BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BPMIGAS)
PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
Nomor : 007 / PTK / VI / 2004
BUKU KEEMPAT
PEDOMAN PENGELOLAAN KEPABEANAN
DAFTAR ISI BAB BAB I
BAB II
ISI
Halaman
UMUM 1. PENGERTIAN ISTILAH
1
2. MAKSUD DAN TUJUAN
6
3. LINGKUP KEGIATAN
6
4. KEBIJAKAN UMUM
6
5. DASAR HUKUM
7
TANGGUNG JAWAB DAN TUGAS POKOK 1. TANGGUNG JAWAB DAN TUGAS POKOK BPMIGAS 9 1.1 Tanggung Jawab 1.2 Tugas Pokok 2. TANGGUNG JAWAB DAN TUGAS POKOKKKKS
10
2.1 Tanggung Jawab 2.2 Tugas Pokok 3. TANGGUNG JAWAB DAN TUGAS POKOK PPJK
11
3.1 Tanggung Jawab 3.2 Tugas Pokok 3.3 Persyaratan PPJK 3.4 Sanksi
BAB III ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) DAN NOMOR POKOK IMPORTIR KHUSUS (NPIK) 1. ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
14
2. NOMOR POKOK IMPORTIR KHUSUS (NPIK)
15
i
DAFTAR ISI BAB BAB IV
BAB V
BAB VI
ISI
Halaman
TATA CARA MEMPEROLEH PEMBEBASAN IMPOR BOP 1. BOP BARU
16
2. BOP BUKAN BARU
18
3. BOP YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA
19
PEMBERITAHUAN PABEAN 1. KETENTUAN UMUM
20
2. PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB)
21
3. PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB)
24
BARANG IMPOR SEMENTARA 1. KETENTUAN UMUM
26
2. TATA CARA IMPOR DAN EKSPOR BARANG
26
IMPOR SEMENTARA
BAB VII PINDAH LOKASI/ALIH TANGGUNG JAWAB ATAS BOP SEWA EKS DAN BARANG IMPOR SEMENTARA 1. KETENTUAN UMUM
30
2. BOP SEWA
30
3. BARANG IMPOR SEMENTARA
31
BAB VIII GUDANG BERIKAT 1. KETENTUAN UMUM
33
2. TATA CARA PENGAJUAN BOP PADA GUDANG
33
BERIKAT
ii
DAFTAR ISI BAB
ISI
Halaman
BAB IX PENGAWASAN 1 PENGAWASAN FUNGSIONAL
34
2 TINDAK LANJUT PENGAWASAN
36
3 PELAPORAN
36
BAB X KETENTUAN PERALIHAN
iii
38
BAB I UMUM
1.
Pengertian Istilah
1.1.
Angka Pengenal Importir (API) Adalah tanda pengenal sebagai importir yang diberikan oleh departemen yang membidangi perdagangan dimana harus dimiliki setiap KKKS dalam melakukan kegiatan importasi.
1.2.
Apresiasi Domestik Produk (ADP) Adalah daftar barang produksi dalam negeri yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (DJMGB).
1.3.
Barang Operasi Perminyakan (BOP) Adalah semua barang dan peralatan yang secara langsung dipergunakan untuk operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi termasuk kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan dan penjualan hasil produksi sendiri yang tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba, yang dilakukan KKKS yang bekerja sama dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS).
1.4.
Bea Masuk (BM) Adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
1.5.
Daerah Pabean Adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif.
1.6.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Adalah Direktorat Jenderal sebagai unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang Kepabeanan dan cukai, antara lain untuk mengurus keluar/masuk barang dan memungut Bea Masuk, cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor dari luar negeri.
1
1.7.
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (DJMGB) Adalah Direktorat Jenderal yang berada dibawah Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) yang bidang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Minyak dan Gas Bumi.
1.8.
Ekspor Adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean.
1.9.
Eksportir Adalah KKKS pemilik API yang melakukan kegiatan mengeluarkan BOP dari daerah Pabean Indonesia dalam lingkup Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di wilayah Republik Indonesia.
1.10.
Gudang Berikat Adalah suatu bangunan atau tempat dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha penimbunan, pengemasan, penyortiran, pengepakan, pemberian merk/label, pemotongan, atau kegiatan lain dalam rangka fungsinya sebagai pusat distribusi barang-barang asal impor untuk tujuan dimasukan ke Daerah Pabean Indonesia lainnya, Kawasan Berikat, atau diekspor tanpa adanya pengolahan.
1.11.
Impor Adalah kegiatan memasukan barang ke dalam Daerah Pabean.
1.12.
Importir Adalah KKKS pemilik API yang melakukan kegiatan memasukan BOP dalam lingkup Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di wilayah Republik Indonesia.
1.13.
Kepabeanan Adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean serta pemungutan Bea Masuk,Pajak Dalam Rangka Impor, dan biaya terkait lainnya.
1.14.
Kantor Pabean Adalah kantor dalam lingkungan DJBC tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
2
1.15.
Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Adalah kantor dalam lingkungan DJBC tempat dipenuhinya kewajiban pabean.
1.16.
Kantor Pelayanan Utama (KPU) Adalah kantor wilayah dalam lingkungan DJBC.
1.17.
Kawasan Berikat Adalah suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
1.18.
Kawasan Pabean Adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan DJBC.
1.19.
Keadaan Darurat (Emergency) Adalah keadaan seperti diatur dalam Pedoman Tata Kerja BPMIGAS yang mengatur mengenai keadaan darurat/emergency.KKKS.
1.20.
Kewajibanan Pabean Adalah semua kegiatan di bidang Kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-undang.
1.21.
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap (BUT), sebagaimana disebut dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan Kontrak Bagi Hasil atau bentuk Kontrak Kerja Sama lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3
1.22.
Kontrak Kerja Sama Adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi.
1.23.
Masterlist (Lampiran nomor L.1) Adalah dokumen rencana induk kebutuhan barang operasi yang akan diimpor dan akan digunakan, disusun oleh KKKS untuk suatu kegiatan operasi dalam lingkup Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagai dasar pengajuan impor BOP yang untuk selanjutnya disebut Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI).
1.24.
Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Adalah tanda pengenal sebagai importir khusus yang harus dimiliki setiap KKKS yang melakukan impor produk tertentu.
1.25.
Pajak Dalam Rangka Iimpor (PDRI) Adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor.
1.26.
Pejabat Yang Berwenang Adalah pimpinan tertinggi KKKS atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk menandatangani dokumen Kepabeanan serta bertanggungjawab atas seluruh proses dan hasil kegiatan Kepabeanan di lingkungan KKKS.
1.27.
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Adalah dokumen DJBC dalam bentuk formulir atau data elektronik yang harus diisi oleh KKKS dalam rangka pelaksanaan kewajiban Kepabeanan di bidang ekspor (lampiran nomor L.5).
1.28.
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Adalah dokumen DJBC dalam bentuk formulir atau data elektronik yang harus diisi oleh KKKS dalam rangka pelaksanaan kewajiban Kepabeanan di bidang impor (lampiran nomor L.4)
1.29.
Pemberitahuan Pabean Adalah pernyataan yang dibuat oleh KKKS dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang.
4
1.30.
Produk Tertentu Adalah produk-produk yang terkena ketentuan impor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan yang meliputi elektronika, pakaian jadi, mainan anak-anak, alas kaki, dan produk makanan dan minuman.
1.31.
Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas nama importir.
1.32.
Pertukaran Data Elektronik (PDE) Adalah alir informasi bisnis antar aplikasi dan organisasi secara elektronik, yang terintegrasi dengan menggunakan standar yang disepakati bersama.
1.33.
Rencana Impor Barang (RIB) Adalah daftar Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI), yang telah ditandasahkan oleh DJMGB dengan mencantumkan Pos Tarif (kode Harmonized System) (Lampiran nomor L.3).
1.34.
Surat Pemberitahuan Registrasi (SPR) Adalah surat pemberitahuan telah memenuhi syarat registrasi importir yang dikeluarkan oleh DJBC.
1.35.
