BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BPMIGAS)

BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BPMIGAS)

PEDOMAN TATA KERJA

No. : 018 / PTK / X / 2008 REVISI I

TENTANG : PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA JAKARTA 1

migas_17x25 rev.indd 1

11/29/2008 10:08:04 AM

SURAT KEPUTUSAN Nomor KEP- 0051/BP00000/2008/S8 TENTANG REVISI PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA

SURAT KEPUTUSAN

BADAN B PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BPMIGAS)

KEPALA BPMIGAS Menimbang

:

a. b.

c.

Mengingat

:

Bahwa Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama Bahwa pengendalian manajemen operasi Kontrak Kerja Sama barada di tangan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS). Bahwa dalam rangka mengikuti perkembangan kebutuhan pengelolaan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kontraktor Kotrak Kerja Sama, dipandang perlu untuk menyempurnakan Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang saat ini telah diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPMIGAS No. Kpts 15/BP00000/2005-S8 tanggal 11 Mei 2005.

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; 5. Keputusan Presiden No. 20/P Tahun 2008 tanggal 16 April 2008 tentang Pengangkatan Kepala BPMIGAS. 6. Production Sharing Contract (PSC). 7. Surat Keputusan Kepala BPMIGAS No. Kpts 15/BP00000/2005-S8 tanggal 11 Mei 2005, tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kontraktor Kontrak Kerja Sama; 8. Pedoman Tata Kerja No. 018/PTK/V/2005 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kontraktor Kontrak Kerja Sama (“Pedoman Tata Kerja No. 18/2005”).

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PERTAMA

:

Memberlakukan Pedoman Tata Kerja No. 018/PTK/V/2005 Revisi l tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kontraktor Kontrak Kerja Sama ("PTK No. 18 Revisi I") sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama di lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Revisi l tersebut terdiri dari : 1. Menyempurnakan Pedoman Tata Kerja No. 18/2005 dengan mengubah sebagian isinya sepanjang menyangkut pedoman mengenai Rekrutmen Tenaga Kerja Indonesia, Perpanjangan Hubungan Kerja Diatas Usia Purnakarya, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Di atas Usia Purnakarya, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (RPTK), dan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

i

migas_17x25 cm_2009.indd i

3/19/2009 3:50:47 PM

SURAT KEPUTUSAN

BADAN PELAKSANA KEGIATAN HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BPMIGAS)

-2Surat Keputusan No.: KEP- 0051 /BP00000/2008/S8

2.

Menambahkan pedoman baru dalam Pedoman Tata Kerja No. 18/2005, yaitu pedoman mengenai Total Remunerasi, Cross Posting, Rancangan Struktur Organisasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama, Penanganan Unjuk Rasa dan Mogok Kerja, dan Bahan Pertimbangan Rujukan Pasien Ke Luar Negeri, Sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

:

Menugaskan kepada Kepala Divisi Eksternal sebagai penanggungjawab yang secara berkesinambungan mengadakan penyempurnaan terhadap Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

KETIGA

:

Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam PTK No. 18 Revisi I ini, akan ditetapkan kemudian dan akan menjadi satu kesatuan dalam PTK No. 18 Revisi I ini. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 20 Oktober 2008

UL

Y

B

N

AK

U

MI

MI

U

KE

A

H

GI

Kepala BPMIGAS N USAHA TA

DAN GAS

Ir. R Priyono

ii

migas_17x25 cm_2009.indd ii

3/19/2009 3:50:47 PM

Buku Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) KKKS ini merupakan penyempurnaan terhadap pedoman yang sudah ada sebelumnya, yang berisi tata cara pengelolaan SDM KKKS, baik yang berkaitan dengan proses rencana penggunaan tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja nasional serta hubungan industrial dan kesejahteraan. Proses penyusunan pedoman ini melibatkan para praktisi SDM KKKS melalui kelompok kerja I, II, III dan IV, sehingga diharapkan sudah mengakomodasi sebagian besar kepentingan KKKS, tanpa mengurangi fungsi pengawasan dari BPMIGAS.

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Penyempurnaan pedoman yang dilakukan kali ini dilandasi oleh adanya perubahan beberapa peraturan perundangan ketenagakerjaan dan semangat untuk mengelola SDM KKKS yang berpihak kepada tenaga kerja nasional berdasarkan kompetensi melalui pengawasan dan pengendalian SDM yang obyektif, transparan, dan bertanggungjawab. Oleh karena itu, para pengelola SDM KKKS dituntut agar melakukan upaya nyata untuk mengelola SDM secara profesional supaya program pengembangan tenaga kerja nasional dapat terlaksana dengan baik guna mendukung proses operasi produksi perusahaan. Melalui pedoman ini, terlihat jelas bahwa BPMIGAS memberikan kewenangan kepada KKKS untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat operasional, sedangkan kebijakan yang bersifat strategis serta berdampak besar terhadap kelangsungan operasi produksi dan hubungan industrial tetap memerlukan persetujuan BPMIGAS. Demikian agar buku pedoman ini menjadi acuan bersama dalam mengelola SDM KKKS. Apabila ada penyimpangan atas pelaksanaan pengelolaan SDM KKKS, maka buku pedoman ini akan menjadi dasar pengambilan keputusan BPMIGAS dalam menindaklanjuti temuan audit yang terkait dengan SDM dan setiap penyimpangan dari ketentuan Pedoman ini dapat berakibat pembiayaannya tidak dapat diperhitungkan sebagai biaya operasi KKKS.

iii

migas_17x25 cm_2009.indd iii

3/19/2009 3:50:47 PM

STRATEGI BPMIGAS DALAM PENGELOLAAN SDM KKKS SESUAI BLUEPRINT BPMIGAS 2005-2010

STRATEGI BPMIGAS DALAM PENGELOLAAN SDM KKKS SESUAI BLUEPRINT BPMIGAS 2005-2010

Melakukan Continous Improvement Initiatives dalam semua proses untuk menurunkan biaya secara menyeluruh.

Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terpadu.

Mengendalikan penggunaan Sumber Daya Manusia KKKS secara terstruktur dan terpola agar biaya TKI bisa mencapai 75% dari total biaya personnel dengan tetap meperhatikan kaidah CostBenefit.

Mengevaluasi kelemahan dalam Regulatory Framework (ketentuan peraturan ketenagakerjaan) di Kegiatan Usaha Hulu Migas serta mendorong Pemerintah untuk memperbaikinya.

Mendorong dan mempercepat penyediaan SDM Nasional yang terlatih untuk mendukung Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

iv

migas_17x25 cm_2009.indd iv

3/19/2009 3:50:47 PM

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Surat Keputusan ................................................................................................................ i Kata Pengantar .................................................................................................................... iii Strategi BPMIGAS Dalam Pengelolaan SDM Sesuai Blueprint BPMIGAS 2005 – 2010 .... iv Daftar Isi ............................................................................................................................. v 1. Manajemen Informasi Pekerja KKKS ............................................................................ 1 2. Rencana Kerja Dan Anggaran Ketenagakerjaan (RKA) ................................................ 5 3. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (RPTK) ................................................................ 16 4. Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) ............................................................ 29 5. Career Development Monitoring (CDM) ............................................................................... 37 6. Mentoring ............................................................................................................................... 41 7. Pengembangan Karir Internasional ....................................................................................... 43 8. Perpanjangan Hubungan Kerja Diatas Usia Purnakarya .................................................... 46 9. Rekrutmen Tenaga Kerja Indonesia (TKI).............................................................................. 48 10. Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan ................................................................. 51 11. Pelatihan Pendidikan Pekerja BPMIGAS Dan Pegawai Instansi Pemerintah Atas Beban KKKS ........................................................................................................... 55 12. Program Praktek Kerja Mahasiswa, Coop, Siswa Dan Pihak Lain ................................. 58 13. Beasiswa Dan Beawiyata Dalam Negeri ........................................................................ 64 14. Beasiswa Luar Negeri ..................................................................................................... 65 15. Penyusunan Peraturan Perusahaan & Perjanjian Kerja Bersama (PP&PKB)................ 66 16. Pengupahan Dan Kesejahteraan.................................................................................... 69 17. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) & Mutual Agreement Termination (MAT) ................ 71 18. Ketentuan Administratif Dewan Medik ............................................................................ 73 19. Tata Cara Administrasi Pengesahan Obat Oleh Apoteker ............................................. 75 20. Tata Cara Administrasi Rujukan Pasien Ke Luar Negeri ................................................ 76 21. Tata Cara Administrasi Pemeriksaan Kesehatan Pekerja .............................................. 79 22. Total Remunerasi ............................................................................................................ 81 23. Cross Posting Tenaga Kerja Indonesia ........................................................................... 101 24. Rancangan Struktur Organisasi KKKS .......................................................................... 105 25. Penanganan Unjuk Rasa Dan Mogok Kerja .................................................................. 107 26. Bahan Pertimbangan Rujukan Pasien Ke Luar Negeri .................................................. 113

v

migas_17x25 cm_2009.indd v

3/19/2009 3:50:47 PM

LAMPIRAN

LAMPIRAN

1.

MANAJEMEN INFORMASI PEKERJA Lampiran 1. Laporan Kekuatan Pekerja KKKS ............................................................................. 3 Lampiran 2. Laporan Mutasi Tenaga Kerja (MTK) ........................................................................ 4

2.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KETENAGAKERJAAN (RKA) Lampiran 1. Budgeted Total Personnel Expenses ..................................................................... Lampiran 2. Compensation & Benefits Budget Evaluation ....................................................... Lampiran 3. Operational Statistic For Manpower ...................................................................... Lampiran 4. Operational Statistic For Expatriate Personnel Analysis ................................... Lampiran 5. Budget Year Expenditure ....................................................................................... Lampiran 6. Project Status Report .............................................................................................

3.

4.

RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA (RPTK) Lampiran 1. Nota Penjelasan ..................................................................................................... Lampiran 2. Identifikasi Pemohon ............................................................................................. Lampiran 3. MD-1 Struktur Organisasi .................................................................................... Lampiran 4. MD-2 Bagan Perencanaan Penggunaan & Penggantian TKA ........................... Lampiran 5. Uraian Singkat Pekerjaan Dan Persyaratan Minimum Jabatan TKA ............ Lampiran 6. Program Pendidikan & Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia Dalam Rangka Penggantian TKA .......................................................................................... Lampiran 7. MD-3 Rekapitulasi Jumlah Formasi Jabatan TKA/TKI dan Rencana Pengindonesiaan .......................................................................................... Lampiran 8. MD-4 Program Pertukaran Pekerja Internasional ............................................ IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA) Lampiran 1. Surat Permohonan Ijin Kerja Baru/Perpanjangan/Perpanjangan dan Pindah Jabatan ..................................................................................................... Lampiran 2. Surat Permohonan Kepada Tiga Ditjen ................................................................ Lampiran 3. Rekomendasi BPMIGAS Untuk Tamu Asing ...................................................... Lampiran 4. Surat Permohonan IMTA Non Reguler ...............................................................

10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28

32 34 35 36

5.

CAREER DEVELOPMENT MONITORING (CDM) Lampiran 1. Notulen Rapat CDM ................................................................................................. 40

6.

PENGEMBANGAN KARIR INTERNATIONAL Lampiran 1. Lihat masing-masing KKKS (Individual Development Plan)

7.

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Lampiran 1. Annual Training Report Budget & Evaluation ......................................................... 54

8.

PELATIHAN PENDIDIKAN PEKERJA BPMIGAS DAN PEGAWAI INSTANSI PEMERINTAH ATAS BEBAN KKKS Lampiran 1. Surat Persetujuan Hak-hak Kewajiban Mengikuti Program Pelatihan Atas Beban KKKS ...................................................................................................................... 57

9.

PROGRAM PRAKTEK KERJA MAHASISWA, COOP, SISWA DAN PIHAK LAIN Lampiran 1. Technical Education Assistance (TEA) 1 .............................................................. 60 Lampiran 2. Technical Education Assistance (TEA) 2 .............................................................. 62

vi

migas_17x25 cm_2009.indd vi

3/19/2009 3:50:47 PM

10. TATA CARA ADMINISTRASI RUJUKAN PASIEN KE LUAR NEGERI Lampiran 1. Assistance Requistion Sheet (ARS) .................................................................... 78 11. TOTAL REMUNERASI Lampiran 1. Komponen & Tariff Remunerasi TKI .............................................................. 85 Lampiran 2. Komponen & Tariff Remunerasi TKA (Local Policies) ................................... 91 Lampiran 3. Evaluasi RKA Ketenagakerjaan terhadap Hasil Survey Remunerasi ........... 99 12. CROSS POSTING TENAGA KERJA INDONESIA Lampiran 1. Cross Posting Business Process .................................................................. 104 13. PENANGANAN UNJUK RASA DAN MOGOK KERJA Lampiran 1. Alur Mogok Kerja ........................................................................................... 111 Lampiran 2. Bagan Komunikasi ....................................................................................... 112

vii

migas_17x25 cm_2009.indd vii

3/19/2009 3:50:48 PM

PERIHAL : MANAJEMEN INFORMASI PEKERJA KKKS

Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005

Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005

UMUM 1.1. Manajemen Informasi Pekerja KKKS adalah pengelolaan data pekerja KKKS sebagai dasar pengelolaan SDM yang diperlukan oleh manajemen BPMIGAS dan KKKS. 1.2. Manajemen Informasi Pekerja KKKS dilaksanakan dengan berbagai cara agar cepat dan tepat dengan menggunakan sistem informasi data ketenagakerjaan KKKS yang dapat di akses melalui situs http://www.bpmigas.com. 1.3. Informasi pelaporan merupakan data-data pekerja yang diperlukan untuk menunjang keputusan manajemen dalam pengawasan dan pengendalian SDM KKKS.

MANAJEMEN INFORMASI PEKERJA KKKS

I.

FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA & HUBUNGAN INDUSTRIAL

1.4. Untuk mengantisipasi perkembangan SDM yang demikian cepat dan kompleks, maka diperlukan informasi/data pekerja yang cepat dan akurat. II.

TUJUAN 2.1. Memonitor pengelolaan SDM KKKS di lingkungan KKKS. 2.2. Untuk mendapatkan data yang bisa dipakai sebagai acuan dilingkungan KKKS dan bisa dibuka setiap saat oleh pekerja (yang mempunyai akses kedalam sistem informasi data ketenagakerjaan KKKS) dilingkungan KKKS. 2.3. Untuk menyediakan informasi dalam melaksanakan pengelolaan SDM KKKS.

III.

KEWENANGAN 3.1. Setiap KKKS menentukan petugas yang melakukan pengisian data ke dalam sistem informasi data ketenagakerjaan KKKS dan membuat laporan ketenagakerjaan yang disetujui oleh pimpinan tertinggi HR. 3.2. Pekerja yang diberi tugas tersebut mempunyai akses untuk masuk ke dalam sistem informasi data ketenagakerjaan KKKS di dalam situs http://www.bpmigas.com.

IV.

PETUNJUK/PELAKSANAAN 4.1. Untuk dapat menunjang keputusan manajemen dengan cepat dan tepat, informasi yang diperoleh melalui sistem pelaporan tersebut dikirimkan kepada BPMIGAS dengan menggunakan sarana : Situs/Internet KKKS : http://www.bpmigas.com Surat Facsimili E-mail 4.2. KKKS wajib melakukan pengisian sistem informasi data ketenagakerjaan KKKS yang telah dibuat BPMIGAS yang dapat diakses melalui situs : www.bpmigas.com pada sistem informasi data ketenagakerjaan. 4.3. KKKS wajib melakukan pembaharuan data setiap saat sesuai kondisi aktual di perusahaan. 4.4. Sepanjang KKKS belum melakukan pengisian sistem informasi data ketenagakerjaan, KKKS wajib melakukan pelaporan bulanan sesuai yang berlaku saat ini: 4.4.1. Laporan Kekuatan Pekerja KKKS

Jumlah TKI, baik penuh/full posting (sesuai RPTK), maupun TPC (jangka pendek, yang bersifat project/sementara).

1

migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:1

3/19/2009 3:50:48 PM






Jumlah TKI yang terdiri dari : - Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT) atau pekerja tetap. - Pekerja Waktu Tertentu (PWT) atau pekerja kontrak (direct hire). - Pekerja TPC, untuk jangka pendek yang bersifat project/sementara. 4.4.2. Laporan Mutasi Tenaga Kerja (MTK) • Penerimaan TKI/(B). • Transfer/(T): - Ta = Pindah Jabatan, Departemen, Lokasi/Area. - Tb = Promosi (perubahan grade/golongan, jabatan). - Tc

= Internasionalisasi.

- Td = Swapping/Pertukaran Pekerja Internasional. - Te = Job Assignment/Overseas On The Job Training. - Tf

= Change Job Title dan Perubahan Organisasi.

- Tg = Leave Without Payment. • Pemutusan Hubungan Kerja/(P) : - Pa = Pensiun Purnakarya. - Pb = Pensiun Dini atas Permintaan Sendiri. - Pc = Mengundurkan Diri. - Pd = Mengundurkan Diri atas Kesepakatan Bersama (Mutual Agreement Termination = MAT). - Pe = Meninggal Dunia. - Pf

= Alasan Kesehatan.

- Pg = Disebabkan Pelanggaran berat yang dilakukan pekerja. - Ph = Penutupan Perusahaan. 4.5. KKKS menyusun Pelaporan selain tersebut diatas yang ditetapkan BPMIGAS. V.

REFERENSI 5.1. Undang-Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 5.2. Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. 5.3. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 5.4. Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 5.5. Kontrak Kerja Sama (PSC).

VI.

LAMPIRAN 6.1. Laporan Kekuatan Tenaga Kerja (KTK). (Lampiran 1). 6.2. Laporan Mutasi Tenaga Kerja (MTK). (Lampiran 2).

2


3/19/2009 3:50:48 PM


No.

KKKS

Lokasi/Wilayah Kerja

Staff

PWTT Non Staff

Sub Total

Staff

PWT Non Staff

Nasional Sub Total

State Empl.

Sub. Cont. Total

LAPORAN KEKUATAN PEKERJA KKKS Bulan ………………………

IMTA

IKS

Sub Kontraktor

Tenaga Kerja Asing Sub Total

Keterangan


Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005 Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005


Grand Total

Attachment ϭ 1 >ĂŵƉŝƌĂŶ


3

3/19/2009 3:50:48 PM


Nama

Ta Tb Tc Td Te Tf Tg

Nopeg S

NS

Kategori

= Pindah Jabatan, Departemen, Lokasi/Area = Promosi (perubahan grade/golongan/jabatan) = Internasionalisasi = Swapping/Pertukaran Pekerja Internasional = Job Assignment/Overseas On The Job Training = Change Job Title dan perubahan organisasi = Leave Without Payment

B = Baru (Penerimaan Pekerja Baru) T = Transfer

Catatan :

No. Nama KKKS

Jabatan dan Kedudukan Lama Baru Dept. Jabatan Gol. Lokasi Dept. Jabatan

P = PHK (pemutusan hubungan kerja) Pa = Pensiun Purnakarya Pb = Pensiun Dini Atas Permintaan Sendiri Pc = Mengundurkan Diri Pd = Mengundurkan Diri Atas Kesepakatan Bersama (Mutual Agreement Termination) Pe = Meninggal Dunia Pf = Alasan Kesehatan Pg = Disebabkan Pelanggaran Berat Yang Dilakukan Pekerja Ph = Penutupan Perusahaan

Lokasi

LAPORAN MUTASI TENAGA KERJA INDONESIA Bulan …………………………………………

Gol.

Tmt.

Code

Ket.

>ĂŵƉŝƌĂŶ Ϯ Attachment 2


FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA & HUBUNGAN INDUSTRIAL PERIHAL : MANAJEMEN INFORMASI PEKERJA KKKS


4

3/19/2009 3:50:49 PM

PERIHAL : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KETENAGAKERJAAN (RKA)



UMUM 1.1. Rencana Kerja & Anggaran Tenaga Kerja adalah rencana kerja kegiatan pengelolaan Tenaga Kerja yang dituangkan dalam bentuk rencana pengeluaran biaya di setiap KKKS yang merupakan dasar penyusunan Work Program & Budget (WP&B). 1.2. Total Personnel Expenses adalah keseluruhan pengeluaran biaya tenaga kerja yang terdiri dari pengupahan (Salary & Wages), Benefit dan belanja Iain-Iain untuk pekerja (Personnel Expenses). Total Personnel Expenses dipisahkan untuk 3 jenis kegiatan yaitu kelompok Exploration/ Development, Production dan Administration. 1.2.1. Kelompok Exploration/Development. Data Total Personnel Expenses ini hendaknya sejalan dengan yang tercantum dalam Budgeted Exploration/Development Expenses dari Work Program and Budget (Attachment to Schedule-4).

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KETENAGAKERJAAN (RKA)

I.


1.2.2. Kelompok Production Data Total Personnel Expenses ini hendaknya sejalan dengan yang tercantum dalam Budgeted Production Expenses dari Work Program and Budget (Attachment to Schedule-8). 1.2.3. Kelompok Administration Data Total Personnel Expenses ini hendaknya sejalan dengan yang tercantum dalam Administrative Expenses dari Work Program and Budget (Attachment to Schedule-11). 1.3. Budgeted Total Personnel Expenses adalah rincian anggaran yang diisi data pengeluaran biaya TKI & TKA sampai dengan akhir tahun dari Total Personnel Expenses, yang mencakup Salary Wages & Benefits, serta Personnel Expenses yang dialokasikan pada fungsi Exploration/Development Expenses, Production Expenses dan Administrative Expenses. 1.4. Compensation and Benefits Budget Evaluation adalah rincian anggaran berdasarkan komponen Salary Wages, Other/Employee Benefits dan kandungan biaya tenaga kerja yang dimasukan dalam Technical Services, Outside Services, Materials, Insurance, Environmenttal Control dan Sundries. II.

TUJUAN 2.1. Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan SDM Kontraktor Kontrak Kerja Sama dengan analisa dan evaluasi Strategis, berdasarkan hubungan Kontrak Kerja Sama. 2.2. Untuk menjamin komitmen KKKS dalam pelaksanaan pengelolaan ketenagakerjaan.

III.

KEWENANGAN 3.1. KKKS menyusun rancangan anggaran berdasarkan rencana kerja kegiatan bidang Ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang sesuai dengan strategi/kebutuhan bisnis dan kemampuan finansial perusahaan.

5


3/19/2009 3:50:50 PM






3.2. BPMIGAS melakukan evaluasi atas rancangan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) di bidang ketenagakerjaan yang disusun oleh KKKS sesuai dengan WP&B perusahaan dan memberikan persetujuannya untuk dipedomani oleh KKKS pada pelaksanaan rencana kerja di bidang ketenagakerjaan dalam tahun anggaran ke depan. Apabila KKKS harus membuat kebijakan ketenagakerjaan di luar dari RKA yang telah disetujui BPMIGAS, maka KKKS harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari BPMIGAS. IV.

PETUNJUK/PELAKSANAAN 4.1. KKKS menyusun anggaran berdasarkan rencana kerja kegiatan bidang Ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang. Hal ini dituangkan dalam formulir Budgeted Total Personnel Expenses, Compensation & Benefits Budget Evaluation Annual dan Training Report Budget& Evaluation (lihat pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan), dilengkapi dengan : Budget Schedule No. 17 (Budget Year Expenditure), Report Table 15 WP&B (Project Status Report), Report Table 11 WP&B (Operational Statistics for Manpower) dan Report Table 12 WP&B (Operational Statistics for Expatriates Personnel Analysis). Kemudian disampaikan kepada BPMIGAS cq. Kepala Dinas Pendayagunaan Tenaga Kerja & Hubungan Industrial sebelum rapat WP&B dilaksanakan (Sebelum tanggal 30 September tahun berjalan). 4.2. Kepala Dinas Pendayagunaan Tenaga Kerja & Hubungan Industrial melaksanakan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran yang diajukan tersebut dan dibahas dengan KKKS terkait untuk rekomendasi kepada Tim WP&B. 4.3. Rencana Kerja dan Anggaran kegiatan bidang Ketenagakerjaan yang telah disetujui, menjadi bahan pelaksanaan pengelolaan tenaga kerja KKKS pada periode tahunan anggaran yang akan datang (sesuai dengan periode WP&B). 4.4. Dalam tahun anggaran yang sedang berjalan : 4.4.1. Apabila dalam pelaksanaan/realisasi rencana kerja terjadi kenaikan biaya yang melebihi batasan anggaran yang telah di setujui, maka KKKS wajib meminta persetujuan terlebih dahulu kepada BPMIGAS sebelum dapat di masukkan sebagai tambahan beban biaya operasi. Namun apabila penyebab kenaikan biaya tersebut semata-mata karena kenaikan jumlah tenaga kerja Indonesia dan jumlahnya tidak lebih dari 10% dari anggaran ketenagakerjaan yang telah di setujui, maka KKKS dapat melaksanakan tanpa persetujuan BPMIGAS. 4.4.2. Apabila KKKS melaksanakan kebijakan Pengupahan Ketenagakerjaan, (Compensation & Benefits) di luar dari rencana kerja, KKKS meminta persetujuan terlebih dahulu dari BPMIGAS. 4.5. Apabila KKKS akan merevisi Anggaran bidang Ketenagakerjaan yang telah disetujui, maka KKKS menyampaikan revisi tersebut kepada BPMIGAS cq. Kepala Dinas Pendayagunaan Tenaga Kerja & Hubungan Industrial. Dengan mengajukan formulir Lampiran 1, 2 yang telah diisi dan revisi Report Table 11 WP&B (Lampiran 3) dan Report Table 12 WP&B (Lampiran 4). 4.6. Rencana Kerja dan Anggaran bidang Ketenagakerjaan merupakan dasar dalam penggunaan Tenaga Kerja sehingga setiap pengajuan RPTK & Ijin Penggunaan Tenaga Kerja khususnya TKA harus berdasarkan pada Rencana Kerja & Anggaran ketenagakerjaan yang telah disetujui.

6


3/19/2009 3:50:50 PM




4.7. Kebijakan yang diambil KKKS dalam bidang Ketenagakerjaan yang tidak berdasarkan pada Rencana Kerja & Anggaran bidang Ketenagakerjaan tanpa melalui persetujuan BPMIGAS dan atau tidak berdasarkan pada kebijakan-kebijakan/keputusan-keputusan BPMIGAS, tidak menjadi beban biaya operasi. V.

REFERENSI 5.1. Undang-Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 5.2. Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. 5.3. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 5.4. Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 5.5. Kontrak Kerja Sama (PSC). 5.6. Work Program & Budget (WP&B).

VI.



LAMPIRAN 6.1. Budgeted Total Personnel Expenses (Lampiran 1). 6.2. Compensation & Benefits Budget Evaluation (Lampiran 2). 6.3. Operational Statistics for Manpower, Report Table 11 WP&B (Lampiran 3). 6.4. Operational Statistics for Expatriates Personnel Analysis, Report Table 12 WP&B (Lampiran 4). 6.5. Budget year Expenditure, Budget Schedule 17 WP&B (Lampiran 5). 6.6. Project Status Report, Report Table 15 WP&B (Lampiran 6).

VII. PETUNJUK PENGISIAN Lampiran 1 : BUDGETED TOTAL PERSONNEL EXPENSES : Line 1

: Exploration/Development Expenses. Data mengenai pekerja dari kelompok Exploration/Development. •

Employee Salary Wages/Benefits Data Salary Wages/Benefits dimasukan kedalam kolom yang sesuai yaitu pada kolom Salary Wages/Benefits baik bagi pekerja nasional ataupun expat.

•

Personnel Expenses merupakan biaya yang berkaitan dengan tenaga kerja selain untuk Salary Wages/Benefit. Biaya ini digunakan untuk Employee Relation, Training, Accommodations, Welfare/Medical dan Other yang dianggarkan dalam kelompok Exploration/Dev. Data tersebut dicantumkan di dalam kolom yang sesuai yaitu : pada kolom Technical Service, Outside Service, Materials, Insurance, Environment Control dan Sundries. Di dalam Work Program & Budget, Personnel Expenses ini merupakan bagian dari anggaran Administration (row 21) dibawah sub judul Exploration Administration Expenditures (row 20) dari Attachment to Schedule-4.

7


3/19/2009 3:50:50 PM


•





Manpower Budget diisi sesuai rencana jumlah tenaga kerja dikelompok Exploration/Dev.

Line 2 : Production Expenses. Data mengenai pekerja dari kelompok Production. •

Employee Salary Wages/Benefits Data salary Wages/benefits dimasukan ke dalam kolom yang sesuai yaitu pada kolom Salary Wages/Benefits baik bagi pekerja Nasional ataupun Expat.

•

Personnel Expenses Anggaran ini merupakan biaya yang berkaitan dengan tenaga kerja selain untuk Salary & Benefit. Biaya ini sejalan dengan data untuk Employee Relation pada row 40 dalam Attachment to Schedule-8 WP&B, ditambah dengan anggaran untuk tenaga kerja lain. Data tersebut dicantumkan di dalam kolom yang sesuai yaitu : pada kolom Technical Service, Outside Service, Materials, Insurance, Environment Control dan Sundries.

•

Manpower Budget Data tentang jumlah tenaga kerja diisi sesuai rencana jumlah tenaga kerja di kelompok Production.

Line 3 : Administrative Expenses. Data mengenai pekerja dari kelompok Administration. •

Employee Salary Wages/Benefits Data salary Wages/Benefits dimasukan ke dalam kolom yang sesuai yaitu pada kolom Salary Wages/Benefits baik bagi pekerja Nasional ataupun Expat.

•

Personnel Expenses Anggaran ini merupakan biaya yang berkaitan dengan tenaga kerja selain untuk Salary Wages/Benefit. Biaya ini sejalan dengan data pada Personnel Expenses (Row 24), Attachment to Schedule-11 dalam WP&B, ditambah dengan anggaran untuk tenaga kerja lain (Outside Contract, Technical Services, dsb.) dari kelompok Administration. Data tersebut dicantumkan di dalam kolom yang sesuai yaitu : pada kolom Technical Service, Outside Service, Materials, Insurance, Environment Control dan Sundries.

•

Manpower Budget: diisi sesuai rencana jumlah tenaga kerja yang dianggarkan dalam kelompok Administrative.

