ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN POM

Modul UD Tk.I dan UPKP BPOM RI

MODUL MATERI UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT (UPKP) PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BADAN POM

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN POM

2014

Organisasi dan Tata Kerja Badan POM

1


BAB I PENDAHULUAN A. Deskripsi Singkat Mata pelajaran ini membahas organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, termasuk Unit Pelaksana Teknisnya di daerah, yaitu Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan. B. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) Setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta diharapkan mampu memahami organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. C. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) Setelah mempelajari modul ini, para peserta mampu: 1. Menjelaskan kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2. Memahami visi, misi, tujuan dan budaya organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan. 3. Menjelaskan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM). 4. Memahami struktur organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan termasuk Unit Pelaksana Teknisnya di daerah, yaitu Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan serta Pos Pengawas Obat dan Makanan. D. Materi Bahasan Materi bahasan mata pelajaran ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan belajar: 1. Kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2. Visi, misi, tujuan dan budaya organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan. 3. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM). 4. Struktur organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan serta Pos Pengawas Obat dan Makanan.


2


BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Dasar hukum pembentukan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013. Selanjutnya, Keputusan Presiden tersebut ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.3546 Tahun 2009. A. Kedudukan Berdasarkan peraturan perundangan-undangan sebagaimana tersebut di atas, kedudukan Badan POM sebagai berikut: 1. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang dibentuk untuk melaksanakan tugas Pemerintah tertentu dari Presiden; 2. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden; 3. Dalam melaksanakan tugasnya, BPOM dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan; dan 4. BPOM dipimpin oleh Kepala. B. Tugas BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. C. Fungsi Dalam melaksanakan tugasnya, BPOM menyelenggarakan fungsi: 1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan; 2. Pelaksanaaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan; 3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM; 4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan; dan


3


5.

Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

D. Kewenangan Dalam menyelenggarakan fungsinya, BPOM mempunyai kewenangan: 1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang pengawasan obat dan makanan; 2. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan untuk mendukung pembangunan secara makro; 3. Penetapan sistem informasi di bidang pengawasan obat dan makanan; 4. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan; 5. Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi; dan 6. Penetapan pedoman penggunaan, konservasi, pengembangan, dan pengawasan tanaman obat.


4


BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN BUDAYA ORGANISASI A. Visi Dalam menghadapi dinamika lingkungan dengan segala bentuk perubahannya, maka segenap jajaran Badan POM bercita-cita untuk mewujudkan suatu keadaan ideal bagi masyarakat Indonesia, yaitu: Menjadi Institusi Pengawas Obat dan Makanan yang Inovatif, Kredibel dan Diakui Secara Internasional Untuk Melindungi Masyarakat B. Misi Misi Badan POM didefinisikan sebagai tujuan mulia organisasi untuk: 1. Melakukan Pengawasan Pre-Market dan Post-Market Berstandar Internasional; 2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu Secara Konsisten; 3. Mengoptimalkan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan di Berbagai Lini; 4. Memberdayakan Masyarakat Agar Mampu Melindungi Diri dari Obat dan Makanan yang Berisiko Terhadap Kesehatan; dan 5. Membangun Organisasi Pembelajar (Learning Organization). C. Tujuan Sesuai dengan visi dan misi Badan POM, tujuan utama pembangunan pengawasan obat dan makanan tahun 2010-2014 adalah: Meningkatnya Efektivitas Perlindungan Masyarakat dari Produk Obat dan Makanan yang Berisiko Terhadap Kesehatan serta Meningkatnya Daya Saing Produk Obat dan Makanan. D. Budaya Organisasi Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilainilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya. Budaya Organisasi Badan POM adalah: 1. Profesional Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi. 2. Kredibilitas Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional. 3. Cepat Tanggap Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah. 4. Kerjasama Tim Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik. 5. Inovatif Mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.


