BUKU KETIGA PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA PEDOMAN PENGELOLAAN ASET 4B-W

BADAH BELARSANA KEGUTM O S H A HUCW WWAK DAN GAS BU 4B-W

PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA

BUKU KETIGA PEDOMAN PENGELOLAAN ASET KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA

BAOAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUM1 (BPMIGAS)

bp SURAT KEPUTUSAN Nomor: KEP-

0002 IBP0000012010lSO TENTANG

BUKU KETlGA PEDOMANTATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA KEPALA BPMIGAS Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2001 lenlang Minyak dan Gas Bumi juncto Peraturan Pemerintah Nomor: 42 Tahun 2002 tentang BPMIGAS, dalam menjalankan tugasnya BPMIGAS mempunyai fungsi sebagal pengendali rnanajernen operas1 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS); b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pernerintah Nornor: 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, seluruh barang dan peralatan (aset) yang digunakan dalarn Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Burn1 yang dibeli KKKS menjadi rnilik negara dan pengelolaannya dilakukan oleh BPMIGAS; c. bahwa agar pengelolaan barang dan pemlatan (aset) tersebut dapat dilaksanakan secara efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan yang berlaku, dipandang perlu dlbuat suatu pedoman tala kerja tentang pengelolaan aset;

Mengingat

:

1. Undang-undangNomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Burni: 2. Undang-undangNomor: 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peratunn Pernerintah Nomor: 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

4. Peraturan Pernerintah Nomor: 35 Tahun 2004 lenlang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Sebagairnana telah diubah dengan Peratumn Pernerintah Nornor: 24 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nornor: Tahun 2004 tentang Kegialan Usaha Hulu Minyak dan Gas Burni: 5. Peraturan Pernerintah Nomor: 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Miiik NegaralDaarah;

6. Keputusan Presiden Nomor: 20lP Tahun 2008 lentang Pengangkatan Kepola BPMIGAS;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nornor: 135lPMK.0612009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sarna.

MEMUTUSKAN .....

BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUM1 (BPMIGAS) -2Surat Keputusan Nomor: KEP- 0002 /BP00000/2010/SO MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERTAMA

:

KEDUA

: Menugaskan kepada Kepala Divisi Pengadaan dan Manajemen Aset KKKS

Memberlakukan Buku Ketiga Pedoman Tata Keja Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Keja Sama Nomor: 007-Revisi-1/PTWIX12009 tentang Pedoman Pengelolaan Aset.

sebagai penanggungjawab yang secara berkesinambungan mengadakan penyempumaan terhadap Buku Ketiga Pedoman Tata Keja Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kej a Sama Nomor: 007-Revisi-I/PTWIX/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Aset. KETIGA

: Dengan berlakunya Buku Ketiga pedoman ini, maka hal-ha1 lain yang

KEEMPAT

: Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur atau belum cukup diatur akan

bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. ditetapkan kemudian yang akan menjadi satu kesatuan dalam pedoman ini. Ditetapkandi Jakarta Pada tanggal 5 Januari 2010

I

PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KON'TRAKTOR KON'TRAK KERJA SAMA DAFTAR IS1 BAB I.

II.

Ill.

IV.

IS1

1

1. PENGERTIAN

2

2. KETENTUAN UMUM

4

3. MAKSUD DAN TUJUAN

5

4. RUANG LINGKUP

5

5. PENGELOMPOKAN ASET

5

6. REFERENSI

6

STANDARISASI DAN KODEFlKASl

9

1. UMUM

10

2. STANDARISASI HBM

10

3. KODEFlKASl

11

4. PEMELIHARAAN KODEFlKASl ASET

13

PERENCANAAN KEBUTUHAN ASET

15

1. UMUM

16

2. TUJUAN

16

3. PERENCANAAN

16

PENGELOLAAN ASET

21

1. UMUM

22

2. PENERIMAAN ASET 3. PENYIMPANAN DAN PERAWATAN 4. PENGELUARAN DAN PENGlRlMAN

5. PENCATATAN DAN PELAPORAN

V.

HALAMAN

PENDAHULUAN

PEMANFAATAN ASET 1. UMUM 2. SUBTlTUSl

3. TRANSFER ASET 4. PINJAM PAKAl ASET

5. PEMAKAIAN ASET BERSAMA

-


DAFTAR IS1 BAB VI.

IS1 PELEPASAN DANIATAU PENGHAPUSAN ASET

33

1. UMUM

34

2. JUSTlFlKASl PENGHAPUSAN ASET

34

3. ALASAN PENGHAPUSAN ASET BERDASARKAN KATAGORI ASET 4. PELEPASAN

,

5. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BPMIGAS DAN KONTRAKTOR KKS

6. TATA CARA PENGHAPUSAN 7. PENGGANTIAN SUKU CADANG ASET (EXCHANGE)

8. PEMBELlAiV BALlK (BUY BACK) 9. PENGELOLAAN FlSlK 10. PENYERAHAN FlSlK DAN PELAPORAN

VII

HALAMAN

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAK ASET 1. UMUM


3. RUANG LINGKUP 4. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MATERIAL PERSEDIAAN

5. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN HBM DAN HBI 6. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TANAli

4


s t.6 /


..-

1

184 l

Lb 1-


BAB l PENDAHULUAN

s 1

(4 J


1.

1. PENGERTIAN 1.1. Aset adalah harta benda berwujud (tangible) dan tidak berwujud (intangible). yang dibeli atau diperoleh dengan cara lainnya oleh Kontraktor KKS, yang dipergunakan atau sedang tidak dipergunakan atau sudah tidak dipergunakan untuk kegiatan operasional Kontraktor KKS, terdiri dari harta benda modal (HBM), harta benda inventaris (HBI) dan material persediaan. 1.2. Aset Scrap adalah unit HBMlHBl bekas Irusak yang tidak layak dijual sebagai unit 1fungsi semula. 1.3. Aset Non Scrap adalah barang bekas Irongsokan 1 rucatan bangunan yang bukan merupakan unit HBM atau HBI. 1.4. Aset Terminasi adalah aset yang timbul akibat terminasi atau pengembalian sebagian atau seluruh wilayah kerja sebelurn jangka waktu Kontrak Kerja Sama berakhir atau jangka waktu Kontrak Kerja Sama berakhir.

1.5. Formulir Usulan Pelepasan danlatau penghapusan (FUPP) adalah formulir yang digunakan untuk pengajuan usulan penghapusan dan pelepasan Aset. 1.6.

Harta Benda lnventaris (HBI) adalah Harta Benda yang memiliki umur teknis lebih dari 1 (satu) tahun, bukan merupakan material habis pakai, memiliki nilai perolehan dari Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000(lima juta rupiah) atau mata uang asing yang setara serta dicatat dalam buku HBI Kontraktor KKS yang dikelola BPMIGAS.

1.7. Harta Benda Modal (HBM) adalah Harta Benda yang memiliki umur teknis lebih dari 1 (satu) tahun, bukan merupakan material habis pakai, memiliki nilai perolehan lebih besar dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) atau mata uang asing yang setara serta dicatat dalam buku HBM Kontraktor KKS yang dikelola BPMIGAS. 1.8. Harta Benda Modal Tetap (HBMT) dan Harta Benda lnventaris Tetap (HBIT) adalah Harta Benda yang secara fisik tidak dapat dipindahkan atau tidak dimaksudkan untuk dipindahkan, termasuk HBMlHBl Bergerak yang telah dipasang di tempatnya.

1.9. Harta Benda Modal Bergerak (HBMB) dan Harta Modal lnventaris Bergerak (HBIB) adalah Harta Benda yang secara fisik dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya dan bukan merupakan kesatuan dari HBMTIHBIT. 1.lo. Kanibalisasi Aset adalah tindakan mengambil komponen atau bagianbagian tertentu yang masih baik dan dapat dimanfaatkan dari suatu unit peralatan yang sudah tidak berfungsi untuk mengganti danlatau melengkapi unit peralatan lain sehingga peralatan tersebut dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

I

-

I


1. I 1. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses kegiatan produksi dengan kriteria sebagai berikut: 1. I 1. I . Padat, cair, gas dan partikel; 1. I 1.2. Berbahaya Itidak berbahaya; dan 1.11.3. Tidak tercatat dan tidak mempunyai nilai dalam pembukuan Kontraktor KKS. 1.12. Material Persediaan adalah baranglperalatan yang diadakan untuk disimpan, dirawat dan dicatat menurut aturan pergudangan sebelum digunakan untuk kegiatan operasi Kontraktor KKS. 1.13. Material Persediaan Berlebih (excess) adalah sejumlah Material Persediaan yang telah melampaui batas persediaan maksimum. 1.14. Material Proyek (Project Materials /Program Materials) adalah Material Persediaan yang diperlukan untuk menunjang suatu proyek dimana pernbebanannya akan diperhitungkan setelah material tersebut dipergunakan (Placed Into Service-PIS). 1.15. Material Maintenance, Repair & Operation (MRO) adalah Material Persediaan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pemeliharaan, perbaikan dan operasi. 1.16. Nilai Buku Material Persediaan adalah nilai material pada suatu waktu tertentu yang diperoleh berdasarkan metode pencatatan yang dilakukan secara konsisten oleh Kontraktor KKS (misal: Average Price, First In First Out-FIFO, Last In First Out-LIFO). 1.17. Nilai Buku HBM adalah nilai HBM pada suatu waktu tertentu yang diperoleh dari selisih harga perolehan dengan jumlah depresiasi yang telah dibebankan. 1.18. Nilai Perolehan Aset adalah nilai Aset pada saat diperoleh. 1.19. Pengawas Aset adalah Fungsi Pengelola Aset Kontraktor KKS yang secara langsung bertanggungjawab mengawasi Aset secara fisik. 1.20. Penghapusan Aset adalah tindakan menghapus Aset dari sistem pencatatan untuk membebaskan Kontraktor KKS yang bersangkutan dari tanggung jawab administrasi maupun fisik atas Aset tersebut. 1.21. Pinjam Pakai Aset adalah pemakaian Aset Kontraktor KKS pengguna awal dalam jangka waktu tertentu oleh Kontraktor KKS pengguna berikutnya dengan jaminan pengembalian Aset dengan spesifikasi yang sama. 1.22. Substitusi Aset adalah pemanfaatan Aset dengan spesifikasi yang berbeda sebagai Aset pengganti sepanjang memiliki fungsi dan tujuan yang sama.

1

1

1 bp,
-


1.23. Suku Cadang (spare parts) adalah Material Persediaan yang merupakan komponen pengganti dari suatu peralatan yang dapat dikelompokan sebagai berikut: 1.23.1. Suku Cadang Habis Pakai (Consumable Parts) merupakan suku cadang yang selalu diperlukan untuk pemakaian rutin karena aus danlatau rusak, misalnya: catridge, belt, busi, ban, breakshoe. 1.23.2. Suku Cadang Pengganti (Replacement Parts) merupakan suku cadang dalam bentuk tunggal ataupun rakitan lengkap yang disediakan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan reparasi besar (overhaul), misalnya: torak pompa, camshaft. 1.24. Tinggal Guna (obsolete) adalah kondisi dimana Material Persediaan sudah melampaui masa guna pakainya (kadaluarsa) atau komponen utamanya (parent unit) sudah tidak diproduksi lagi oleh pabrikan. 1.25. Transfer Aset adalah pemindahan Aset dari Kontraktor KKS pengguna awal kepada Kontraktor KKS pengguna berikutnya secara administrasi maupun fisik.

2. KETENTUAN LlMLlM

2.1. Aset yang dipergunakan Kontraktor KKS merupakan Kekayaan Negara (KN) dan hanya dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah Negara Republik Indonesia. 2.2.

Dalam merencanakan kebutuhan Aset, Kontraktor mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.

KKS

harus

2.3.

Kontraktor KKS bertanggung jawab atas perolehan, pemeliharaan, pemanfaatan, penyimpanan, keberadaan dan pencatatan Aset.

2.4. Aset yang tersedia harus dimanfaatkan secara maksimal oleh Kontraktor KKS untuk kepentingan sendiri atau dimanfaatkan bersama antar Kontraktor KKS. 2.5. Kontraktor KKS harus melakukan kodefikasi, standarisasi dan pencatatan Aset secara sistematik sesuai dengan standar pencatatan yang ditetapkan oleh BPMIGAS.

