ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN POM

Modul UD Tk.I dan UPKP BPOM RI

MODUL 7

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN POM

Reviewer: Dr. Endry Boeriswati, M.Pd.

MATERI UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT (UPKP) APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) BADAN POM 2015

Organisasi dan Tata Kerja Badan POM

7. 0


Modul 7

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN POM A. Pendahuluan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Sebagai salah satu lembaga pemerintah, Badan POM mempunyai peran panting dalam melakukan pengawasan obat dan makanan seiring dengan maraknya peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi standar kesehatan dan membahayakan masyarakat. Demikian penting dan beratnya tugas yang diemban Badan POM, penguatan sistem organisasi dan tata kerja Badan POM menjadi tuntutan yang perlu mendapat perhatian. Pemahaman tentang sistem organisasi dan tata kelola Badan POM perlu dimiliki oleh para pegawai negeri sipil di lingkungan Badan POM. Oleh karena itu, pada modul ini, akan dibahas materi yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja Badan POM. B. Deskripsi Singkat Mata pelajaran ini membahas organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, termasuk Unit Pelaksana Teknisnya di daerah, yaitu Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan. C. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) Setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta diharapkan mampu memahami organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. D. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) Setelah mempelajari modul ini, para peserta mampu: 1) menjelaskan kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2) memahami visi, misi, tujuan dan budaya organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan. 3) menjelaskan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM). 4) memahami struktur organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan termasuk Unit Pelaksana Teknisnya di daerah, yaitu Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan serta Pos Pengawas Obat dan Makanan.


7. 1


E. Materi Bahasan Materi bahasan mata pelajaran ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan belajar: 1) Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2) Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan. 3) Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM). 4) Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan serta Pos Pengawas Obat dan Makanan. F. Uraian Materi KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN, KEWENANGAN BADAN POM Dasar hukum pembentukan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013. Selanjutnya, Keputusan Presiden tersebut ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.3546 Tahun 2009. A. Kedudukan Berdasarkan peraturan perundangan-undangan sebagaimana tersebut di atas, kedudukan Badan POM sebagai berikut: 1. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang dibentuk untuk melaksanakan tugas Pemerintah tertentu dari Presiden; 2. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden; 3. Dalam melaksanakan tugasnya, BPOM dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan; dan 4. BPOM dipimpin oleh Kepala. B. Tugas BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.


7. 2


C. Fungsi Dalam melaksanakan tugasnya, BPOM menyelenggarakan fungsi: 1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan; 2. Pelaksanaaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan; 3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM; 4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan; dan 5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga. D. Kewenangan Dalam menyelenggarakan fungsinya, BPOM mempunyai kewenangan: 1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang pengawasan obat dan makanan; 2. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan untuk mendukung pembangunan secara makro; 3. Penetapan sistem informasi di bidang pengawasan obat dan makanan; 4. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan; 5. Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi; dan 6. Penetapan pedoman penggunaan, konservasi, pengembangan, dan pengawasan tanaman obat. Kegiatan Belajar 2: VISI, MISI, TUJUAN, DAN BUDAYA ORGANISASI Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, Badan POM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga Pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat menjamin keamanan, mutu, manfaat/khasiat obat dan makanan tersebut sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk itu, Badan POM telah menetapkan visi, misi dan tujuan serta sasarannya. Peta strategi Badan POM dapat dilihat pada Gambar 7.1.


7. 3


Gambar 7.1. Peta Strategis Badan POM Periode 2015-2019 1. VISI Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2105-2019 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019). Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui tujuh Misi Pembangunan yaitu: a) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, b) Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum, c) Mewujudkan politik luar negeri yang bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim, d) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera, e) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing,


7. 4


f) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju dan kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, dan g) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2015-2019, Badan POM telah menetapkan Visi Badan POM 2015-2019 adalah ”Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa” Berdasarkan visi tersebut, proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut: Aman

:

Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin

masih

timbul

adalah

seminimal

mungkin/

dapat

ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat dan Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya terjamin. Daya Saing

:

Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional, sehingga produk lokal unggul dalam menghadapi pesaing di masa depan.

