BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BPMIGAS) PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA

BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BPMIGAS)

PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA

Nomor : 007 REVISI-1/PTK/IX/2009

BUKU KETIGA PEDOMAN PENGELOLAAN ASET KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA

BUKU KETIGA – PENGELOLAAN ASET KONTRAKTOR KKS

DAFTAR ISI BAB I.

II.

III.

IV.

V.

ISI

HALAMAN

PENDAHULUAN

1

1. PENGERTIAN

2

2. KETENTUAN UMUM

4

3. MAKSUD DAN TUJUAN

5

4. RUANG LINGKUP

5

5. PENGELOMPOKAN ASET

5

6. REFERENSI

6

STANDARISASI DAN KODEFIKASI

9

1. UMUM

10

2. STANDARISASI HBM

10

3. KODEFIKASI

11

4. PEMELIHARAAN KODEFIKASI ASET

13

PERENCANAAN KEBUTUHAN ASET

15

1. UMUM

16

2. TUJUAN

16

3. PERENCANAAN

16

PENGELOLAAN ASET

21

1. UMUM

22

2. PENERIMAAN ASET

22

3. PENYIMPANAN DAN PERAWATAN

23

4. PENGELUARAN DAN PENGIRIMAN

24

5. PENCATATAN DAN PELAPORAN

25

PEMANFAATAN ASET

27

1. UMUM

28

2. SUBTITUSI

28

3. TRANSFER ASET

28

4. PINJAM PAKAI ASET

30

5. PEMAKAIAN ASET BERSAMA

30 i


BAB VI.

ISI

HALAMAN

PENGHAPUSAN DAN PELEPASAN ASET

33

1. UMUM

34

2. JUSTIFIKASI PENGHAPUSAN ASET

34

3. ALASAN PENGHAPUSAN ASET BERDASARKAN KATAGORI ASET 4. PELEPASAN

35

5. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BPMIGAS DAN KONTRAKTOR KKS

VII

34

35

6. TATA CARA PENGHAPUSAN

37

7. PENGGANTIAN SUKU CADANG ASET (EXCHANGE)

39

8. PEMBELIAN BALIK (BUY BACK)

40

9. PENGELOLAAN FISIK

40

10. PENYERAHAN FISIK DAN PELAPORAN

41

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN ASET

43

1. UMUM

44

2. MAKSUD DAN TUJUAN

44

3. RUANG LINGKUP

44

4. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MATERIAL PERSEDIAAN

45

5. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN HBM DAN HBI

47

6. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TANAH

47

LAMPIRAN

ii



BAB I PENDAHULUAN

1

BUKU KETIGA – PENGELOLAAN ASET KONTRAKTOR KKS 1. PENGERTIAN 1.1. Aset adalah sebagaimana disebutkan dalam Buku Kesatu tentang Ketentuan Umum. 1.2. Aset Scrap adalah unit HBM/HBI bekas / rusak yang tidak layak dijual sebagai unit / fungsi semula. 1.3. Aset Non Scrap adalah barang bekas / rongsokan / rucatan bangunan yang bukan merupakan unit HBM atau HBI. 1.4. Aset Terminasi adalah aset yang timbul akibat terminasi atau pengembalian sebagian atau seluruh wilayah kerja sebelum jangka waktu Kontrak Kerja Sama berakhir atau jangka waktu Kontrak Kerja Sama berakhir. 1.5. Formulir Usulan Penghapusan dan Pelepasan (FUPP) adalah formulir yang digunakan untuk pengajuan usulan penghapusan dan pelepasan Aset. 1.6. Harta Benda Inventaris (HBI) adalah Harta Benda yang memiliki umur teknis lebih dari 1 (satu) tahun, bukan merupakan material pakai habis, memiliki nilai perolehan dari Rp. 1.700.000 sampai dengan Rp. 5.000.000 atau mata uang asing yang setara serta dicatat dalam buku HBI Kontraktor KKS yang dikelola BPMIGAS. 1.7. Harta Benda Modal (HBM) adalah Harta Benda yang memiliki umur teknis lebih dari 1 (satu) tahun, bukan merupakan material pakai habis, memiliki nilai perolehan lebih besar dari Rp. 5.000.000 atau mata uang asing yang setara serta dicatat dalam buku HBM Kontraktor KKS yang dikelola BPMIGAS. 1.8. Harta Benda Modal Bergerak (HBMB) dan Harta Benda Inventaris Bergerak (HBIB) adalah Harta Benda yang secara fisik dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya dan bukan merupakan kesatuan dari Harta Benda Modal/Inventaris Tetap. 1.9. Harta Benda Modal Tetap (HBMT) dan Harta Benda Inventaris Tetap (HBIT) adalah Harta Benda yang secara fisik tidak dapat dipindahkan atau tidak dimaksudkan untuk dipindahkan, termasuk HBM/HBI Bergerak yang telah dipasang dan dikokohkan di tempatnya. 1.10. Kanibalisasi adalah tindakan mengambil komponen atau bagian-bagian tertentu yang masih baik dan dapat dimanfaatkan dari suatu unit peralatan yang sudah tidak berfungsi untuk mengganti dan/atau melengkapi unit peralatan lain sehingga peralatan tersebut dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

2


1.11. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses kegiatan produksi dengan kriteria sebagai berikut: 1.11.1. Padat, cair, gas dan partikel; 1.11.2. Tidak tercatat dan tidak mempunyai nilai dalam pembukuan KKKS; dan 1.11.3. Berbahaya / tidak berbahaya. 1.12. Material Persediaan adalah barang/peralatan yang diadakan untuk disimpan, dirawat dan dicatat menurut aturan pergudangan sebelum digunakan untuk kegiatan operasi Kontraktor KKS. 1.13. Material Persediaan Berlebih (exces) adalah sejumlah Material Persediaan yang telah melampaui batas persediaan maksimum. 1.14. Material Proyek (Project Materials / Program Materials) adalah Material Persediaan yang diperlukan untuk menunjang suatu proyek dimana pembebanannya akan diperhitungkan setelah material tersebut dipergunakan (Placed Into Service-PIS). 1.15. Material Maintenance, Repair & Operation (MRO) adalah Material Persediaan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pemeliharaan, perbaikan dan operasi. 1.16. Nilai Buku Material Persediaan adalah nilai material pada suatu waktu tertentu yang diperoleh berdasarkan metode pencatatan yang dilakukan secara konsisten oleh Kontraktor KKS (misal: Average Price, First In First Out-FIFO, Last In First Out-LIFO). 1.17. Nilai Buku HBM adalah nilai HBM pada suatu waktu tertentu yang diperoleh dari selisih harga perolehan dengan jumlah depresiasi yang telah dibebankan. 1.18. Nilai Perolehan Aset adalah nilai Aset pada saat Aset diperoleh. 1.19. Pengawas Aset adalah Fungsi Pengelola Aset Kontraktor KKS yang secara langsung bertanggungjawab mengawasi Aset secara fisik. 1.20. Penghapusan adalah tindakan menghapus Aset dari sistem pencatatan Aset untuk membebaskan Kontraktor KKS yang bersangkutan dari tanggung jawab administrasi maupun fisik atas Aset tersebut. 1.21. Pinjam Pakai Aset adalah pemakaian Aset Kontraktor KKS pengguna awal dalam jangka waktu tertentu oleh Kontraktor KKS pengguna berikutnya dengan jaminan pengembalian Aset dengan spesifikasi yang sama. 1.22. Substitusi adalah pemanfaatan Aset dengan spesifikasi yang berbeda sebagai Aset pengganti sepanjang memiliki fungsi dan tujuan yang sama.

3


1.23. Suku Cadang (spare parts) adalah Material Persediaan yang merupakan komponen pengganti dari suatu peralatan yang dapat dikelompokan sebagai berikut : 1.23.1. Suku Cadang Pakai Habis (Consumable Parts) merupakan suku cadang yang selalu diperlukan untuk pemakaian rutin karena aus dan/atau rusak, misalnya: catridge, belt, busi, ban, breakshoe. 1.23.2. Suku Cadang Pengganti (Replacement Parts) merupakan suku cadang dalam bentuk tunggal ataupun rakitan lengkap yang disediakan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan reparasi besar (overhaul), misalnya: torak pompa, camshaft. 1.24. Tinggal Guna (obsolete) adalah kondisi dimana Material Persediaan sudah melampaui masa guna pakainya (kadaluarsa) atau komponen utamanya (parent unit) sudah tidak diproduksi lagi oleh pabrikan. 1.25. Transfer Aset adalah pemindahan Aset dari Kontraktor KKS pengguna awal kepada Kontraktor KKS pengguna berikutnya secara administrasi dan fisik.

2. KETENTUAN UMUM 2.1. Aset yang dipergunakan Kontraktor KKS merupakan Kekayaan Negara (KN) dan hanya dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah Negara Republik Indonesia. 2.2. Dalam merencanakan kebutuhan Aset, Kontraktor mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.

KKS

harus

2.3. Kontraktor KKS bertanggung jawab atas perolehan, pemanfaatan, penyimpanan dan keberadaan Aset. 2.4. Aset yang tersedia harus dimanfaatkan secara maksimal oleh Kontraktor KKS untuk kepentingan sendiri atau dimanfaatkan bersama antar Kontraktor KKS. 2.5. Kontraktor KKS harus melakukan kodefikasi, standarisasi dan pencatatan Aset secara sistematik sesuai dengan standar pencatatan yang ditetapkan oleh BPMIGAS. 2.6. Dalam melakukan pengelolaan Aset, Kontraktor KKS wajib membuat dan menyampaikan pelaporan Aset dengan benar dan dapat dipertanggunjawabkan kepada BPMIGAS. Pelaporan dilakukan mengikuti tatacara yang ditetapkan dalam Pedoman ini, termasuk menggunakan sistem informasi yang aplikasikan oleh BPMIGAS. 2.7. Kontraktor KKS harus melakukan pemeriksaan fisik secara berkala terhadap Aset yang dipergunakan dan dikelolanya.

4


2.8. Kontraktor KKS wajib membatasi jumlah dan nilai Material Persediaan yang disediakan berdasarkan metode pengisian Material Persediaan yang menjamin terpenuhinya prinsip efektif dan efisien. 2.9. Untuk aset tanah, selain mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Kontraktor KKS harus mengikuti ketentuan dalam pedoman ini terkait dengan pencatatan, pemanfaatan dan proses penghapusan.

3. MAKSUD DAN TUJUAN Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan suatu pola pikir, pengertian dan petunjuk pelaksanaan teknis serta administratif yang terintegrasi dan jelas bagi seluruh pengelola Aset dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Tujuan pengelolaan Aset adalah mengelola Aset-aset dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi secara efektif, efisien dan transparan berdasarkan prinsipprinsip akuntabilitas, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dengan mengutamakan keamanan, keselamatan serta berwawasan lingkungan. 4. RUANG LINGKUP Pedoman ini berlaku untuk kegiatan standarisasi dan kodefikasi, perencanaan kebutuhan Aset, pengelolaan Aset, pemanfaatan Aset, penghapusan dan pelepasan Aset serta pengendalian dan pengawasan Aset yang dipergunakan oleh Kontraktor KKS untuk mendukung kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. 5. PENGELOMPOKAN ASET 5.1. Aset dapat dikelompokan atas Harta Benda Modal, Harta Benda Inventaris, Material Persediaan dan Tanah 5.2. Harta Benda Modal, menurut tingkat kepentingan dikelompokkan menjadi: 5.2.1. Peralatan Vital (Vital Equipment) Peralatan Vital (Vital Equipment) adalah peralatan yang digunakan dalam kegiatan utama operasi KKKS yang apabila rusak akan menyebabkan kegiatan operasi berhenti (shut down). 5.2.2. Peralatan Penting (Essential Equipment) Peralatan penting (Essential Equipment) adalah peralatan yang digunakan dalam kegiatan operasi KKKS, yang apabila rusak akan menyebabkan penurunan jumlah dan/atau mutu hasil produksi.

5

BUKU KETIGA – PENGELOLAAN ASET KONTRAKTOR KKS 5.2.3. Peralatan Pendukung (Supporting/Auxiliary Equipment) Peralatan Pendukung (Supporting/Auxiliary Equipment) adalah peralatan yang digunakan dalam kegiatan operasi Kontraktor KKS yang apabila rusak tidak akan menimbulkan gangguan operasi. 5.3. Perencanaan persediaan suku cadang HBM untuk jenis peralatan sebagaimana dimaksud pada butir 5.2. ditetapkan oleh masing-masing Kontraktor KKS setelah mendapatkan persetujuan fungsi teknis BPMIGAS. 5.4. Jenis HBM dan HBI berdasarkan mobilitasnya dapat dilihat pada Lampiran pedoman ini. 5.5. Kontraktor KKS harus mengklasifikasikan Material berdasarkan frekuensi pemakaiannya sebagai berikut :

Persediaan

5.5.1. Fast Moving Item (sering digunakan) yaitu apabila pemakaian / pengeluarannya dalam 1 (satu) tahun minimum 2 (dua) kali pada bulan yang berlainan. 5.5.2. Slow Moving Item (jarang digunakan) yaitu apabila pemakaian / pengeluarannya dalam 1 (satu) tahun maksimal 1 (satu) kali. 5.5.3. Surplus Material yaitu apabila selama 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun tidak ada pemakaian / pengeluaran. 5.5.4. Tidak Bergerak (dead stock) yaitu apabila selama lebih dari 5 (lima) tahun tidak ada pemakaian / pengeluaran.