Lampiran 2 : COMPENSATION & BENEFITS BUDGET EVALUATION. Data yang dievaluasi adalah data dari setiap kelompok yaitu : Exploration & Development, Production dan Administration, dengan mengisikan data realisasi tahun sebelumnya, anggaran tahun berjalan dan rencana anggaran tahun yang akan datang. Data diisi sesuai dengan salary & benefit Total di seluruh wilayah kerja, data outside services, material, insurance dan environmental control diisi jika memiliki alokasi biaya tenaga kerja dalam jenis biaya tersebut.

8


3/19/2009 3:50:50 PM




Lampiran 3 & 4 : -

OPERATIONAL STATISTICS FOR MANPOWER, REPORT TABLE-11 WP&B (Lampiran 3).

-

OPERATIONAL STATISTICS FOR EXPATRIATES PERSONNEL ANALYSIS, REPORT TABLE-12 WP&B (Lampiran 4). Merupakan Proposed Budget, pada Report Table-11 WP&B (Lampiran 3) dan Report Table-12 WP&B (Lampiran 4).

Lampiran 5 : BUDGET YEAR EXPENDITURE, Budget Schedule-17 WP&B (Lampiran 5) Merupakan proposed budget pada Budget Schedule 17dari WP&B. Lampiran 6 : PROJECT STATUS REPORT, REPORT TABLE-15 (Lampiran 6). Adalah data anggaran Supervisi dan General & Adiministration pada proyek sesuai AFE. Data ini diambil dari Report Table-15, Project Status Report dari Procedure Manual of Production Sharing Contract. Pada setiap AFE proyek (misalnya Seismic & Other Survey, G&G, Exploration Drilling, Delineation Drilling, Development Drilling, dll) terdapat alokasi anggaran Supervisi, General & Administration, yang merupakan anggaran ketenagakerjaan proyek yang dicantumkan dalam Project Status Report/closed out report AFE Project.



9


3/19/2009 3:50:51 PM


DESCRIPTION

PERSONNEL COST SAL./WAGES BENEFITS TECH. OUTSIDE SERV. SERV.

MATERIALS DOMESTIC IMPORT INSURANCE

ENVIRONM. CONTROL

SUNDRIES

TOTAL

TOTAL

LAMPIRAN - 1

EXPAT NATIONAL EXPAT NAT. EXPAT NAT. EXPAT EXPAT NAT EXPAT NAT. EXPAT NAT. EXPAT NAT. EXPAT NAT. EXPAT NAT. EXPAT NAT

MANPOWER BUDGET

:

: :

Exploration/Dev. Expenses a. Employee Salary & Benefits b. Personnel Expenses (Administration)* 2. Production Expenses a. Employee Salary & Benefits b. Personnel Expenses** 3. Administrative Expenses a. Employee Salary & Benefits b. Personnel Expenses** Total Manpower TOTAL * : Personnel Expenses, part of Administration Expenses in Exploration /Dev. without Salary & Benefits. ** : Personnel Expenses Without Salary & Benefit for all employee status.

1.

LINE

(in 1,000 US$)

Operator Contract Area Proposed Budget Year

BUDGETED TOTAL PERSONNEL EXPENSES


FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA & HUBUNGAN INDUSTRIAL PERIHAL : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KETENAGAKERJAAN (RKA)


10

3/19/2009 3:50:51 PM




Attachment 2

>ĂŵƉŝƌĂŶ Ϯ COMPENSATION & BENEFITS BUDGET EVALUATION Operator Operator Contract Area Contract

: :

(in 1,000 US$) Proposed Budget Year LINE

: : :

DESCRIPTION

PREVIOUS BUDGET

CURRENT BUDGET

BUDGET FOR NEXT YEAR

% VARIANCE

(1)

(2)

(3)

(3-2) 2

EXPAT

1.

SALARIES & WAGES - Base Salary - Housing Allw - Transport Allw - Regional Allw - Leave day off ……………………..

NATIONAL

EXPAT

NATIONAL

EXPAT NATIONAL EXPAT

NATIONAL



Total Salaries & Wages 2.

OTHER/EMPL. BENEFIT - Field Allw - Rotational Allw - Shift Premium - Meals & Trpt O/T Allw - Incentives Comp Plan - THRK Allw …………………………… Total Other/Empl. Benefit

3.

TECHNICAL SERVICES - Salary - other Total Technical Services

4.

OUTSIDE SERVICES - Salary - other Total Outside Services

5

MATERIALS*

6

INSURANCE*

7

ENVIRONMENTAL CONTROL*

8

SUNDRIES* (personnel expenses that not covered by all items above)

** TOTAL * : For Personnel Expenses & Benefits ** : Diisi sesuai Budget Schedule 17 WP&B

11


3/19/2009 3:50:51 PM






>ĂŵƉŝƌĂŶ ϯ Attachment 4 Attachment 3 ;ZĞƉŽƌƚdĂďůĞϭϭŽĨtWΘͿ (ReportTable Table 11 (Report 11ofofWP&B) WP&B) OPERAT IONAL ST AT IST IC FOR MANPOWER OPERATIONAL STATISTIC FOR MANPOWER


DESCRIPTION

: : :

Previous Budget

WP&B

CURRENT YEAR Year To Date Q3

Original Revision

Budget

Actual

Proposed Next Year Budget

1. TOTAL MANPOWER 2. NUMBER OF EXPATRIATE POSISITIONS - Routine - Project 3. NUMBER OF NATIONAL STAFF 4. NUMBER OF NATIONAL NON-STAFF 5. NUMBER OF INDONESIANIZED POSITIONS - Exploration - Other E & P - Finec - Administration & Other 6. TRAINING & COURSES a. Category : - S1 degree - S2 degree - S3 degree - Other (AKAMIGAS) - S2 Overseas Category : - In House - Domestic - Overseas

Practical Training for Univ. Student b. Training Expenditures (K US$) :

12


3/19/2009 3:50:52 PM




>ĂŵƉŝƌĂŶ ϰ Attachment 4 Attachment 5 ;ZĞƉŽƌƚdĂďůĞϭϮŽĨtWΘͿ (Report Table (Report Table 1212 ofofWWP&B) P&B) OPERATIONAL STATISTIC FOR EXPATRIATE PERSONNEL ANALYSIS


DESCRIPTION

: : :

Previous Budget

CURRENT YEAR WP&B Year to Date Q3 Original

Revision

Budget

Actual

Proposed Next Year Budget



1. OPERATIONAL RESULT a. Discoveries + Reassesment Res. Eq. bbl. b. Production Equivalent bbl. 2. FINANCIAL RESULT a. Exploration Expenditures b. Development Expenditures c. Production + Other Expenditures d. Total Expenditures 3. NUMBER OF EXPATRIATES a. Exploration b. Other E&P c. Finance + Administration d. Total Expatriates

4.UNIT UNIT ANALYSIS 4. ANALYSIS a. Expatriates Exploration - Additional Reserve/personnel (1a:3a) - Explo. Expenditures/personnel (2a:3a) b. Other E&P - Production/Personnel (1b:3b) - Dev. Expenditures/personnel (2b:3b) c. Finance + Administration - Production/Personnel (1b:3c) - Expenditures/personnel (2d:3d)

13


3/19/2009 3:50:53 PM


EXPENDITURES TOTAL EXPANDITURES

12 11 13

NON-CAPITAL NON-CAPITAL EXPANDITURES EXPENDITURES Exploration and Development Production

Administration Expenditures Total Non-Capital Expanditures

CAPITAL EXPANDITURES EXPENDITURES CAPITAL Exploration and Development Production Administration Total Capital Expanditures

DESCRIPTION

1 2 3 4 5 6 67 78 89 9 10 10 11

LINE

(in 1,000 US$) Expressed in Thousands of Dollars

OPERATOR CONTRACT AREA PROPOSED BUDGET (NEXT YEAR)

: : :

EXPAT

NATIONAL

EXPAT

NATIONAL

EMPLOYEE BENEFITS

1) PERSONAL COST

SALARIES SERVICES

TECHNICAL

2)

3)

SERVICES

OUTSIDE

5)

6)

7)

CONTROL

MATERIALS INSURANCE ENVIRONMENTAL SUNDRIES

CONTRACT/ 4)

BUDGET YEAR EXPENDITURE

8) TOTAL

>ĂŵƉŝƌĂŶ ϱ Attachment Attachment 6 5 BUDGET SCHEDULE of WP WP&B BUDGET SCHEDULE 1717 OF &B h'd^,h>ϭϳK&tWΘ


FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA & HUBUNGAN INDUSTRIAL PERIHAL : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KETENAGAKERJAAN (RKA)


14

3/19/2009 3:50:53 PM




>ĂŵƉŝƌĂŶ ϲ Attachment 7 ;ZĞƉŽƌƚdĂďůĞϭϱŽĨtWΘͿ Report Table 15 of WP&B B P M I GAS PRODUCTION SHARING CONTRACT PROJECT STATUS REPORT OPERATOR CONTRACT AREA QUARTER ENDED

: : : Remaining

Estimated

Over/(Under)

Original

Revised

Prev. Yr

This Qtr

Total YTD

Budget

Actual Amount

Budget

4

5

6

7

8

9

10

11

Total Budget AFE by Catagories

Actual Expenditures

- Seismic & Other Survey * Supervisi

Remarks 16 12



* General & Admin. Subtotal - G&G * Supervisi * General & Admin. Subtotal - Exploration Drilling * Supervisi * General & Admin. Subtotal - Delineation Drilling * Supervisi * General & Admin. Subtotal - Development Drilling * Supervisi * General & Admin. Subtotal - Production Facilities * Supervisi * General & Admin. Subtotal - Work Over * Supervisi * General & Admin. Subtotal - Equipment * Supervisi * General & Admin. Subtotal - Other * Supervisi * General & Admin. Subtotal Grand Total Note : Data kumulatif diambil dari masing-masing AFE Proyek, hanya baris supervisi dan G&A.

15


3/19/2009 3:50:53 PM

RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA (RPTK)

I.


PERIHAL : RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA (RPTK)


Revisi Ke I Tanggal. : 20 Oktober 2008

UMUM 1.1. BPMIGAS berperan sebagai pengawas dan pengendali tenaga kerja di lingkungan KKKS, berdasarkan kegiatan yang tertuang di dalam rencana kerja & anggaran KKKS. 1.2. RPTK KKKS (RPTK) adalah Rencana Penggunaan Tenaga Kerja KKKS, yang digunakan BPMIGAS di dalam melakukan pengendalian dan pengawasan penggunaan dan penempatan tenaga kerja, melalui format MD-1 & MD-2, yang merupakan bagian proses formalitas penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi (Depnakertrans), penyusunan struktur organisasi yang mencerminkan kegiatan operasi KKKS, serta program-program pengembangan TKI (program suksesi dan penugasan ke luar negeri). 1.3. RPTK terdiri dari: 1.3.1. RPTK Reguler dibuat untuk dasar penggunaan TKA yang melaksanakan kegiatan rutin dan menduduki posisi permanen (established) dalam struktur organisasi KKKS atau jangka waktu penggunaannya lebih dari 12 bulan. 1.3.2. RPTK Proyek merupakan bagian dari RPTK Reguler yang penggunaannya berdasarkan kegiatan proyek yang tergambar di dalam rencana kerja dan anggaran proyek di luar dari anggaran rutin personalia. 1.3.3. RPTK Non Reguler dibuat untuk TKA yang melaksanakan kegiatan operasional yang bersifat sementara dan jangka waktu penggunaannya sampai dengan 12 bulan 1.3.4. RPTK Program Pertukaran Pekerja Internasional dibuat untuk menampung program Job Swapping, TDE (Technical Development Exchange). RPTK Co-Operative Academic education (Co-op)/praktek kerja dibuat untuk menampung program pemagangan dari kantor pusat yang terkait dengan kebijakan pemerintah. 1.4. Pada dasarnya, dalam melakukan pengisian posisi di RPTK harus mengutamakan TKI. 1.5. RPTK KKKS dibuat berdasarkan WP&B, AFE, dan POD dengan memperhatikan kepentingan operasional KKKS, pembinaan dan pengembangan TKI, dan alih teknologi. 1.6. Penggunaan TKA merupakan bagian dari penerapan teknologi dan pengetahuan, serta penempatan wakil perusahaan. 1.7. Setiap rencana penggunaan TKA harus diikuti dengan rencana pengembangan TKI. 1.8. Untuk setiap posisi TKA harus diikuti dengan program transfer teknologi, baik melalui pendampingan dan/atau memberikan pelatihan. 1.9. Evaluasi dan monitoring penggunaan TKA akan dilakukan berdasarkan semua ketentuan tersebut di atas. 1.10. RPTKA (MD1) kontrak jasa keahlian tenaga kerja melalui pihak ketiga adalah Rencana Penggunaan Tenaga Kerja yang digunakan sebagai dasar evaluasi penggunaan tenaga kerja asing, yang secara substansi merupakan penggunaan tenaga kerja asing melalui kontrak jasa keahlian tenaga kerja dengan pihak ke tiga.

16


3/19/2009 3:50:54 PM




TUJUAN Pada dasarnya RPTK diperlukan dengan tujuan: 2.1. Untuk menunjang kegiatan operasi migas KKKS sesuai dengan rencana kegiatan KKKS yang tertuang di dalam WP&B, AFE, dan POD. 2.2. Sebagai bagian dari rencana strategi bisnis perusahaan dalam pengelolaan SDM. 2.3. Sebagai alat pengawasan atas penggunaan tenaga kerja agar efektif dan efisien. 2.4. Optimalisasi penggunaan TKA dalam rangka memberi kesempatan kerja, pembinaan dan pengembangan TKI. 2.5. Sebagai dasar pengendalian dan pembebanan biaya.


II.


2.6. Sebagai dasar dalam pengajuan permohonan IMTA. 2.7. Pada dasarnya RPTKA (MD1) kontrak jasa keahlian tenaga kerja asing melalui pihak ketiga diperlukan dengan tujuan: 2.7.1. Sebagai dasar pengendalian penggunaan biaya tenaga kerja asing. 2.7.2. Sebagai alat pengawasan atas penggunaan tenaga kerja asing agar efektif dan efisien. III.

PENGATURAN/BATASAN 3.1. RPTK dapat dibuat untuk periode maksimum 5 tahun sesuai dengan Kepmenaker No. Kep 173/MEN/2000 tentang Jangka Waktu RPTK pasal 3 ayat 2. Sepanjang KKKS telah memiliki rencana kerja & anggaran sesuai periode tahun pengajuan RPTK. 3.2. Perubahan RPTK perlu mendapatkan persetujuan BPMIGAS apabila : 3.2.1. Terjadi perubahan struktur, nama jabatan, periode penggunaan atau penambahan jabatan TKA. 3.2.2. Terjadi reorganisasi/restrukturisasi secara signifikan (3 layer dari atas) di KKKS. 3.3.3. Terjadi perubahan mendasar pada rencana kegiatan yang tertuang dalam WP&B, AFE, dan POD, atau pada komitmen Operasi. 3.3. Perubahan-perubahan selain ketiga butir di atas, harus dilaporkan ke BPMIGAS. 3.4. Waktu pengajuan RPTK KKKS : 3.4.1. Bagi KKKS yang mempekerjakan TKA, RPTK Reguler dapat diajukan selambatlambatnya 4 bulan sebelum habis masa berlakunya. Bagi KKKS yang tidak mempekerjakan TKA, RPTK dapat diajukan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum habis masa berlakunya. 3.4.2. RPTK Non Reguler (berikut IMTA) dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan AFE/TSA. Selanjutnya, persetujuan BPMIGAS dapat diberikan dengan ketentuan pembebanan biaya operasi akan tergantung kepada persetujuan AFE/TSA tersebut. 3.5. RPTK tidak dipersyaratkan bagi Warga Negara Asing yang menggunakan Visa Kunjungan untuk keperluan di bawah ini, dengan jangka waktu paling lama 60 hari: 3.5.1. Kerjasama antara pemerintah negara lain dengan Negara Indonesia. 3.5.2. Mengikuti pelatihan singkat. 3.5.3. Melakukan pembicaraan bisnis, seperti transaksi jual beli barang dan jasa serta pengawasan kualitas barang atau produksi.

17


3/19/2009 3:50:54 PM






3.5.4. Memberikan ceramah atau mengikuti seminar yang tidak bersifat komersil. 3.5.5. Pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapat ijin dari instansi yang berwenang. 3.5.6. Mengikuti pameran Internasional yang tidak bersifat komersial. 3.5.7. Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilannya di Indonesia. 3.6. Dengan mempertimbangkan aspek legal, kontrak antara BPMIGAS dengan kontraktor, RPTK dapat diajukan sesuai dengan kontrak KKKS atau dijadikan satu untuk beberapa kontrak kerja sama yang dikelola oleh operator yang sama, dengan prinsip, terdapat kejelasan pembebanan biaya. 3.7. RPTK dari beberapa kontrak wilayah kerja KKKS yang dikelola oleh operator yang sama, pada prinsipnya, diproses ke Depnakertrans dalam satu kesatuan. Apabila terjadi perubahan program kerja KKKS, maka RPTK dapat direvisi untuk diajukan kepada Depnakertrans. 3.8. RPTKA (MD1) kontrak jasa keahlian tenaga kerja asing melalui pihak ketiga, disusun secara terpisah dengan RPTK KKKS, yang menggambarkan posisi-posisi tenaga kerja asing untuk melaksanakan kegiatan yang akan dikontrakkan melalui kontrak jasa keahlian tenaga kerja (profesional) dengan pihak ketiga. 3.9. Tenaga kerja asing yang memiliki status kontrak jasa keahlian tenaga kerja melalui pihak ketiga, tidak dapat ditempatkan dalam posisi RPTK KKKS. IV.

KEWENANGAN 4.1. KKKS mengajukan permohonan RPTK ke BPMIGAS untuk dievaluasi berdasarkan anggaran (POD, WP&B atau AFE) dan justifikasi khusus lainnya. 4.2. BPMIGAS melakukan evaluasi dan menyetujui RPTK KKKS dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk persetujuan RPTK.

V.

PETUNJUK PELAKSANAAN 5.1. KKKS menyampaikan dokumen RPTK dalam bentuk buku dan soft copy (lihat Lampiran) kepada BPMIGAS untuk dibahas dalam rapat konsultasi. 5.2. BPMIGAS melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk persetujuan RPTK.

VI.

REFERENSI 6.1. Undang-Undang No. 22/2001 tanggal 23 Nopember 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 6.2. Undang-Undang No.13/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan. 6.3. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pekasana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi. 6.4. Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 6.5. Kontrak Kerja Sama (PSC). 6.6 Work Program & Budget (WP&B). 6.7. KEPMENAKERTRANS No. Kep-228/Men/2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

18


3/19/2009 3:50:54 PM




6.8. KEPMENAKERTRANS No. Kep-20/Men/III/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. VII. LAMPIRAN RPTK memuat rencana kebutuhan TKA dan TKI yang dituangkan dalam : 7.1. Nota Penjelasan – Lampiran 1. Nota Penjelasan disampaikan dalam bentuk pengantar gambaran umum operasional rencana kerja KKKS yang memuat: 7.1.1. Daerah operasi dan luas wilayah kerja. Kegiatan eksplorasi dengan menyebutkan secara spesifik berupa kilometer data seismic yang dilakukan.



7.1.2. Tingkat produksi minyak dan gas yang akan diupayakan (bagi KKKS Produksi). 7.1.3. Drilling program/jumlah sumur yang akan dibor. 7.1.4. Teknologi yang digunakan. 7.1.5. Anggaran operasi dan kapital. 7.1.6. Rencana pengisian jabatan TKI yang masih lowong, Pengindonesiaan, swapping dan internasionalisasi (untuk KKKS Produksi). 7.1.7. Community Development. 7.1.8. Environmental Issue. 7.1.9. Training Program. Dalam rangka keperluan evaluasi kegiatan operasi, KKKS harus melampirkan formulir isian data kegiatan Perusahaan 5 tahun terakhir (form nota penjelasan). 7.2. Identitas Pemohon (Lampiran I halaman 1 pada KepMen 228/Men/2003) – Lampiran 2. Memuat daftar isian identitas Perusahaan dengan menyebutkan secara jelas nama, alamat, lokasi kegiatan/produksi, jenis usaha, hasil usaha, status Badan Usaha dan Instansi Pemberi Ijin Usaha. 7.3. MD-1: Struktur Organisasi, termasuk di dalamnya penggunaan sebutan jabatan dan penempatan TKA maupun TKI yang jumlah maksimumnya berdasarkan manpower forecast/budget pada WP&B – Lampiran 3. MD-1 disusun berdasarkan analisa organisasi & analisa jabatan sesuai dengan kebutuhan operasi yang diproyeksikan pada program kerja. Dalam penyusunan struktur organisasi dan penempatan TKA harus memperhatikan : 7.3.1. Tersedianya jumlah tenaga kerja berdasarkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan dalam waktu dan tempat yang tepat. 7.3.2. Nama jabatan yang digunakan untuk TKA disesuaikan dengan nama jabatan yang terdapat pada ketentuan yang berlaku dan penggunaannya disesuaikan dengan lamanya waktu penggunaan yang ditetapkan pada ketentuan yang berlaku. 7.3.3. Penempatan TKA hanya pada jabatan yang spesifikasi jabatannya belum terpenuhi oleh kualitas TKI yang ada dan pengguna TKA dapat membuktikannya bila hal ini diperlukan. 7.4. MD-2: Bagan Rencana Penggunaan dan Penggantian TKA (Lampiran sesuai Kepmen 228/Men/2003) – Lampiran 4.

19


3/19/2009 3:50:54 PM






MD-2, disusun dengan menetapkan nama TKA dan TKI pengganti/pendamping yang tercantum dalam MD-1, dengan menyebutkan pendidikan, pengalaman kerja, jabatan mulai digunakan dan batasan waktu penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam MD-2 tercakup didalamnya data isian yang dibutuhkan pada lampiran 1 halaman 2 dan 3 pada Kepmen 228/Men/2003. Lampiran MD-2 terdiri dari: 7.4.1. Lampiran 1 : Uraian jabatan dan persyaratan minimum jabatan TKA (lampiran I halaman 4 pada Kepmen 228/Men/2003, yang memuat uraian singkat sebutan dan persyaratan minimum jabatan TKA, yang menyebutkan nama jabatan, uraian singkat pekerjaan/jabatan serta persyaratan minimum jabatan sebagai dasar penempatan tenaga kerja – Lampiran 5. 7.4.2. Lampiran 2 : Program Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia dalam rangka penggantian TKA (Lampiran I halaman 5 pada Kepmen 228/Men/2003) – Lampiran 6 : Memuat Program Pendidikan dan Pelatihan TKI yang dipersiapkan untuk menggantikan TKA. Semua TKI pendamping yang direncanakan menggantikan TKA, harus diprogram untuk melaksanaan Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan. 1.5. MD-3 : Rekapitulasi Jumlah Formasi Jabatan, Tenaga Kerja Asing/Tenaga Kerja Indonesia dan Rencana Pengindonesiaan – Lampiran 7. Berisi rekapitulasi jumlah formasi jabatan, jumlah TKA/TKI dan Rencana Pengindonesiaan serta Internasionalisasi/Swapping, dirinci menurut kelompok jabatan pada Departemen yang bersangkutan. 1.6. MD-4 : Program Swapping – Lampiran 8. (hanya diperlukan dalam RPTK Pertukaran Pekerja Internasionalisasi/Swapping). Berisi Program Swapping yang memuat nama jabatan di Indonesia dan di Luar Negeri yang direncanakan untuk swapping.

20


3/19/2009 3:50:54 PM


KATEGORI

MULAI BEROPERASI

3.

4.

:

KKKS / JOB

PENAMBAHAN CADANGAN / ADDITIONAL RESERVES (MMSTBOE) Jumlah Penambahan Cadangan Additional reserves

TEKNOLOGI / TECHNOLOGY Teknologi Recovery Recovery Technology

3.

4.

ANGGARAN (Juta) / BUDGET (Million US$) Operasi Operation Kapital Capital Anggaran Pengembangan Development/Training

SUMBER DAYA MANUSIA (orang) / MAN POWER (persons) TKI National Employees TKA Expatriates % TKA terhadap TKI % of Expat to Nat.

5.

6.

Teknologi Baru New Technology

Teknologi Drilling Drilling Technology

PRODUKSI / PRODUCTION Minyak & Kondensat (BOPD) Oil & Condensate (BOPD) Gas (KBOEPD) Gas (KBOEPD) Jumlah Sumur Produksi Number of production wells

2.

(N-3)

Tahun (xxxx) Eksplorasi (N-2)

(N-1)

Tahun (xxxx) Produksi

Eksplorasi & produksi / Produksi / Eksplorasi

Offshore / Onshore

EKSPLORASI / EXPLORATION Luas Wilayah (Km2) Area (sq.km) Jumlah Sumur Pengeboran Number of exploration wells Jumlah KKKS/Blok Number of PSC/Blocks

:

:

:

1.

ITEM

LOKASI

2.

NO

JENIS PERUSAHAAN

1.

Tahun saat ini (N)

(N+1)

BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DATA KEGIATAN PERUSAHAAN UNTUK PENGAJUAN RPTK

(N+2)

(N+4)


Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005 Revisi Ke I Tanggal. : 20 Oktober 2008


(N+3)

Attachment 1ϭ >ĂŵƉŝƌĂŶ


21

3/19/2009 3:50:54 PM






>ĂŵƉŝƌĂŶ Ϯ Attachment 2 ;>ĂŵƉŝƌĂŶ /ŚĂů͘ϭ<ĞƉŵĞŶ ϮϮϴͬϮϬϬϯͿ (Lampiran I hal. 1 Kepmen 228/2003) BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DAFTAR ISIAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA DALAM RANGKA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING R.P.T.K.A. 1.

Nama Perusahaan/Proyek

:

2.

Alamat di Indonesia a. Kantor Pusat b. Kantor Cabang c. Nomor Telepon d. E-Mail (harus diisi)

: : : : :

3.

Nama Pimpinan

:

4.

Lokasi Kegiatan/Produksi *)

:

5.

Jenis Usaha/Hasil Usaha

:

6.

Nomor SIUP

:

7.

Status Badan Usaha

: PMA/PMDN/PROYEK/LEMBAGA/YAYASAN/PERUSAHAAN SWASTA NASIONAL/ASING**)

8.

Instansi Pemberi Ijin Usaha

:

Fax :

Tanggal :

*) Lokasi sampai Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) **) Coret yang tidak perlu

22


3/19/2009 3:50:58 PM

B

C

D

E

Ket.

B

C

D

E

Ket.

6 5 4 1 JOB

KKKS Indonesia RPTK 2003 - 2007

2

3

Nama Bagian/Seksi

BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

7


A A


JOB


MD1 - Halaman : BAGAN ORGANISASI


8

>ĂŵƉŝƌĂŶ ϯ Attachment 3


23


3/19/2009 3:50:58 PM


: :

NAMA JABATAN

NAMA TKA

*) Batasan Jabatan Ketentuan Pemerintah

HAL. KOORD.

MD - 1

KKKS PERIODE

NAMA TKI PENDAMPING/ PENGGANTI

Disetujui Pimpinan Tertinggi KKKS

WAKTU PENGGUNAAN & PENGGANTIAN TKA Thn…….. Thn…….. Thn…….. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Tanggal :

PENDIDIKAN & PENGALAMAN KERJA TKI PENDIDIKAN PENGALAMAN

BAGAN PERENCANAAN PENGGUNAAN & PENGGANTIAN TKA


JABATAN MULAI DIGUNAKAN

BATASAN*) WAKTU

MD - 2 (Lamp. I hal 2 &3 Kepmen 228/2003)

Attachment 4

>ĂŵƉŝƌĂŶ ϰ


FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA & HUBUNGAN INDUSTRIAL PERIHAL : RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA (RPTK)


24

3/19/2009 3:50:59 PM




>ĂŵƉŝƌĂŶ Attachmentϱ5 (Lampiran I hal. 4 Kepmen 228/2003) BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI URAIAN SINGKAT PEKERJAAN DAN PERSYARATAN MINIMUM JABATAN TENAGA KERJA ASING

NO

NAMA JABATAN

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN/JABATAN

1

2

3

PERSYARATAN MINIMUM PENDIDIKAN

PENGALAMAN KERJA

4

5



25


3/19/2009 3:50:59 PM


NAMA JABATAN YANG DIDUDUKI TKA

2

NO.

1

LAMANYA 4

JENIS

3

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG DILAKSANAKAN

5

NAMA 6

JABATAN SEKARANG

TKI YANG AKAN DILATIH SEBAGAI PENGGANTI TKA

7

DALAM PERUSAHAAN

Jakarta,

8

9

RENCANA PENEMPATAN (MULAI PENGGANTIAN)

Pimpinan

LUAR PERUSAHAAN *)

PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA INDONESIA YANG DIPERSIAPKAN UNTUK PENGGANTI TENAGA KERJA ASING


*) Kalau Diklat dilaksanakan diluar perusahaan harap sebutkan Lembaga Diklat dan alamatnya.

10

KETERANGAN

>ĂŵƉŝƌĂŶ Attachment ϲ 6 (Lampiran I hal.5 KepMen 228/2003)




26

3/19/2009 3:50:59 PM


Upstream Bussiness Services - Audit - Controllers - Fasilities - Global Information System - Procurement Services - Jakarta Security - Tax - Treasury Sub Total

Law

Medicine & Occupational

Public Afairs

Human Resources

4.

5.

6.

7.

8.

Jumlah

Exploration

Gas Marketing

2.

Production - APO Product Operations - Com./Planning/JI - Drilling - Land Team - Operation Technical - SHE Sub Total

1.

3.

Kelompok Jabatan

Formasi

Manpower

TKWNAP Formasi

TKI Manpower

Staff

: …………………………………………………………

No.

KKKS PERIODE

Formasi

Manpower

Non Staff Formasi

Ke 1

Ke 2

Ke 3

Rencana Pengindonesiaan Tiap Tahun




Manpower

Jumlah Tenaga Kerja

Halaman : 1

BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI REKAPITULASI JUMLAH FORMASI JABATAN, TENAGA KERJA ASING/TENAGA KERJA INDONESIA DAN RENCANA PENGINDONESIAAN LAMPIRAN 7 Formulir : MD 3 : .………………………………………………………..