2. MISI Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Badan POM sebagai berikut: a) Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawan komprehensif (full spectrum) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk serta penegakan hukum. Dengan penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten, yaitu memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, diharapkan Badan POM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas


7. 5


yang diemban Badan POM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya. Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan sasaran strategis ini. Badan POM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis Badan POM, antara lain pada pengawasan sarana dan produk, Badan POM secara proaktif memperkuat pengawasan lebih ke hulu melalui pengawasan importir bahan baku dan produsen. b) Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan

Makanan serta

memperkuat

kemitraan

dengan pemangku

kepentingan. Dalam 5 (lima) tahun ke depan, paradigma pengawasan Obat dan Makanan harus diubah yang sebelumnya adalah “watchdog” control menjadi pro-active control dengan mendorong penerapan Risk Management Program oleh industri. Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM), pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam dalam pengawasan Obat dan Makanan. Pelaku usaha harus bertanggungjawab memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan sehingga menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu. Sebagai lembaga pengawas, Badan POM harus mampu membina dan mendorong

pelaku

usaha

untuk

dapat

memberikan

produk

yang

aman,

berkhasiat/bermanfaat dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kemandirian dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup siginifikan. Industri makanan, minuman dan tembakau memiliki kontribusi PDB non migas di tahun 2012 sebesar 36,33 persen, sementara Industri Kimia dan Farmasi sebesar 12,59 persen (sumber: Laporan Kemenperin 20042012). Perkembangan industri makanan, minuman dan farmasi (obat) dari tahun 2004


7. 6


sampai dengan 2012 juga mempunyai tren yang meningkat. Hal ini tentunya merupakan suatu potensi yang luar biasa untuk industri tersebut berkembang lebih pesat. Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Sebagai contoh, masih besarnya impor bahan baku obat dan besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi dari sistem serta dukungan regulatory yang mampu diberikan oleh BADAN POM. Sehingga BADAN POM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan. Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, Badan POM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Pemberdayaan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya sehingga mampu melindungi diri sendiri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang mengandung bahan berbahaya dan ilegal. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan POM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan

serta kebijakan

mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang

kesehatan.

tersentralisasi,

yaitu

Pengawasan dengan

Obat

kebijakan

dan

Makanan

yang

bersifat

ditetapkan

oleh

unik

karena

Pusat

dan

diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien


7. 7


c) Meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan POM Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber daya yang memadai dalam mencapai kapasitas kelembagaan yang kuat. Hal ini membutuhkan sumber daya yang merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut Badan POM harus mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi. Di samping itu, Badan POM sebagai suatu LPNK yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis semata (techno structure), namun juga melaksanakan fungsi pengaturan (regulating), pelaksana (executing), dan pemberdayaan (empowering). Untuk itu, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi. Misi Badan POM merupakan langkah utama yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan POM. Pengawasan pre- dan post-market yang berstandar internasional diterapkan dalam rangka memperkuat badan POM menghadapi tantangan globalisasi. Dengan penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten, yaitu memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, diharapkan Badan POM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi pembelajar (learning organization). Untuk mendukung itu, Badan POM perlu untuk memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta saling bertukar informasi (knowledge sharing). 3. Budaya Organisasi Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilainilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya, adalah:


7. 8


a. Profesional Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi. b. Integritas konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan c. Kredibilitas Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional. d. Kerjasama Tim Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik. e. Inovatif Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini. f.

