke SKK Migas sesuai persetujuan teknis dari SKK Migas.

3.

Pelaporan 3.1. Selama proses pengajuan permohonan perizinan dan sertifikasi kepada kementerian dan instansi yang terkait, KKKS wajib melaporkan status proses pengajuan permohonan tersebut secara tertulis kepada Kepala Fungsi Penunjang Operasi SKK Migas setiap bulannya dimulai sejak tanggal permohonan kegiatan diajukan kepada Kementerian dan instansi yang terkait hingga izin atau rekomendasi diperoleh. 3.2. KKKS wajib mengirimkan semua laporan operasional terkait fasilitas secara langsung kepada Kementerian atau terkait dengan tembusan ke Kepala Fungsi Penunjang Operasi SKK Migas. Perubahan kebutuhan, spesifikasi teknis, dan biaya perlu mendapatkan persetujuan dari SKK Migas.



Halaman 21 dari 49

Revisi ke: 01

BAB IV PENUTUP

1.

PTK ini dibuat dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.

Lampiran PTK dan formulir sehubungan dengan pelaksanaan PTK ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PTK ini.

3.

Ketentuan yang belum tercakup dalam PTK ini akan dibuat kemudian sebagai ketentuan tambahan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PTK ini.

4.

Jika terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ketentuan PTK ini, maka ketentuan PTK ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya. Ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan perubahan peraturan perundang-undangan tersebut akan tetap berlaku.

5.

Jika terdapat dampak dari tidak terlaksananya proses perizinan kegiatan kebandaran dan kemaritiman sesuai dengan PTK ini, SKK Migas dan KKKS akan melaksanakan tindak lanjut dengan merujuk ke dokumen Kontrak Kerja Sama, atau ke peraturan perundangundangan yang berlaku.

6.

Bila terbukti adanya pelanggaran oleh KKKS terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku atas proses pelaksanaan PTK ini maka KKKS bertanggung jawab atas segala akibat hukum dan melepaskan, membebaskan, dan membela SKK Migas dari dan terhadap setiap kerugian, tuntutan, dan gugatan hukum pihak ketiga yang sebagai akibat dari kelalaian, kesalahan, pelanggaran kewajiban hukum KKKS terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud. Akibat yang terjadi dan timbul dari pelanggaran ini akan menjadi tanggung jawab KKKS yang selanjutnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi.


LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PROSEDUR PERIZINAN DAN SERTIFIKASI KEGIATAN KEBANDARAN DAN KEMARITIMAN

Halaman 22 dari 49


Revisi ke: 01

Lampiran 1 Flowchart Permohonan Kegiatan Kebandaran

KKKS

SKK MIGAS

KEMENTERIAN/INSTANSI TERKAIT

Hasil Pembahasan teknis pada rapat PreWP&B/AFE/WP&B atau hasil pembahasan teknis terpisah lainnya yang dihadiri oleh Fungsi Pengelola Kebandaran SKK Migas

Data

Permohonan

Koordinasi

Tembusan SKK Migas

Verifikasi Koordinasi Data lengkap?

Tidak Ya

Tinjauan Lapangan

Izin Diterima Permohonan Perizinan Kebandaran selesai


Surat Izin atau Rekomendasi Teknis

LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PROSEDUR PERIZINAN DAN SERTIFIKASI KEGIATAN KEBANDARAN DAN KEMARITIMAN Ditetapkan tanggal : 10 September 2015

Halaman 23 dari 49

Revisi ke: 01

Lampiran 2.1 Persyaratan Administrasi dan Teknis untuk Perizinan Penetapan Lokasi Tersus

NO. 1 2 3 4

5

6

7 8 9 10 11

12 13 14

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS UNTUK PERIZINAN PENETAPAN LOKASI TERSUS Surat Permohonan Data-data (Akte Pendirian, NPWP, Surat Keterangan Domisili Perusahan, dan Keterangan Penanggung Jawab Kegiatan) Letak lokasi yang diusulkan dilengkapi dengan koordinat geografis yang digambarkan dalam peta laut Studi kelayakan yang paling sedikit memuat: a. rencana volume bongkar muat bahan baku, peralatan penunjang dan hasil produksi b. rencana frekuensi kunjungan Kapal c. aspek ekonomi yang berisi tentang efisiensi dibangunnya Tersus dan aspek lingkungan dan d. hasil survey yang meliputi hidrooceanografi (pasang surut, gelombang, kedalaman dan arus), topografi, titik nol (benchmark) lokasi Pelabuhan yang dinyatakan dalam koordinat geografis Rekomendasi dari Syahbandar pada Pelabuhan terdekat berkoordinasi dengan Kantor Distrik Navigasi setempat mengenai aspek keamanan dan keselamatan Pelayaran yang meliputi kondisi Perairan berdasarkan hasil survei sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Distrik Navigasi setempat Rekomendasi gubernur dan bupati/walikota setempat mengenai kesesuaian rencana lokasi Tersus dengan rencana Tata Ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota Laporan keuangan perusahaan minimal 1 (satu) tahun terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar Referensi bank nasional atau bank swasta nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh trilyun Rupiah) Gambar peta lokasi dengan titik koordinat geografis sesuai peta laut Mapping lokasi Pelabuhan dengan Pelabuhan terdekat Hasil Survey Hidrooceanografi (pasang surut, gelombang, kedalaman dan arus) dan Topografi yang direkomendasikan oleh penjabat fungsi keselamatan Pelayaran pada kantor UPT Pelabuhan setempat (Kanpel/Adpel) Rencana Induk Pelabuhan dan DLKr/DLKp Surat Pernyataan tentang koordinat lokasi tidak bermasalah (minimal 3 titik) Surat Pernyataan sesuai Lampiran 2-10