5


BAB IV SISTEM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (SISPOM)

A. Kerangka Konsep SISPOM Pengawasan obat dan makanan memiliki aspek permasalahan berdimensi luas dan kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengawasan yang komprehensif untuk menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk obat dan makanan. Pengawasan tersebut dimulai dari penilaian pre-market produk, sertifikasi sarana produksi, pengawasan post-market produk dan sarana, sampling dan pengujian serta sekaligus melakukan pengamanan pasar dalam negeri dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat, mutu, dan ilegal/ palsu. Penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (community empowerment) juga merupakan bagian dari pengawasan yang dilakukan Badan POM. Untuk memenuhi pengawasan tersebut, Badan POM menerapkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) yang terdiri dari 3 (tiga) elemen penting yaitu (i) subsistem pengawasan produsen; (ii) subsistem pengawasan konsumen; dan (iii) sub sistem pengawasan pemerintah/Badan POM.

1. Subsistem Pengawasan oleh Produsen Sistem pengawasan internal produsen yang berdasarkan pada cara produksi yang baik (good manufacturing practices). Melalui proses ini diharapkan agar segala bentuk penyimpangan standar mutu dapat terdeteksi sejak dini. Secara hukum, produsen bertanggung jawab atas pengawasan mutu dan keamanan produk yang mereka hasilkan. Segala bentuk penyimpangan dan pelanggaran dari standar yang ditetapkan dapat berdampak sanksi baik administratif maupun hukum.

2. Subsistem Pengawasan oleh Konsumen Sistem pengawasan masyarakat yang dilakukan secara mandiri oleh konsumen. Hal ini berusaha dicapai dengan meningkatkan kesadaran dan


6


pengetahuan mengenai kualitas serta penggunaan produk secara benar. Pengawasan mandiri sangat penting dilakukan karena masyarakat merupakan pihak pengambil keputusan yang menentukan pembelian dan penggunaan suatu produk. Dengan tingkat kesadaran dan pengetahuan yang tinggi terhadap mutu dan kegunaan produk, masyarakat diharapkan dapat melindungi diri dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat. Tingginya tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentunya akan mendorong produsen untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas produknya.

3. Subsistem Pengawasan oleh Pemerintah/BPOM Sistem pengawasan pemerintah dilakukan oleh Badan POM sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam melakukan pengaturan dan standardisasi; penilaian keamanan, khasiat dan mutu sebelum diedarkan di pasar; inspeksi berkala, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium untuk produk obat dan makanan yang sudah beredar, pengumuman publik, serta penegakan hukum. Dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap keamanan, khasiat, dan mutu produk, secara berkala dilakukan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi publik. . B. Prinsip Dasar SISPOM Pelaksanaan SISPOM dimaksud diterapkan dengan prinsip dasar sebagai berikut: 1. Tindakan pengamanan cepat, tepat, akurat dan profesional; 2. Tindakan pengawasan berdasarkan tingkat risiko dan berbasis bukti-bukti ilmiah; 3. Tindakan pengawasan berskala nasional/lintas provinsi dengan jaringan kerja internasional; 4. Penegakan supremasi hukum sesuai dengan Criminal Justice System (CJS); 5. Pengujian oleh jaringan laboratorium nasional yang kuat dan terakreditasi serta berkolaborasi dengan jaringan global; dan 6. Pengembangan jaringan sistem informasi keamanan dan mutu produk.


7


BAB V STRUKTUR ORGANISASI

A.

Struktur Organisasi Badan POM Struktur organisasi Badan POM berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 seperti gambar berikut ini:

Sejak dibentuk pada tahun 2001, Badan POM telah dipimpin oleh 5 (lima) Kepala Badan POM, terdiri atas: 1. Drs. H. Sampurno, MBA; 2. Dr. Husniah Rubiana Thamrin Akib, MS., M.Kes., Sp.FK; 3. Dra. Kustantinah, Apt., M.App.Sc.; dan 4. Dra. Lucky S. Slamet, M.Sc. 5. Dr. Roy A. Sparringa, M.App.Sc Badan POM di tingkat pusat terdiri dari 5 (lima) Eselon I dan 23 (dua puluh tiga) Unit Kerja setingkat Eselon II atau 9 (sembilan) Satuan Kerja mandiri dengan rincian sebagai berikut:


