PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINASPENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
~i. .!t~:~.'
.«'~~"", «1 ,
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 1.tJ TAHUN 2008
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TAT A KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
a. bahwa untuk mendukung penye1enggaraan 'Pemerintah Daerah sehingga berdayaguna dan berhasi1guna, transparansi serta dengan adanya ketentuan sistem akuntansi penge101aan keuangan daerah dan termasuk dida1amnya sega1a bentuk kekayaan Pemerintah Kota, maka perlu didukung o1eh ke1embagaan yang memadai; b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Penge101aan Keuangan dan Aset Kota Lubuklinggau sudah tidak sesuai dengan volume pekerjaan dan kondisi saat ini, untuk itu perlu dibentuk peraturan yang baru; c. bahwa bedasarkan peliimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Lubuk1inggau tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Penge101aan Keuangan dan Aset. 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 4286); 3 Undang-Undang ..
~1
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan "Sembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Ta..'Ubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiona1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana te1ah beberapa ka1i diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 9. Peraturan ... ~~.
WALIKOTA LUBUKLINGGAU -3-
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lenlbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 ); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 ); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 ); 14. Peraturan Pemerintah Nomor Pengelolaan Keuangan Daerah ( Indonesia Tahun 2005 Nomor Negara Republik Indonesia Nomor
58 Tahun 2005 tentang Lembaran Negara Republik 140, Tambahan Lembaran 4578 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609 ) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
16. peralu,"n.~~
WALIKOTA LUBUKLINGGAU -4-
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Peinbagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 19. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 5 Seri A). Dengan Persetujuan Bersama DEW AN PERW AKILAN RAKY AT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
MEMUTUSKAN
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN· ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET.
BAB~t
5. Dinas Pendapatan, Dinas Pendapatan, Lubuklinggau.
Pengelolaan Pengelolaan
Keuangan dan Aset adalah Keuangan dan Aset Kota
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kota Lubuklinggau.
8. Pemerintah Selatan.
Provinsi
adalah
Pemerintah
Provinsi
Pengelolaan
Sumatera
9. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan Kota.
10. Anggaran ..~
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja disingkat APBD adalah Anggaran Daerah Kota Lubuklinggau.
Daerah yang selanjutnya Pendapatan dan Belanja
11. Keuangan Daerah adalah sernua hak dan kewajiban daerah di bidang keuangan dalarn rangka penyelenggaraan Pernerintahan Kota. 12. Aset adalah setiap benda rnilik Pernerintah Kota yang dapat dinilai dengan uang terrnasuk didalarnnya segala bent uk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Pernerintah Kota.
Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
(1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah unsur pelaksana Pernerintah Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
(2)Djnas~t
(2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset serta melaksanakan tug as pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah danlatau Pemerintah Provinsi.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai fungsi : a.
perumusan dan perencanaan kebijakan teknis Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
'" b. penyusunan Rancangan APBD, Rancangan dan Rancangan Perhitungan APBD; c. pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan barang milik daerah;
dibidang
Perubahan
Pendapatan
APBD
dan
d. pelaksanaan.t.!11fv
J
d. pelaksanaan Pengelolaan hutang dan piutang daerah; e. pelaksanaan pendaftaran retribusi daerah; f.
dan
pendataan
wajib
penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi dengan Peraturan Perundang-undangan;
g. pelaksanaan penyuluhan pendapatan daerah lainnya;
k. pengelolaan ketatausahaan Keuangan dan Aset; dan
mengenm
Dinas
pajak,
pajak
dan
daerah sesuai
retribusi
Pendapatan,
dan
Pengelolaml
1. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset terdiri dari
Keuangan
b. Sekrelar;at.~
f
WALIKOTA LUBUKLINGGAU -9-
d.
Bidang Dana Perimbangan membawahkan :
dan
Penerimaan
lain-lain,
¥
/B;dang
t
WALIKOTA LUBUKLINGGAU -10-
f.
Bidang Anggaran, membawahkan
:
I. Seksi Belanja tidak langsung; 2. Seksi Belanja langsung; dan 3. Seksi Penyusunan Program. g. Bidang Perbendaharaan, I.
membawahkan
:
Seksi Belanja tidak langsung;
2. Seksi Belanja langsung; dan 3. Seksi Tuntutan Perbendaharaan
ganti rugi.
h. Bidang Verivikasi dan Pengendalian, membawahkan I.