Diperiksa oleh:

[Nama KKKS] Salinan dokumen elektronik ini sesuai dengan versi aslinya

Ada

KKKS Tidak

KETERANGAN


Halaman 24 dari 49


Revisi ke: 01

Lampiran 2.2 Persyaratan Administrasi dan Teknis untuk Perizinan Pembangunan & Pengoperasian Tersus

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS UNTUK PERIZINAN PEMBANGUNAN & PENGOPERASIAN TERSUS Persetujuan Penetapan Lokasi TERSUS dari MENHUB Surat Permohonan Data-data (NPWP, Akte Perusahaan, Copy Izin Usaha Pokok dari Instansi Terkait) Bukti Penguasaan/Pemilikan Tanah yang Diterbitkan Oleh Badan Pertanahan Nasional Bukti Kemampuan Finansial untuk membangun Laporan keuangan perusahaan minimal 1 (satu) tahun terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar Referensi bank nasional atau bank swasta nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh trilyun Rupiah) Proposal rencana tahapan kegiatan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang Rekomendasi dari Syahbandar/UPP pada Pelabuhan Terdekat Setelah Mendapat Pertimbangan dari Kantor Distrik Navigasi Setempat Mengenai Perencanaa Alur - Pelayaran dan Sarana Bantu NavigasiPelayaranyang meliputi: a. Rencana Alur-Pelayaran (Perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan Pelayaran lainnya diangggap aman dan selamat untuk dilayari) b. Kolam Pelabuhan c. Rencana penempatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran d. Rencana kunjungan Kapal (jenis dan ukuran) Studi kelayakan yang paling sedikit memuat: a. Rencana volume bongkar muat bahan baku, peralatan penunjang dan hasil produksi serta rencana frekuensi kunjungan Kapal b. Aspek ekonomi dan finansial yang berisi tentang efisiensi dibangunnya Tersus dan aspek lingkungan c. Aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran di Tersus d. Hasil survey mengenai pasang surut, arus, gelombang, kedalaman, kadar salinasi dan sedimen e. Perhitungan dan gambar konstruksi bangunan pokok f. Hasil survey kondisi tanah (jenis dan karakteristik lapisan tanah) g. Topografi (garis kontur di sekitar dermaga) h. Hasil kajian keselamatan Pelayaran (Rencana Penempatan SBNP, alur dan Kolam Pelabuhan) i. Batas-batas rencana wilayah daratan dan Perairan dilengkapi titik koordinat geografis serta rencana induk Tersus yang akan ditetapkan sebagai daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan tertentu j. Kajian lingkungan berupa studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan


Ada

KKKS Tidak

KETERANGAN


11

12

perundang-undangan di bidang lingkungan hidup k. Sistem dan prosedur pelayanan di Tersus l. Tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian Pelabuhan yang memiliki kualitas dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat Rancang Bangun dan Rekayasa Terinci: a. Perhitungan Konstruksi, spesifikasi teknis, metode dan jadwal pelaksanaan b. Tata letak fasilitas dermaga c. Gambar Konstruksi bangunan (denah, tampak dan potongan) Surat Pernyataan Sesuai Lampiran 2-10

Diperiksa oleh:

[Nama KKKS]


Halaman 25 dari 49

Revisi ke: 01


Halaman 26 dari 49


Revisi ke: 01

Lampiran 2.3 Persyaratan Administrasi dan Teknis untuk Perpanjangan Izin Pengoperasian Tersus

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS UNTUK PERPANJANGAN IZIN PENGOPERASIAN TERSUS

NO. 1 2 3 4

5 6

7 8 9

Surat Permohonan Data-data (NPWP, Akte Perusahaan, Copy Izin Usaha Pokok dari Instansi Terkait) Copy persetujuan Izin pembangunan dan Pengoperasian Tersus Rekomendasi dari Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan terdekat yang menerangkan Tersus yang bersangkutan dari aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan teknis Kepelabuhanan masih layak digunakan untuk melayani Usaha Pokok Laporan Kegiatan Operasional Tersus 3 (tiga) tahun terakhir Berita acara hasil peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Gambar letak lokasi tersus skala 1 : 5000 Gambar tata letak dermaga skala 1 : 2500 Kajian lingkungan berupa studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup

Diperiksa oleh:

[Nama KKKS]


Ada

KKKS Tidak

KETERANGAN


Halaman 27 dari 49

Revisi ke: 01

Lampiran 2.4 Persyaratan Administrasi dan Teknis untuk Perizinan Operasional Tersus 24 Jam