Tempat Penimbunan Sementara Adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang dipersamakan di Kawasan Pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
1.36.
Tempat Penimbunan Pabean Adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang dipersamakan, yang disediakan oleh Pemerintah di Kantor Pabean setempat, yang berada di bawah pengelolaan DJBC untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara.
2.
Maksud dan Tujuan
2.1.
Maksud Pedoman ini dimaksudkan untuk menetapkan keseragaman dalam hal pola pikir, pengertian dan pedoman pelaksanaan bagi fungsi perencana maupun fungsi pelaksana dalam kegiatan kepabeanan. 5
2.2.
Tujuan Pedoman ini bertujuan untuk mempercepat dan memudahkan proses penyelesaian formalitas Kepabeanan BOP.
3.
Lingkup Kegiatan Lingkup kegiatan pedoman ini meliputi kegiatan kepabeanan mulai dari pengajuan rencana kebutuhan barang impor, penyelesaian impor, pindah lokasi/alih tanggung jawab barang sewa, perbaikan dan penyelesaian ekspor BOP sampai dengan kegiatan pelaporan dan penyelenggaraan pembukuan serta kearsipan.
4.
Kebijakan Umum
4.1.
Mematuhi ketentuan kepabeanan yang berlaku.
4.2.
Memanfaatkan fasilitas Kepabeanan yang diberikan kepada KKKS.
4.3.
Pengurusan impor/ekspor BOP dilaksanakan sendiri oleh fungsi formalitas Kepabeanan di lingkungan KKKS atau dapat dikuasakan kepada PPJK.
4.4.
BOP yang akan diimpor bukan merupakan barang yang dilarang untuk diimpor, belum diproduksi di dalam negeri atau sudah diproduksi didalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan atau jumlahnya belum mencukupi kebutuhan dan hanya akan dipergunakan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
5.
Landasan Hukum
5.1.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
5.2.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
6
BAB II TANGGUNG JAWAB DAN TUGAS POKOK
1.
TANGGUNG JAWAB DAN TUGAS POKOK BPMIGAS Tanggung jawab dan tugas pokok pengendalian dan pengawasan Kepabeanan yang dilakukan KKKS dilaksanakan oleh fungsi dalam BPMIGAS yang bertanggung jawab dibidang Kepabeanan.
1.1
Tanggung Jawab Memastikan bahwa proses Kepabeanan yang dilakukan oleh KKKS telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk pindah lokasi dan alih tanggung jawab.
1.2
Tugas Pokok :
1.2.1
Memberikan rekomendasi kepada departemen yang membidangi perdagangan agar KKKS memperoleh API yang khusus berlaku bagi KKKS.
1.2.2
Memberikan rekomendasi kepada DJBC agar KKKS memperoleh SPR.
1.2.3
Memastikan bahwa RKBI telah sesuai dengan rencana kerja dalam Plan of Development (POD) dan/atau Work Program and Budget (WP&B) yang telah disetujui oleh BPMIGAS.
1.2.4
Melaksanakan pengawasan atas kegiatan impor/ekspor yang dilakukan oleh KKKS.
1.2.5
Melakukan pencatatan dan pengawasan atas penggunaan BOP Sewa dan Bukan Sewa berdasarkan laporan yang diberikan KKKS.
1.2.6
Memberikan persetujuan rencana pindah lokasi BOP Sewa yang diajukan oleh KKKS.
1.2.7
Memberikan persetujuan rencana ekspor BOP, antara lain, BOP yang akan dilakukan perbaikan di luar Daerah Pabean Indonesia, BOP konsinyasi dan BOP sewa yang harus dikembalikan ke negara asal.
7
1.2.8
Melakukan pemeriksaan fisik terhadap BOP Sewa dan Bukan Sewa yang akan di impor dan/atau di ekspor oleh KKKS, bila dianggap perlu.
2.
TANGGUNG JAWAB DAN TUGAS POKOK KKKS Pelaksanaan atas proses Kepabeanan dilingkungan KKKS dapat dilaksanakan sendiri oleh fungsi yang menangani Formalitas Kepabeanan atau menggunakan jasa PPJK.
2.1
Tanggung Jawab Bertanggung jawab atas terselenggaranya proses Kepabeanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk pindah lokasi dan alih tanggung jawab.
2.2
Tugas Pokok :
2.2.1
Mengajukan permohonan untuk mendapatkan API yang khusus berlaku bagi KKKS ke departemen yang membidangi perdagangan setelah mendapatkan surat rekomendasi BPMIGAS.
2.2.2
Mengajukan Surat Pemberitahuan Registrasi (SPR) ke DJBC setelah mendapatkan surat rekomendasi BPMIGAS.
2.2.3
Mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPIK kepada departemen yang membidangi perdagangan.
2.2.4
Melaksanakan impor dan ekspor BOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.2.5
Menyusun dan menyiapkan RKBI secara lengkap dan benar berdasarkan rencana kerja dalam POD dan/atau WP&B.
2.2.6
Mengajukan RKBI beserta dokumen pendukung yang telah ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang kepada BPMIGAS.
2.2.7
Menyampaikan RIB yang telah ditandasahkan oleh DJMGB kepada DJBC dengan tembusan kepada BPMIGAS.
2.2.8
Mengajukan permohonan persetujuan kepada BPMIGAS atas rencana pemanfaatan BOP Sewa (pindah lokasi/alih tanggung jawab).
2.2.9
Mengajukan permohonan persetujuan kepada BPMIGAS atas rencana ekspor BOP Bukan Sewa. 8
2.2.10 Menyelenggarakan pembukuan, pengadministrasian dan penyimpanan arsip atas semua catatan BOP Sewa dan BOP Bukan Sewa sesuai peraturan yang berlaku dibidang Kepabeanan dan/atau kearsipan. 2.2.11 Menyampaikan salinan kontrak PSC (Production Sharing Contract)/Kontrak Kerja Sama dan specimen tandatangan pimpinan/manajer/pejabat KKKS yang diberi wewenang untuk menandatangani RIB kepada DJBC melalui dan diketahui oleh BPMIGAS, untuk pengajuan pada saat pertama kali atau ada perubahan . 2.2.12 Melakukan koordinasi dengan BPMIGAS sebelum lembaga pemeriksa eksternal, melakukan audit kepabeanan terhadap impor BOP yang dilakukan oleh KKKS terkait. 2.2.13 Dalam hal pelaksanaan impor/ekspor dikuasakan Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK): a. Menyiapkan Kepabeanan;
surat
kuasa
pengurusan
kepada
penyelesaian
b. Melakukan verifikasi PIB/PEB beserta kelengkapan dokumen lainnya dan menandatangani PIB/PEB yang disiapkan oleh PPJK; c. Melakukan verifikasi terhadap tagihan yang diajukan oleh PPJK; d. KKKS tetap bertanggungjawab atas pelaksanaan Kepabeanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3.
TANGGUNG JAWAB DAN TUGAS POKOK PERUSAHAAN PENGURUSAN JASA KEPABEANAN (PPJK) Pelaksanaan proses Formalitas Kepabeanan di lingkungan atas nama KKKS.
3.1
Tanggung Jawab
3.1.1
Memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan, cukai, dan perpajakan serta ketentuan lain yang berlaku di bidang impor dan ekspor.
3.1.2
Bertanggung jawab kepada KKKS.
9
3.2
Tugas Pokok
3.2.1
Melaksanakan formalitas pengurusan impor dan ekspor BOP sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3.2.2
Menyelenggarakan pembukuan, pengadministrasian dan penyimpanan arsip atas semua catatan BOP Sewa dan BOP Bukan Sewa sesuai peraturan yang berlaku di bidang Kepabeanan dan/atau kearsipan.
3.2.3
Melaporkan hasil realisasi kegiatan impor/ekspor BOP selambatlambatnya 5 (lima) hari setelah pengeluaran BOP dengan menyerahkan copy PIB dan dokumen pelengkap pabean.
3.3
Persyaratan PPJK.
3.3.1
Terdaftar dan memiliki nomor pokok PPJK yang dikeluarkan Kantor Pabean setempat.