2.6.

Dalam melakukan pengelolaan Aset, Kontraktor KKS wajib membuat dan menyampaikan pelaporan Aset dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan kepada BPMIGAS. Pelaporan dilakukan mengikuti tatacara yang ditetapkan dalam Pedoman ini, termasuk menggunakan sistem informasi'yang diaplikasikan oleh BPMIGAS.

2.7. Kontraktor KKS h a r v melakukan perneriksaan fisik secara berkala terhadap Aset yang dipergunakan dan dikelolanya.

PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA 2.8.

Kontraktor KKS wajib membatasi jumlah dan nilai Material Persediaan yang disediakan berdasarkan metode pengisian Material Persediaan yang menjamin terpenuhinya prinsip efektif dan efisien.

2.9. Untuk aset tanah, selain mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Kontraktor KKS harus mengikuti ketentuan dalam pedoman ini terkait dengan pencatatan, pemanfaatan dan proses penghapusan.

1

3. MAKSUD DAN TUJUAN Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan satu pola pikir, pengertian dan petunjuk pelaksanaan teknis serta administratif yang terintegrasi dan jelas bagi seluruh pengelola Aset dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Tujuan pengelolaan Aset adalah mengelola Aset-aset dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi secara efektif, efisien dan transparan berdasarkan prinsipprinsip akuntabilitas, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dengan mengutamakan keamanan, keselamatan serta berwawasan lingkungan.

1

4. RUANG LINGKUP

Pedoman ini berlaku untuk kegiatan standarisasi dan kodefikasi, perencanaan kebutuhan Aset, pengelolaan Aset, pemanfaatan Aset, penghapusan dan pelepasan Aset serta pengendalian dan pengawasan Aset yang dipergunakan oleh Kontraktor KKS untuk mendukung kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

1

5. PENGELOMPOKAN ASET 5.1. Aset dapat dikelompokan atas Harta Benda Modal, Harta Benda Inventaris, Material Persediaan dan Tanah. 5.2. Harta Benda Modal, menurut tingkat kepentingan dikelompokkan menjadi: 5.2.1.

Peralatan Vital (Vital Equipment) Peralatan Vital (Vital Equipment) adalah peralatan yang digunakan dalam kegiatan utama operasi Kontraktor KKS yang apabila rusak akan menyebabkan kegiatan operasi berhenti (shut down).

5.2.2.

Peralatan Penting (Essential Equipment) Peralatan penting (Essential Equipment) adalah peralatan yang digunakan dalam kegiatan operasi Kontraktor KKS, yang apabila rusak akan menyebabkan penurunan jumlah danlatau mutu hasil produksi.

PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA 5.2.3. Peralatan Pendukung (Supporting/Auxiliary Equipment) Peralatan Pendukung (Supporting/Auxiliary Equipment) adalah peralatan yang digunakan dalam kegiatan operasi Kontraktor KKS yang apabila rusak tidak akan menimbulkan gangguan operasi. 5.3. Perencanaan kebutuhan suku cadang untuk HBM yang jenis peralatannya sebagaimana dimaksud pada butir 5.2. ditetapkan oleh masing-masing Kontraktor KKS setelah mendapatkan persetujuan fungsi teknis BPMIGAS. '

5.4. Jenis HBM dan HBI berdasarkan mobilitasnya dapat dilihat dalam Lampiran pedoman ini. 5.5. Kontraktor KKS harus mengklasifikasikan Material berdasarkan frekuensi pemakaiannya sebagai berikut:

Persediaan

5.5.1. Fast Moving ltem (sering digunakan) yaitu apabila pemakaian I pengeluarannya dalam 1 (satu) tahun minimal 2 (dua) kali pada bulan yang berlainan. 5.5.2. Slow Moving ltem (jarang digunakan) yaitu apabila pemakaian 1 pengeluarannya dalam 1 (satu) tahun maksimal 1 (satu) kali. 5.5.3. Surplus Material yaitu apabila selama 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun tidak ada pemakaian 1 pengeluaran. 5.5.4. Tidak Bergerak (dead stock) yaitu apabila selama lebih dari 5 (lima) tahun tidak ada pemakaian I pengeluaran.

6.1.

Undang Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

6.2.

Undang Undang Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

6.3. '

Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaralDaerah.

6.4. Peraturan Pemerintah Nomor: 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 6.5.

Peraturan Pemerintah Nomor: 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

6.6. Peraturan Menteri ESDM Nomor: 037 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengajuan Rencana lmpor dan Penyelesaian Barang yang Dipergunakan untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA 6.7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 97lPMK.0612007 Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

tentang

6.8.

Peraturan Menteri ESDM Nomor: 22 Tahun 2008 tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Tidak Dapat Dikembalikan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

6.9.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 135lPMK.0612009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

1

I

1

bpi .L-I'<~>.s


I

/

4


BAB II STANDARISASI DAN KODEFlKASl

4

9

4

4

bp'-,i.,i-, : I

(v2 -<-

I


1. UMUM Dalam rangka pengawasan dan pengendalian untuk optimalisasi pemanfaatan aset, Kontraktor KKS harus melakukan standarisasi dan kodefikasi atas aset yang dikelolanya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam pedoman ini.

2. STANDARlSASl HBM

2.1. Tujuan Standarisasi 2.1 .I.Meningkatkan efisiensi dengan rnengurangi jumlah dan ragarn peralatan induk dan material persediaan berdasarkan kesarnaan jenis, fungsi dan spesifikasi. 2.1.2. Memudahkan pencatatan, pemeliharaan dan pelaporan

pemeriksaan,

inventarisasi,

2.2. Dalam melaksanakan Standarisasi terhadap HBM baru yang akan dijadikan standar, Kontraktor KKS harus memperhatikan hal-ha1 sebagai berikut:

2.2.1. Melakukan identifikasi kernarnpuan dan kehandalan pabrikan I manufacturer;

2.3.

2.2.2.

Melakukan perbandingan dan analisa baranglperalatan yang ditawarkan oleh pabrikanlmanufacturer dengan Aset standar yang telah ada;

2.2.3.

Mempertirnbangkanpengalaman Kontraktor KKS lainnya.

Dalam melaksanakan Standarisasi untuk HBM yang telah tercatat, Kontraktor KKS harus rnernperhatikan hal-ha1 sebagai berikut: 2.3.1. Menentukan spesifikasi yang dibutuhkan; 2.3.2. Melakukan identifikasi spesifikasi atau merek HBM yang akan distandarisasi; 2.3.3. Melakukan evaluasi dan penentuan spesifikasi standar; 2.3.4.

2.4.

Melakukan seleksi dengan cara rnelakukan uji cobalpemakaian, uji kinerja dan uji kelayakan terhadap Aset.

Dalam merencanakan pernbelian HBM baru, Kontraktor KKS wajib rnernperhatikan standarisasi yang telah ada. Bagi Kontrakior KKS yang belum memiliki standar, wajib mernpertimbangkan untuk melakukan standarisasi terhadap HBM tersebut.

I

A

1

I bpri- I

-~i!i:o 2.5.


Dalam melakukan standarisasi, Kontraktor KKS melakukan identifikasi spesifikasi yang diinginkan dalam bentuk Company Selected Standard (CSS) sampai dengan Company Selected Approved Brand (CSAB) dengan mempertimbangkan: 2.5.1.

Kebutuhan teknis minimum dengan tetap mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dan memperhatikan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L).

2.5.2. Keekonomian berdasarkan metode Total Cost of Ownership (TCO) untuk menguji kelayakan terhadap HBM baru rnaupun HBM yang sudah ada, dengan cara menghitung seluruh biaya sepanjang umur teknis dan umur ekonomis HBM tersebut. Parameter yang dapat dipertimbangkan dalam menghitung TCO antara lain: harga perolehan, biaya pemesanan dan biaya pengangkutan, biaya pemeliharaan, biaya operasi, biaya penyimpanan, biaya penyusutan dan penghapusan, rekomendasi dari Badan Standar Nasional maupun lnternasional dan referensi dari Kontraktor KKS lain. 2.6. CSAB dibukukan dan menjadi standar bagi Kontraktor KKS yang bersangkutan. Kontraktor KKS menyampaikan buku standar tersebut termasuk perubahannya dalam bentuk hard copy maupun soft copy kepada BPMIGAS. 2.7.

Untuk peralatan tertentu, Kontraktor KKS yang mempunyai populasi mereklbrand terlalu banyak harus melakukan rasionalisasi merek dengan melakukan seleksi merek. HEM yang tidak termasuk dalam standarisasi harus tetap dimanfaatkan oleh Kontraktor KKS yang bersangkutan sampai'dengan HBM tersebut tidak ekonomis lagi untuk dimanfaatkan.

1

3.1.

Tujuan Kodefikasi 3.1 .I. Menyeragamkan penggolongan dan klasifikasi Aset guna mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan Aset. 3.1.2. Sebagai pedoman dalam memberikan nomor identifika'si Aset. 3.1.3. Sebagai pedoman bagi Kontraktor KKS dalam menyusun I menyimpan Material Persediaan di lokasi penyimpanan Kontraktor KKS yang bersangkutan. 3.1.4. Sebagai pedoman pencatatan Aset secara sistematis.


I

3.2. Pelaksanaan Kodefikasi 3.2.1. Dalam rangka pelaksanaan kodefikasi, Kontraktor KKS harus memperhatikan hal-ha1 sebagai berikut:

3.2.2.

3.2.1 . I .

Membuat kodefikasi setiap Aset yang digunakan dalam kegiatan operasi sesuai dengan kodefikasi yang ditentukan BPMIGAS.

3.2.1.2.

Kodefikasi dilakukan sejak Aset diterimalPlS sesuai dengan jenis Aset.

3.2.1.3.

Melakukan pemutakhiran kodefikasi Aset ke dalam sistem informasi yang diaplikasikan oleh BPMIGAS (SINAS dan SIPM).

3.2.1.4.

Untuk Aset baru yang belum terdaftar dalam kodefikasi standar BPMIGAS, Kontraktor KKS harus melakukan pemetaan dengan kodefikasi standar BPMIGAS melalui sistem informasi SINAS dan SIPM. Kodefikasi Kontraktor KKS harus disesuaikan dengan standar kodefikasi BPMIGAS.

3.2.1.5.

Selama penyesuaian standar kodefikasi BPMIGAS belum selesai dilakukan, Kontraktor KKS menuangkan kodefikasinya dalam buku kodefikasi Aset.

3.2.1.6.

Kodefikasi suku cadang mengacu kepada peralatan induk.

Kodefikasi material persediaan standar BPMIGAS terdiri dari 13 (tiga belas) digit dengan sistimatika penomoran sebagai berikut:

7

XXXX

-

XXX

r Unit of Issue Indicator Itemized Code Sub-sub group code Sub group code

Gambar I Kodefikasi Material Persediaan BPMIGAS

I t

PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA 3.2.3. Kodefikasi HEM standar BPMIGAS terdiri dari 11 (sebelas) digit dengan sistimatika penomoran sebagai berikut:

SEQUENCE SUB-SUB GROUP CODE SUB GROUP CODE GROUP CODE

Gambar 2 Kodefikasi HBM BPMIGAS 3.2.4. Kodefikasi HBM bersifat unik, dimana HBM tersebut dapat bekerja sebagai unit yang berdiri sendiri atau sebagai unit yang terdiri dari beberapa rangkaian komponen Aset sehingga dapat bekerja sebagai satu kesatuan. Masing-masing unit rangkaian komponen Aset harus memiliki nomor pengenal obyek sendiri.

4. PEMELIHARAAN KODEFlKASl ASET 4.1. Kontraktor KKS bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara kodefikasi Aset vang dimilikinva dan waiib menakonversikannya ke dalam kodefikasi BPM(GAS. Kodefikasi Kontraktor KKS harus disesuaikan dengan standar kodefikasi BPMIGAS. 4.2. Dalam ha1 pemberian kodefikasi Aset baru, penghapusan, pemindahan atau perubahan deskripsi yang mempengaruhi kodefikasi BPMIGAS, maka Kontraktor KKS harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan BPMIGAS.

b p i - r ~tgas


(7

n C)

I

C


0

n

\

0 0 C' 1

BAB Ill

PERENCANAANKEBUTUHANASET

I

1


I

I bp.n:sas I 1. UMUM

1.1. Rencana kebutuhan Aset Kontraktor KKS dituangkan dalarn rencana kerja dan anggaran (WP&B) dengan mempertimbangkan ketersediaan Aset yang sudah ada pada Kontraktor KKS tersebut atau pada Kontraktor KKS lainnya. 1.2. Kontraktor KKS harus melaporkan terlebih dahulu rencana pengadaan Aset kepada BPMIGAS.