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS UNTUK PERIZINAN OPERASIONAL TERSUS 24 JAM Surat Permohonan Kesiapan kondisi alur meliputi kedalaman, pasangsurut, Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran Kesiapan pelayanan Pemanduan dan penundaan bagi Perairan Tersus yang sudah ditetapkan sebagai Perairan wajib Pandu Kesiapan fasilitas Tersus Kesiapan gudang dan/atau fasilitas lain di luar Tersus Kesiapan keamanan dan ketertiban Kesiapan sarana transportasi darat Rekomendasi dari Syahbandar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan terdekat Kesiapan sumber daya manusia operasional sesuai kebutuhan yang dibuktikan dengan rekomendasi dari instansi yang bersangkutan setempat, antara lain: a. Syahbandar b. Petugas karantina c. Petugas bea dan cukai d. Petugas imigrasi e. Kesiapan tenaga kerja bongkar muat dan naik turun penumpang atau kendaraan

Diperiksa oleh:

[Nama KKKS]


Ada

KKKS Tidak

KETERANGAN


Halaman 28 dari 49

Revisi ke: 01

Lampiran 2.5 Persyaratan Administrasi dan Teknis Perizinan Penggunaan Tersus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri

NO. 1

2

3

4

5

6

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERIZINAN PENGGUNAAN TERSUS YANG TERBUKA BAGI PERDAGANGAN LUAR NEGERI Aspek Administrasi a. Surat Permohonan b. Rekomendasi dari gubernur, bupati/walikota c. Rekomendasi dari pejabat pemegang fungsi keselamatan Pelayaran di Pelabuhan Aspek Ekonomi a. Menunjang industri tertentu b. Arus barang minimal 10.000 ton/tahun c. Arus barang ekspor minimal 50.000 ton/tahun Aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran a. Kedalaman Perairan minimal -6 meter L WS b. Luas kolam cukup untuk olah gerak minimal 3 (tiga) unit Kapal c. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran d. Stasiun radio operasi pantai e. Prasarana, sarana, dan sumber daya manusia Pandu vi. bagi Tersus yang Perairannya telah ditetapkan sebagai Perairan Wajib Pandu f. Kapal patroli apabila dibutuhkan Aspek Teknis Fasilitas Kepelabuhanan a. Dermaga beton permanen minimal 1 (satu) tambatan b. Gudang tertutup c. Peralatan bongkar muat d. PMK 1 (satu) unit e. Fasilitas bunker f. Fasilitas pencegahan pencemaran Fasilitas kantor dan peralatan penunjang bagi instansi pemegang fungsi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran, instansi bea cukai, imigrasi, dan karantina Jenis komoditas khusus

Diperiksa oleh:

[Nama KKKS]


Ada

KKKS Tidak

KETERANGAN


Halaman 29 dari 49

Revisi ke: 01

Lampiran 2.6 Persyaratan Administrasi dan Teknis Perizinan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERIZINAN PENGELOLAAN TUKS

NO. 1 2 3 4 5 6

7

8

9 10 11

12 13

Surat Permohonan Data-data perusahaan yang meliputi akta perusahaan, NPWP, dan izin Usaha Pokok Bukti kerjasama dengan penyelenggara Pelabuhan Bukti penguasaan tanah Rekomendasi dari Syahbandar pada Pelabuhan setempat Berita acara hasil peninjauan lokasi oleh tim teknis terpadu Studi kelayakan yang paling sedikit memuat: a. Rencana volume bongkar muat bahan baku, peralatan penunjang dan hasil produksi b. Rencana frekuensi kunjungan Kapal dan c. Aspek ekonomi yang berisi tentang efisiensi dibangunnya TUKS Hasil survey yang meliputi hidrooceanografi (pasang surut, gelombang, kedalaman, dan arus), topografi, titik nol (benchmark) lokasi Pelabuhan yang dinyatakan dalam koordinat geografis Gambar tata letak lokasi TUKS dengans kala yang memadai, gambar konstruksi dermaga, dan koordinat geografis letak TUKS Proposal TUKS Laporan keuangan perusahaan minimal 2 (dua) tahun terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar Referensi bank nasional atau bank swasta nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh trilyun Rupiah) Rekomendasi dari Syahbandar pada Pelabuhan setempat Studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Diperiksa oleh:

[Nama KKKS]


KKKS Ada Tidak

KETERANGAN


Halaman 30 dari 49


Revisi ke: 01

Lampiran 2.7 Persyaratan Administrasi dan Teknis Untuk Pemanduan NO.

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS UNTUK PEMANDUAN

1

Peta lokasi Perairan yang diusulkan, dilengkapi dengan titik koordinat sesuai dengan peta laut dan gambar situasi Hasil kajian Perairan yang ditinjau dari faktor Kapal yang mempengaruhi keselamatan Pelayaran dan di luar Kapal yang mempengaruhi keselamatan Pelayaran sebagai berikut: a. Frekuensi kepadatan lalu lintas Kapal a. Ukuran Kapal b. Jenis Kapal c. Jenis muatan Kapal d. Kedalaman Perairan e. Panjang alur Perairan f. Banyaknya tikungan g. Lebar alur Perairan h. Rintangan/bahaya Navigasi di alur Perairan i. Kecepatan arus j. Kecepatan angin k. Tinggi ombak l. Ketebalan/kepekatan kabut m. Jenis tambatan Kapal dan n. Keadaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran Berita acara hasil peninjauan lokasi oleh tim teknis terpadu Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan/atau Sekretariat Jenderal Data-data petugas Pandu dengan persyaratan: a. Paling rendah berijazah pelaut ahli nautika tingkat III b. Mempunyai pengalaman berlayar sebagai Nakhoda paling singkat 3 (tiga) tahun c. Lulus pendidikan dan pelatihan Pandu yang diselenggarakan oleh Pemerintah (dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut) d. Memiliki sertifikat Pandu: 1) Tingkat II untuk Pemanduan terhadap Kapal yang berukuran panjang Kapal kurang dari 200 (dua ratus) meter 2) Tingkat I untuk Pemanduan terhadap Kapal yang berukuran panjang Kapal tidak terbatas (unlimited) 3) Laut dalam untuk Pemanduan terhadap Kapal dengan sarat 15 (lima belas) meter atau lebih di luar Perairan Pelabuhan e. Memiliki umur kurang dari 60 (enam puluh) tahun serta sehat jasamani dan rohani yang dibuktikan dengan keternagan kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut

2

3 4

NO. 5

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS UNTUK PEMANDUAN Badan Usaha Pelabuhan dan pengelola Tersus yang mendapat pelimpahan pelayanan jasa Pemanduan wajib: a. Menyediakan petugas Pandu yang memenuhi persyaratan dalam


KKKS Ada Tidak

KETERANGAN

KKKS

KETERANGAN


Halaman 31 dari 49

Revisi ke: 01

jumlah sesuai gerakan Kapal per hari b. Menyediakan sarana bantu dan prasarana Pemanduan yang memenuhi persyaratan dalam jumlah sesuai dengan ukuran dan gerakan Kapal per hari sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2014 c. Memberikan pelayanan Pemanduan secara wajar dan tepat sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan; melaporkan apabila terjadi hambatan dalam pelaksanaan Pemanduan kepada Syahbandar d. Melaporkan apabila terjadi hambatan dalam pelaksanaan Pemanduan kepada Syahbandar e. Melaporkan kegiatan Pemanduan setiap 1 (satu) bulan kepada Direktorat Jenderal *) Penetapan Perairan Wajib Pandu/Perairan Pandu Luar Biasa diusulkan oleh Syahbandar atau Unit Penyelenggara Pelabuhan kepada Direktur Jenderal disertai dokumen-dokumen tersebut di atas. Diperiksa oleh:

[Nama KKKS]



Halaman 32 dari 49

Revisi ke: 01

Lampiran 2.8 Persyaratan Administrasi dan Teknis Untuk Perizinan Kegiatan Pengerukan

NO. 1 2 3

4

5 6 7 8 9

10 11 12 13

14

15 16

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS UNTUK PERIZINAN KEGIATAN PENGERUKAN Surat Permohonan Data-data (Akte Pendirian, NPWP, Surat Keterangan Domisili Perusahan, dan Keterangan Penanggung Jawab Kegiatan) Surat pernyataan bahwa pekerjaan Pengerukan akan dilakukan oleh perusahaan Pengerukan yang memiliki izin usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan Pengerukan Rekomendasi dari Syahbandar setempat berkoordinasi dengan Kantor Distrik Navigasi setempat terhadap aspek keselamatan Pelayaran setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Distrik Navigasi setempat Keterangan penanggungjawab kegiatan Keterangan mengenai maksud dan tujuan Pengerukan Lokasi dan koordinat geografis areal yang akan dikeruk Peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang akan dikerjakan Untuk pekerjaan Pengerukan dalam rangka pemanfaatan material keruk (penambangan) harus mendapat izin terlebih dahulu dari instansi yang berwenang Hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah Hasil pengukuran dan pengamatan arus di daerah buang Hasil studi analisis mengenai dampak lingkungan atau sesuai ketentuan yang berlaku Peta situasi lokasi dan tempat pembuangan yang telah disetujui oleh Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan, yang dilengkapi dengan koordinat geografis Studi Kelayakan yang paling sedikit memuat: a. Rencana volume hasil kerja keruk, peralatan yang digunakan dan metode pelaksanaan pekerjaan Pengerukan b. Rencana jadwal rencana pekerjaan Pengerukan c. Aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Pengerukan d. Dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan Pengerukan dan setelah melakukan kegiatan pekerjaan Pengerukan Laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar minimal 2 (dua) tahun terakhir Referensi bank nasional atau bank swasta nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun Rupiah)

Diperiksa oleh:

[Nama KKKS] Salinan dokumen elektronik ini sesuai dengan versi aslinya

Ada

KKKS Tidak

KETERANGAN


Halaman 33 dari 49


Revisi ke: 01

Lampiran 2.9 Persyaratan Administrasi dan Teknis Untuk Perizinan Kegiatan Reklamasi