8


No Eselon I / II Eselon I 1 Kepala Badan POM 2 Sekretariat Utama 3 Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif 4 Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen 5 Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Eselon II 1 Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi 2 Direktorat Standardisasi Produk Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 3 Direktorat Pengawasan Produksi Produk Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 4 Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 5 Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif 6 Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik 7 Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen 8 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen 9 Direktorat Obat Asli Indonesia 10 11 12

Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Direktorat Standardisasi Produk Pangan Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi


No

Satuan Kerja

1

Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif

2

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen

3

Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

9


No 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Eselon I / II Pangan Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya Biro Perencanaan dan Keuangan Biro Kerjasama Luar Negeri Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Blro Umum Inspektorat Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional Pusat Penyidikan Obat dan Makanan Pusat Riset Obat dan Makanan Pusat Informasi Obat dan Makanan


No

Satuan Kerja

4

Sekretariat Utama

5 6

Inspektorat Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional Pusat Penyidikan Obat dan Makanan Pusat Riset Obat dan Makanan Pusat Informasi Obat dan Makanan

7 8 9

10


1. Sekretariat Utama SEKRETARIS UTAMA

BIRO

BIRO

BIRO

BIRO

PERENCANAAN

KERJASAMA

HUKUM DAN

UMUM

DAN KEUANGAN

LUAR NEGERI

HUBUNGAN MASYARAKAT

BAGIAN

BAGIAN

RENSTRA

PROGRAM

BAGIAN

DAN

DAN

KEUANGAN

ORGANISASI

ANGGARAN

BAGIAN

BAGIAN

BAGIAN

BAGIAN

BAGIAN

BAGIAN

BAGIAN

BAGIAN

BAGIAN

BAGAIAN

BAGIAN

BAGIAN

EVALUASI

KERJASAMA

KERJASAMA

KERJASANA

PERATURAN

BANTUAN

PENGADUAN

HUBUNGAN

TATA USAHA

ADMINISTRA

PENGEM

PERLENG

DAN

BILATERAL DAN

REGIONAL

ORGANISASI

PERUNDANG

HUKUM

KONSUMEN

MASYA-

PIMPINAN

SI KEPEGA

BANGAN

KAPAN DAN

PELAPORAN

MULTILATERAL

INTERNA

UNDANGAN

WAIAN

PEGAWAI

RT

RAKAT

SIONAL

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

RENSTRA

PROGRAM

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

PERBENDAHA

DATA DAN

KERJASAMA

KERJASAMA

KERJASAMA

PERUMUSAN

PERTIMBANG

LAYANAN

PEMBERI-

TATA USAHA

MUTASI

PERENCANA

PERSURATAN

RAAN DAN

EVALUASI

BILATERAL

REGIONAL I

AN HUKUM

PENGADUAN

TAAN

KEPALA

PEGAWAI

AN PEGAWAI

DAN KEARSIP

AKUNTANSI

PRODUK TE

PERATURAN

RAPETIK DAN

PERUNDANG

KOMPLEMEN

UNDANGAN

KONSUMEN

AN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

ORGANISASI

ANGGARAN

VERIFIKASI

PELAPORAN

KERJASAMA

KERJASAMA

KERJASAMA

DOKUMEN

LAYANAN

DATA DAN

MEDIA

TATA USAHA

KESEJAHTE

JABATAN

PERLENG

MULTILATERAL

REGIONAL II

KEAMANAN

TASI

BANTUAN

EVALUASI

MASA

SESTAMA

RAAN

FUNGSIO

KAPAN

PANGAN

HUKUM

HUKUM

LPK

PEGAWAI

NAL

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUSBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

TATA USAHA

KERJASAMA

PENYULUHAN

BIMBINGAN

PUBLIKASI

TATA USAHA

TATA USAHA

PENGEM

RUMAH

NAZABA

HUKUM

LAYANAN

DAN DOKU

DEPUTI

KEPEGA

BANGAN

TANGGA

PENGADUAN

MENTASI

WAIAN

DIKLAT

KONSUMEN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


11

SUBBAGIAN


2. Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PRODUK TERAPETIK DAN NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF

DIREKTORAT PENILAIAN OBAT DAN PRODUK BIOLOGI

DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK TERAPETIK DAN PKRT

DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI PRODUK TERAPETIK DAN PKRT

Sub Dit Penilaian Obat Copy dan Produk Biologi

Sub Dit Evaluasi Produk Terapetik Pengguna an Khusus

Sud Dit Standar disasi dan Pengatur an PT dan PKRT

Sub Dit Standardisasi dan Penilaian BA/BE Obat

Sub Dit Bimbingan Industri Farmasi

Sub Dit Insert Produksi PT dan PKRT

Seksi Penilaian Obat Baru Jalur I & III

Seksi Penilaian Obat Copy

Seksi Evaluasi Produk dan Uji Klinik

Seksi Standar disasi PT dan PKRT

Seksi Standardisasi BA/BE Obat

Seksi Pengembangan Produksi

Seksi Inspeksi Sarana Prod. PT dan PKRT

Seksi Penilaian Obat Baru Jalur II

Seksi Penilaian Produk Biologi

Seksi Evaluasi Prod Terap Pengguna an Khusus

Seksi Pengatur an PT dan PKRT

Seksi Penilaian BA/BE Obat

Seksi Pengembangan Ekspor

Seksi Sertifikasi Sarana Prod. PT dan PKRT

Seksi Reevalu asi Obat

Seksi Tata Operasi onal

Sub Dit Penilaian Obat Baru


Sub Dit Harga Obat dan Farmako ekonomi Seksi Pemantauan dan Analisis Harga Obat

Seksi Farmakoekonomi

DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI PRODUK TERAPETIK DAN PKRT