6. REFERENSI 6.1. Undang Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 6.2. Undang Undang Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 6.3. Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 6.4. Peraturan Pemerintah Nomor: 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 6.5. Peraturan Pemerintah Nomor: 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 6.6. Peraturan Menteri ESDM Nomor: 037 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengajuan Rencana Impor dan Penyelesaian Barang yang Dipergunakan untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

6


6.7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 97/PMK.06/2007 Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

tentang

6.8. Peraturan Menteri ESDM Nomor: 22 Tahun 2008 tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Tidak Dapat Dikembalikan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama. 6.9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

7



BAB II STANDARISASI DAN KODEFIKASI

9

BUKU KETIGA – PENGELOLAAN ASET KONTRAKTOR KKS 1. UMUM Dalam rangka pengawasan dan pengendalian untuk optimalisasi pemanfaatan aset, Kontraktor KKS harus melakukan standarisasi dan kodefikasi atas aset yang dikelolanya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan pada Pedoman ini.

2. STANDARISASI HBM 2.1. Tujuan Standarisasi 2.1.1. Meningkatkan efisiensi dengan mengurangi jumlah dan ragam peralatan induk dan material persediaan berdasarkan kesamaan jenis, fungsi dan spesifikasi. 2.1.2. Memudahkan pencatatan, pemeliharaan dan pelaporan.

pemeriksaan,

inventarisasi,

2.2. Dalam melaksanakan Standarisasi terhadap HBM baru yang akan dijadikan standar, Kontraktor KKS harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 2.2.1. Melakukan identifikasi kemampuan dan kehandalan pabrikan/ manufacturer; 2.2.2. Melakukan perbandingan dan analisa barang/peralatan yang ditawarkan oleh pabrikan/manufacturer dengan Aset standar yang telah ada. 2.2.3. Mempertimbangkan pengalaman penggunaan di Kontraktor KKS lainnya. 2.3. Dalam melaksanakan Standarisasi untuk HBM yang telah tercatat, Kontraktor KKS harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 2.3.1. Menentukan spesifikasi yang dibutuhkan; 2.3.2. Melakukan identifikasi spesifikasi atau merek HBM yang akan distandarisasi; 2.3.3. Melakukan evaluasi dan penentuan spesifikasi standar; 2.3.4. Melakukan seleksi dengan cara melakukan uji coba/pemakaian, uji kinerja dan uji kelayakan terhadap Aset. 2.4. Dalam merencanakan pembelian HBM baru, Kontraktor KKS wajib memperhatikan standarisasi yang telah ada. Bagi Kontraktor KKS yang belum memiliki standar, wajib mempertimbangkan untuk melakukan standarisasi terhadap HBM tersebut.

10


2.5. Dalam melakukan standarisasi, Kontraktor KKS melakukan identifikasi spesifikasi yang diinginkan dalam bentuk Company Selected Standard (CSS) sampai dengan Company Selected Approved Brand (CSAB) dengan mempertimbangkan: 2.5.1. Kebutuhan teknis minimum dengan tetap mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dan memperhatikan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L). 2.5.2. Keekonomian berdasarkan metode Total Cost of Ownership (TCO) untuk menguji kelayakan terhadap HBM baru maupun HBM yang sudah ada, dengan cara menghitung seluruh biaya sepanjang umur teknis dan umur ekonomis HBM tersebut. Parameter yang dapat dipertimbangkan dalam menghitung TCO antara lain: harga perolehan, biaya pemeliharaan, biaya operasi, biaya pemesanan dan penyimpanan, biaya penyusutan dan penghapusan, rekomendasi dari Badan Standar Nasional maupun Internasional dan referensi dari Kontraktor KKS lain. 2.6. CSAB dibukukan dan menjadi standar bagi Kontraktor KKS yang bersangkutan. Kontraktor KKS menyampaikan buku standar tersebut termasuk perubahannya dalam bentuk hard copy maupun soft copy kepada BPMIGAS. 2.7. Untuk peralatan tertentu, Kontraktor KKS yang mempunyai populasi merek/brand terlalu banyak harus melakukan rasionalisasi merek dengan melakukan seleksi merek. HBM yang tidak termasuk dalam standarisasi harus tetap dimanfaatkan oleh Kontraktor KKS yang bersangkutan sampai dengan HBM tersebut tidak ekonomis lagi untuk dimanfaatkan.

3. KODEFIKASI 3.1. Tujuan Kodefikasi 3.1.1. Menyeragamkan penggolongan dan klasifikasi Aset guna mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan Aset. 3.1.2. Sebagai pedoman dalam memberikan nomor identifikasi Aset. 3.1.3. Sebagai pedoman bagi Kontraktor KKS dalam menyusun /menyimpan Material Persediaan di lokasi penyimpanan Kontraktor KKS yang bersangkutan. 3.1.4. Sebagai pedoman pencatatan Aset secara sistematis.

11


3.2. Pelaksanaan Kodefikasi 3.2.1. Dalam rangka pelaksanaan kodefikasi, Kontraktor KKS harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 3.2.1.1.

Membuat kodefikasi setiap Aset yang digunakan dalam kegiatan operasi sesuai dengan kodefikasi yang ditentukan BPMIGAS

3.2.1.2.

Kodefikasi dilakukan sejak Aset diterima/PIS sesuai dengan jenis Aset.

3.2.1.3.

Melakukan pemutakhiran kodefikasi Aset ke dalam sistem BPMIGAS (SINAS/SIPM).

3.2.1.4.

Untuk Aset baru yang belum terdaftar dalam kodefikasi standar BPMIGAS, Kontraktor KKS harus melakukan pemetaan dengan kodefikasi standar BPMIGAS melalui sistem (SINAS dan SIPM). Kodefikasi Kontraktor KKS harus disesuaikan dengan standar kodefikasi BPMIGAS.

3.2.1.5.

Selama penyesuaian standar kodefikasi BPMIGAS belum selesai dilakukan, Kontraktor KKS menuangkan kodefikasinya dalam buku kodefikasi Aset.

3.2.1.6.

Kodefikasi suku cadang mengacu kepada peralatan induk.

3.2.2. Kodefikasi material persediaan standar BPMIGAS terdiri dari 13 digit dengan sistimatika penomoran sebagai berikut:

Gambar 1 Kodefikasi Material Persediaan BPMIGAS

12


3.2.3. Kodefikasi HBM standar BPMIGAS terdiri dari 11 digit dengan sistimatika penomoran sebagai berikut:

Gambar 2 Kodefikasi HBM BPMIGAS 3.2.4. Kodefikasi HBM bersifat unik, dimana HBM tersebut dapat bekerja sebagai unit yang berdiri sendiri atau sebagai unit yang terdiri dari beberapa rangkaian komponen Aset sehingga dapat bekerja sebagai satu kesatuan. Masing-masing unit rangkaian komponen Aset harus memiliki nomor pengenal obyek sendiri.

4. PEMELIHARAAN KODEFIKASI ASET 4.1. Kontraktor KKS bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara kodefikasi Aset yang dimilikinya dan wajib mengkonversikannya ke dalam kodefikasi BPMIGAS. Kodefikasi Kontraktor KKS harus disesuaikan dengan standar kodefikasi BPMIGAS. 4.2. Dalam hal pemberian kodefikasi Aset baru, penghapusan, pemindahan atau perubahan deskripsi yang mempengaruhi kodefikasi BPMIGAS, maka Kontraktor KKS harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan BPMIGAS.

13



BAB III PERENCANAAN KEBUTUHAN ASET

15

BUKU KETIGA – PENGELOLAAN ASET KONTRAKTOR KKS 1. UMUM 1.1. Rencana kebutuhan Aset Kontraktor KKS dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran (WP&B) dengan mempertimbangkan ketersediaan Aset yang sudah ada pada Kontraktor KKS tersebut atau pada Kontraktor KKS lainnya. 1.2. Kontraktor KKS harus melaporkan terlebih dahulu rencana pengadaan Aset kepada BPMIGAS.

2. TUJUAN 2.1. Mengoptimalkan pemanfaatan Aset secara efektif dan efisien. 2.2. Mengurangi surplus material.

3. PERENCANAAN Perencanaan HBM, HBI dan Material Persediaan yang digunakan dalam mendukung kegiatan operasi hulu minyak dan gas harus mempertimbangkan Aset yang telah ada, waktu proses penyediaan yang diperlukan, proses pengadaan yang sedang berjalan serta persediaan pengaman yang ditetapkan. 3.1. Strategi Perencanaan Kebutuhan Aset Dalam rangka menetapkan strategi perencanaan kebutuhan Aset Kontraktor KKS harus mengutamakan prinsip-prinsip keekonomian, efisiensi dan akuntabilitas yang dalam perolehan atau pemanfaatannya dapat dilakukan dengan cara : 3.1.1. Membeli Keputusan untuk membeli harus didasarkan pada hasil perhitungan/kajian keekonomian dan efisiensi bahwa membeli lebih menguntungkan dari pada membangun sendiri atau menyewa. 3.1.2. Memperbaiki atau merekondisi Keputusan memperbaiki atau merekondisi Aset lama atau bekas pakai harus didasarkan pada hasil perhitungan/kajian dimana dengan memperbaiki atau merekondisi akan lebih menguntungkan dari pada membeli baru atau membuat sendiri.

16


3.1.3. Mengubah bentuk/modifikasi Keputusan untuk mengubah bentuk/modifikasi peruntukan dan tujuan dari bentuk semula dapat dipertimbangkan dalam rangka mengoptimalkan Aset yang ada. 3.1.4. Kanibalisasi Keputusan untuk melakukan kanibalisasi Aset harus didasarkan pada kajian teknis dan keekonomian dengan tetap memastikan kelengkapan bagian Aset yang dikanibal. 3.1.5. Pembangunan HBM secara bersama oleh beberapa Kontraktor KKS Keputusan untuk melakukan pembangunan HBM secara bersama harus didasarkan pada hasil perhitungan/kajian teknis, keekonomian dan efisiensi, bahwa membangun bersama lebih menguntungkan daripada membangun sendiri dengan memperhatikan, sebagai berikut: 3.1.5.1. Para Kontraktor KKS harus membuat perjanjian/perikatan yang di dalamnya minimal mengatur secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, meliputi: pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan dan penghapusan serta Kontraktor KKS yang bertanggung jawab atas administrasi, pencatatan, pembukuan Aset, pengelolaan fisik dan pembebanan biayanya. 3.1.5.2. Kontraktor KKS tidak dapat menambahkan/mengambil keuntungan. 3.1.6. Transfer Antar Kontraktor KKS Transfer Aset antar Kontraktor KKS bertujuan untuk optimalisasi pemanfaatan Aset, efisiensi biaya dan waktu. 3.1.7. Penggantian suku cadang (Exchange) Dalam hal dilakukan penggantian suku cadang, baik sebagian atau seluruhnya dari unit Aset sejenis dengan pihak pemasok/vendor/pabrikan, Kontraktor KKS harus berusaha mendapatkan penggantian barang yang baru dari segi teknologi, umur teknis dan kemampuan kerja/manfaat.

17


3.2. Perencanaan Material Persediaan Perencanan Material Persediaan harus dilakukan dengan cermat untuk mencegah terjadinya surplus. Surplus material yang berlebihan tidak dapat dibebankan sebagai cost recovery. Surplus material yang berlebihan adalah: 3.2.1. Untuk Material MRO, disebut berlebihan apabila persentase jumlah Dead Stock dan Surplus Material lebih besar dari 8% (delapan persen) dari total Material Persediaan pada akhir tahun berjalan. 3.2.2. Untuk material proyek/program, disebut berlebihan apabila sudah tidak terdapat potensi untuk dimanfaatkan sendiri atau oleh Kontraktor KKS lainnya. 3.3. Pengisian Kembali Material Persediaan Pengisian kembali Material Persediaan dilakukan oleh Kontraktor KKS mengunakan metode pengisian Material Persediaan yang sesuai dengan kebutuhannya.