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8

9

10

11

12

13 14

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS UNTUK PERIZINAN KEGIATAN REKLAMASI Surat Permohonan Data-data (Akte Pendirian, NPWP, Surat Keterangan Domisili Perusahan, dan Keterangan Penanggung Jawab Kegiatan ) Keterangan Penanggung Jawab Kegiatan Keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan Reklamasi Lokasi dan koordinat geografis areal yang akan direklamasi Peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang akan direklamasi Hasil studi analisis mengenai dampak lingkungan atau sesuai ketentuan yang berlaku Surat pernyataan bahwa pekerjaan Reklamasi akan dilakukan oleh perusahaan yang memiliki izin usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan Reklamasi Rekomendasi dari Syahbandar setempat berkoordinasi dengan Kantor Distrik Navigasi setempat terhadap aspek keselamatan Pelayaran setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Distrik Navigasi setempat dan Rekomendasi dari Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan dari Pelabuhan setempat akan kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi pekerjaan Reklamasi yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan atau Rekomendasi dari bupati/walikota setempat akan kesesuaian dengan rencana umum Tata Ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi pekerjaan Reklamasi di wilayah Perairan Tersus Studi kelayakan yang paling sedikit memuat: a. Rencana peruntukan dan lahan yang direklamasi, peralatan yang digunakan serta metode pelaksanaan pekerjaan Reklamasi b. Rencana jadwal rencana pekerjaan Reklamasi c. Aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Reklamasi d. Dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan Reklamasi dan setelah melakukan kegiatan pekerjaan Reklamasi Laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar minimal 2 (dua) tahun terakhir Referensi bank nasional atau bank swasta nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun Rupiah)

Diperiksa oleh: [Nama KKKS]


Ada

KKKS Tidak

KETERANGAN


Halaman 34 dari 49

Revisi ke: 01

Lampiran 2.10 Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lengkap Nama Perusahaan Tempat/Tanggal Lahir: Jenis Kelamin Nomor KTP Alamat Lengkap Proses izin yang diurus

: : : : : :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. Dalam proses penerbitan perizinan di Kementerian Perhubungan, sanggup untuk memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan 2. Bersedia bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran data yang disampaikan dalam pengurusan perizinan di Kementerian Perhubungan 3. Bersedia setiap saat dicabut izinnya apabila terdapat ketidaksesuaian dalam dokumen yang disampaikan 4. Dalam proses pengurusan perizinan di Kementerian Perhubungan, tidak pernah dipungut biaya apapun Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila pernyataan saya tersebut di atas tidak benar, saya bersedia diproses secara hukum yang berlaku. [Kota], [Tanggal Bulan Tahun] Yang membuat Pernyataan Materai (…………..……………………..) Salinan dokumen elektronik ini sesuai dengan versi aslinya


Halaman 35 dari 49

Revisi ke: 01

Lampiran 3.1 Persyaratan Administrasi dan Teknis Rekomendasi Pembangunan Bandara Khusus

1 2 3 4

5 6

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS REKOMENDASI No. PEMBANGUNAN BANDARA KHUSUS Surat Permohonan Bukti kepemilikan dan atau penguasaan lahan Rekomendasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah setempat Rancangan Teknik Terinci fasilitas pokok, paling sedikit memuat mengenai: a. Kondisi tanah dasar b. Peta Topografi c. Tata letak fasilitas pokok Bandar Udara Khusus, termasuk fasilitas bantu Navigasi Penerbangan d. Gambar arsitektur e. Gambar mekanikal, elektrikal, dan peralatan Navigasi Penerbangan Izin Kelestarian Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk rekomendasi pembangunan bandara khusus.

Diperiksa oleh:

[Nama KKKS]


Ada

KKKS Tidak

KETERANGAN


Halaman 36 dari 49

Revisi ke: 01

Lampiran 3.2 Persyaratan Administrasi dan Teknis Rekomendasi Pembangunan Heliport

No. 1 2

3

4 5

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS REKOMENDASI PEMBANGUNAN HELIPORT Surat Permohonan Kelengkapan data sebagai berikut: a. Rancang bangun Heliport termasuk peta situasi dan gambar denah Peta Topografi b. Data jenis helikopter yang akan dilayani c. Rencana penggunaan/pemanfaatan Heliport d. Struktur organisasi dan personel penyelenggara Heliport e. Khusus untuk elevated Heliport, dilengkapi dengan gambar bangunan terkait mengenai kelayakan dan kekuatan struktur bangunan elevated Heliport dari instansi berwenang dan atau badan hukum f. Khusus untuk Helideck, dilengkapi dengan Sertifikat Kelayakan Konstruksi Platform dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau Surat pernyataan terkait design kekuatan struktur fasilitas yang telah disetujui oleh pejabat berwenang pembangun fasilitas migas Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kecuali yang dibangun di Daerah Khusus Ibukota atau Daerah Istimewa izin diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi untuk pembangunan Surfaced Level Heliport atau Elevated Heliport Izin Kelestarian Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk rekomendasi pembangunan heliport

Diperiksa oleh:

[Nama KKKS]


KKKS Ada Tidak

KETERANGAN


Halaman 37 dari 49

Revisi ke: 01

Lampiran 3.3 Persyaratan Administrasi dan Teknis Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan

No. 1 2 3 4 5 6

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERIZINAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN Surat Permohonan Manual Operasi Sertifikasi peralatan Telekomunikasi dan Radio Navigasi Penerbangan dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara Rekomendasi frekuensi dari Direktur Navigasi Penerbangan dan izin frekuensi dari instansi terkait Sertifikat kompetensi personel Navigasi Penerbangan dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk izin penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan.