Responsif/Cepat Tanggap Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

Kegitan Belajar 3: SISTEM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (SISPOM) 1. Kerangka Konsep SISPOM Pengawasan obat dan makanan memiliki aspek permasalahan berdimensi luas dan kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengawasan yang komprehensif untuk menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk obat dan makanan. Pengawasan tersebut dimulai dari penilaian pre-market produk, sertifikasi sarana produksi, pengawasan post-market produk dan sarana, sampling dan pengujian serta sekaligus melakukan pengamanan pasar dalam negeri dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat, mutu, dan ilegal/ palsu. Penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (community empowerment) juga merupakan bagian dari pengawasan yang dilakukan Badan POM. Untuk memenuhi pengawasan tersebut, Badan POM menerapkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) yang terdiri dari 3 (tiga) elemen penting yaitu (i) subsistem pengawasan produsen; (ii) subsistem pengawasan konsumen; dan (iii) sub sistem pengawasan pemerintah/Badan POM.


7. 9


Gambar 7.2. Sistem Pengawasan Obat a.

Subsistem Pengawasan oleh Produsen Sistem pengawasan internal produsen yang berdasarkan pada cara produksi

yang baik (good manufacturing practices). Melalui proses ini diharapkan agar segala bentuk penyimpangan standar mutu dapat terdeteksi sejak dini. Secara hukum, produsen bertanggung jawab atas pengawasan mutu dan keamanan produk yang mereka hasilkan. Segala bentuk penyimpangan dan pelanggaran dari standar yang ditetapkan dapat berdampak sanksi baik administratif maupun hukum. b.

Subsistem Pengawasan oleh Konsumen Sistem pengawasan masyarakat

konsumen.

Hal

yang

dilakukan

secara

ini berusaha dicapai dengan meningkatkan

mandiri kesadaran

oleh dan

pengetahuan mengenai kualitas serta penggunaan produk secara benar. Pengawasan mandiri sangat penting dilakukan karena masyarakat merupakan pihak pengambil keputusan yang menentukan pembelian dan penggunaan suatu produk. Dengan tingkat kesadaran dan pengetahuan yang tinggi terhadap mutu dan kegunaan produk, masyarakat diharapkan dapat melindungi diri dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat. Tingginya tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentunya akan mendorong produsen untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas produknya. c. Subsistem Pengawasan oleh Pemerintah/BADAN POM Sistem pengawasan pemerintah dilakukan oleh Badan POM sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam melakukan pengaturan dan standardisasi; penilaian keamanan, khasiat dan mutu sebelum diedarkan di pasar; inspeksi berkala, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium untuk produk obat dan makanan


7. 10


yang sudah beredar, pengumuman publik, serta penegakan hukum. Dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap keamanan, khasiat, dan mutu produk, secara berkala dilakukan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi publik. . 2. Prinsip Dasar SISPOM Pelaksanaan SISPOM dimaksud diterapkan dengan prinsip dasar sebagai berikut: a)

Tindakan pengamanan cepat, tepat, akurat dan profesional;

b)

Tindakan pengawasan berdasarkan tingkat risiko dan berbasis bukti-bukti ilmiah;

c)

Tindakan pengawasan berskala nasional/lintas provinsi dengan jaringan kerja internasional;

d)

Penegakan supremasi hukum sesuai dengan Criminal Justice System (CJS);

e)

Pengujian oleh jaringan laboratorium nasional yang kuat dan terakreditasi serta berkolaborasi dengan jaringan global; dan

f)

Pengembangan jaringan sistem informasi keamanan dan mutu produk.

Kegiatan Belajar 4: STRUKTUR ORGANISASI Stuktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM disusun berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar/Balai POM disusun berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan struktur organisasi yang ada pada gambar di bawah ini, secara garis besar unit-unit kerja BPOM dapat dikelompokkan sebagai berikut: Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pengawasan Teknis (I, II dan III), unit penunjang teknis (pusatpusat) dan Inspektorat, serta UPT di daerah.


7. 11


Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan SekretariatUtama 1. 2. 3.

Inspektorat

4.

Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Biro Perencanaan dan Keuangan Biro Kerjasama Luar Negeri Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Biro Umum

Pusat Penyidikan Obat dan Makanan

Pusat Riset Obat dan Makanan

Pusat Informasi Obat dan Makanan

Deputi I Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Napza

Deputi II Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen

Deputi III Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Beahaya

1. Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi 2. Direktorat Standardisasi Produk Terapetik dan PKRT 3. Direktorat Pengawasan Produksi Produk Terapetik dan PKRT 4. Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT 5. Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif

1. Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik 2. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen 3. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen 4. Direktorat Obat Asli Indonesia

1. Direktorat Penilaian Keamanan Pangan 2. Direktorat Standardisasi Produk Pangan 3. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Produk Pangan 4. Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan 5. Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Beahaya

Balai Besar/Balai POM

Gambar 7.3. Struktur Organisasi BPOM RI


7. 12


a.

Sekretariat Utama SEKRETARIS UTAMA

BIRO

BIRO

BIRO

BIRO

PERENCANAAN

KERJASAMA

HUKUM DAN

UMUM

DAN KEUANGAN

LUAR NEGERI

HUBUNGAN MASYARAKAT

BAGIAN

BAGIAN

RENSTRA

PROGRAM

BAGIAN

DAN

DAN

KEUANGAN

ORGANISASI

ANGGARAN

BAGIAN

BAGIAN

BAGIAN

BAGIAN

BAGIAN

BAGIAN

BAGIAN

BAGIAN

BAGIAN

BAGAIAN

BAGIAN

BAGIAN

EVALUASI

KERJASAMA

KERJASAMA

KERJASANA

PERATURAN

BANTUAN

PENGADUAN

HUBUNGAN

TATA USAHA

ADMINISTRA

PENGEM

PERLENG

DAN

BILATERAL DAN

REGIONAL

ORGANISASI

PERUNDANG

HUKUM

KONSUMEN

MASYA-

PIMPINAN

SI KEPEGA

BANGAN

KAPAN DAN

PELAPORAN

MULTILATERAL

INTERNA

UNDANGAN

WAIAN

PEGAWAI

RT

RAKAT

SIONAL

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

RENSTRA

PROGRAM

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

PERBENDAHA

DATA DAN

KERJASAMA

KERJASAMA

KERJASAMA

PERUMUSAN

PERTIMBANG

LAYANAN

PEMBERI-

TATA USAHA

MUTASI

PERENCANA

PERSURATAN

RAAN DAN

EVALUASI

BILATERAL

REGIONAL I

AN HUKUM

PENGADUAN

TAAN

KEPALA

PEGAWAI

AN PEGAWAI

DAN KEARSIP

AKUNTANSI

PRODUK TE

PERATURAN

RAPETIK DAN

PERUNDANG

KOMPLEMEN

UNDANGAN

KONSUMEN

AN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

ORGANISASI

ANGGARAN

VERIFIKASI

PELAPORAN

KERJASAMA

KERJASAMA

KERJASAMA

DOKUMEN

LAYANAN

DATA DAN

MEDIA

TATA USAHA

KESEJAHTE

JABATAN

PERLENG

MULTILATERAL

REGIONAL II

KEAMANAN

TASI

BANTUAN

EVALUASI

MASA

SESTAMA

RAAN

FUNGSIO

KAPAN

PANGAN

HUKUM

HUKUM

LPK

PEGAWAI

NAL

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUSBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

TATA USAHA

KERJASAMA

PENYULUHAN

BIMBINGAN

PUBLIKASI

TATA USAHA

TATA USAHA

PENGEM

RUMAH

NAZABA

HUKUM

LAYANAN

DAN DOKU

DEPUTI

KEPEGA

BANGAN

TANGGA

PENGADUAN

MENTASI

WAIAN

DIKLAT

KONSUMEN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


7. 13

SUBBAGIAN


b.

Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PRODUK TERAPETIK DAN NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF

DIREKTORAT PENILAIAN OBAT DAN PRODUK BIOLOGI

DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK TERAPETIK DAN PKRT

DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI PRODUK TERAPETIK DAN PKRT

Sub Dit Penilaian Obat Copy dan Produk Biologi

Sub Dit Evaluasi Produk Terapetik Pengguna an Khusus

Sud Dit Standar disasi dan Pengatur an PT dan PKRT

Sub Dit Standardisasi dan Penilaian BA/BE Obat

Sub Dit Bimbingan Industri Farmasi

Sub Dit Insert Produksi PT dan PKRT

Seksi Penilaian Obat Baru Jalur I & III

Seksi Penilaian Obat Copy

Seksi Evaluasi Produk dan Uji Klinik

Seksi Standar disasi PT dan PKRT

Seksi Standardisasi BA/BE Obat

Seksi Pengembangan Produksi

Seksi Inspeksi Sarana Prod. PT dan PKRT

Seksi Penilaian Obat Baru Jalur II

Seksi Penilaian Produk Biologi

Seksi Evaluasi Prod Terap Pengguna an Khusus

Seksi Pengatur an PT dan PKRT

Seksi Penilaian BA/BE Obat

Seksi Pengembangan Ekspor

Seksi Sertifikasi Sarana Prod. PT dan PKRT

Seksi Reevalu asi Obat

Seksi Tata Operasi onal

Sub Dit Penilaian Obat Baru


Sub Dit Harga Obat dan Farmako ekonomi Seksi Pemantauan dan Analisis Harga Obat

Seksi Farmakoekonomi

DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI PRODUK TERAPETIK DAN PKRT

Sub Dit Pengaw as an BBO dan Analisis CPOB

Sub Dit Insert Distribusi PT dan PKRT

Sub Dit Pengaw asan Promosi dan Penandaan PT dan PKRT

Sub Dit Surveilan dan Analisis Risiko PT dan PKRT

Seksi Pengaw as an BBO

Seksi Inspeksi Sarana Distribusi PT dan PKRT

Seksi Pengaw asan Promosi PT dan PKRT

Seksi Analisis Penerapan CPOB

Seksi Sertif ikasi Sarana Distribusi PT dan PKRT

Seksi Pengaw asan Penandaan PT dan PKRT


Seksi Penanggulangan Produk Ilegal




7. 14

DIREKTORAT WAS NARKOTIKA, PSIKO TROPIKA DAN ZAT ADIKTIF

Sub Dit Pengaw asan Narkotika

Sub Dit Pengaw asan Psikotropika

Sub Dit Pengaw asan Prekursor

Sub Dit Pengaw asan Rokok

Seksi Surveilan PT dan PKRT

Seksi Inspeksi Narkotika

Seksi Inspeksi Psikotropika

Seksi Inspeksi Prekursor

Seksi Pengaw asan Produk Rokok

Seksi Analisis Risiko PT dan PKRT

Seksi Pengaturan dan Sertifikasi Narkotika

Seksi Pengaturan dan Sertifikasi Psikotropika

Seksi Pengaturan dan Sertif ikasi Prekursor

Seksi Pengaw asan Iklan dan Promosi Rokok



c.