27

3/19/2009 3:51:00 PM


: :

URAIAN JABATAN

NAMA JABATAN DI INDONESIA

HAL KOORD. NAMA JABATAN *)

MD - 1

KKKS PERIODE

NAMA JABATAN *) URAIAN JABATAN

NAMA JABATAN DI LUAR NEGERI

Dept Area Halaman

: : :

WAKTU PELAKSANAAN NAMA PERUSAHAAN DAN NEGARA TUJUAN THN THN THN THN SWAPPING 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PROGRAM PERTUKARAN PEKERJA INTERNASIONAL


Attachment 8 MD 4

>ĂŵƉŝƌĂŶ ϴ




28

3/19/2009 3:51:00 PM

PERIHAL : IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)



UMUM 1.1. TKA KKKS yang bekerja di lingkungan operasional KKKS harus memperoleh rekomendasi BPMIGAS untuk mendapatkan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). 1.2. Definisi: 1.2.1. IMTA Baru – untuk pertama kali diberikan, berdasarkan Visa Tinggal Terbatas (VTT). 1.2.2. IMTA Perpanjangan – yang diperpanjang masa berlakunya pada jabatan yang sama, diberikan berdasarkan persetujuan dari instansi teknis terkait. 1.2.3. IMTA Pindah Jabatan – yang pindah dari jabatan lama ke jabatan baru. 1.2.4. IMTA Non Reguler – yang diberikan untuk melakukan pekerjaan yang bersifat sementara (di bawah 1 tahun), di mana kegiatan TKA tidak termasuk di dalam visa index 211.

IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)

I.


1.2.5. IMTA Program Pengembangan – yang diberikan untuk mengisi posisi-posisi yang terkait dengan program pengembangan, seperti Job Swapping, Technical Development Exchange. 1.3. TKA yang memerlukan IMTA adalah TKA yang akan melaksanakan kegiatan operasi KKKS, secara langsung maupun tidak langsung, di Indonesia. 1.4. TKA yang tidak memerlukan IMTA TKA yang menggunakan Visa Kunjungan untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut : 1.4.1. Kerjasama antara pemerintah negara lain dengan Negara Indonesia. 1.4.2. Mengikuti pelatihan singkat. 1.4.3. Melakukan pembicaraan bisnis, seperti transaksi jual beli barang dan jasa serta pengawasan kualitas barang atau produksi. 1.4.4. Memberikan ceramah atau mengikuti seminar yang tidak bersifat komersil. 1.4.5. Pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapat ijin dari instansi yang berwenang. 1.4.6. Mengikuti pameran Internasional yang tidak bersifat komersial. 1.4.7. Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilannya di Indonesia. 1.5. Dalam penggunaan TKA apabila ada pembebanan ke biaya operasi, harus mendapatkan persetujuan BPMIGAS terlebih dahulu. II.

TUJUAN 1.1. Sebagai acuan untuk proses penggunaan dan perijinan TKA yang akan dipekerjakan oleh KKKS berdasarkan perundangan yang berlaku. 1.2. Sebagai alat pengawasan dan pengendalian terhadap realisasi penempatan TKA berdasarkan persyaratan jabatan, kebutuhan operasi KKKS, dan kinerja TKA tersebut.

III.

KEWENANGAN 3.1. Berdasarkan RPTK yang disetujui, BPMIGAS berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan IMTA yang akan diproses ke instansi yang terkait dan menentukan jangka waktu kerja TKA sesuai kebutuhan operasi KKKS.

29


3/19/2009 3:51:00 PM






3.2. KKKS berwenang melakukan proses evaluasi terhadap kompetensi TKA sesuai dengan persyaratan jabatan dan kebutuhan operasi KKKS, untuk diajukan kepada BPMIGAS. IV.

PENGATURAN/BATASAN 4.1. KKKS berwenang melakukan proses evaluasi terhadap kompetensi TKA sesuai dengan persyaratan jabatan dan kebutuhan operasi KKKS, untuk diajukan kepada BPMIGAS. 4.2. Apabila KKKS akan merekrut TKA dari KKKS lain harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 4.2.1. Sebelum melaksanakan rekrutmen, KKKS berkoordinasi dengan Dinas PTK&HI BPMIGAS untuk mengevaluasi kinerja TKA tersebut selama bekerja di perusahaan (KKKS) sebelumnya. 4.2.2. TKA tersebut direkrut setelah yang bersangkutan menyelesaikan tanggung jawab di perusahaan (KKKS) sebelumnya dan minimal 6 bulan sudah tidak bekerja di perusahaan (KKKS) lain. 4.3. Masa penggunaan TKA di KKKS berdasarkan keputusan dari BPMIGAS terhitung mulai tanggal kedatangan TKA tersbut di Indonesia dengan prinsip BPMIGAS hanya menyetujui satu pemegang jabatan untuk satu jabatan TKA. 4.4. IMTA digunakan sebagai formalitas penggunaan TKA sesuai dengan peraturan dan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku. 4.5. Perubahan IMTA diperlukan apabila terjadi perubahan nama jabatan dan atau lokasi kerja TKA. 4.6. Rekomendasi IMTA yang telah diterbitkan dapat ditinjau kembali apabila ada indikasi TKA bermasalah atau terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. 4.7. Waktu pengajuan untuk rekomendasi IMTA selambat-lambatnya 2 bulan sebelum IMTA dibutuhkan, kecuali dengan pertimbangan khusus. 4.8. KKKS tidak dibenarkan mengajukan permohonan IMTA bagi TKA yang masih ada hubungan kerja dengan KKKS/perusahaan lain di Indonesia. 4.9. Penggunaan TKA untuk beberapa kontrak kerja sama yang dikelola oleh operator yang sama, menggunakan satu IMTA, dengan menyebutkan kejelasan di dalam ruang lingkup pekerjaan sebagai dasar proses ke instansi terkait. 4.10. Batas usia TKA minimal 30 tahun (kecuali untuk TKA yang melaksanakan program terkait dengan pengembangan TKI) dan maksimal 60 tahun. 4.11. Pengecualian terhadap butir 4.10. di atas, dapat dibahas secara khusus. 4.12. Dalam rangka penyegaran organisasi dan penyerapan teknologi baru, bagi TKA yang telah bertugas di KKKS yang sama (termasuk yang mengalami perubahan kepemilikan) di Indonesia selama 6 tahun, supaya diadakan penggantian dengan mengutamakan penggunaan TKI. 4.13. Pengecualian terhadap butir 4.12. di atas, dapat dibahas secara khusus. 4.14. TKA harus memenuhi persyaratan kompetensi seperti tercantum dalam dokumen RPTK yang disetujui untuk dapat dipekerjakan oleh KKKS. 4.15. Jika KKKS mempekerjakan TKA melebihi jangka waktu yang telah disetujui atau tanpa persetujuan BPMIGAS, maka beban biaya atas kelebihan waktu kerja TKA tersebut tidak menjadi beban biaya operasi KKKS.

30


3/19/2009 3:51:01 PM




4.16. Periode kunjungan warga negara asing dalam rangka kunjungan kerja ditentukan oleh rekomendasi BPMIGAS terhitung mulai tanggal kedatangan di Indonesia. V.

PETUNJUK PELAKSANAAN 5.1. KKKS mengajukan surat permohonan rekomendasi IMTA beserta dokumen lainnya seperti tercantum pada lampiran. 5.2. KKKS mengajukan surat permohonan rekomendasi rencana kunjungan kerja warga negara asing seperti tercantum pada lampiran.

VI. REFERENSI 6.1. Undang-Undang No. 22/2001 tanggal 23 Nopember 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.



6.2. Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4279). 6.3. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 Tentang Badan Pekasana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi. 6.4. Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 6.5. Permenakertrans No. PER. 02/MEN/III/2008 tanggal 28 Maret 2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 6.6. Kontrak Kerja Sama (PSC). 6.7. Work Program & Budget (WP&B). VII. LAMPIRAN 7.1. IMTA 7.1.1. Surat Permohonan Ijin Kerja Baru/Perpanjangan/Perpanjangan dan Pindah Jabatan, yang berisi keterangan singkat atas TKA dan keterangan urgency untuk mempekerjakan TKA – Lampiran 1. 7.1.2. Surat Permohonan kepada tiga Ditjen dari KKKS dan BPMIGAS – Lampiran 2. 7.2. Rekomendasi BPMIGAS untuk Tamu Asing – Lampiran 3. 7.3. Surat Permohonan IMTA Non Reguler yang berisi keterangan singkat atas TKA (Nama, Jabatan, copy passport, copy AFE dan keterangan tujuan kunjungan beserta perkiraan lama kunjungan) – Lampiran 4.

31


3/19/2009 3:51:01 PM






Lampiran 1 No. ….. / ….. / Tahun….

Jakarta, …………………

Kepada Yth. BPMIGAS Gedung Patra Jasa Lt. 13 Wing 3 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta 12950 u.p. : Kepala Divisi Eksternal Perihal : …….. (diisi sesuai keperluan) …… Dengan hormat, Sehubungan dengan kebutuhan operasional perusahaan, bersama ini kami mengajukan permohonan ….. (diisi sesuai keperluan) …. untuk : 1. 2. 3. 4.

Jabatan/koordinat MD Uraian singkat jabatan Rencana Indonesianisasi Persyaratan jabatan • Pendidikan • Pengalaman Kerja

: : : : :

TKA yang diusulkan oleh ………(nama KKKS) ….. untuk menduduki jabatan tersebut : 1. Nama

:

2. Tempat tanggal lahir

:

3. Kewarganegaraan

:

4. Pasport • Nomor • Masa berlaku

: :

5. IMTA (diisi nomor dan masa berlaku IMTA sebelumnya) • Nomor • Masa berlaku

: :

6. Pendidikan formal tertinggi • Universitas/Akademi • Jurusan • Ijazah/tahun

: : :

7. Pengalaman kerja

:

8. Kompetensi yang dimiliki TKA

:

9. Komitmen terhadap transfer teknologi (mentoring)

:

10. Keterangan urgency

:

11. Hasil penilaian kinerja tahun sebelumnya

:

32


3/19/2009 3:51:01 PM




TKI pendamping dari TKA yang bersangkutan adalah : 1. 2. 3.

4. 5. 6.

7.

Nama : Tempat tanggal lahir : Pendidikan Formal Tertinggi • Universitas/Akademi : • Jurusan : • Ijazah/tahun : Mulai dinas di perusahaan : Jabatan saat ini/koordinat MD : Pengalaman kerja : ………………………………………………………………………………………………… ……….…………………………………………………………….…………………………… Kursus yang pernah diikuti (yang relevan dengan syarat jabatan di atas) : ………………………………………………………………………………………………… ……….…………………………………………………………….……………………………



Berkenaan dengan hal tersebut di atas, mohon agar Bapak dapat memberikan persetujuan atas …………….. (diisi sesuai keperluan) ………………..…….. dimaksud. Atas perhatian dan bantuan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami ………(Nama KKKS) ……………..

(Nama Pejabat) (Nama Jabatan Pemohon)

Catatan : Untuk pimpinan tertinggi KKKS surat pengajuan ditujukan kepada Kepala BPMIGAS.

33


3/19/2009 3:51:01 PM






Lampiran 2 BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI ( BPMIGAS ) KANTOR PUSAT Gedung Patra Jasa Lt. 1, 2, 13, 14, 16, 21, 22 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 32 – 34, Jakarta 12950 INDONESIA PO BOX 4575 JKP 10045

Telp : 5290.0245-48 /BPD4000/2009/S8

Fax : 5290.1261

http://www.bpmigas.com

Nomor

:

Jakarta,

Lampiran

: Seperti tersebut

Yang Terhormat,

Perihal

: Permohonan Ijin Kerja Baru / Perpanjangan, Pindah Jabatan

1. Direktorat Jenderal MIGAS u.p. Direktur Pembinaan Program Migas 2. Direktorat Jenderal BINAPENTA u.p. Direktur Penggendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing 3. Direktorat Jenderal IMIGRASI u.p. Direktur Dokumen Perjalanan Visa dan Faskim Jakarta

Bersama ini kami sampaikan surat No…tanggal .. bulan….. tahun, berikut lampiran-lampirannya perihal permohonan : (ijin kerja baru/perpanjangan/perpanjangan dan pindah jabatan dan ITAS) : Nama

:

Jabatan/Slot No.

:

(Nama TKA) (Jabatan TKA) (Koordinat MD-1)

Tempat / Tanggal Lahir

:

(Tempat & Tanggal Lahir TKA)

Kebangsaan

:

(Kebangsaan TKA)

Nomor Paspor

:

(Nomor Paspor TKA)

Perusahaan

:

(KKKS)

Pengikut

:

(Jumlah istri dan anak TKA yang ikut ke Indonesia)

Perusahaan tersebut di atas adalah Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga kerja untuk kelangsungan operasi KKKS .................., BPMIGAS dapat menyetujui penggunaan TKA dimaksud. Selanjutnya, kami mengharapkan agar surat permohonan tersebut di atas dapat diproses untuk mendapatkan ijin yang diperlukan Atas kerjasama serta bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih. A.n. Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Kepala Divisi Eksternal

(Nama Pejabat)

34


3/19/2009 3:51:01 PM




Lampiran 3

No. Surat

Tempat, Tanggal Surat

Kepada Yth. Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi u.p. Kepala Divisi Eksternal



Perihal: Permohonan Persetujuan Kunjungan Kerja Bagi Tamu Asing

Dengan Hormat, Berdasarkan pengajuan WP&B/POD/AFE nomor .... tanggal ..... dengan ini kami mohon persetujuan Bapak untuk rencana Kunjungan Kerja bagi Tamu Asing sebagai tersebut dalam lampiran berikut : 1. Nama

:

(Nama TKA)

2. Kebangsaan

:

(diisi sesuai yang tertera dalam passport)

3. Tempat/Tanggal Lahir

:


4. Nomor Passport

:

(Nomor Paspor TKA)

5. Lamanya Kunjungan

:

(diisi sesuai ketentuan)

6. Maksud Kunjungan

:

(diisi dan dijelaskan secara singkat)

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan copy dokumen yang diperlukan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih. Mengetahui / Menyetujui A.n. Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Kepala Divisi Eksternal

Hormat kami,

35


3/19/2009 3:51:01 PM






Lampiran 4

No. Surat

Tempat, Tanggal Surat

Direktorat Jenderal MIGAS u.p. Direktur Pembinaan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Jl. H.R. Rasuna Said – Jakarta Selatan Direktorat Jenderal BINAPENTA u.p. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Jl. Gatot Subroto – Jakarta Selatan

Perihal: Permohonan IMTA Non Reguler

Dengan Hormat, Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.: PER.02/MEN/III/2008 tanggal 28 Maret 2008, dengan ini kami mohon persetujuan Saudara untuk memberikan Ijin Kerja Sementara bagi: 1. Nama

:

(Nama TKA)

2. Kebangsaan

:

(diisi sesuai yang tertera dalam passport)

3. Tempat/Tanggal Lahir

:


4. Nomor Passport

:

(Nomor Paspor TKA)

5. Jabatan

:

(Jabatan TKA)

6. Lamanya Kunjungan

:

(diisi sesuai ketentuan)

7. Biaya ditanggung oleh

:

(diisi sesuai pembebanan biaya)

8. Maksud Kunjungan

:

(diisi dan dijelaskan secara singkat)

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan copy dokumen yang diperlukan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui / Menyetujui A.n. Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Kepala Divisi Eksternal

Hormat kami,

36


3/19/2009 3:51:02 PM

PERIHAL : CAREER DEVELOPMENT MONITORING (CDM)



UMUM 1.1. Career Development Monitoring (CDM) adalah : 1.1.1. Monitoring berkala antara BPMIGAS dengan KKKS dalam rangka pembahasan mengenai strategi pengelolaan pekerja KKKS. 1.1.2. Evaluasi kinerja pelaksanaan pengolaan pekerja KKKS, antara lain Rencana Kerja & Anggaran, pendayagunaan dan pengembangan pekerja KKKS. 1.2 Pembahasan dalam CDM meliputi: 1.2.1. Rencana Kerja & Anggaran Bidang Ketenagakerjaan, untuk dianalisa efisiensi dan efektivitas penggunaan biaya tenaga kerja dan produktifitas tenaga kerja KKKS.

CAREER DEVELOPMENT MONITORING (CDM)

I.


1.2.2. Pelaksanaan Rekrutmen, untuk dianalisa optimalisasi pendayagunaan tenaga kerja sesuai kebutuhan operasi. 1.2.3. Performance Management, untuk dianalisa apakah dalam pelaksanaan dilakukan dengan mekanisme terstruktur dan secara obyektif untuk seluruh pekerja baik TKI maupun TKA. 1.2.4. Program Mentoring (lihat Pedoman SDM perihal Mentoring), untuk dianalisa apakah transfer kompetensi berjalan dengan baik, khususnya dari TKA kepada TKI. 1.2.5. Pendidikan dan Pelatihan TKI (lihat Pedoman SDM perihal Pendidikan dan Pelatihan TKI). Untuk dianalisa apakah program–program dilaksanakan secara efektif berdasarkan perencanaan yang sistematis dan berdasarkan Training Need Analysis. 1.2.6. Penugasan TKI (Internasionalisasi), yaitu pengiriman dan penempatan TKI ke luar negeri yang memiliki kompetensi standar internasional yang telah terseleksi serta terpilih untuk ditempatkan pada suatu jabatan di perusahaan tersebut atau perusahaan Induk/anak perusahaan di Luar Negeri dengan remunerasi “global standard” dan biaya Program Penugasan TKI adalah menjadi beban perusahaan pengguna TKI di Luar Negeri. Untuk dianalisa tingkat keberhasilan dalam pengembangan kompetensi TKI. 1.2.7. Pertukaran Pekerja Internasional (lihat Pedoman SDM perihal Pengembangan Karier Internasional), untuk dianalisa tingkat keberhasilan dalam mendorong pengakuan internasional terhadap kompetensi TKI. 1.2.8. Pelaksanaan Career Development Meeting Internal KKKS, untuk dianalisa apakah pengembangan kompetensi dan pengembangan karir pekerja dilaksanakan secara obyektif. 1.2.9. Overseas On-The-Job-Training TKI/Job Assignment, untuk dianalisa kemampuan dan keberhasilan dalam melaksanakan pengembangan kompetensi pekerja. 1.2.10. Pelaksanaan Suksesi, untuk dianalisa keberhasilan pengembangan karir dan optimalisasi pendayagunaan tenaga kerja. 1.2.11. Perpanjangan masa kerja atau mempekerjakan kembali TKI, sebagai indikator kegagalan rencana suksesi dan pengembangan kompetensi. II.

TUJUAN 2.1. Untuk meningkatkan upaya pengelolaan SDM KKKS, produktifitas tenaga kerja, mampu melakukan pengembangan TKI dan mendayagunakan TKI secara optimal.

37


3/19/2009 3:51:02 PM






2.2. BPMIGAS melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang ketenagakerjaan secara obyektif dan konsisten serta mampu mendorong KKKS untuk melaksanakan pengembangan TKI secara profesional agar dapat meningkatkan kompetensi TKI dan kemampuan nasional secara bersama. III.

KEWENANGAN 3.1. KKKS melaksanakan pengelolaan SDM sesuai dengan rencana kerja KKKS dan melaporkan kepada BPMIGAS. 3.2. BPMIGAS memonitor, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan CDM.

IV.

PENGATURAN/BATASAN 4.1. CDM ini membahas perkembangan/kemajuan serta upaya-upaya KKKS selama periode 1 (satu) tahun dari CDM sebelumnya dan rencana pengelolaan SDM tahun yang akan datang. 4.2. CDM mengacu pada data WP&B, data ketenagakerjaan di BPMIGAS, kegiatan operasional dengan BPMIGAS, data-data pelaporan KKKS, RPTK, realisasi penggunaan TKA dan hasil monitoring BPMIGAS selama periode 1 (satu) tahun dari CDM sebelumnya.

V.

PETUNJUK/PELAKSANAAN 5.1. CDM dilaksanakan melalui pertemuan berkala, secara terencana dan terpadu dengan jadwal setiap akhir tahun dan pembahasan lanjutan jika diperlukan. 5.2. KKKS agar melaporkan secara tertulis yang akan dibahas di dalam rapat CDM sebagai berikut : 5.2.1. Rencana Kerja & Anggaran Bidang Ketenagakerjaan. 5.2.2. Strategi Pembinaan dan Pengembangan TKI secara umum. 5.2.3. Realisasi dan Rencana Penerimaan Pekerja. 5.2.4. Performance Management yang diterapkan. 5.2.5. Mekanisme pencalonan pekerja dalam Pengembangan Karir. 5.2.6. Realisasi tahun berjalan dan rencana tahun yang akan datang dari : - Mentoring. - Pendidikan dan Pelatihan TKI. - Penugasan TKI/lnternasionalisasi. - Pertukaran Pekerja Internasional (Swapping/Technical Development Exchange). - Overseas On The Job Training/On The Job Training dalam negeri. 1.1.7. Realisasi Suksesi TKA oleh TKI pada tahun sebelumnya dan rencana tahun yang akan datang. 1.1.8. Realisasi dan rencana perpanjangan masa kerja/mempekerjakan kembali pekerja yang telah purnakarya. 1.1.9. Penundaan dan percepatan Suksesi TKA oleh TKI. 5.3. Hasil pembahasan (notulen rapat) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari BPMIGAS dan KKKS. Berdasarkan hasil pembahasan ini, disusun performance contract KKKS dalam pengelolaan SDM.

38


3/19/2009 3:51:02 PM






V.


6.6. Work Program & Budget (WP&B). VII. LAMPIRAN 7.1. Notulen rapat CDM (Lampiran 1).

39


3/19/2009 3:51:02 PM






Lampiran 1 BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI CAREER DEVELOPMENT MONITORING

KKKS

:

Tempat / Waktu

: BPMIGAS-Lt.-Wing - / 00.00

Tanggal

: .........-........ HASIL PEMBAHASAN

BPMIGAS Pemimpin Rapat

KKKS :

40


3/19/2009 3:51:02 PM

I.

PERIHAL : MENTORING



MENTORING


UMUM 1.1. Program Mentoring adalah proses pengembangan TKI melalui Teaching, Coaching dan Counseling terhadap satu orang TKI atau lebih yang dituangkan dalam suatu program yang resmi dan terstruktur. 1.2. KKKS wajib melaksanakan Program Mentoring. 1.3. Setiap TKA bertanggung jawab sebagai mentor terhadap TKI. 1.4. Mentee adalah TKI yang mendapat Teaching, Coaching dan Counseling untuk mendapatkan alih teknologi/kompetensi dari mentor. 1.5. Mentor adalah setiap TKA dan TKI yang memiliki kompetensi unggul untuk melaksanakan Teaching, Coaching, dan Counseling dalam rangka alih teknologi/kompetensi kepada Mentee.

II.

TUJUAN 2.1. Meningkatkan kompetensi teknis dan non-teknis TKI. 2.2. Alih teknologi kompetensi dari TKA dan TKI yang memiliki kompetensi unggul ke TKI yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

III.

KEWENANGAN 3.1. KKKS menyusun “Program Mentoring” yang terstruktur sesuai dengan sistem dan metode masing-masing. 3.2. BPMIGAS melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Mentoring.

IV.

PENGATURAN/BATASAN 4.1. Setiap TKA dengan IMTA minimal 1 tahun wajib melaksanakan mentoring terhadapTKI. 4.2. Hasil pelaksanaan Program Mentoring yang dilakukan TKA menjadi salah satu masukan dalam memberikan perpanjangan ijin kerja yang bersangkutan. 4.3. Setiap TKI yang ditetapkan sebagai Mentee harus dimonitor dan memiliki perencanaan karir yang jelas. 4.4. Program Mentoring menjadi tanggung jawab setiap manajer ke atas di KKKS sehingga dapat dilaksanakan secara nyata. 4.5. Mentor tidak terbatas dilakukan oleh TKA tetapi perlu dilakukan untuk setiap TKI yang menempati posisi manajer ke atas/memiliki kompetensi unggul.

V.

PETUNJUK/PELAKSANAAN 5.1. KKKS mempersiapkan “Program Mentoring” yang terstruktur terhadap setiap TKA yang dipekerjakan di KKKS. 5.2. KKKS memilih dan menetapkan pasangan TKA dan TKI yang akan menjadi Mentor dan Mentee sesuai dengan RPTK. 5.3. Mentee yang dipilih adalah TKI yang memiliki potensi untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan kompetensi TKA yang menjadi mentornya. 5.4. Mentor dan Mentee menetapkan sasaran kompetensi yang akan ditransfer dituangkan dalam formulir “Kontrak Mentoring” yang telah dibuat masing-masing KKKS.

41


3/19/2009 3:51:02 PM

MENTORING


PERIHAL : MENTORING



5.5. Kontrak Mentoring diketahui oleh atasan langsung dan/atau kepala departemen yang bersangkutan, serta Departemen SDM. 5.6. Mentor dan Mentee bersama-sama mempersiapkan rencana dan melaksanakan pengembangan Mentee. 5.7. Mentor dan Mentee menyusun hasil evaluasi pelaksanaan Mentoring dan membuat laporan sesuai format yang dibuat masing-masing KKKS. 5.8. Evaluasi Program Mentoring dilakukan pada pertemuan Career Development Meeting Internal KKKS dan Career Development Monitoring dengan BPMIGAS. 5.9. Laporan pelaksanaan Mentoring yang telah ditandatangani oleh fungsi SDM KKKS dilampirkan pada saat permohonan perpanjangan IMTA. VI.

REFERENSI 6.1. Undang-Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 6.2. Undang-Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan. 6.3. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pekasana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 6.4. Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 6.5. Kontrak Kerja Sama (PSC). 6.6. Work Program & Budget (WP&B). 6.7. Kepmenakertrans 228/Men/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 6.8. Kepmenakertrans No. Kep-20/Men/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

42


3/19/2009 3:51:03 PM

PERIHAL : PENGEMBANGAN KARIR INTERNASIONAL



UMUM Pengembangan Karir Internasional terdiri dari: 1.1. Program Job Swapping (pertukaran pekerja internasional) adalah Program Pertukaran TKI dengan TKA dalam rangka mendorong Kantor Pusat KKKS untuk memberikan pengakuan kemampuan TKI, sehingga TKI tersebut dapat dipekerjakan di kantor pusat/ afiliasi di luar negeri dengan memberikan kesempatan TKA bekerja pada KKKS di Indonesia. 1.2. Technical Development Exchange adalah program pengembangan TKI di luar negeri melalui pertukaran TKI dengan TKA dalam rangka meningkatkan kompetensi dibidang teknis bagi junior staff yang merupakan bagian dari program pengembangan kantor pusat.

PENGEMBANGAN KARIR INTERNASIONAL

I.


1.3. Job Assignment/Overseas On The Job Training adalah program pengembangan TKI di luar negeri dalam rangka memenuhi competency requirement untuk pengembangan karir TKI yang memiliki standar internasional. 1.4. Internasionalisasi adalah pengakuan kemampuan TKI untuk bekerja di kantor pusat/ afiliasi di luar negeri sesuai kompetensi yang dimiliki sebagai “Global Employee”. II.

TUJUAN 2.1. Memberikan kesempatan bagi TKI untuk mendapatkan pengalaman kerja Internasional dan mempercepat pengembangan profesionalisme TKI dengan harapan menimbulkan unsur kepercayaan dari Kantor Pusat KKKS dalam penempatan TKI pada jabatanjabatan strategis. 2.2. Untuk meningkatkan kompetensi teknis TKI sesuai dengan standar internasional. 2.3. Untuk menunjang program suksesi dari TKA kepada TKI.

III.

KEWENANGAN 3.1. BPMIGAS menyetujui jabatan TKA untuk program Job Swapping, dan Technical Development Exchange. 3.2. BPMIGAS menyetujui TKI yang akan direncanakan untuk mengikuti program Job Swapping, Technical Development Exchange, Job Assignment/Overseas On The Job Training dan Internasionalisasi. 3.3. KKKS menentukan calon TKI untuk program Pertukaran Pekerja Internasional, Technical Development Exchange, Job Assignment/Overseas On The Job Training dan Internasionalisasi.

IV.

PENGATURAN/BATASAN 4.1. Job Swapping (Pertukaran Pekerja Internasional). 4.1.1. Semua biaya yang timbul merupakan beban perusahaan penerima. 4.1.2. Jabatan di luar negeri dalam rangka Pertukaran Pekerja Internasional adalah setara dengan bobot kerja yang sama, biaya yang seimbang, serta dapat dilaksanakan pada fungsi dan jabatan yang berbeda. 4.1.3. Pelaksanaan program Pertukaran Pekerja Internasional dilakukan dengan jangka waktu yang relatif sama dan dimulai dengan waktu yang sama.

43


3/19/2009 3:51:03 PM






4.1.4. Bagan perencanaan penggunaan TKA program pertukaran pekerja internasional dibuat secara terpisah dengan program penggunaan TKA reguler. 4.1.5. TKI yang telah menyelesaikan program Pertukaran Pekerja Internasional, apabila kembali ke Indonesia minimal menduduki jabatan yang setara atau dipindahkan pada jabatan yang lebih tinggi sesuai dengan keahliannya. 4.1.6. Jangka waktu program maksimal 2 Tahun. 4.2. Technical Development Exchange 4.2.1. Semua biaya yang timbul dapat dibebankan pada biaya operasi KKKS. 4.2.2. TKA yang dikirimkan ke Indonesia (diluar biaya operasi KKKS) memiliki kemampuan teknis untuk diterapkan dan melakukan shared knowledge kepada TKI. 4.2.3. Bagan perencanaan penggunaan TKA program Technical Development Exchange dibuat secara terpisah dengan program penggunaan TKA reguler. 4.2.4. TKI yang telah menyelesaikan program Technical Development Exchange, harus mendapat pengembangan karir yang sesuai. 4.2.5. Jangka waktu program maksimum 2 Tahun. 4.3. Job Assignment/Overseas On the Job Training. 4.3.1. Semua biaya yang timbul dapat dibebankan pada biaya operasi KKKS. 4.3.2. TKI yang telah menyelesaikan program Job Assignment/Overseas On The Job Training, harus mendapat pengembangan karir yang sesuai. 4.3.3. Jangka waktu program maksimum 2 tahun. 4.4. Internasionalisasi 4.4.1. Semua biaya yang timbul dibebankan pada perusahaan penerima. 4.4.2. TKI yang menjalani Internasionalisasi mendapat pengakuan sebagai “Global Employee” yang diarahkan dapat menduduki posisi strategis di KKKS. V.