18




BAB IV PENGELOLAAN ASET

21

BUKU KETIGA – PENGELOLAAN ASET KONTRAKTOR KKS 1. UMUM 1.1. Pengelolaan Aset meliputi kegiatan fisik maupun administratif mulai dari kegiatan penerimaan, penyimpanan, perawatan, pengeluaran, pengiriman, termasuk pencatatan dan pelaporan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan untuk menjamin kelancaran kegiatan operasi Kontraktor KKS. 1.2. Pengelolaan Aset harus mempertimbangkan faktor-faktor, antara lain: 1.2.1. Risiko terhadap hambatan operasi. 1.2.2. Produk yang sudah distandarisasi 1.2.3. Efisiensi pengoperasian dan perawatan 1.2.4. Keselamatan, kesehatan, pencemaran dan dampak lingkungan. 1.3. Untuk Material Persediaan: 1.3.1. Pengelolaannya dapat dilakukan sendiri oleh Kontraktor KKS atau pihak ketiga. 1.3.2. Apabila dilakukan oleh Kontraktor KKS dapat berbentuk antara lain Call Off Order, Blanked Order (harga satuan telah ditentukan / disepakati), Konsinyasi (harga satuan telah disepakati dalam perjanjian dan pembayarannya sesuai dengan material yang digunakan) dan Vendor Stocking (harga satuan telah disepakati dalam perjanjian). 1.3.3. Bahan peledak dan bahan kimia, pengelolaannya mengacu kepada ketentuan dan peraturan Instansi Pemerintah yang berlaku. 1.4. Kontraktor KKS wajib memelihara dan menjaga dokumen-dokumen yang terkait dengan perolehan, perawatan, penggantian, modifikasi dan kepemilikan Aset. Pemusnahan dokumen-dokumen yang terkait Aset hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPMIGAS. 1.5. Dalam melakukan pelaporan Aset, Kontraktor KKS wajib menggunakan sistem informasi dan metode pelaporan yang ditentukan BPMIGAS.

2. PENERIMAAN ASET 2.1. Pada dasarnya penerimaan Aset di Kontraktor KKS menjadi tanggung jawab fungsi yang menangani pergudangan, kecuali untuk Aset tertentu penerimaannya dilakukan oleh fungsi lain yang diberi wewenang.

22


2.2. Dalam melakukan penerimaan Aset, Kontraktor KKS harus melakukan hal-hal, sebagai berikut: 2.2.1. Memastikan dokumen pendukung, antara lain: salinan PO/Kontrak, MoA (material eks transfer antar Kontraktor KKS), salinan proforma invoice, packing list, salinan Bill of Loading (B/L) / Air Way Bill (AWB) (khusus barang impor), Delivery Ticket (DT), Material Safety Data Sheet (MSDS) dan Inspection Report. 2.2.2. Melakukan verifikasi kesesuaian fisik aset yang diterima dengan dokumen pendukungnya. 2.2.3. Melakukan Quality Control dan Quality Assurance (QA / QC). 2.2.4. Membuat Berita Acara Penerimaan Aset. 2.2.5. Dalam hal Aset yang diterima tidak sesuai dengan dokumen maupun spesifikasi yang disepakati, Kontraktor KKS dilarang menerima Aset tersebut. Apabila Kontraktor KKS tetap menerima Aset tersebut, segala akibat yang timbul karena penerimaan tersebut menjadi tanggung jawab Kontraktor KKS. 2.3. Persyaratan penerimaan Aset tersebut di atas juga berlaku untuk Aset yang berasal dari kontrak EPC/lumpsum dimana Aset tersebut tidak diterima langsung oleh Kontraktor KKS, misalnya oleh penyedia barang/jasa atau sub kontraktor.

3. PENYIMPANAN DAN PERAWATAN 3.1. Penyimpanan Aset harus dilakukan sesuai dengan jenis dan sifatnya. 3.2. Setiap Aset yang disimpan wajib dilengkapi dengan catatan informasi minimum yang berisi antara lain informasi mengenai kodefikasi, deskripsi, satuan, ukuran, catatan mengenai pergerakan peralatan/material dan riwayat perawatan dengan membuat kartu gudang atau media lain. 3.3. Penyimpanan Aset dapat dikelompokan antara lain berdasarkan: 3.3.1. Jenis dan sifat Material Persediaan, misalnya (persediaan suku cadang, persediaan umum, material proyek, chemical, bahan peledak, perkakas / peralatan kerja (small tools), zat beracun, zat radioaktif, bahan bakar minyak, minyak pelumas). 3.3.2. Bentuk dan ukuran Material Persediaan (besar, kecil, berat, ringan, curah, sak dan drum). 3.3.3. Penomoran kodefikasi Material Persediaan.

23


3.4. Penyimpanan bahan kimia harus memperhatikan aspek keamanan, keselamatan serta dampak lingkungan. 3.5. Penyimpanan Material Persediaan kebutuhan proyek dan/atau sisa proyek disimpan terpisah dari tempat penyimpanan Material MRO. 3.6. Tempat penyimpanan Material Persediaan dilengkapi dengan sarana dan prasarana, antara lain: 3.6.1. Peralatan keselamatan kerja 3.6.2. Alat angkut dan alat angkat. 3.6.3. Rak penyimpanan material. 3.6.4. Label atau tanda pengenal Aset 3.6.5. Landasan, alas, pallet. 3.6.6. Bin. 3.6.7. Alat timbang, alat ukur dan perlengkapan kerja. 3.7. Perawatan Material Persediaan dilakukan oleh fungsi pergudangan secara teratur atau sesuai dengan kebutuhan, bertujuan untuk melindungi Material Persediaan dari kerusakan dan/atau keausan, agar tidak turun mutu dan tetap siap pakai. Biaya yang timbul karena kerusakan Material Persediaan akibat kelalaian/kesalahan Kontraktor KKKS dalam melakukan perawatan menjadi tanggung jawab Kontraktor KKS yang bersangkutan.

4. PENGELUARAN DAN PENGIRIMAN 4.1. Pengeluaran Material Persediaan adalah kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan fungsi pengguna/pemakai, permintaan Kontraktor KKS lain atau proses penghapusan. 4.2. Pengeluaran Material Persediaan dari tempat penyimpanan harus didukung dengan dokumen pengeluaran yang lengkap dan sah, yang ditandatangani oleh fungsi pergudangan dan pihak penerima. 4.3. Pengiriman beberapa jenis Material Persediaan yang bersifat khusus misalnya bahan peledak, radio aktif atau bahan baku kimia harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku khusus untuk Material Persediaan tersebut. 4.4. Pihak penerima wajib mengembalikan Material Persediaan yang berlebih dan/atau tidak digunakan kepada fungsi pergudangan. Fungsi pergudangan wajib melakukan penyesuaian pada pembukuan atas Aset yang dikembalikan.

24

BUKU KETIGA – PENGELOLAAN ASET KONTRAKTOR KKS 5. PENCATATAN DAN PELAPORAN 5.1. Kegiatan pencatatan dan pelaporan bertujuan untuk mencapai tertib administrasi serta pengelolaan Aset yang efisien dan efektif. 5.2. Fungsi pengguna Kontraktor KKS bertanggung jawab atas Aset yang berada di bawah pengelolaannya dan menyampaikan pemuktahiran status Aset kepada fungsi Akuntansi. 5.3. Dalam melakukan pencatatan untuk HBM/HBI (termasuk bangunan) Kontraktor KKS wajib membuat : 5.3.1. Kartu Riwayat (History Card) sebagaimana tercantum dalam manual sistem informasi administrasi dan pencatatan HBM dan HBI yang ditetapkan BPMIGAS. 5.3.2. Kartu Pengguna (User Card) yang menunjukan fungsi atau pengguna yang bertanggung jawab terhadap HBM/HBI. 5.3.3. Kartu Lokasi (Location Card) yang menunjukan lokasi dan departemen/unit pengguna dari HBM/HBI dan disimpan di setiap lokasi Aset. 5.3.4. Nomor identitas setiap HBM/HBI dengan mengikuti standar BPMIGAS dan harus dipasang/ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan tidak mudah terhapus pada HBM/HBI. 5.3.5. Tanda Pengenal Nomor Aset HBM/HBI dibuat dengan cara Steel Figure Stamp, Welding, Plate Stamp, Paint atau Label (disesuaikan dengan media dan ukuran Aset yang bersangkutan). 5.3.6. Setiap pemindahan HBM dan HBI dari satu daerah operasi ke daerah operasi lain dalam satu Wilayah Kerja KKS, harus diikuti dengan pemutakhiran data dalam sistem informasi dan daftar pelaporan HBM dan HBI. 5.4. Kontraktor KKS harus membuat pencatatan mengenai Aset tanah dan dalam pembukuan tersendiri. 5.5. Kontraktor KKS harus melakukan pencatatan terhadap surplus proyek/program dan dilaporkan bersamaan dengan Laporan Material Persediaan. 5.6. Pelaporan dilakukan dengan menggunakan ditentukan BPMIGAS (terlampir), terdiri dari:

format

standar

yang

5.6.1. Laporan Material Persediaan, dilaporkan setiap bulan dan diserahkan paling lambat pada minggu kedua bulan berikutnya kepada fungsi yang bertanggung jawab atas pengelolaan Material Persediaan. 5.6.2. Laporan HBM, HBI dan Tanah, dilaporkan setiap triwulan dan diserahkan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan pertama triwulan berikutnya kepada fungsi yang bertanggung jawab atas pengelolaan HBM, HBI dan tanah. 25



BAB V PEMANFAATAN ASET

27

BUKU KETIGA – PENGELOLAAN ASET KONTRAKTOR KKS 1. UMUM 1.1. Pemanfaatan Aset merupakan kewajiban Kontraktor mengoptimalkan pemanfaatan Aset yang dikelolanya.

KKS

untuk

1.2. Pemanfaatan Aset antar Kontraktor KKS dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari BPMIGAS dan realisasinya dilaporkan kepada BPMIGAS dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pemindahannya. 1.3. Pemanfaatan Aset antar Kontraktor KKS yang dilaksanakan tanpa persetujuan dari BPMIGAS, maka segala biaya yang timbul tidak dapat dimasukkan sebagai biaya operasi (non cost recovery). 1.4. Pemanfaatan Aset Kontraktor KKS melalui metode subtitusi, transfer, pinjam pakai Aset atau pemakaian bersama. 1.5. Dalam hal dilakukan kanibalisasi, komponen atau bagian-bagian yang diganti harus dikembalikan ke dalam unit peralatan yang komponen atau bagian-bagiannya diambil untuk menjaga keutuhan Aset.

2. SUBTITUSI 2.1. Fungsi pergudangan membuat daftar Material Persediaan Subtitusi untuk digunakan sebagai rujukan pemanfaatan Aset dan dilakukan pemuktahiran data secara berkala bersama Fungsi Pemakai. 2.2. Dengan pertimbangan faktor teknis dan ekonomis, fungsi pergudangan harus berperan aktif menawarkan Material Persediaan Subtitusi, apabila material yang dikehendaki oleh Fungsi Pemakai tidak tersedia di dalam persediaan.

3. TRANSFER ASET 3.1. Dalam melaksanakan transfer memperhatikan, antara lain:

Aset,

Kontraktor

KKS

harus

3.1.1. Transfer Aset hanya dapat dilaksanakan antar Kontraktor KKS di dalam wilayah Indonesia. 3.1.2. Nilai pembebanan transfer Aset hanya menggunakan nilai buku atau nilai perolehan Aset. 3.2. Kesepakatan mengenai spesifikasi teknis dan ekonomis sebagaimana ditentukan dalam perjanjian/kesepakatan antara Kontraktor KKS pengguna awal dengan Kontraktor KKS pengguna berikutnya. Kesepakatan paling sedikit memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Kontraktor KKS.