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN

DIREKTORAT PENILAIAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN MAKANAN DAN KOSMETIK

Sub Dit Penilaian Produk I

Sub Dit Penilaian Produk II

Seksi Penilaian Obat Tradisional

Seksi Penilaian Suplemen Makanan dan Nutra Setikal


DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN

DIREKTORAT INSPEKSI DAN SERTIFIKASI OBAT TRADISIONAL KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN

Sub Dit Surveilan Keamanan OT Suplemen Makanan dan Kosmetik

Sud Dit Standardisasi Produk I

Sud Dit Standardisasi Produk II

Sub Dit Standardisasi Sarana Produksi

Seksi Penilaian Kosmetik dan Kosme setikal

Seksi Surveilan Keamanan OT dan Suplemen Makanan

Seksi Standardisasi OT dan Suplemen Makanan

Seksi Standardisasi Bahan Kosmetik

Seksi Standardisasi Sarana Produksi OT dan Suplmen Makanan

Seksi Penilaian Kosmetik Tradisional

Seksi Surveilan Keamanan Kosmetik

Seksi Standardisasi Sediaan Galenik

Seksi Standardisasi Kosmetik

Seksi Standardisasi Sarana Produksi Kosmetik

Sub Dit Inspeksi Produk I

Sub Dit Inspeksi Produk II

Sub Dit Sertifikasi

Sub Dit Etnofarma kognosi dan Budidaya

Sub Dit Keamanan dan Keman faatan OAI

Sub Dit Bimbingan Teknologi OAI

Seksi Inspeksi OT dan Suplemen Makanan

Seksi Inspeksi Kosmetik

Seksi Sertifikasi OT

Seksi Inventarisasi OAI

Seksi Keamanan OAI

Seksi Teknologi Formulasi OAI

Seksi Potensi Pasar dan Ekspor OAI

Seksi Pengawasan Penandaan dan Promosi OT dan Suplemen Makanan

Seksi Pengawasan Penandaan dan Promosi Kosmetik

Seksi Sertifikasi Kosmetik dan Suplemen Makanan

Seksi Pengembangan Agro Medika dan Bahan OAI

Seksi Kemanfaatan OAI

Seksi Teknologi Ekstrak

Seksi Layanan Teknologi dan Manajemen Mutu OAI




Kelompok Jabatan Fungsional


DIREKTORAT OBAT ASLI INDONESIA

7. 15

Sub Dit Bimbingan Industri OAI


d. Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA

DIREKTORAT PENILAIAN KEAMANAN PANGAN

Sub Dit Penilaian Makanan dan Bhn Tambah an Pangan

Sub Dit Penilaian Pangan Khusus

Sub Dit Penilaian Pangan Olahan Tertentu

Seksi Penilaian Makanan

Seksi Penilaian PHRG dan Iradiasi

Seksi Penilaian Makanan Bayi dan Balita

Seksi Penilaian Minuman dan Bhn Tambah an Pangan

Seksi Penilaian Produk Pangan Fungsional

Seksi Penilaian Makanan Diet Khusus

DIREKTORAT PENILAIAN STANDARDISASI PRODUK PANGAN

Sub Dit Standardi sasi Bhn Baku Dan Bhn Tambah an Pangan

Sub Dit Standardi sasi Pangan Khusus

Seksi Standardi sasi Bahan Baku

Seksi Standardi sasi PHRG dan Iradiasi

Seksi Standardi sasi BTP

Seksi Standardi sasi Produk Pangan Fungsional


DIREKTORAT INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PANGAN

Sub Dit Standardi sasi Pangan Olahan

Sub Dit Inspeksi Produksi dan Peredar an Produk Pangan

Seksi Standardi sasi Produk Pangan

Seksi Inspeksi Produksi Pangan

Seksi Inspeksi Makanan Berlabel Halal

Seksi Kodex Pangan

Seksi Inspeksi Peredaran Pangan

Seksi Inspeksi Minuman Berlabel Halal


Sub Dit Inspeksi Produk Berlabel Halal

DIREKTORAT SURVEILAN DAN PENYULUH AN KEAMANAN PANGAN

Sub Dit Sertif ikasi Pangan

Sub Dit Surveilan dan Penang gulangan Keamanan Pangan

Sub Dit Promosi Keamanan Pangan

Sub Dit Penyuluhan Makanan Siap Saji dan Industri RT

Seksi Sertif ikasi Sarana Produksi

Seksi Surveilan Keamanan Pangan

Seksi Komunikasi Keamanan Pangan

Seksi Penyuluhan Makanan Siap Saji

Seksi Sertif ikasi Produk

Seksi Penanggu langan Keamanan Paangan

Seksi Inf ormasi dan Edukasi Konsumen

Seksi Penyuluhan Industri Rumah Tangga





7. 16

DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA

Sub Dit Standarisasi Produk dan Bahan Ber bahaya

Sub Dit Pengamanan Produk dan Bahan Berbahaya

Sub Dit Penyuluhan Bahan Berbahaya

Seksi Standardisa si Produk dan Bhn Berbaha ya Kimia dan Non Kimia

Seksi Listing dan Penandaan Produk dan Bhn Berbahaya

Seksi Penyuluhan Institusi dan Masyarakat

Seksi Penilaian Risiko Produk dan Bahan Berbahaya

Seksi Surveilan Produk dan Bahan Berbahaya


Seksi Desiminasi Inf ormasi

e.