PETUNJUK/PELAKSANAAN 5.1. KKKS melakukan perencanaan, seleksi dan evaluasi posisi TKA dan calon TKI untuk program pertukaran pekerja internasional dan Technical Development Exchange, serta perencanaan, seleksi dan evaluasi TKI untuk program Job Assignment/Overseas On The Job Training dan Internasionalisasi setiap tahun. 5.2. Calon yang lulus seleksi adalah TKI yang mempunyai potensi untuk dapat mengembangkan karir dan atau menggantikan TKA di masa mendatang. 5.3. KKKS mengirimkan permohonan pelaksanaan Job Swapping, atau Technical Development Exchange dengan melampirkan Bagan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTK), data TKI, Individual Development Plan (IDP) TKI. 5.4. KKKS mengirimkan permohonan pelaksanaan Job Assignment/Overseas On The Job Training atau Internasionalisasi dengan melampirkan data TKI dan Individual Development Plan (IDP) TKI. 5.5. BPMIGAS mengevaluasi dan memberikan persetujuan pelaksanaan Pertukaran Pekerja Internasional, Technical Development Exchange, Job Assignment/Overseas On The Job Training dan Internasionalisasi. 5.6. KKKS melakukan evaluasi terhadap program Job Swapping, Technical Development Exchange, Job Assignment/Overseas On The Job Training, Internasionalisasi dan melaporkan kepada BPMIGAS untuk dibahas dalam Career Development Monitoring.

44


3/19/2009 3:51:03 PM






VI.


6.6. Work Program & Budget (WP&B). 6.7. Kepmenakertrans No. 228/Men/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 6.8. Kepmenakertrans No. Kep-20/Men/lll/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. VII. LAMPIRAN 7.1. Individual Development Plan (IDP) – (lihat masing-masing KKKS).

45


3/19/2009 3:51:03 PM

PERPANJANGAN HUBUNGAN KERJA DI ATAS USIA PURNAKARYA

I.


PERIHAL : PERPANJANGAN HUBUNGAN KERJA DI ATAS USIA PURNAKARYA



UMUM 1.1. Pada dasarnya hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan/KKKS dilakukan sampai dengan batas usia purnakarya pekerja (maksimum 56 tahun). 1.2. Hubungan kerja di atas usia 56 tahun merupakan kebijakan khusus yang diberikan atas dasar kebutuhan operasional, kesulitan mencari pengganti karena kelangkaan SDM di market/pasar untuk jabatan-jabatan tertentu, dan/atau adanya proyek-proyek vital yang sedang berlangsung.

II.

TUJUAN 2.1. Untuk memenuhi berpengalaman.

kebutuhan

KKKS

terhadap

tenaga

kerja

profesional

dan

2.2. Memberikan batasan bagi KKKS agar dapat melaksanakan agenda suksesi kepemimpinan dengan baik. III.

KEWENANGAN 3.1. KKKS dapat melaksanakan perpanjangan hubungan kerja sesuai pengaturan/batasan dalam pedoman ini. 3.2. BPMIGAS melakukan evaluasi atas perpanjangan hubungan kerja di KKKS dan memberikan persetujuan sesuai pengaturan/batasan dalam pedoman ini.

IV.

PENGATURAN/BATASAN 4.1. Tenaga Kerja Indonesia yang menduduki jabatan tertinggi, dapat diperpanjang langsung oleh KKKS setiap tahun maksimal sampai dengan usia 60 tahun. 4.2. Selain dari poin 4.1 diatas KKKS dapat memperpanjang Tenaga Kerja Indonesia setiap tahun sampai dengan usia 58 tahun dengan ketentuan sebagai berikut: 4.2.1. Para calon pengganti yang dipersiapkan tidak dimungkinkan karena : -

Belum memenuhi persyaratan jabatan berdasarkan assessment yang obyektif.

-

Pindah ke perusahaan lain.

-

Mengundurkan diri.

-

Sebab-sebab lain seperti sakit dan meninggal dunia.

4.2.2. Kualifikasi yang dimiliki pekerja tersebut sangat dibutuhkan bagi kelancaran operasi perusahaan. 4.2.3. Pekerja tersebut tengah berperan dalam menangani suatu proyek penting atau program-program penting yang mempunyai akses langsung terhadap kepentingan operasi KKKS baik untuk masa sekarang maupun masa mendatang. 4.3. Tenaga Kerja Indonesia yang telah memasuki usia purnakarya (56 tahun) dapat dipekerjakan kembali melalui perjanjian kerja waktu tertentu dengan ketentuan sifat pekerjaan yang dilakukan memenuhi peraturan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku dan tidak dapat menempati posisi struktural/manajerial. 4.4. Semua rencana perpanjangan hubungan kerja/mempekerjakan kembali pekerja dalam pedoman ini, dilaksanakan dengan ketentuan tidak menghambat kesempatan karier pekerja lainnya dan rencana suksesi yang telah ditetapkan. 4.5. BPMIGAS dapat melakukan peninjauan atas rencana perpanjangan hubungan kerja dan mempekerjakan kembali pekerja yang dilakukan KKKS.

46


3/19/2009 3:51:03 PM

PERIHAL : PERPANJANGAN HUBUNGAN KERJA DI ATAS USIA PURNAKARYA



PETUNJUK/PELAKSANAAN 5.1. Perpanjangan hubungan kerja bagi TKI yang menduduki pimpinan tertinggi sampai dengan maksimal usia 60 tahun dan TKI lainnya sampai dengan usia maksimal 58 tahun dilaporkan ke BPMIGAS setiap tahun perpanjangan, 1 (satu) bulan sebelum terhitung mulai tanggal perpanjangan dilaksanakan, dengan menyebutkan: 5.1.1. Nama jabatan dan uraian pekerjaan. 5.1.2. Tanggal dan jangka waktu perpanjangan. 5.1.3. Calon pengganti yang dipersiapkan berikut data-data kualifikasi dan pengalaman kerja. 5.1.4. Justifikasi perpanjangan. 5.2. Perpanjangan hubungan kerja pekerja KKKS dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku dan Peraturan/Perjanjian Kerja Bersama. 5.3. Tenaga Kerja Indonesia yang telah memasuki usia purna karya (56 tahun) dapat dipekerjakan kembali oleh KKKS melalui perjanjian kerja waktu tertentu, sesuai dengan peraturan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku dengan syarat :

PERPANJANGAN HUBUNGAN KERJA DI ATAS USIA PURNAKARYA

V.


5.3.1. Kualifikasi yang dimiliki pekerja tersebut sangat dibutuhkan bagi kelancaran operasi perusahaan dan sangat sulit diperoleh di market/pasar tenaga kerja. 5.3.2. Diselesaikan dahulu hubungan kerjanya antara KKKS dengan pekerja dan dilakukan pembayaran hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku serta Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama. 5.3.3. Tidak menduduki posisi struktural/manajerial. VI.

REFERENSI 6.1. Undang-undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 6.2. Undang-undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. 6.3. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 6.4. Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 6.5. Kontrak Kerja Sama (PSC). 6.6. Work Program & Budget (WP&B).

47


3/19/2009 3:51:04 PM

REKRUTMEN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)

I.


PERIHAL : REKRUTMEN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)



UMUM 1.1. Penerimaan/rekrutmen pekerja di KKKS dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. 1.2. Diutamakan diisi oleh calon yang telah direncanakan sesuai rencana suksesi dari dalam perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pekerja yang potensial mendapatkan pengembangan karir dan menduduki jabatan kunci di perusahaan.

II.

TUJUAN 2.1. Untuk menjaga kelangsungan operasi perusahaan. 2.2. Untuk pendayagunaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara optimal. 2.3. Untuk memberi kesempatan pengembangan karir bagi pekerja potensial.

III.

KEWENANGAN 3.1. KKKS melakukan proses rekrutmen dan mutasi pekerja. 3.2. BPMIGAS melakukan evaluasi atas program rekrutmen KKKS dan memberikan persetujuan sesuai pengaturan/batasan dalam pedoman ini.

IV.

PENGATURAN/BATASAN 4.1. Rekrutmen pekerja, baik dari dalam maupun dari luar KKKS atau mutasi pekerja untuk jabatan Senior Manager, General Manager, Vice President, Senior Vice President, President atau setingkat dengan jabatan-jabatan tersebut termasuk jabatan satu level dibawah pimpinan tertinggi, memerlukan persetujuan BPMIGAS. 4.2. Rekrutmen TKI Dari Luar Perusahaan. 4.2.1. Mantan pekerja KKKS yang telah memutuskan hubungan kerja dengan alasan mengundurkan diri sukarela, purnakarya dipercepat, pemutusan hubungan kerja (PHK) atas kesepakatan bersama (mutual agreement termination), yang telah mendapatkan pembayaran hak pekerja karena PHK sebesar ketentuan normatif atau paket/insentif khusus, dapat diterima di KKKS/operator lainnya dan KKKS/ operator yang sama dengan ketentuan sebagai berikut: 4.2.1.1. Apabila telah mendapatkan pembayaran hak pekerja karena PHK dengan ketentuan normatif, dapat diterima setelah 1 tahun keluar dari KKKS/operator yang sama. 4.2.1.2. Apabila telah mendapatkan pembayaran hak pekerja karena PHK dengan ketentuan diatas hak normatif dapat diterima setelah 2 tahun keluar dari KKKS/operator yang sama. 4.2.2. Rekrutmen diatas usia purnakarya (56 tahun) untuk jabatan tertinggi dapat dilakukan dengan ketentuan dipekerjakan sampai dengan batas usia maksimal 60 tahun, sedangkan untuk jabatan Senior Manager, General Manager, Vice President, Senior Vice President atau setingkat dengan jabatan-jabatan tersebut termasuk jabatan satu level dibawah pimpinan tertinggi dapat dilakukan sampai dengan batas usia maksimal 58 tahun. 4.2.3. Rekrutmen di atas usia purnakarya (56 tahun) untuk pekerjaan yang dapat dilakukan melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundangan ketenagakerjaan yang berlaku dan peraturan perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama.

48


3/19/2009 3:51:04 PM




4.2.4. Dalam rangka pendayagunaan TKI, KKKS dapat melakukan rekrutmen TKI untuk melaksanakan pekerjaan yang bersifat proyek melalui perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak jasa tenaga kerja dengan tariff sesuai kondisi market regional dan berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku. 4.2.5. Pelaksanaan rekrutmen terhadap pekerja yang saat ini memiliki status hubungan kerja di KKKS agar memperhatikan kaidah-kaidah: 4.2.5.1. Proses rekrutmen harus dilakukan secara terstruktur, profesional, wajar dan etis sehingga menghindari pendekatan personal (poaching) dari calon pengguna (line user) di perusahaan calon pemberi kerja secara langsung kepada calon pekerja.



4.2.5.2. Selama proses rekrutmen, calon pemberi kerja harus melakukan komunikasi dengan fungsi SDM/HR di KKKS tempat calon pekerja tersebut aktif bekerja, untuk memastikan aktivitas kepindahan pekerja tersebut tidak sampai menggangu kelancaran operasi di perusahaan tempatnya bekerja, menjaga etika bisnis, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku. 4.2.5.3. Paket total remunerasi yang akan ditawarkan agar memperhatikan internal equity perusahaan dalam batas skala upah dan struktur remunerasi yang saat ini berlaku sesuai ketentuan dalam Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama. 4.2.5.4. Setiap pemberian tawaran insentif yang melebihi dari paket remunerasi standar (seperti signing bonus, lumpsum cash untuk menutup hutang perusahaan asalnya, benefit jabatan yang tidak diatur dalam Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama, kompensasi past service years selama bekerja di perusahaan asal, dsb) tidak dapat di bebankan sebagai biaya operasi KKKS. 4.2.6. Masa kerja mantan pekerja di perusahaan/KKKS yang telah mendapatkan hak pekerja karena PHK sesuai masa kerja di perusahaan/KKKS sebelumnya dan direkrut kembali oleh perusahaan/KKKS yang sama atau direkrut oleh perusahaan/KKKS lain maka dihitung 0 (nol) tahun. 4.3. Rekrutmen TKI Dari Dalam Perusahaan. 4.3.1. KKKS melaksanakan perencanaan karir masing-masing pekerja (Individual Development Plan) untuk pengembangan karir, mutasi dan persiapan rencana suksesi. 4.3.2. Program-program pengembangan karir, mutasi dan suksesi yang dilaksanakan oleh KKKS harus dilakukan dengan cara yang sistematis, terstruktur dan berdasarkan prinsip profesionalisme. 4.3.3. Setiap TKI KKKS mendapat program pengembangan kompetensi dan berdasarkan kompetensi yang dimiliki harus didayagunakan pada posisi yang sesuai dengan prinsip persamaan perlakuan dengan TKA. 4.3.4. BPMIGAS akan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan karir TKI KKKS dan mendorong adanya pendayagunaan TKI secara optimal.

49


3/19/2009 3:51:04 PM


V.





PETUNJUK/PELAKSANAAN 5.1. Setiap KKKS yang akan merekrut kembali mantan pekerjanya untuk dipekerjakan sebagai pekerja waktu tidak tertentu, harus mendapatkan persetujuan dari BPMIGAS, sesuai dengan pengaturan/batasan pedoman ini. 5.2. Pengajuan permohonan untuk merekrut kembali mantan pekerja harus diajukan dengan melengkapi persyaratan berikut: 5.2.1. Menyampaikan justifikasi yang jelas tentang latar belakang rekrutmen dilakukan. 5.2.2. Menyampaikan perencanaan suksesi untuk posisi terkait. 5.2.3. Membuat rencana mentoring berkala untuk transfer pengetahuan dan keahlian kepada calon suksesor yang harus dilakukan oleh pekerja yang direkrut tersebut. 5.3. Untuk mantan pekerja KKKS yang diterima di KKKS lainnya, maka KKKS penerima dapat meminta referensi dari KKKS sebelumnya atau BPMIGAS. 5.4. Setiap KKKS yang akan merekrut pekerja Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri, dapat melakukan proses rekrutmen secara normal sesuai dengan RPTK yang sudah mendapatkan persetujuan dari BPMIGAS 5.5. Pengajuan permohonan untuk memberikan insentif dan bantuan relokasi dapat diajukan kepada BPMIGAS untuk mendapatkan persetujuan. 5.6. Memastikan bahwa paket remunerasi yang diberikan tidak mengganggu kesetaraan internal (internal equity).

VI.


50


3/19/2009 3:51:04 PM

PERIHAL : PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



UMUM 1.1. Pendidikan dan Latihan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan kewajiban bagi setiap KKKS untuk melaksanakannya. 1.2. Penyelanggaraan Diklat dilakukan secara efektif berdasarkan analisa kebutuhan.

II.

TUJUAN 2.1. Dalam rangka menjamin KKKS untuk melaksanakan pendidikan dan latihan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sesuai komitmen yang tertuang dalam Kontrak Kerja Sama. 2.2. Dalam rangka mendukung upaya pengembangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) KKKS, agar dapat memiliki kemampuan dalam mencapai kompetensi dipekerjaan dan didayagunakan secara optimal.

III.

PENYELENGGARAAN PENDIDIDKAN DAN PELATIHAN

I.


KEWENANGAN 3.1. KKKS memiliki kewenangan untuk menganalisa dan mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan KKKS. 3.2. KKKS berwenang menyusun rencana pendidikan dan pelatihan tahunan untuk pekerja KKKS sesuai dengan kebutuhannya dan WP&B. 3.3. KKKS dapat melaksanakan pendidikan & pelatihan di luar negeri sesuai dengan WP&B. Untuk posisi yang ditinggalkan oleh TKI yang diajukan untuk pendidikan & pelatihan luar negeri tidak boleh digantikan oleh TKA. 3.4. TKA tidak diperkenankan mengikuti program Diklat dengan beban KKKS, kecuali bersifat kebijakan pemerintah Indonesia dan bila sangat diperlukan dapat melalui persetujuan BPMIGAS. 3.5. BPMIGAS memiliki kewenangan untuk menganalisa semua rencana pendidikan dan pelatihan KKKS serta memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan.

IV.

PENGATURAN/BATASAN 4.1. IN-HOUSE (IN-GRIYA). Merupakan program diklat yang dirancang secara khusus dan dilaksanakan oleh KKKS dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional. 4.2. PUBLIC COURSE (KURSUS UMUM). Merupakan program yang diselenggarakan oleh Pihak III baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 4.3. KOMITE KERJASAMA DIKLAT ANTAR KKKS BPMIGAS (KKSD). Program diklat yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan bersama KKKS dan atau BPMIGAS, dalam rangka pengembangan kemampuan professional dan manajerial pekerja dilingkungan KKKS. 4.4. DANA PENGEMBANGAN KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN (DPKK). Merupakan program diklat yang dilaksanakan oleh Ditjen. Migas yang diusulkan oleh organisasi profesi (seperti IAGI, IATMI, KKSD dll), dengan menggunakan dana yang berasal dari iuran wajib yang dikenakan pada KKKS yang mempekerjakan TKA. 4.5. PENDIDIKAN FORMAL Adalah program pendidikan yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun diluar negeri sesuai dengan kebutuhan pengembangan pekerja KKKS.

51


3/19/2009 3:51:04 PM






4.6. AKAMIGAS/STEM. Merupakan pendidikan berjenjang dari diploma 1 sampai diploma 3 yang dilaksanakan oleh PPT Migas Cepu, untuk meningkatkan kompetensi akademis pekerja KKKS. 4.7. JOB ASSIGNMENT/OVERSEAS ON THE JOB TRAINING/TECHNICAL DEVELOVMENT EXCHANGE. Adalah program pengembangan kompetisi TKI melalui On The Job Training dan semua biaya TKI yang timbul dapat dibebankan pada biaya operasi KKKS. 4.8. LAPORAN TAHUNAN DIKLAT (PENGEMBANGAN)/ANNUAL TRAINING REPORT BUDGET & EVALUATION Adalah sistem pelaporan tahunan pelaksanaan realisasi dan rencana DIKLAT (pengembangan) yang pengeluarannya dibebankan pada biaya operasi KKKS. V.

PETUNJUK/PELAKSANAAN 5.1. IN-HOUSE (IN-GRIYA). 5.1.1. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing KKKS. 5.1.2. Program tersebut dapat ditawarkan kepada KKKS lain yang membutuhkan. 5.2. PUBLIC COURSE (KURSUS UMUM). 5.2.1. KKKS dapat mengirimkan pekerjaanya untuk mengikuti public course yang tidak diselenggarakan oleh KKSD. 5.2.2. Pengiriman peserta diarahkan kepada pembekalan kemampuan profesional. 5.3. KKSD. Dapat dilakukan dengan pihak ke tiga dan dapat menunjuk salah satu KKKS sebagai koordinator. 5.4. DPKK. KKKS dalam mencalonkan peserta program tersebut dilakukan dengan secara langsung ke Ditjen. Migas dengan tembusan ke Subdinas PTN BPMIGAS. 5.5. PENDIDIKAN FORMAL. Dilaksanakan Perguruan Tinggi baikdi dalam negeri maupun di luar negeri melalui program konsorsium atau non konsorsium termasuk Formal Academic Education Assistance. 5.6. AKAMIGAS/STEM. Dilaksanakan di PPT Migas setelah memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa baru. 5.7. JOB ASSIGNMENT/OVERSEAS ON THE JOB TRAINING/TECHNICAL DEVELOPMENT EXCHANGE KKKS melakukan seleksi dan evaluasi untuk menentukan TKI yang akan dikirimkan dalam program tersebut. 5.8. LAPORAN TAHUNAN DIKLAT (PENGEMBANGAN)/ ANNUAL TRAINING REPORT BUDGET & EVALUATION Disampaikan kepada Dinas PTK & HI BPMIGAS sebagai bagian dari analisa Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Ketenagakerjaan dan disampaikan sebelum tanggal 30 September setiap tahun (Lihat Pedoman Rencana Kerja Anggaran Ketenagakerjaan).

52


3/19/2009 3:51:04 PM




REFERENSI 6.1. Undang-Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 6.2. Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. 6.3. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 6.4. Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 6.5. Kontrak Kerja Sama (PSC). 6.6. Work Program & Budget (WP& B). 6.7. Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) Migas No. 1/1997.


VI.


VII. LAMPIRAN 7.1. Annual Training Report Budget & Evaluation (Lampiran - 1).

53


3/19/2009 3:51:05 PM




>ĂŵƉŝƌĂŶ ϭ 1 Attachment

ANNUA NNUAL L TRA TRAIINING RE REPORT PORT BUDG BUDGET ET & EVA EVALU LUATION : : :


EMPLOYEE CLASIFICATION Govern / Univ. Student

PSC Employee Staff

1

DESCRIPTION

Non - Staff

No

Management



BPMIGAS

TRAINING EXPENSES Previous

Current

Next Year

% VAR.

Budget

Budget

Budget

(3 - 2) 2

(1)

(2)

(3)

FORMAL EDUCATION - S1 degree (STEM, Academical Program) - Domestic - Overseas - S2 degree - Domestic - Overseas - S3 degree - Domestic - Overseas

2

COURSES/SEMINAR/WORKSHOP (Course Work) - In House - Domestic (KKSD, DPKK, Public Course) - Overseas

3

JOB ASSIGNMENT - Domestic - Overseas

4

PRACTICAL TRAINING FOR UNIV. STUDENT (Intership Prog & COOP)

TOTAL

54


3/19/2009 3:51:05 PM

PERIHAL :



PELATIHAN PENDIDIKAN PEKERJA BPMIGAS DAN PEGAWAI INSTANSI PEMERINTAH ATAS BEBAN KKKS

UMUM 1.1. Pelatihan dan Pendidikan pekerja BPMIGAS dan pegawai instansi pemerintah atas beban KKKS adalah pemberian bantuan dana Pelatihan dan Pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri yang sifatnya tidak mengikat. Pelatihan dan Pendidikan ini dapat berupa pendidikan formal, kursus, seminar, workshop, atau konferensi. 1.2. Pelatihan dan Pendidikan dimaksud diberikan kepada pekerja BPMIGAS dan pegawai instansi pemerintah yang kegiatannya berhubungan dengan bidang industri minyak dan gas bumi (migas) sesuai dengan jabatan dan tugas pekerja. 1.3. Dana Pelatihan dan Pendidikan pekerja BPMIGAS dan pegawai instansi pemerintah akan menggunakan anggaran yang telah dialokasikan dalam WP&B. 1.4. Sponsorship untuk Pelatihan dan Pendidikan pegawai instansi pemerintah tidak dapat berdiri sendiri, senantiasa akan dikaitkan dengan pembinaan dan pengembangan pekerja BPMIGAS/KKKS atau yang memberikan kontribusi kepada industri minyak dan gas di Indonesia. 1.5. Yang dimaksud dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah yang mempunyai hubungan kerja dengan BPMIGAS/KKKS.

II.

TUJUAN 2.1. Membantu pekerja BPMIGAS dan pegawai instansi pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesionalismenya. 2.2. Meningkatkan kerja sama antara instansi pemerintah dengan KKKS. 2.3. Meningkatkan hubungan baik dengan KKKS dan induk perusahaannya.

III.

KEWENANGAN 3.1. KKKS memastikan bahwa program pelatihan dan pendidikan pekerja BPMIGAS dan pegawai instansi pemerintah berjalan dengan baik dan cost effective. 3.2. KKKS berkewajiban memastikan bahwa pekerja BPMIGAS dan pegawai instansi pemerintah yang mendapatkan sponsorship dari KKKS wajib menandatangani surat perjanjian yang berisikan hak & kewajiban dalam mengikuti program pelatihan tersebut.


I.


3.3. BPMIGAS berkewajiban untuk meminta laporan kegiatan pelatihan dan pendidikan kepada para peserta. IV.

PENGATURAN/BATASAN 4.1. Permintaan pelatihan dan pendidikan untuk pekerja BPMIGAS dan pegawai instansi pemerintah harus melalui dan dikoordinir oleh BPMIGAS c.q. Dinas PTK & HI BPMIGAS. 4.2. KKKS mempelajari proposal yang masuk dari BPMIGAS mengkoordinasikannya dengan perusahaan induk masing-masing.

dan

dapat

4.3. KKKS memberitahukan persetujuan atau penolakan pelaksanaan pelatihan tersebut ke BPMIGAS.

55


3/19/2009 3:51:05 PM



PERIHAL :




V.

PETUNJUK/PELAKSANAAN 5.1. Pejabat instansi pemerintah yang berwenang mengajukan permohonan pelatihan dan pendidikan untuk pegawai dilingkungannya dengan mengirimkan surat permohonan pelatihan dan pendidikan kepada BPMIGAS dan KKKS yang dimintai sebagai sponsor, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan pelatihan dan pendidikan di dalam negeri dan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pelatihan dan pendidikan di luar negeri bila paspor dan visa telah dipunyai (apabila terdapat kepentingan mendesak, kebijakan dapat diberikan melalui evaluasi). 5.2. Pengajuan permohonan pelatihan dan pendidikan ke BPMIGAS oleh instansi pemerintah dimaksud harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 5.3. Untuk pekerja BPMIGAS, permohonan disampaikan oleh atasan kepada Dinas PTK & HI dan tembusan kepada KKKS yang di setujui sebagai sponsor. 5.4. Dinas PTK & HI berkoordinasi dengan KKKS meneliti dan memproses permintaan pelatihan dan pendidikan pegawai instansi pemerintah dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan program pembinaan dan pengembangan pekerja BPMIGAS/KKKS, sebagai berikut: 5.4.1. Pelatihan dan Pendidikan di Dalam Negeri : • Kursus/seminar/workshop/konferensi. • Kursus kolektif yang dikoordinir oleh Komite Kerjasama Diklat (KKSD) antara BPMIGAS KKKS. • Kursus In-House yang dilaksanakan KKKS. • Pendidikan formal. 5.4.2. Pelatihan dan Pendidikan ke Luar Negeri • Kursus singkat (short Course) • Konferensi/seminar/workshop • Pendidikan formal. 5.5. Perhitungan biaya yang terkait dengan pelatihan dan pendidikan dimaksud, dibuat oleh BPMIGAS c.q. Dinas PTK & HI kemudian disampaikan kepada KKKS yang dimintai menjadi sponsor. 5.6. Tarif biaya perjalanan dinas berdasarkan ketentuan dalam pedoman penyediaan fasilitas perjalanan dinas yang di tetapkan oleh BPMIGAS. 5.7. Setelah selesai mengikuti program pegawai instansi pemerintah tersebut wajib memberikan laporan kepada KKKS yang memberikan sponsorship dan tembusan kepada Ka. Dinas PTK & HI BPMIGAS, selambat-lambatnya 2 minggu setelah pelatihan berakhir.

VI.

REFERENSI 6.1. Undang-undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 6.2. Undang-undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. 6.3. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 6.4. Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 6.5. Kontrak Kerja Sama (PSC). 6.6. Work Program & Budget (WP& B).

VII. LAMPIRAN 7.1. Surat persetujuan hak & kewajiban mengikuti program pelatihan atas beban KKKS. (Lampiran 1).

56


3/19/2009 3:51:06 PM

PERIHAL :




Attachment >ĂŵƉŝƌĂŶ ϭ 1

Kepada Yth.

<ĞƉĂĚĂzƚŚ͘

Kepala HR. Manager, KKKS

Perihal : Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri

Dengan ini kami laporkan perjalanan dinas Luar Negeri dari ; 1. N a m a

: …………......………………………………………….

2. No. Pekerja / Golongan : ……………...…………………………………………. 3. Jabatan

: …………..…………………………………………….

4. SKPD Luar Negeri No. : …………..……………………………………………. 5. Berangkat tanggal

: …………..…………………………………………….

6. Kembali tanggal

: …………….……….………………………………….

Sebagai penyelesaian pertanggung jawaban atas perjalanan dinas Luar Negeri, terlampir kami sampaikan :



1. Pertanggungjawaban keuangan (akomodasi, tiket dll.) 2. Surat bukti pembayaran fiscal Luar Negeri 3. Photocopy passport Demikian laporan kami, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta,

(____________________) •

Tembusan Kepala Dinas PTK & HI BPMIGAS.

57


3/19/2009 3:51:06 PM

PROGRAM PRAKTEK KERJA MAHASISWA, COOP, SISWA DAN PIHAK LAIN

I.


PERIHAL :




UMUM Program Praktek Kerja Lapangan/Tugas Akhir, Magang dan Cooperative Education (Co-op) merupakan salah satu bentuk kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan Tinggi lainnya dalam rangka membantu para mahasiswa/lulusan Perguruan Tinggi dan siswa untuk persyaratan akademis serta mendapatkan pengalaman bekerja. 1.1. Praktek Kerja Lapangan (PKL) & Tugas Akhir. Adalah program bagi mahasiswa/siswa dan pihak lain untuk praktek kerja lapangan dan melakukan penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir dengan waktu 1 s/d 2 bulan. 1.2. Magang Adalah program bagi lulusan Perguruan Tinggi/Akademi untuk bekerja di perusahaan/ industri dengan jangka waktu tertentu (sesuai peraturan perundangan yang berlaku) dalam rangka mendapatkan pengalaman bekerja. 1.3. Co-operative Academic Education (Co-op). Adalah program kemitraan di bidang akademis antara perguruan tinggi dan dunia usaha/industri. Program tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan kualitas calon sarjana S1 dengan cara diberikan kesempatan bekerja di perusahaan/industri guna mendapatkan pengalaman bekerja secara nyata.

II.

TUJUAN Untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa, siswa dan pihak lain yang memerlukan guna melaksanakan praktek kerja dan melakukan penelitian dalam rangka memenuhi persyaratan akademis dan pengalaman bekerja.