3.3.2
Memiliki tenaga ahli yang berkualitas dan memiliki sertifikat ahli Kepabeanan dan berpengalaman dalam impor/ekspor BOP.
3.3.3
Mempunyai alamat dan identitas pengurus serta penanggung jawab yang jelas.
3.3.4
Memiliki jaringan telekomunikasi berupa saluran telepon, faksimili dan alamat surat elektronik (email).
3.3.5
Memiliki sistem pembukuan finansial yang baik. Wajib menggunakan perangkat dan modul Pertukaran Data Elektronik (PDE) milik sendiri, kecuali untuk Kantor Pabean setempat yang belum menerapkan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE).
3.4
Pemilihan PPJK dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur pada Buku Kedua tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa.
3.5
Sanksi PPJK yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai kontrak, dikenai sanksi sesuai ketentuan dalam kontrak antara KKKS dan PPJK yang bersangkutan dan/atau yang berlaku di masing-masing KKKS.
10
BAB III ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) DAN NOMOR POKOK IMPORTIR KHUSUS (NPIK)
1.
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
1.1.
Setiap KKKS harus memiliki API yang khusus berlaku bagi KKKS untuk melakukan impor BOP mendukung Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
1.2.
KKKS yang belum mempunyai/belum mendapatkan API tersebut harus mengajukan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang di lingkungan KKKS, kepada departemen yang membidangi perdagangan dengan melampirkan:
1.2.1.
Salinan Kontrak Kerja Sama antara KKKS dengan BPMIGAS, dengan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada departemen atau bagian hukum masing-masing KKKS.
1.2.2.
Rekomendasi dari BPMIGAS.
1.2.3.
Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KKKS.
1.2.4.
Pejabat Yang Berwenang di lingkungan KKKS yang ditunjuk sebagai pelaksana/penanggungjawab, paling sedikit teridiri dari 2 (dua) orang. Dilampiri dengan: a. Pasfoto berwarna, 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm dari Pejabat Yang Berwenang yang ditunjuk sebagai pelaksana/ penanggungjawab. b. Fotokopi bukti identitas/paspor dari Pejabat Yang Berwenang yang ditunjuk sebagai pelaksana/penanggungjawab. c.
Nama serta contoh (specimen) tandatangan Pejabat Yang Berwenang yang ditunjuk sebagai pelaksana/penanggungjawab.
1.3.
API tersebut dapat dibekukan apabila penanggungjawab KKKS pemilik API tersebut:
1.3.1.
Sedang diperiksa oleh penyidik, penyalahgunaan API tersebut; 11
berkaitan
dengan
1.3.2.
Diduga menyampaikan informasi atau data yang tidak benar pada saat pengajuan permohonan API tersebut;
1.3.3.
Tidak melaporkan rekapitulasi realisasi impor dan perubahan identitas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
1.3.4.
Diduga melanggar impor/ekspor.
1.4.
Pencabutan API yang khusus berlaku bagi KKKS.
ketentuan
yang
berlaku
di
bidang
API yang khusus berlaku bagi KKKS dicabut penanggungjawab KKKS pemilik API tersebut:
apabila
1.4.1.
Mengalami pembekuan API tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
1.4.2.
Tidak melaporkan rekapitulasi realisasi impor dan perubahan identitas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
1.4.3.
Terbukti melanggar ketentuan tata niaga impor yang berlaku;
1.4.4.
Memalsukan dan/atau menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau
1.4.5.
Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API tersebut dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
2.
NOMOR POKOK IMPORTIR KHUSUS (NPIK)
2.1.
NPIK hanya dapat diberikan oleh departemen yang membidangi perdagangan kepada KKKS yang telah memiliki API yang khusus berlaku bagi KKKS.
2.2.
KKKS dapat memiliki NPIK dengan mengajukan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang di lingkungan KKKS, kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan dengan tembusan kepada Direktur Impor, Departemen Perdagangan dengan melampirkan: a. Fotocopy API tersebut yang dimiliki; b. Foto berwarna Pejabat Yang Berwenang yang ditunjuk sebagai pelaksana/penanggungjawab (latar belakang warna merah) ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
12
2.3.
Masa berlaku NPIK adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkannya NPIK.
13
BAB IV TATA CARA MEMPEROLEH PEMBEBASAN IMPOR BOP
Dalam rangka memperoleh pembebasan BM dan PDRI atas impor BOP baru, bukan baru dan yang diatur tata niaga impornya, KKKS wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :
1.
BOP BARU
1.1.
PENYUSUNAN RKBI RKBI disusun oleh fungsi Kepabeanan di lingkungan KKKS dengan ketentuan sebagai berikut:
1.1.1.
Rencana kebutuhan BOP harus sesuai dengan yang tertuang pada rencana kerja dalam POD dan/atau WP&B yang telah disetujui oleh BPMIGAS.
1.1.2.
RKBI berisi rencana kebutuhan BOP untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
1.1.3.
Proses pengadaan BOP telah mengupayakan pengutamaan penggunaan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri.
1.1.4.
Formulir RKBI sebagaimana lampiran 1, dimana penggunaan formulir untuk RKBI BOP Bukan Sewa dan RKBI Sewa dipisahkan.
1.1.5.
Melampirkan penjelasan/justifikasi terhadap BOP yang diimpor apabila BOP tersebut termasuk didalam ADP List, atau termasuk di dalam ADP list namun secara kwantitas BOP yang tersedia di dalam negeri belum mencukupi atau belum memenuhi spesifikasi BOP yang dibutuhkan, atau harga barang lebih mahal daripada HPS/OE setelah negosiasi.
1.2.
PENGAJUAN RKBI
1.2.1.
KKKS mengajukan permohonan rekomendasi RKBI kepada DJMGB melalui BPMIGAS dengan melampirkan : a. RKBI yang telah disiapkan. b. Salinan POD dan/atau WP&B yang telah disetujui BPMIGAS. 14
c. Fotocopy kontrak pengadaan berikut daftar barang dan harga. d. Formulir Request for Witnessing/RFW (khusus barang yang dipabrikasi dikawasan berikat). 1.2.2.
BPMIGAS mengeluarkan rekomendasi kepada KKKS dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan RKBI diterima secara lengkap dan benar. KKKS. DJMGB menyampaikan RIB yang telah ditandasahkan kepada KKKS dengan tembusan kepada Departemen Perindustrian dan BPMIGAS.
1.2.3.
RIB yang telah ditandasahkan dimaksud mempunyai masa berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandasahkan.
1.2.4.
Dalam hal RIB telah habis masa berlakunya, KKKS wajib mengajukan RKBI baru.
1.3.
PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK (BM)/ PAJAK DALAM RANGKA IMPOR (PDRI)
1.3.1.
KKKS mengajukan permohonan kepada DJBC untuk mendapat persetujuan dan penerbitan Surat Keputusan Pembebasan BM dan/atau PDRI Tidak Dipungut dilengkapi dengan : a. RIB yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh DJMGB. b. Copy Kontrak Kerja Sama BM/PDRI yang pertama kali.
untuk pengajuan pembebasan
c. Ijin Pembelian dan Penggunaan/P2 yang diterbitkan oleh MABES POLRI (khusus untuk bahan peledak). 1.3.2.
DJBC menerbitkan surat keputusan pembebasan atas BOP yang diimpor untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun; a. Untuk KKKS Pra Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 akan memperoleh Surat Keputusan Pembebasan BM dan PDRI Tidak Dipungut. b. Untuk KKKS Pasca Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tahap eksplorasi akan memperoleh Surat Keputusan Pembebasan BM dan PPN Impor Ditanggung Pemerintah. c. Untuk KKKS Pasca Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tahap eksploitasi akan memperoleh Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk. 15
1.3.3.
Pejabat Yang Berwenang di lingkungan KKKS yang ditunjuk sebagai pelaksana/penanggungjawab Kepabeanan dapat mengajukan permohonan perubahan RIB kepada DJMGB dengan tembusan kepada BPMIGAS sebelum surat keputusan pembebasan atas BOP yang diimpor diterbitkan.