Inspektorat INSPEKTORAT

SUBBAGIAN TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN FUNGSISONAL

f.

Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional PUSAT PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA

BIDANG PRODUK TERAPETIK DAN BAHAN BERBAHAYA

BIDANG OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN

BIDANG PANGAN

BIDANG PRODUK BIOLOGI

BIDANG MIKROBIOLOGI

SEKSI KIMIA FISIKA OBAT, NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

SEKSI OBAT TRADISIONAL DAN PRODUK KOMPLEMEN

SEKSI NUTRISI

SEKSI VAKSIN

SEKSI POTENSI DAN STERILITAS

SEKSI KOSMETIK

SEKSI KEAMANAN PANGAN

SEKSI TOKSIKOLOGI DAN FARMAKOLOGI

SEKSI CEMARAN MIKROBA

SEKSI ALAT KESEHATAN, PRODUK DIAGNOSTIK DAN BAHAN BERBAHAYA

LABORATORIUM BIOTEKNOLOGI


LABORATORIUM BAKU PEMBANDING

LABORATORIUM KALIBRASI

LABORATORIUM HEWAN


7.17

g.

Pusat Penyidikan Obat dan Makanan PUSAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN


BIDANG PENYIDIKAN PRODUK TERAPETIK DAN OBAT TRADISIONAL

BIDANG PENYIDIKAN MAKANAN

BIDANG PENYIDIKAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA


h.

Pusat Riset Obat dan Makanan PUSAT RISET OBAT DAN MAKANAN


BIDANG TOKSIKOLOGI

BIDANG KEAMANAN PANGAN

BIDANG PRODUK TERAPETIK



7.18

i. Pusat Informasi Obat dan Makanan PUSAT INFORMASI OBAT DAN MAKANAN


BIDANG INFORMASI OBAT

BIDANG INFORMASI KERACUNAN

BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI

SUBBIDANG LAYANAN INFORMASI KERACUNAN

SUBBIDANG SISTEM PERANGKAT KERAS DAN PERANGKAT LUNAK

SUBBIDANG TOKSIKOVIGILANS

SUBBIDANG APLIKASI

SUB BIDANG LAYANAN INFORMASI OBAT

SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA OBAT


2. Struktur Organisasi Balai Besar/Balai POM Sebagai perpanjangan tangan di daerah, Badan POM memiliki 33 (tiga puluh tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang merupakan Satuan Kerja mandiri setingkat Balai Besar (eselon II) dan Balai POM (Eselon III). Penetapan Balai Besar/Balai POM tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/K Badan POM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 tahun 2014. UPT di lingkungan Badan POM ini dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar/Balai POM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM. Dalam pelaksanaan tugasnya, secara teknis Balai Besar/Balai POM dibina oleh para Deputi dan secara administrasi dibina oleh Sekretaris Utama. UPT di lingkungan Badan POM terdiri dari : a) 12 (dua belas) Balai Besar POM tipe A; b) 7 (tujuh) Balai Besar POM tipe B; c) 7 (tujuh)Balai POM tipe A; dan d) 7 (tujuh) Balai POM tipe B.