III. PETUNJUK/PELAKSANAAN 3.1. Program Praktek Kerja Lapangan/Tugas Akhir. 3.1.1. Surat permohonan Perguruan Tinggi dengan menggunakan Form TEA-1 diajukan ke Bagian SDM KKKS. 3.1.2. Bagian SDM KKKS meneruskan ke lini untuk mendapatkan tempat praktek kerja beserta bimbingannya. 3.1.3. Konfirmasi KKKS ke Perguruan Tinggi/Sekolah/Lembaga Pendidikan (jika ada tempat) untuk diberitahukan kepada mahasiswa/siswa dan pihak lain sebagai pelamar. 3.1.4. Mahasiswa/siswa dan pihak lain mengurus pemeriksaan klinik dan korespondensi surat menyurat dengan bagian SDM KKKS yang menerima. 3.1.5. Mahasiswa/siswa dan pihak lain menyerahkan hasil pemeriksaan klinik dari Rumah Sakit, Klinik/Puskesmas Pemerintah setempat (berikut pembacaan hasil rontgen) ke Diklat KKKS untuk dilegalisir Bagian Kesehatan KKKS. 3.1.6. Berdasarkan surat sehat dari Bagian Kesehatan KKKS, Diklat KKKS memberitahu mahasiswa/siswa/pihak lain lewat Perguruan Tinggi/Sekolah/ Lembaga Pendidikan tentang konfirmasi jadwal praktek kerja. 3.1.7. Mahasiswa/siswa/pihak lain melapor ke KKKS untuk menandatangani perjanjian praktek lapangan dengan menggunakan formulir TEA-2. 3.1.8. Pelaksanaan praktek kerja ke lapangan operasi.

58


3/19/2009 3:51:06 PM

PERIHAL :




3.1.9. Bantuan keuangan Praktek Kerja Lapangan minimal sebesar Rp. 100.000,perbulan untuk setiap peserta sesuai dengan kemampuan KKKS dan kondisi setempat. 3.2. Magang 3.2.1. Permohonan magang dapat ditujukan secara langsung kepada KKKS yang bersangkutan dengan berpedoman kepada tersedianya tempat magang maupun mentor. 3.2.2. KKKS melaksanakan seleksi sesuai persyaratan yang berlaku di KKKS masingmasing. 3.2.3. Jangka waktu pelaksanaan magang maksimum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 3.2.4. Bantuan keuangan untuk magang minimal Rp. 400.000,- per bulan untuk setiap peserta sesuai dengan kemampuan KKKS dan kondisi setempat. 3.3. Program Co-op Education 3.3.1. KKKS menerima calon Co-op yang telah diseleksi oleh Perguruan Tinggi. 3.3.2. KKKS membuat surat kesepakatan dengan Perguruan Tinggi. 3.3.3. Dilakukan evaluasi dan diberikan sertifikat bagi yang berhasil menyelesaikan programnya dengan baik. Sertifikat dikeluarkan oleh KKKS yang bersangkutan.



3.3.4. Honor Peserta Co-op. Honor setiap Mahasiswa ditetapkan sendiri oleh KKKS yang bersangkutan. IV.

REFERENSI 4.1. Undang-undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 4.2. Undang-undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. 4.3. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 4.4. Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 4.5. Kontrak Kerja Sama (PSC). 4.6. Work Program & Budget (WP&B). 4.7. Pedoman Penyelenggaraan Program Co-operative Academic Education (Co-op) oleh BAPPENAS, Dirjen. Dikti Depdiknas. 4.8. Konsep Pendidikan Sistem Ganda (PSG) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) oleh Depdikbud-1994.

V.

LAMPIRAN 5.1. TEA (Technical Education Assistance) 1 (Lampiran 1). 5.2. TEA (Technical Education Assistance) 2 (Lampiran 2).

59


3/19/2009 3:51:06 PM



PERIHAL :




Lampiran 1 Form : TEA-1

BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI KKKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PERMOHONAN PRAKTEK LAPANGAN PADA KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA NO.: /TEA-1/KPS/20 . . . . ----------------------------------------------------------------------------------SEMUA PERMOHONAN PRAKTEK LAPANGAN PADA KONTRAKTOR KONTRAK KERJASAMA HARUS MELAMPIRKAN ISIAN LENGKAP DARI FORMULIR TEA-1 INI

UNIVERSITAS FAKULTAS/JURUSAN ALAMAT/TELEPON

: ........................................................................................ : ........................................................................................ : ........................................................................................

A. MAHASISWA 1. Nama : ........................................................................................ 2. Lahir di/Tanggal : ........................................................................................ 3. Alamat/Telepon : ........................................................................................ 4. Tanggal masuk Universitas/ Akademi : ........................................................................................ 5. Keterangan mengenai “tingkat” yang sudah dicapai saat ini (jika “sistem kredit”, agar dijelaskan prosentase yang sudah dicapai dari yang semestinya s/d akhir tahun akademi sekarang). .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. 6. Keterangan mengenai Orangtua & Wali a. Nama : ....................................................................................... b. Alamat : ........................................................................................ c. Pekerjaan/Instansi : ........................................................................................ d. Jabatan : ........................................................................................ 7. Jika pernah Kerja Praktek/Thesis Lapangan Instansi Perusahaan : ........................................................................................ Waktu : ........................................................................................

60


3/19/2009 3:51:07 PM

PERIHAL :




Keterangan mengenai Kerja Praktek/Thesis Lapangan yang diinginkan (Diisi oleh Dosen Pembimbing Akademis) 1.

Bidang Studi/Judul Skripsi : ……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………...

2.

Ihtisar Permasalahan (singkat, jelas, spesifik) (yang membuat thesis menyerahkan abstrak/outline) : ……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………...

3.

Jangka waktu : Kerja Praktek = 1 bulan/Thesis Lapangan = 2 bulan

C.

Keterangan lainnya yang dianggap perlu ditambahkan ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

D.

Pernyataan mengenai Tanggungan Resiko. Perusahaan tidak akan menanggung segala resiko kecelakaan/kematian selama mahasiswa melakukan Praktek Lapangan. Pernyataan ini mengandung arti bahwa Perusahaan tidak akan dituntut dikemudian hari oleh Mahasiswa/i ataupun pihak lainnya.

Dosen Pembimbing Tandatangan dan Cap Fakultas

(. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .)


B.


Mahasiswa Pemohon,

(. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .)

Dekan Fakultas Tandatangan dan Cap Fakultas

(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)

61


3/19/2009 3:51:07 PM



PERIHAL :




Lampiran 2 Form : TEA-2 BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI KKKS/PSC : ……………………………………………. PERJANJIAN PRAKTEK LAPANGAN PRACTICAL WORK AGREEMENT Perjanjian ini dibuat antara :

This Agreement is made between :

Mahasiswa Perguruan Tinggi : .......................... .............................................................................. selanjutnya disebut “Praktikan” dan ..................... ..............................................................................

A Student of University : ...................................... .............................................................................. Here in after referred to as “Student Trainee” and .......................................................................

Kontraktor Kontrak Kerja Sama, selanjutnya disebut “Perusahaan”

Production Sharing Contractor referred to as “Company”

Perjanjian ini dibuat dengan maksud untuk memberikan program praktek lapangan di industri minyak dan gas bumi kepada mahasiswa.

The Agreement is made for the purpose of providing a Practical Training program in oil and gas industry for University students.

Program ini diatur dengan syarat dan kondisi sebagai berikut :

The following terms and conditions shall govern this program :

1.

Praktikan setuju untuk mematuhi dan tunduk kepada semua ketentuan dan peratutran yang berlaku selama menjalani program Praktek Lapangan.

1.

Practical student agree to abide by and comply all existing rules and regulations of the Company while undergoing the practical work.

2.

Program ini berlaku mulai tanggal : ........... ….dan berakhir pada tanggal ……………., kecuali ditentukan lain oleh Perusahaan.

2.

The Program will be effective on ..…............. and expire on …………., except stimulated otherwise by the Company.

3.

Praktikan setuju untuk melaksanakan tugastugas Praktek Lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penilaian Praktek Lapangan dilakukan oleh Perusahaan.

3.

Practical Student agree to maintain a satisfactory level of performance in accordance with the prevailing regulation. Appraisal of performance shall be done by the Company.

4.

Perusahaan akan berusaha memberikan kesempatan pengalaman kerja yang sesuai dengan minat Praktikan maupun kehendak Perguruan Tinggi akan tetapi pekerjaan sehari-hari lebih diutamakan, dengan demikian tidak selamanya dapat berpegang kepada program yang diinginkan.

4.

Company will make every effort to provide work experience opportunities within Practical Student interest as well as special requirements of the University. How ever, normal operational requirement shall take precedence, therefore it may not always be possible to adhere to the desired program.

5.

Perusahaan akan memberikan keuangan sebesar Rp. 100.000,-

bantuan

5.

Company will grand a financial assistance a Rp. 100.000,-

6.

Perusahaan akan memberikan berikut apabila tersedia :

fasilitas

6.

Company will provide the following if available :

hereinafter

62


3/19/2009 3:51:07 PM

PERIHAL :



a. Akomodasi dan Makan

7.

8.

9.

b. Pelayanan kesehatan dengan cumacuma sejauh yang dapat diberikan oleh fasilitas klinik Perusahaan. Tidak ada tunjangan-tunjangan lain yang akan diberikan selain yang disebut diatas. Praktikan dianggap bujangan (tidak kawin) tanpa memperdulikan tanggung jawab dan tanggungan pribadinya. Praktikan harus mengikuti jam-jam kerja yang berlaku dilapangan atau kantor tempat praktikan ditugaskan. Untuk jam-jam kerja khusus ditentukan oleh pengawas/ pembimbing langsung praktikan. Praktikan harus bersedia melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dan menerima syarat-syarat seperti yang diterapkan kepada karyawan lain di tempat atau dibidang pekerjaan apapun.


a. b.

Accommodation and Meals Free medical services to the extent available at Company’s Medical Clinic.

7.

No benefits other than stated above will be extended. Practical student will be considered single (unmarried) regardless of this private responsibilities of commitments.

8.

Practical student agrees to follow the same working hours as applied to the field or in the office unit. Any other schedule will be strictly at the discretion of the practical student’s immediate supervisor.

9.

Practical student must be prepared to carry out work and assigned tasks as and accept conditions as applied to other employees in whatever job and/or location.

10. Pada akhir masa praktek lapangan hubungan antara Perusahaan dengan Praktikan putus tanpa adanya kewajiban dari Perusahaan untuk mepekerjakan Praktikan setelah yang bersangkutan menyelesaikan studinya.

10. At the conclusion of this training period, the agreement will be terminated without any obligation for the Company to employ the Practical Student upon the completion of his/ her study.

11. Praktikan wajib merahasiakan semua keterangan mengenai Perusahaan dan Praktikan sama sekali tidak akan membicarakan urusan Perusahaan dengan pihak lain selain dengan pengawas/ pembimbing Praktikan di Perusahaan. Perjanjian ini dapat diputuskan dengan segera apabila ketentuan ini dilanggar.

11. Practical Student is required to keep confidential all information concerning the Company and he her will never discuss them with anyone except the practical student’s supervisor during the practical training. This agreement can be immediately terminated if this secrecy provision in violated.

12. Perusahaan tidak menanggung resiko apapun selama Praktikan melakukan praktek lapangan. Dengan demikian Perusahaan tidak akan dituntut dikemudian hari oleh Praktikan ataupun oleh Pihak lainnya.

12. Company is not at all obliget to bear any risks during the period of practical work. This agreement means that the Company is not liable againts any law suit in the future by practical student or any other party.

Jakarta, ………………………………………… Praktikan/Practical Student :

Jakarta, ……………………………………………

Nama lengkap : ………………………………... Name in full

Nama Lengkap : …………………………………. Name in full

Jabatan : …………………………………………. Position

Jabatan : …………………………………………. Position

Tanda Tangan : ……………………………….. Signature

Tanda Tangan : …………………………………. Signature



Pihak Perusahaan/For the Company :

63


3/19/2009 3:51:07 PM

BEASISWA DAN BEAWIYATA DALAM NEGERI

I.


PERIHAL : BEASISWA DAN BEAWIYATA DALAM NEGERI



UMUM Beasiswa dan Beawiyata dalam negeri dilaksanakan melalui Konsorsium Pendidikan BPMIGAS-KKKS atau melalui Community Development (comdev) dan Community Relation.

II.

TUJUAN 2.1. Membantu pembiayaan pendidikan dalam negeri bagi mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia berdasarkan seleksi. 2.2. Meningkatkan citra BPMIGAS dan Kontraktor Kontrak Kerjasama. 2.3. Membantu program Pemerintah dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.

III.

KEWENANGAN Alokasi jumlah beasiswa dalam negeri dan beawiyata KKKS program konsorsium untuk setiap koordinator daerah operasi ditetapkan Dewan Konsorsium.

IV.

PETUNJUK/PELAKSANAAN 4.1. Pemberian beasiswa dan beawiyata dalam negeri beban biaya operasi non konsorsium ditetapkan oleh KKKS dan Hupmas BPMIGAS. 4.2. Program pemberian beasiswa dan beawiyata yang dilakukan melalui program Community Development dan Community Relation oleh masing-masing KKKS (beban biaya operasi non konsorsium) ditetapkan KKKS dan Hupmas BPMIGAS dengan melaporkan kepada Dinas PTK & HI BPMIGAS. 4.3. Program pemberian beasiswa dalam negeri yang dilakukan melalui Konsorsium Pendidikan BPMIGAS-KKKS, ditetapkan oleh Dewan Konsorsium Pendidikan BPMIGAS-KKKS.

V.

PROSES DAN PROSEDUR PELAKSANAAN BEASISWA Pemberian beasiswa dalam negeri dan beawiyata berdasarkan pedoman Konsorsium Pendidikan BPMIGAS-KKKS.

VI.


64


3/19/2009 3:51:07 PM

PERIHAL : BEASISWA LUAR NEGERI



UMUM Beasiswa luar negeri dilakukan melalui program sesuai kebutuhan KKKS atau kebijakan BPMIGAS dengan beban biaya operasi atau melalui Konsorsium Pendidikan BPMIGASKKKS.

II.

BEASISWA LUAR NEGERI

I.


TUJUAN 2.1. Menyediakan tenaga-tenaga profesional pada industri Migas TKI yang bertaraf internasional. 2.2. Berpartisipasi dalam pembinaan SDM Nasional dalam Industri Migas dengan menyediakan kesempatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir melalui pendidikan yang berkualitas.

III.

KEWENANGAN 3.1. Alokasi jumlah BSLN yang menggunakan dana konsorsium ditetapkan oleh Dewan Konsorsium. 3.2. Program BSLN yang dilaksanakan KKKS masing-masing dengan beban biaya operasi ditetapkan KKKS masing-masing dan diusulkan kepada BPMIGAS. 3.3. KKKS dapat menentukan calon grantee dengan proses seleksi dan persyaratan yang ditetapkan Konsorsium Pendidikan BPMIGAS-KKKS diusulkan kepada cq. Ketua Harian Dewan Konsorsium Pendidikan BPMIGAS-KKKS. 3.4. Ketua Harian Konsorsium Pendidikan BPMIGAS-KKKS menyetujui grantee.

IV.

PETUNJUK/PELAKSANAAN 4.1. Program pemberian beasiswa luar negeri sesuai kebutuhan masing-masing KKKS dengan beban biaya operasi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Dewan Konsorsium Pendidikan BPMIGAS-KKKS. 4.2. Program pemberian beasiswa luar negeri yang dilakukan melalui konsorsium pendidikan BPMIGAS-KKKS, ditetapkan oleh Dewan Konsorsium Pendidikan BPMIGAS-KKKS.

V.

PROSES DAN PROSEDUR PELAKSANAAN BEASISWA Pemberian beasiswa luar negeri dilaksanakan berdasarkan pedoman Konsorsium Pendidikan BPMIGAS - KKKS.

VI.


65


3/19/2009 3:51:08 PM

PENYUSUNAN PERATURAN PERUSAHAAN & PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PP & PKB)

I.


PERIHAL :




UMUM 1.1. Peraturan Perusahaan (PP) adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Manajemen Perusahaan yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib Perusahaan. 1.2. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara (satu atau beberapa) Serikat Pekerja (SP) yang tercatat di instansi ketenagakerjaan pemerintah (Depnakertans) dengan Manajemen Perusahaan yang memuat syaratsyarat kerja untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak. 1.3. Setiap rencana PP/PKB yang disusun KKKS terlebih dahulu harus dibahas bersama dengan BPMIGAS untuk mendapat persetujuan sehingga terjamin terciptanya keseimbangan di lingkungan KKKS dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

II.

TUJUAN Untuk memberikan acuan bagi perusahaan KKKS dalam pembuatan PP/PKB sehingga kepentingan nasional, perusahaan dan pekerja terlindungi.

III.

KEWENANGAN 3.1. KKKS menyusun rancangan PP/PKB sesuai dengan strategi bisnis dan kemampuan finansial perusahaan dengan berdasar pada ketentuan normatif peraturan perundangundangan serta memperhatikan masukan/hasil diskusi dengan wakil-wakil pekerja dalam suatu mekanisme kerja sama bipartit dalam perusahaan. 3.2. BPMIGAS melakukan evaluasi atas PP/PKB yang disusun oleh KKKS sesuai dengan WP&B perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

IV.

PETUNJUK/PELAKSANAAN 4.1. PP/PKB yang disusun KKKS tidak boleh bertentangan dan lebih rendah kualitas atau kuantitasnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan. 4.2. Prosedur pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) : 4.2.1. KKKS menyiapkan rancangan PP dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan WP&B. 4.2.2. Rancangan PP dikirimkan ke Dinas PTK & HI BPMIGAS untuk dibahas bersamasama. 4.2.3. Berpedoman kepada hasil pembahasan tersebut, KKKS menyusun kembali rancangan PP tersebut dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari wakil-wakil pekerja secara bipartit. 4.2.4. Bila masih terdapat perubahan, rancangan PP tersebut dibahas kembali bersama dengan Dinas PTK & HI BPMIGAS. 4.2.5. Rancangan PP yang sudah disepakati dibuat dokumen aslinya rangkap 3 (tiga), dengan disertai Surat Persetujuan dari BPMIGAS dikirimkan ke instansi ketenagakerjaan pemerintah (Depnakertans) untuk disahkan. 4.3. Prosedur pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) : 4.3.1. KKKS menyiapkan rancangan PKB dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan dan WP&B. 4.3.2. Rancangan PKB dikirimkan ke Kepala Dinas PTK & HI BPMIGAS untuk dibahas bersama-sama dengan manajemen/wakil perusahaan KKKS.

66


3/19/2009 3:51:08 PM

PERIHAL :




4.3.3. Berpedoman kepada hasil pembahasan tersebut, KKKS melakukan perundingan pembuatan PKB dengan (satu atau beberapa) SP secara bipartit sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4.3.4. Bila masih terdapat perubahan, rancangan PKB tersebut dibahas kembali bersama oleh manajemen/wakil perusahaan KKKS dengan Kepala Dinas PTK & HI BPMIGAS. 4.3.5. Bila telah mencapai kesepakatan, PKB yang sudah disepakati dibuat dokumen aslinya rangkap 3 (tiga), untuk ditandatangani oleh wakil perusahaan dan wakil SP dengan disaksikan wakil BPMIGAS dan selanjutnya disampaikan kepada Depnakertrans. 4.4. 3 (tiga) Dokumen asli PP/PKB yang sudah disahkan/disepakati diberikan; 1 (satu) ke Depnakertrans; 1 (satu) ke BPMIGAS dan 1 (satu) disimpan oleh KKKS untuk kemudian diberitahukan/dijelaskan isi PP/PKB tersebut serta diberikan copy naskahnya kepada para pekerja. 4.5. Selama masa berlakunya PP, apabila ada SP di perusahaan yang sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan menghendaki perundingan pembuatan PKB, maka KKKS harus (segera melaporkan ke BPMIGAS) dan melayani permintaan tersebut. 4.6. PP/PKB yang telah berakhir masa berlakunya tetap berlaku sampai disahkannya PP atau ditandatanganinya PKB yang baru. 4.7. PP mulai berlaku setelah disyahkan oleh Depnakertrans, sedangkan PKB mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak. 4.8. Dalam hal terdapat rencana perubahan isi PP/PKB dalam kurun waktu masa berlakunya PP/PKB tersebut, maka rencana tersebut harus dibahas kembali dengan Dinas PTK & HI BPMIGAS untuk mendapat persetujuan dan kemudian diproses lebih lanjut oleh KKKS sesuai dengan prosedur pembuatan PP/PKB di atas.



4.9. Dokumen perubahan atas PP/PKB yang telah disahkan/disepakati tetap harus diberitahukan/dijelaskan serta diberikan copy naskahnya oleh KKKS kepada para pekerjanya. 4.10. Perpanjangan berlakunya PP/PKB (tanpa perubahan) dapat di ajukan langsung kepada Depnakertrans dengan tembusan kepada Dinas PTK & HI BPMIGAS. 4.11. Bila ada rencana pembubaran SP atau pengalihan kepemilikan perusahaan, KKKS harus membahasnya bersama-sama dengan Dinas PTK & HI BPMIGAS dan PKB yang ada tetap berlaku sampai berakhir jangka waktunya. 4.12. Bila ada rencana penggabungan perusahaan (merger) dan masing-masing perusahaan mempunyai PKB, maka rencana tersebut juga harus dibahas bersama-sama dengan Dinas PTK & HI BPMIGAS. 4.13. Bila ada rencana penggabungan perusahaan (merger) antara perusahaan yang mempunyai PKB dengan perusahaan yang belum mempunyai PKB, maka rencana tersebut juga harus dibahas bersama-sama dengan Dinas PTK & HI BPMIGAS dan PKB yang ada tersebut berlaku bagi perusahaan yang bergabung (merger) sampai dengan berakhir jangka waktunya.

67


3/19/2009 3:51:08 PM


V.


PERIHAL :




FORMULIR Surat Persetujuan dari BPMIGAS atas rancangan PP/PKB dan untuk diproses lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI.

REFERENSI 6.1. Undang-undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 6.2. Undang-undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. 6.3. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi. 6.4. Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 6.5. Kepmenakertrans No. 48/2004 tentang Tatacara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama. 6.6. Kontrak Kerja Sama (PSC).

68


3/19/2009 3:51:08 PM

PERIHAL : PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN



UMUM 1.1. Penetapan kebijakan dan sistim pengupahan/kesejahteraan di KKKS harus memperhatikan peraturan perundang-undangan, kinerja keuangan perusahaan dan mencerminkan tingkat upah yang kompetitif sehingga mampu mendorong produktifitas SDM. 1.2. Kebijakan dan sistim pengupahan/kesejahteraan di lingkungan KKKS harus dicantumkan dalam Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama (PP/PKB). Bila ada yang diatur di luar PP/PKB, semuanya harus disampaikan ke BPMIGAS untuk dimintakan persetujuan terlebih dahulu sebelum dapat diterapkan.

II.

PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN

I.


TUJUAN 2.1. Untuk menjaga keseimbangan di bidang kebijakan dan sistem pengupahan/ kesejahteraan di lingkungan KKKS dan menjaga agar tidak menimbulkan permasalahan hubungan industrial. 2.2. Untuk mendorong tingkat upah yang kompetitif dan produktifitas pekerja sesuai dengan kinerja finansial perusahaan yang tertuang dalam Work Program & Budget (WP&B).

III.

KEWENANGAN 3.1. KKKS menyusun kebijakan dan sistim pengupahan/kesejahteraan sesuai dengan WP&B dan yang telah disetujui oleh BPMIGAS. 3.2. BPMIGAS melakukan persetujuan dan pengawasan atas semua kebijakan dan sistem pengupahan/kesejahteraan yang disusun dan yang diterapkan oleh KKKS.

IV.

PENGATURAN/BATASAN 4.1. Pengupahaan dan Kesejahteraan pekerja KKKS (TKI dan TKA) disusun berdasarkan pedoman remunerasi yang ditetapkan BPMIGAS. 4.2. Insentif/bonus yang diberikan kepada pekerja KKKS (TKI dan TKA) dapat di bebankan sebagai biaya operasi apabila diberikan sesuai kinerja operasi KKKS dengan prinsip sama antara TKI dan TKA melalui persetujuan BPMIGAS. 4.3. Pembayaran “Severance” bagi TKA yang diputuskan hubungan kerjanya di KKKS jika dibebankan pada biaya operasi diperhitungkan secara prorata sesuai masa kerja di KKKS. 4.4. Pemberian insentif kepada pekerja (TKI dan TKA) dalam rangka “Mempertahankan Pekerja” sebagai dampak dari “Transfer Interest KKKS” (akuisisi dan merjer) tidak dibebankan pada biaya operasi KKKS.

V.

PETUNJUK/PELAKSANAAN 5.1. KKKS menyusun rencana kebijakan dan sistem pengupahan/kesejahteraan dalam PP/ PKB untuk dibahas dengan BPMIGAS. 5.2. Rencana kebijakan dan sistem pengupahan/kesejahteraan yang diatur di luar PP/PKB tetap harus dibahas dengan BPMIGAS. 5.3. Rencana penetapan atau perubahan kebijakan dan sistem pengupahan/kesejahteraan tahunan diajukan ke Kepala Dinas PTK & HI BPMIGAS untuk dievaluasi dan mendapatkan persetujuan BPMIGAS. Rencana tersebut setelah disetujui akan menjadi dasar rekomendasi penyusunan WP&B KKKS secara keseluruhan.

69


3/19/2009 3:51:08 PM

PENGUPAHAN DAN KESEJATERAAN


PERIHAL : PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN



5.4. Dalam menyusun kebijakan kesejahteraan (employee benefits), KKKS wajib menyesuaikan program tersebut dengan terminologi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menghindari timbulnya interpretasi yang dapat berdampak pada perselisihan ketenagakerjaan. VI.

REFERENSI 6.1. Undang-undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 6.2. Undang-undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan. 6.3. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 6.4. Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 6.5. Kontrak Kerja Sama (PSC). 6.6. Work Program & Budget (WP&B).

70


3/19/2009 3:51:08 PM

PERIHAL :



PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) & MUTUAL AGREEMENT TERMINATION (MAT)

UMUM 1.1. KKKS dengan segala upaya harus mengusahakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam hal segala upaya tersebut telah dilakukan, namun tetap terjadi PHK maka KKKS memproses PHK berdasarkan Peraturan Perusahaan (PP)/ Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturan perundangan. 1.2. Mutual Agreement Termination (MAT) dilakukan dengan prinsip penawaran baik dari perusahaan atau pekerja dengan pengakhiran hubungan kerja atas kesepakatan bersama secara sukarela.

II.

TUJUAN 2.1. Untuk memberikan perlindungan tenaga kerja dan manajemen KKKS. 2.2. Untuk mengakhiri masalah hubungan industrial. 2.3. Untuk meminimalisasi dampak gejolak ketenagakerjaan dan biaya operasi yang timbul.

III.

KEWENANGAN 3.1. KKKS melakukan proses PHK/MAT yang bersifat individu sesuai Peraturan Perusahaan/ PP atau Perjanjian Kerja Bersama/PKB. 3.2. BPMIGAS melakukan penolakan atau persetujuan terhadap PHK/MAT yang bersifat:

IV.

Massal (lebih dari 10 orang).

Individu yang pembayaran hak atas PHK/MAT melebihi ketentuan normatif yang diatur di dalam PP/PKB.


I.


PENGATURAN/BATASAN 4.1. KKKS melakukan proses PHK atau MAT terhadap pekerjanya sejak rencana awal hingga selesai. Baik yang perlu ataupun yang tidak perlu memperoleh penetapan atas PHK/MAT tersebut dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 4.2. KKKS harus melaporkan setiap pelaksanaan PHK Kasus kepada BPMIGAS. Bila diperlukan KKKS dapat melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada BPMIGAS sebelum PHK Kasus dijatuhkan. 4.3. BPMIGAS akan memberikan tanggapan dalam batas waktu 14 hari kalender sejak menerima surat usulan PHK Individu yang diajukan oleh KKKS. 4.4. Pemutusan Hubungan Kerja bukan karena kasus baik secara individu atau massal hanya dapat dilakukan apabila terjadi penutupan wilayah kerja atau sebagai upaya efisiensi yang harus dilakukan akibat penurunan kegiatan operasi yang sangat signifikan yang dapat menyebabkan penutupan wilayah kerja.

V.

PETUNJUK/PELAKSANAAN 5.1. PHK Individu Karena Kasus. 5.1.1. KKKS meneliti dan memproses kasus yang terjadi serta memutuskan sanksi yang akan dikenakan.

71


3/19/2009 3:51:08 PM



PERIHAL :




5.1.2. Dalam melakukan PHK perlu dipertimbangkan antara lain : PP/PKB. Latar belakang kasus/terjadinya pelanggaran oleh pekerja. Hal-hal lain yang memberatkan/meringankan. 5.1.3. KKKS kemudian memproses PHK menurut ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 5.1.4. KKKS melaporkan pelaksanaan PHK Kasus kepada BPMIGAS. 5.2. MAT Individu. 5.2.1. KKKS memproses MAT menurut ketentuan yang diatur dalam PP/PKB dan Peraturan Perundangan yang berlaku. 5.2.2. Jika pembayaran hak atas Pengakhiran Hubungan Kerja (pesangon dll) melebihi ketentuan normatif yang diatur di dalam PP/PKB, maka harus dimintakan persetujuan dari BPMIGAS. 5.3. MAT Massal yang pembayaran hak atas Pengakhiran Hubungan Kerja melalui ketentuan normatif yang diatur dalam PP/PKB. KKKS menyiapkan kepada BPMIGAS sebagai berikut: 5.3.1. Latar belakang rencana MAT. 5.3.2. Tujuan MAT. 5.3.3. Rencana pelaksanaan MAT. 5.3.4. Formula pesangon/paket kompensasi hak pekerja lainnya. 5.3.5. Anggaran pelaksanaan MAT massal. 5.3.6. Perkiraan dampak MAT massal dilihat dari berbagai aspek. 5.3.7. BPMIGAS melakukan evaluasi dan dibahas oleh KKKS yang bersangkutan. 5.4. PHK diluar kasus (individu atau massal). Diajukan kepada BPMIGAS setelah memiliki dasar yang sangat kuat. 5.5. Istilah dan Formula 5.5.1. Formula pembayaran hak pekerja karena PHK/MAT oleh KKKS memperhatikan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 5.5.2. KKKS agar menyesuaikan istilah dan bentuk formula pembayaran hak pekerja sebagai akibat PHK/MAT sesuai peraturan perundang-undangan. 5.5.3. KKKS yang masih menggunakan istilah dan bentuk formula yang berbeda dengan peraturan perundang-undangan agar menegaskan dalam PP/PKB bahwa di dalam pembayaran hak pekerja tersebut telah terkandung unsur-unsur yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. VI. REFERENSI 6.1. Undang-Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 6.2. Undang-Undang No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan. 6.3. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 6.4. Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 6.5. Kontrak Kerja Sama (PSC). 6.6. Work Program & Budget (WP&B).