1.3.4.
Perubahan atau penambahan dimaksud meliputi antara lain uraian, jumlah dan nilai BOP.
1.3.5.
KKKS menyampaikan kepada BPMIGAS tembusan Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian pembebasan yang diterbitkan oleh DJBC.
1.3.6.
Setelah terbitnya surat keputusan pembebasan atas BOP yang diimpor, KKKS hanya dapat melakukan perubahan atas pelabuhan tujuan.
2.
BOP BUKAN BARU
2.1.
BOP bukan baru adalah barang yang masih layak dipakai atau untuk direkondisi atau remanufacturing, guna difungsikan kembali dan bukan merupakan barang rongsokan (skrap).
2.2.
Pada prinsipnya tata cara memperoleh pembebasan impor BOP bukan baru mengikuti tata cara untuk BOP baru, namun Impor BOP bukan baru harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari departemen yang membidangi perdagangan sebelum mengajukan permohonan pembebasan ke DJMG.
2.3.
Terhadap BOP bukan baru yang akan diimpor harus dilakukan pemeriksaan teknis terlebih dahulu oleh surveyor yang ditetapkan oleh departemen yang membidangi perdagangan. Hasil pemeriksaan teknis oleh surveyor dituangkan dalam Certificate of Inspection dan wajib dilampirkan bersama dokumen Kepabeanan pada saat pemasukan BOP bukan baru ke Kawasan Pabean Indonesia.
2.4.
Surat persetujuan impor BOP bukan baru dari departemen yang membidangi perdagangan, wajib dilampirkan bersama dokumen Kepabeanan pada saat pemasukan BOP dimaksud ke Kawasan Pabean Indonesia
16
3.
BOP YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA
3.1.
BOP yang diatur tata niaga impornya dapat diimpor oleh KKKS hanya untuk keperluan operasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
3.2.
BOP yang diatur tata niaga impornya antara lain adalah: a. Peralatan telekomunikasi. b. Bahan peledak/senjata api. c. Barang cetak/majalah. d. Peralatan laboratorium. e. Kapal laut/platform. f. Kapal udara/balon udara. g. Minyak pelumas.
3.3.
Pada prinsipnya tata cara memperoleh pembebasan impor BOP yang Diatur Tata Niaga Impornya mengikuti tata cara untuk BOP baru, namun Impor BOP yang Diatur Tata Niaga Impornya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari instansi berwenang.
3.4.
Setelah mendapatkan surat persetujuan impor KKKS sebagaimana dimaksud butir 3.3 harus menyampaikan laporan kepada BPMIGAS dalam waktu 5 (lima) hari kerja. Pelaksanaan penyelesaian impor dalam rangka proses penyelesaian Kepabeanan untuk BOP bukan baru maupun BOP yang diatur tata niaga impornya, KKKS mengajukan PIB dengan melampirkan: a. Surat Keputusan Pembebasan yang dikeluarkan oleh DJBC; b. Surat persetujuan impor BOP bukan baru atau BOP yang diatur tata niaga impornya dari instansi berwenang; c. Hasil pemeriksaan teknis oleh surveyor mengenai kelayakan pakai dan spesifikasi teknis untuk BOP bukan baru.
17
BAB V PEMBERITAHUAN PABEAN
1.
KETENTUAN UMUM
1.1.
Pemenuhan Kewajiban Pabean dilakukan di Kantor Pabean setempat atau tempat lain yang disamakan dengan Kantor Pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean.
1.2.
Pemberitahuan Pabean dapat disampaikan dalam bentuk tertulis didahului/diikuti penyampaian data elektronik dengan cara :
1.2.1.
Mengisi formulir dan menyerahkan langsung ke Kantor Pabean.
1.2.2.
Dalam hal berbentuk data elektronik: a. Menyerahkan langsung media penyimpan data elektronik kepada Kantor Pabean; atau b. Memasukan data melalui sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) apabila pelayanan Kepabeanan telah menerapkan sistem PDE.
1.3.
Pemberitahuan Pabean terdiri dari beberapa jenis :
1.3.1.
Pemberitahuan Pabean dalam rangka pengangkutan barang impor, ekspor dan/atau barang asal Daerah Pabean yang diangkut ke tempat lain dalam Daerah Pabean melalui luar Daerah Pabean;
1.3.2.
Pemberitahuan Pabean dalam rangka impor barang;
1.3.3.
Pemberitahuan Pabean dalam rangka ekspor barang;
1.3.4.
Pemberitahuan Pabean dalam rangka pemasukan barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke tempat lain yang berada di bawah pengawasan DJBC;
1.3.5.
Pemberitahuan Pabean dalam rangka pengangkutan barang dan/atau pengiriman produk tertentu asal Daerah Pabean yang diangkut ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
18
2.
PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB)
2.1.
Dalam rangka pengurusan PIB, KKKS harus melengkapi dokumen antara lain: a. Formulir PIB yang telah diisi dan ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang yang tercantum dalam API yang khusus berlaku bagi KKKS atau Pejabat Struktural KKKS yang diberi kuasa. b. Surat Kuasa pengurusan Kepabeanan dari Pejabat Yang Berwenang yang tercantum dalam API yang khusus berlaku bagi KKKS kepada PPJK (bila menggunakan PPJK). c. Invoice asli d. Packing List asli e. Bill of Lading/Airway Bill (BL/AWB) asli f. Surat Keputusan Pembebasan Menteri Keuangan yang diterbitkan DJBC. g. Copy API yang khusus berlaku bagi KKKS. h. Copy NPIK. i.
Copy NPWP.
j.
Copy Surat Pemberitahuan Registrasi (SPR).
k. Surat Setoran Pabean Cukai dan PDRI (SSPCP) khusus untuk KKKS pasca Undang-undang Nomor 22 tahun 2001. 2.2.
Dalam hal KKKS melakukan pengisian PIB maupun penandatanganan PIB yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengakibatkan kerugian negara, maka semua biaya yang timbul akibat kelalaian dimaksud antara lain biaya sewa gudang selama tertundanya importasi dan denda akibat kesalahan, tidak dapat dibebankan ke dalam biaya operasi berdasarkan Kontrak Kerja Sama.
2.3.
PIB dapat digunakan untuk beberapa jenis barang dari beberapa invoice namun masih mengacu dalam satu BL/AWB.
2.4.
Dalam hal PIB diajukan dengan surat keputusan pembebasan, KKKS mengajukan PIB beserta lampirannya untuk disahkan oleh Kepala Kantor Pabean setempat.
19
2.5.
Dalam hal terjadi perbedaan pendapat tentang uraian jenis barang dan pos tarif yang tercantum dalam surat keputusan pembebasan, maka uraian jenis barang bersangkutan yang digunakan sebagai dasar penetapan pos tarif.
2.6.
Pembebasan dengan jaminan (Vooruitslag)
2.6.1.
KKKS dapat mengajukan permohonan pengeluaran BOP mendahului surat keputusan pembebasan dengan menggunakan jaminan (Vooruitslag), dalam hal: a. BOP yang mendesak diperlukan untuk kegiatan operasional; dan b. RIB sedang dalam proses di DJBC.
2.6.2.
KKKS mengajukan surat permohonan Vooruitslag yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang penanggungjawab API yang khusus berlaku bagi KKKS atau Pejabat Struktural KKKS yang diberi kuasa sebagai pelaksana/penanggungjawab kepada KPPBC dengan melampirkan: a. Surat Pernyataan mendesak diperlukannya BOP tersebut yang ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang; dan b. Bukti pengajuan RIB.
2.6.3.
Setelah mendapatkan persetujuan pelaksanaan Vooruitslag KKKS mengajukan PIB Vooruitslag kepada Kantor Pabean setempat dengan melampirkan, jaminan berupa: a. Uang Tunai; atau b. Jaminan Bank; atau c. Jaminan dari Perusahaan Asuransi (customs bond); atau d. Jaminan Tertulis yang ditandatangani oleh Pimpinan Tertinggi KKKS dengan nilai sebesar BM dan PDRI.