Diperiksa oleh:

[Nama KKKS]


Ada

KKKS Tidak

KETERANGAN


Halaman 38 dari 49


Revisi ke: 01

Lampiran 3.4 Persyaratan Administrasi dan Teknis Perizinan Pengoperasian Bandar Udara Khusus (Sertifikat) No. 1 2 3

4 5

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERIZINAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA KHUSUS (SERTIFIKAT) Surat Permohonan Akte pendirian perusahaan atau lembaga/instansi Buku pedoman pengoperasian Bandar Udara (Aerodrome Manual) yang meliputi : a. Personel b. Fasilitas c. Prosedur Operasi Bandar Udara Buku pedoman sistem manajemen keselamatan operasi Bandar Udara (Aerodrome SMS manual) Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk penerbitan/perpanjangan Sertifikat Bandar Udara

Diperiksa oleh:

[Nama KKKS]


Ada

KKKS Tidak

KETERANGAN


Halaman 39 dari 49


Revisi ke: 01

Lampiran 3.5 Persyaratan Administrasi dan Teknis Perizinan Pengoperasian Bandar Udara Khusus (Register) No. 1 2 3

4 5

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERIZINAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA KHUSUS (REGISTER) Surat Permohonan Akte pendirian perusahaan atau lembaga/instansi Buku pedoman pengoperasian Bandar Udara (Aerodrome Manual) yang meliputi : a. Personel b. Fasilitas c. Prosedur Operasi Bandar Udara Instrument Approach Pocedure (Prosedure Pendaratan Instrument) untuk terbang malam medevac Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk penerbitan/perpanjangan Sertifikat Bandar Udara

Diperiksa oleh:

[Nama KKKS]


Ada

KKKS Tidak

KETERANGAN


Halaman 40 dari 49


Revisi ke: 01

Lampiran 3.6 Persyaratan Administrasi dan Teknis Perizinan Pengoperasian Heliport

No. 1 2 3

4 5 6

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERIZINAN PENGOPERASIAN HELIPORT Surat Permohonan Akte pendirian perusahaan atau lembaga/instansi Buku pedoman pengoperasian Heliport (Heliport Manual) yang meliputi : a. Personel b. Fasilitas c. Prosedur Operasi Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter Surat Pernyataan Kekuatan Struktur Heliport Instrument Approach Pocedure (Prosedure Pendaratan Instrument) untuk terbang malam medevac Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk penerbitan/perpanjangan Sertifikat Bandar Udara

Diperiksa oleh:

[Nama KKKS]


Ada

KKKS Tidak

KETERANGAN


Halaman 41 dari 49


Revisi ke: 01

Lampiran 4.1 Persyaratan Perizinan Pembangunan, Pemindahan dan/atau Pembongkaran Bangunan atau Instalasi Di Perairan

NO.

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13

14

15 16 17 18

19

PERSYARATAN PERIZINAN PEMBANGUNAN, PEMINDAHAN DAN/ATAU PEMBONGKARAN BANGUNAN ATAU INSTALASI DI PERAIRAN Administrasi : Surat Permohonan Copy izin Usaha Pokok dari instansi terkait Akta Pendirian Perusahaan Nomor Pokok Wajib Pajak SK Domisili Perusahaan Teknis : Hasil survey teknis, mencakup: a. Posisi geografis bangunan atau Instalasi b. Bathymetric/Kontur dasar Perairan c. Data hidrografi d. Data jenis dan kondisi lapisan dasar Perairan (subsoil) e. Penentuan titik koordinat geografis landing point Perhitungan teknis dan gambar desain bangunan atau Instalasi Lama waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan Metode kerja dan analisa teknis Rekomendasi dari Unit Penyelenggara Pelabuhan pada Pelabuhan setempat; *) Rekomendasi dari Distrik Navigasi setempat; *) Studi Lingkungan yang telah mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang. Pendukung : Untuk Kegiatan Pembangunan dan Pemindahan Bangunan / Instalasi di Perairan: Rencana pembangunan bangunan atau Instalasi yang dituangkan dalam peta laut Indonesia dengan posisi geografis pipa per Kilometer Point (KP) Persetujuan Persilangan/Crossing Agreement dan atau dengan pemilik bangunan atau Instalasi, konsesi Migas / Penambangan (apabila ada) c. Standard Operation Procedure Emergency Response Plan d. Surat pernyataan lama waktu pemanfaatan bangunan atau Instalasi, yang ditandatangani oleh pimpinan KKKS di atas meterai Surat Pernyataan nama pemilik dan penanggung jawab kegiatan, yang ditandatangani oleh pimpinan KKKS di atas meterai Surat pernyataan jaminan bertanggung jawab apabila terjadi kerugian terhadap pihak ketiga akibat dari pemasangan dan keberadaan bangunan atau Instalasi, yang ditandatangani oleh pimpinan KKKS di atas meterai Surat pernyataan jaminan pembongkaran apabila bangunan atau Instalasi sudah tidak digunakan lagi, yang ditandatangani oleh pimpinan KKKS di atas meterai