28


3.3. Untuk mendapatkan persetujuan transfer Aset, Kontraktor KKS pengguna berikutnya mengajukan surat permohonan persetujuan transfer Aset (Assistance Requisition Sheet - ARS) kepada BPMIGAS Cq. Divisi Pengadaan dan Manajemen Aset KKKS (PMA KKKS) dengan melampirkan dokumen: 3.3.1. Perjanjian/perikatan mengenai transfer Aset antara Kontraktor KKS pengguna awal dengan Kontraktor KKS pengguna berikutnya. 3.3.2. Salinan nilai perolehan atau nilai buku. 3.3.3. Penjelasan mengenai peruntukkan Aset yang akan digunakan oleh Kontraktor KKS pengguna berikutnya. 3.3.4. Khusus untuk HBM dan HBI, dokumen tambahan yang perlu dilampirkan antara lain: 3.3.4.1. Identitas nomor HBM/HBI 3.3.4.2. Status Depresiasi 3.3.4.3. Laporan Riwayat Aset (Historical Report) 3.3.4.4. Dokumen kepemilikan, bukti sertifikasi dan garansi.

sertifikat dari lembaga

3.4. Kontraktor KKS pengguna berikutnya membuat berita acara transfer Aset dan menandatangani surat jalan yang disampaikan oleh Kontraktor KKS pengguna awal. Berita acara dan surat jalan tersebut berlaku sebagai tanda terima transfer Aset. 3.5. Seluruh biaya yang timbul dari proses transfer, termasuk biaya transportasi, handling cost dan biaya terkait lainnya menjadi beban Kontraktor KKS pengguna berikutnya. 3.6. Dalam rangka optimalisasi proses transfer, dapat dibuat perjanjian bersama transfer Aset antara lebih dari 2 (dua) Kontraktor KKS. Perjanjian tersebut berlaku paling lama 1 (satu) tahun. 3.7. Pembayaran Transfer Aset Kontraktor KKS pengguna berikutnya memberikan pembayaran tunai atas Aset yang diterima berdasarkan nilai perolehan atau nilai buku. Jika Kontraktor KKS pengguna awal merupakan Kontraktor KKS tahap eksplorasi, maka Kontraktor KKS pengguna berikutnya harus menyetorkan pembayaran ke rekening yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Jika Kontraktor KKS pengguna awal merupakan Kontraktor KKS tahap produksi, maka Kontraktor KKS pengguna berikutnya harus menyetorkan pembayaran ke rekening Kontraktor KKS pengguna awal pada bank umum nasional dan dibukukan sebagai pengurang biaya operasi Kontraktor KKS pengguna awal.

29

BUKU KETIGA – PENGELOLAAN ASET KONTRAKTOR KKS 4. PINJAM PAKAI ASET 4.1. Untuk dapat melakukan pinjam pakai Aset, Kontraktor KKS pengguna berikutnya harus sudah memiliki PO/Kontrak pembelian Aset yang sama. 4.2. Tata cara dan persyaratan pinjam pakai Aset mengikuti tata cara dan persyaratan yang berlaku pada transfer Aset. 4.3. Dalam hal Kontraktor KKS pengguna berikutnya tidak mampu mengembalikan Aset yang sama maka dapat diberlakukan ketentuan dan persyaratan mengenai pembayaran sesuai tata cara transfer Aset.

5. PEMAKAIAN ASET BERSAMA 5.1. Pemakaian Aset bersama oleh beberapa Kontraktor KKS harus didasarkan pada hasil kajian teknis dan keekonomian dalam rangka optimalisasi penggunaan Aset. 5.2. Pelaksanaan pemakaian Aset bersama mendapatkan persetujuan BPMIGAS.

harus

terlebih

dahulu

5.3. Tata cara memperoleh persetujuan BPMIGAS untuk Pemakaian Aset bersama sebagai berikut: 5.3.1. Para Kontraktor KKS harus membuat perjanjian yang mengatur antara lain hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu, biaya dan Kontraktor KKS pengguna awal sebagai Kontraktor KKS pengelola. 5.3.2. Administrasi (termasuk pencatatan dan pelaporan) pengelolaan fisik dilakukan oleh Kontraktor KKS pengelola.

dan

5.3.3. Pembebanan biaya operasi kepada masing-masing pihak harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan porsi pemanfaatan Aset. 5.3.4. Tidak diperkenankan mengambil keuntungan.

30




BAB VI PENGHAPUSAN DAN/ATAU PELEPASAN ASET

33

BUKU KETIGA – PENGELOLAAN ASET KONTRAKTOR KKS 1. UMUM 1.1. Penghapusan Aset Kontraktor KKS merupakan tahap akhir yang dilakukan oleh Kontraktor KKS terhadap Aset yang rusak atau kadaluarsa dan/atau tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh seluruh Kontraktor KKS. 1.2. Kontraktor KKS dapat menghapuskan Aset dari sistem pencatatan setelah mendapatkan persetujuan BPMIGAS sesuai dengan Izin Prinsip Penghapusan dari Menteri Keuangan dan Surat Keputusan Penghapusan dari Menteri ESDM. 1.3. Penghapusan Aset akan membebaskan Kontraktor KKS dari biaya-biaya yang timbul atas pengelolaan Aset yang tidak bermanfaat / tidak akan dipergunakan.

2. JUSTIFIKASI PENGHAPUSAN ASET Hal-hal yang dapat menjadi justifikasi usulan penghapusan, antara lain: 2.1. Rusak & tidak ekonomis untuk diperbaiki, 2.2. Hilang/Musnah, 2.3. Tinggal Guna (obsolete), 2.4. Turun Mutu atau Kadaluarsa, 2.5. Susut Alami, 2.6. Persediaan Mati (dead stock), 2.7. Selisih Persediaan, 2.8. Akibat Peraturan, 2.9. Akibat Keadaan Kahar.

3. ALASAN PENGHAPUSAN ASET BERDASARKAN KATAGORI ASET 3.1. HBM dan HBI 3.1.1. Rusak dan tidak ekonomis untuk diperbaiki dan/atau secara teknis sudah tidak dapat dipergunakan. 3.1.2. Secara teknis sudah tidak dapat dipergunakan dan/atau tidak ekonomis bagi operasional Kontraktor KKS. 3.1.3. Hilang, terbakar, tenggelam. 3.1.4. Tidak dapat dimanfaatkan KKS.ertentudihapuskan.

34

oleh

seluruh

Kontraktor

BUKU KETIGA – PENGELOLAAN ASET KONTRAKTOR KKS 3.2. Material Persediaan 3.2.1. Rusak dan tidak ekonomis untuk diperbaiki dan/atau secara teknis sudah tidak dapat dipergunakan. 3.2.2. Secara teknis sudah tidak dapat dipergunakan dan/atau tidak ekonomis bagi operasional Kontraktor KKS. 3.2.3. Tinggal guna (obsolete) 3.2.4. Musnah atau secara fisik barangnya sudah tidak ada. 3.2.5. Susut alami selama dalam penyimpanan. 3.2.6. Hilang, terbakar, tenggelam 3.2.7. Persediaan mati (dead stock), Dalam hal unit induknya sudah tidak ada dan tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh seluruh Kontraktor KKS. 3.2.8. Material sisa proyek/program pemboran yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh seluruh Kontraktor KKS. 3.2.9. Bahan Peledak (Handak) yang sudah rusak atau kadaluarsa atau turun mutu.

4. PELEPASAN Pelepasan Aset dilakukan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan Aset yang berasal dari Kontraktor KKS. Pelepasan Aset hanya dapat dilakukan dengan tujuan: 4.1. Diserahkan kepada negara 4.2. Dimusnahkan

5. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BPMIGAS DAN KONTRAKTOR KKS 5.1. BPMIGAS Dalam kegiatan pelepasan dan/atau penghapusan Aset yang berasal dari Kontraktor KKS, BPMIGAS memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain: 5.1.1. Mengkonsolidasikan data Aset Kontraktor KKS baik yang sedang diajukan usul penghapusannya maupun yang telah dilaksanakan pelepasannya.

35


5.1.2. Melakukan evaluasi adminstrasi dan pemeriksaan fisik atas usulanan penghapusan Aset Kontraktor KKS. 5.1.3. Menyampaikan rekomendasi tertulis atas usulan Penghapusan Aset Kontraktor KKS kepada Menteri Keuangan melalui Menteri ESDM. 5.1.4. Mengkoordinasikan dan menyerahkan Aset Terminasi kepada Menteri ESDM. 5.1.5. Mengajukan surat usulan pemusnahan limbah bahan kimia dan limbah sisa produksi Kontraktor KKS dalam batasan tertentu secara periodik kepada Menteri Keuangan melalui Menteri ESDM. 5.1.6. Melaksanakan pemindahtanganan Aset setelah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 135/PMK.06/2009 termasuk perubahannya. 5.1.7. Mengeluarkan surat perintah penghapusan kepada Kontraktor KKS termasuk memutakhirkan pencatatan Asetnya setelah pelaksanaan pemindahtanganan atau setelah adanya pemberitahuan pelaksanaan Surat Keputusan Penghapusan dan/atau Pelepasan dari Direktorat Jendral Migas. 5.1.8. Melaporkan pelaksanaan pemindahtanganan kepada Menteri Keuangan dan Menteri ESDM. 5.2. Kontraktor KKS Dalam kegiatan pelepasan dan/atau penghapusan Aset, Kontraktor KKS memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain: 5.2.1. Melakukan kajian teknis dan ekonomis dalam merencanakan penghapusan dan/atau pelepasan Aset yang digunakan. 5.2.2. Menginformasikan kepada seluruh Kontraktor KKS terhadap aset yang akan dilepaskan dan/atau dihapuskan yang mungkin masih dapat dimanfaatkan oleh Kontraktor KKS lain. 5.2.3. Melakukan pengamanan dan penyimpanan atas Aset selama proses persetujuan pelepasan dan/atau penghapusan. 5.2.4. Menyerahkan Aset kepada Direktorat Jenderal Migas untuk dilakukan pelepasan setelah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan izin prinsip dari Menteri Keuangan. 5.2.5. Melakukan penghapusan sesuai persetujuan BPMIGAS dan melakukan pemutakhiran pencatatan Aset.

36

BUKU KETIGA – PENGELOLAAN ASET KONTRAKTOR KKS 6. TATA CARA PENGHAPUSAN 6.1. Persiapan Penghapusan 6.1.1. Kontraktor KKS mengelompokkan Aset berdasarkan kategori sebagai berikut : 6.1.1.1. HBM 6.1.1.2. HBI 6.1.1.3. Material Persediaan, antara lain: Drilling, Spare Part, MRO, Bahan Kimia dan Bahan Peledak 6.1.1.4. Scrap / limbah padat 6.1.1.5. Limbah bahan kimia yang telah digunakan, limbah produk ikutan serta limbah sisa produksi 6.1.2. Kontraktor KKS melakukan verifikasi awal sebelum mengajukan usulan penghapusan kepada BPMIGAS (pra penghapusan) untuk memastikan secara adminstrasi dan fisik Aset. Verifikasi awal dilakukan terhadap antara lain: 6.1.2.1. Kesesuaian spesifikasi, jumlah, kondisi, lokasi dan kelengkapan Aset 6.1.2.2. Dokumen/data pendukung, antara lain: 6.1.2.2.1.

Kajian teknis dan keekonomian

6.1.2.2.2.

Data berat Aset (Kilogram atau Ton)

6.1.2.2.3.

Nilai dan tahun perolehan

6.1.2.2.4.

Bukti kepemilikan/perizinan (antara lain komunikasi, kendaraan, tanah, bangunan)

6.1.2.2.5.

Ketentuan Pemerintah yang mendasari alasan penghapusan

6.1.2.2.6.

Surat keterangan hilang dari Kepolisian/Keputusan Pengadilan untuk Aset yang dinyatakan hilang.

6.1.2.2.7.

Khusus untuk HBM / HBI diperlukan klarifikasi kesesuaian nomor Aset dengan fungsi keuangan BPMIGAS.

6.1.2.2.8.

Khusus untuk Material Persediaan berupa bahan kimia diperlukan keterangan masa kadaluarsa atau hasil uji laboratorium atas meterial tersebut.

37

alat


6.2.2.1.9.

Khusus untuk Material Persediaan berupa bahan peledak diperlukan:

6.2.2.1.9.1.

Berita acara pemeriksaan atas jumlah dan kondisi yang diterbitkan Kepolisian dan/atau pihak yang berwenang.

6.2.2.1.9.2.

Surat izin penyimpanan yang masih berlaku dari Kepolisian.

6.1.3. Kontraktor KKS harus melakukan pemisahan fisik Aset yang akan diusulkan penghapusannya, termasuk lokasi penyimpanannya. 6.2. Pengajuan dokumen pra penghapusan kepada BPMIGAS 6.2.2. Mengajukan dokumen pra penghapusan yang ditandatangani pimpinan tertinggi pada fungsi yang menangani pengelolaan Aset dengan melampirkan: 6.2.2.1. Formulir 1 (satu) tentang Ringkasan Usul Penghapusan (hanya ditandatangani user, Logistik & Finance). 6.2.2.2. Formulir 2 (dua) tentang Rincian Usul Penghapusan (detail data material/aset HBM/HBI). 6.2.2.3. Hasil verifikasi awal dan dokumen pendukung. 6.2.3. BPMIGAS melakukan penelitian dan pemeriksaan dokumen pendukung serta melakukan pemeriksaan fisik untuk memastikan kesesuaian dan kondisi Aset bersama-sama Kontraktor KKS. 6.3. Kontraktor KKS mengajukan usulan penghapusan dan/atau pelepasan Aset dengan melampirkan: 6.3.1. Surat pengantar yang ditandatangani pimpinan tertinggi pada fungsi yang menangani pengelolaan Aset. 6.3.2. Formulir 1 (satu) yang ditandatangani Pimpinan Tertinggi dan fungsi terkait. 6.3.3. Formulir 2 (dua) berupa detail Aset. 6.3.4. Dokumen cek fisik Kontraktor KKS dan BPMIGAS. 6.3.5. Dokumen pendukung dihapuskan.

lainnya

terkait

dengan

Aset

akan

6.3.6. Khusus usulan pemusnahan dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab penuh yang ditandatangani pimpinan tertinggi/pejabat yang diberi kewenangan di Kontraktor KKS. 6.4. BPMIGAS menyampaikan rekomendasi tertulis atas usulan penghapusan dan/atau pelepasan kepada Menteri Keuangan melalui Menteri ESDM.