2.1. Mengoptimalkan pemanfaatan Aset secara efektif dan efisien 2.2.

Mengurangi surplus material.

3. PERENCANAAN Perencanaan HBM, HBI dan Material Persediaan yang digunakan dalam mendukung kegiatan operasi hulu minyak dan gas bumi harus mempertimbangkan Aset yang telah ada, waktu proses penyediaan yang diperlukan, proses pengadaan yang sedang berjalan serta persediaan pengaman yang ditetapkan. 3.1. Strategi Perencanaan Kebutuhan Aset Dalam rangka menetapkan strategi perencanaan kebutuhan Aset Kontraktor KKS harus mengutarnakan prinsip-prinsip keekonomian, efisiensi dan akuntabilitas yang dalam perolehan atau pemanfaatannya dapat dilakukan dengan cara: 3.1.1. Membeli Keoutusan untuk membeli harus didasarkan oada hasil pe;hitunganlkajian keekonomian dan efisiensi bahwa mernbeli lebih menguntungkan dari pada membangun sendiri atau menyewa. 3.1.2. Memperbaiki atau rnerekondisi Keputusan memperbaiki atau merekondisi Aset lama atau bekas pakai harus didasarkan pada hasil perhitunganlkajian dimana dengan memperbaiki atau merekondisi akan lebih menguntungkan dari pada membeli baru atau membuat sendiri.

D~C'KC~S

I


3.1.3.Mengubah bentuklmodifikasi Keputusan untuk mengubah bentuklmodifikasi peruntukan dan tujuan dari bentuk semula dapat dipertimbangkan dalam rangka mengoptimalkan Aset yang ada. 3.1.4.

Kanibalisasi Keputusan untuk melakukan kanibalisasi Aset harus didasarkan pada kajian teknis dan keekonomian dengan tetap memastikan kelengkapan bagian Aset yang dikanibal.

3.1.5.

Pernbangunan HBM secara bersama oleh beberapa Kontraktor KKS Keputusan untuk rnelakukan pembangunan HBM secara bersama harus didasarkan pada hasil perhitunganlkajian teknis, keekonomian dan efisiensi, bahwa membangun bersama lebih menguntungkan daripada rnembangun sendiri dengan mernperhatikan hal-ha1 sebagai berikut: 3.1.5.1. Para Kontraktor KKS harus membuat perjanjianlperikatan yang di dalamnya minimal mengatur secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, rneliputi: pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan dan penghapusan serta Kontraktor KKS yang bertanggung jawab atas administrasi, pencatatan, pembukuan Aset, pengelolaan fisik dan pembebanan biayanya.

3.1.5.2. Kontraktor KKS tidak dapat menambahkanlmengambil keuntungan. 3.1.6. Transfer Antar Kontraktor KKS Transfer Aset antar Kontraktor KKS bertujuan untuk optimalisasi pemanfaatan Aset, efisiensi biaya dan waktu. 3.1.7.

Penggantian suku cadang (Exchange) Dalam ha1 dilakukan penggantian suku cadang, baik sebagian atau seluruhnya dari unit Aset sejenis dengan pihak pemasok/vendor/pabrikan, Kontraktor KKS harus berusaha mendapatkan penggantian barang yang baru dari segi teknologi, umur teknis dan kemampuan kerjalmanfaat.


.


BAB IV

PENGELOLAAN ASET

s L$ 21

/

PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA 1. UMUM 1.I.Pengelolaan Aset meliputi kegiatan fisik maupun administratif mulai dari kegiatan penerimaan, penyimpanan, perawatan, pengeluaran, pengiriman, termasuk pencatatan dan pelaporan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan untuk menjamin kelancaran kegiatan operasi Kontraktor KKS. 1.2. Pengelolaan Aset harus mempertimbangkan faktor-faktor antara lain: 1.2.1. Risiko terhadap hambatan operasi. 1.2.2. Produk yang sudah distandarisasi. 1.2.3. Efisiensi pengoperasian dan perawatan. 1.2.4. Keselamatan, kesehatan, pencemaran dan dampak lingkungan. 1.3. Untuk Material Persediaan: 1.3.1. Pengelolaannya dapat dilakukan sendiri oleh Kontraktor KKS atau pihak ketiga. 1.3.2. Apabila dilakukan oleh Kontraktor KKS dapat berbentuk antara lain Call Off Order, Blanket Order (harga satuan telah ditentukan 1 disepakati), Konsinyasi (harga satuan telah disepakati dalam perjanjian dan pembayarannya sesuai dengan material yang digunakan) dan Vendor Stocking (harga satuan telah disepakati dalam perjanjian).

1.3.3. Bahan peledak dan bahan kimia, pengelolaannya rnengacu kepada ketentuan dan peraturan lnstansi Pemerintah yang berlaku. 1.4.

Kontraktor KKS wajib memelihara dan menjaga dokumen-dokumen yang terkait dengan perolehan, perawatan, penggantian, modifikasi dan kepemilikan Aset. Pemusnahan dokumen-dokurnen yang terkait Aset hanya dapat dilakukan 'setelah mendapat persetujuan BPMIGAS.

1.5. Dalam melakukan pelaporan Aset, Kontraktor KKS wajib menggunakan sistem informasi dan metode pelaporan yang ditentukan BPMIGAS.

2. PENERIMAAN ASET 2.1.

Pada dasarnya penerimaan Aset di Kontraktor KKS rnenjadi tanggung jawab fungsi yang menangani pergudangan, kecuali untuk Aset tertentu penerirnaannya dilakukan oleh fungsi lain yang diberi wewenang.


Dalam melakukan penerimaan Aset, Kontraktor KKS harus melakukan hal-ha1 sebagai berikut: 2.2.1. Memastikan dokumen pendukung, antara lain: salinan POIKontrak, MoA (material eks transfer antar Kontraktor KKS), salinan proforma invoice, packing list, salinan Bill of Loading (BIL) I Airway Bill (AWB) (khusus barang impor). Delivery Ticket (DT), Material'Safety Data Sheet (MSDS) dan Inspection Report. 2.2.2. Melakukan verifikasi kesesuaian fisik aset yang diterima dengan dokumen pendukungnya. 2.2.3. Melakukan Quality Control (QC) dan Quality Assurance (QA) 2.2.4. Membuat Berita Acara Penerimaan Aset. 2.2.5. Dalam ha1 Aset yang diterima tidak sesuai dengan dokumen maupun spesifikasi yang disepakati, Kontraktor KKS dilarang menerima Aset tersebut. Apabila Kontraktor KKS tetap menerima Aset tersebut, segala akibat yang timbul karena penerimaan tersebut menjadi tanggung jawab Kontraktor KKS.

2.3. Persyaratan penerimaan Aset tersebut di atas juga berlaku untuk Aset yang berasal dari kontrak EPC/lumpsum dimana Aset tersebut tidak diterima langsung oleh Kontraktor KKS, misalnya oleh penyedia barangljasa atau sub kontraktor.

3. PENYIMPANAN DAN PERAWATAN

3.1. Penyimpanan Aset harus dilakukan sesuai dengan jenis dan sifatnya. 3.2.

Setiap Aset yang disimpan wajib dilengkapi dengan catatan informasi minimum yang berisi antara lain informasi mengenai kodefikasi, deskripsi, satuan, ukuran, catatan mengenai pergerakan peralatanlmaterial dan riwayat perawatan dengan membuat kartu gudang atau media lain.

3.3. Penyirnpanan Aset dapat dikelompokan antara lain berdasarkan. 3.3.1. Jenis dan sifat Material Persediaan, misalnya (persediaan suku cadang, persediaan umum, material proyek, chemical, bahan peledak, perkakas Iperalatan kerja (small tools), zat beracun, zat radioaktif, bahan bakar minyak, minyak pelumas). 3.3.2. Bentuk dan ukuran Material Persediaan (besar, kecil, berat, ringan, curah, sak dan drum). 3.3.3 Penomoran kodefikasi Material Persediaan. 3.4. Penyimpanan bahan kimia harus memperhatikan aspek keamanan, keselamatan serta dampak lingkungan. 3.5.

I

1

Penyimpanan Material Persediaan kebutuhan proyek danlatau sisa proyek disimpan terpisah dari tempat penyimpanan Material MRO.

23

/

PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA 3.6. Tempat penyimpanan Material Persediaan dilengkapi dengan sarana dan prasarana, antara lain: 3.6.1. Peralatan keselamatan kerja 3.6.2. Alat angkut dan alat angkat. 3.6.3. Rak penyimpanan material. 3.6.4. Label atau tanda pengenal Aset. 3.6.5. Landasan, alas, pallet. 3.6.6. Bin. 3.6.7. Alat timbang, alat ukur dan perlengkapan kerja. 3.7. Perawatan Material Persediaan dilakukan oleh fungsi pergudangan secara teratur atau sesuai dengan kebutuhan, bertujuan untuk melindungi Material Persediaan dari kerusakan danlatau keausan, agar tidak turun mutu dan tetap siap pakai. Biaya yang timbul karena kerusakan Material Persediaan akibat kelalaianlkesalahan Kontraktor KKS dalam melakukan perawatan menjadi tanggung jawab Kontraktor KKS yang bersangkutan.

4.1.

Pengeluaran Material Persediaan adalah kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan fungsi penggunalpemakai, permintaan Kontraktor KKS lain atau proses penghapusan.

4.2.

Pengeluaran Material Persediaan dari tempat penyimpanan harus didukung dengan dokumen pengeluaran yang lengkap dan sah, yang ditandatangani oleh fungsi pergudangan dan pihak penerima.

4.3.

Pengiriman beberapa jenis Material Persediaan yang bersifat khusus misalnya bahan peledak, radio aktif atau bahan baku kimia harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku khusus untuk Material Persediaan tersebut.

4.4. Pihak penerima wajib mengembalikan Material Persediaan yang berlebih danlatau tidak digunakan kepada fungsi pergudangan. Fungsi pergudangan wajib melakukan penyesuaian pada pembukuan atas Aset yang dikembalikan.

1

5. PENCATATAN DAN PELAPORAN 5.1. Kegiatan pencatatan dan pelaporan bertujuan untuk mencapai tertib administrasi serta pengelolaan Aset yang efisien dan efektif.

PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAIU RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA 5.2.

Fungsi pengguna Kontraktor KKS bertanggung jawab atas Aset yang berada di bawah pengelolaannya dan menyampaikan pemuktahiran status Aset kepada fungsi Akuntansi.

5.3.

Dalam melakukan pencatatan untuk HBMlHBl (termasuk bangunan) Kontraktor KKS wajib membuat: 5.3.1. Kartu Riwayat (History Card) sebagaimana tercantum dalam manual sistem informasi administrasi dan pencatatan HBM dan HBI yang ditetapkan BPMIGAS. 5.3.2. Kartu Pengguna (User Card) yang menunjukan fungsi atau pengguna yang bertanggung jawab terhadap HBMIHBI. 5.3.3. Kartu Lokasi (Location Card) yang menunjukan lokasi dan departemenlunit pengguna dari HBMlHBl dan disimpan di setiap lokasi Aset. 5.3.4. Nomor identitas setiap HBMlHBl dengan mengikuti standar BPMIGAS dan harus dipasanglditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan tidak mudah terhapus pada HBMIHBI. 5.3.5. Tanda Pengenal Nomor Aset HBMIHBI dibuat dengan cara Steel Figure Stamp, Welding, Plate Stamp, Paint atau Label (disesuaikan dengan media dan ukuran Aset yang bersangkutan). 5.3.6. Setiap pemindahan HBM dan HBI dari satu daerah operasi ke daerah operasi lain dalam satu Wilayah Kerja Kontraktor KKS, harus diikuti dengan pemutakhiran data dalam sistem informasi dan daftar pelaporan HBM dan HBI.