2.6.4.
Masa berlaku vooruitslag adalah 60 (enam puluh) hari kalendar terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB.
2.6.5.
Jangka waktu sebagaimana dimaksud butir 2.6.4 dapat diberikan perpanjangan paling lama 30 hari oleh Kepala Kantor Pabean setempat.
2.6.6.
Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.5 masih diperlukan perpanjangan, KKKS wajib mengajukan permohonan kepada DJBC. 20
2.6.7.
Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.6 diberikan paling lama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang lagi.
2.6.8.
KKKS wajib menyelesaikan PIB Vooruitslag dengan mengajukan PIB Definitif setelah mendapatkan Surat Keputusan Pembebasan Menteri Keuangan yang diterbitkan DJBC.
2.6.9.
Dalam hal PIB Vooruitslag melewati batas waktu, maka jaminan dicairkan dan KKKS dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan semua biaya yang timbul akibat kelalaian dimaksud, meliputi denda, jaminan dan biaya lain-lain tidak dapat dibebankan ke dalam biaya operasi Kontrak Kerja Sama.
2.7.
Impor BOP dalam keadaan darurat, KKKS dapat mengajukan permohonan impor BOP dalam keadaan darurat (emergency) dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :
2.7.1.
Membuat surat pernyataan keadaan darurat seperti diatur dalam Pedoman Tata Kerja BPMIGAS yang mengatur mengenai keadaan darurat/emergency .
2.7.2.
Mengajukan kepada DJMGB invoice/ proforma invoice BOP emergency untuk mendapatkan penandasahan sebagai pengganti RIB.
2.7.3.
Mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean setempat untuk mengeluarkan BOP dengan melampirkan copy surat pernyataan keadaan darurat dan invoice/ proforma invoice yang sudah ditandasahkan oleh DJMGB.
2.7.4.
Dalam waktu bersamaan dapat mengajukan permohonan pembebasan kepada DJBC dengan melampirkan invoice/ proforma invoice.
2.7.5.
KKKS wajib menyampaikan laporan realisasi impor dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja kepada DJMGB dan BPMIGAS.
21
3.
PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB)
3.1.
KKKS dapat melaksanakan ekspor BOP Bukan Sewa maupun BOP Sewa.
3.2.
EKSPOR BOP BUKAN SEWA:
3.2.1.
Ekspor BOP harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari BPMIGAS.
3.2.2.
Ekspor BOP hanya dapat dilakukan dalam hal: a. tidak sesuai dengan yang dipesan; b. salah kirim / klaim / rusak; c. merupakan contoh produksi untuk penelitian; d. merupakan barang ekses pemasukannya menggun
kontrak
konsinyasi
yang
e. akan fasilitas impor KKKS; f. Memerlukan perbaikan / repair di luar negeri. Untuk melakukan perbaikan/repair BOP, KKKS wajib mengutamakan fasilitas perbaikan di dalam negeri. Perbaikan/repair di luar negeri dapat dilakukan dalam hal fasilitas di dalam negeri tidak mampu untuk melakukan perbaikan/repair atau BOP tersebut masih dalam masa garansi. 3.2.3.
Tatacara pelaksanaan penyelesaian ekspor BOP Bukan Sewa a. KKKS mengajukan PEB secara lengkap dan benar yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang kepada Kantor Pabean setempat setelah mendapatkan persetujuan BPMIGAS, dengan melampirkan : i. PIB terkait ii. BL/AWB iii. Invoice dan Packing List iv. Surat Keputusan Pembebasan v. Daftar Barang vi. Surat pernyataan tersebut:
yang
menyatakan
bahwa
barang
1. belum dipakai dan belum dibayar (khusus barang konsinyasi); atau 22
2. barang BOP Bukan Sewa tersebut benar akan diperbaiki dengan menyebutkan jangka waktu perbaikan, demobilisasi dan mobilisasi (khusus barang repair). vii. Copy Kontrak antara KKKS dengan Penyedia Barang/Jasa (khusus barang konsinyasi). b. BPMIGAS akan memberikan persetujuan pelaksanaan ekspor BOP selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar.
3.3.
EKSPOR BOP SEWA. Ekspor BOP Sewa yang pemasukan barangnya menggunakan fasilitas impor, pelaksanaan ekspornya harus diketahui BPMIGAS.
3.3.1.
Dalam hal BOP yang disewa telah selesai digunakan atau masa kontrak telah berakhir dan tidak ada kemungkinan akan dipergunakan lagi oleh KKKS lainnya, maka KKKS wajib segera melaksanakan ekspor atas BOP Sewa.
3.3.2.
Tata cara pelaksanaan ekspor BOP Sewa. KKKS mengajukan PEB 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa kontrak berakhir serta disiapkan secara lengkap dan benar yang ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang kepada Kantor Pabean setempat dan diketahui oleh BPMIGAS dengan melampirkan : a. PIB terkait b. BL /AWB c. Invoice/Packing List d. Surat Keputusan Pembebasan yang dikeluarkan oleh DJBC e. Daftar Barang yang akan diekspor.
3.3.3.
KKKS melaporkan realisasi ekspor kepada DJBC dan DJMGB dengan tembusan kepada BPMIGAS paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan ekspor.
23
BAB VI BARANG IMPOR SEMENTARA
1.
KETENTUAN UMUM
1.1.
KKKS dapat mengajukan permohonan pembebasan atau keringanan bea masuk atas BOP impor sementara dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pabean setempat.
1.2.
Pada prinsipnya ijin impor sementara diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor sementara. Dalam hal jangka waktu impor sementara yang diberikan kurang dari 3 (tiga) tahun, jangka waktu tersebutdapat diperpanjang lebih dari 1 (satu) kali sepanjang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.
1.3.
Barang impor sementara dapat dipindahlokasikan setelah mendapat rekomendasi dari BPMIGAS dan persetujuan dari Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan ijin impor sementara atau DJBC.
2.
TATA CARA SEMENTARA
2.1.
KKKS mengajukan surat permohonan pembebasan atau keringanan Bea Masuk kepada DJBC melalui Kepala Kantor Pabean dengan melampirkan:
2.1.1.
Dokumen pendukung yang menerangkan bahwa barang tersebut akan diekspor kembali.
2.1.2.
Dokumen identitas pemohon seperti NPWP, surat ijin usaha dan API yang khusus berlaku bagi KKKS.
2.2.
Barang impor dapat disetujui untuk dikeluarkan menggunakan fasilitas impor sementara apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
IMPOR
DAN
EKSPOR
BARANG
IMPOR
a. Tidak akan habis dipakai; b. Identitas barang (contoh deskripsi, kuantitas barang)tersebut jelas; c. Dalam jangka waktu impor sementara tidak mengalami perubahan bentuk kecuali aus karena penggunaan ; dan 24
d. Dilengkapi dokumen pendukung bahwa barang tersebut akan dikeluarkan kembali dari Daerah Pabean Indonesia (misalnya kontrak sewa) 2.2.1.
Barang impor sementara yang dapat diberikan pembebasan bea masuk untuk barang-barang yang tidak terkait langsung untuk kegiatan usaha hulu migas mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.04/2007 tanggal 12 November 2007 tentang Impor Sementara dan perubahannya
2.3.
KKKS dapat mengajukan surat permohonan pembebasan atau keringanan Bea Masuk, yang memuat :
2.3.1.
Rincian jenis, jumlah, spesifikasi, identitas, dan perkiraan nilai pabean barang impor sementara;
2.3.2.
Pelabuhan tempat pemasukan barang impor sementara;
2.3.3.
Tujuan penggunaan barang impor sementara;
2.3.4.
Lokasi penggunaan barang impor sementara; dan
2.3.5.
Jangka waktu impor sementara.
2.4.
KKKS wajib menyerahkan jaminan atas barang impor sementara yang diberikan pembebasan bea masuk, kecuali ditentukan lain oleh Kepala Kantor Pabean. Nilai jaminan sebesar BM dan PDRI yang terhutang atau seharusnya dibayar.
2.5.
