\
.
KEMENTERIAN
KEUANGAN
PERATURAN DIREKTUR
NOMORPER-
REPUBLIK JENDERAL
INDONESIA PAJAK
es /PJ/2014
TENTANG BENTUKDANISI SURATPEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAKPENGHASlLAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN
KEGIATAN 01 BIDANG USAHA HULU
MINYAK DAN/ATAUGASBUMI DIREKTURJENDERAL Menimbang
Mengingat
PAJAK,
: a. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian hukum, serta meningkatkan pelayanan, tertib administrasi dan pengawasan kepada Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi dalam melaporkan dan mempcrtanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak penghasilan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikernbalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Bentuk Dan Isi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan di Bidang Usaha Hulu Minyak dari/atau Gas Bumi: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara· Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173);
+
-2-
4.
5.
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak clan Gas Burni [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03j2007 ten tang Bentuk, clan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, clan Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152jPMK.03/2009;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ./2001 tentang Keterangan dan atau Dokumen yang Hams Dilampirkan dalam Surat Pernberitahuan; 7.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34jPJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2013; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN 01 BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI. BABI KETENTUAN UMUM Pasall Oalam Peraturan
Direktur Jenderal ini, yang dimaksud
dengan:
1. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau 8agian Tahun Pajak. 2. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, danl atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 3. Kontrak Kerja Sarna adalah Kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan. 5. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas burni dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian
4-
-3-
sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya. 6. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Badan Pelaksana atau SKK Migas. 7. Operator adalah kontraktor atau dalam hal kontraktor terdiri atas beberapa pemegaog participatin.g interest, salah satu pemegang participating interest yang ditunjuk sebagai wakil oleh pemegang participating interest lainnya sesuai dengan kontrak kerja sama, 8. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disingkat SKK Migas adalah satuan kerja penyelenggara pengelolaan kegiatan usaha hulu migas yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 ten tang Penye1enggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, 9. Financial Quarterly Report yang selanjutnya disingkat FQR adalah laporan anggaran dan realisasi lifting, biaya operasi dan bagi hasil serta kewajiban perpajakan yang wajib disampaikan oleh Operator kepada SKK Migas secara kuartalan untuk masing-masing wilayah ketja. 10. First Tranche Petroleum yang selanjutnya disingkat FTP adalah sejumlah tertentu minyak mentah dan/atau gas bumi yang diproduksi dari suatu wilayah kerja dalam satu tahun kalender, yang dapat diambil dan diterima oleh SKK Migas dan/ atau kontraktor dalam tiap tahun kalender, sebelum dikurangi pengembalian biaya operasi dan penanganan produksi (own use). 11. Equity to be Split adalah hasil produksi yang tersedia untuk dibagi (lifting) antara SKK Migas dan kontraktor setelah dikurangi FTP, insentif investasi (jika ada), dan pengembalian biaya operasi. 12. Investment Credit yang selanjutnya disebut insentif investasi adalah tambahan pengembalian biaya modal dalam jumlah tertentu, yang berkaitan langsung dengan fasilitas produksi, yang diberikan sebagai insentif untuk pengembangan lapangan minyak darr/atau gas bumi tertentu. 13. Participating Interest adalah hak dan kewajiban sebagai kontraktor kontrak kerja sama book secara langsung maupun tidak langsung pada suatu wilayah kerja. 14. Domestic Market Obligation yang se1anjutnya disingkat DMO adalah kewajiban penyerahan bagian kontraktor berupa minyak dan/ atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. 15. DMO fee atau imbalan DMO adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada kontraktor atas penyerahan minyak dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan menggunakan harga yang ditetapkan oleh Menteri
...f-
-4-
yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi. 16. Harga minyak mentah Indonesia adalah harga minyak mentah yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi secara periodik. 17. Lifting price variance atau varian harga atas lifting adalah selisih harga yang terjadi karena perbedaan harga minyak mentah Indonesia bulan an dengan harga minyak mentah Indonesia rata-rata tertimbang. 18. Biaya bukan modal (non capital cos~ adalah biaya yang dikeluarkan pada kegiatan operasi tahun berjalan yang mempunyai masa manfaat kurang dari 1 (satu) tahun, termasuk survei dan intangible drilling cost. 19. Biaya modal (capital cosq adalah pengeluaran yang dilakukan untuk peralatan atau barang yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang pembebanannya pada tahun berjalan melalui penyusutan.
BAS II BENTUK FORMULIR DAN LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
Pasal2 Bentuk
Forrnulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Kontraktor adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 ten tang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya, dan perubahannya.
Pasal3 Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dilampiri dengan keterangan danj atau dokumen aeatrai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk: a. FQR untuk Tahun Pajak yang bersangkutan; dan b. Bukti penyetoran Pajak Penghasilan; Pasa14 Kontraktor wajib mengisi Lampiran Khusus Penghitungan Pajak Penghasilan yang meliputi: a. Lampiran Khusus Penghitungan Pajak Penghasilan Badan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sarna Migas; b. Lampiran Khusus Penghitungan Branch Profit Tax/Pajak atas Dividen bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sarna Migas;
..f-
-5-
c. Lampiran Khusus Rincian Biaya pada Tahapan Eksplorasi dalam rangka Kontrak Kerja Sarna Migas atau Lampiran Khusus Rincian Biaya pada Tahapan Eksploitasi dalam rangka Kontrak Kerja Sarna Migas; d. Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dalam Rangka Kontrak Kerja Sarna Migas; e. Larnpiran Khusus Rincian ITP Share Bagian Kontraktor; dan f. Lampiran Khusus Laporan Perubahan Participating Interest,
BAB III LAMPlRAN KHUSUS PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN LAMPIRAN KHUSUS PENGHITUNGAN BRANCH PROFIT TAX/PAJAK ATAS DIVIDEN ATAS PENGHASILAN DARI KONTRAK KERJA SAMA MIGAS
Pasal S (1)
Lampiran Khusus Penghitungan Pajak Penghasilan Badan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sarna Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan untuk rnenghitung Pajak Penghasilan Badan dalam rangka Kontrak Kerja Sarna, meliputi: a. Peredaran U saha; b. Biaya Usaha; c. Penghasilan Kena Pajak; d. PPh Badan Terutang; e. Kredit Pajak PPh Badan; f. PPh Badan yang Kurang (Lebih)dibayar.
(2)
Peredaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi:
(1)
huruf a
a. FI'P Share;
b. Equity Share; c. Insentif Investasi; d. Cost Recovery;
e. DMO; f. DMO Fee; dan g. Lifting Price Variance;
(3)Bentuk Lampiran Khusus Penghitungan Pajak Penghasilan Badan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sarna Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta petunjuk umum dan petunjuk pengisiannya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Larnpiran I yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
..J-
I
,
-6-
Pasa16 (1) Penghasilan atas FTP share sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, Pajak Penghasilannya dihitung pada saat Kontraktor mencapai equity to be split. (2) Dalam hal ITP share diterirna sebelum Kontraktor mencapai equity to be split, maka kewajiban Pajak Penghasilan atas FrP share yang diterima tersebut penghitungannya ditangguhkan sampai dengan Kontraktor mencapai equity to be split. (3) Dalarn hal terjadi pengalihan participating interest oleh Kontraktor yang belum mencapai equity to be split, maka kewajiban Pajak Penghasilan atas FTP share yang penghitungannya ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi kewajiban Kontraktor pemegang participating interest pada saat mencapai equity to be split. (4) Dalam hal Kontraktor pemegang participating interest pada saat mcncapai equity to be split sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan atas FTP share yang penghitungannya ditangguhkan namun telah mengalihkan participating interest kepada Kontraktor lain, kewajiban Pajak Penghasilan atas FTP share yang penghitungannya ditangguhkan tersebut menjadi kewajiban Kontraktor pemegang participating interest terakhir.