5.4.

Kontraktor KKS harus membuat pencatatan mengenai Aset tanah dan dalam pembukuan tersendiri.

5.5.

Kontraktor KKS harus melakukan pencatatan terhadap surplus proyeklprogram dan dilaporkan bersamaan dengan Laporan Material Persediaan.

5.6.

Pelaporan dilakukan dengan menggunakan format ditentukan BPMIGAS (terlampir), terdiri dari:

standar yang

5.6.1. Laporan Material Persediaan, dilaporkan setiap bulan dan diserahkan paling lambat pada minggu kedua bulan berikutnya kepada fungsi yang bertanggung jawab atas pengelolaan Material Persediaan. 5.6.2. Laporan HBM, HBI dan Tanah, dilaporkan setiap triwulan dan diserahkan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan pertama triwulan berikutnya kepada fungsi yang bertanggung jawab atas pengelolaan HBM, HBI dan tanah.

n

I

1

rr


r)

r)

r, 0

0

n 0 0

n 0 0

0 0

0 L.

v CT'

/

bp.

1.-

PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KON'TRAKTOR KON'TRAK KERJA SAMA

BAB V

PEMANFAATAN ASET

S 64 27

J


I

1. UMUM

1.1. Pemanfaatan Aset merupakan kewajiban Kontraktor KKS mengoptimalkan pemanfaatan Aset yang dikelolanya.

untuk

1.2. Pemanfaatan Aset antar Kontraktor KKS dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari BPMIGAS dan realisasinya dilaporkan kepada BPMIGAS dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pemindahannya. 1.3. Pemanfaatan Aset antar Kontraktor KKS yang dilaksanakan tanpa persetujuan dari BPMIGAS, maka segala biaya yang timbul tidak dapat dimasukkan sebagai biaya operasi (non cost recovery). 1.4.

ema an fa at an Aset Kontraktor KKS melalui metode subtitusi, transfer, pinjam pakai Aset atau pemakaian bersama.

1.5. Dalam ha1 dilakukan kanibalisasi, komponen atau bagian-bagian yang diganti harus dikembalikan ke dalam unit peralatan yang komponen atau bagian-bagiannya diambil untuk menjaga keutuhan Aset.

2.1. Fungsi pergudangan membuat daftar Material Persediaan Subtitusi untuk digunakan sebagai rujukan pemanfaatan Aset dan dilakukan pemuktahiran data secara berkala bersama Fungsi Pemakai. 2.2.

Dengan pertimbangan faktor teknis dan ekonomis, fungsi pergudangan harus berperan aktif menawarkan Material Persediaan Subtitusi, apabila material yang dikehendaki oleh Fungsi Pemakai tid,ak tersedia di dalam persediaan.

3. TRANSFER ASET 3.1. Dalam melaksanakan transfer memperhatikan, antara lain:

Aset,

Kontraktor

KKS

harus

3.1.1.Transfer Aset hanya dapat dilaksanakan antar Kontraktor KKS di dalam wilayah Indonesia. 3.1.2.Nilai pembebanan transfer Aset hanya menggunakan nilai buku atau nilai perolehan Aset. 3.2. Kesepakatan mengenai spesifikasi teknis dan ekonomis sebagaimana ditentukan dalam perjanjian 1 kesepakatan antara Kontraktor KKS pengguna awal dengan Kontraktor KKS pengguna berikutnya. Kesepakatan paling sedikit memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Kontraktor KKS.

C

PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA 3.3. Untuk mendapatkan persetujuan transfer Aset, Kontraktor KKS pengguna berikutnya mengajukan surat permohonan persetujuan transfer Aset (Assistance Requisition Sheet - ARS) kepada BPMIGAS Cq. Divisi Pengadaan dan Manajemen Aset KKKS (PMA KKKS) dengan melampirkan dokumen: 3.3.1. Perjanjianlperikatan mengenai transfer Aset antara Kontraktor KKS pengguna awal dengan Kontraktor KKS pengguna berikutnya. 3.3.2. Salinan nilai perolehan atau nilai buku. 3.3.3. Penjelasan mengenai peruntukkan Aset yang akan digunakan oleh Kontraktor KKS pengguna berikutnya. 3.3.4.Khusus untuk HBM dan HBI, dokumen tambahan yang perlu dilampirkan antara lain: 3.3.4.1. Identitas nomor HBMIHBI. 3.3.4.2. Status Depresiasi. 3.3.4.3. Laporan Riwayat Aset (Historical Repod). 3.3.4.4. Dokumen kepemilikan, bukti sertifikat dari lembaga sertifikasi dan garansi. 3.4.

Kontraktor KKS pengguna berikutnya membuat berita acara transfer Aset dan menandatangani surat jalan yang disampaikan oleh Kontraktor KKS pengguna awal. Berita acara dan surat jalan tersebut berlaku sebagai tanda terima transfer Aset.

3.5.

Seluruh biaya yang timbul dari proses transfer, termasuk biaya transportasi, handling cost dan biaya terkait lainnya menjadi beban Kontraktor KKS pengguna berikutnya.

3.6.

Dalam rangka optimalisasi proses transfer, dapat dibuat perjanjian bersama transfer Aset antara lebih dari 2 (dua) Kontraktor KKS. Perjanjian tersebut berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

3.7. Pembayaran Transfer Aset Kontraktor KKS pengguna berikutnya memberikan pembayaran tunai atas Aset yang diterima berdasarkan nilai perolehan atau nilai buku. Jika Kontraktor KKS pengguna awal merupakan Kontraktor KKS tahap eksplorasi, maka Kontraktor KKS pengguna berikutnya harus menyetorkan pembayaran ke rekening yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Jika Kontraktor KKS pengguna awal merupakan Kontraktor KKS tahap produksi, maka Kontraktor KKS pengguna berikutnya harus menyetorkan pembayaran ke rekening Kontraktor KKS pengguna awal pada bank umum nasional dan dibukukan sebagai pengurang biaya operasi Kontraktor KKS pengguna awal.

w

bpi*; :::L,<~

I


4. PINJAM PAKAI ASET

4.1.Untuk dapat melakukan pinjam pakai Aset, Kontraktor KKS pengguna berikutnya harus sudah memiliki POlKontrak pembelian Aset yang sama. 4.2.Tata cara dan persyaratan pinjam pakai Aset mengikuti tata cara dan persyaratan yang berlaku pada transfer Aset. 4.3.Dalam ha1 Kontraktor KKS pengguna berikutnya tidak mampu mengembalikan Aset yang sama maka dapat diberlakukan ketentuan dan persyaratan mengenai pembayaran sesuai tata cara transfer Aset.

5. PEMAKAIAN ASET BERSAMA

5.1.

Pemakaian Aset bersama oleh beberapa Kontraktor KKS harus didasarkan pada hasil kajian teknis dan keekonomian dalam rangka optimalisasi penggunaan Aset.

5.2.

Pelaksanaan pemakaian Aset bersama mendapatkan persetujuan BPMIGAS.

harus

terlebih

dahulu

5.3. Tata cara memperoleh persetujuan BPMIGAS untuk Pemakaian Aset bersama sebagai berikut: 5.3.1. Para Kontraktor KKS harus membuat perjanjian yang mengatur antara lain hak dan kewajiban para pihak. jangka waktu, biaya dan Kontraktor KKS pengguna awal sebagai Kontraktor KKS pengelola. 5.3.2. Administrasi (termasuk pencatatan dan pelaporan) pengelolaan fisik dilakukan oleh Kontraktor KKS pengelola.

dan

5.3.3. Pembebanan biaya operasi kepada masing-masing pihak harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan porsi pemanfaatan Aset. 5.3.4. Tidak diperkenankan mengambil keuntungan.

bpr

.I

:-



(

bp

B

:

PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAlVlA

BAB VI

PELEPASAN DANlATALl PENGHAPUSAN ASET

1 i4 33

/

' Q

I


5.1.2. Melakukan evaluasi adminstrasi dan pemeriksaan fisik atas usulan penghapusan Aset Kontraktor KKS. 5.1.3. Menyarnpaikan rekomendasi tertulis atas usulan penghapusan Aset Kontraktor KKS kepada Menteri Keuangan melalui Menteri ESDM. 5.1.4. Mengkoordinasikan dan menyerahkan Aset Terminasi kepada Menteri ESDM. 5.1.5. Mengajukan surat usulan pemusnahan limbah bahan kirnia dan lirnbah sisa produksi Kontraktor KKS dalam batasan tertentu secara periodik kepada Menteri Keuangan melalui Menteri ESDM. 5.1.6. Melaksanakan pemindahtanganan Aset setelah rnendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 135/PMK.06/2009 termasuk perubahannya. 5.1.7.

Mengeluarkan surat perintah penghapusan kepada Kontraktor KKS terrnasuk mernutakhirkan pencatatan Asetnya setelah pelaksanaan pemindahtanganan atau setelah adanya pernberitahuan dari Direktorat Jenderal Migas atas pelaksanaan Surat Keputusan Penghapusan dari Menteri ESDM.

5.1.8. Melaporkan pelaksanaan pemindahtanganan kepada Menteri Keuangan dan Menteri ESDM 5.2. Kontraktor KKS Dalam kegiatan pelepasan danlatau penghapusan Aset, Kontraktor KKS memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain: 5.2.1. Melakukan kajian teknis dan ekonornis dalam rnerencanakan pelepasan danlatau penghapusan Aset yang digunakan. 5.2.2. Menginformasikan kepada seluruh Kontraktor KKS terhadap aset yang akan dilepaskan danlatau dihapuskan yang mungkin masih dapat dirnanfaatkan oleh Kontraktor KKS lain. 5.2.3.

Melakukan pengarnanan dan penyirnpanan atas Aset selama pros_es persetujuan pelepasan danlatau penghapusan.

5.2.4.

Menyerahkan Aset kepada Direktorat Jenderal Migas untuk dilakukan pelepasan setelah mendapatkan Surat Keputusan Penghapusan dari Menteri ESDM berdasarkan lzin Prinsip Penghapusan dari Menteri Keuangan.

5.2.5. Melakukan penghapusan sesuai persetujuan BPMIGAS dan melakukan pemutakhiran pencatatan Aset.

PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK-KERJA SAlVlA

BAB VI PELEPASAN DANIATAU PENGHAPUSAN ASET

1 k$ 33

/

-

PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KON'TRAKTOR KON'TRAK KERJA SAMA

1. UMUM 1.1.

Penghapusan Aset Kontraktor KKS rnerupakan tahap akhir yang dilakukan oleh Kontraktor KKS terhadap Aset yang rusak atau kadaluarsa danlatau tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh seluruh Kontraktor KKS.

1.2. Kontraktor KKS dapat menghapuskan Aset dari sistern pencatatan setelah rnendapatkan persetujuan BPMIGAS sesuai dengan lzin Prinsip Penghapusan dari Menteri Keuangan dan Surat Keputusan Penghapusan dari Menteri Energi dan Surnber Daya Mineral (ESDM). 1.3. Penghapusan Aset akan membebaskan Kontraktor KKS dari biaya-biaya yang timbul atas pengelolaan Aset yang tidak bermanfaat 1 tidak akan dipergunakan.

2. JUSTlFlKASl PENGHAPUSAN ASET Hal-ha1 yang dapat menjadi justifikasi usulan penghapusan, antara lain: 2.1. Rusak & tidak ekonomis untuk diperbaiki, 2.2.

HilangIMusnah.

2.3. Tinggal Guna (obsolete), 2.4. Turun Mutu atau Kadaluarsa, 2.5. Susut Alami, 2.6. Persediaan Mati (dead stock), 2.7. Selisih Persediaan, 2.8. Akibat Peraturan, 2.9. Akibat Keadaan Kahar.