72


3/19/2009 3:51:09 PM

PERIHAL : KETENTUAN ADMINISTRATIF DEWAN MEDIK



UMUM Dalam rangka mengambil keputusan untuk suatu kebijakan menyangkut bidang medis dirasakan perlu adanya pertimbangan keahlian yang diberikan oleh suatu tim dari lingkungan KKKS. Pertimbangan semacam ini diharapkan dapat lebih seimbang dan berwawasan lebih luas. Untuk tujuan itulah maka Dewan dibentuk dalam membantu menganalisa dan memberi rekomendasi menyangkut beberapa hal masalah bidang kedokteran dan kesehatan.

II.

TUJUAN

KETENTUAN ADMINISTRATIF DEWAN MEDIK

I.


Memberikan persamaan pemahaman dalam pembentukan dan tata kerja Administratif Dewan Medik sehingga dapat berfungsi secara maksimal. III.

KEWENANGAN BPMIGAS menetapkan susunan, lingkup tugas dan tanggung jawab Dewan Medik. Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Medik menyampaikan pendapat ataupun rekomendasinya menurut pandangan keahlian di bidang kedokteran dan bila perlu dapat meminta pertimbangan dokter ahli lain.

IV.

PETUNJUK/PELAKSANAAN Dewan Medik dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh personil lainnya terdiri dari Wakil ketua, Sekretaris dan anggota. Susunan personil dewan ditetapkan oleh Kepala Divisi Eksternal berjumlah sedikitnya 6 orang di mana setiap personil mempunyai hak mengajukan pendapat. 4.1. Fungsi Dewan Medik 4.1.1. Memberikan rekomendasi persetujuan pengiriman pasien ke luar negeri. 4.1.2. Memberikan bantuan pendapat pertimbangan penetapan ketidakcakapan seorang pekerja dalam memangku tugas dan jabatan atas permintaan suatu KKKS. 4.1.3. Memberikan pendapat dan pertimbangan di bidang medis lainnya atas pemintaan Kepala Dinas PTK & HI BPMIGAS. 4.1.4. Dewan bersidang atas permintaan Kepala Dinas PTK & HI sesuai keperluan ataupun kehendaknya maupun setelah menerima permohonan dari KKKS dan setidak-tidaknya dihadiri oleh 2/3 jumlah personil. 4.2. Tugas Dewan Medik 4.2.1. Tugas Ketua. • Menentukan arah dan memimpin personil dewan dalam melaksanakan fungsinya. • Menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Dinas PTK & HI. 4.2.2. Tugas Wakil Ketua. • Menghadiri sidang, mengemukakan pendapat dan usulan. • Menjabat sebagai ketua apabila berhalangan hadir. 4.2.3. Tugas Sekretaris. • Mendokumentasikan dan mengadministrasikan kegiatan dewan. • Mempersiapkan sidang-sidang. • Merangkap anggota.

73


3/19/2009 3:51:09 PM

KETENTUAN ADMINISTRATIF DEWAN MEDIK


PERIHAL : KETENTUAN ADMINISTRATIF DEWAN MEDIK



4.2.4. Tugas Anggota. • Menghadiri sidang. • Mengemukakan pendapat dan usulan. V.

REFERENSI 6.1. Undang-Undang No. 23/1992 tentang Kesehatan. 6.2. Undang-Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 6.3. Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. 6.4. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 6.5. Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 6.6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per 03/Men/82 tentang Pelayanan Kesehatan Pekerja. 6.7. Kontrak Kerja Sama (PSC). 6.8. Work Program & Budget (WP&B).

74


3/19/2009 3:51:09 PM

PERIHAL : TATA CARA ADMINISTRASI RUJUKAN PASIEN KE LUAR NEGERI



UMUM Pembelian obat dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan bagi keperluan perawatan dan pengobatan sebagai pelaksanaan salah satu program kesehatan kerja dan layanan kesehatan. Obat merupakan satu komoditi yang peredaran dan perdagangannya diatur secara khusus oleh Pemerintah.

II.

TUJUAN Penetapan prosedur pembelian obat yang memenuhi azas kepatuhan terhadap peraturan dan harga yang bersaing sehingga diperoleh efisiensi biaya.

III.

KEWENANGAN 3.1. BPMIGAS menetapkan standar obat, menunjuk dan berkoordinasi dengan apoteker serta membagi beban jasa apoteker secara proporsional kepada KKKS yang memanfaatkan apoteker.

TATA CARA ADMINISTRASI RUJUKAN PASIEN KE LUAR NEGERI

I.


3.2. KKKS menetapkan obat yang diperlukan sendiri dengan mengacu pada daftar standar obat, merencanakan dan melaksanakan pembelian obat. IV.

PETUNJUK/PELAKSANAAN 4.1. Setiap pemesanan obat harus disahkan oleh Apoteker yang terdaftar di Departemen Kesehatan. 4.2. Bagi mereka yang belum memiliki tenaga apoteker sendiri, disediakan apoteker oleh BPMIGAS yang dimanfaatkan bersama dengan Kontraktor Kerjasama yang lain. 4.3. Surat Pemesanan Obat dikirim ke BPMIGAS cq. Dinas Pendayagunaan Tenaga Kerja Dan Hubungan Industrial untuk diteliti jenis dengan mengacu daftar standar dan harga obat. 4.4. BPMIGAS selanjutnya mengirimkan berkas tersebut untuk dilakukan pengesahan oleh apoteker. 4.5. Berkas pemesanan obat yang sudah disetujui dikirim kembali kepada KKKS. 4.6. BPMIGAS menyampaikan informasi pembebanan biaya kepada setiap KKKS yang memanfaatkan Apoteker. 4.7. Pembelian obat golongan narkotika diproses dan dilakukan sendiri oleh KKKS dengan menggunakan resep dokter langsung ke apotik yang ditunjuk Perusahaan.

V.

REFERENSI 5.1. Undang Undang No. 23/1992 tentang Kesehatan. 5.2. Undang Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 5.3. Undang Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. 5.4. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 5.5. Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 5.6. Permenaker No. Per 03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja. 5.7. Kontrak Kerja Sama (PSC). 5.8. Work Program & Budget (WP&B). 5.9. Undang-Undang 1/1970 mengenai Keselamatan Kerja.

75


3/19/2009 3:51:09 PM


I.





UMUM Rujukan ke luar negeri merupakan salah satu bentuk layanan pengobatan dalam upaya pencapaian derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi karyawan dan keluarganya. Disadari bahwa kemajuan teknologi kedokteran telah demikian pesatnya dan hal ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk tujuan pelayanan kesehatan pekerja dan keluarganya. Secara bertahap para dokter menyusul menguasai teknologi tersebut dan mengembangkannya di Indonesia.

II.

TUJUAN Menyamakan persepsi dan mengupayakan terjaminnya pelaksanaan layanan kesehatan yang optimal dengan mengutamakan jasa layanan kesehatan yang ada di dalam negeri.

III.

KEWENANGAN 3.1. KKKS mengajukan pekerja atau keluarga yang akan dirujuk sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama masing-masing mengenai layanan kesehatan. 3.2. BPMIGAS menyetujui atau menolak usulan rujukan tersebut setelah mempertimbangkan pikiran-pikiran yang disampaikan oleh tim yang ditunjuk untuk itu (Dewan Medik).

IV.

PETUNJUK/PELAKSANAAN Pada dasarnya dapat disediakan layanan berobat ke luar negeri sesuai dengan ketentuan masing-masing KKKS seperti yang tercantum dalam PP/PKB. 4.1. Setiap pengiriman pasien ke luar negeri perlu mendapat persetujuan dari BPMIGAS. 4.2. KKKS mengajukan permohonan dengan mengirim Assistance Requisition Sheet (ARS) kepada Kepala Dinas PTK & HI BPMIGAS yang selanjutnya meminta Dewan Medik untuk bersidang. 4.3. Riwayat dan status terakhir pasien juga dikirimkan kepada Kepala Dinas PTK & HI BPMIGAS sebagai bahan sidang. 4.4. Dewan Medik menyiapkan rekomendasi. 4.5. Persetujuan diberikan oleh Kepala Dinas PTK & HI BPMIGAS dengan membubuhkan tanda tangan pada formulir ARS ataupun melalui surat. 4.6. Dalam situasi gawat darurat yang perlu penanganan lebih lanjut karena mengancam jiwa pekerja, KKKS dapat merujuk langsung ke luar negeri dengan mempertimbangkan keselamatan jiwa dan akses kelayanan pengobatan tanpa meminta persetujuan BPMIGAS terlebih dahulu. KKKS harus melaporkan pengiriman tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 2x24 jam.

V.

REFERENSI 5.1. Undang Undang No. 23/1992 tentang Kesehatan. 5.2. Undang Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 5.3. Undang Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. 5.4. Undang-Undang 1/1970 mengenai Keselamatan Kerja. 5.5. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

76


3/19/2009 3:51:09 PM




5.6. Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 5.7. Permenaker No. Per 03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja. 5.8. Kontrak Kerja Sama (PSC). 5.9. Work Program & Budget (WP&B). VI.

LAMPIRAN 6.1. Assistance Requisition Sheet (ARS) Lampiran 1.



77


3/19/2009 3:51:10 PM






Lampiran 1

ASSISTANCE REQUEST SHEET

From :

To :

No. ARS/HPR/V/2004 Date :

Details of Assistance Required : Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mengirim istri dari karyawan kami, Sdr/i ……(nama karyawan/i dan nama pasien)……… Adapun permohonan ini atas rekomendasi dari .....(nama dokter)…… untuk berobat ke rumah sakit .....(nama rumah sakit yang dituju)….. Perlu kami jelaskan bahwa pasien tersebut diatas di diagnosa menderita penyakit …… (diagnosa penyakit)………… sejak tahun …………….. dan telah dirawat beberapa kali di Rumah Sakit yang ada di Indonesia, tanpa ada tanda–tanda penyembuhan penyakitnya. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami sangat mengharapkan persetujuan dari Bapak. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Requested Signature Name Function Charge To

: (Nama KKKS) : ………………… : ………………... : ………………... : ………………...

To Be Completed by BPMIGAS Date of Completion or delivery Signature Name Function Charge To

Special Remark :

: ………………………….. : ………………………….. : ………………………….. : …………………………..

78


3/19/2009 3:51:10 PM

PERIHAL : TATA CARA ADMINISTRASI PEMERIKSAAN KESEHATAN PEKERJA



UMUM 1.1. Pemeriksaan kesehatan merupakan salah satu cara melakukan pengawasan derajat kesehatan pekerja berkaitan dengan lingkungan kerjanya, dilakukan untuk memperoleh dan menjaga tenaga kerja agar mempunyai derajat kesehatan yang tinggi, terlindung dari bahaya kerja sehingga tidak membahayakan dirinya, rekan sekerja di sekitar dan lingkungan. 1.2. Hasil pemeriksaan kesehatan mencerminkan pelaksanaan program kesehatan kerja secara umum.

II.

TUJUAN 2.1. Untuk menjamin KKKS melaksanakan program pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari Program Kesehatan Kerja, fungsi BPMIGAS selaku pengawas dan koordinator dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja adalah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam PP 42/2002. 2.2. Sebagai sarana dalam memperoleh dan mengumpulkan data di bidang kesehatan kerja yang dapat digunakan sebagai evaluasi, menyusun standar serta perbaikan pelaksanaan program.

TATA CARA ADMINISTRASI PEMERIKSAAN KESEHATAN PEKERJA

I.


2.3. Untuk memonitor tingkat kesehatan kerja di seluruh KKKS secara umum. III.

KEWENANGAN 3.1. KKKS menyusun dan menetapkan Program Pemeriksaan Kesehatan termasuk antara lain jadwal dan jenis pemeriksaan serta sumber daya pemeriksa sesuai dengan anggaran yang tersedia namun tetap memenuhi peraturan dan pedoman yang ditetapkan. 3.2. BPMIGAS melaksanakan pengawasan, meminta laporan maupun data untuk keperluan evaluasi, penyusunan standar serta penetapan kebijakan.

IV.

PETUNJUK/PELAKSANAAN 4.1. Menyusun pedoman dan rencana kerja untuk pelaksanaan setiap jenis Pemeriksaan Kesehatan yang dilaporkan kepada Dinas PTK & HI BPMIGAS. 4.2. Secara berkala menyampaikan Laporan Kegiatan Pemeriksaan kesehatan sesuai dengan formulir yang sudah ditetapkan kepada Dinas PTK & HI BPMIGAS. 4.3. Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berkala di perusahaan kontraktor dengan cara bekerja sama dengan fungsi lain yang terkait. 4.4. Bentuk dan cara pelaporan ditetapkan terpisah yang dituangkan dalam pedoman teknis mengenai pencatatan dan pelaporan. 4.5. Tata Cara Pemeriksaan Berkala dilakukan sebagai berikut : 4.5.1. Pemeriksaan kesehatan calon pekerja • Dilakukan atas permintaan dari Bagian Sumber Daya Manusia. • Keputusan memenuhi atau tidak memenuhi syarat kesehatan seorang calon pekerja merupakan rekomendasi bagi Manajemen dalam menentukan diterimanya calon tersebut untuk menjadi pekerja. 4.5.2. Pemeriksaan kesehatan berkala • Dilakukan sekurang-kurangnya sekali setahun untuk semua pekerja. • Hasil pemeriksaan dicatat, dirangkum dan dianalisa.

79


3/19/2009 3:51:10 PM

TATA CARA ADMINISTRASI PEMERIKSAAN KESEHATAN PEKERJA


PERIHAL : TATA CARA ADMINISTRASI PEMERIKSAAN KESEHATAN PEKERJA



• Pemeriksaan meliputi pemeriksaan fisik beserta kesegaran jasmani, pemeriksaan penunjang, serta pemeriksaan lain yang dianggap perlu. • Bila ditemukan kasus penyakit akibat kerja, wajib menyampaikan laporan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat dengan tembusan kepada Dinas PTK & HI BPMIGAS. 4.5.3. Pemeriksaan Kesehatan Berkala Khusus • Sasaran pemeriksaan kesehatan khusus ialah pekerja yang : -

Akan dan masih bekerja maupun setelah bekerja di tempat kerja khusus yang mengandung potensi merugikan kesehatan dan keselamatannya. Baru mengalami kecelakaan atau hampir terjadi kecelakaan atau mengalami sakit yang dirawat dalam tempo lebih dari 2 minggu.

-

Berumur di atas 40 tahun, tenaga kerja wanita atau tenaga kerja cacat yang bekerja di tempat tertentu yang mengandung potensi merugikan kesehatan dan keselamatannya.

-

Mengajukan keluhan atau diduga mengidap gangguan kesehatan berkaitan dengan pekerjaannya.

• Pemerikasaan Kesehatan ini juga dapat dilakukan sebagai hasil dari pengamatan petugas pengawas keselamatan dan kesehatan kerja atau penilaian dari Pusat Bina Hiperkes dan Keselamatan (Depnakertrans) ataupun pendapat umum masyarakat. V.

REFERENSI 5.1. Undang Undang No. 23/1992 tentang Kesehatan. 5.2. Undang Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 5.3. Undang Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. 5.4. Undang-Undang 1/1970 mengenai Keselamatan Kerja. 5.5. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 5.6. Permenaker No. Per 03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja. 5.7. Permenaker No. Per 02/Men/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja. 5.8. Kontrak Kerja Sama (PSC). 5.9. Work Program & Budget (WP&B).

80


3/19/2009 3:51:10 PM

I.

PERIHAL : TOTAL REMUNERASI

Ditetapkan Tanggal : 20 Oktober 2008

Berlaku Tanggal. : 20 Oktober 2008

TOTAL REMUNERASI


UMUM 1.1. Kebijakan dan program remunerasi di KKKS mengacu pada filosofi dan strategi bisnis dari masing-masing KKKS dengan ketentuan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia termasuk pedoman BPMIGAS dan prinsip-prinsip/ kaidah remunerasi serta best practices yang berlaku umum terutama di lingkungan industri hulu migas. 1.2. Kebijakan dan program remunerasi KKKS harus dikelola dengan mengacu pada prinsip cost effectiveness, cost efficiency, keseimbangan internal/eksternal, bersifat accountable, auditable dan menganut azas good governance. 1.3. Kebijakan dan program remunerasi TKI KKKS diatur dalam Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama (PP/PKB) KKKS yang disusun sesuai Pedoman BPMIGAS. Untuk program remunerasi KKKS yang diatur melalui kebijakan manajemen lainnya di luar PP/PKB KKKS perlu persetujuan khusus BPMIGAS. Persetujuan BPMIGAS akan menjadi dasar dalam penyusunan evaluasi Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Ketenagakerjaan KKKS dan persetujuan WP&B yang mengacu pada strategi bisnis, kinerja dan kemampuan finansial KKKS, serta keseimbangan dan kewajaran tariff market sesuai hasil market survey KKKS BPMIGAS. 1.4. Penyusunan kebijakan dan program remunerasi TKA atau pekerja KKKS secara global mengacu pada: 1.4.1. Prinsip-prinsip remunerasi global untuk global employees berdasarkan standar internasional dan praktek yang berlaku secara umum. 1.4.2. Sistem remunerasi yang telah ditetapkan kantor pusat KKKS (corporate/home company), sebagai bagian dari global expatriate policy. 1.4.3. Hasil local market survey KKKS BPMIGAS berdasarkan kebijakan lokal masingmasing KKKS. 1.4.4. Persetujuan RKA Ketenagakerjaan dan WP&B KKKS oleh BPMIGAS. Kebijakan dan program remunerasi TKA/global employees yang mengacu pada kebijakan kantor pusat hanya dapat diaplikasikan di KKKS setelah disetujui BPMIGAS dengan mempertimbangkan keterkaitan langsung dengan kebutuhan operasional dan pencapaian kinerja di KKKS secara proporsional.

II.

TUJUAN 2.1. Untuk memberikan acuan bagi KKKS dalam pengelolaan kebijakan dan program remunerasi TKI dan TKA. 2.2. Untuk memberikan acuan penyusunan proposal RKA Ketenagakerjaan KKKS sebagai bagian dari evaluasi persetujuan WP&B KKKS oleh BPMIGAS. 2.3. Untuk memberikan acuan bagi BPMIGAS/instansi terkait lainnya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian kebijakan dan program remunerasi KKKS.

III.

KEWENANGAN 3.1. KKKS menetapkan kebijakan dan program remunerasi untuk pekerjanya dan menyusun proposal anggarannya dalam format RKA Ketenagakerjaan ke BPMIGAS. 3.2. BPMIGAS melakukan evaluasi persetujuan RKA Ketenagakerjaan KKKS tersebut.

81


3/19/2009 3:51:10 PM

TOTAL REMUNERASI





3.3. BPMIGAS melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan RKA Ketenagakerjaan KKKS sesuai persetujuan BPMIGAS tersebut. IV.

PETUNJUK/PELAKSANAAN 4.1. Penyusunan kebijakan dan program remunerasi TKI: 4.1.1. KKKS menyusun kebijakan dan program total remunerasi sesuai dengan strategi bisnis masing-masing KKKS yang sejalan dengan strategi BPMIGAS dengan mengacu pada: peraturan perundang-undangan, pedoman BPMIGAS, hasil survey remuneration market yang dilakukan secara regular serta prinsipprinsip dan kaidah sistem remunerasi yang berlaku umum di Industri Hulu Migas. KKKS juga harus mengacu pada komponen total remunerasi TKI di Lampiran 1 Pedoman ini dengan mempertimbangkan kemampuan finansial dan kinerja KKKS serta persetujuan WP&B dari BPMIGAS. 4.1.2. Kebijakan dan program remunerasi KKKS yang diatur dalam PP/PKB KKKS dapat dimintakan persetujuan BPMIGAS melalui persetujuan PP/PKB KKKS sesuai pedoman BPMIGAS. Untuk program remunerasi KKKS yang diatur melalui kebijakan manajemen lainnya di luar PP/PKB KKKS harus ada persetujuan khusus BPMIGAS. 4.2. Penyusunan kebijakan dan program remunerasi TKA: 4.2.1. KKKS menyusun kebijakan/program remunerasi TKA dengan memperhatikan kebijakan kantor pusat (jika ada), dan mengacu pada peraturan perundangundangan terkait, hasil local benefit market survey KKKS yang dilakukan secara regular serta prinsip-prinsip dan kaidah sistem remunerasi yang berlaku umum di Industri Hulu Migas. KKKS juga harus memperhatikan komponen dan tariff remunerasi TKA yang diatur dalam Lampiran 2 Pedoman ini sesuai kemampuan finansial dan kinerja KKKS dan persetujuan BPMIGAS. 4.2.2. Remunerasi TKA/pekerja global yang mengacu pada kebijakan kantor pusat hanya dapat diaplikasikan di KKKS (di wilayah kerja Indonesia) setelah disetujui BPMIGAS dengan mempertimbangkan keterkaitan langsung dengan kebutuhan operasional dan pencapaian kinerja di KKKS (di wilayah kerja Indonesia) secara proporsional. 4.2.3. Program remunerasi TKA/pekerja global yang disusun hanya berdasarkan kebijakan global/kantor pusat KKKS atau yang hanya mengacu pada hasil pencapaian kinerja global/kantor pusat tidak dapat dibebankan ke dalam biaya operasi KKKS. Program remunerasi TKA yang dinyatakan tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi KKKS contohnya seperti: kepemilikan saham secara global, retensi TKA, insentif jangka panjang secara global, penggantian kerugian penjualan rumah/kendaraan TKA dan sebagainya. 4.3. KKKS menyampaikan anggaran/pembiayaan program remunerasi TKI dan TKA tersebut di atas kepada BPMIGAS melalui RKA Ketenagakerjaan tahunan (sesuai Pedoman BPMIGAS) untuk mendapatkan persetujuan dan dijadikan sebagai dasar dalam evaluasi personnel related cost dalam WP&B KKKS. 4.4. KKKS dalam pengajuan usulan baru/perubahan terhadap kebijakan dan program remunerasi, khususnya TKI, ke BPMIGAS harus menyampaikan beberapa data analisa remunerasi terkait antara lain seperti: filosofi/strategi remunerasi, kajian atas kebijakan

82


3/19/2009 3:51:10 PM




TOTAL REMUNERASI


kesetaraan remunerasi internal, posisi kompetitif praktek remunerasi KKKS dalam market reference, total personnel related cost di WP&B/RKA Ketenagakerjaan dan dampak keekonomiannya secara keseluruhan. 4.5. Untuk komponen total remunerasi TKI dan TKA yang dalam Lampiran 1 dan 2 Pedoman ini diatur sebagai komponen yang dapat diberikan hanya pada kondisi dan situasi tertentu, maka perlu dilakukan evaluasi pembahasan yang khusus untuk mendapatkan persetujuan khusus BPMIGAS. 4.6. BPMIGAS dalam melakukan fungsi pengawasannya, melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan program remunerasi KKKS sesuai ketentuan Pedoman RKA Ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan strategi bisnis, kinerja dan kemampuan finansial KKKS, serta keseimbangan internal dan eksternal sesuai hasil remuneration market survey KKKS yang dilakukan secara regular. Untuk itu, KKKS harus melengkapi formulir evaluasi hasil survey total remunerasi KKKS pada Lampiran 3 Pedoman ini sebagai salah satu bahan evaluasi BPMIGAS. 4.7. Seluruh kebijakan dan program total remunerasi TKI dan TKA di KKKS harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Pedoman ini. Selama masa transisi, untuk keperluan penyesuaian tersebut akan diberlakukan ketentuan sebagai berikut: 4.7.1. Kebijakan dan program remunerasi yang diatur di dalam PP/PKB KKKS yang telah disetujui BPMIGAS dapat terus dilaksanakan oleh KKKS. 4.7.2. Program remunerasi yang telah diberlakukan KKKS dan diatur melalui kebijakan manajemen lainnya di luar PP/PKB KKKS harus dilaporkan dan perlu mendapatkan persetujuan BPMIGAS dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bila program remunerasi tersebut sudah diatur dalam Lampiran 1 atau 2 Pedoman ini dan sudah pernah disetujui oleh BPMIGAS sebelumnya, maka program tersebut dapat terus dilaksanakan oleh KKKS dengan menyerahkan dokumen pendukung atas persetujuan program tersebut. b. Bila program remunerasi tersebut sudah diatur dalam Lampiran 1 atau 2 Pedoman ini namun penerapannya belum pernah ada persetujuan BPMIGAS sebelumnya, maka keberlangsungan penerapan program tersebut dapat diteruskan setelah mendapatkan persetujuan BPMIGAS. c. Bila program remunerasi tersebut tidak diatur dalam Lampiran 1 atau 2 Pedoman ini, atau program remunerasi yang baru sama sekali harus mendapatkan persetujuan BPMIGAS sebelum diterapkan. 4.8. Setiap penyimpangan dari ketentuan Pedoman ini dapat berakibat pembiayaannya tidak dapat diperhitungkan sebagai biaya operasi KKKS. 4.9. Komponen-komponen dan Tariff Remunerasi pada Lampiran 1 dan 2 Pedoman ini akan dievaluasi secara periodik dan dapat disesuaikan oleh BPMIGAS sejalan dengan perubahan kondisi market, regulasi terkait atau kebijakan BPMIGAS. V.

REFERENSI 5.1. Undang-Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 5.2. Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. 5.3. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 5.4. Kontrak Kerja Sama (PSC). 5.5. Work Program & Budget (WP&B).

83


3/19/2009 3:51:11 PM

TOTAL REMUNERASI

VI.





LAMPIRAN 6.1. Lampiran 1 : Komponen & Tariff Remunerasi TKI. 6.2. Lampiran 2 : Komponen & Tariff Remunerasi TKA (Local Policies). 6.3. Lampiran 3 : Evaluasi RKA Ketenagakerjaan terhadap Hasil Survey Remunerasi.

84


3/19/2009 3:51:11 PM


1.

NO.

WP&B RKA

Benefit

Benefit

Imbalan selain upah yang diberikan karena adanya additional hardship yang dihadapi pekerja.

Imbalan yang diberikan karena kelebihan waktu kerja atau selama bekerja dijadwal yang tidak normal. Contoh: Tunjangan Overtime, Kompensasi Kelebihan Jam Kerja, Long hour compensation, Tunjangan Shift, Day-off compensation.

Imbalan yang diberikan sehubungan dengan tingkat kesulitan kerja (hardship) yang dikaitkan dengan tempat kerja / domisili pekerja. Contoh: Tunjangan Daerah, Field Mission Allowance, Field Rotation Allowance, Tunjangan Offshore, Location Related Allowance, Remote Allowance, Remote Offshore Allowance, Site Allowance, Transfer Incentive, Phase Down Allowance/Transition Allowance. Catatan: Kompensasi ini bersifat tidak tetap, hanya diberikan saat pekerja bertugas di lokasi tersebut dan akan ditinjau BPMIGAS/KKKS terkait secara periodik (dapat berkurang/hilang sejalan dengan berkurangnya hardship seperti peningkatan fasilitas umum dan sosial di lokasi tersebut).

1.2. Pembedaan (Premium)

1.2.1. Waktu Kerja

1.2.2. Lokasi Kerja

Salary

Suatu bentuk imbalan dalam bentuk cash atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh pekerja. Dasar pemberian dikaitkan dengan nilai pekerjaan dalam suatu perusahaan yang dapat dilakukan melalui mekanisme evaluasi pekerjaan. Upah pekerja dievaluasi sekali setiap tahun anggaran sesuai dengan kondisi market kompetitif antar KKKS, tingkat inflasi nasional, kemampuan finansial/kinerja produksi KKKS. Catatan: • Upah Pokok dan Komponen Tunjangan Tetap dapat digabung sebagai Upah Tetap dalam sistem Upah Bersih (Cleanwage). • Pajak atas penghasilan pekerja (employee income tax) merupakan bagian dari upah dalam sistem gross up salary. Pajak atas penghasilan pekerja merupakan kewajiban pekerja, perusahaan sebagai wajib pungut pajak akan memotong upah sebesar kewajiban pajaknya dan menyetorkannya ke kas negara.

1.1. Upah Pokok

SAL/BEN/OTHER

Kompensasi adalah segala bentuk pemberian dalam bentuk tunai kepada pekerja atas nilai pekerjaan yang telah dilakukan.

DEFINISI

Kompensasi

KOMPONEN

LAMPIRAN 1. KOMPONEN & TARIF REMUNERASI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) KETERANGAN


Ditetapkan Tanggal : 20 Oktober 2008 Berlaku Tanggal. : 20 Oktober 2008

TOTAL REMUNERASI


85

3/19/2009 3:51:11 PM


NO.

1.3.3.Tunjangan Transportasi Imbalan berkaitan dengan bantuan biaya transportasi pekerja. Tunjangan ini tidak 1.1.3. Tunjangan Transportasi dapat diberikan bila pekerja mendapatkan fasilitas kendaraan dinas dari perusahaan (tidak boleh double-benefits).

Imbalan berkaitan dengan jabatan atau golongan tertentu. Contoh: Tunjangan Staff, Tunjangan Non Staff, Acting Allowance.

Imbalan terkait dengan kenaikan biaya hidup di suatu lokasi tertentu. Contoh: Tunjangan COLA (Cost of Living Allowance).

Imbalan terkait dengan bantuan untuk menikmati istirahat tahunan. Contoh: Vacation Allowance.

1.3.4.Tunjangan Jabatan 1.1.4. Tunjangan Jabatan

1.3.5.Tunjangan Kemahalan 1.1.5. Tunjangan Kemahalan

1.3.6.Tunjangan Cuti 1.1.6. Tunjangan Cuti

KETERANGAN



Salary

Salary

Salary

Salary

Imbalan berkaitan dengan bantuan perawatan rumah. Tunjangan ini tidak dapat diberikan bila pekerja menempati fasilitas perumahan dari perusahaan (tidak boleh double-benefits). Catatan: Dalam hal komponen tunjangan tetap sudah masuk dalam upah, maka dapat digunakan sistem upah bersih (cleanwage).