Pasal 7 Khusus Penghitungan Branch Profit Tax/Pajak atas Dividen bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sarna Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan untuk menghitung pajak atas Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c setelah dikurangi PPh Badan Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d yang terutang oleh Kontraktor. (2) Bentuk Lampiran Khusus Penghitungan Branch Profit Tax/Pajak atas Dividen bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sarna Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta petunjuk pengisiannya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, (1) Lampiran
BABIV· LAMPIRAN KHUSUS RINCIAN BIAYA DAN DAFI'AR PENYUSUTAN DALAMRANGKA KONTRAKKERJA SAMA MIGAS Pasa18 (1) Biaya usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi: a. Biaya bukan modal tahun berjalan;
...f-
-7-
b. Penyusutan biaya modal tahun berjalan; c. Biaya operasi yang belum dapat dikembalikan tahun sebelumnya; (2) Dalam terdapsf 'penghasilan 'tambahan yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan operasi perminyakan dalam bentuk hasil penjualan produk sampingan atau bentuk lainnya diperlakukan sebagai pengurang biaya operasi.
-nar'
Pasal9 (1) Biaya usaha sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dirinci dalam laporan yang terpisah untuk tahapan eksplorasi dan untuk tahapan eksploitasi. (2) Untuk Kontraktor yang masih dalam tahapan eksplorasi, rincian biaya se bagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam Lampiran Khusus Rincian Biaya pada tahapan Eksplorasi dalam rangka Kontrak Kerja Sarna Migas yang bentuk serta petunjuk pengisiannya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. (3) Untuk Kontraktor yang sudah dalam tahapan eksploitasi, maka rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam Lampiran Khusus Rincian Biaya pada Tahapan Eksploitasi dalam rangka Kontrak Kerja Sarna Migas yang bentuk serta petunjuk pengisiannya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. (4) Dalam hal di Tahun Pajak yang bersangkutan Kontraktor beralih dari tahapan eksplorasi ke tahapan eksploltasi, biaya usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci untuk masing-masing tahapan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). Pasal10 (1) Penyusutan biaya modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dirinci penghitungannya per harta dengan menggunakan Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dalam Rangka Kontrak Kerja Sama Migas. (2) Penghitungan pcnyusutan dilakukan sesuai metode penyusutan, kelompok, tarif, dan masa manfaat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. (3) Untuk Kontrak Kerja Sarna yang ditandatangani sebelum Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2010 diberlakukan, apabila ketentuan penghitungan penyusutan sudah diatur secara jelas di dalam kontrak, maka mengikuti ketentuan dalam kontrak kerja sama bersangkutan.
-I-
-8-
(4) Bentuk Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dalam Rangka Kontrak Kerja Sarna Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta petunjuk pengisiannya adalah sebagaimana ditctapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. (5) Lampiran Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) rnenggantikan kewajiban melampirkan Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal (Lampiran Khusus lA), sebagaimana diatur dalarn Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34jPJj2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya, dan perubahannya.
BABV LAMPlRAN KHUSUS RINCIAN FrP SHARE BAG IAN KONTRAKTOR YANG PENGENAAN PAJAKNYA DITANGGUHKAN DAN LAPORAN PERUBAHAN PARTICIPATING INTEREST
Pasal 11 (1)
(2)
Kontraktor yang sudah mencapai tahapan eksploitasi namun belum mencapai equity to be split wajib menyampaikan Lampiran Khusus Rincian FTP Share Bagian Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yang bentuk dan petunjuk pengisiannya adalah sebagairnana ditetapkan dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. ITP share sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. FI'P share tahun berjalan; b. FTP share tahun-tahun sebelumnya yang penghitungan kewajiban Pajak Penghasilannya ditangguhkan sampai dengan equity to be split; c. Dalam hal Kontraktor menerima pengalihan participating interest dari Kontraktor lain, ITP share tahun-tahun sebelumnya yang penghitungan kewajiban Pajak Penghasilannya ditangguhkan sampai dengan equity to be split sebagaimana dimaksud pada huruf b juga melip'uti FTP share kontraktor lain yang penghitungan Pajak Penghasilannya ditangguhkan. Pasal12
Kontraktor wajib menyampaikan Lampiran Khusus Laporan Perubahan Participating Interest sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f yang bentuk dan petunjuk pengisiannya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
...r--
-9-
BABVI KETENTUAN PENUTUP
Pasall3 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2011 ten tang Bentuk Dan Isi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan/ atau Gas Bumi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasa114
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan untuk pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 clan seterusnya.
Ditetapkan di Jakarta _ ada tanggal I~ I 2. /
:2.01~
URJENDERALPAJA~
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DlREKTORATJENDERALPAJAK
LAMPlRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER~ /PJ/2014
TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BAG! WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK .DAN/ATAU GAS BUMI
LAMPIR,o.NI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR ! PER· IP.J/2014 TENTANG BENTUK DAN ISI SUAAT PEMBERITAHUAN TAHVNAN PAJAK PI!:NGHASILAN BAG! WAJIB PAJAK YANG MitLAKI)K.ft.N KEOLATAN 01 BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN/ATAV GAS BUMI
PETUNJVK VMUM
Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Kontraktor dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Badan (Formulir 1771 dan Lampiran Khusus ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk Lampiran Khusus, Formulir yang digunakan
adalah sebagai berikut: a. Dalam hat Kontraktor menyelenggarakan pembukuan. dalam mata uang Rupiah, maka Formulir yang digunakan adalah Formulir 9A-l, 9A-2, 9A-3, 9A-4, 9A-5, 9A-6, dan 9A-7. b. Dalam hal Kontraktor diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, maka Formulir yang digunakan adalah Formulir 98-1, 9B-2, 98-3, 9B-4, 98-5, 98-6, dan 9B-7.
2. Dalam mengisi Formulir 1771-1 : a. Bagian Peredaran Usaha (1771-1 angka 1 huruf a), diisi dengan peredaran usaha Kontraktor dalam rangka Kontrak Kerja Sarna: 1) Dalam hal belum ada Equity to be Split (ETS). diisi dengan hasil penjumlahan angka 1 huruf h dan angka 3 huruf b Lampiran Khusus I. 2) Dalam hal sudah ada Equity to be Split (ETS), diisi dengan angka 1 huruf h Lampiran Khusus I. b. Bagian Biaya Usaha Lainnya (Formulir 1771-1 angka 1 huruf c), diisi dengan biaya usaha Kontraktor dalarn rangka Kontrak Kerja Sarna (Lampiran Khusus 1 angka 2 huruf e). c. Bagian Penghasilan Dari Luar Usaha (Formulir 1771-1 angka 1 huruf e) diisi dengan peredaran usaha Kontraktor di luar Kontrak Kerja Sarna, termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh yang bersifat final, seperti uplift dan pengalihan participating interest. d. Bagian 8iaya dari Luar Usaha (Formulir 1771-1 angka 1 huruf f) diisi dengan biaya sehubungan dengan Penghasilan dari Luar Usaha yang diterima Kontraktor di luar Kontrak Kerja Sarna. e. Bagian Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya (Formulir 1771-1 angka 5 huruf I), diisi dengan biaya usaha Kontraktor dalam rangka Kontrak Kerja Sarna (Lampiran Khusus 1 angka 2 buruf e). f. Bagian Penyesuaian Fiskal Negatif Lainnya (Formulir 1771-1 angka 6 huruf d), diisi dengan peredaran usaha Kontraktor dalam rangka Kontrak Kerja Sarna hasil penjumlahan, yaitu: 1) Dalarn hal belum ETS, diisi dengan penjumlahan angka 1 huruf h dan angka 3 huruf b Lampiran Khusus I 2) Dalam hal sudah ETS, diisi dengan angka 1 huruf h Lampiran Khusus I. 3. Dalarn mengisi Formulir 1771-II : a. Kolom 4 Formulir 1771-11 diisi dengan perincian dari Lampiran Khusus IV. b. Dalam hal Wajib Pajak memperoleh penghasilan selain dari Kontrak Kerja Sarna, maka biaya-biaya yang terjadi dirinci dalam kolom 5 Formulir 1771-11.