38


6.5. BPMIGAS mengeluarkan surat perintah penghapusan kepada Kontraktor KKS termasuk memutakhirkan pencatatan Asetnya setelah pelaksanaan pemindahtanganan atau setelah adanya pemberitahuan pelaksanaan Surat Keputusan Penghapusan dan/atau Pelepasan dari Direktorat Jendral Migas.

7. PENGGANTIAN SUKU CADANG ASET (EXCHANGE) 7.1. Penggantian Suku Cadang Aset (exchange) dapat dilakukan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Aset yang ada berdasarkan kajian teknis dan ekonomis. 7.2. Exchange Aset dapat dilakukan berdasarkan antara lain: 7.2.1. Adanya kebutuhan perawatan besar (overhaul) sesuai dengan masa umur teknis dari Aset yang telah terencana. 7.2.2. Adanya kerusakan teknis Aset di luar jadwal overhaul. 7.2.3. Adanya kesalahan pengiriman (Aset masih dalam masa jaminan) dari penyedia barang dan jasa. 7.3. Dalam pelaksanaan exchange Aset, Kontraktor KKS harus melakukan hal-hal sebagai berikut: 7.3.1. Mengajukan ARS untuk exchange Aset dengan melampirkan antara lain: 7.3.1.1. Persetujuan fungsi terkait di BPMIGAS terhadap kajian teknis dan keekonomian. 7.3.1.2. Anggaran yang telah disetujui BPMIGAS melaksanakan kegiatan exchange Aset tersebut.

untuk

7.3.1.3. Dokumen riwayat BPMIGAS.

HBM

Aset

termasuk

pencatatan

7.3.1.4. Dokumen pendukung termasuk antara lain salinan PO/Kontrak pengadaan, salinan MoA (Aset eks transfer antar Kontraktor KKS), salinan proforma invoice, salinan packing list, salinan Bill of Lading (B/L) / Air Way Bill (AWB) (khusus barang impor), salinan Delivery Ticket (DT), salinan Material Safety Data Sheet (MSDS) dan Inspection Report termasuk dukumen garansi dari penyedia. 7.3.1.5. Untuk exchange Aset akibat kesalahan pengiriman harus melampirkan pernyataan dari penyedia barang dan jasa bahwa hal ini akibat kesalahan pengiriman. Biaya terkait dengan hal ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi (cost recovery).

39


7.3.2. Melaporkan realisasi atas pelaksanaan exchange Aset kepada BPMIGAS paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaannya termasuk melakukan proses pemutakhiran data terkait.

8. PEMBELIAN BALIK (BUY BACK)

8.1. Pembelian balik hanya dapat dilakukan terhadap Aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi di lingkungan Kontraktor KKS dengan persetujuan BPMIGAS. 8.2. Dalam melaksanakan Pembelian Balik, Kontraktor KKS harus menyampaikan ARS yang dilengkapi dokumen pendukung, antara lain: dokumen perolehan (PO / Invoice / Average Price), justifikasi kajian secara teknis dan ekonomis yang telah disepakati fungsi di BPMIGAS, penawaran/permintaan dari penyedia barang/vendor/pabrikan. 8.3. Hasil dari Pembelian Balik disetorkan ke rekening kas umum negara. 8.4. Kontraktor KKS harus melaporkan realisasi pelaksanaan beli balik dan melakukan pemutahiran data terkait di BPMIGAS.

9. PENGELOLAAN FISIK Sejak usul penghapusan dan/atau pelepasan Kontraktor KKS diteruskan BPMIGAS kepada Departemen ESDM hingga pelaksanaan penghapusan catatan Aset oleh BPMIGAS, Aset dimaksud tetap berada dan menjadi tanggung jawab Kontraktor KKS yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut: 9.1. Aset yang rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi, diserahkan ke Fungsi Logistik / Manajemen Aset untuk disimpan di tempat yang telah ditentukan dengan memperhatikan katagori Aset. 9.2. Aset dengan pertimbangan tertentu tidak bisa dipindahkan, maka tanggung jawab pengelolaan fisiknya tetap pada pengawas Aset tersebut. 9.3. Tidak dibenarkan terjadi pengeluaran biaya untuk perawatan/ pemeliharaan, kecuali untuk biaya penyimpanan dan pengamanan. 9.4. Khusus untuk kapal dan bahan peledak, masih diperbolehkan timbul biaya perpanjangan izin, biaya pengamanan dan pemeliharaan minimum sesuai ketentuan Pemerintah yang berlaku.

40

BUKU KETIGA – PENGELOLAAN ASET KONTRAKTOR KKS 10. PENYERAHAN FISIK DAN PELAPORAN 10.1. Penyerahan fisik Aset Kontraktor KKS sebagai bagian dari proses pelepasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Migas berdasarkan Surat Keputusan Menteri ESDM, dengan tindak lajut: 10.1.1. Pemusnahan Kontraktor KKS menyerahkan Aset yang akan dimusnahkan kepada pihak pelaksana pemusnahan yang ditunjuk dan membuat berita acara serah terima serta memastikan pihak pelaksana pemusnahan menyampaikan laporan/berita acara pemusnahan. 10.1.2. Hibah dan penetapan status pengguna 10.1.3. Pelelangan 10.1.3.1. Kegiatan pasca pelelangan BMN berupa pengangkatan (pengambilan dan pengangkutan). 10.1.3.2. Pengangkatan awal dan akhir wajib dihadiri oleh wakil dari Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM untuk membuat berita acara awal dan akhir pelaksanaan pengangkatan sebagai tanda dimulai dan selesainya pengangkatan, terkait batas waktu pengangkatan yang diberikan kepada pihak pemenang lelang. 10.1.3.3. Kontraktor KKS dan Direktorat Jenderal Migas memastikan pengangkatan dilakukan dengan pola yang disebutkan dalam surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Migas. 10.1.3.4. Kontraktor KKS pada prinsipnya hanya membantu kelancaran jalannya pengangkatan Aset dengan tetap mengikuti Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku dan tidak menandatangani berita acara pengangkatan. 10.2. Kontraktor KKS menyerahkan Aset kepada Direktorat Jenderal Migas dan membuat berita acara serah terima. 10.3. Kontraktor KKS menyampaikan laporan penyerahan fisik dengan dilengkapi berita acara serah terima dan dokumen pendukung lainnya.

41



BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN ASET

43

BUKU KETIGA – PENGELOLAAN ASET KONTRAKTOR KKS 1. UMUM 1.1. Kontraktor KKS bertanggung jawab atas pengelolaan Aset di lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pedoman ini sejak perencanaan sampai dengan proses penghapusan. 1.2. BPMIGAS berwenang untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolan Aset yang dilakukan oleh Kontraktor KKS. 1.3. BPMIGAS dapat mewajibkan Kontraktor KKS untuk menggunakan Aset yang tersedia di lingkungan Kontraktor KKS lain. 1.4. Dalam hal akan dilakukan peralihan operator Wilayah Kerja, para Kontraktor KKS yang akan melakukan peralihan wajib melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik Aset secara menyeluruh (due diligence) dan melaporkan hasilnya kepada BPMIGAS. Apabila dari hasil due diligence diketahui ada Aset yang hilang/tidak ditemukan, maka BPMIGAS akan meminta pertanggung jawaban kepada Kontraktor KKS operator yang baru. 1.5. Setiap pelaksanaan audit Aset di Kontraktor KKS harus dilaporkan terlebih dahulu secara tertulis kepada BPMIGAS dan Kontraktor KKS yang bersangkutan menyampaikan salinan hasil audit tersebut kepada BPMIGAS. 1.6. Kehilangan Aset yang diakibatkan karena kelalaian, penyalahgunaan atau karena perbuatan pidana menjadi tanggung jawab Kontraktor KKS bersangkutan. Pada prinsipnya Kontraktor KKS harus mengganti setiap Aset yang hilang dengan Aset yang memiliki spesifikasi sama, kecuali berdasarkan pertimbangan teknis keekonomian, BPMIGAS memutuskan bahwa Kontraktor KKS dapat mengganti dengan uang sebesar nilai perolehan. Penggantian Aset yang hilang tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai biaya operasi berdasarkan Kontrak Kerja Sama.

2. MAKSUD DAN TUJUAN Membangun tertib pengelolaan dan tertib administrasi terhadap Aset yang digunakan Kontraktor KKS.

3. RUANG LINGKUP Pengendalian dan pengawasan Aset Kontraktor KKS terkait dengan perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan sampai dengan proses penghapusan.

44

BUKU KETIGA – PENGELOLAAN ASET KONTRAKTOR KKS 4. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MATERIAL PERSEDIAAN 4.1. Dalam hal Pengawasan Material Persediaan Kontraktor KKS harus melakukan : 4.1.1. Pemeriksaan fisik keseluruhan Material Persediaan minimal 1 (satu) tahun sekali dengan cara membandingkan catatan pembukuan terhadap jumlah fisik material. Hasil pemeriksaan fisik berupa: 4.1.1.1. Ditemukan lengkap Jumlah Material Persediaan yang ada di tempat penyimpanan dengan jumlah yang ada dalam pembukuan tidak terjadi selisih, sehingga catatan nilai pembukuan Kontraktor KKS mencerminkan keadaan yang nyata. 4.1.1.2. Ditemukan kurang Jumlah Material Persediaan yang ada di tempat penyimpanan dengan jumlah yang ada dalam pembukuan terdapat selisih yaitu jumlah Material Persediaan yang ada di tempat penyimpanan kurang dari jumlah yang ada di dalam pembukuan. Selisih ini harus segera diselesaikan maksimal dalam waktu 1 (satu) bulan. 4.1.1.3. Ditemukan lebih Jumlah Material Persediaan yang ada di tempat penyimpanan dengan jumlah yang ada dalam pembukuan terdapat selisih yaitu jumlah Material Persediaan yang ada di tempat penyimpanan lebih dari jumlah yang ada di dalam pembukuan. Selisih ini harus segera diselesaikan maksimal dalam waktu 1 (satu) bulan. 4.1.1.4. Hilang / Tidak ditemukan Jumlah Material Persediaan yang ada di tempat penyimpanan dengan jumlah yang ada dalam pembukuan terdapat selisih. Setelah dilakukan penelitian ulang dan verifikasi terhadap catatan pada Kartu Gudang / cara lain dan catatan di dalam pembukuan hasilnya tetap tidak diketemukan, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan angka 1.6 di atas.

45


4.1.2. Kontraktor KKS harus mengawasi Material Persediaan agar selalu dalam kondisi siap pakai dengan melakukan penelitian fisik terhadap material. Hasil penelitian fisik dapat berupa: 4.1.2.1. Material baru dengan kondisi baik Material Persediaan pada kondisi baru dan siap pakai. 4.1.2.2. Material baru dan telah diperbaiki Aset pada kondisi baru namun karena sesuatu hal mengalami kerusakan dan telah diperbaiki. 4.1.2.3. Material bukan baru dan telah diperbaiki Aset yang sudah dipakai dan kondisinya rusak kemudian kemampuannya ditingkatkan kembali mendekati kondisi awal dengan melakukan perbaikan. 4.1.2.4. Salvaged Aset pada kondisi bukan baru yang masih bisa dipakai kembali. 4.1.2.5. Scrap Material atau peralatan yang sudah aus atau rusak dan tidak dapat digunakan sesuai fungsi semula. 4.2. Dalam hal pengendalian Material Persediaan Kontraktor KKS harus melakukan pengawasan terhadap: 4.2.1. Optimalisasi pemanfaatan material di lingkungan Kontraktor KKS dan Kontraktor KKS lainnya.

internal

4.2.2. Perputaran Material Persediaan / Turn Over Ratio (TOR), yang merupakan perbandingan antara jumlah / nilai pemakaian Material Persediaan selama 1 tahun dengan jumlah / nilai Material Persediaan selama 1 (satu) bulan terakhir. 4.2.3. Tingkat Layanan / Service Level Ratio, adalah perbandingan antara jumlah / nilai pemakaian Material Persediaan yang dapat dipenuhi dengan jumlah / nilai seluruh permintaan Material Persediaan dalam 1 (satu) bulan terakhir. 4.2.4. Surplus ditambah Dead Stock Ratio, merupakan perbandingan antara penjumlahan nilai surplus ditambah nilai dead stock dengan total nilai Material Persediaan.