3. ALASAN PENGHAPUSAN ASET BERDASARKAN KATAGORI ASET 3.1.

HBM dan HBl 3.1.1. Rusak dan tidak ekonornis untuk diperbaiki danlatau secara teknis sudah tidak dapat dipergunakan. 3.1.2. Secara teknis sudah tidak dapat dipergunakan danlatau tidak ekonomis bagi operasional Kontraktor KKS. 3.1.3. Hilang, terbakar, tenggelam. 3.1.4. Tidak dapat dimanfaatkan oleh seluruh Kontraktor KKS


Material Persediaan 3.2.1. Rusak dan tidak ekonomis untuk diperbaiki danlatau secara teknis sudah tidak dapat dipergunakan. 3.2.2. Secara teknis sudah tidak dapat dipergunakan danlatau tidak ekonomis bagi operasional Kontraktor KKS. 3.2.3. Tingga! guna (obsolete). 3.2.4. ~ u s n d hatau secara fisik barangnya sudah tidak ada. 3.2.5. Susut alami selama dalam penyimpanan. 3.2.6. Hilang, terbakar, tenggelam. 3.2.7. Persediaan mati (dead stock), dalam ha1 unit induknya sudah tidak ada dan tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh seluruh Kontraktor KKS. 3.2.8. Material sisa proyeklprogram pemboran yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh seluruh Kontraktor KKS. 3.2.9. Bahan Peledak (Handak) yang sudah rusak atau kadaluarsa atau turun mutu.

4. PELEPASAN

Pelepasan Aset dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan Aset yang berasal dari Kontraktor KKS. Pelepasan Aset hanya dapat dilakukan dengan tujuan:

11

4.1.

Diserahkan kepada negara.

4.2.

Dimusnahkan.

,

5. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BPMIGAS DAN KONTWKTOR KKS 5.1.

BPMIGAS Dalam kegiatan pelepasan danlatau penghapusan Aset yang berasal dari Kontraktor KKS, BPMIGAS memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain: 5.1 . I . Mengkonsolidasikan data Aset Kontraktor KKS baik yang sedang diajukan usul penghapusannya maupun yang telah dilaksanakan pelepasannya.

I

1

I


5.1.2. Melakukan evaluasi adminstrasi dan pemeriksaan fisik atas usulan penghapusan Aset Kontraktor KKS. 5.1.3. Menyampaikan rekomendasi tertulis atas usulan penghapusan Aset Kontraktor KKS kepada Menteri Keuangan melalui Menteri ESDM. 5.1.4. Mengkoordinasikan dan menyerahkan Aset Terminasi kepada Menteri ESDM. 5.1.5. Mengajukan surat usulan pemusnahan limbah bahan kimia dan limbah sisa produksi Kontraktor KKS dalam batasan tertentu secara periodik kepada Menteri Keuangan melalui Menteri ESDM. 5.1.6. Melaksanakan pemindahtanganan Aset setelah mendapat persetuiuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ~euangan~omor:~l35/PMK.06/2009 termasuk perubahannya. 5.1.7. Mengeluarkan surat perintah penghapusan kepada Kontraktor KKS termasuk memutakhirkan pencatatan Asetnya setelah pelaksanaan pemindahtanganan atau setelah adanya pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Migas atas pelaksanaan Surat Keputusan Penghapusan dari Menteri ESDM. 5.1.8. Melaporkan pelaksanaan pemindahtanganan kepada Menteri Keuangan dan Menteri ESDM 5.2.

Kontraktor KKS Dalam kegiatan pelepasan danlatau penghapusan Aset, Kontraktor KKS memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain: 5.2.1. Melakukan kajian teknis dan ekonomis dalam merencanakan pelepasan danlatau penghapusan Aset yang digunakan. 5.2.2. Menginformasikan kepada seluruh Kontraktor KKS terhadap aset yang akan dilepaskan danlatau dihapuskan yang mungkin masih dapat dimanfaatkan oleh Kontraktor KKS lain. 5.2.3. Melakukan pengamanan dan penyimpanan atas Aset selama proses persetujuan pelepasan danlatau penghapusan. 5.2.4.

Menyerahkan Aset kepada Direktorat Jenderal Migas untuk dilakukan pelepasan setelah mendapatkan Surat Keputusan Penghapusan dari Menteri ESDM berdasarkan lzin Prinsip Penghapusan dari Menteri Keuangan.

5.2.5.

Melakukan penghapusan sesuai persetujuan BPMIGAS dan melakukan pemutakhiran pencatatan Aset.

e


6. TATA CARA PENGHAPUSAN

6.1. Persiapan Penghapusan 6.1.I. Kontraktor KKS mengelompokkan Aset berdasarkan kategori sebagai berikut:

6.1.1.1. HBM. 6.1.1.2. HBI. 6.1.I .3. Material Persediaan, antara lain: Drilling, Spare Part, MRO, Bahan Kimia dan Bahan Peledak.

6.1.1.4.Scrap / limbah padat 6.1.1.5. Limbah bahan kimia yang telah digunakan, limbah produk ikutan serta limbah sisa produksi.

6.1.2.Kontraktor KKS melakukan verifikasi awal sebelurn rnengajukan usulan penghapusan kepada BPMIGAS (pra penghapusan) untuk memastikan secara adrninstrasi dan fisik Aset. Verifikasi awal dilakukan terhadap antara lain:

6.1.2.1.Kesesuaian spesifikasi, jurnlah, kondisi, lokasi dan kelengkapan Aset.

6.1.2.2.Dokurnenldata pendukung, antara lain: 6.1.2.2.1.Kajian teknis dan keekonornian. 6.1.2.2.2.Data berat Aset (Kilogram atau Ton). 6.1.2.2.3.Nilai dan tahun perolehan. 6.1.2.2.4. Bukti kepernilikanlperizinan (antara lain alat kornunikasi, kendaraan, tanah, bangunan).

6.1.2.2.5. Ketentuan Pernerintah yang rnendasari alasan penghapusan.

6.1.2.2.6. Surat keterangan hilang dari KepolisianlKeputusan Pengadilan untuk Aset yang dinyatakan hilang.

6.1.2.2.7. Khusus untuk HBMlHBl diperlukan klaritikasi kesesuaian nomor Aset dengan fungsi keuangan BPMIGAS.

6.1.2.2.8.Khusus untuk Material Persediaan berupa bahan kirnia diperlukan keterangan rnasa kadaluarsa atau hasil uji laboratorium atas material tersebut.

PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA 6.2.2.1.9.Khusus untuk Material Persediaan berupa bahan peledak diperlukan:

6.2.2.1.9.1. Berita acara pemeriksaan atas jumlah dan kondisi yang diterbitkan Kepolisian danlatau pihak yang berwenang.

6.2.2.1.9.2. Surat izin penyimpanan yang masih berlaku dari Kepolisian.

6.1.3. Kontraktor KKS harus melakukan pemisahan fisik Aset yang akan diusulkan penghapusannya; termasuk lokasi penyimpanannya.

6.2. Pengajuan dokumen pra penghapusan kepada BPMIGAS 6.2.1.Mengajukan dokumen pra penghapusan yang ditandatangani pimpinan tertinggi pada fungsi yang menangani pengelolaan Aset dengan melampirkan:

6.2.1.I. Formulir 1 (satu) tentang Ringkasan Usul Penghapusan (hanya ditandatangani user, Logistik & Finance).

6.2.1.2.Formulir 2 (dua) tentang Rincian Usul Penghapusan (detail data materiallaset HBMIHBI).

6.2.1.3.Hasil verifikasi awal dan dokumen pendukung. 6.2.2. BPMIGAS melakukan penelitian dan pemeriksaan dokumen pendukung serta melakukan pemeriksaan fisik untuk memastikan kesesuaian dan kondisi Aset bersama-sama Kontraktor KKS.

6.3. Kontraktor KKS mengajukan usulan pelepasan danlatau penghapusan Aset dengan melampirkan:

6.3.1.Surat pengantar yang ditandatangani pimpinan tertinggi pada fungsi yang menangani pengelolaan Aset.

6.3.2. Formulir 1 (satu) yang ditandatangani Pimpinan Tertinggi dan fungsi terkait.

6.3.3.Formulir 2 (dua) berupa detail Aset. 6.3.4.Dokumen cek fisik Kontraktor KKS dan BPMIGAS 6.3.5. Dokumen pendukung lainnya terkait dengan Aset yang akan dihapuskan.

6.3.6.Khusus usulan pemusnahan dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab penuh yang ditandatangani pimpinan tertinggilpejabat yang diberi kewenangan di Kontraktor KKS.

6.4. BPMIGAS menyampaikan rekomendasi tertulis atas usulan pelepasan danlatau penghapusan kepada Menteri Keuangan melalui Menteri ESDM.

PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA .

6.5.

.:

BPMIGAS mengeluarkan surat perintah penghapusan kepada Kontraktor KKS termasuk mernutakhirkan pencatatan Aset setelah pelaksanaan pemindahtanganan, pernusnahan, penyerahan kepada Pemerintah, alasan sebab-sebab lain yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan antara lain; lokasi Aset, hilang, kecurian, terbakar, terkena bencana alam, terjadinya keadaan kahar, atau setelah adanya pemberitahuan pelaksanaan Surat Keputusan Pelepasan danlatau penghapusan dari Direktorat Jenderal Migas.

7. PENGGANTIAN SUKU CADANG ASET (EXCHANGE) 7.1.

Penggantian Suku Cadang Aset (exchange) dapat dilakukan dalarn rangka optimalisasi pemanfaatan Aset yang ada berdasarkan kajian teknis dan ekonomis.

7.2.

Exchange Aset dapat dilakukan berdasarkan antara lain: 7.2.1. Adanya kebutuhan perawatan besar (overhaul) sesuai dengan rnasa umur teknis dari Aset yang telah terencana. 7.2.2. Adanya kerusakan teknis Aset di luar jadwal overhaul. 7.2.3. Adanya kesalahan pengiriman (Aset rnasih dalam masa jarninan) dari penyedia barang dan jasa.

7.3.

Dalarn pelaksanaan exchange Aset, Kontraktor KKS harus melakukan hal-ha1 sebagai berikut: 7.3.1. Mengajukan ARS untuk exchange Aset dengan melampirkan antara lain: 7.3.1.1. Persetujuan fungsi terkait di BPMIGAS terhadap kajian teknis dan keekonomian. 7.3.1.2.Anggaran yang telah disetujui BPMIGAS melaksanakan kegiatan exchange Aset tersebut.

untuk

7.3.1.3. Dokumen riwayat BPMIGAS.

HBM

Aset

termasuk

pencatatan

7.3.1.4. Dokumen pendukung termasuk antara lain salinan POlKontrak pengadaan, salinan MoA (Aset eks transfer antar Kontraktor KKS), salinan proforma invoice, salinan packing list, salinan Bill of Lading (BIL) IAirway Bill (AWB) (khusus barang impor), salinan Delivery Ticket (DT), salinan Material Safety Data Sheet (MSDS) dan Inspection Repod termasuk dukumen garansi dari penyedia.

A

PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA 7.3.1.5. Untuk exchange Aset akibat kesalahan pengiriman harus melampirkan pernyataan dari penyedia barang dan jasa bahwa ha1 ini akibat kesalahan pengiriman. Biaya terkait dengan ha1 ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi (cost recovery). 7.3.2. Melaporkan realisasi atas pelaksanaan exchange Aset kepada BPMIGAS paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaannya termasuk melakukan proses pemutakhiran data terkait.

8. PEMBELIAN BALlK (BUY BACK)

8.1.

Pembelian balik hanya dapat dilakukan terhadap Aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi di lingkungan Kontraktor KKS dengan persetujuan BPMIGAS.

8.2.

Dalam melaksanakan Pembelian Balik, Kontraktor KKS harus menyampaikan ARS yang dilengkapi dokumen pendukung, antara lain: dokumen perolehan (PO I Invoice 1 Average Price), justifikasi kajian secara teknis dan ekonomis yang telah disepakati fungsi di BPMIGAS, penawaranlpermintaan dari penyedia baranglvendorlpabrikan.

8.3.

Hasil dari Pembelian Balik disetorkan ke rekening kas umum negara.

8.4.

Kontraktor KKS harus melaporkan realisasi pelaksanaan Pembelian Balik dan melakukan pemutahiran data terkait di BPMIGAS.