1.3.2.Tunjangan Perawatan 1.1.2. Tunjangan Perawatan Rumah Rumah

Catatan: Dalam hal komponen tunjangan tetap sudah masuk dalam upah, maka dapat digunakan sistem upah bersih (cleanwage).

Salary

Imbalan yang berkaitan dengan hari raya keagamaan yang diberikan sesuai dengan ketentuan normatif.

Salary

Benefit

SAL/BEN/OTHER

WP&B RKA

1.3.1.THRK 1.1.1. THRK

Suatu bentuk imbalan dalam bentuk cash sebagai tambahan atas upah pokok yang diberikan perusahaan. Catatan: Dalam hal komponen tunjangan tetap sudah masuk dalam upah, maka dapat digunakan sistem upah bersih (cleanwage).

Imbalan yang diberikan untuk pekerja dengan keahlian tertentu yang sulit diperoleh di pasar tenaga kerja dan sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Contoh: Retention Plan, Tunjangan Profesi. Catatan: Pemberian benefit ini hanya pada kondisi tertentu dan perlu persetujuan khusus BPMIGAS. Biaya program signing bonus untuk merekrut pekerja dari KKKS lain tidak dapat dibebankan ke dalam biaya operasi KKKS. Bila untuk calon pekerja dari luar KKKS, dapat diusulkan KKKS untuk dibebankan ke dalam biaya operasinya.

1.2.3.Kelangkaan Keahlian

1.3.Tunjangan 1.1. Tunjangan

DEFINISI

KOMPONEN

LAMPIRAN 1. KOMPONEN & TARIF REMUNERASI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)

TOTAL REMUNERASI


86

3/19/2009 3:51:12 PM


2.

NO.

Program kesejahteraan menyangkut tempat tinggal pekerja, baik dalam bentuk fasilitas kompleks rumah dinas atau bantuan lainnya. Contoh: Rumah Dinas Perusahaan, Housing Ownership Plan (HOP), Rumah/ Apartment Sewa.

2.2.2. Fasilitas Perumahan

Program KKKS untuk membantu pemenuhan kebutuhan jasmani/ rohani pekerja, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

2.2. Kesejahteraan

Program kesejahteraan dalam bentuk fasilitas kesehatan. Contoh: Pemeriksaan Kesehatan, Asuransi Kesehatan, Fasilitas RS atau Klinik Pengobatan/Perawatan Kesehatan, Travel Insurance untuk perjalanan dinas ke luar negeri.

Program kesejahteraan sesuai ketentuan normatif dan diwajibkan untuk dilaksanakan oleh perusahaan. Contoh: Jamsostek.

2.1. Normatif (Mandatory)

2.2.1. Fasilitas Kesehatan

Benefits atau kesejahteraan adalah imbalan tambahan yang bertujuan untuk melindungi standar hidup pekerja dan keluarga atas resiko yang dihadapi dalam menjalankan tugas.

Adalah bentuk kompensasi atas dasar kinerja individu, tim dan/atau perusahaan dengan pencapaian suatu target tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Insentif juga dapat diberikan dalam rangka mendorong kinerja individu/tim dengan memberikan apresiasi khusus dalam bentuk cash/non-cash untuk menghargai pencapaian target kinerja dalam suatu proyek penugasan atau perilaku (good behavior) pekerja KKKS yang tidak bertentangan dengan strategi BPMIGAS. Contoh: Variable Pay Program, Individual Compensation Program, Individual Performance Bonus, Safety Rewards

Kompensasi yang dikaitkan dengan kinerja pekerja berdasarkan pencapaian target tertentu. Pemberian dapat diberikan langsung atau tidak langsung (nondirect cash) dengan siklus pembayaran tertentu.

Imbalan yang diberikan kepada pekerja selama melakukan perjalanan dinas, saat interim leave atau saat tinggal sementara di akomodasi sementara saat pemindahan atau saat pengobatan. Contoh: Daily Allowance, Per Diem Allowance

DEFINISI

Benefits

1.1.1. InsentifKinerja Kinerja 1.4.1.Insentif (PerformanceIncentive) Incentive) (Performance

1.1. Variable 1.4. VariablePay Pay

1.3.7. Tunjangan Harian

KOMPONEN

LAMPIRAN 1. KOMPONEN & TARIF REMUNERASI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) WP&B RKA KETERANGAN


TOTAL REMUNERASI


Benefit

Benefit

Benefit

Benefit

Salary

SAL/BEN/OTHER


87

3/19/2009 3:51:13 PM


NO.

2.2.4. Kepemilikan Kendaraan

2.2.3. Fasilitas Kendaraan Dinas

KOMPONEN

Max. US$ 3.500 per tahun



Program kesejahteraan menyangkut kepemilikan kendaraan pekerja yang diberikan dengan persyaratan tertentu untuk tujuan transportasi dinas. Contoh: Car Ownership Plan (COP) Catatan: Program COP merupakan benefit yang memerlukan persetujuan khusus BPMIGAS. COP diberikan hanya sekali kepada TKI khusus level manajerial. COP diberikan sesuai dengan kemampuan finansial dan peraturan internal di masingmasing KKKS dengan pendanaan dari KKKS/ kantor korporat dan diperhitungkan sebagai piutang kepada pekerja sehingga tidak mempengaruhi beban biaya operasi dalam WP&B KKKS. COP dengan pendanaan dari Bank tidak boleh menimbulkan dampak biaya dalam WP&B KKKS (biaya perbankan tidak menjadi beban biaya operasi KKKS).

Top Executive (Country Mgr/ President)

Direct Report Top Executive (VP/Sr.VP)

Managerial (Mgr/Sr.Mgr)

Program kesejahteraan menyangkut kendaraan pekerja, baik dalam bentuk fasilitas mobil operasional/mobil dinas atau bantuan lainnya, termasuk biaya operasional & administrasinya. Contoh: Kendaraan dinas perusahaan Catatan: • Pembebanan biaya sewa mobil dinas perusahaan hanya untuk keperluan operasional/dinas dan diberikan hanya bagi TKI level manajerial (seorang TKI tidak boleh lebih dari 1 unit mobil) sesuai dengan peraturan internal di masingmasing KKKS dengan batasan sebagai berikut:

Catatan: • HOP diberikan kepada TKI sesuai dengan kemampuan finansial dan peraturan internal di masing-masing KKKS dengan pendanaan dari KKKS/kantor korporat dan diperhitungkan sebagai piutang kepada pekerja sehingga tidak mempengaruhi beban biaya operasi dalam WP&B KKKS. HOP dengan pendanaan dari Bank tidak boleh menimbulkan dampak biaya dalam WP&B KKKS (biaya perbankan tidak menjadi beban biaya operasi KKKS). • Fasilitas perumahan bagi TKI level eksekutif hanya dapat diberikan dengan persetujuan khusus BPMIGAS.

DEFINISI

LAMPIRAN 1. KOMPONEN & TARIF REMUNERASI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) WP&B RKA

Benefit

Beneﬁt

Benefit

SAL/BEN/OTHER

KETERANGAN

TOTAL REMUNERASI

FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA & HUBUNGAN INDUSTRIAL PERIHAL : TOTAL REMUNERASI


88

3/19/2009 3:51:14 PM


3.

NO.

Program kesejahteraan terkait PHK atau usia pensiun yang dananya dihimpun saat pekerja aktif dan manfaatnya diambil setelah pekerja PHK memasuki masa pensiun.

Program pensiun manfaat pasti baik yang dibayarkan pada saat pekerja memasuki usia pensiun (pay as you go) atau yang di-accrue oleh perusahaan untuk program pesangon (severance funding) Contoh: PAP, Pesangon, Endowment, DPPK, Catatan: Pembentukan Yayasan oleh KKKS untuk mengurusi dana pensiun tidak diperbolehkan. Funding pesangon/PAP/dana pensiun KKKS perlu persetujuan khusus BPMIGAS

Program pensiun kontribusi tetap merupakan program pensiun yang diberikan dengan metode pemupukan dana melalui premi dan hasil investasinya. Besaran manfaat pensiun akan tergantung sepenuhnya dari hasil pemupukan dana tersebut. Contoh: DPLK, Saving Plan. Catatan: Pembentukan DPLK/pencadangan dana saving plan KKKS perlu persetujuan khusus BPMIGAS.

Program kesehatan yang manfaatnya dapat diambil setelah pekerja memasuki masa purna karya. Contoh: Dakespen. Catatan: Pembentukannya perlu persetujuan khusus BPMIGAS

Waktu yang diberikan untuk tidak bekerja dengan imbalan. Contoh: Hari-hari cuti/sakit dan sebagainya sebagaimana ditentukan dalam peraturan normatif atau dalam PP/PKB masing-masing KKKS

Program Asuransi yang melindungi pekerja dari risiko kehilangan jiwa dan kecelakaan selama menjadi pekerja di perusahaan. Contoh: Asuransi Jiwa dan Kecelakaan, penghapusan sisa hutang bila pekerja meninggal dunia atau cacat tetap karena kecelakaan kerja.

2.2. Program Pensiun / Funding Pesangon

2.3.1. Program Pensiun Manfaat Pasti (Defined Benefit)

2.3.2. Program Pensiun Iuran Pasti (Defined Contribution)

2.3.3. Program Kesehatan Pensiun

2.4. Hari Tidak Kerja Yang Dibayar

2.5.Asuransi Jiwa/Kecelakaan

Benefit

Benefit

Benefit

Benefit

Benefit

Benefit

KETERANGAN


TOTAL REMUNERASI


Pengaturan waktu dan tempat kerja oleh perusahaan untuk mempermudah pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Contoh: Flexi Time, 9/80 (Jumat libur setiap dua minggu sekali)

WP&B RKA SAL/BEN/OTHER


3.1. Fleksibilitas pengaturan tempat & waktu kerja

Keseimbangan antara pekerjaan Bantuan fasilitas dan kemudahan dari perusahaan untuk membantu pekerja dan kehidupan pribadi (Work-Life mencapai kesuksesan dan keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan Balance) pribadinya.

DEFINISI

KOMPONEN

LAMPIRAN 1. KOMPONEN & TARIF REMUNERASI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)


89

3/19/2009 3:51:15 PM


4.

NO.

Program dan/atau Bantuan biaya pendidikan pekerja (termasuk yang atas inisiatif sendiri) untuk meningkatkan kompetensi/pengembangan diri pekerja yang bersangkutan.

Program pelatihan/pendidikan untuk menempuh jenjang lebih tinggi Contoh: Education Assistant Program, Training Abroad.

Program untuk percepatan kompetensi/peningkatan karir pekerja. Contoh: Coaching/ Mentoring, International Assignment, Secondment/ Transfer/ Relocation.

4.1. Pendidikan/Pelatihan (Learning Opportunity)

4.2. Program Pengembangan Lain

Bantuan untuk keluarga pekerja sehubungan dengan pendidikan anak pekerja dalam kondisi tertentu. Contoh: Orphanage Scholarships, Authism, Speech Theraphy.

3.3.Pendidikan Anak Pekerja dalam Kondisi Khusus

Program dan/atau Bantuan Pengembangan dan Peningkatan Karir

Bantuan untuk menfasilitasi pekerja agar tercapai tingkat kesehatan fisik dan mental yang diperlukan memotivasi kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Contoh: • Peringatan hari raya keagamaan, bantuan biaya ONH • Kegiatan employee relations seperti acara kesenian/budaya untuk memenuhi work life balance: silaturahmi pekerja & keluarganya, • Kegiatan olahraga, pemeliharaan kesehatan, • Keanggotaan klub olahraga, • Membership club executive diberikan sebagai benefit untuk pimpinan KKKS (President/Direktur/GM dan VP/Manager atau yang 1 tingkat di bawah pimpinan tertinggi) dengan batasan tarif biaya pertahun sebagai berikut: • Top Executive (Country Mgr/ GM/ President) Max. US$ 2.000 per tahun Max. US$ 1.500 per tahun • Direct Report Top Executive (VP/Manager)

DEFINISI

3.2.Kegiatan Keagamaan, Olahraga & Seni Budaya

KOMPONEN

LAMPIRAN 1. KOMPONEN & TARIF REMUNERASI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) WP&B RKA

Benefit/Other

Benefit/Other

Benefit/Other

Benefit

SAL/BEN/OTHER

KETERANGAN

TOTAL REMUNERASI



90

3/19/2009 3:51:16 PM


2.

1.

NO.

2.2.1. Tunjangan Kerja Rotasi (Rotator Premium)

2.2. Sehubungan dengan jadwal kerja

2.1.1. Tunjangan Ekspatriasi (Assignment/ Expatriation Premium)

DEFINISI

Suatu bentuk imbalan dalam bentuk cash atas pekerjaan yang dilakukan oleh TKA. Dasar pemberian dikaitkan dengan nilai pekerjaan sesuai dengan kondisi market kompetitif dan kemampuan finansial/kinerja produksi KKKS. Catatan: • Anggaran Salary & Benefit TKA harus mengacu persetujuan WP&B dari BPMIGAS • Pajak atas penghasilan TKA (employee income tax) merupakan bagian dari upah TKA dalam sistem gross up salary. Penyetaraan kewajiban pajak TKA (Tax Equalization/ Hypotetical Tax) dilakukan untuk menjamin prinsip tidak merugikan TKA yang ditugaskan keluar home country atas regulasi perpajakan di host country. Perusahaan sebagai wajib pungut pajak akan memotong Upah TKA sebesar kewajiban pajaknya dan menyetorkannya ke kas negara.

Tunjangan yang diberikan sebagai kompensasi atas kerja rotasi. Catatan: Pemberian kompensasi hanya pada kondisi tertentu. Dapat diperhitungkan ke dalam komponen Assignment/Expatriation Premium (dalam upah cleanwage) sehingga Rotator Premium tidak diberikan lagi

Tunjangan bagi TKA yang bertugas ke Indonesia (melakukan ekspatriasi) untuk jangka pendek/panjang sebagai kompensasi atas: • Penugasan ke lokasi kerja dengan kondisi kerja yang sulit atau situasi tidak aman. • Kompensasi atas perbedaan standar biaya hidup antara home country dengan host country yang biaya hidupnya lebih tinggi. Catatan : 1. Besaran tarif (prosentase tertentu dari upah TKA) ditentukan BPMIGAS. 2. Pemberian kompensasi hanya pada kondisi tertentu dan perlu persetujuan khusus BPMIGAS serta dapat ditinjau kembali secara periodik. 3. Mengenai kompensasi yang terkait dengan COLA, Goods & Services, Cost of Living & Services, besaran tarif acuan adalah 0%-20% x upah TKA.

2.1. Sehubungan dengan perbedaan lokasi kerja (negara)

Tunjangan

Upah

Upah

KOMPONEN

LAMPIRAN 2. KOMPONEN & TARIF REMUNERASI TENAGA KERJA ASING (TKA) – LOCAL POLICIES WP&B RKA

Benefit

Benefit

Salary

SAL/BEN/OTHER

Home & Host Country Policy

Home Country Policy

Home Country Policy

KETERANGAN



TOTAL REMUNERASI


91

3/19/2009 3:51:17 PM


4.

3.

NO.

DEFINISI

Program insentif berupa pembayaran cash yang besarnya bervariasi sesuai dengan kinerja perusahaan dan individu berdasarkan target yang sudah ditetapkan sebelumnya yang sejalan dengan target/strategi BPMIGAS. Catatan: • Hanya diberikan bila menggunakan acuan pencapaian kinerja individu TKA, tim atau perusahaan di wilayah kerja Indonesia. Pembagian profit/ insentif atas pencapaian kinerja korporat/bisnis di luar wilayah Indonesia tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi KKKS. • Program insentif hanya dapat diberikan pada kondisi khusus dengan persetujuan khusus BPMIGAS

Jaminan sosial dan/atau Jaminan Kesehatan yang diharuskan secara normatif oleh pemerintah di home/host country.

4.2.1. Asuransi atau Jaminan Kesehatan

Jaminan kesehatan dan rawat inap untuk TKA dan keluarganya selama masa penugasan atau premi atas asuransi kesehatan rawat jalan dan rawat inap. Dapat diterapkan ketentuan host country system dengan batasan hanya diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi Catatan : • Rujukan pasien TKA untuk pengobatan ke luar negeri mengacu ke Pedoman BPMIGAS (Pedoman Rujukan Pasien ke Luar Negeri). • Besaran maksimum US$ 3,500 /orang /tahun

4.2. Proteksi Kesehatan, Kematian, Cacat Tetap

4.1.1. Jaminan Sosial dan/ atau Jaminan Kesehatan

4.1. Benefit yang diwajibkan oleh Pemerintah (Home and/or Host Country)

Bantuan & Fasilitas Kesejahteraan (Benefit & Perquisite)

3.1. Insentif Kinerja (Variable Cash Incentive)

Pembayaran Berdasarkan Kinerja (Variable Pay)

KOMPONEN


Benefit

Benefit

Benefit

SAL/BEN/OTHER




KETERANGAN

TOTAL REMUNERASI



92

3/19/2009 3:51:18 PM


NO.

Max. US$ 1,500

Max. US$ 1,250

Max. US$ 1,750

Direct Report Top Executive (VP/Sr.VP) Max. US$ 2,000


WP&B RKA

Pembayaran “severance” bagi TKA yang diputuskan hubungan kerjanya di KKKS jika dibebankan pada biaya operasi diperhitungkan secara prorata sesuai masa kerja di KKKS

4.3.3. Pesangon (Severance Payment )

Home Country Policy

Home Country Policy

Benefit

Kontribusi pensiun untuk program pensiun iuran pasti selama penugasan di Indonesia dengan ketentuan iuran tersebut di lakukan selama yang bersangkutan bekerja di Indonesia (meneruskan kebijakan home). Tidak diperkenankan membuat program yang baru.

4.3.2. Program Pensiun Iuran Pasti (Defined Contribution/Saving)

Benefit

Home Country Policy


Home & House Country Policy

KETERANGAN

Benefit

Benefit

Benefit

SAL/BEN/OTHER

Kontribusi pensiun untuk program pensiun manfaat pasti proporsional selama penugasan di Indonesia

Pemeriksaan kesehatan bagi TKA sebelum dimulainya penugasan di Indonesia dan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi TKA dan keluarganya selama penugasan di Indonesia.

Managerial/ Sr. Professional (Mgr/Sr.Mgr)

Professional (Specialist)

Premi perlindungan asuransi jiwa, kematian dan cacat tetap atau program proteksi khusus lainnya selama penugasan. Dapat diterapkan ketentuan host country system dengan batasan: • diberikan hanya dalam bentuk pembayaran premi asuransi di Indonesia setahun sekali dan hanya untuk TKA saja • perlu persetujuan khusus BPMIGAS dengan pembatasan besar santunan sesuai tarif acuan (per orang & per tahun) sebagai berikut:

DEFINISI

4.3.1. Program Pensiun Manfaat Pasti (Defined Benefit)

4.3. Pensiun

4.2.3. Pemeriksaan Kesehatan (Medical Checkup)

4.2.2. Asuransi Jiwa, Kematian, Cacat (Death, Disability Insurance)

KOMPONEN

LAMPIRAN 2. KOMPONEN & TARIF REMUNERASI TENAGA KERJA ASING (TKA) – LOCAL POLICIES



TOTAL REMUNERASI


93

3/21/2009 9:39:39 AM


NO.

Bantuan biaya pendidikan atau fasilitas sekolah bagi anak TKA yang ditugaskan di Indonesia. Diberikan bantuan sebesar actual & reasonable joining & annual tuition fees namun tidak lebih dari US$ 5,000 per anak per bulan dengan usia maksimum 18 tahun (atau Grade 12). Dapat diterapkan ketentuan home country system dengan host country arrangement.

Bantuan biaya tiket pesawat untuk keluarga (istri/suami/anak) yang ditinggalkan di home country maksimal 2 kali dalam setahun dengan ketentuan TKA tidak pulang (tidak melaksanakan cuti/di luar kedinasan) sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing KKKS. Diterapkan ketentuan home country system dengan host country arrangement.

4.5.2. Bantuan Sekolah Anak (Children Education)

4.5.3. Bantuan Pisah Keluarga (Family Visit)

Fasilitas/bantuan pemindahan TKA yang ditugaskan ke Indonesia atau pulang/repatriasi (accomodation & travel cost for mob/demob)

Tunjangan yang diberikan satu kali kepada TKA untuk menutup biaya-biaya sehubungan dengan diterimanya penugasan di Indonesia

Bantuan pengiriman perlengkapan rumah tangga dan barang pribadi TKA dan keluarganya sebesar biaya airfreight/seafreight sesungguhnya yang wajar, termasuk asuransi kerusakan. Diterapkan ketentuan home country system dengan host country arrangement. Catatan : Diberikan hanya 1 kali saat TKA pertama kali tugas ke Indonesia

4.6.1. Bantuan Biaya Pindah

4.6.2. Tunjangan Biaya Relokasi

4.6.3. Bantuan Pengiriman Barang

4.6. Bantuan untuk pemindahan (moving/relocation assistance)

Tunjangan yang diberikan kepada Istri/Suami yang mendampingi TKA saat penugasan di Indonesia dalam kondisi Istri/Suami meninggalkan pekerjaan di home country dengan tarif acuan US $ 0 -10,000 per tahun.

Bantuan profesional untuk TKA dan keluarganya untuk belajar bahasa Indonesia, memahami tradisi dan kebiasaan sehari-hari budaya Indonesia. Diberikan bantuan sebesar biaya sesungguhnya & sewajarnya (actual & reasonable membership & tuition fees) bagi TKA dan keluarganya. Catatan : Untuk pelajaran kebudayaan non-Indonesia menjadi tanggungan pribadi TKA dan tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi KKKS.

DEFINISI

4.5.1. Tunjangan Istri/Suami (Spouse Allowance)

4.5. Benefit untuk Keluarga

4.4.1. Pelajaran Bahasa/ Budaya Indonesia (Cultural Training)

4.4. Bantuan untuk penyesuaian/adaptasi budaya dan bahasa

KOMPONEN


Benefit

Benefit

Benefit

Benefit

Policy

Benefit

Benefit

SAL/BEN/OTHER

Home Country Policy

Home Country Policy

Home Country Policy

Home Country Policy

Benefit Home Country

Home Country Policy

Home Policy &Host Arrangement

KETERANGAN

TOTAL REMUNERASI



94

3/19/2009 3:51:19 PM


NO.

4.7.1. Fasilitas Perumahan, Perabotan, Utilites dan Perawatan Rumah

DEFINISI

Pembayaran biaya yang timbul sehubungan dengan penugasan dan repatriasi termasuk biaya perjalanan, akomodasi, selama masa transisi (pre-assignment atau repatriasi). Diterapkan ketentuan home country system dengan host country arrangement.

Managerial/ Sr. Professional (Mgr/Sr.Mgr) Max. US$ 4,500 per bulan


Max. US$ 3,500 per bulan





• Dapat diberikan nett allowance yang biayanya sudah mencakup: − sewa perumahan/apartemen (termasuk furnitur standar dan asuransi kebakaran standar), − standard utilities (listrik, gas, air, telepon, kebersihan & keamanan) − standard housing maintenance • Bila ada biaya lain seperti: biaya internet, televisi kabel, biaya jasa konsultan/perantara penyewaan rumah, biaya penambahan fasilitas diluar standar (renovasi, tambah daya listrik, taman, kolam renang, genset, dsb.) tidak dapat diperhitungkan sebagai biaya operasi KKKS

Fasilitas perumahan dan perabotan rumah tangga standar atau bantuan biaya penyewaan rumah TKA (full furnished), biaya utilities dan perawatan rumah selama masa penugasan. Catatan: • Apabila TKA menempati fasilitas perumahan perusahaan, upahnya akan dipotong (housing deduction & utilites deduction) sesuai tarif yang berlaku di KKKS. • Diterapkan ketentuan home country system dengan host country arrangement.

4.7. Bantuan Fasilitas Perumahan & Perawatan Rumah TKA

4.6.4. Biaya Transisi

KOMPONEN


Benefit

Benefit

SAL/BEN/OTHER

Home Country Policy

Home Country Policy

KETERANGAN



TOTAL REMUNERASI


95

3/21/2009 9:39:49 AM


NO.

Benefit

Hari istirahat yang diberikan kepada TKA untuk pulang ke home country saat ada keluarga yang terkena musibah (emergency leave, sick leave, orang tua/keluarga TKA meninggal atau sakit keras, paternity leave, dsb.), termasuk dengan biaya perjalanannya. Diterapkan home country system.

4.9.3 .Hari istirahat dalam hal ada musibah (compassionate leave)

Benefit

Benefit

Max. US$ 3.500

Benefit

Hari istirahat yang diberikan kepada TKA untuk pergi ke tempat yang aman selama situasi berbahaya, tidak aman maupun terjadi konflik, dengan termasuk biaya perjalanannya.

Max. US$ 3.000


4.9.2. Hari istirahat untuk kondisi darurat

Max. US$ 2.500

Max. US$ 2.000


WP&B RKA SAL/BEN/OTHER

Hari istirahat yang diberikan kepada TKA dan keluarganya yang ikut ke Indonesia selama penugasan untuk pulang ke home country atau cuti berlibur dengan termasuk biaya perjalanannya. Dapat diterapkan ketentuan home country system untuk cuti tahunan dengan batasan: • Maksimal 1 kali per tahunnya. • Hari-hari cuti yang tidak diambil akan hangus dan tidak dapat diakumulasi (no carry over) & tidak dapat diuangkan (no cash out) • Diberikan berupa direct route - return tickets atau uang penggantian tiket pesawat TKA dan keluarganya dengan kelas sesuai ketentuan di KKKS. • Hari cuti disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di KKKS.



Fasilitas kendaraan dinas TKA dapat diberikan maksimal 1 kendaraan (sudah termasuk untuk keluarganya) selama bertugas di Indonesia. Fasilitas mobil rental dari perusahaan termasuk biaya operasional & administrasinya dengan acuan total biaya sewa bulanan sebesar:

DEFINISI

4.9.1. Hari istirahat untuk pulang ke home country atau untuk cuti berlibur (annual leave)

4.9.Hari Istirahat dan Tunjangannya

4.8.1.Kendaraan mobil dinas

4.8. Transportasi

KOMPONEN

Home Country Policy

Home Country Policy

Home Country Policy

Home Country Policy

KETERANGAN

TOTAL REMUNERASI



96

3/21/2009 9:39:57 AM


NO.

Max. US$ 1,500 per tahun


4.12.1.Tunjangan harian


Direct Report Top Executive (VP/Sr.VP) Max. US$ 2,000 per tahun


Bantuan administrasi dan hukum untuk TKA dalam hal mendapatkan ijin kerja, serta keperluan imigrasi lainnya untuk TKA dan keluarganya. Diberikan bantuan sebesar biaya perijinan sesungguhnya yang wajar mencakup TKA dan keluarganya (anak dan istri/suami) Catatan : Diterapkan host country system, sehingga TKA membayar pajak sesuai ketentuan di Indonesia

Tunjangan yang diberikan kepada TKA dan keluarga selama interim leave atau saat tinggal sementara di hotel (pada saat pemindahan - sebelum mendapatkan tempat tinggal permanen) selama maksimal 3 bulan (fixed amount) sesuai tarif Home country.

4.12. Lain-lain sehubungan dengan keperluan operasional

4.11.1. Bantuan Imigrasi dan Visa

4.11. Bantuan pengurusan ijin kerja dan keperluan Imigrasi


Keanggotaan olah raga untuk TKA dan keluarganya (selama belum diperhitungkan dalam C&S/COLA dan tidak boleh double benefit) yang diberikan hanya 1 kali per tahun. Diterapkan Home Country System dengan Host Country Arrangement.

4.10.2. Keanggotaan Olah Raga


Keanggotaan TKA terkait dengan posisi/jabatan sesuai kompetensi profesinya dengan ketentuan TKA tersebut melakukan sharing knowledge kepada TKI. Diberikan hanya 1 kali per tahun dan hanya untuk TKA (biaya keanggotaan suami/istri/anak TKA tidak dapat dibebankan ke dalam biaya operasi KKKS). Dapat diterapkan ketentuan Home Country System dengan Host Country Arrangement.

DEFINISI

4.10.1. Keanggotaan Asosiasi Professional

4.10. Keanggotaan Asosiasi Profesi dan Olah Raga

KOMPONEN


Benefit

Benefit

Benefit

Benefit

SAL/BEN/OTHER

Home Country Policy

Home Country Policy & Host Country Policy

Home Country Policy

Home Country Policy

KETERANGAN



TOTAL REMUNERASI


97

3/21/2009 9:40:06 AM


NO.

Tunjangan yang berikan saat menjalani pengobatan sesuai ketentuan yang diberlakukan untuk TKI.

Fasilitas kerja bagi TKA selama penugasan / terkait dengan pekerjaan/ kedinasan. Dapat diterapkan ketentuan Home Country System dengan Host Country Arrangement.

4.12.3. Fasilitas Kerja (HP, Laptop, Coporate Card

DEFINISI

4.12.2. Tunjangan pengobatan

KOMPONEN


Benefit

Benefit

SAL/BEN/OTHER

Home Country Policy

Host Country Policy

KETERANGAN

TOTAL REMUNERASI



98

3/19/2009 3:51:22 PM


Total Salaries Market Benchmark Range*

Headcount

Total Benefits Total Salaries + Benefits Total Cost (Salaries + Benefits) x Headcount OTHER PERSONNEL COST- in USD (annualized) Di luar Personnel cost dalam WP&B (Sundries) 1. ……………… 2. ……………… 3. ……………… 4. ……………… 5. ……………… Total Other Personnel Cost Grand Total Personnel Cost * besaran tarif acuan dapat berubah sesuai hasil market survey tahunan.