--I-
11
r! ; 1ft''
-2-
4. Dalarn menentukan
status
SPT Tahunan
Pajak Penghasilan
adalah
sebagai
berikut: a. Apabila salah satu status pajak terhutang pada Formulir 1771 ~ Lampiran Khusus Penghitungan Pajak Penghasilan Badan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sarna Migas dan Lampiran Khusus Penghitungan Branch Profit Tax/Pajak atas Dividen bagi Kontraktor Kontrak Keria Sarna Migas ada yang rnenunjukkan Lebih Bayar, maka status 8PT Tahunan Kontraktor tersebut adalah "Lebih Bayar". b. Apabila salah satu status pajak terhutang pada Formulir 1771 t Lampiran Khusus Penghitungan Pajak Penghasilan Badan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sarna Migas dan Lampiran Khusus Penghitungan Branch Profit Taxi Pajak atas Dividen bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sarna Migas ada yang menunjukkan Kurang Bayar dan tidak ada yang Lebih Bayar, maka status SPT Tahunan Kontraktor terse but adalah "Kurang Bayar",
...f-
-3LAMPfRAN' DIREKTUR JENOeRAL PAJAK NOMOR : PERjPJ/2014 TEN'I'ANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERI'I'AHUAN TAHUNAN PAJAK PENCHA$ILAN SAQJ WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEQJATAN 01 BIDANa USAl-IA HULU MINYAK DAN/ATAlJ GAS BUMI PERATURAN
-
MBIam.ol •••• IlarI ..•.•
LAMPlAAN KHUSUS PENGHITUNO~ PAJAK PENOHASllAN BADAN BAGI KONTAAKTOR I(()NTRAK KEAJA $AljJA"!GAS
9A-l
[II:[]
TAHUN PAJAK
A. IOEtIllIM 1. NPWP
I
2. NAMA WAJte PAJAK
I I I
3. NAMA BLOKJWILAYA~t KEAJA PERTAMBANGAN ~. STATUS BLOK
DEKSPLOAAS'
DEI<$PLOITASI
I I
I
S. NAMA OPERATOFt
I I
II. NPWP OPERATOR 'T.
PEMEGANG PAFtTICIPATING INTEREST.,
1
(SEWM ET$)
OEKSPLOtTASI
I I I
(SUCIAH e'rS)
I I
I I I
o
NAIIIIA NPWP
2
NAMA NPWP
3
NAMA NPWP
B.
flENGHITUHOANP.,.
PCNGHMILAN
TOTAL SLOK (Ap)
BMAH
QPeRAYOR (Rp)
••••• IGNtG
P~lI'AllNG
,"",
Ulfl!1II$'I' I PMTMER ')
2
3
1. PEREDARAN USAHA : a. FTPSMAAE a.f , FTF>SHARE TAHUN BERJAL..AN
,
II.:!. FTPSHARETAHUN-TAHUN
......•.......
SEBELUMNVA
.
D~F=~~-==-~
8.3. (FTPSHAREDITANaCUHKAN KARENA BELUM AOA ETa ) 11.4. JlJMLAH FTP DIPEAHITUNGKAN (a.1+".::!-1II.3) .
__-+=-~~~
F======+--=====I===---+=====*===---==~
0 I---===+------==I==---.••. ---=t=----t
b. EQUITY SHARE .......•.•...............•••......•......•......•.....
%
c. INSENTIF INVES'!' ASI .•...............•......................•......•...... d. COS'!' RECOVERY ..............•....................................... e.
DMO •.............................................................•.•.........
I.
DMO FCE ...............................•......•...•.....•.................•
g. LIFTING PRiCe VARIANCE .................•........................... n. JUMLAH (•••4+b1'CTQ-e+l+g)
..••••..........................••••....•...
I!. BIAYA USAHA : iI.
BIAYA eUKAN MOOAI. TAHUN BE~JAl.AN
.
b. peNYUSUTAN BIAVA MOOAL TAHUN St;;RJALAN
.
c. BIAYA OPERASI YANG 8eLUM DAPAT DIK£MeAI.lKAN TAHUN SI:BELUMNYA ....••...........•...............•.•............. d. PENGHASIl..AN TAMBAHAN SEaAGAI PENGu~ANG BIAYA OPERASI................. e. JUMLAH ("1'~c-d)
........•.......
.. .......•..........
.. ...•..............................
3. PENGHAGILAN KENA PAJAK: S. PENG~tASrl.AN KENA PAJAK SeeeJ.IJM PENCHASILAN A'r A5 INSENTIF INVeSiASI (1.1\.2.0).....•......................... b PENGMASILAN K.ENA PAJAKATAS INEII;NTJFINVESTASI c, JUMLAH (••->1» •.•••••••.••••••••••••••••••••••••.•••••••••.•.••••••••••••••••.•
0 1-.,,""===-•••-----.....jF===---
4. PPh BAOAN TERUTANG..... .. .........•........... ....•....... a. PPh BAOAN TERUTANG SEBCLUM PEFlHITUNGAN INSENTIF INVESTASI .......•..•................................•...... b
•.•----+-"""I'=---l
PPh TeRUTANG ATAS INSENTIF INVESTASI
c. JlJJllLAH (e"'o) ..................•....................................•.. IS.
%
" •...
KREorT PAJAK ppn BADAN .........••.•..................•.................•
e. ppn BADAN YANG KURANG (LI;BU'I) DIBAYAR (4-5) ..........••
Ca1atM: ") Apablla IamblullO 101tlClak meneukupi. hal<arMn Inl dapat dJcopy d••ngOln m""9lslkan k~tI9rl\noan I14/am,," p.;>dll Pc;>!01< kMM ataa laMpi,an ini.
WAJIB PAJAK I KUASA
(
)
-
Iii
1"
-4-
LAMPiRAN I PERATURAN D1REKTUR JENDERAL PAJAK NOtwlOR : PER/PJ/2014 'rr~N'I""'NC BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BAar WAJIB PAJAK VANe MELAKUKAN KEQIA"'AN DI IlIDANC USAI'I" HUJ.U MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI
-
HIIl•••••••n ... , dlll1 .....
LAMPlAAN KHU$U$ PENOHITUNOAN PAJAK PENOHAStLAN BADAN BAG! KONTRAI(TOFI KONmAK KIiRJA SANA MIGAS
98-1
ITIIl
TAHU". PAJAK
As 'PltUfTAI
-
r--r--
1. NPWP
I I I I I I I I I I
2. NAMA WAJIB PAJAK 3. NAMA BLOKiWILAYAH KERJA PEATAMBANGAN 4.
I
STATUS BLOK
DEK6PLORA61
DEKSPLolTASI
(BELUM ETSI
DEKSPLolTASI
I I I I I
I I I
5. NAMA OPERATOR
-
6. NPWP OPERATOR t
7. PEMEGANG PARTfCIPATfNG INTEREBT"l
(SUDAH ETS)
NAMA NPWP
2
NAMA NPWI"
s
NAMA NPWP
$,
p!iJllljnl!TUNOAN
PAJAK PENaHASlLAN
TOTALBLOK (US ')
BAP6tI
OPI!AATOFl (USt)
__
a "AAT1c.,.~~a
1
I
••~I!III!ST
2
I t>AIITNI!!a"\ 3
r. PEREDARAN USAHA : ••. FTPSMARE
.......................... D'l&t--__
Ii. 1.
FTP $MARI;; TAHUN eeRJAL.AN
Q.2.
FTP SHARE TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA
••.3. (FTP SHARE DITANGGUHKAN KARENA aELUM ADA ETS JUMLAH FTP DIPERHfTUNGKAN C••. 1-<••• 2.".3) .
Q,4,
D
b. EQUITY SHARE Q.
INSeNTIF INVESTASI
.
d. COST RECOVERy ••. f.
OMO
.