Barang impor sementara yang dapat diberikan keringanan BM adalah mesin dan peralatan untuk kepentingan produksi atau pengerjaan proyek infrastruktur.
2.6.
KKKS yang mendapatkan keringanan BM terhadap barang impor sementara wajib :
2.6.1.
Membayar BM sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan atau bagian dari bulan, dikalikan jumlah bulan jangka waktu impor sementara, dikalikan jumlah bea masuk yang seharusnya dibayar atas barang impor sementara bersangkutan dan (formula)
2.6.2.
Membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).
2.6.3.
Menyerahkan jaminan sebesar selisih antara bea masuk yang seharusnya dibayar dengan yang telah dibayar ditambah dengan Pajak Penghasilan Pasal 22.
25
2.7.
Untuk memenuhi kewajiban Pabean atas impor sementara, KKKS wajib menyampaikan pemberitahuan impor kepada Kepala Kantor Pabean paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ijin impor sementara diberikan dengan melampirkan tanda terima pembayaran dan/atau jaminan. Apabila pemberitahuan pabean impor tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka ijin impor sementara yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.
2.8.
Dalam hal terjadi kerusakan berat atau musnah karena keadaan memaksa (force majeure) berdasarkan pernyataan dari instansi yang berwenang, KKKS dapat dibebaskan dari kewajiban untuk mengekspor barang impor sementara dimaksud serta dibebaskan dari kewajiban melunasi kekurangan BM dan sanksi administrasi berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pabean atau DJBC. Dalam hal terjadi keadaan memaksa pejabat tertinggi KKKS wajib membuat berita acara kejadian dan melaporkan kepada DJBC dengan tembusan kepada BPMIGAS.
2.9.
Sanksi Atas keterlambatan dan tidak mengekspor barang impor sementara merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.04/2007 tanggal 12 November 2007 tentang Impor Sementara dan perubahannya. Sanksi berupa denda akibat kelalaian KKKS untuk mengekspor kembali barang impor sementara tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi berdasar Kontrak Kerja Sama.
26
BAB VII PINDAH LOKASI/ALIH TANGGUNG JAWAB ATAS BOP SEWA DAN BARANG IMPOR SEMENTARA
1.
KETENTUAN UMUM
1.1.
KKKS dapat melakukan pemindahan lokasi dan/atau pengalihan tanggung jawab antar KKKS atas BOP Sewa dan barang impor sementara.
1.2.
Pindah lokasi/alih tanggung jawab atas BOP Sewa antar KKKS dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan BPMIGAS dan tembusan diberikan kepada KKKS pengguna semula.
1.3.
Pindah lokasi/alih tanggung jawab atas barang impor sementara antar KKKS dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Pabean setempat dan memberitahukan kepada Kepala Kantor Pabean tujuan.
2.
BOP SEWA
2.1.
Tatacara pengajuan permohonan pindah lokasi/alih tanggung jawab sebagai berikut:
2.1.1.
KKKS yang membutuhkan BOP Sewa dari KKKS lain, mengajukan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang kepada BPMIGAS untuk mendapatkan persetujuan pindah lokasi/alih tanggung jawab dengan melampirkan: a. Salinan kontrak atau Letter of Intent (LOI) antara KKKS dan Penyedia Barang/Jasa atau para KKKS dengan Penyedia Barang/Jasa dalam hal kontrak bersama; b. Memorandum of Understanding (MOU) antara para KKKS tentang pengalihan tanggung jawab; c. Surat keterangan/ berita acara serah terima BOP Sewa dari KKKS pengguna kepada Penyedia Barang/Jasa.
27
d. PIB berikut dokumen pelengkap kepabeanan. 2.1.2.
Apabila dianggap perlu, BPMIGAS dapat melaksanakan pemeriksaan dokumen Kepabeanan dan pemeriksaan fisik BOP Sewa terlebih dahulu bersama dengan KKKS yang bersangkutan sebelum pindah lokasi/alih tanggung jawab.
2.2.
Tata cara pelaksanaan pindah lokasi/alih tanggung jawab sebagai berikut:
2.2.1.
Realisasi pindah lokasi/alih tanggung jawab dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh KKKS yang bersangkutan.
2.2.2.
KKKS pengguna sebelumnya, wajib melaporkan realisasi pindah lokasi/alih tanggung jawab kepada BPMIGAS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan dengan melampirkan berita acara pindah lokasi/alih tanggungjawab.
2.2.3.
KKKS pengguna sebelumnya dan KKKS penerima alih tanggung jawab wajib melakukan pencatatan dan pengadministrasian atas BOP sewa tersebut untuk kepentingan audit kepabeanan.
2.2.4.
BPMIGAS melakukan pencatatan dan pengadministrasian atas BOP Sewa, berdasarkan laporan KKKS.
3.
BARANG IMPOR SEMENTARA
3.1.
KKKS pengguna wajib memberitahukan tempat tujuan pemindahan kepada Kepala Kantor Pabean dalam hal barang impor sementara dipindah-lokasikan ke dalam lokasi yang berada dalam pengawasan Kantor Pabean yang berbeda.
3.2.
Dalam hal ijin impor sementara dicabut maka perlakukan atas barang impor sementara tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.04/2007 tanggal 12 November 2007 tentang Impor Sementara dan perubahannya. Sanksi berupa denda akibat kelalaian KKKS memenuhi ketentuan dalam peraturan menteri tersebut di atas tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi berdasar Kontrak Kerja Sama
28
BAB VIII GUDANG BERIKAT
1.
KETENTUAN UMUM
1.1.
Penyimpanan atas BOP Impor oleh KKKS melalui kontrak konsinyasi (barang impor) harus mengutamakan pemanfaatan atau penggunaan Gudang Berikat/Kawasan Berikat (Bonded Zone).
1.2.
Pemanfaatan atau penggunaan Gudang Berikat/Kawasan Berikat dengan menyewa area secara bertahap dan sesuai kebutuhan.
1.3.
BOP yang disimpan di Gudang Berikat/Kawasan berikat statusnya belum bebas dan masih berada didalam pengawasan Kantor Pabean setempat.
1.4.
Pengeluaran BOP yang berada/disimpan di Gudang Berikat atau Kawasan Berikat, tetap mengikuti ketentuan penyelesaian proses impor dari DJBC.
2.
TATACARA PENGELUARAN BOP PADA GUDANG BERIKAT Apabila KKKS akan mengeluarkan BOP yang berada di Gudang Berikat/Kawasan Berikat, maka dilakukan dengan cara :
2.1.
Mengajukan dokumen RIB sesuai peraturan yang berlaku untuk mendapat Surat Keputusan Pembebasan dengan mempergunakan fasilitas tidak dipungut BM dan/atau PDRI.
2.2.
Membuat dan mengajukan PIB kepada Kantor Pabean setempat dengan melampirkan dokumen pelengkap pabean yang diperlukan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku di DJBC.
29
BAB IX PENGAWASAN
1.
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN
1.1.
Pengawasan terhadap pelaksanaan formalitas perijinan dan kepabeanan BOP dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional intern maupun ekstern.
1.2.
Pengawasan dilakukan secara efektif dan efisien dengan menghindarkan pelaksanaan pemeriksaan yang tumpang tindih melalui mekanisme koordinasi perencanaan kegiatan pemeriksaan di antara pengawas fungsional intern dan ekstern.
1.3.
Koordinasi kegiatan pemeriksaan eksternal dilakukan oleh BPMIGAS.
1.4.
Pengawasan fungsional dilakukan oleh fungsi yang melaksanakan formalitas kepabeanan di BPMIGAS dan KKKS terhadap: realisasi impor/ekspor, penggunaan BOP, dan pengelolaan dokumen kepabeanan.
1.5.
Pengawasan fungsional dapat dilakukan pada tahap perencanaan (pre audit), tahap pelaksanaan (current audit), dan tahap setelah penyelesaian (post audit),
1.6.