9. PENGELOLAAN FlSlK Sejak usul pelepasan danlatau penghapusan Aset Kontraktor KKS diteruskan BPMIGAS kepada Kementerian ESDM hingga pelaksanaan penghapusan catatan Aset oleh BPMIGAS, Aset dimaksud tetap berada dan menjadi tanggung jawab Kontraktor KKS yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut: 9.1.

s set yang rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi, diserahkan ke Fungsi Logistik I Manajemen Aset untuk disimpan di tempat yang telah ditentukan dengan memperhatikan katagori Aset.

9.2. Aset dengan pertimbangan tertentu tidak bisa dipindahkan, maka tanggung jawab pengelolaan fisiknya tetap pada pengawas Aset tersebut. 9.3. Tidak dibenarkan terjadi pengeluaran biaya untuk perawatanl pemeliharaan, kecuali untuk biaya penyimpanan dan pengamanan. 9.4.

Khusus untuk kapal dan bahan peledak, masih diperbolehkan timbul biaya perpanjangan izin, biaya pengamanan dan pemeliharaan minimum sesuai ketentuan Pemerintah yang berlaku.

I

I ~ P


10. PENYERAHAN FlSlK DAN PELAPORAN

10.1. Penyerahan fisik Aset Kontraktor KKS sebagai bagian dari proses pelepasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Migas berdasarkan Surat Keputusan Menteri ESDM, dengan tindak lanjut: 10.1.I. Pemusnahan Kontraktor KKS menyerahkan Aset yang akan dimusnahkan kepada pihak pelaksana pemusnahan yang ditunjuk dan membuat berita acara serah terima serta memastikan pihak pelaksana pemusnahan menyampaikan laporanlberita acara pemusnahan. 10.1.2. Hibah dan penetapan status pengguna 10.1.3. Pelelangan 10.1.3.1. Kegiatan pasca pelelangan Aset berupa pengangkatan (pengambilan dan pengangkutan). 10.1.3.2. Pengangkatan awal dan akhir wajib dihadiri oleh wakil dari Direktorat Jenderal Migas untuk membuat berita acara awal dan akhir pelaksanaan pengangkatan sebagai tanda dimulainya dan selesainya pengangkatan, terkait batas waktu pengangkatan yang diberikan kepada pihak pemenang lelang. 10.1.3.3.Kontraktor KKS dan Direktorat Jenderal Migas memastikan pengangkatan dilakukan dengan pola yang disebutkan dalam surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Migas. 10.1.3.4.Kontraktor KKS pada prinsipnya hanya membantu kelancaran jalannya pengangkatan Aset dengan tetap mengikuti Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku dan tidak menandatangani berita acara pengangkatan. 10.2. Kontraktor KKS menyerahkan Aset kepada Direktorat Jenderal Migas dan membuat berita acara serah terima. 10.3. Kontraktor KKS menyampaikan laporan penyerahan fisik dengan dilengkapi berita acara serah terima dan dokumen pendukung lainnya.

b



BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN ASET

s (4 43

/

I 1 I I bp;r;idas


1. UMUM 1 .I.Kontraktor

KKS bertanggung jawab pengelolaan Aset atas di lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pedornan ini sejak perencanaan sampai dengan proses penghapusan. BPMIGAS betwenang untuk rnelakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Aset yang dilakukan oleh Kontraktor KKS. BPMIGAS dapat mewajibkan Kontraktor KKS untuk menggunakan Aset yang tersedia di lingkungan Kontraktor KKS lain.

Dalam ha1 akan dilakukan peralihan operator Wilayah Kerja, para Kontraktor KKS yang akan melakukan peralihan wajib melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik Aset secara menyeluruh (due diligence) dan melaporkan hasilnya kepada BPMIGAS. Apabila dari hasil due diligence diketahui ada Aset yang hilangltidak ditemukan, rnaka BPMIGAS akan rnerninta pertanggungjawaban kepada Kontraktor KKS operator yang baru. Setiap pelaksanaan audit Aset di Kontraktor KKS harus dilaporkan terlebih dahulu secara tertulis kepada BPMIGAS dan Kontraktor KKS yang bersangkutan rnenyampaikan salinan hasil audit tersebut kepada BPMIGAS. Kehilangan Aset yang diakibatkan karena kelalaian, penyalahgunaan atau karena perbuatan pidana rnenjadi tanggung jawab Kontraktor KKS bersangkutan. Pada prinsipnya Kontraktor KKS harus rnengganti setiap Aset yang hilang dengan Aset yang merniliki spesifikasi sama, kecuali berdasarkan pertimbangan teknis keekonomian, BPMIGAS rnemutuskan bahwa Kontraktor KKS dapat mengganti dengan uang sebesar nilai perolehan. Penggantian Aset yang hilang tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai biaya operasi berdasarkan Kontrak Kerja Sama.

I


Membangun tertib pengelolaan dan tertib administrasi terhadap Aset yang digunakan Kontraktor KKS.

1

3. RUANG LINGKUP

Pengendalian dan pengawasan Aset Kontraktor KKS terkait dengan perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan sampai dengan proses penghapusan.

bp::

,: .-.:.


4. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MATERIAL PERSEDIAAN 4.1.

Dalam ha1 Pengawasan Material Persediaan Kontraktor KKS harus melakukan: 4.1. I . Pemeriksaan fisik keseluruhan Material Persediaan minimal 1 (satu) tahun sekali dengan cara membandingkan catatan pembukuan terhadap jumlah fisik material. Hasil pemeriksaan fisik berupa: 4.1.1.1. Ditemukan lengkap Jumlah Material Persediaan yang ada di tempat penyimpanan dengan jumlah yang ada dalam pembukuan tidak terjadi selisih, sehingga catatan nilai pembukuan Kontraktor KKS mencerminkan keadaan yang nyata. .2. Ditemukan kurang 4.1 .I

Jumlah Material Persediaan yang ada di tempat penyimpanan dengan jumlah yang ada dalam pembukuan terdapat selisih yaitu jumlah Material Persediaan yang ada di tempat penyimpanan kurang dari jumlah yang ada di dalam pembukuan. Selisih ini harus segera diselesaikan maksimal dalam waktu 1 (satu) bulan. 4.1.1.3. Ditemukan lebih Jumlah Material Persediaan yang ada di tempat penyimpanan dengan jumlah yangada dalam pembukuan terdapat selisih yaitu jumlah Material Persediaan yang ada di tempat penyimpanan lebih dari jumlah yang ada di dalam pembukuan. Selisih ini harus segera diselesaikan maksimal dalam waktu 1 (satu) bulan. 4.1 .I .4. Hilang ITidak ditemukan

Jumlah Material Persediaan yang ada di tempat penyimpanan dengan jumlah yang ada dalam pembukuan terdapat selisih. Setelah dilakukan penelitian. ulang dan verifikasi terhadap catatan pada Kartu Gudang I cara lain dan catatan di dalam pembukuan hasilnya tetap tidak diketemukan, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan angka 1.6. di atas.

I

PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA 4.1.2. Kontraktor KKS harus mengawasi Material Persediaan agar selalu dalam kondisi siap pakai dengan melakukan penelitian fisik terhadap material. Hasil penelitian fisik dapat berupa: 4.1.2.1. Material baru dengan kondisi baik Material Persediaan pada kondisi baru dan siap pakai. 4.1.2.2. Material baru dan telah diperbaiki Aset pada kondisi baru namun karena sesuatu ha1 mengalami kerusakan dan telah diperbaiki. 4.1.2.3. Material bukan baru dan telah diperbaiki Aset yang sudah dipakai dan kondisinya rusak kemudian kemampuannya ditingkatkan kembali mendekati kondisi awal dengan melakukan perbaikan. 4.1.2.4. Salvaged Aset pada kondisi bukan baru yang masih bisa dipakai kembali. 4.1.2.5. Scrap Material atau peralatan yang sudah aus atau rusak dan tidak dapat digunakan sesuai fungsi semula.

4.2. Dalam ha1 pengendalian Material Persediaan Kontraktor KKS harus melakukan pengawasan terhadap: 4.2.1. Optimalisasi pemanfaatan material di lingkungan Kontraktor KKS dan Kontraktor KKS lainnya.

internal

4.2.2. Perputaran Material Persediaan I Inventory Turnover, yang merupakan perbandingan antara jurnlah Inilai pemakaian Material selama 12 (dua belas) bulan Persediaan dengan jumlah I nilai Material Persediaan selarna 1 (satu) bulan terakhir. 4.2.3. Tingkat Layanan 1 Sen~ice Level Ratio, adalah perbandingan antara jurnlah I nilai pemakaian Material Persediaan yang dapat dipenuhi dengan jumlah I nilai seluruh permintaan Material Persediaan dalam 1 (satu) bulan terakhir. 4.2.4. Surplus ditarnbah Dead Stock Ratio, merupakan perbandingan antara penjumlahan nilai surplus ditambah nilai dead stock dengan total nilai Material Persediaan.

PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA 5. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN HBM DAN HBI Dalam melakukan Pengendalian terhadap HBM dan HBI Kontraktor KKS wajib melakukan: 5.1. Pemeriksaan fisik keseluruhan HBM dan HBI minimal 3 (tiga) tahun sekali dengan cara membandingkan catatan pembukuan HBM dan HBI. 5.2.

Pemeriksaan fisik terhadap HBM dan HBI yang dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali mencakup: 5.2.1. Keseluruhan HBM dan HBI yang telah placed into service pada tahun berjalan. 5.2.2. Sampling HBM dan HBI yang placed into service pada tahun-tahun sebelumnya.

5.3. Hasil pemeriksaan fisik terhadap HBM dan HBI dilaporkan kepada BPMIGAS Cq. Divisi Akuntansi, yang hasilnya berupa: 5.3.1. Ditemukan, jumlah item fisik HBM dan HBI sesuai dengan yang ada dalam pencatatan. 5.3.2. Hilang ITidak ditemukan

6. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TANAH

6.1.

Kontraktor KKS wajib melakukan pengawasan terhadap tanah yang telah dibebaskan baik secara fisik maupun administrasi.

6.2. Kontraktor KKS secara rutin melakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap Aset tanah yang dikuasai minimal 1 (satu) tahun sekali dan melaporkan kepada fungsi terkait di BPMIGAS Cq. Divisi Akuntansi dengan tembusan kepada Divisi PMA KKKS. 6.3. Kontraktor KKS harus melaporkan kepada BPMIGAS Cq. Divisi Pertimbangan Hukum dengan tembusan kepada Divisi Akuntansi dan Divisi PMA KKKS dalam ha1 terjadi konflik penguasaanlkepemilikan dengan pihak ketiga.

I


I


s L$ 7

4

/

PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA DAFTAR LAMPIRAN

1

LAMPIRAN

PENGELOMPOKKAN HBM DAN HBI PENGELOMPOKKAN HBM DAN HBI

'

LAMPIRAN

LAPORAN MATERIAL PERSEDIAAN LAPORAN DETAIL MATERIAL PERSEDIAAN PER BULAN MOVEMENT MATERIAL BERDASARKAN FREKUNESI PEMAKAIAN (MA-02) PER BULAN LAPORAN DETAIL SURPLUS MATERIAL PERSEDIAAN EKS PROJECT (MA-03) PER BULAN LAPORAN KEUANGAN MATERIAL PERSEDIAAN PER KUARTAL

LAMPIRAN

LAPORAN HBM DAN HBI EXECUTIVE SUMMARY LAPORAN ASET HARTA BENDA MODAL

NOMOR FORMULIR HBM-01

KERTAS KERJA PERGERAKAN NlLAl ASET LlST ASET HARMON1Ill RECONCILIATION HARMON1 Ill VERSUS FQR R.14 (ACQUISITION COST)

HBM-04

RECONCILIATION HARMON1 Ill VERSUS FQR R.14 (ACCUMULATION DEPRECIATION)

HBM-04

EXECUTIVE SUMMARY LAPORAN ASET HARTA BENDA INVENTARIS 12

LIST ASET BARANG INVENTARIS DAN LOW VALUE

HBI-02


DAFTAR LAMPIRAN

I

1

LAMPIRAN LAPORAN INVENTARISASI TANAH

l3

NOMOR FORMULIR

DAFTAR INVENTARIS TANAH

DOKUMEN USUL PELEPASAN DANIATAU PENGHAPUSAN ASET

NOMOR FORMULIR

14

FORMULIR USUL PELEPASAN DANIATAU PENGHAPUSAN ASET

FORMULIR-01

15

DETAIL DATA USUL PELEPASAN DANIATAU PENGHAPUSAN ASET

FORMULIR-02

16

LEMBAR PEMERIKSAAN FlSlK

LAMPIRAN

LAMPIRAN LAPORAN PENGELOLAAN BAHAN PELEDAK 17

LAPORAN BULANAN PENGELOLAAN PERSEDIAAN BAHAN PELEDAK (HANDAK)

1

I

NOMOR FmR HANDAK-01

I


j

PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KON'TRAK KERJA SAMA

:;i:;L>;

.-

LAMPIRAN - 1 HBM DAN HBI BERDASARKAN MOBILITASNYA 1. Harta Benda Modal Tetap (HBMT) yang dikelornpokkan menjadi: 1.I.Surnur, yang terdiri dari : 1.1.1. Minyak 1.1.2. Gas Bumi 1. I .3. Gas Methan 1.1.4. Air 1.2.Tanah, yang terdiri dari: 1.2.1. Tanah untuk lokasilsurnurljalan lokasiljalur pipa (Right of Way). 1.2.2. Tanah untuk bangunan 1.2.3. Tanah untuk fasilitas produksi 1.2.4. Tanah untuk fasilitas umurn

1.3. Bangunan, yang terdiri dari: 1.3.1. Bangunan fasilitas produksi, pabriklkilang dan jaringan pipa 1.3.2. Bangunan gedung perkantoran, perumahan dan pergudangan 1.3.3. Bangunan sarana telekornunikasi 1.3.4. Bangunan fasilitas urnurn 1.3.5. Bangunan pelabuhan taut dan udara 1.4. Kapal, yang terdiri dari: 1.4.1. Tongkang 1.4.2. Tanker 1.4.3. Kapal Tunda 1.4.4. Kapal pernasok (supply boat) 1.4.5.