...•.•_-----t
-+-_-----4__
J :======~F=======*=====:t======*======f %
~------~------+-----~-----+----~
.••. "., .•. , ••, ••...............................•.........................
oMO FEE
.
g. I-IF'l'ING PRICe VARIANCE h,
+-__
.
...............................•.............
JUMLAH (Q.4 .• b.•<:~d-e~f~o)
.
2, alAYA I"ISAHA ;
a. BIAYA BUKAN MODAL TAMUN eERJALAN
"
.
PENYUSUTAN BIAYA MODAL TAHUN BERJALAN . c, I;IIAYA OPERASI YANG BELUM CAPAT OIKEMBAUKAN TAHUN SeeeL.UMNYA . Q, PENCHASfLAN TAM BAHAN SEBAGAI PENGURANG BIAYA OPERASI.................... , . 1;1,
••. JUMLAH (••+~)
•.........•..................••.•......•..•..•..........
3. PENGHASILAN KENA PAJAK: ••. PENGHASILAN I(ENA PAJAK SEBElUM peNGHA81LAN ATAS INSENTIF INVESTASI (1.11-2 .e 1 . b PENGMASfLAN K5NA PAJAI( ATAS INSENTIF INVESTASI c. JUMLAH (" .•b) 4,
, .. ,.,
, .. ,.. ,.. ,", .. "
.
D '"t-------+------I-----+O----+-----I
PPh BAOAN TERuTANG................................................ Q, PPh BADAN TEAuTANG SEe'::LUM PERHITUNaAN INSENTIF IN"", STASI ,.. , . b •.•Ph TERUTANG ATAS IN5ENTIF INVESTASf Q,
JUMI".AI-t(" .•b)"" ..,""""
.. ,.. "
,
,.........................•...
!i, KREOIT PAJAK; ,"Ph BADAN
.
G. PPh BADAN YANG KURANG (Lt:BfH) DIBAYAR (4-5)
. (thn)
C8t8ll1n: ., ApabllQ lamllaran mongl5lkan
Inl tldak mencUkuj)!, halaman Inl <SapatdlcOI)Y dengan
kotorangan
halaman
pacla pDjok kanan
""'m
lampl,an
WAJI8 PAJAK I KUASA
Inl.
(
)
-
L
_
- 5LAMPIRANl PERATURAN DrREKTUR JENDI!:RAI .• PAJA.K NOMOR : PER/PJ/2014 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENCHASII.A.N BAGI WAJJB PAJAK VANe MELAKUKAN KEGIATMI I)J BIOI\.NG 1)$1\.1'11\. HUW MINYAK D~/A-rAU GAS BUMI
PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN KHUSUS PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN BAGI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MIGAS (LAMPIRAN KHUSUS I) Lampiran Khusus ini untuk menghitung Pajak Penghasilan Badan dalarn rangka Kontrak Kerja Sarna. Hasil perhitungan pada Lampiran Khusus ini akan dipindahkan ke Formulir 1771 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Badan. Dalarn hal Kontraktor memperoleh penghasilan lain di luar Kontrak Kerja Sarna, baik yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum, final, dan/ atau bukan objek pajak maka penghasilan tersebut dilaporkan dengan rnenggunakan formulir yang telah ditetapkan (rnisalnya, memperoleh penghasilan uplift atau pengalihan participating interest maka dilaporkan dalam Formulir 1771IV Bagian A: PPh Final Nomor 14). Dalam hal: a.
Kontraktor merupakan Operator, maka waiib mengisi pada kolom Total Blok, Operator, dan pemegang participating interest/partner. Kolom Total Blok merupakan total bagian seluruh Kontraktor dalam Wilayah Kerja Pertambangan, sedangkan kolom Operator dan Kolom pemegang participating interest/partner adalah bagian yang menjadi hak masing-masing Kontraktor.
Apabila pemegang participating intereet/partner lebih dari 3 (tige), lampiran ini dapat dicopy dengan mengisikan keterangan halaman pada pojok kanan atas, yaitu
nomor
urut
halaman
dan
banyaknya
Lampiran
Khusus
I yang
digunakan. b.
Kontraktor merupakan pemegang participating interest/partner rnaka wajib mengisi kolom Total Blok, dan kolom pemegang participating interest/partner.
A.IDENTITAS 1. NPWP, diisi dengan NPWP Kontraktor. 2. Nama Wajib Pajak diisi dengan Nama Kontraktor. 3. Nama Blok/Wilayah Kerja Pertambangan, diisi dengan nama Wilayah Kerja Pertarnbangan dimana Kontraktor beroperasi 4. Status Blok, diisi dengan tanda (X)pada kotak yang sesuai. Dalam hal terjadi perubahan status blok dari eksplorasi ke masa eksploitasi (belum ETS). maka kotak yang diisi dengan tanda (X) adalah kotak masa eksploitasi (belum ETS). Dalarn hal terjadi perubahan status blok dari dari eksploitasi (belum ETS) ke masa eksploitasi (sudah ETS), kotak yang diisi dengan tanda (X) adalah kotak masa eksploitasi (sudah ETS). 5. Nama Operator, diisi dengan nama Operator dalarn Wilayah Kerja Pertambangan. 6. NPWP Operator, diisi dengan NPWP Operator dalam Wilayah Kerja Pertambangan. 7. Pemegang Participating Interest, dalam hal Kontraktor sebagai operator, maka diisi dengan nama, NPWP dan persentase participating interest se1uruh
-r:
I'
-6 -
pemegang participating interest dalam Wilayah Kerja Pertambangan. Dalam hal Kontraktor sebagai pemegang participating interest/partner, diisi dengan nama, NPWP dan persentasi pemegang participating interest/partner yang bersangkutan.
B. PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASlLAN BADAN Angka 1 : PEREDARAN USAHA Huruf a.I : Diisi First Trance Petroleum (Fl'P) Share untuk tahun pajak berjalan baik sudah atau belum ada Equity to be Split (ETS) dan juga diisi dengan besarnya persentase FTP Share Huruf a.2 : Diisi FrP Share yang ditangguhkan dari tahun-tahun sebelumnya ketika belum ada ETS. Huruf a.3 : Dalam hal belum ada ETS, diisi akumulasi FI'P Share untuk tahun berjalan dan FTP share yang ditangguhkan tahun-tahun sebelumnya (penjumlahan a.I +a.2). Dalam hal sudah ada ETS, diisi dengan nol (nihil). Dalam hal Kontraktor menerima pengalihan participating interest dari Kontraktor lain sebelum ada ETS, FI'P share tahun-tahun sebelumnya termasuk juga FTP share yang diterima Kontraktor pemegang participating interest sebe1umnya yang penghitungan kewajiban Pajak Penghasilannya ditangguhkan sampai dengan ETS. Huruf aA : Diisi total FI'P share yang diperhitungkan dengan penjumlahan a.1 +a.2-a.3. Huruf b ; Oiisi jumlah equity share dan juga diisi dengan besamya persentase equity share. Huruf c : Diisi jumlah insentif investasi yang diterirna dalam tahun berjalan dalam hal Kontraktor sudah mencapai ETS. Dalam hal, Kontraktor belum mencapai ETS, bagian ini dikosongkan atau diisi dengan "NIHIL", sedangkan jumlah inscntif investasi yang diterima dalam tahun berjalan diisikan ke bagian angka 3 huruf b. Hurufd : Diisi jumlah cost recovery. : Diisijumlah Domestic Market Obligation (DMO). Hurufe : Diisijumlah imbalan DMO. Huruff : Diisi jumlah varian harga atas lifting· Hurufg : Diisi dengan penjumlahan a.4+b+c+d-e+f+g. Hurufh Angka 2
BIAYA USAHA Huruf a : Diisi jumlah biaya bukan modal tahun berjalan. Huruf b : Diisi jumlah penyusutan biaya modal tahun berjalan, Huruf c : Diisi jumlah biaya operasi yang belum dapat dikembalikan tahun sebelumnya. Huruf d : Diisi jurnlah penghasilan tambahan yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan operasi perminyakan dalam bentuk hasil penjualan produk sampingan atau bentuk lainnya yang diperlakukan sebagai pengurang biaya operasi. Huruf e : Diisi dengan hasil penjumlahan a+b+c-d.