Sub Dit Pengaw as an BBO dan Analisis CPOB

Sub Dit Insert Distribusi PT dan PKRT

Sub Dit Pengaw asan Promosi dan Penandaan PT dan PKRT

Sub Dit Surveilan dan Analisis Risiko PT dan PKRT

Seksi Pengaw as an BBO

Seksi Inspeksi Sarana Distribusi PT dan PKRT

Seksi Pengaw asan Promosi PT dan PKRT

Seksi Analisis Penerapan CPOB

Seksi Sertifikasi Sarana Distribusi PT dan PKRT

Seksi Pengaw asan Penandaan PT dan PKRT


Seksi Penanggulangan Produk Ilegal




12

DIREKTORAT WAS NARKOTIKA, PSIKO TROPIKA DAN ZAT ADIKTIF

Sub Dit Pengaw asan Narkotika

Sub Dit Pengaw asan Psikotropika

Sub Dit Pengaw asan Prekursor

Sub Dit Pengaw asan Rokok

Seksi Surveilan PT dan PKRT

Seksi Inspeksi Narkotika

Seksi Inspeksi Psikotropika

Seksi Inspeksi Prekursor

Seksi Pengaw asan Produk Rokok

Seksi Analisis Risiko PT dan PKRT

Seksi Pengaturan dan Sertifikasi Narkotika

Seksi Pengaturan dan Sertifikasi Psikotropika

Seksi Pengaturan dan Sertifikasi Prekursor

Seksi Pengaw asan Iklan dan Promosi Rokok



3. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN

DIREKTORAT PENILAIAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN MAKANAN DAN KOSMETIK

Sub Dit Penilaian Produk I

Sub Dit Penilaian Produk II

Seksi Penilaian Obat Tradisional

Seksi Penilaian Suplemen Makanan dan Nutra Setikal


DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN

DIREKTORAT INSPEKSI DAN SERTIFIKASI OBAT TRADISIONAL KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN

Sub Dit Surveilan Keamanan OT Suplemen Makanan dan Kosmetik

Sud Dit Standardisasi Produk I

Sud Dit Standardisasi Produk II

Sub Dit Standardisasi Sarana Produksi

Seksi Penilaian Kosmetik dan Kosme setikal

Seksi Surveilan Keamanan OT dan Suplemen Makanan

Seksi Standardisasi OT dan Suplemen Makanan

Seksi Standardisasi Bahan Kosmetik

Seksi Standardisasi Sarana Produksi OT dan Suplmen Makanan

Seksi Penilaian Kosmetik Tradisional

Seksi Surveilan Keamanan Kosmetik

Seksi Standardisasi Sediaan Galenik

Seksi Standardisasi Kosmetik

Seksi Standardisasi Sarana Produksi Kosmetik

Sub Dit Inspeksi Produk I

Sub Dit Inspeksi Produk II

Sub Dit Sertifikasi

Sub Dit Etnofarma kognosi dan Budidaya

Sub Dit Keamanan dan Keman faatan OAI

Sub Dit Bimbingan Teknologi OAI

Seksi Inspeksi OT dan Suplemen Makanan

Seksi Inspeksi Kosmetik

Seksi Sertifikasi OT

Seksi Inventarisasi OAI

Seksi Keamanan OAI

Seksi Teknologi Formulasi OAI

Seksi Potensi Pasar dan Ekspor OAI

Seksi Pengawasan Penandaan dan Promosi OT dan Suplemen Makanan

Seksi Pengawasan Penandaan dan Promosi Kosmetik

Seksi Sertifikasi Kosmetik dan Suplemen Makanan

Seksi Pengembangan Agro Medika dan Bahan OAI

Seksi Kemanfaatan OAI

Seksi Teknologi Ekstrak

Seksi Layanan Teknologi dan Manajemen Mutu OAI




Kelompok Jabatan Fungsional


DIREKTORAT OBAT ASLI INDONESIA

13

Sub Dit Bimbingan Industri OAI


4. Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA

DIREKTORAT PENILAIAN KEAMANAN PANGAN

Sub Dit Penilaian Makanan dan Bhn Tambah an Pangan

Sub Dit Penilaian Pangan Khusus

Sub Dit Penilaian Pangan Olahan Tertentu

Seksi Penilaian Makanan

Seksi Penilaian PHRG dan Iradiasi

Seksi Penilaian Makanan Bayi dan Balita

Seksi Penilaian Minuman dan Bhn Tambah an Pangan

Seksi Penilaian Produk Pangan Fungsional

Seksi Penilaian Makanan Diet Khusus

DIREKTORAT PENILAIAN STANDARDISASI PRODUK PANGAN

Sub Dit Standardi sasi Bhn Baku Dan Bhn Tambah an Pangan

Sub Dit Standardi sasi Pangan Khusus

Seksi Standardi sasi Bahan Baku

Seksi Standardi sasi PHRG dan Iradiasi

Seksi Standardi sasi BTP

Seksi Standardi sasi Produk Pangan Fungsional


DIREKTORAT INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PANGAN

Sub Dit Standardi sasi Pangan Olahan

Sub Dit Inspeksi Produksi dan Peredar an Produk Pangan

Seksi Standardi sasi Produk Pangan