46

BUKU KETIGA – PENGELOLAAN ASET KONTRAKTOR KKS 5. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN HBM DAN HBI Dalam melakukan Pengendalian terhadap HBM dan HBI Kontraktor KKS wajib melakukan: 5.2. Pemeriksaan fisik keseluruhan HBM dan HBI minimal 3 (tiga) tahun sekali dengan cara membandingkan catatan pembukuan HBM dan HBI. 5.3. Pemeriksaan fisik terhadap HBM dan HBI yang dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali mencakup: 5.3.1. Keseluruhan HBM dan HBI yang telah placed into service pada tahun berjalan. 5.3.2. Sampling HBM dan HBI yang placed into service pada tahun-tahun sebelumnya. 5.4. Hasil pemeriksaan fisik terhadap HBM dan HBI dilaporkan kepada BPMIGAS Cq. Divisi Akuntansi, yang hasilnya berupa: 5.4.1. Ditemukan, jumlah item fisik HBM dan HBI sesuai dengan yang ada dalam pencatatan. 5.4.2. Hilang / Tidak ditemukan.

6. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TANAH 6.1. Kontraktor KKKS wajib melakukan pengawasan terhadap tanah yang telah dibebaskan baik secara fisik maupun administrasi. 6.2. Kontraktor KKS secara rutin melakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap Aset tanah yang dikuasai minimal 1 (satu) tahun sekali dan melaporkan kepada fungsi terkait di BPMIGAS Cq. Divisi Akuntansi dengan tembusan kepada Divisi PMA KKKS. 6.3. Kontraktor KKS harus melaporkan kepada BPMIGAS Cq. Divisi Pertimbangan Hukum dengan tembusan kepada Divisi Akuntansi dan Divisi PMA KKKS dalam hal terjadi konflik penguasaan/kepemilikan dengan pihak ketiga.

47



LAMPIRAN

BUKU KETIGA – PENGELOLAAN ASET KONTRAKTOR KKS LAMPIRAN - 1 HBM DAN HBI BERDASARKAN MOBILITASNYA

1. Harta Benda Modal Tetap (HBMT) yang dikelompokkan menjadi :

1.1. Sumur, yang terdiri dari : 1.1.1. Minyak 1.1.2. Gas Bumi 1.1.3. Gas Methan 1.1.4. Air 1.2. Tanah, yang terdiri dari: 1.2.1. Tanah untuk lokasi/sumur/jalan lokasi/jalur pipa (Right of Way). 1.2.2. Tanah untuk bangunan 1.2.3. Tanah untuk fasilitas produksi 1.2.4. Tanah untuk fasilitas umum 1.3. Bangunan, yang terdiri dari: 1.3.1. Bangunan fasilitas produksi, pabrik/kilang dan jaringan pipa. 1.3.2. Bangunan gedung perkantoran, perumahan dan pergudangan. 1.3.3. Bangunan sarana telekomunikasi 1.3.4. Bangunan fasilitas umum 1.3.5. Bangunan pelabuhan laut dan udara. 1.4. Kapal, yang terdiri dari: 1.4.1. Tongkang 1.4.2. Tanker 1.4.3. Kapal Tunda 1.4.4. Kapal pemasok (supply boat) 1.4.5. Kapal penumpang

i


2. Harta Benda Modal Bergerak dikelompokan sebagai berikut: 2.1. Drilling & Production Equipment: 2.1.1. Drilling tools, subsurface and surface. 2.1.2. Production tools 2.1.3. Drilling barges. 2.2. Geological and Geophysical Equipment 2.3. Transportasi 2.3.1. Floating craft. 2.3.2. Automotive Equipment 2.3.3. Railway Equipment. 2.3.4. Aircraft 2.4. Construction Equipment 2.4.1. Winches 2.4.2. Lifting Equipment 2.4.3. Road Making Equipment. 2.4.4. Earth Making Equipment. 2.4.5. Pipe Line Construction Equipment. 2.4.6. Portable Welding Generator. 2.5. Heavy Equipments 2.6. Engines 2.7. Office & House Equipment 2.8. IT Equipment 2.9. Miscellaneous Equipment. 3. Harta Benda Inventaris (HBI), dapat dikelompokkan sebagai berikut: 3.1. Mebel untuk: 3.1.1. Kantor 3.1.2. Rumah 3.1.3. Fasilitas umum

ii


3.2. Perlengkapan untuk: 3.2.1. Kantor 3.2.2. Rumah 3.2.3. Fasilitas umum 3.3. Elektronik dan komputer

iii

BUKU KETIGA – PENGELOLAAN ASET KONTRAKTOR KKS LAMPIRAN – 2 Pedoman Pengelolaan Aset Kontraktor KKS FORM. No. : MP-01 LAPORAN DETAIL MATERIAL PERSEDIAAN (MA-01) STATUS BULAN …..

NO

Kode Material KKKS 1

Full Desc. 2

Quantity 3

Satuan 4

Movement

Harga Satuan US$

Total Nilai Persediaan US$

Lokasi

5

6=3x5

7

Kondisi 8

9

10

11

12

Received US$ Quantity 13 14

US$ 15

Klasifikasi Material Issued Quantity 16

MRO

Project

17

18

1 2 3 4 5 dst

Manager Logostic/SCM/Material Management

Nama Jelas Keterangan : 1 adalah Kode Material KKKS adalah kode material yang secara konsisten digunakan untuk mengidentifikasikan suatu material 2 adalah Full desc. Merupakan deskripsi teknis terkait dengan material 3 adalah Quantity adalah jumlah material persediaan berdasarkan closing bulan berjalan 4 adalah Satuan adalah satuan pengukuran dari material bersangkutan 5 adalah Harga Satuan adalah harga dari material yang bersangkutan berdasarkan PO/Average (dlm US$) 6 adalah Total Nilai Persediaan adalah perkalian dari C dan E (dalam US$) 7 adalah Lokasi adalah posisi penyimpanan material persedian yang medeskripsikan nama wilayah dan lokasi penyimpanan (bin / yard) 8 adalah Kondisi Aset Baru dan baik 9 adalah Kondisi Aset Baru, diperbaiki 10 adalah Kondisi Aset Rusak, diperbaiki 11 adalah Kondisi Aset Salvaged 12 adalah Kondisi Aset Scrap 13 adalah Received adalah penambahan quantity material disebabkan oleh pembelian, transfer dan pengembalian (dalam US$) 14 adalah Received adalah penambahan quantity material disebabkan oleh pembelian, transfer dan pengembalian (dalam quantity) 15 adalah Issued adalah pengurangan quantity material disebabkan pemakaian, transfer dan penghapusan (dalam US$) 16 adalah Issued adalah pengurangan quantity material disebabkan pemakaian, transfer dan penghapusan (dalam Quantity) 17 adalah MRO adalah klasifikasi material persediaan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pemeliharaan, perbaikan dan operasi. 18 adalah Project adalah klasifikasi material persediaan yang diperlukan untuk menunjang suatu proyek

iv

BUKU KETIGA – PENGELOLAAN ASET KONTRAKTOR KKS LAMPIRAN – 3 Pedoman Pengelolaan Aset Kontraktor KKS FORM. NO. : MP-02

MOVEMENT MATERIAL BERDASARKAN FREKUENSI PEMAKAIAN (MA-02) STATUS BULAN …..

NO

A B C D E F G H I J K L

FREKUENSI PEMAKAIAN US$

KLASIFIKASI MATERIAL 1 DRILLING AND PRODUCTION PLANT AND MACHINERY TRANSPORTATION MACHINERY ACCESSORIES AND INSTRUMENTS BUILDINGS, TANKS AND SHOP EQUIPMENT ELECTRICAL TUBULAR GOODS, VALVES and FITTINGS BUILDING MATERIAL, METALS AND HARDWARE TOOLS AND PACKING PAINTS, OILS, CHEMICALS and LABORATORY MEDICAL HOUSEHOLD, OFFICE and SAFETY TOTAL

FAST MOVING 2

SLOW MOVING 3

TOTAL US$

SURPLUS DEAD STOCK 4 5

6=2+3+4+5


Nama Jelas Keterangan : 1 adalah klasifikasi material berdasarkan kodefikasi BPMIGAS 2 adalah klasifikasi material yang pemakaian / pengeluarannya dalam 1 (satu) tahun minimum 2 (dua) kali pada bulan yang berlainan 3 adalah klasifikasi material yang pemakaian / pengeluarannya dalam 1 (satu) tahun maksimal 1 (satu) kali 4 adalah klasifikasi material yang selama 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun tidak ada pemakaian / pengeluaran 5 adalah klasifikasi material selama lebih dari 5 (lima) tahun tidak ada pemakaian / pengeluaran 6 adalah total nilai (dalam US$) untuk masing-masing klasifikasi material

v

BUKU KETIGA – PENGELOLAAN ASET KONTRAKTOR KKS LAMPIRAN – 4 Pedoman Pengelolaan Aset Kontraktor KKS FORM. NO. : MP-03 LAPORAN DETAIL SURPLUS MATERIAL PERSEDIAAN EKS PROJECT (MA-03) STATUS BULAN …..

NO

Kode Material KKKS

Full Desc.

Quantity

Satuan

1

2

3

4

Harga Satuan US$ 5

Total Nilai Persediaan US$ 6=3x5

Lokasi 7

1 2 3 4 5 dst TOTAL


Nama Jelas Keterangan : 1 adalah kodefikasi material Kontraktor KKS 2 adalah deskripsi lengkap dari material persedian 3 adalah Quantity adalah jumlah material persediaan berdasarkan closing bulan berjalan 4 adalah Satuan adalah satuan pengukuran dari material bersangkutan 5 adalah Harga Satuan adalah harga dari material yang bersangkutan berdasarkan PO/Average (dlm US$) 6 adalah Total Nilai Persediaan adalah perkalian dari C dan E (dalam US$) 7 adalah Lokasi adalah posisi penyimpanan material persedian yang medeskripsikan nama wilayah dan lokasi penyimpanan (bin / yard)

vi

BUKU KETIGA – PENGELOLAAN ASET KONTRAKTOR KKS LAMPIRAN – 5 Pedoman Pengelolaan Aset Kontraktor KKS FORM. NO.: MP-04

LAPORAN KEUANGAN MATERIAL PERSEDIAAN KUARTAL …… (TAHUN) KKKS : Block :

US$

NO

DESKRIPSI

PREVIOUS YEAR

(1)

(2)

(3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

New (4)

ADDITIONAL Return Transfer (5) (6)

Total (7)

DRILLING AND PRODUCTION CAPITAL NON CAPITAL EKS. PROJECT PLANT AND MACHINERY CAPITAL NON CAPITAL EKS. PROJECT TRANSPORTATION CAPITAL NON CAPITAL EKS. PROJECT MACHINERY ACCESSORIES AND INSTRUMENTS CAPITAL NON CAPITAL EKS. PROJECT BUILDINGS, TANKS AND SHOP EQUIPMENT CAPITAL NON CAPITAL EKS. PROJECT ELECTRICAL CAPITAL NON CAPITAL EKS. PROJECT TUBULAR GOODS, VALVES and FITTINGS CAPITAL NON CAPITAL EKS. PROJECT BUILDING MATERIAL, METALS AND HARDWARE CAPITAL NON CAPITAL EKS. PROJECT TOOLS AND PACKING CAPITAL NON CAPITAL EKS. PROJECT PAINTS, OILS, CHEMICALS and LABORATORY CAPITAL NON CAPITAL EKS. PROJECT MEDICAL CAPITAL NON CAPITAL EKS. PROJECT HOUSEHOLD, OFFICE and SAFETY CAPITAL NON CAPITAL EKS. PROJECT TOTAL

(Nama & tanda tangan) General Manager / VP Finance/ Finance Manager

Keterangan: (3) Previous Year , saldo tahun sebelumnya. Current Year Additional Penambahan selama tahun berjalan (4) New adalah penambahan selama tahun berjalan yang diperoleh dari kegiatan pengadaan baru (new purchase) (5) Return adalah pengembalian barang/material kembali ke gudang yang sebelumnya telah di isued dari gudang. (6) Transfer adalah penambahan material persediaan yang diperoleh dari kegiatan transfer antar KKKS (7) Total adalah penjumlahan Current Year Additional (4)+(5)+(6)=(7) Reduction Pengurangan atau penggunaan selama tahun berjalan (8) Usage adalah jumlah material yang digunakan/dikeluarkan dari gudang untuk kegiatan operasional (9) Transfer adalah pengeluaran/pengurangan material persediaan yang akibat kegiatan transfer antar KKKS (10) Write off adalah pengurangan material persediaan yang telah mendapat persetujuan dihapusbukukan (11) Total adalah penjumlahan Current Year Reduction (8)+(9)+(10)=(11) (12) Year to Date adalah saldo pada akhir tahun berjalan (3)+(7)-(11) = (12)

vii

Usage (8)