Kapal penumpang

2.. Harta Benda Modal Bergerak (HBMB) dikelompokan sebagai berikut:

1

2.1. Drilling & Production Equipment: 2.1 . I . Drilling tools, subsurface and surface 2.1.2. Production tools

f.1

2.1.3. Drilling barges

kd /

PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA 2.2. Geological and Geophysical Equipment 2.3. Transportasi 2.3.1. Floating craft 2.3.2. Automotive Equipment 2.3.3. Railway Equipment 2.3.4. Aircraft 2.4. Construction Equipment 2.4.1. Winches 2.4.2. Lifting Equipment 2.4.3. Road Making Equipment 2.4.4. Earth Making Equipment 2.4.5. Pipe Line Construction Equipment 2.4.6. Portable Welding Generator 2.5. Heavy Equipments

2.6. Engines 2.7. Office & House Equipment 2.8. IT Equipment

2.9. Miscellaneous Equipment 3. Harta Benda lnventaris (HBI),dapat dikelompokkan sebagai berikut: 3.1. Mebel untuk: 3.1 .I.Kantor '3.1.2. Rumah 3.1.3. Fasilitas umum 3.2. Perlengkapan untuk: 3.2.1.

Kantor

3.2.2. Rurnah 3.2.3. Fasilitas umum 3.3. Elektronik dan komputer

LAMPIRAN - 2 Pedoman Pengelolaan Asel KonlraMor KKS FORM. No.: MP-01 LAPORAN DETAIL MATERIAL PERSEDIAAN (MAQI) STANS BULAN

Manager LogisliclSCMlMatenal Management

Nama Jelas Keterangan: 1 adalah Kode Material KKKS adaiah kode matenal yang secara konsislen digunakan unluk menQdenl~flkasikan sualu matenal 2 adalah Full desc. Merupakandeskripsiteknis terkit dengan maledd 3 adalah Quanlitv adalah iumlah material Dersediaanberdasarkanclosim bulan berialan 4 adalah Saluan adatah d u a n pengukuan dan malenal bersangkulan 5 adahh Harga Saluan adalah narga dan matenal yang bersangkulanberdasarkan POlAvenoe (alm USS) 6 adalah Total Nlhl Persed~aanadalah ~wkallandan C dan E (dalam US$) 7 adalah Lokasi adalah posid penyimpanan material persedian yang medesbipsikan nama wilayah dan bkasi penyimpanan (bin /yard) 8 adalah Kondisi Asel 8aru dan baik 9 adalah Kondisi Asel Barn, diperbaiki 10 adalah Kondiri Aset Rusak, diperbaiki 11 adalah Kondiri Aset Sabaged 12 adalah Kondiri AselSaap 13 adalah Receivedadalah penambahan quantity material disebaman oleh pembelian, transfer dan pengembalian (dalam US$) 14 adalah Receivedadalah Denambahan ouanlv . .material disebaYan oleh Dembelian. transfer dan Denqembalian(dalam ouantilv) 15adalah lswed adalah pmgvranqan q ~ a n l tmalerla j 0 sebabnan pemaraan transfer aan pengnap.wn da am ,SS, 16 adaan s s e o aoaan penqJranqan q.anl:, malera 0 seoaonan pemaraan transferoan pengnap.san oa am Q.antI).) 17 adalah MRO adalah klasakasl matenal persedlaan yang diperlukan unluk menuniang kegiatan pemeltharaan, perbaikan dan operari 18 adaiah Projed adalah klasifikasimatenal persed~aang n g diperlukan unluk menunjang i a t u proyek

LAMPIRAN - 3 Pedoman Pengelolaan Aset Kontraktor KKS FORM NO. - MP-02 MOVEMENT MATERIAL BERDASARKAN FREKUENSI PEMAKAIAN (MA-02) STATUS BULAN .....

L

IHOUSEHOLO,OFFICE and SAFETY

I

I

I

I

I

TOTAL

Manager LogisticlSCMIMateriaI Management

Nama Jelas Keterangan: 1 adalah klasifikasi material berdasarkan kodefikasi BPMIGAS 2 adalah klasifikasi material yang pemakaian Ipengeluarannya dalam 1 (satu) tahun minimum 2 (dua) kali pada bulan yang berlainan 3 adalah klasifikasl material yang pemakaian Ipengeluarannya dalam 1 (satu) tahun maksimal 1 (satu) kali 4 adalah klasifikasi material yang selama 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun tidak ada pemakaian Ipengeluaran 5 adalah klasifikas~material selama lebih dari 5 (lima) tahun tidak ada pemakaian Ipengeluaran 6 adalah total nilai (dalam US$) untuk masing-masing klasifikasi material

4

LAMPIRAN - 4 Pedoman Pengelolaan Aset Kontraktor KKS FORM. NO. : MP-03 LAPORAN DETAIL SURPLUS MATERIAL PERSEDIAAN EKS PROJECT (MA-03) STATUS BULAN .....

'

Manager LogisticlSCMlMateriaI Management

Nama Jelas Keterangan: 1 adalah kodefikasi material KontraMor KKS 2 adalah deskripsi lengkap dari material persedian 3 adalah Quantity adalah jumlah material persediaan berdasarkan closing bulan berjalan 4 adalah Satuan adalah satuan pengukuran dari material bersangkutan 5 adalah Harga Satuan adalah harga dari material yang bersangkutan berdasarkan POIAverage (dlm US$) 6 adalah Total Nilai Persediaan adalah perkalian dari C dan E (daiam US$) 7 adalah Lokasi adalah posisi penylmpanan material persedian yang medeskripsikan nama wilayah dan lokasi penyimpanan (bin Iyard)

PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA LAMPIRAN - 5 Pedoman Pengelolaan Are1 KonlraMar KKS FORM NO 'MP-04 LAPORAN KEUANGAN PMTERIAL PERSEDIAAN KUARTAL.

..

(Narna 8 tanda tangan) General tdanugcr l V P Flnan
.

PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA LAMPIRAN - 6 Pedornm Pengdolssn Aset KontraMa KKS FORM No.:HBM-01

(MENGGUNAKAN KOP SURAT MASING-MASING KKKS)

p h a m a ini kam~rampa~kanLamran Asel Kapbl yang l e n a ~dalam t pmbukuan aset yang dogunabn dalarn Kontrak Keqa LM LsEBUTKAN NAMA PSClwdayah k e l a blok ISEBUTKAN NAMA BLOK IWILAYAH KER3A PERMINVAKANldengan n n g b v n (ueubk+u#rrnuv)sebapai berikut:

1-1

1, lumhh aret 2 . Nilai Demlehan aret 3. Nilai akumularirrnvurubn

I=I

2. Penpuranpan aret 2 1 1.mah aret berx~nno 2 2 Penq~ranqanaDr h Iai Pemlehan Psu

..I . . II l a m r a n Harmon1 I l l # I. Periode Quarter berjdan

I=I

FOR BUPLU!

I I

la.Total Nibi Pemkhank t 2.b. Pkumulari Pmvusuen Penidasanselisih: (iika ada)

Report 14

I 1

1

Harmrni In

,

I

2. Periode S e h k Rodukri rampai Quarter b e i d a n (LembrRekonsilM* terldrqdd

I I I 1

2.b. kkumulari Penvurubn Penjehran relkih: (jib ada) I

Report 14

I I

H a m n i In

I

Demildan dlsampdkan,alas prhalirnnya kami ucapkan tctirna kasih.

.

I

(Nana 6 t m d a tanpan) G n e n l ManaperlVP F i n a n d Finnee Maaga

vii

d

LAMPIRAN - 7 Pedoman Pengelolaan &el FORM Nu.:HOM.02

:.

.

bp,,

Konlraklor KKS

Kertas K e i a Pergerakan Nilai Akuisisi Aset per 3 1 Desember Tahun X -1,X-n (dan tahun-tahun sebelumnya) Untuk Periode Pelaporan per 3 1 Desember Tahun X

6= -rr

: g Do-

q m m r0

888

*

Yetcnwn: 1. Export s ~ m u a l i l 811 ~ s k t m penr;ltalan ;us*t e dalam EX<* D U pebperan tahun berlabn dan pplaporanUhvn hb. 2. Data d l Kdem 2 l I d I1 didawl darl h a l l poln 1wnp, dllaporkan h BPMiGASPada untuk pplaporan ranma131 OermDerTShun bsmlu 3. Kubm 10dsn I 1 merupalos nilai AkubhiJa~~Akurnule,iDeprrriedculull31 D.rrmbertal~vc~ bluvaew b r r a ~ l l I r l i . m b i l d a r i d r t r ~ r t y ~ ~ ~ditahunlrlu rrbpr 4. likaada pmrmbehan Asel b m d i lrhun 2008, rkan tnapi direbablun Dlrh AluhhiIPlSdi tahm UI)7 dan abelurnnyr.. maka blr.rdilarnbahlun Ine bar" dan mengirl mulald l Y o l m l s l d 11,dan Kdom U 5. likaada kmek,i prmmlulu8, b i a y . t r r l v i r ( a p ~ ~ l rrrl l r v ~ vJ i tahun 2G-m. rilahbn mcngbi mulaie kdum 21ld 11,d.nDlm U. 6. ~Ikaadi,penpurangrn~qrtb~rudltahun 2001yangdlsebab~nolehpengurangann i l a l ~ r u s s y ~ l s d l ~ ; r h2007 u n danrebelumnyr. dbhlun ddambahlwn line bar" dan mcngid rnulsidi K o l a 2116 11.dan K d m la 7. I r r s d s h e k r i pen cur an^ L i erh-$drprret tmentu di lahun 2m8. xibhkan mewid mubidi b l o m 2 sfd 11. d m kdom IS. 8. l rAkuri% i i raja. Unlukrrrnmlan yaneakan b m i monilainedabh Nibi Doa K o l m 16merupabn jumlahsntsvanib1pads Kolom IOdeneanrslah s t u kolom dlanlara k o l m 12.13. M d a n IS. 9. K O I D ~ini meneaambarbnprnyebabdan besaran mutali nilai akvllld suaw aset lo. Kolom 17 dlsodenean Kelcraneanalas AlaranlPenyebabKneksi seluai denean Odumen Penduhnc Yane ad. Mira1nya:AIE Audit. Pewruaian aktbal Rekonril$ari denean Repnt14. Koreki pembebanan. AFE ClmeOul. dl1 denean menullrkan GL NoIHoOokumen Revklarar Pembvkuan Asetataupun JournalvouchedNola MemwlalNoyrne dlgunakan madng-marlngKKKS. Demlkian dlsampailran, atas perhatiannya kaml ucapkan terlma kaslh.