:
Seksi Verivikasi;
2. Seksi Pembinaan; dan 3. Seksi Hukum dan Perundang-Undangan. 1.
Bidang Aset Daerah, membawahkan I.
:
Seksi Analisa Kebutuhan;
2. Seksi Inventari,.s Aset; dan 3. Seksi Pemeliharaan dan Penghapusan.
j. Unit pelaksana.~~
(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Penjabaran lebih lanjut hlgas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dapat dibentuk Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan kemampuan Daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan
(1) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) berfungsi melakukan sebagaian tugas dinas serta mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Kelompok Jabatan Flmgsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahliannya dan kebutuhan.
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjllk dan diangkat oleh Kepala Dinas. (3) Jumlah jabatan fungsional kebutuhan dan beban kerja.
tersebut
ditentukan
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsionar"berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.
berdasarkan
dengan
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dan pimpinan unit kerja bawahannya serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Dinas / Instansi Daerah.
Pimpinan unit kerja bawahan wajib mengawasi bawahannya, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya serta bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pimpinan unit kerja bawahan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab serta melaporkan kepada atasan secara berjenjang.
BAB VI PENGANGKA TAN DAN PEMBERHENTIAN
(1) Kepala Dinas dan eselon III dilingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
(2) Pejabat Eselon IV Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.
Dilingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam labatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Selama Peraturan Daerah ini belum dilaksanakan, malm fungsi dan tugas di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset tetap dilaksanakan oleh instansi yang berwenang sebelum bedakunya Peraturan Daerah ini.
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
6 (enam)
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.
Pasa/20 ....
IIM:/v.l
Pada saat Peraturan Daerah ini mu lai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahnn 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2007 Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan. Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.
Ditetapkan di Lubuklinggau pada tanggal 30 ·PUF tR. 2008
Dinndangkan di Lubuklinggau pada tang gal 30 O~~fM8~
SEKRETARIS
2008
AERAH KOTA LUBUKLINGGAU,
LAMPI RAN : KEPUTUSAN
WALIKOTA
14
NOMOR TANGGAL
KEPALA
LUBUKLINGGAU.
TAHUN 2006 30 . f2· 2008
DINAS
I
I
KELOMPOK SEKRETARIS JABATAN
FUNGSIONAL
I I SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
I
I BIDANG
I
BIDANG
PENDAPATAN ASLI DAERAH
DANA PERIMBANGAN
DAN
PENERIMAAN LAINNYA
I
I
I
I
SUB BAG IAN KEUANGAN
I
I SUB BAG IAN PERLENGKAPAN
I
BIDANG
BIDANG
BIDANG
BIDANG
BIDANG
AKUNTANSIDAN
ANGGRAN
PEMBENDAHARAAN
VERIFIKASI DAN
ASET DAERAH
PENGENDALIAN
PELAPORAN
I
I
I
I
I
I
SEKSI PENDAFTRAN
DAN
SEKSI
SEKSI
BAG I HASIL PAJAK
PEMBUKUAN
PENDAPATAN SEKSI PENETAPAN
DAN
KEBERATAN
PENDAPATAN
-
DAERAH
SEKSI
SEKSI
BAGI HASIL BUKAN
PEMBUKUAN
PAJAK
BELANJA DAERAH
SEKSI
SEKSI
SEKSI
PENAGIHAN
PENERIMAAN LAINNYA
PELAPORAN
-
SEKSI
SEKSI
SEKSI
SEKSI
BELANJA TIDAK
BELANJA TIDAK
VERIFIKASI
ANALISA
LANGSUNG
LANGSUNG SEKSI
SEKSI
SEKSI
SE:n BELANJA
BELANJA
PEMBINAAN
INVENTARIS
LANGSUNG
-
UPTD
i
KEBUTUHAN
LANGSUNG
SEKSI
SEKSI
SEKSI
PENYUSUNAN
TUNTUTAN PERBEND
HUKUM DAN
PROGRAM
GANTI RUG I
PERUNDANG-UNOANGAN
SEKSI PEMELIHARAAN
DAN
PENGHAPUSAN