7.19

Berikut rincian ke-31 Balai Besar/Balai POM berdasarkan tipe dan wilayah kerjanya: Unit Pelaksana Teknis Balai Besar POM Tipe A

Balai Besar POM Tipe B

Balai Besar/ Balai POM

Wilayah Kerja

1. Banda Aceh

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

2. Medan

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Sumatera Utara

3. Palembang

Seluruh Wilayan Administratif Provinsi Sumatera Selatan

4. Jakarta

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi DKI Jakarta

5. Bandung

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Jawa Barat

6. Semarang

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Jawa Tengah

7. Yogyakarta

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi DI Yogyakarta

8. Surabaya

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Jawa Timur

9. Denpasar

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Bali

10. Makassar

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat

11. Manado

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Maluku Utara

12. Jayapura

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Papua

1. Padang

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Sumatera Barat

2. Pekanbaru

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Riau

3. Bandar Lampung

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Lampung

4. Mataram

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Nusa Tenggara Barat

5. Pontianak

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi


7.20

Unit Pelaksana Teknis

Balai Besar/ Balai POM

Wilayah Kerja Kalimantan Barat

Balai POM Tipe A

Balai POM Tipe B

6. Banjarmasin

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Selatan

7. Samarinda

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara

1. Jambi

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Jambi

2. Bengkulu

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Bengkulu

3. Kupang

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Nusa Tenggara Timur

4. Palangkaraya

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Tengah

5. Kendari

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Sulawesi Tenggara

6. Palu

Seluruh Wilayan Administratif Provinsi Sulawesi Tengah

7. Ambon

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Maluku

1. Batam

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Kepulauan Riau

2. Pangkal Pinang

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Bangka Belitung

3. Serang

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Banten

4. Gorontalo

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Gorontalo

5. Manokwari

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Papua Barat

6. Mamuju

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Sulawesi Barat

7. Sofifi

Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Maluku Utara


7.21

Saat ini, Balai Besar/Balai POM terdapat di seluruh Indonesia kecuali Provinsi Kalimantan Utara. Hingga sekarang pengawasan obat dan makanan Kalimantan Utara merupakan wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda. 3. Struktur Organisasi Balai Besar POM Tipe A Balai Besar POM Tipe A dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Struktur organisasi Balai Besar POM Tipe A sebagai berikut:

4. Struktur Organisasi Balai Besar POM Tipe B Balai Besar POM Tipe B dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Struktur organisasi Balai Besar POM Tipe B sebagai berikut:


7.22

5.

Struktur Organisasi Balai POM Tipe A Balai POM Tipe A dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas

Obat dan Makanan Nomor 14 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Struktur organisasi Balai POM Tipe A sebagai berikut:

6.

Struktur Organisasi Balai POM Tipe B Balai POM Tipe B dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas

Obat dan Makanan 14 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana


7.23

Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Struktur organisasi Balai POM Tipe B sebagai berikut:

7.

Struktur Organisasi Pos POM Selain memiliki Balai Besar/Balai POM di daerah, Badan POM juga memiliki

Pos POM terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau atau daerah terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain. Hingga saat ini, Badan POM memiliki 10 (sepuluh) Pos POM yang terbagi ke dalam 8 (delapan) cakupan wilayah kerja Balai Besar/Balai POM. Berikut rincian ke-10 Pos POM tersebut: No. Pos POM 1 Pos POM di Ternate, Prov. Maluku Utara

Cakupan Wilayah Kerja Balai Besar POM di Manado

2

Pos POM di Tahuna, Prov. Sulawesi Utara

3

Pos POM di Entikong, Prov. Kalimantan Balai Besar POM di Pontianak Barat

4

Pos POM di Aruk, Prov. Kalimantan Barat

5

Pos POM di Tarakan, Prov. Kalimantan Utara

Balai Besar POM di Samarinda

6

Pos POM di Baubau, Prov. Sulawesi Tenggara

Balai POM di Kendari

7

Pos POM di Bima, Prov. Nusa Tenggara Barat

Balai Besar POM di Mataram

8

Pos POM di Atambua, Prov. Nusa

Balai POM di Kupang


7.24

Tenggara Timur 9 10

Pos POM di Ende, Prov. Nusa Tenggara Timur Pos POM di Merauke, Prov. Papua


Balai Besar POM di Jayapura

7.25

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN POM

Recommend Documents