KKKS Ada Tidak

KETERANGAN


Halaman 42 dari 49


20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36

Berita acara hasil verifikasi lapangan, atas lokasi yang akan diberikan perizinan pembangunan Studi Enginering berupa Risk Assesment terhadap pemasangan pipa gas pada kedalaman Perairan > 13 meter pipa tidak dipendam sehingga tidak menganggu keamanan dan keselamatan Pelayaran Untuk Kegiatan Pembongkaran Bangunan / Instalasi di Perairan *): Daftar peralatan pada Instalasi lepas pantai yang akan dilakukan pembongkaran Peta terbaru lokasi Instalasi Iepas pantai dengan kegiatan lain Dokumen lingkungan yang dimiliki Surat pernyataan bahwa semua fasilitas yang terhubung dengan platform telah terputus dengan Instalasi yang terkait Desain awal atau analisis rekualifikasi dan modifikasi yang pernah dilakukan Catatan sejarah operasi serta hasil inspeksi tahunan dan/atau khusus Alternatif teknologi pembongkaran yang dipilih Prosedur penutupan sumur (plug and abandonment) Prosedur pembongkaran, pemindahan dan/atau Pengangkutan Analisa risiko dalam pelaksanaan pembongkaran, pemindahan dan Pengangkutan Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja serta Iindungan Iingkungan dalam pelaksanaan pembongkaran, pemindahan dan Pengangkutan Jadwal pelaksanaan Rencana tanggap darurat Rencana pengamanan fasilitas yang tersisa dan/atau terkait pasca pembongkaran Lokasi pemindahan dan/atau penyimpanan hasil pembongkaran Instalasi lepas pantai

*) Tambahan persyaratan untuk kegiatan pembongkaran sesuai Permen ESDM No. 1 tahun 2011. Diperiksa oleh:

[Nama KKKS]


Revisi ke: 01


Halaman 43 dari 49

Revisi ke: 01

Lampiran 4.2 Persyaratan Pemberitahuan Informasi Kegiatan Usaha Hulu Migas Di Perairan Melalui Maklumat Pelayaran dan Berita Pelaut Indonesia PERSYARATAN PEMBERITAHUAN INFORMASI KEGIATAN USAHA HULU MIGAS DI PERAIRAN No. MELALUI MAKLUMAT PELAYARAN DAN BERITA PELAUT INDONESIA Administrasi : 1 Surat Permohonan 2 Copy izin Usaha Pokok dari instansi terkait 3 Akta Pendirian Perusahaan 4 Nomor Pokok Wajib Pajak 5 SK Domisili Perusahaan Teknis : Mengirimkan data-data antara lain: 6 Kegiatan usaha hulu migas yang akan dilaksanakan 7 Jadwal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan (tanggal mulai dan selesai kegiatan) 8 Area titik koordinat di dalam wilayah pekerjaan yang akan diumumkan 9 Nama Kapal, Call sign Kapal, dan IMO number yang akan melakukan kegiatan tersebut 10 Nama kontraktor/penyedia jasa pelaksana kegiatan 11 Berita Acara hasil verifikasi lapangan, atas lokasi yang akan diberikan Maklumat Pelayaran dan Berita Pelaut Indonesia (jika diperlukan).*) *) Akan diperoleh setelah ada verifikasi lapangan. Diperiksa oleh:

[Nama KKKS]


KKKS Ada Tidak

KETERANGAN


Halaman 44 dari 49


Revisi ke: 01

Lampiran 4.3 Persyaratan Pengurusan Rekomendasi dan Penetapan Daerah Terlarang Terbatas NO.

1 2 3 4 5

6

7 8

PERSYARATAN PENGURUSAN REKOMENDASI DAN PENETAPAN DAERAH TERLARANG TERBATAS Administrasi : Surat Permohonan (ARS) Copy izin Usaha Pokok dari instansi terkait Akta Pendirian Perusahaan Nomor Pokok Wajib Pajak SK Domisili Perusahaan Teknis : Mengirimkan data-data antara lain: Titik koordinat fasilitas/Instalasi migas yang sudah dibangun di Perairan sesuai dengan rencana operasi (as built drawing) yang digambarkan dalam Peta Laut Indonesia terkait Laporan hasil survey yang telah dilakukan (post-survey) Berita Acara hasil verifikasi lapangan, atas lokasi yang akan diberikan penetapan Daerah Terlarang Terbatas.*)

*) Akan diperoleh setelah ada verifikasi lapangan. Diperiksa oleh:

[Nama KKKS]


Ada

KKKS Tidak

KETERANGAN


Halaman 45 dari 49

Revisi ke: 01

Lampiran 4.4 Persyaratan Perizinan Pembangunan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP)

PERSYARATAN PERIZINAN PEMBANGUNAN SARANA BANTU NAVIGASI- PELAYARAN (SBNP) Administrasi : 1 Surat Permohonan (ARS) 2 Copy izin Usaha Pokok dari instansi terkait 3 Akta Pendirian Perusahaan 4 Nomor Pokok Wajib Pajak 5 SK Domisili Perusahaan 6 Mengirimkan data-data antara lain: *) a. Bukti penguasaan tanah; b. Penetapan lokasi Tersus bagi sarana bantu c. Navigasi-Pelayaran untuk ditempatkan di Tersus d. Izin Pengerukan untuk kegiatan Pengerukan e. Izin Pekerjaan Bawah Air (Salvage) f. Rekomendasi dari distrik Navigasi setempat terkait aspek teknis Teknis : Mengirimkan data-data antara lain: 7 Peta yang menggambarkan batas-batas wilayah daratan dan Perairan dilengkapi titik-titik koordinat geografis 8 Peta laut yang menggambarkan titik koordinat lokasi yang akan dibangun 9 Peta batimetrik yang diperuntukkan untuk mengetahui kondisi kedalaman dan kondisi dasar laut lokasi yang akan dibangun 10 Hasil survei hidrografi, kondisi pasang surut dan kekuatan arus 11 Dimensi Kapal yang akan keluar dan masuk pada alur Pelayaran 12 Posisi koordinat dan gambaran tata letak dermaga beserta fasilitasnya 13 Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan 14 Berita Acara hasil verifikasi lapangan, sebagai dasar rekomendasi untuk aspek teknis. *) *) Akan diperoleh setelah ada verifikasi lapangan. NO.