(Narna 81tanda tangan) General Manager1 W Finance1 Finance Manager

x D OD2

5; 3 Pg3 x-'x $ e m

e> ?r g gE zDz

4

LAMPIRAN - 8 Pedoman Pengelolaan Aset Kontraktor KKS FORM No.: HBM.03

LIST ASET HARMON1 Ill (Nilai peiolehan mulai dari Rp.5.000.000 (KHUSUS KKKS YANG BELUM MENGGUNAKANSISTEM TERPADU ISISTEM INFORMAS1BPMIGAS)

Pedman Pengeldaan Aset KmbaMcr KKS FORM No HBM44 PSCA\XKS:. ............... RECONCnL\TlON H h n A l O Y l Ill , x F Q R R . l r ASOF D F ~ F ~ I R F3 R ,

rn,.

Kelerangan 1 Atar pehedaan y n g bmbul dalam kdam OandTolal hams d8)elarkan terdln dan perbedaan atae no Harmani mana sajahah yang menimbulkao perbedaan l ~ s e b u t dserlal dengan penlelaran penyebab perbedaan lerrebul 2 lncepban Year adalah tahun dlmana Are( perlama kall dicalal dalam KKKS berrangkutan

LAMPIRAN - 10 Pedanan PengeldaanAset Kontmtor KKS FORM No. HEM44

0 'i;l

.... ...... ......

PSCIKKYS; RECONCILIATION AAILNONI U I \xFQRR.II ASOF DECEMBER 3 1 . 2 0 s

6 E.

2 rn .,-C-".Y&-

s-w-lhqu-~m-:

-

c-idubD-N.L~U.LIS.

e

*YIM(

- ~ndur*r

Kwmgan : 1. WI perbedam ylng bmbul dalam kdom Grand Toe1 hams diidarkam lerdd dari perbadam alas no Harmoni man= siakah yrng mcnirnbvlkanpabeLan tarebvl diremi dengan penidasan penyebab perbedan lerrcbul 2. lnceptim Y e u a a l a lahun d h l n l & d p e m m b l i a c r d d d m KKKS bemangkutm.

b M-".-,

*I-

I-Q-1~-

b*,,"*.M

1-Lfhlmitr *n-. M- A*-

*

z D

PEDOlblAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KON'rRAK KERJA SAMA LAMPIRAN - 11 Pedoman Pengelolaan Aset Konlraktor KKS FORM No.: HBI-01

IMENGGUNAKAN IKOP SURAT M&SING-MASING KKKS)

Executive Summary Laporan Aret Harta Benda Inventari! Bemm In1 kam~sampa~kanLaporan k e t Inventark yang tercatat dalam pmtukuan aret yang digunakan dalam Kontrak Keqa S a m (SEEUTKAN WAMA PSClwllayah keqa blok[SEBUTKAN NAMA BLOK / WILAYAH INERJA PERM1IiYdl;hIl)dengan r~ngkasan(erecubve summiy) sebagai benkut:

I

I. lumlah dan nilai aset sampai denqan Quarter

...(since inceetion s.d. quarter berialan) I=I

1. lumlah aset 2, Nlla~pemlehan aset

I B ~

US5

...

11. Mutasi item aset Quarter (berialan1 1. Pertambahan asel 1.1. lumlah pertambahan aset 12. Total N~laipemlehan atas pertambtnn aset

I=I

item

Rwayat pemlehan pertambahan aset 1.3. Aset hruadaan / ?embellan Lanaruna van4 Blah Placed In$ Sewice (PIS) 1.4. Berasal dari Proyekph'orkinq In Fmqress (\WlP) yanq telah PIS 1.5. Tmnfer atau pernbelian dati KKKS lain 1.6. Koreks~Poslbfatas pencatatan aset - bemsal dari d u l l t a b e l koreksi (CA12O) . . .

2. Pengurangan aset 2.1, lumlah aset berkumn~ 22. Penaumngan atas NII~Ikmlehan Aset

I=]

US$

item

USS

Rmayat Penqumnqan aret 2.3. Penqhapusan (wnte off 2.4. Tranfer atau dilual ke KKKS lain 2.5. Koreksi Nwatifatas pncatatan aset - bemsal dari mdul/tabel koreks~(CA120) 2.6. La~n-b~n isebutkanl

ltem = Jumlah =

Tabel Mulasi $/do (F0RE.I HBIU2)Tehmpir

Demik~and ~ s a w i k a n atas , pertnbannya kami ucapkan terim kas~h.

(Nama & tanda tangan) General MansgerlVP FinancelFinanca Manager

L1y4

item US5

xii

US$

L A M P I R A N - 12 Pedoman Pengelolaan Aset Kontraktor KKS FORM No.: HBI-02 LIST ASET BARANG INVENTARIS DAN LOW VALUE (Antara Rp 1.700.000 dan Rp 5.000.000)

4

Pedomao Pengelolaao Aset KonlraMar KKS FORM No Tanah-01

LAMPIRAN - 13 BPMIGAS DAFTAR INVENTARISASI TANAH Kontraktor:

.........................

Untuk srel tanah yang lelnh d~bukukanalau dicatalkan nlla8 peralehannya melalul pralecl alau asel dl Harmon8 111 hams menglrl kalom 4 dam 5 . agar recara rlslem dapal dllakukan pernlrahan pembebanan blaya asel tanah, rehlngga pada akhtmya odak lerladl dupllkasl pencalalan (double accounl8ng) Pelunluk Pengirian Kalom: I Cukup JelaQ 2 Nomar berdararkan pencalalan dalam Slstem Informas8 Tanah (SINTA) 3 L a h s , tanoh, alamsl lengkap nama DesalKelurahan, dan nama Kabupalen. 4 Is, h ~ m l C i ~ k a l a n adlhp,lalisar~ h danNC ~ l b t a n a hlerrebul lldak dkap~lallsas 5 Nomar Harmon, lil.llka tanah dl kaptalbarl. dilrl dengan nomer Harmon, Ill asel utamanya (misal bangunan.p#pa.vnrehoure.yard.dll) 8 Luas Tanah berdararkan pen11dan rerbflkal 7 Tala1 nllal perolehan.)ka kalorn I m a tens, (ada hubuogannya dengan Harmon, Ill), maka yang d I r l hanyalah porrl namlnal nilal pemlehan asel lanah r a p 8 Dabmen peralehan (renllkal. r u a l peleparan hak. ARS. AFE) 9 SlaN5 Dnah Senr6kal Hak M818k Sem8Iikat Hak C?na Ahla Jual Bell Gink 10 Nornor dokumen y n g lertea dalam kolom 8 I 1 Penrntukkan lanah baogunan perkanlaran, bangunan lempatl~nggal.bangunan gudang.peny~mpananlerbuka, rumur, bandara, pelabuhan Idermaga, farllllar praduksl. ROW 12 dlounifhn lldak dlaunakan

A


FORMULIR USUL PENGHAPUSAN DANIATAU PELEPASAN A S E I KONTRAKTOR K K S

I.

I1

Data Banng lrlllk Nagara Kalagod B1m

Tanah Bangunan

LokurlPongmpanan

Hada B~ndllrlodal( H W Hadr Benda Inuenlarlr (HBIl

M a 1 Prrobhon

MaledaI Perredlam Mabdal Slla P m p k

Haqu Psrolshan

:Rp. :USD$

Bawl8 hona kokvypsn IPnebul dl a101 lolah dllPlnl inwra lltlkdan dlak:anukan OVDIUYII IBCOn l e h l i d m stonornlr Berdaralkm hotllpmslllan dan evaluarldlmal;rudmrkadlvrvlkan : UnNk dlhdpufkon. karcna : Rusak dawaldu Tldalr Ekonomll dlp@lbolkl Hllang!lrl~lnlllri~IYI alamlXahrr

0 0

Tidal( bemlmlYOI

0

Pannl Un) m ~ k o d a nnggal Gunamrun Llulu Sebslh Pemedldan Dead Stock p m ~ u n nm u kopon~~ngsn PnmOmlah

0

111 DATA INISWOR Nam NO.Pegsval : Jabatan . :

B 0 0

U r l l h l n p r l PIngguna

Penganur M e 1 NamY

No.Pog~~a1 : JabaWn :

N. P E M E R I K W EI4N OLEH KKKS B s h l s Bnnng klllih Nogam l n n s b d dl alas l ~ l a hdilnld S o C a a Iblk d m adr*hlraUldan dlparllkan Jumhh. Nlal torta dala pondukungnya bonar. Berdaratkao harll ponalnlan d l m k r v d muka dlvruKao rebagalmma Inrrebul d m m h Inl:

Caratan: m s u r unruk are, hllang l l n m dldutunq ~

V

denpan Berira Acara yeng dllanda t

g m l

omh S c w l l y dm I q m n k'e Hepollrlm

HurlaKOkJyaunypng d l u ~ uhapus. l

",:'a",

",; ",:m,:;

WII~UIUIFWBI Fl#~mcs

S I S ~NI~I Buku

................................. VI.

I

PENPNGGUNG J A V M HAATA K E K A Y A I W B M P W TERTlNGGl Nama NO P E ~ U Y P ~ : Jabelan :

KETERANGAN D a b dl61 dengsn lrngkap H r q a Perdehm dan Nlhlevku ham$ dllongkapldsngan dlal raluan Rupbh

Pimploan Tonlnggl KKKS

......................I

4

LAMPIRAN - 15 Pedoman Pengdolaan Aset Kontraktor K K S F O R M NO Formul~r-02

C

DETAIL DATA USUL PENGHAPUSAN D A N PELEPASAN KKKS :

-.I

-

-

I

.!

I :-

I

- .

1 I

TOTAL N I W

1

I

I

I

.

.

I Pejabal B w l e n a n g KKKS :

Tafa car0 Ponglnkrn :

I.D D II

m~lcriald m l l e l y s n g 6msrvkkan r e a r 1 dnlr WOP yrng lclah risetujv8 BPMIGAS unnik dmlervrkrn ke Dopanemen

2. Tiap FUPPiWOP dibvsl dalam form lotpmh dan form harur dirl lengkapper lhne ilsm 3. Kdom nomor 6 (kondul : stoa, jtka p c , ~ ~ a ~ a ~ m a ! c r c ; l ~ bdl~unakan c~unl I I I > ~ ~ C W\fork) ~I U%ed,j$kap ~ ~ ~ l a n / m ~~l u~d! aml l~ d ~ ~ n ~ k a t ~ l P l ~ l 4. Kolom nomor 7 OialagcrD :

Tanmh f Bangunno Had" Bond0 Modal (HBMlf Hads Bandv nvcnlsnr (HBS Mole!ial Pelrediarn Ih4aler8al S # a Proyck Limbah 83 1ScmpnOn Asel 5. Kolom nornor 8 (Stalur) Sudah Cod Recovoy (SCRI Belum Cost RKovaV (UCR) 6. Kolom ( O w j i b d i d L n g n Wvr vu#rh I o l s l h p d o h r m~nyerusikanp d a Inhun pmbellan 7. Kobm nomor 18 (Slstus P r m s WOPI d'lmgkapl rcbrenn dohmen l~rakhlr( NO.1uml8 Td 1 Rroer Pemdupan DESDM IDepKw Penlahn PIDIer 1alang RDIEI PeIepmn IPonelapn sWhlr pongguna Srlerai Pelopstan (Pmyerahm. hlbrh. pemuvlrhan)

. ..

Pedoman Pengelolaan Aset Kontraktor KKS FORM No.: Formulir-03 Lembar Pemeriksaan Fisik No FUPPMIOP : KKKS :

Tanggal Perneriksaar Fungsl Finance KKKS

Fungsi Logistll
FungsI User KKKS

(Tanda Tangan:

(Tando Tangan

(Tanda Tanpan:

Nama Pemerikss Jabalan Perneriks:

Norna Pemenks? Jabalan Perner~ks:

Nama PernerikSE Jabalan Pernenksl

BUKU KETIGA PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA PEDOMAN PENGELOLAAN ASET 4B-W

Recommend Documents