Pengawasan dan pemeriksaan BPMIGAS melalui pre-audit secara fisik dan/atau administrasi terhadap BOP yang diimpor oleh KKKS, meliputi : a. Penelitian kebenaran antara realisasi RIB dengan realisasi PIB meliputi jumlah atau nilai BOP yang diimpor/ekspor. b. Evaluasi kinerja administrasi dan mutu kerja Kontraktor KKS.
1.7.
KKKS wajib melaporkan secara tertulis kepada BPMIGAS atas hasil audit yang dilakukan oleh DJBC dan DJMGB.
1.8.
Lembaga pengawasan fungsional eksternal dalam hal ini adalah audit kepabeanan DJBC maupun DJMGB, melaksanakan pengawasan berdasarkan lingkup tugas sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. 30
1.9.
Penilaian Kinerja KKKS dalam lingkup proses kepabeanan dilakukan dengan menggunakan Key Performance Indicator (KPI), paling sedikit meliputi hal-hal sebagai berikut: 1.9.1. Kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku; 1.9.2. Frekuensi diberikannya sanksi atas Bea Masuk dan PDRI (SPKPBM); 1.9.3. Efektifitas terhadap: a. Tingkat pembebasan BOP tanpa jaminan.
menggunakan
b. Tingkat ketepatan kuantitas impor BOP antara surat keputusan pembebasan dengan realisasinya. Target KPI disepakati bersama oleh BPMIGAS cq fungsi yang bertanggungjawab terhadap formalitas kepabeanan dan masingmasing KKKS pada awal tahun kalender. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan evaluasi atas KPI KKKS tahun sebelumnya. Tata cara perhitungan KPI merujuk pada lampiran nomor L.7. Pelaksanaan impor/ekspor BOP oleh KKKS yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mengakibatkan kerugian negara, maka bagian biaya yang timbul akibat kelalaian dimaksud yang tidak dapat dijustifikasi teknis, tidak dapat dibebankan ke dalam biaya operasi Kontrak Kerja Sama.
2.
TINDAK LANJUT PENGAWASAN
2.1.
Tindak lanjut hasil pengawasan berupa : a. Perbaikan terhadap kinerja KKKS. b. Koreksi atau pengembalian biaya atas terjadinya penyimpangan yang berpotensi merugikan negara; c. Pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan secara terus menerus selama 3 (tiga) tahun oleh KKKS terhadap ketentuan dan prosedur Kepabeanan berdasarkan bukti-bukti yang ada dari hasil temuan lembaga pengawasan fungsional intern/ekstern;
31
2.2.
Sanksi dapat diberikan kepada Pejabat Yang Berwenang, petugas pelaksana, maupun siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan bukti-bukti hasil temuan pengawasan fungsional.
2.3.
Pemberian penghargaan kepada yang berprestasi dan dinilai patut mendapat penghargaan.
2.4.
Pelaksanaan tindak lanjut:
2.4.1.
BPMIGAS akan memberikan penghargaan, teguran dan sanksi kepada Pejabat Yang Berwenang di lingkungan KKKS berdasarkan bukti-bukti hasil temuan pengawasan fungsional;
2.4.2.
Pejabat Yang Berwenang di lingkungan KKKS akan memberikan penghargaan, teguran dan sanksi kepada petugas pelaksana, maupun siapa saja berdasarkan bukti-bukti hasil temuan pengawasan fungsional;
3.
PELAPORAN KKKS wajib membuat laporan sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 037 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Rencana Impor dan Penyelesaian Barang yang dipergunakan untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan perubahannya.
32
BAB X KETENTUAN PERALIHAN
1.
Untuk kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan kegiatan impor/ekspor BOP tidak terganggu, maka pelaksanaan impor BOP yang sedang berjalan dapat dilanjutkan prosesnya dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku sebelumnya.
2.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam pedoman tata kerja ini akan ditetapkan kemudian.
3.
Dengan berlakunya Pedoman Tata Kerja BPMIGAS tentang Kepabeanan, maka semua ketentuan yang pernah ada dan terkait dengan kepabeanan, serta bertentangan dengan ketentuan pedoman ini, dinyatakan tidak berlaku.
33
LAMPIRAN
i
ii
iii
iv
v
L.1. Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) B. RENCANA KEBUTUHAN BARANG IMPOR (ML) NOMOR RKBI/MASTERLIST TANGGAL RKBI/MASTERLIST NPWP KONTRAKTOR KPS/KKS ALAMAT TANGGAL KONTRAK KPS/KKS MASA BERLAKU DAERAH OPERASI (WK)
: : : : : : : :
NAMA BARANG
SUB-KONTRAKTOR NO. KONTRAK / TANGGAL JANGKA WAKTU KONTRAK KPBC PEMASUKAN
(Jika lebih dari 1 KPBC Pemasukan pada kolom keterangan (9) pada setiap item barang)
KONDISI POS TARIF
JUMLAH
Condition HS Code (3) (4)
Quantity (5)
KIMAP (1)
Description of Goods (2)
: : : :
Sub Total Kimap …. Total Kimap ….
Kontraktor KPS / KKS
Nama Jabatan
vi
SATUANPerkiraan Nila LOKASI TUJUAN KETERANGAN US$ PENGGUNAAN PENGGUNAAN UOM Est. Value Place of used for To be used for Remarks (6) (7) (8) (9) (10)
Urutan aplikasi untuk pengisian RKBI: •
Menu Utama
•
Master
•
KKKS
•
Wilayah Kerja
•
Sub-Kontraktor
•
Modul
•
RKBI (Masterlist)
•
Detail RKBI (Masterlist)
•
Uraian Barang
•
Detail Uraian Barang
Tata cara pengisian: •
Masukan nama KKKS, NPWP, Alamat dan API yang khusus berlaku bagi KKKS atau NIK;
•
Kemudian masukkan kode untuk wilayah kerja, nama wilayah kerja dan NPWP pada aplikasi “Wilayah Kerja”;
•
Masuk aplikasi “Sub-Kontraktor” dengan diisi kode Sub-Kontraktor, Nama Sub-Kontraktor sesuai kontrak, NPWP, Alamat dan Kode Pos Sub Kontraktor.
•
Selanjutnya buka aplikasi “Rencana Kebutuhan Barang Impor (Masterlist)” dan diisi sesuai dengan kolom yang ada.
•
Pengisian seluruh kolom-kolom yang ada harus sesuai dengan kontrak.
v
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 037 TAHUN 2006 TANGGAL : 6 JUNI 2006
A. REKAPITULASI RENCANA KEBUTUHAN BARANG IMPOR (REKAPITULASI RKBI/ML) NOMOR RKBI/MASTERLIST TANGGAL RKBI/MASTERLIST NPWP KONTRAKTOR KPS/KKS ALAMAT TANGGAL KONTRAK KPS/KKS MASA BERLAKU DAERAH OPERASI (WK)
: : : : : : : :
SUB-KONTRAKTOR NO. KONTRAK / TANGGAL JANGKA WAKTU KONTRAK STATUS BARANG
L.2. REKAPITULASI RENCANA KEBUTUHAN BARANG IMPOR
NAMA BARANG
JUMLAH
SATUAN
Description of Goods (2)
Quantity (3)
UOM (4)
KIMAP (1)
: : : : (SEWA / BUKAN SEWA )
PERKIRAAN NILAI US$ Est. Value (5)
KETERANGAN Remarks (6)
GRAND TOTAL
Kontraktor KPS / KKS
Nama Jabatan
vii
Kolom “Keterangan Rekapitulasi” merupakan kolom keterangan lebih lanjut tentang barang operasi bersangkutan yang belum dijelaskan pada kolomkolom sebelumnya, yaitu: penjelasan barang yang akan digunakan untuk fabrikasi di dalam negeri dan yang sudah difabrikasi di Pulau Batam.