Diperiksa oleh:

[Nama KKKS]


Ada

KKKS Tidak

KETERANGAN


Halaman 46 dari 49


Revisi ke: 01

Lampiran 4.5 Persyaratan Perizinan Pembangunan Local Port Service (LPS)

PERSYARATAN PERIZINAN PEMBANGUNAN SARANA BANTU NAVIGASI- PELAYARAN (SBNP) Administrasi : 1 Surat Permohonan (ARS) 2 Copy izin Usaha Pokok dari instansi terkait 3 Akta Pendirian Perusahaan 4 Nomor Pokok Wajib Pajak 5 SK Domisili Perusahaan Teknis : Mengirimkan data-data antara lain: 6 Peta yang menggambarkan batas-batas wilayah daratan dan perairan dilengkapi titik-titik koordinat geografis 7 Pembuatan, kaji ulang dan Pengesahan Penilaian (Port Facility Security Assesment - PFSA) 8 Pembuatan, kaji ulang dan Pengesahan Perencanaan (Port Facility Security Plan - PFSP) Persyaratan dan Standar LPS: 9 Sistem Radar Vessel Traffic Service (VTS) 10 Sistem Closed Circuit Television (CCTV) 11 Sistem Automatic Identification System (AIS) 12 Sistem Very High Frequency (VHF) Communication 13 Electronic Navigation Chart (ENC) 14 VTS Data System 15 Media perekaman data dan gambar visual (Recording and player) unit 16 Saluran Telekomunikasi Umum Standar Bangunan LPS: 17 Menara Antena 18 Ruang untuk instalasi sumber catu daya 19 Fasilitas pagar pengaman keliling *) Akan diperoleh setelah ada verifikasi lapangan. NO.

Diperiksa oleh:

[Nama KKKS]


Ada

KKKS Tidak

KETERANGAN


Halaman 47 dari 49

Revisi ke: 01

Lampiran 4.6 Persyaratan Pendaftaran SBNP Ke Dalam Daftar Suar Indonesia (DSI)

PERSYARATAN PENDAFTARAN SBNP KE DALAM DAFTAR SUAR INDONESIA (DSI) Administrasi : 1 Surat Permohonan (ARS) 2 Copy izin Usaha Pokok dari instansi terkait 3 Akta Pendirian Perusahaan 4 Nomor Pokok Wajib Pajak 5 SK Domisili Perusahaan Teknis : 6 Mengirimkan data-data spesifikasi teknis SBNP yang telah ditetapkan oleh Direktorat KeNavigasian – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 7 Berita Acara hasil verifikasi lapangan (bila diperlukan). *) *) Akan diperoleh setelah ada verifikasi lapangan. NO.

Diperiksa oleh:

[Nama KKKS]


Ada

KKKS Tidak

KETERANGAN


Halaman 48 dari 49

Revisi ke: 01

Lampiran 4.7 Persyaratan Pengurusan Pembuatan Peta Laut Indonesia

NO. 1 2 3 4 5

6 7

PERSYARATAN PENGURUSAN PEMBUATAN PETA LAUT INDONESIA Administrasi : Surat Permohonan (ARS) Copy izin Usaha Pokok dari instansi terkait Akta Pendirian Perusahaan Nomor Pokok Wajib Pajak SK Domisili Perusahaan Teknis : Mengirimkan data-data antara lain: Titik koordinat fasilitas/Instalasi migas yang akan digambarkan di Peta Laut Indonesia Laporan hasil survey yang telah dilakukan (post-survey) atas fasilitas / Instalasi migas yang akan digambarkan

Diperiksa oleh:

[Nama KKKS]


Ada

KKKS Tidak

KETERANGAN


Halaman 49 dari 49

Revisi ke: 01

Lampiran 4.8 Persyaratan Sertifikasi Pernyataan Pemenuhan Keamanan Fasilitas Pelabuhan – ISPS Code

NO. 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13

PERSYARATAN SERTIFIKASI PERNYATAAN PEMENUHAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN – ISPS CODE Administrasi : Surat Permohonan (ARS) Copy izin Usaha Pokok dari instansi terkait Akta Pendirian Perusahaan Nomor Pokok Wajib Pajak SK Domisili Perusahaan Teknis : Mengirimkan data-data antara lain: Pelaksanaan Penilaian (assesment) atas fasilitas Pelabuhan Pembuatan, kaji ulang dan Pengesahan Penilaian (Port Facility Security Assesment - PFSA) Pembuatan, kaji ulang dan Pengesahan Perencanaan (Port Facility Security Plan - PFSP) Hasil verifikasi; *) Laporan pelatihan (training) Laporan praktek latihan (drill) setiap 3 (tiga) bulan Laporan pelaksanaan latihan (exercise) setiap 18 (delapan belas) bulan Laporan Internal Audit.

*) Akan diperoleh setelah ada verifikasi lapangan. Diperiksa oleh:

[Nama KKKS]


Ada

KKKS Tidak

KETERANGAN

SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS) PEDOMAN TATA KERJA

Recommend Documents