Seksi Inspeksi Produksi Pangan

Seksi Inspeksi Makanan Berlabel Halal

Seksi Kodex Pangan

Seksi Inspeksi Peredaran Pangan

Seksi Inspeksi Minuman Berlabel Halal


Sub Dit Inspeksi Produk Berlabel Halal

DIREKTORAT SURVEILAN DAN PENYULUH AN KEAMANAN PANGAN

Sub Dit Sertifikasi Pangan

Sub Dit Surveilan dan Penang gulangan Keamanan Pangan

Sub Dit Promosi Keamanan Pangan

Sub Dit Penyuluhan Makanan Siap Saji dan Industri RT

Seksi Sertifikasi Sarana Produksi

Seksi Surveilan Keamanan Pangan

Seksi Komunikasi Keamanan Pangan

Seksi Penyuluhan Makanan Siap Saji

Seksi Sertifikasi Produk

Seksi Penanggu langan Keamanan Paangan

Seksi Informasi dan Edukasi Konsumen

Seksi Penyuluhan Industri Rumah Tangga





14

DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA

Sub Dit Standarisasi Produk dan Bahan Ber bahaya

Sub Dit Pengamanan Produk dan Bahan Berbahaya

Sub Dit Penyuluhan Bahan Berbahaya

Seksi Standardisa si Produk dan Bhn Berbaha ya Kimia dan Non Kimia

Seksi Listing dan Penandaan Produk dan Bhn Berbahaya

Seksi Penyuluhan Institusi dan Masyarakat

Seksi Penilaian Risiko Produk dan Bahan Berbahaya

Seksi Surveilan Produk dan Bahan Berbahaya


Seksi Desiminasi Informasi

Modul Materi Ujian Dinas dan UPKP BPOM RI

5. Inspektorat INSPEKTORAT

SUBBAGIAN TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN FUNGSISONAL

6. Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional PUSAT PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA

BIDANG PRODUK TERAPETIK DAN BAHAN BERBAHAYA

BIDANG OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN

BIDANG PANGAN

BIDANG PRODUK BIOLOGI

BIDANG MIKROBIOLOGI

SEKSI KIMIA FISIKA OBAT, NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

SEKSI OBAT TRADISIONAL DAN PRODUK KOMPLEMEN

SEKSI NUTRISI

SEKSI VAKSIN

SEKSI POTENSI DAN STERILITAS

SEKSI KOSMETIK

SEKSI KEAMANAN PANGAN

SEKSI TOKSIKOLOGI DAN FARMAKOLOGI

SEKSI CEMARAN MIKROBA

SEKSI ALAT KESEHATAN, PRODUK DIAGNOSTIK DAN BAHAN BERBAHAYA

LABORATORIUM BIOTEKNOLOGI


LABORATORIUM BAKU PEMBANDING

LABORATORIUM KALIBRASI

LABORATORIUM HEWAN


15


7. Pusat Penyidikan Obat dan Makanan PUSAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN


BIDANG PENYIDIKAN PRODUK TERAPETIK DAN OBAT TRADISIONAL

BIDANG PENYIDIKAN MAKANAN

BIDANG PENYIDIKAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA


8. Pusat Riset Obat dan Makanan PUSAT RISET OBAT DAN MAKANAN


BIDANG TOKSIKOLOGI

BIDANG KEAMANAN PANGAN

BIDANG PRODUK TERAPETIK



16


9. Pusat Informasi Obat dan Makanan PUSAT INFORMASI OBAT DAN MAKANAN


BIDANG INFORMASI OBAT

BIDANG INFORMASI KERACUNAN

BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI

SUBBIDANG LAYANAN INFORMASI KERACUNAN

SUBBIDANG SISTEM PERANGKAT KERAS DAN PERANGKAT LUNAK

SUBBIDANG TOKSIKOVIGILANS

SUBBIDANG APLIKASI

SUB BIDANG LAYANAN INFORMASI OBAT

SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA OBAT


B.

Struktur Organisasi Balai Besar/Balai POM Sebagai perpanjangan tangan di daerah, Badan POM memiliki 31 (tiga puluh satu) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang merupakan Satuan Kerja mandiri setingkat Balai Besar (eselon II) dan Balai POM (Eselon III). Penetapan Balai Besar/Balai POM tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.3546 Tahun 2009. UPT di lingkungan Badan POM ini dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar/Balai POM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM. Dalam pelaksanaan tugasnya, secara teknis Balai Besar/Balai POM dibina oleh para Deputi dan secara administrasi dibina oleh Sekretaris Utama. UPT di lingkungan Badan POM terdiri dari : 1. 12 (dua belas) Balai Besar POM tipe A; 2. 7 (tujuh) Balai Besar POM tipe B; 3. 7 (tujuh)Balai POM tipe A; dan 4. 5 (lima) Balai POM tipe B.