REDUCTION Transfer Write off (9) (10)

Total (11)

YEAR TO (12)

BUKU KETIGA – PENGELOLAAN ASET KONTRAKTOR KKS LAMPIRAN – 6 Pedoman Pengelolaan Aset Kontraktor KKS FORM No.:HBM-01

(MENGGUNAKAN KOP SURAT MASING-MASING KKKS)

Executive Summary Laporan Aset Harta Benda Modal Bersama ini kami sampaikan Laporan Aset Kapital yang tercatat dalam pembukuan aset yang digunakan dalam Kontrak Kerja Sama (SEBUTKAN NAMA PSC) wilayah kerja blok (SEBUTKAN NAMA BLOK / WILAYAH KERJA PERMINYAKAN) dengan ringkasan (executive summary) sebagai berikut:

I. Jumlah dan nilai aset sampai dengan Quarter …(since inception s.d. quarter berjalan) 1. Jumlah aset 2. Nilai perolehan aset 3. Nilai akumulasi penyusutan

= = =

item US$ US$

II. Mutasi item aset Quarter… (berjalan) 1. Pertambahan aset 1.1. Jumlah pertambahan aset 1.2. Total Nilai perolehan atas pertambahan aset 1.3. Akumulasi Nilai penyusutan atas pertambahan aset

= = =

item US$ US$

Riwayat perolehan pertambahan aset 1.4. Aset Pengadaan / Pembelian Langsung yang telah Placed Into Service (PIS) 1.5. Berasal dari Proyek/Working In Progress (WIP) yang telah PIS 1.6. Tranfer atau pembelian dari KKKS lain 1.7. Alokasi Biaya atas Pembuatan/Pemanfaatan Aset Bersama Kontraktor KKS lain 1.8. Koreksi Positif atas pencatatan aset - berasal dari modul/tabel koreksi (CA120) 1.9. Lain - lain (sebutkan) Jumlah

= = = = = = =

2. Pengurangan aset 2.1. Jumlah aset berkurang 2.2. Pengurangan atas Nilai Perolehan Aset 2.3. Nilai Penyusutan Pengurangan penyusutan

= = =

Riwayat Pengurangan aset 2.4. Penghapusan (write off) 2.5. Tranfer atau dijual ke KKKS lain 2.6. Koreksi Negatif atas pencatatan aset - berasal dari modul/tabel koreksi (CA120) 2.7. Lain-lain (sebutkan) Jumlah

= = = = =

Tabel Mutasi Saldo Point 1.8. Terlampir

Tabel Mutasi Saldo Point 2.3. Terlampir

item

US$

item US$ US$

item

US$

Report 14

Harmoni III

Report 14

Harmoni III

III. Rekonsiliasi antara Laporan Harmoni III dan FQR Report 14 1. Periode Quarter berjalan

1.a. Total Nilai Perolehan Aset 2.b. Akumulasi Penyusutan Penjelasan selisih: (jika ada)

2. Periode Sejak Produksi sampai Quarter berjalan (Lembar Rekonsiliasi terlampir) 2.a. Nilai Aset 2.b. Akumulasi Penyusutan Penjelasan selisih: (jika ada)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


viii

BUKU KETIGA – PENGELOLAAN ASET KONTRAKTOR KKS LAMPIRAN – 7 Pedoman Pengelolaan Aset Kontraktor KKS FORM No.: HBM-02

Kertas Kerja Pergerakan Nilai Akuisisi Aset per 31 Desember Tahun X -1, X-n (dan tahun-tahun sebelumnya) Untuk Periode Pelaporan per 31 Desember Tahun X Movement / Difference

Beginning Balance No

Asset No.

Description

Merk

No. Seri

Tipe

Asset Category

Month Acq Date

Year Acq date

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dollar cost

Addition

Accm Dollar Depr

Acquition

Daftar Aset Posisi per 31/12/THN X - 1 10 11

12

Ending Balance

Deduction

Dollar Cost

Correction

Disposal

Correction

13

14

15

Notes / Justifiication

Daftar Aset Posisi per 31/12/THN X 16

17

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

8

-

9

-

10

-

11

-

12

-

13

-

14

-

15

-

16

-

17

-

18

-

19

-

20

-

21

-

22

-

23

-

24

GRAND TOTAL

-

Keterangan: 1. Export semua file dari sistem pencatatan aset ke dalam excel baik pelaporan tahun berjalan dan pelaporan tahun lalu. 2. Data di Kolom 2 s/d 11 didapat dari hasil poin 1 yang dilaporkan ke BPMIGAS pada untuk pelaporan tanggal 31 Desember Tahun berlalu 3.

Kolom 10 dan 11 merupakan nilai Akuisisi dan Akumulasi Depresiasi cut off 31 Desember tahun lalu yang berasal / diambil dari data aset yang terlapor di tahun lalu

4.

Jika ada penambahan Aset baru di tahun 2008, akan tetapi disebabkan oleh Akuisisi/PIS di tahun 2007 dan sebelumnya, maka bisa ditambahkan line baru dan mengisi mulai di kolom 2 s/d 11, dan kolom 12.

5. Jika ada koreksi penambahan biaya terhadap aset tertentu di tahun 2008, silahkan mengisi mulai di kolom 2 s/d 11, dan kolom 13. Jika ada pengurangan Aset baru di tahun 2008 yang disebabkan oleh pengurangan nilai Akuisisi/PIS di tahun 2007 dan sebelumnya, silahkan ditambahkan line baru dan mengisi mulai di kolom 2 s/d 11, dan kolom 14. 7. Jika ada koreksi pengurang biaya terhadap aset tertentu di tahun 2008, silahkan mengisi mulai di kolom 2 s/d 11, dan kolom 15. 8 Untuk sementara yang akan kami monitoring adalah Nilai Dollar Akuisisi saja. Kolom 16 merupakan jumlah antara nilai pada kolom 10 dengan salah satu kolom di antara kolom 12, 13, 14 dan 15. Kolom ini menggambarkan penyebab dan 9 besaran mutasi nilai akuisisi suatu aset 6.

Kolom 17 diisi dengan Keterangan atas Alasan/Penyebab Koreksi sesuai dengan Dokumen Pendukung yang ada. Misalnya : AJE Audit, Penyesuaian akibat 10 Rekonsiliasi dengan Report 14, Koreksi pembebanan, AFE Close Out, dll dengan menuliskan GL No / No Dokumen Revisi atas Pembukuan Aset ataupun Journal voucher/ Nota Memorial No yang digunakan masing-masing KKKS. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


ix

-

-

-

-

-

-

BUKU KETIGA – PENGELOLAAN ASET KONTRAKTOR KKS LAMPIRAN – 8 Pedoman Pengelolaan Aset Kontraktor KKS FORM No.: HBM-03

LIST ASET HARMONI III (Nilai perolehan mulai dari Rp.5.000.000) (KHUSUS KKKS YANG BELUM MENGGUNAKAN SISTEM TERPADU / SISTEM INFORMASI BPMIGAS) No Nomor Inventori aset Deskripsi Aset Merk Type Nomor Seri Harga Perolehan Rp Harga Perolehan US$ Tanggal Akuisisi Aset (PIS) User Dept User/Holder Person Lokasi No. AFE No. PO Keterangan

x

BUKU KETIGA – PENGELOLAAN ASET KONTRAKTOR KKS LAMPIRAN – 9 Pedoman Pengelolaan Aset Kontraktor KKS FORM No.: HBM-04 PSC/KKKS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RECONCILIATION HARMONI III vs FQR R.14 AS OF DECEMBER 31, 20xx ACCUITION COST Tax Cat Desc FQR SCH 14 A Harmoni III Housing Difference FQR SCH 14 B Harmoni III Wate r T Difference FQR SCH 14 C Harmoni III Railroad Difference FQR SCH 14 D Harmoni III Utilitie s Difference FQR SCH 14 E Harmoni III Drilling Difference FQR SCH 14 F Harmoni III Prod Fac Difference FQR SCH 14 G Harmoni III O ff Equip Difference FQR SCH 14 H Harmoni III Buse s Difference FQR SCH 14 I Harmoni III Aircraft Difference FQR SCH 14 J Harmoni III Cons Equi Difference FQR SCH 14 K Harmoni III H. Truck Difference FQR SCH 14 L Harmoni III L.Truck Difference FQR SCH 14 M Harmoni III Automobile Difference FQR SCH 14 Total Harmoni III Difference

Inception year (n) common oil gas

n+1 oil

common

gas

n+2 oil

common

gas

n+3 oil

common

gas

n+4 oil

common

gas

n+xx oil

common

C= Railroad Cars & Locomotive D= Contruction Utilities + Auxiliaries

COMMON

GRAND TOTAL OIL

GAS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A= Contruction Housing & Welfare B= Water Tranportation Equipment

gas

Keterangan : 1. Atas perbedaan yang timbul dalam kolom Grand Total harus dijelaskan terdiri dari perbedaan atas no Harmoni mana sajakah yang menimbulkan perbedaan tersebut disertai dengan penjelasan penyebab perbedaan tersebut 2. Inception Year adalah tahun dimana Aset pertama kali dicatat dalam KKKS bersangkutan.

E= Drilling Production F= Production Facilities G= Furniture & Office Equipment H= Buses I= Aircraft J= Contruction Equipment K= Heavy Trucks & Trailers L= Light Trucks & Tracktor Units M= Automobiles

xi

BUKU KETIGA – PENGELOLAAN ASET KONTRAKTOR KKS LAMPIRAN – 10 Pedoman Pengelolaan Aset Kontraktor KKS FORM No.: HBM-04 PSC/KKKS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RECONCILIATION HARMONI III vs FQR R.14 AS OF DECEMBER 31, 20xx ACCUMULATION DEPRECIATION Tax Cat Desc FQR SCH 14 A Harmoni III Housing Difference FQR SCH 14 B Harmoni III Water T Difference FQR SCH 14 C Harmoni III Railroad Difference FQR SCH 14 D Harmoni III Utilities Difference FQR SCH 14 E Harmoni III Drilling Difference FQR SCH 14 F Harmoni III Prod Fac Difference FQR SCH 14 G Harmoni III O ff Equip Difference FQR SCH 14 H Harmoni III Buses Difference FQR SCH 14 I Harmoni III Aircraft Difference FQR SCH 14 J Harmoni III Cons Equi Difference FQR SCH 14 K Harmoni III H. Truck Difference FQR SCH 14 L Harmoni III L.Truck Difference FQR SCH 14 M Harmoni III Automobile Difference FQR SCH 14 Total Harmoni III Difference

Inception date (n) common oil gas

n+1 oil

common

gas

n+2 oil

common

gas

n+3 oil

common

gas

n+4 oil

common

gas

n+xx oil

common

gas

COMMON

GRAND TOTAL OIL GAS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

xii

BUKU KETIGA – PENGELOLAAN ASET KONTRAKTOR KKS LAMPIRAN – 11 Pedoman Pengelolaan Aset Kontraktor KKS FORM No.: HBI-01

(MENGGUNAKAN KOP SURAT MASING-MASING KKKS)

Executive Summary Laporan Aset Harta Benda Inventaris Bersama ini kami sampaikan Laporan Aset Inventaris yang tercatat dalam pembukuan aset yang digunakan dalam Kontrak Kerja Sama (SEBUTKAN NAMA PSC) wilayah kerja blok (SEBUTKAN NAMA BLOK / WILAYAH KERJA PERMINYAKAN) dengan ringkasan (executive summary) sebagai berikut:

I. Jumlah dan nilai aset sampai dengan Quarter …(since inception s.d. quarter berjalan) 1. Jumlah aset 2. Nilai perolehan aset

= =

item US$

II. Mutasi item aset Quarter… (berjalan) 1. Pertambahan aset 1.1. Jumlah pertambahan aset 1.2. Total Nilai perolehan atas pertambahan aset

= =

item US$

Riwayat perolehan pertambahan aset 1.3. Aset Pengadaan / Pembelian Langsung yang telah Placed Into Service (PIS) 1.4. Berasal dari Proyek/Working In Progress (WIP) yang telah PIS 1.5. Tranfer atau pembelian dari KKKS lain 1.6. Koreksi Positif atas pencatatan aset - berasal dari modul/tabel koreksi (CA120) 1.7. Lain - lain (sebutkan) Jumlah Tabel Mutasi Saldo (FORM HBI-02)Terlampir 2. Pengurangan aset 2.1. Jumlah aset berkurang 2.2. Pengurangan atas Nilai Perolehan Aset

item

= =

Riwayat Pengurangan aset 2.3. Penghapusan (write off) 2.4. Tranfer atau dijual ke KKKS lain 2.5. Koreksi Negatif atas pencatatan aset - berasal dari modul/tabel koreksi (CA120) 2.6. Lain-lain (sebutkan) Jumlah Tabel Mutasi Saldo (FORM HBI-02)Terlampir