ix
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 037 TAHUN 2006 TANGGAL : 6 JUNI 2006
RENCANA IMPOR BARANG OPERASI NOMOR RKBI/MASTERLIST TANGGAL RKBI/MASTERLIST NPWP KONTRAKTOR KPS/KKS ALAMAT TANGGAL KONTRAK KPS/KKS MASA BERLAKU DAERAH OPERASI (WK) KIMAP (1)
POS TARIF HS Code (2)
: : : : : : : :
NO. RKBI/ML PERUSAHAAN STATUS BARANG KPBC PEMASUKAN
: : (SEWA / BUKAN SEWA ) :
(Jika lebih dari 1 KPBC Pemasukan pada kolom keterangan (9) pada setiap item barang)
L.3. RENCANA IMPOR BARANG
URAIAN BARANG Description of Goods (3)
JUMLAH BARANG Quantity (4)
SATUAN UOM (5)
KONDISI Condition (6)
Perkiraan Nilai Est. Value (7)
TUJUAN To be used for (8)
Kontraktor KPS / KKS
Nama Jabatan
x
L.4. PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB) PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB) Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
:
Nomor Pengajuan
:
KANTOR PELAYANAN BALIKPAPAN
A. Jenis PIB
3
1. Biasa
2. Berkala
3. Penyelesaian
B. Jenis Impor
1
1. Untuk Dipakai
2. Sementara
3. Reimpor
C. Cara Pembayaran
1
1. Biasa/Tunai
2. Berkala
3. Dengan Jaminan
D. DATA PEMBERITAHUAN PEMASOK
SG
1. Nama, Alamat, Negara
F.
Halaman 1 dari 2
4. Tempat Penimbunan Berikat (TPB)
DIISI OLEH BEA DAN CUKAI
No. & Tgl. Pendaftaran
IMPORTIR 2. Identitas : NPWP 15 Digit / 5 01.001.262.3-053.000 3. Nama, Alamat : Chevron Indonesia Company PASIR RIDGE PO BOX 276 BALIKPAPAN 4. Status:
BC 2.0
100300
PTM
090500521-P
5. APIT:
PPJK
15. Invoice
:
Tgl.
Tgl.
16. LC
:
17. BL/AWB
:
18. BC1.1
:
Tgl. 000470
Pos:
09
Sub:
Tgl.
11-09-1996
19. Skep Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Impor :
6. NPWP
:
7. Nama, Alamat
:
Tgl.
8. No. & Tgl. Surat Izin : 9. Cara pengangkutan:
20. Tempat Penimbunan
10. Nama Sarana Pengangkut & No.Voy/Flight dan Bendera:
21. Valuta :
11. Perkiraan Tgl.Tiba:
23. FOB :
12. Pelabuhan Muat
:
13. Pelabuhan Transit
:
14. Pelabuhan Bongkar : 27. Merek dan nomor kemasan/peti kemas:
31.
33. Negara Asal
- Uraian jenis dan jumlah barang secara lengkap, merk, type, ukuran, spesifikasi lain
Jenis Pungutan
22. NDPBM :
24. Freight :
26. Nilai CIF :
25. Asuransi LN/DN :
Rp.
28. Jumlah dan Jenis kemasan:
32. - Pos Tarif/HS
No.
USD US Dollar
Dibayar (Rp)
34. Tarif & Fasilitas
35. Jumlah &
-BM -PPN
-PPnBM
Jenis Satuan,
-Cukai
-PPh
Berat Bersih (kg)
Ditanggung pemerintah (Rp)
Ditangguhkan (Rp)
29.
Berat Kotor (kg)
30.
Berat Bersih (kg)
36.
Jumlah Nilai CIF
Dibebaskan (Rp)
37.
BM
0
0
0
0
38.
Cukai
0
0
0
0
39.
PPN
0
0
0
0
40.
PPnBM
0
0
0
0
41.
PPh
0
0
0
0 42. TOTAL E. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini. Tgl Tempat
0
0 0 H. UNTUK PEMBAYARAN/JAMINAN a. Pembayaran 1. Bank Devisa 2. KPBC b. Jaminan 1. Tunai 2. Bank Garansi 3. Customs Bond
Importir
0
4. Lainnya Jn. Pen
Kd. Pen.
No. Tanda Pembayaran/Jaminan
Tgl.
BM Cukai Tgl.Cetak
AGUS SALMAN
G. UNTUK PEJABAT BC
PPN PPnBM PPh Pejabat Penerima
SK.MENKEU No.: 190/KMK.05/2000 Tanggal 31 Mei 2000
Nama/Stempel Instansi
…………………… Lembar ke- 1 / 2 / 3 untuk KPBC / BPS / BI
Ver. 4.1
xii
LEMBAR LANJUTAN PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB) Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
:
Nomor Pengajuan
:
Nomor Pendaftaran
:
31. No.
KANTOR PELAYANAN BALIKPAPAN
32. - Pos Tarif/HS - Uraian jenis dan jumlah barang secara lengkap, merk, type, ukuran, spesifikasi lain
33. Negara Asal
100300
34. Tarif & Fasilitas
35. Jumlah &
-BM -PPN
-PPnBM
Jenis Satuan,
-Cukai
-PPh
Berat Bersih (kg)
Halaman
36.
1
2
3
Importir
L.5. PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG xiii
2 dari 2
Jumlah Nilai CIF
PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB) Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Nomor Pengajuan
Halaman 1 dari …
A.
Jenis PEB
:
1. Biasa
B.
Jenis Barang Ekspor
:
1. Umum 2. Terkena PE 3. Mendapat Kemudahan Ekspor
2. Berkala
4. Tertentu
.....………..
5. Dari TPB .....……….. 1. Biasa 2. Imbal Dagang ..….....…..………………………….
C. D.
Cara Perdagangan Cara Pembayaran
E.
DATA PEMBERITAHUAN
1.
Identitas Eksportir
:
2.
Nama, Alamat Eksportir
:
: :
3.
No. & Tgl. SIUP Status
:
G.
DIISI BEA DAN CUKAI
NPWP/Paspor/KTP/Lainnya No. & Tgl. Pendaftaran
4.
BC 3.0
: :
14.
Invoice No.
15.
Lokasi Pemeriksaan :
:
:
Tgl.:
………………………………
Nama, Alamat Penerima/ Pembeli
:
1. Kawasan Pabean 2. Luar Kawasan Pabean, Tgl.: KPBC
16. 5.
NPWP PPJK
:
6.
Nama, Alamat PPJK
7.
No & Tgl Surat Izin PPJK :
8.
Cara Pengangkutan : 1.Laut; 2.Kereta Api;
No. & Tgl. LHP
:
Daerah Asal Brg.
:
17.
Neg. Tujuan
18.
Izin Khusus
:
SIE
:
KARANTINA
:
SM/SPM
:
Lain-lain
:
:
: Tgl.:
9. Perkiraan Tgl. Ekspor :
19.
Cara Penyerahan Brg.
:
11. Pel. Muat
20.
Valuta
:
21. Freight
:
22.
Asuransi
:
23. FOB
:
3. Jalan Raya; 4. Udara; ………....…… 9. Lainnya 10.
Nama Sarana Pengangkut/ No. Voy/Flight :
12.
Pel. Bongkar :
24.
Merek dan No. Kemasan serta No. dan Jumlah Peti Kemas
28. 29. No.
F.
13.
Pel. Transit DN :
- Pos Tarif/HS - Uraian jenis dan jumlah barang secara lengkap, merk, tipe, Ukuran, Spesifikasi lain dan kode barang
Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang
25.
30.
Jumlah dan Jenis Kemasan :
- HPE Barang pada tgl. Pendaftaran - PE (% atau lainnya)
31.
26. Berat kotor (Kg)
- Jumlah & Jenis Satuan - Berat bersih (kg)
33.
Nilai PE dalam Rupiah
L.
DIISI BEA DAN CUKAI/ BANK : No. Penerimaan
32.
27. Berat bersih (Kg)
Jumlah Nilai FOB
diberitahukan dalam dokumen ini. …………………………
Tgl.
……………………………
TELAH DIBAYAR Jen. Pen.
( ……………………….……………… ) H.
PEJABAT BC
No. Tanda Pembayaran
Tgl.
PE Pejabat Penerima ( …………..…………….. )
xiv
Nama/Stempel Instansi
L.6. REALISASI IMPOR
xvi
L.7. Tata cara perhitungan KPI.
xvii