17


Berikut rincian ke-31 Balai Besar/Balai POM berdasarkan tipe dan wilayah kerjanya: Unit Pelaksana Teknis Balai Besar POM Tipe A

Balai Besar POM Tipe B

Balai Besar/ Balai POM

Wilayah Kerja

1. Banda Aceh

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

2. Medan

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Sumatera Utara

3. Palembang

Seluruh Wilayan Administratif Provinsi Sumatera Selatan

4. Jakarta

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi DKI Jakarta

5. Bandung

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Jawa Barat

6. Semarang

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Jawa Tengah

7. Yogyakarta

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi DI Yogyakarta

8. Surabaya

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Jawa Timur

9. Denpasar

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Bali

10. Makassar

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat

11. Manado

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Maluku Utara

12. Jayapura

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Papua

1. Padang

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Sumatera Barat

2. Pekanbaru

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Riau

3. Bandar Lampung

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Lampung

4. Mataram

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Nusa Tenggara Barat


18


Unit Pelaksana Teknis

Balai POM Tipe A

Balai POM Tipe B

Balai Besar/ Balai POM

Wilayah Kerja

5. Pontianak

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Barat

6. Banjarmasin

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Selatan

7. Samarinda

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara

1. Jambi

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Jambi

2. Bengkulu

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Bengkulu

3. Kupang

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Nusa Tenggara Timur

4. Palangkaraya

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Tengah

5. Kendari

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Sulawesi Tenggara

6. Palu

Seluruh Wilayan Administratif Provinsi Sulawesi Tengah

7. Ambon

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Maluku

1. Batam

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Kepulauan Riau

2. Pangkal Pinang

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Bangka Belitung

3. Serang

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Banten

4. Gorontalo

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Gorontalo

5. Manokwari

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Papua Barat

Saat ini, Balai Besar/Balai POM terdapat di seluruh Indonesia kecuali Provinsi Sulawesi Barat, Maluku Utara dan Kalimantan Utara. Hingga sekarang pengawasan obat dan makanan di Sulawesi Barat masih merupakan wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar, Maluku Utara termasuk wilayah kerja Balai Besar


19


POM di Manado dan Kalimantan Utara merupakan wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda. 1. Balai Besar POM Tipe A Balai Besar POM Tipe A dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Struktur organisasi Balai Besar POM Tipe A sebagai berikut:

2.

Balai Besar POM Tipe B Balai Besar POM Tipe B dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4232 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Struktur organisasi Balai Besar POM Tipe B sebagai berikut:


20


3.

Balai POM Tipe A Balai POM Tipe A dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Struktur organisasi Balai POM Tipe A sebagai berikut:

4.

Balai POM Tipe B

Balai POM Tipe B dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.3592 Tahun 2007 serta Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.3546 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Struktur organisasi Balai POM Tipe B sebagai berikut:


21


5.

Pos POM

Selain memiliki Balai Besar/Balai POM di daerah, Badan POM juga memiliki Pos POM terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau atau daerah terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain. Hingga saat ini, Badan POM memiliki 11 (sebelas) Pos POM yang terbagi ke dalam 8 (delapan) cakupan wilayah kerja Balai Besar/Balai POM. Berikut rincian ke-11 Pos POM tersebut: No. Pos POM 1 Pos POM di Sofifi, Prov. Maluku Utara 2 Pos POM di Ternate, Prov. Maluku Utara 3 Pos POM di Tahuna, Prov. Sulawesi Utara 4 Pos POM di Entikong, Prov. Kalimantan Barat 5 Pos POM di Aruk, Prov. Kalimantan Barat 6 Pos POM di Tarakan, Prov. Kalimantan Utara 7 Pos POM di Baubau, Prov. Sulawesi Tenggara 8 Pos POM di Bima, Prov. Nusa Tenggara Barat 9 Pos POM di Atambua, Prov. Nusa Tenggara Timur 10 Pos POM di Ende, Prov. Nusa Tenggara Timur 11 Pos POM di Merauke, Prov. Papua


Cakupan Wilayah Kerja Balai Besar POM di Manado

Balai Besar POM di Pontianak

Balai Besar POM di Samarinda Balai POM di Kendari Balai Besar POM di Mataram Balai POM di Kupang

Balai Besar POM di Jayapura

22

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN POM

Recommend Documents