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


xiii

US$

= = = = = =

item US$

item = = = = =

US$

BUKU KETIGA – PENGELOLAAN ASET KONTRAKTOR KKS LAMPIRAN – 12

Pedoman Pengelolaan Aset Kontraktor KKS FORM No.: HBI-02 LIST ASET BARANG INVENTARIS DAN LOW VALUE (Antara Rp 1.700.000 dan Rp 5.000.000) No Nomor Inventori aset

Deskripsi Aset

Merk

Type

Nomor Seri

Harga Perolehan Rp Harga Perolehan US$ Tanggal Akuisisi Aset (PIS) User Dept User/Holder Person Lokasi No. AFE No. PO Keterangan

xiv

BUKU KETIGA – PENGELOLAAN ASET KONTRAKTOR KKS LAMPIRAN – 13 Pedoman Pengelolaan Aset Kontraktor KKS FORM No.: Tanah-01

BPMIGAS DAFTAR INVENTARISASI TANAH Kontraktor: ……………………. No

Nomor SINT A

1

Lokasi

2

3

Capital atau Noncapital

Nomor Harmoni III

Luas ( M2 )

Harga Perolehan

Data

Status

Dasar

Jika nilai/biaya perolehannya melekat pada suatu project/aset

Tanah

Tanah

Perolehan

5

6

( Rupiah ) 7

Pembukuan

4

8

9

10

Peruntukan

Kondisi

Keterangan/

11

Sekarang 12

Permasalahan 13

Tahun 19xx 1 2 dst Tahun 19x1 1 2 dst Tahun 19x2 1 2 dst Tahun 2009 1 2 dst


Untuk aset tanah yang telah dibukukan atau dicatatkan nilai perolehannya melalui project atau aset di Harmoni III, harus mengisi kolom 4 dan 5, agar secara sistem dapat dilakukan pemisahan pembebanan biaya aset tanah, sehingga pada akhirnya tidak terjadi duplikasi pencatatan (double accounting). Petunjuk Pengisian Kolom: 1 Cukup Jelas 2 Nomor berdasarkan pencatatan dalam Sistem Informasi Tanah (SINTA) 3 Lokasi tanah, alamat lengkap nama Desa/Kelurahan, dan nama Kabupaten. 4 Isi huruf C jika tanah dikapitalisasi dan NC jika tanah tersebut tidak dikapitalisasi 5 Nomor Harmoni III, jika tanah di kapitalisasi, diisi dengan nomer Harmoni III aset utamanya (misal: bangunan,pipa,warehouse,yard,dll) 6 Luas Tanah berdasarkan persil dan sertifikat 7 Total nilai perolehan, jika kolom lima terisi (ada hubungannya dengan Harmoni III), maka yang diisi hanyalah porsi nominal nilai perolehan aset tanah saja 8 Dokumen perolehan (seritikat, surat pelepasan hak, ARS, AFE) 9 Status tanah: Sertifikat Hak Milik, Serttifikat Hak Guna, Akta Jual Beli, Girik 10 Nomor dokumen yang tertera dalam kolom 8 11 Peruntukkan tanah: bangunan perkantoran, bangunan tempat tinggal, bangunan gudang, penyimpanan terbuka, sumur, bandara, pelabuhan / dermaga, fasilitas produksi, ROW. 12 digunakan, tidak digunakan 13 Terjaga, Sengketa, diduduki, dikuasai pihak ketiga,

xv

BUKU KETIGA – PENGELOLAAN ASET KONTRAKTOR KKS LAMPIRAN – 14 Pedoman Pengelolaan Aset Kontraktor KKS FORM No.: Formulir-01 FORMULIR USUL PENGHAPUSAN DAN/ATAU PELEPASAN ASET KONTRAKTOR KKS Nomor Tanggal

I.

: :

Data Barang Milik Negara Katagori BMN

Tanah Bangunan Harta Benda Modal (HBM) Harta Benda Inventaris (HBI) Material Persediaan Material Sisa Proyek

Lokasi Penyimpanan

:

Asal Perolehan

:

Harga Perolehan

: Rp. : USD $

Limbah B3/Sisa Produksi Scrap non Aset

Nilai Buku

: Rp. : USD $

Perkiraan Berat (ton)

:

: ………… s/d ……………. ( Detail pada Lampiran)

Tahun Perolehan

Fungsi Pengguna/Penanggung Jawab : Uraian Singkat BMN

:

II. Bahwa harta kekayaan tersebut di atas telah diteliti secara fisik dan dilaksanakan evaluasi secara teknis dan ekonomis Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi dimaksud maka diusulkan : Untuk dihapuskan, karena :

Tindak Lanjut Pelepasan:

Rusak dan/atau Tidak

Diserahkan ke Negara

Ekonomis diperbaiki

Dimusnahkan

Hilang/Musnah/Susut alami/Kahar Tidak bermanfaat Parent Unit Tidak ada Tinggal Guna/Turun Mutu Selisih Persediaan Dead Stock Peraturan atau kepentingan Pemerintah III. DATA INISIATOR Nama : No. Pegawai : Jabatan :

User/fungsi Pengguna

Pengawas Aset Nama No. Pegawai Jabatan

: : :

IV. PEMERIKSAAN BMN OLEH KKKS Bahwa Barang Milik Negara tersebut di atas telah diteliti secara fisik dan administratif dan dipastikan Jumlah, Nilai serta data pendukungnya benar. Berdasarkan hasil penelitian dimaksud maka diusulkan sebagaimana tersebut dibawah ini : Diserahkan ke Negara

NAMA

NO. PEGAWAI

JABATAN

TANDA TANGAN

Dimusnahkan (Fungsi Pengguna) (Fungsi SCM/Logistik) (Fungsi Finance)

(Fungsi Terkait)

Catatan : Khusus untuk aset hilang harus didukung dengan Berita Acara yang ditanda tangani oleh Security dan laporan ke Kepolisian V. Harta Kekayaan yang diusul hapus : Belum Cost Recovery Pimpinan Fungsi Finance Sudah Cost Recovery Sisa Nilai Buku (…………………………..) VI. PENANGGUNG JAWAB HARTA KEKAYAAN/PIMPINAN TERTINGGI Nama No. Pegawai Jabatan

: : :

Pimpinan Tertinggi KKKS

(………………………………..) KETERANGAN Data diisi dengan lengkap Harga Perolehan dan Nilai Buku harus dilengkapi dengan nilai satuan Rupiah Formulir ini dapat dipakai untuk beberapa item harta kekayaan yang sejenis dan mempunyai usul hapus serta tujuan pelepasan yang sama.

xvi

BUKU KETIGA – PENGELOLAAN ASET KONTRAKTOR KKS LAMPIRAN – 15 Pedoman Pengelolaan Aset Kontraktor KKS FORM No.: Formulir-02 DETAIL DATA USUL PENGHAPUSAN DAN PELEPASAN KKKS : No FUPP/WOP : Tanggal : Lokasi : KETERANGAN NO 1

Kode mate rial/ No. HBM / No. HBI 2

DESKRIPSI 3

JUM LAH SATUAN 4

5

Pe rkiraan Be rat (Ton) 6

Baru / Use d

KATAGORI

7

Cost Re cov e ry

Thn Pe role han

9

10

8

Harga Be li US $ 11

Rp 12

Harga Buku US $ 13

Rp 14

Alasan Pe nghapusan 15

Tujuan Pe le pasan 16

TOTAL NILAI

Pejabat Berwenang KKKS :

(………………………………….) Tata cara Pengisisan : 1. Data material dan aset yang dimasukkan sesuai data WOP yang telah disetujui BPMIGAS untuk diteruskan ke Departemen. 2. Tiap FUPP/WOP dibuat dalam form terpisah dan form harus diisi lengkap per line item. 3. Kolom nomor 6 (kondisi) :

Stock, jika peralatan/material belum digunakan (material stock) Used, jika peralatan/material sudah digunakan (PIS) 4. Kolom nomor 7 (katagori) : Tanah / Bangunan Harta Benda Modal (HBM) / Harta Benda Inventaris (HBI) Material Persediaan / Material Sisa Proyek Limbah B3 / Scrap non Aset 5. Kolom nomor 8 (Status) Sudah Cost Recovery (SCR) Belum Cost Recovery (BCR) 6. Kolom 10 wajib diisi dengan kurs rupiah terhadap dolar menyesuaikan pada tahun pembelian. 7. Kolom nomor 16 (Status Proses WOP), dilengkapi referensi dokumen terakhir ( No. surat & Tgl ) Proses Persetujuan DESDM / DepKeu Penilaian Proses lelang Proses Pelepasan / Penetapan status pengguna Selesai Pelepasan (Penyerahan, hibah, pemusnahan)

xvii

BUKU KETIGA – PENGELOLAAN ASET KONTRAKTOR KKS LAMPIRAN – 16 Pedoman Pengelolaan Aset Kontraktor KKS FORM No.: Formulir-03 Lembar Pemeriksaan Fisik No FUPP/WOP :

KKKS : Keterangan Pemeriksaan (BPMIGAS)

Pemeriksaan Fisik KKKS No

Kode material/ No. HBM / No. HBI

Deskripsi

Tahun Perolehan

Lokasi

Jumlah

Satuan Ada

Tidak Ditemukan

Baik

Rusak

Tanggal Pemeriksaan Fungsi Finance KKKS

Fungsi Logistik KKKS

Fungsi User KKKS

(Tanda Tangan)

(Tanda Tangan)

(Tanda Tangan)

Nama Pemeriksa Jabatan Pemeriksa



xviii

Perkiraan Berat (ton)

Dilanjutkan

Tidak dilanjutkan

BUKU KETIGA – PENGELOLAAN ASET KONTRAKTOR KKS LAMPIRAN – 17 Pedoman Pengelolaan Aset Kontraktor KKS FORM No.: Handak-01 LAPORAN Wilayah PERIODE KKKS

BULANAN PENGELOLAAN PERSEDIAAN BAHAN PELEDAK (HANDAK) : (Natuna / Sumatra Bagian Utara / Sumatera Bagian Selatan / Jawa / Papua dan Maluku / Kalimantan dan Sulawesi*) : :

NOMOR IZIN GUDANG PERMANEN : NOMOR IZIN GUDANG SEMENTARA :

A. Status HANDAK : MILIK KKKS Persediaan Awal Bulan No.

Kodefikasi

1 I 1 2 3

Deskripsi Bahan Peledak

2 Shape Charge

Unit Satuan

Seismik

Well Service

3

4

5

Pemasukan Lokasi Gudang Penyimpanan

Impor Luar Negeri

6

7

Jumlah (4+5+7+8)

Alih Guna/Transfer Seismik dari KKKS Lain 8

9

Pengeluaran

Jumlah Akhir Bulan

Well Service

Pemanfaatan Operasi

Alih Guna/Transfer ke KKKS Lain

Dimusnahkan

Re-Ekspor

Seismik

Well Service

SI Polisi

Masa Berlaku SI

10

11

12

13

14

14

15

16

17

Well Service

Pemanfaatan Operasi

Alih Guna/Transfer ke KKKS Lain

Dimusnahkan

Re-Ekspor

10

11

12

13

EA S U B T O T A L (I)

II 1 2 3

Detonator EA S U B T O T A L (II)

III

Blasting Cord-Prima Cord FT

1 2 3 S U B T O T A L (III)

B. Status HANDAK : BUKAN MILIK KKKS (Kontrak Konsinyasi atau Jasa Terintegrasi) Persediaan Awal Bulan No.

Kodefikasi

1 I 1 2 3

Deskripsi Bahan Peledak

2 Shape Charge

Unit Satuan

Seismik

Well Service

Gudang Penyimpanan

3

4

5

6

Pemasukan Impor Luar Negeri 7

Jumlah (4+5+7+8)

Alih Guna/Transfer Seismik dari KKKS Lain 8

9

Pengeluaran

Jumlah Akhir Bulan Seismik

Well Service

SI Polisi

Masa Berlaku SI

14

15

16

17

EA S U B T O T A L (I)

II 1 2 3

Detonator EA S U B T O T A L (II)

III

Blasting Cord-Prima Cord FT

1 2 3 S U B T O T A L (III)

I II III

T O TA L Shape Charge Detonator Blasting Cord(A+B) Prima Cord (A+B) (A+B)

EA EA FT SCM Manager/Logistik

Kepala Teknik Tambang

Pimpinan KKKS

(…………………………………………)

(……………………………………………..)

(………………………………………..)

xix

BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BPMIGAS) PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA

Recommend Documents