Angka 3
PENGHASILAN KENA PAJAK Huruf a : Diisi penghasilan kena pajak sebelum penghasilan atas insentif investasi, yaitu hasil penjumlahan l.h-2.e. Dalam hal hasil penjumlahan tersebut memperoleh angka kurang dari n01 (negatif) maka diisi dengan no1. Huruf b : Diisi jumlah insentif investasi yang diterirna dalam tahun berjalan dalam hal Kontraktor belum mencapai ETS.
-7-
Dalam hal, Kontraktor sudah mencapai ETS, bagian ini dikosongkan atau disi "NIHIL", sedangkan jumlah insentif investasi yang diterima dalam tahun berjalan dilaporkan ke bagian angka 1 huruf c.
Angka 4
Angka
5
PPh TERUTANG Merupakan jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang oleh Kontraktor dalam rangka Kontrak Kerja Sarna. Diisi dengan tarif Pajak Penghasilan badan yang digunakan clan jumlah pajak yang terutang berdasarkan tarif dimaksud, Hurui a : Diisi dengan PPh terutang sebelum perhitungan insentif investasi, yaitu hasil dari tarif Pajak Penghasilan dikalikan dengan angka padaS.a. Huruf b : Diisi dengan PPh terutang atas insentif inve stasi , yaitu hasil dari tarif Pajak Penghasilan dikalikan dengan angka pada 3.h. Huruf c : Diisidengan hasil penjumlahan a+ b.
KREDIT PAJAK
Diisi jumlah pembayaran
angsuran
Pajak Penghasilan
disetor. Angka 6
PPh YANG KURANG (LEBIH) DIBAYAR Diisi jumlah Angka 4 dikurangi [umlah Angka 5.
badan yang telah
-8LAMPIRAN 1I PER"TUR"N DlR£KTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER/PJ/2014 TENTANC eENTUK DAN ISI SURAT PEMBSRl'rMlUAN TAIiUNAN P•••• JAK PENQHASlLAN BAOI WAJIB PAJAK YANG MgLAJ
,..... PENGtUTUNGAN
PAJAK
BAGI
I(HUSUS ATAS
KONTRAKTOR
TAHUN
A.lDEN!rr AS
LAMPIFIAN PENGHASILAN
:
2. NAMA WAJIB PAJAK 3. NAMA BlOl
KERJA
I I I
I
I DEKSPLOITASI
~. NAMA OPERATOR
;
I I I I
I I I I
6. NPWP OPERATOR
;
7. PEMEGANG PARTICIPATING INTEFIEST ')
:
[II]
IT] I
'-
NAMA;
NPWP;
BRANCH PROFITIDIVIDEN
(LlIMplfan
PAJAK ATAS
6. BPT/PAJAK
-
OPt5RATOR
(Rp)
KhU9US
PERSENTASE
D'lI.
PERSENTASE
0", 'I
P!M~QAIIO PNfIICIPATlNClIHTER£B1'I P_II
(RP)
1
tanl 2
BPTIMJAI(
3
DIVIDEN ....... ""
0%
ATAS OIVIOEN .......................
ATAS DIVICEN YANG KURANG (l.etJIM) OlijAVAR
.......
,
........... ,
~iIa IemlWatI ini tidal< mancukupI, haIaman ini dapat dicopy dengan mongisikat'l keterangan 1la1am1lll1*1& pojOk kanan alas iamplran lnl,
CfJ CD
oll:J
WAJIB P.6.JAI( I KUASA
]
I •
D%
I angles 41lUruf 0) ..•.....•..
c~ .,
PERSENTASE
(1-2) ...............................................
4. BRANCH PROFIT TAX (BPnIPAJAKATAS KRcDlT
I
KENA PAJAK (Lampil'an KIlU5U9 I angks 3 hUM c) ....
2. PPh BADAN TERUTANG
5.
I
I I I I I I
0
Q,J!ENGHO:UNQANBpItpAJAl( AIAS Poop!!N
3.
I
:
TOTALBLOK
1. PSNGHASIUlN
I
(SUDAH ETS)
-
NPWP: 3 NAMA
DEKSPI.OITASI
(BELUM ETS)
I I I I I
IT]
NPWP: 2
9A-2
IGAS
I I
DEKSPLOFIASI
1 NAMA
••
~
:
4. STATUS BLOK
SAMA
-
I
•••• dlri ••...
[Ill]
PAJAK
I I I
HlIIIam.,
BRANCH PROFIT/OMOEN
I(ERJA
KO~AK
CD 0:0
1. NPWP
I
C •••..••••••••••••••
"".
" •••••••••••••••••..•••..•••....•••••••••
)
-
-9I..AMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR J£NOERAL PAJAK NOMOR PERjPJj2014 TENTANG BENTUK I)i\N 1ST SURAT P1tMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK P8NGHA$JI.AN BAGI WAJIB PAJAK YANG M&•..AI(UKAN KI!:O'A'1'A)II DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU OAS BUM!
~
I Hillam8l'l .... CIari..... LAMPlRAN PENGHITUNCiAN
PAJAK
:
8RAt4CH
KERJA
,.....~
A..!OEHT"AS 2. NAMA WAlIB
AiAS
KONTRAK
98-2
PROFIT/OMDEN
SAMA II!GAS
[Ill]
TAHUNPAJAK
1. NPWP
KHUSUS
PENGHASILAN
BAGI KONTRAKTOR
~
t I I I I t I I I
:
PAJAK
3. NAMA BLOKMIILAVAI-I KEFIJA
-
J
:
PERTAMBANGAN ••• STATUS BLOK
:
5. NAMA OPERATOR
;
6. NPWP OPERATOR
:
7. PEMEGANG PARTICIPATING INTEREST*)
;
DEKSPLORASI
I NAMA
;
2 NAMA : NPWP: 3
NAMA NPWP!
P'NiHrTUNiAN Bpl'ipA./AKATAS
:
I
(SUDAH ErS)
I
I I I
I
-,......
PERSENTASE
I:J,.
--
PERSiNTASE
0"
PERSENTASE
0"
•••• ~
-
-....
[ll] TOTALBl..OK
OPERATOR (USS)
(USS)
DMDEN
1. PENGHASILAN KENA PAJAK (lampiran
DEKSPlOOASI
I I I I I I
•...
EIJ 1
(BEWM ETS)
~
NPWP:
D.
OEKSPLOITASI
IIITI!I'I!&T I PM'TN!II 'I
PEIIEGAHO PNlllClPATlNG
e.
II •••
1
3
2
KhU&U6I angka 3 hUM c) ...
2. PfIh BADAN TEAUTANG (lampiran Khu!lUs I angka
4 IIWUf
c)••..••.••.
3. BRANCH PAOFITIOIVIOEN (1-2) •.•.•.•.••.••..•..•...•.•.•.•.•••.••.•.•....... 4.
6RANCH PROFIT TN( (6PT)IP"JAK
ATAS DMDEN ...........
D'"
5. KREDIT PAJAK ATAS 8PTIPAJAK ATAS DIVIDEN ..•.•...•.........•.... 6. iPTIPAJAKATAS
CMCeN
YANG KURANG (LEBIH) DIBAYAR .......
Catatan:
.............
") Apabila 1embaran ini tidak meneukup;, haIaman ini dapat cfiCopydengan m~ keterangan halaman pada pojok I
ClJ
rn
aID
WAJIB PAJAK I KUASA
I
I •
(
..................................................................
)
-
·10· LAMPiRAN II PERATURAN DlREK."ruR JENDERAL PAJAK NOMOR PER/PJ/2014 TENTANO BENnJK DAN ISI SUAAT P£MSERlTAHtJAN TAHUNAN PAJAK PENGHASlLhN BAGI WAJIB PAJAK VANG MELAKUKAN KEOIATAN Dl BIDANG USAHA HUJ..U M1NYAJ( DAN/ATAU GAS BUM!
PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN KHUSUS PENGHITUNGAN BRANCH PROFIT TAX/PAJAK ATAS DMDEN BAGI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MIGAS (LAMPIRAN KHUSUS n)
Lampiran
Khusus
ini untuk
menghitung
Pajak Penghasilan
Branch Profit Tax
(BPT)/Pajak atas Dividen dalam rangka Kontrak Kerja Sarna. Dalam hal: a. Kontraktor merupakan Operator, maka wajib mengisi pada kolom Total Blok, Operator, dan pemegang participating interest/partner. Kolom Total Blok merupakan total bagian se1uruh Kontraktor dalam Wilayah Kerja Pertambangan, sedangkan kolom Operator dan kolom pemegang participating interest/partner adalah bagian yang menjadi hak masing-masing Kontraktor. Apabila pemegang participating interest/partner lebih dari 3 (tiga). lampiran ini dapat dicopy dengan mengisikan keterangan halaman pada pojok kanan atas, yaitu nomor urut halaman dan banyaknya Lampiran Khusus II yang digunakan. b.
Kontraktor merupakan pemegang participating interest/partner maka wajib mengisi kolom Total Blok, dan kolom pemegang participating interest/partner.
A. IDENTITAS 1. NPWP, diisi dengan NPWP Kontraktor. 2. Nama Wajib Pajak diisi dengan Nama Kontraktor. 3. Nama Blok/Wilayab Kerja Pertambangan, diisi dengan nama Wilayah Kerja Pertambangan dimana Kontraktor beroperasi 4. Status Blok, diisi dengan tanda (X)pada kotak yang sesuai. Dalam hal terjadi perubahan status blok dari eksplorasi ke mas a eksploitasi (belum ETS), maka kotak yang diisi dengan tanda (X) adalah kotak masa eksploitasi (be1um ETS). Dalam hat terjadi perubahan status blok dari dari eksploitasi (belum ETS) ke masa eksploitasi (sudah ETS), kotak yang diisi dengan tanda (X)adalah kotak masa eksploitasi (sudah ETS). 5. Nama Operator, diisi dengan nama Operator dalam Wilayah Kerja Pertambangan. 6. NPWP Operator, diisi dengan NPWP Operator dalam Wilayah Kerja Pertarnbangan. 7. Pemegang Participating Interest, dalam hal Kontraktor sebagai operator, maka diisi dengan nama, NPWP dan persentase participating interest seluruh pemegang participating interest dalam Wilayah Kerja Pertambangan. Dalam hal Kontraktor sebagai pemcgang participating interest/partner, diisi dengan nama, NPWP dan persentasi pemegang participating interest/partner yang bersangkutan.
-r-
·11·
B. PENGHITUlfGAN PAJAK PENGHASILAN BAnAN Angka 1
PENGHASILANKENAPAJAK Diisi dengan angka dari Lampiran Khusus I Angka 3 huruf c
Angka 2
PPh BADANTERUTANG Diisi dengan angka dari Lampiran Khusus I Angka 4 juruf c
Angka 3
BRANCHPROFIT/DIVIDEN Diisi dengan Angka 1 dikurangi Angka 2
Angka 4
BRANCHPROFITTAX(BPT)/PAJAKATASDIVIDEN Merupakan jumlah Pajak Penghasilan branch profit tax (BPr) / Pajak atas Dividen yang terutang oleh Kontraktor dalam rangka Kontrak Kerja Sarna. Diisi dengan tarif Pajak Penghasilan BPT yang digunakan dan --' .:..- ' jurnlah pajak yang terutang berdasarkan tarif dimaksud.
Angka 5
KREDITPAJAKATASBPI'/PAJAK ATASDIVIDEN Diisi jumlah pembayaran angsuran Pajak Penghasilan branch profit tax (~PT)/ Pajak atas Dividen yang telah disetor
Angka 6
BPI'/PAJAK ATASDIVIDENYANGKURANG(LEBIH)DIBAYAR Diisi jumlah Angka 4 dikurangi jumlah Angka 5.
-12 LAMPlRAN III PERATURAN D1REKTUR JE:NOERAI. PAJAK NOMOR PtRIPJ/2014 TENTANG BENTUK DAN 1$1 SI.IAAT PEMBERITAHlJAN TAHUNAN PAJAK PENOHASll.i\N SAOI WAJIS PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN 01 BIDANO lJSAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI
LAMPIRAN RINCIAN DALAM
BIAYA
RANOKA
KONTRAK
lAHUN r-;
NAMA WAJIB PAJAK
:
NAMA BlOI
:
NA~ PEATAMBANGAN
;
NP'tSTATUS
;0]
BlOK
KERJA
PAJAK
...-
NPWP
KHUSUS
PADA lAHAPAIII
ITIJ
SAMA MIGAS
IIIIJ r--
I I I I I I I
I
I I I I I
I
I I I I
I
I I I
I I
ITIJ ITIJ 0 ITIJ [IT] FQRSUMMARY
RINCIAN
NO
I I
I I I
-
9A-3
EKSPL.ORASI
(f'tp)
LAPORAN KIUANGiAN KOlieRSIAL IR ••\
1
(21
1. SALOO AWAL BIAYA EK$PLOAASI VANG Be~UM OAPAT DIKEMBALIKAN 2,
PENAMQAHANDALAM TAHUN BERJALAN
a. SIAYA SUKAN MODAL II
GAJI, UPAH, BONU$, GRATlFII(ASI, HONORARIUM,THR, DSB
2)
SIAYA TRANSPO~ASI
3)
BIAYASEWA
4)
BIAYA BUNGA PINJAMAN
5)
BIAYA KONSULTAN HUKUM
8)
SIAYA KONSUl TAN PAJAK
7)
BIAYA AUDIT KOMERSIAL
8)
BIAYA SEHUSUNGAN DENOAN JASA LAINNYA
9)
SIAYA ROYAL1'l
10)
SIAYA PEIIIA$AFlANIAAOMOSI
II)
ALOKA$I SIAYA TIOAK ~NGSUNG KANTOR PUSAT
12)
SIAYA REPReSENTASI
13)
SIAYA LAlNNYA
14) SuQTOTAL SIAYA BUKAN MODAL TAHUN SERJALAN QUmlan
b,
2,Q, 1 '~rnp~ dDn9;m
2.3.13}
SIAYA PENYUSUTAN
e, PENGHASILAN TAMSAHAN SEBAGAI PENGURANGSIAYA OPERASI ~.
JUMlAH
f'JENAMBAHANOAlAM TAHUN BERJALAN Quml8h 2.8,
+
2,1).· :>.<;>.)
3. SAlOO AKHIR BIAYA EKSPlORASI YANG SE~UM OAPAT DIKEMSAUKAN uumlah 1+2,d)
.............
CfJ CD o:IIJ WA,JIB PAJAK
I KUASA
[ (......•,,'""'''',
.............................
I ",)
-
-13LAM PIRAN III PERATURAN D1REKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER/PJ/2014 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERrTAHUAN TAHUNAN PAJAK peI'lCI~"'SIV.1'l BACI WAlIB PAJAK YANG MELAKUKAN KECIATAN 1)1 610ANO USAHA HULU MlNYAI{ DAN/A'rAU GAS BUM)
••••
LAMPIRAN KHUSUS
98-3
RINCIAN BlAYA PADA TAHAPAN EKSPLORl.SI J)ALAM AANGKA I(ONiAAJ( 1<ERJASAMA MIGAS
ITIIJ
TAHUN PA.,IAK
NPWP
:
NAMA
WAJIB
NAMA
BlOKfWll.AYAH
pAJAt( KERJA
-
r--
r--
!
I I I I
;
I I I I
PcRTAMeANGAN
:I
NA~peRTAA48M1GAN N~
$iil,'l'US
I
I
I
I
I
I I I I
I
I I I I
;CD lID lID 0 lID lID
BlOK
NO
J:QR SUMMARY (liS$)
AINClAH
I..AP(JRAN
1 1.