TUNJANGAN LAPANGAN BENEFIT- in USD (annualized)

SALARY- in USD (annualized) 1. ……………… 2. ……………… 3. ……………… 4. ……………… 5. ………………

REMUNERATION ITEMS

3. A . National Employees Planning Rate (Contoh Formulir) Level Pekerja Dengan Hak Lembur

Level Pekerja Tanpa Hak Lembur

LAMPIRAN 3. EVALUASI RKA KETENAGAKERJAAN TERHADAP HASIL SURVEY REMUNERASI

Level Pekerja Manajerial

Level Pimpinan Eksekutif

Jumlah Total



TOTAL REMUNERASI


99

3/19/2009 3:51:23 PM

migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:100 Total Salaries

Headcount

Total Benefits Total Salaries + Benefits Total Cost (Salaries + Benefits) x Headcount OTHER PERSONNEL COST- in USD (annualized) 1. ……………… 2. ……………… 3. ……………… 4. ……………… 5. ……………… Total Other Personnel Cost Grand Total Personnel Cost

BENEFIT- in USD (annualized)

SALARY- in USD (annualized) 1. ……………… 2. ……………… 3. ……………… 4. ……………… 5. ………………

REMUNERATION ITEMS


Managerial (Mgr/Sr.Mgr)

LAMPIRAN 3. EVALUASI RKA KETENAGAKERJAAN TERHADAP HASIL SURVEY REMUNERASI

3.B. Expatriate Employees Planning Rate (Contoh Formulir) Direct Report Top Executive (VP/Sr.VP) Top Executive (Country Mgr/ President) Total

TOTAL REMUNERASI



100

3/19/2009 3:51:24 PM

PERIHAL : CROSS POSTING TENAGA KERJA INDONESIA



UMUM 1.1. Dalam rangka mengoptimalkan dan pengembangan kompetensi Tenaga Kerja Indonesia di lingkungan KKKS, maka sebagai salah satu solusi untuk menjawab kelangkaan tenaga kerja dalam bidang usaha hulu migas di Indonesia dilakukan melalui program Cross Posting. 1.2. Program Cross Posting dilaksanakan sesuai dengan kontrak kerja KKKS bahwa BPMIGAS berkewajiban membantu menyediakan personil yang berasal dari sumbersumber dalam kontrol BPMIGAS apabila personil tersebut tidak tersedia maka BPMIGAS akan mengadakan dari sumber-sumber lainnya.

CROSS POSTING TENAGA KERJA INDONESIA

I.


1.3. Pengertian: 1.3.1 Cross-Posting (CP) di lingkungan KKKS adalah menempatkan pekerja dari satu KKKS ke KKKS lainya dan dari KKKS ke BPMIGAS atau sebaliknya dalam jangka waktu tertentu. 1.3.2 Unit Asal adalah KKKS atau BPMIGAS yang mengirimkan pekerjanya untuk dapat diperbantukan ke KKKS lain atau BPMIGAS. 1.3.3 Unit Penerima adalah KKKS atau BPMIGAS yang menerima Pekerja Perbantuan dari KKKS lain atau BPMIGAS. 1.3.4 Pekerja Perbantuan adalah pekerja dari Unit Asal yang diperbantukan ke Unit Penerima. II.

TUJUAN 2.1. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terhadap pelaksanaan operasional dari Unit Penerima dengan mengisi kekosongan posisi-posisi tenaga profesional sesuai dengan bidangnya. 2.2. Untuk menjaga keseimbangan operasi KKKS/BPMIGAS melalui penyediaan dan perbantuan tenaga kerja. 2.3. Untuk dapat mempercepat pengembangan kompetensi dan penguasaan teknologi migas oleh tenaga kerja nasional dengan mendayagunakan Tenaga Kerja Indonesia secara optimal dalam rangka pengembangan wilayah operasi. 2.4. Untuk dapat memberi kesempatan pengembangan karir bagi pekerja potensial dan mengakomodasi kebutuhan KKKS/BPMIGAS terhadap kebutuhan tenaga kerja di bidang usaha hulu migas baik tenaga kerja yang berpengalaman maupun belum berpengalaman.

III.

KEWENANGAN 3.1. BPMIGAS memberikan masukan untuk memastikan program dapat berjalan dengan baik. 3.2. Peserta CP (unit asal maupun unit penerima) melakukan evaluasi dan memutuskan kesepakatan pelaksanaan perbantuan pekerja. 3.3. Unit Penerima dan Unit Asal bertanggung jawab untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan CP, untuk kemudian dilaporkan kepada BPMIGAS.

101


3/19/2009 3:51:24 PM


IV.





PENGATURAN/BATASAN 4.1. Unit Penerima dapat melakukan rotasi dan mutasi Pekerja Perbantuan didalam Unit Penerima dan wajib menginformasikan kepada unit Asal. 4.2. Unit Penerima memiliki hak untuk mengembalikan Pekerja Perbantuan atas dasar kesepakatan dengan Unit Asal dan kemudian disampaikan kepada BPMIGAS. 4.3. Pekerja yang akan diperbantukan minimum telah memiliki pengalaman kerja di Unit Asal dengan penilaian kinerja minimal di atas skala tengah pada penilaian kinerja unit Penerima. 4.4. Pekerja Perbantuan tunduk kepada perjanjian kerahasiaan dan tata tertib/tata kerja di Unit Penerima. 4.5. Unit Penerima wajib memberikan pelatihan dan pengembangan kepada Pekerja Perbantuan sesuai dengan program rencana pengembangan Pekerja Perbantuan. 4.6. Program Cross Posting ini berlaku dengan jangka waktu penugasan yang didasarkan pada kebutuhan proyek minimum 1 (satu) tahun dan maksimum 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak. 4.7. Pekerja yang diperbantukan dalam mekanisme CP harus kembali ke Unit Asal setelah masa CP berakhir.

V.

PETUNJUK/PELAKSANAAN 5.1. Pertukaran pekerja antar Unit Asal dan Unit Penerima diatur sebagai berikut: 5.1.1. Peserta CP berkoordinasi dengan KKKS atau BPMIGAS untuk mendapatkan informasi mengenai kebutuhan/peluang CP. 5.1.2. Setiap KKKS/BPMIGAS dapat mengajukan pekerjanya untuk dapat diikutsertakan dalam program CP dengan menyampaikan kepada BPMIGAS untuk dicarikan unit penerima. 5.1.3. Setiap KKKS/BPMIGAS dapat mengajukan posisi yang dapat diisi oleh calon pekerja perbantuan dengan menyampaikan kepada BPMIGAS untuk di carikan calon pekerja perbantuan. 5.1.4. Rencana CP untuk unit asal disampaikan kepada BPMIGAS dengan mencantumkan: a. Nama, kualifikasi dan posisi pekerja. b. Tujuan dan manfaat CP. c. Jangka waktu CP. d. Administrasi remunerasi. e. Program kerja untuk pekerja perbantuan. 5.1.5. Rencana CP untuk unit penerima disampaikan kepada BPMIGAS dengan mencantumkan: a. Kualifikasi posisi yang diperlukan. b. Tujuan dan manfaat CP. c. Jangka waktu CP. d. Administrasi remunerasi.

102


3/19/2009 3:51:24 PM




5.1.6. Remunerasi Pekerja Perbantuan diatur sebagai berikut: a. Prinsipnya upah pekerja perbantuan mengikuti sistim pengupahan pada Unit Asal, apabila upah Pekerja Perbantuan lebih rendah dibanding dengan standar Unit Penerima, maka selisihnya akan dibebankan kepada Unit Penerima dalam bentuk tunjangan penugasan. Tunjangan ini tidak berlaku atau batal apabila Pekerja Perbantuan dikembalikan ke unit Asal. b. Apabila upah Pekerja Perbantuan lebih tinggi atau sama dengan dengan standar Unit Penerima, maka tidak perlu dilaksanakan penyesuaian.



c. Penilaian kinerja Pekerja Perbantuan mengikuti sistem di Unit Penerima, selanjutnya dilakukan konversi kedalam sistem penilaian kinerja Unit Asal sebagai dasar administrasi upah (merit increase). d. Benefit jangka panjang, mengikuti perhitungan Unit Asal dengan pembebanan pada Unit Penerima kecuali ditetapkan lain oleh kedua belah pihak. e. Fasilitas kedinasan mengikuti pemberian Unit Penerima kecuali ditetapkan lain oleh kedua belah pihak. 5.1.7. Masa kerja selama menjalani CP tetap diperhitungkan sebagai hubungan kerja di Unit Asal kecuali disepakati lain oleh kedua belah pihak (misal: selama penugasan di Unit Penerima hak ”severance pay” di berikan di Unit Penerima maka masa kerjanya di Unit Asal tidak memperhitungkan periode penugasan di Unit Penerima). 5.1.8. Pekerja Perbantuan yang sedang menjalani program pembinaan CP harus tunduk dan taat kepada peraturan/ketentuan pekerja di Unit Penerima. 5.1.9. Program mentoring untuk Pekerja Perbantuan diserahkan sepenuhnya kepada Unit Penerima. 5.1.10. Unit Asal dapat meminta kembali pekerja perbantuan apabila disepakati kedua belah pihak. 5.1.11. Unit Penerima wajib memberikan laporan tahunan kepada BPMIGAS sehubungan pelaksanaan CP, untuk kemudian dievaluasi lebih lanjut oleh BPMIGAS. VI.

REFERENSI 6.1. Undang-undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 6.2. Undang-undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. 6.3. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 6.4. Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 6.5. Kontrak Kerja Sama pasal 5.3.3 (PSC). 6.6. Work Program & Budget (WP&B).

VII. LAMPIRAN 7.1. Cross Posting Bisnis Process (Lampiran 1).

103


3/19/2009 3:51:25 PM






Lampiran 1

Cross Posting Business Process Proses

Pihak

1 Identifikasi kebutuhan dan ketersediaan

KKKS

2 Hasil identifikasi diserahkan kepada BPMIGAS.

KKKS & BPMIGAS

3 Pembahasan kebutuhan dan ketersediaan TK - penyelarasan kebutuhan dan ketersediaan (job matching) TK - penetapan rencana program (kerja atau pengembangan ) - kesepakatan tri-partit (unit pengirim, unit penerima & BPMIGAS)

KKKS & BPMIGAS

4 Penunjukan pekerja perbantuan oleh komite melalui HR KKKS - penandatangan perjanjian (kerahasiaan, syarat & ketentuan, dll) oleh pekerja perbantuan

KKKS

5 Implementasi CP - Pekerja perbantuan membuat laporan berkala - Evaluasi kinerja pertengahan program dan/atau akhir program

KKKS

6 Pelaporan program - Unit penerima mengajukan laporan tahunan kepada BPMIGAS - KKKS, Unit Asal dan BPMIGAS melakukan evaluasi atas pelaksanaan keseluruhan program CP

KKKS, Unit Asal & BPMIGAS

104


3/19/2009 3:51:25 PM

PERIHAL : RANCANGAN STRUKTUR ORGANISASI KKKS



UMUM 1.1. Pedoman Rancangan Struktur Organisasi KKKS adalah referensi bagi KKKS dalam penyusunan struktur organisasi di kegiatan usaha hulu migas, dan merupakan alat untuk melaksanakan evaluasi atas pengajuan struktur organisasi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja KKKS yang diajukan kepada BPMIGAS dalam bentuk Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (RPTK). 1.2. Pedoman Rancangan Struktur Organisasi KKKS mencakup kaidah-kaidah umum perancangan struktur organisasi dan parameter yang menggambarkan kepentingan BPMIGAS dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian. Hal ini diperlukan agar KKKS dapat menyusun struktur organisasi secara profesional dan obyektif berdasarkan aktivitas, efektivitas biaya dan optimalisasi pendayagunaan tenaga kerja, serta mampu mengakomodasi pengembangan karir Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

II.

RANCANGAN STRUKTUR ORGANISASI KKKS

I.


TUJUAN

2.1. Memberikan arahan dan acuan kepada KKKS untuk merancang/menyusun struktur organisasi dan perencanaan tenaga kerja yang akan diajukan KKKS kepada BPMIGAS.

2.2. Memberikan acuan kepada KKKS untuk menganalisa bentuk struktur organisasi yang tepat sesuai dengan besaran organisasi KKKS dan komitmen operasi yang terdapat di dalam POD dan WP&B untuk mencapai peningkatan efektivitas dan efisiensi operasi dan penggunaan tenaga kerja.

2.3. Meningkatkan efektivitas pengembangan TKI & efisiensi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di KKKS.

2.4. Menentukan jumlah TKA sesuai dengan kebutuhan bisnis yang diperlukan dalam organisasi, mengacu pada kategorisasi KKKS.

2.5. Memberikan acuan kepada KKKS dalam penentuan jabatan dan formasi yang terangkum di dalam RPTK yang akan diajukan kepada BPMIGAS.

III.

KEWENANGAN

3.1. KKKS menyusun struktur organisasi berdasarkan POD, WP&B, Bisnis Proses dan sesuai kebutuhan operasi, yang kemudian diajukan dalam bentuk permohonan bentuk struktur organisasi yang tertuang dalam RPTK untuk dievaluasi dan disetujui oleh BPMIGAS. Apabila KKKS melakukan perubahan terhadap struktur organisasi 3 layer pada top management level, antara lain: President, Sr. Vice President, Vice President, General Manager, Sr Manager, atau setingkat dengan jabatan-jabatan tersebut, harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari BPMIGAS. Perubahan yang terjadi pada layer selanjutnya (sampai pada tingkat operasional) hanya perlu diinformasikan kepada BPMIGAS.

3.2. BPMIGAS melakukan evaluasi atas usulan struktur organisasi KKKS yang terangkum di dalam RPTK sesuai dengan POD, WP&B dan Bisnis Proses serta pedoman pengembangan organisasi (terlampir) dan memberikan persetujuan terhadap RPTK tersebut serta menyampaikan kepada instansi terkait jika diperlukan.

105


3/19/2009 3:51:25 PM

RANCANGAN STRUKTUR ORGANISASI KKKS


PERIHAL : RANCANGAN STRUKTUR ORGANISASI KKKS



IV. PETUNJUK/PELAKSANAAN PERANCANGAN STRUKTUR ORGANISASI Dalam melaksanakan perancangan organisasi KKKS harus memperhatikan aspek-aspek penting sebagai berikut :

4.1. Aspek Legalitas dalam penyusunan struktur organisasi, KKKS harus memperhatikan aspek legalitas hubungan kontrak dengan BPMIGAS, sehingga struktur organisasi yang ada menggambarkan suatu bisnis entity yang secara legal melakukan kerja sama dengan BPMIGAS dalam kerangka kontrak kerja sama.

4.2. Aspek pola penyusunan struktur organisasi di lingkungan KKKS yang tertuang dalam ”Referensi Penyusunan Struktur Organisasi di Lingkungan KKKS”.

V.

REFERENSI. 5.1. Undang – undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 5.2. Undang – undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. 5.3. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 5.4. Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 5.5. Kontrak Kerja Sama (PSC). 5.6. Work Program & Budget (WP&B). 5.7. Kepmenakertrans No. Kep-228/Men/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 5.8. Kepmenakertrans No. Kep-20/Men/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tanaga Kerja Asing. 5.9. Penyusunan Struktur Organisasi di Lingkungan KKKS.

106


3/19/2009 3:51:25 PM

PERIHAL : PENANGANAN UNJUK RASA & MOGOK KERJA



UMUM 1.1. Minyak dan Gas Bumi adalah sumber daya alam strategis yang dikuasai oleh negara dan merupakan komoditi andalan dalam penerimaan devisa negara. Industri Hulu Migas adalah industri yang padat modal dan padat teknologi yang perlu didukung dengan pengelolaan sumber daya manusia yang profesional yang mampu menjamin kelancaran pengoperasian industri tersebut dengan optimal, aman dan sesuai persyaratan ketentuan peraturan terkait. 1.2. Jaminan kelancaran operasi industri Migas sangat bergantung dari situasi dan kondisi kerja yang kondusif harmonis antara KKKS, BPMIGAS, Serikat Pekerja (SP) serta lingkungan sosial–ekonomi wilayah sekitar.

PENANGANAN UNJUK RASA & MOGOK KERJA

I.


1.3. Aktifitas menyampaikan aspirasi pekerja melalui media unjuk rasa dan mogok kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, merupakan hak pekerja yang perlu diatur pelaksanaannya sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kelancaran operasi industri Migas. 1.4. Pedoman ini merupakan sistem penanganan yang komprehensif dan sinergi antara tuntutan keamanan operasi dan kepentingan pekerja, negara serta KKKS. II.

TUJUAN 2.1. Untuk memberikan pedoman yang dapat dijadikan acuan oleh KKKS dalam menghadapi Unjuk Rasa dan Mogok Kerja. 2.2. Pedoman ini sebagai acuan dalam melaksanakan koordinasi antara Tim SDM KKKS dengan BPMIGAS dan/atau instansi lain yang terkait dalam menghadapi Unjuk Rasa dan Mogok Kerja.

III.

KEWENANGAN 3.1. KKKS menyusun strategi dan langkah-langkah dalam menangani rencana Unjuk Rasa & Mogok Kerja di lingkungan operasinya. 3.2. KKKS melaporkan kepada BPMIGAS setiap aktivitas yang terjadi berkaitan dengan rencana Unjuk Rasa & Mogok Kerja. 3.3. BPMIGAS melakukan pengendalian & pengawasan atas pelaksanaan kebijakan KKKS dalam menangani Unjuk Rasa & Mogok Kerja. 3.4. KKKS dan BPMIGAS melakukan koordinasi terhadap instansi terkait, antara lain : Disnaker, Aparat Keamanan (Pamobvitnas), Pemda.

IV.

PETUNJUK/PELAKSANAAN 4.1. Unjuk rasa & mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja KKKS 4.1.1. Tahap Persiapan Segera setelah perusahaan mengetahui adanya indikasi kuat tentang rencana Unjuk Rasa & Mogok Kerja, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh KKKS adalah sebagai berikut: a.

Melakukan koordinasi internal & eksternal dan melakukan persiapanpersiapan dalam menghadapi rencana Unjuk Rasa dan Mogok Kerja.

107


3/19/2009 3:51:25 PM






b. Dalam hal perwakilan Pekerja telah mengeluarkan pernyataan sikapnya/ tuntutannya kepada perusahaan melalui media massa atau kepada instansi pemerintah terkait, perusahaan dapat menyiapkan jawaban kepada perwakilan Pekerja maupun paket informasi klarifikasi/hak jawab (standby statement) kepada media massa (press release) atau kepada instansi pemerintah terkait. Bila diperlukan, perusahaan dapat koordinasi dengan BPMIGAS dalam menyiapkan surat jawaban tersebut. c.

Membentuk Gugus Tugas (task force) yang terdiri dari fungsi SDM, Sekuriti, Hukum, Humas, Operasi Lapangan dan fungsi terkait lainnya di KKKS sebagai Tim Perunding/Negosiator maupun untuk menyiapkan laporan, menghadapi tuntutan demonstran/pemogok, memproses perselisihan di PHI/PN, maupun menyiapkan upaya-upaya mitigasi selanjutnya. Bila diperlukan, perusahaan dapat koordinasi dengan fungsi-fungsi terkait di BPMIGAS termasuk didalamnya.

d. Menyusun strategi apabila tidak terjadi kesepakatan dalam perundingan dengan Perwakilan Pekerja. e. Mengumumkan kepada pekerja atas rencana unjuk rasa/mogok kerja dan menghimbau seluruh pekerja untuk tetap bekerja seperti biasa. f.

Melakukan upaya penyelesaian perselisihan melalui perundingan agar tidak terjadi mogok. Perusahaan dapat meminta bantuan BPMIGAS dalam proses perundingan sebelum melakukan mediasi ke Disnaker.

g. Apabila perundingan mengalami dead-lock, KKKS perlu menyusun strategi penyelesaian perselisihan yang baru dengan memperhatikan keamanan dan kelancaran proses produksi KKKS. h. Melakukan koordinasi dengan Disnaker/instansi terkait lainnya guna memastikan apakah rencana unjuk rasa/mogok kerja tersebut sah atau tidak secara hukum. KKKS melakukan langkah-langkah penanganan dan pengamanan serta persiapan tindakan akibat hukumnya. i.

Menyusun mitigasi produksi dengan koordinasi fungsi-fungsi terkait di BPMIGAS/Instansi Pemerintah lainnya (bila perlu membentuk tim khusus untuk menjamin kelancaran/keamanan proses produksi).

4.1.2. Tahap Pelaksanaan Unjuk Rasa & Mogok Kerja a.

KKKS berusaha maksimal agar operasional & proses produksi tetap berjalan, antara lain dengan: •

Mengamankan alat produksi dan asset perusahaan dengan mengerahkan petugas pengamanan internal perusahaan maupun koordinasi dengan aparat keamanan eksternal.

•

Melokalisir demonstran & pemogok sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kegiatan operasional dan proses produksi.

•

Bila diperlukan, mengaktifkan tim khusus yang telah disiapkan.

108


3/19/2009 3:51:26 PM




b.

KKKS menghadapi demonstran & pemogok: •

Menunjukkan sikap tidak bermusuhan, sehingga emosi dapat saling terkendali dan tidak menjurus ke anarkis.

•

Memanggil wakil demonstran & pemogok untuk berunding kembali guna menyelesaikan perselisihan/meminta pekerja bekerja kembali.

•

Bila unjuk rasa dan/atau mogok kerja tidak sah atau mengganggu ketertiban atau bersifat anarkis maka Perusahaan dapat meminta aparat keamanan untuk mengambil tindakan penertiban serta pengamanan.

•

Pekerja yang melakukan mogok kerja tidak sah akan dinyatakan sebagai mangkir. Perusahaan mengeluarkan surat panggilan sebanyak 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 hari kepada Pekerja untuk kembali bekerja.

•

Dalam hal Disnaker telah melakukan melakukan upaya penyelesaian masalah yang menyebabkan terjadinya pemogokan dan telah dilimpahkan kepada lembaga PHI, maka Perusahaan melakukan perundingan dengan SP/perwakilan Pekerja untuk menghentikan mogok kerja.



4.1.3. Tindak Lanjut Pasca Unjuk Rasa & Mogok Kerja a.

KKKS mencatat kronologi insiden unjuk rasa & mogok kerja, dan melaporkannya kepada pihak-pihak terkait (internal & eksternal).

b.

Dalam hal aksi unjuk rasa & mogok kerja menimbulkan gangguan pada kegiatan operasional atau menyebabkan terhentinya proses produksi atau bahkan hingga menimbulkan kerugian materil/jatuh korban luka/meninggal dunia, maka KKKS harus menghitung total kerugian yang diakibatkan dan mengidentifikasi semua pihak-pihak yang bertanggung jawab maupun yang dirugikan dirugikan untuk kepentingan laporan, pembuktian dalam proses hukum dan upaya-upaya mitigasi selanjutnya.

c.

KKKS melakukan koordinasi dengan SP untuk mengurangi dampak negatif mogok kerja agar suasana pekerjaan, baik untuk pekerja yang mendukung ataupun yang tidak mendukung unjuk rasa & mogok kerja.

d.

KKKS menyusun laporan/mendokumentasikan secara lengkap seluruh proses unjuk rasa & mogok kerja.

4.2. Unjuk rasa & mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja perusahaan jasa penunjang (PJP) 4.2.1. Pada prinsipnya, proses penanganan unjuk rasa & mogok kerja oleh pekerja PJP di butir ini sama dengan prosedur penangan pada butir 4.1 di atas, namun peran KKKS di atas diupayakan sepenuhnya dilaksanakan secara langsung oleh PJP sebagai konsekuensi adanya hubungan kerja langsung antara PJP dengan pekerjanya. 4.2.2. PJP bertanggung jawab untuk menyusun strategi dan langkah-langkah di lapangan dalam menangani unjuk rasa & mogok kerja pekerjanya. 4.2.3. Fungsi pengawasan dan pengendalian berada pada KKKS dengan tetap melaksanakan koordinasi yang diperlukan dengan BPMIGAS maupun instansi pemerintah lainnya.

109


3/19/2009 3:51:26 PM






4.2.4. Jika diperlukan, KKKS dapat melarang pekerja PJP yang melakukan unjuk rasa & mogok kerja berada di lokasi perusahaan KKKS. 4.2.5. Untuk mengamankan alat produksi dan asset KKKS, menjaga kepentingan operasional KKKS & kelangsungan proses produksi, bila diperlukan KKKS dapat mengadakan pekerja pengganti. 4.3. Unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat 4.3.1 Pedoman ini disusun khusus untuk unjuk rasa & mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja KKKS dan pekerja PJP. 4.3.2 Penanganan unjuk rasa yang dilakukan masyarakat dikoordinasikan dengan fungsi Hubungan Pemerintah & Masyarakat (HUPMAS) BPMIGAS, KKKS dan fungsi-fungsi terkait. V.

REFERENSI 5.1. Undang-Undang No. 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. 5.2. Undang-Undang No. 39/1999 tentang HAM (Pasal 25 Hak untuk Mogok). 5.3. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 5.4. Undang-Undang No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 5.5. KEPPRES No. 63/2004 tentang Objek Vital Nasional. 5.6. Kepmen No. 232/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah.

VI.

LAMPIRAN 6.1. Alur Mogok Kerja (Lampiran 1). 6.2. Bagan Komunikasi (Lampiran 2).

110


3/19/2009 3:51:26 PM




Lampiran 1

Alur Mogok Kerja

Perselisihan Pengusaha

SP/B dan atau pekerja



Perundingan untuk penyelesaian

Setuju (perselisihan diselesaikan) Perundingan gagal

SP/B dan atau pekerja merencanakan Mogok Kerja

Tidak diijinkan Mogok Kerja karena menyangkut kepentingan umum/ mengganggu keamanan

SP/B memberikan surat pemberitahuan Mogok Kerja kepada Perusahaan & Lembaga Pemerintah paling tidak 7 hari sebelum mogok kerja

Instansi pemerintah membantu para pihak untuk menyelesaikan perselisihan (MEDIASI)

Mediasi Gagal

SP/B dan atau pekerja memutuskan memulai, menunda atau mengakhiri Mogok Kerja

Setuju (perselisihan diselesaikan)

Instansi Pemerintah menyerahkan kepada Lembaga Penyelesian Perselisihan Industrial

111


3/19/2009 3:51:26 PM






Lampiran 2

Bagan Komunikasi

K O M U N IK A S I

IN T E R N A L

EK STERN AL

T eam M an ajem en

B P M IG A S

T eam H R (H u b u n g an In d u strial d an C & B )

D IS N A K E R

T eam H u k u m

P A M O B V IT

T eam K o m u n ik asi

M E D IA M A S A

T eam K eam an an

T eam P ro d u k si & S afety

T eam P eru n d in g / N eg o siato r

112


3/19/2009 3:51:28 PM

PERIHAL : BAHAN PERTIMBANGAN RUJUKAN PASIEN KE LUAR NEGERI



UMUM Rujukan pasien ke luar negeri merupakan salah bentuk pelayanan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya di lingkungan KKKS BPMIGAS dalam usaha mencapai derajat tingkat kesehatan paripurna. Selain itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dirasakan sangat cepat dan tingkat penyerapan perkembangan tersebut dirasakan kurang merata di pusat kesehatan di Indonesia.

II.

TUJUAN Mempunyai kesamaan cara pandang dalam menetapkan standar rujukan pasien keluar negeri dalam usaha mengupayakan pelayanan kesehatan yang terbaik sesudah memperoleh jasa pelayanan kesehatan yang ada di dalam negeri.

III.

KEWENANGAN 3.1. KKKS mengusulkan pekerja dan/atau keluarganya yang dirujuk ke luar negeri.

BAHAN PERTIMBANGAN RUJUKAN PASIEN KE LUAR NEGERI

I.


3.2. Badan Pertimbangan Kesehatan (Medical Board) BPMIGAS akan berdiskusi untuk menyetujui atau menolak usulan rujukan ke luar negeri tersebut. IV.

PETUNJUK/PELAKSANAAN 4.1. Rujukan pengobatan ke luar negeri bagi pekerja/keluarga KKKS harus mendapat persetujuan dari BPMIGAS melalui Badan Pertimbangan Kesehatan. 4.2. KKKS yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) dapat menyediakan fasilitas pengobatan dan perawatan kesehatan TKA melalui kerjasama dengan primary health care provider yang ada di Indonesia. 4.3. Dalam membuat keputusannya, Badan Pertimbangan Kesehatan mengacu pada alasan profesi medis dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 4.3.1. Ketersediaan di Indonesia • Sarana dan fasilitas kesehatan • Obat-obatan • Donor organ 4.3.2. Kompetensi & Pengalaman: • Teknologi medis baru tidak tersedia/belum memadai di Indonesia • Angka kegagalan terapi atau morbiditas tinggi • Tingkat kesulitan kasus yang tinggi • Jumlah kasus yang ditangani belum banyak 4.4. Riwayat Pengobatan sebelumnya: 4.4.1 Setelah terapi maksimal di Indonesia, masih terdapat ketidakjelasan diagnosa atau terapi dan tindaklanjutnya. 4.4.2 Tidak ada perbaikan keadaan setelah terapi maksimal di Indonesia. 4.4.3 Follow up/kontrol kasus dari pengobatan di luar negeri sebelumnya yang telah disetujui oleh BPMIGAS.

113


3/19/2009 3:51:28 PM

BAHAN PERTIMBANGAN RUJUKAN PASIEN KE LUAR NEGERI


PERIHAL : BAHAN PERTIMBANGAN RUJUKAN PASIEN KE LUAR NEGERI



4.5. Kasus Emergensi yang perlu dilakukan tindakan evakuasi ke luar negeri dengan mempertimbangkan keselamatan jiwa dan fasilitas kesehatan yang memadai, cukup dilaporkan kepada BPMIGAS maksimal 3x24 jam pasca kejadian dengan memperhatikan peraturan/pedoman BPMIGAS. 4.6. Khusus untuk pengobatan TKA KKKS dan keluarganya ke luar negeri harus ada referensi dari primary health care provider dan persetujuan Dokter Perusahaan (Chief Medical Officer) atau fungsi Human Resources masing-masing KKKS. Apabila tidak dilakukan, maka biaya yang dikeluarkan tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi KKKS. 4.7. Untuk pengobatan pekerja KKKS dan keluarganya ke luar negeri yang tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka seluruh biaya yang timbul tidak dapat dibebankan dalam biaya operasi KKKS. V.

REFERENSI 5.1. Undang-Undang No. 23/1992 tentang Kesehatan. 5.2. Undang-Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 5.3. Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. 5.4. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 5.5. Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 5.6. Kontrak Kerja Sama (PSC). 5.7. Work Program & Budget (WP&B) KKKS-BPMIGAS.

114


3/19/2009 3:51:28 PM

1

migas_17x25 cm_2009.indd 1

3/19/2009 4:20:48 PM

BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BPMIGAS)

Recommend Documents