SALOO AWAL BIAYA eKSF'LOAASI
2.
PeNAMeAHAN
DALAM TAHUN
YANG 8eLUM
KEUANOAN
KOIII!MIAL IUS &1 121
OAPAT OIKeMSALIKAN
BeRJALAN
a. slAVA eUKAN MOOAl.
3.
1)
GAoII, UPAH, BONUS,
GRATIFIKASI,
2)
BIAVA TRANSPORTASI
3)
BIAVASEWA
4)
BIAYA BUNIlA
5)
BIAYA KONSULTAN
HUKUM
e)
OIAYA KONSULTAN
PAJAK
7}
BIAYA AUDIT KOME!'ISIAL
8>
BIAYA SEHUBUNaAN
9>
BIAYA !'lOYAL n
HONORARIUM,
PINJAMAN
DENaAN
JASA LAINNYA
10)
BIAYA PEMASAAANtpFlOMOSI
11)
AL.OKASI BIAVA TIOAK LANG SUNG KANTOR
12)
BIAVA REPRESENTASI
13)
BIAVA LAINNYA
14)
SUBTOTAL
BIAVA BUKAN
b.
BIAVA PENYUSUTAN
c.
PeNGHASILAN
d.
JUMLAH
THR, DSEl
TAMBAHAN
PENAMBAHAN
MODAL TAHUN BEFIJALAN
SeeAGAI
PENGURANG
DALAM TAHUN BERJALAN
SALOO AKHIR BIAYA EKSPLOI'IASI
PUSAT
QUmla1l 2 ••. 1 ealll?lIl denllQll 2,11,1 ('I)
BIAV .•• OPERASI
OUm~~ 2,,,, +9..b.· '.".)
YANG BELUM DAPAT DIKEMBALIKAN
oum!aI\ 1+2.dl
····•·•••'''1
cf:J OJ a:I::o WAJIB
PAJAK
I KUASA
[ ...................................................
(
)
I
-
-14 LAMPI RAN III PERATURAN 0IRE!{TUR JENDERAL PAJAK NOMOR PERIPJ/2014 TENTANG 131l:/'i'1't,)J{DAN ISI Sl)RAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASlLAN gAGI WAJTB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGlATAN 01 SIOANG OSAHA Hl)Ll) M1NVAK DAN I ATAU GAS BUMI
PETUNJUK
PENGISIAN
LAMPIRAN KHUSUS
RlNCIAN BIAYA PADA TAHAPAN EKSPLORASI DALAM RANGKA KONTRAK KERJA SAMA MIGAS (LAMPIRAN' KHUSUS rm 1.
Lampiran Khusus Rincian Biaya Usaha Pada Tahapan Eksplorasi Dalam Rangka Kontrak Kerja Sarna diisi dengan rincian dari : a. biaya eksplorasi yang belum dapat dikembalikan tahun sebelumnya b. biaya bukan modal tahun berjalan; c. penyusutan biaya modal tahun berjalan;dan d. penghasilan tambahan sebagai pengurang biaya operasi, sesuai dengan FQR Summary dan laporan keuangan komersial Kontraktor.
2.
Dalam hal terdapat biaya dalam FQR Summary dan laporan keuangan komersial yang tidak dapat diklasifikasikan dalam angka 2 huruf a butir 1) s.d. butir 12) maka biaya tersebut dicantumkan dalam angka 2 huruf a butir 13) : Biaya Lainnya.
3.
Biaya penyusutan pada huruf b Lampiran Khusus Rincian Biaya Usaha Pada Tahapan Eksplorasi Dalam Rangka Kontrak Kerja Sarna Migas ini, dirinci penghitungannya per harta dengan menggunakan Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dalam Rangka Kontrak Kerja Sarna Migas (Lampiran V).
4.
Saldo akhir biaya eksplorasi yang be1um dapat dikembalikan pada tahun berjalan merupakan saldo awal biaya eksplorasi yang belum dapat dikernbalikan pada tahun berikutnya.
5.
Larnpiran ini hanya diisi oleh Kontraktor yang masih berada dalam tahapan eksplorasi. Apabila dalam tahun berjalan terjadi perubahan status blok dati tahapan eksplorasi menjadi tahapan eksploitasi, maka diisi dengan biaya yang dikeluarkan hanya untuk tahapan eksplorasi dan saldo akhir biaya eksplorasi yang belum dapat dikembalikan menjadi biaya operasi yang belum dapat dikembalikan tahun sebelumnya (Lampiran Khusus I Angka 2 huruf c).
6.
Dalam hal Wajib Pajak masih dalarn tahapan eksplorasi, maka hasil penghitungan pada Lampiran Khusus ini tidak perlu dipindahkan ke Lampiran Khusus I, sehingga Lampiran Khusus I selarna tahap eksplorasi diisi Nihil.
-I--
-15 -
I..AMPIRANIV J>ERATURAND1REKTUR JENDERAL PAJAK NOMO~ PER/J>J/2014 TENTANC BEN'l'UK DAI'l ISI SURA,. PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASlLAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGlATAN 01 BIOANO USAHA HIJW MINVAK OAN/ATAU GAS BUMI
-
I.AMPiRAN KHUSUS
RINCIAN BIAYA PADA TAHAPAN EKSPLOITASI
9A-4
DAI.AII AANGKA KONTRAK KERJA SAMA MIGAS
ITIIJ :[IJ CIIJ CIIJ 0 CIIJ TAHUN PAJAK
NPWP NAMA
WAJIB
NAMA
BlOKM'ILAYAH
[]I]
;I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I :I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
PAJAK KERJA
I J I I
PERTAMBANGAN NAMA
OPERATOR
;I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
NPWP
OP~RATOR
:CIJ CIlJ CIlJ 0
NO
[]I] []I] lAPORAIII
AlR $I.IiMlARV
RINCIAH
(2)
~ II
1.
BlAVA BUKAH
MODAL
a.
GAJI. UPAH. BONUS,
b.
BlAVA TRANSPORTASI
c.
BIAYA SEWA
d.
BlAVA BUNGA
II.
BIAVA KONSUL.TAN
HU)(UM
t.
8JAYA I(ON8ULTA,III
F'AJIIK
g.
elAYAAUDITI(OMe~SIAL.
h.
BIAYA SEHUBUNGAN
I.
BIAYA AOVAL't'l
J.
BIAYA PEMASARANJPROMOSI
k.
ALOKASI
I.
BIAYA AEF'AESENTASr
GRATIRKASI.
HONORARIUM,
BIAYALAlNNYA
n.
SUBTOTAL
OENGAN JASA LAINNYA
BIAYA SUKAN
~. BIAYA
PENYUSlJTAN
3,
OPERASI
4. P£NGHASrLAN
THR, OSB
PINJAMAN
BIAYA TIOAK LANG SUNG KANTOR
m.
alAYA
KalANGAN
KOMEASW. CRDI
(Rp)
YANG aElUM TAMBAHAN
MODAL TAHUN SERJAlA,III
DAPAT DIKEMBAliKAN
SEBAGAI
5.
JUMLAH
6.
BIAYA OPERASI
YANG OIKEMBAUKAN
7.
BIAYA OPERASI
YANO BELUM
BIAYA PAOA TAHAPAN
PUSAT
PENGURANG
EKSPLOITASI
()Umlah a 88n'1!lai dengan m)
TAHUN 6EBElUMNYA SIAYA OPERASI
TAHUN
BERJALAN
(1.n.2~3-4)
TAHUN BERJALAN
OAPAT OIKEMBALIKAN
TAHUN BERJALAN
(5-6)
...... "" ..,
ctJ CD c:CD:J WAJIB
I
.. .....
( "
"'''',
PAJAK
I KUASA
...................................
)
I
-
-16 LAMPIRANIV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER/PJ/2014 TENTANO BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERTTAHUAN TAHUNAN PAJAK PI::NCHASILAN BACI WAJll3 PAJAK YANG MELAKUKAN KEGlATAN DI BIOANO USAHA HULU MINYAK DANjATAU GAS BUMI
LAMPIRAN RINCIAN DALAM
BIAYA
AANGKA TAHUN
I""""
NPWP
;
NAMA WAJIB PAJAK NAMA BLOKIWILAYAH PERTAMBANGAN
KiiRJA
••••
KHUSUS
PADA lAHAPAN KONTRAK
PAJAK
-
EKSPlOITASI
KISAJA
9B-4
SAMA MIOAS
ITIIJ
:
I I I I
:
I I I I I I
I
I I
I I
I
I
I
NAMA OPERATOR
:
NPWP OPERATOR
:ITJ 0:0 0:0 0 0:0 0:0
NO
RINCIAN
FQR SUMMARY (US$)
I I
lAPOFIAN KEUANQAN KOMI!ASIAL fUSS}
~
1
1. SIAYA eUKAN MODAl,. a. GAJI. UPAH. BONUS. GAATIFIKA$I. HOHOAJ.RIUM.THR. DSB b. SIAVA TRANSPORTASI
e. BIAYA SEWA d. SIAYA eUNGA PINJAMAN
e. BIAYA KON6uLTAN HUKUM I.
BIAYAKONSULTAN PIIJAK
g. 9IAYA AUOIT KOMERSIAL h. BIAYA SEHUBUNGAN OENGANJA$A LAIIIINYA I.
BIAYA ROYAL'I'I
,.
SIAYA p(MASARAH/PROMOSI
k. ALOKASI BIAYA TIOAl( l.ANGSUNG KANTOR PUSAT I. rrt
BIAYA AEF'FllOsENTA61 BIAYA LAINNYA
n. SUBTOTAL BIAYA BUKAN MODAl. TAHUN BERJALAN oumlall a 8IIII1pal
~. BIAYA PENYUSLlTAN TAHUN SEBELUMNYA 3. BIAYA OPERAS! YANG BELUM DAF'ATOlKlOM£!AL1KAN
4. PENGHASILAN TAMIIAHAN BEBAGAI PENGURAHG BIAYA OPERASI S. JUMLAH BIAYA PADA TAHAPAN EKSPLOITASITAHUN eEAJAl.AN (1.n,2.:H) 8. BIAYA OpeRAS! YANG DIKEM8A1.IKANTAHUN BERJALAN 7. BIAYA OPEAA61 YANG 8CI.UM OAF'ATDIKeM8ALIKAN TAHUN BERJALAN (5-6)
.u .........•
CfJ CD oI::o WAJIBPPWAK/I
]
[ (................................................... )
-
LAMPfRANIV PERATURAN D1REKTOR JENDERAL PAJAK NOMOR PERjPJj2014 TENTANO BENTUK DAN ISI SU~T PEMBERJTAHUAN TAHUNAN PAJAK Pt;(\/OHASILAN BACI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KOOIATAN 01 SlOANe l,lSAHA HULU MINYAK DANjATAU GAS SUM!
PETVNJUK PENGISIAN LAMPIRAN KHUSUS RlNCIAN BIAYA PADA TAHAPAN EKSPLOITASI DALAM RANGKA KONTRAK KERJA SAMA MlGAS (LAMPIRAN KHUSUS IV) 1.
Lampiran Khusus Rincian Biaya Usaha Pada Tahapan Eksploitasi Dalam Rangka Kontrak Kerja Sama diisi dengan rincian dad: a. biaya bukan modal tahun berjalan; b. penyusutan biaya modal tahun berjalan;dan c. penghasilan tambahan sebagai pengurang biaya operasi, sesuai dengan FQR Summary dan laporan keuangan komersial Kontraktor.
2.
Dalam hal terdapat biaya dalam FQR Summary dan laporan keuangan komersial yang tidak dapat diklasifikasikan dalam angka 1 huruf a s.d. huruf 1 maka biaya tersebut dicantumkan dalam huruf m : Biaya Lainnya.
3.
Biaya penyusutan pada Angka 2 Lampiran Khusus Rincian Biaya Usaha Pada Tahapan Eksploitasi Dalam Rangka Kontrak Kerja Sarna Migas ini, dirinci penghitungannya per harta dengan menggunakan Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dalam Rangka Kontrak Kerja Sarna Migas(LampiranV).
4.
Lampiran ini hanya diisi oleh Kontraktor pada blok yang berstatus eksploitasi. Apabila dalam tahun berjalan terjadi perubahan status blok dari tahap eksplorasi menjadi tahap eksploitasi, maka diisi dengan biaya yang dikeluarkan hanya untuk tahap eksploitasi.
5.
Angka-angka pada lampiran khusus ini selanjutnya dipindahkan ke kolom IV Lampiran 1771-11 SPTTahunan PPh Badan berdasarkan rincian yang sesuai.
-t:
l..I\Ml'l1
PERATURAN
D1REKnJR JENDERAL PAJAK PERIPJf2014 TE.NTA?>lG BEKWK DAN lSI SURAT PEMBERlTAHU""'" TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN' BAG! WAllB P!I.)AK YANG ME.L.o\KUKAN KEGJATAN" DI BIDANG USAHA HULU M(~AK DA.'lJATAU GAS BUMI
-18 -
-
NOMOR
lAMPIRAN KHUSUS DAFTAR PENYUSUTAN DALAM RANGKA KONTRAK KERJA SAMA MIGAS
9A-5
TAHUN PAJAK
KELOMPOK KElSTATUS
HARTA BE RWUJUO
Harga PSfolehan
Masa Mantaat
Nlial Sisa BtJku Awaltahun
Metoda Penyusutan
Penyusutan Fraltal Tahun Ber"aIan
Tarlf
BlOK
1 2
3 d$t.. ... KELOMPOK
II
1 2 S ds!.. ... KELOMPQKIII 1 2 3 d.t .....
JUMLAH PENYUSUTAN
FISKAL
WAJIB
JIKA FORMULIR
-
INI TIDAl< MENCUKUPI.
OAPAT OIBUAT SENDIRI SESUAt OENGAN
~E~TUK
INI (-_
_._
PAJAK I KUASA
------.-
-.-
)
Catalan
-1
1.••rUrtl ["".&.nn....
:-19 -
-
DAFTAR
PENYUSUTAN
LAMPIRAN KHUSUS DALAM RANOKA KONTRAK
~
98-5
KERJA SAMA MIGAS
o:r::o
TAHUNPAJAK
I
¥
PERATURt\l\I: D[REKiUR JKNDERAL PAJAK NOMOR PER/PJ/2014 T&NTANG BENTUK DAN [SI SURAT PEMBKRlTAHUAN TAHUNA..~ PAJAK PENGHASlLAN BAGI WAlIB P.o\JAKYANG MELAKUKAN KEGIAiAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI
NPWP NAMA WAlIB PAtAK
KElOMPOK HARTA BERWUJUD
ar!J8.
Perolehan
Masa Marllaat
HIla! Sisa BUKU Awaliahull
Metocfe Penyusutan
Penyusutan Ftskal Tahun Berlalsn
Tarlf
Catalan
KElSTATUS BLOK 1 2
3 dst
_
KELOMPOK II 1 2
3 daL _ KELOMPOKIII 1
2 3
daL
_
~li~~t~i;;tJi~~~~~ ,~r~~r1~fl~~~
UMLAH PENYUSUTAN FISKAL
cf:J
rn ITD::J
WAJIB PAJAK/ KUASA
I
I JIKA. FORMUUR INI TIDAl< MENCUKUPI, DAPAT DlBUAT SENDIAI SESUAI DENI3AN BENTUK INI
-
(..----
....--- ...._._- .,--_ ...-_., .-._ ... - .. .._-_ ..) _
~~!:~rJ~~8g~~~;~~J
"-I-
- 20LAMP/RAN V PERATURAN DIREK'I\l~ J~NOERALPftJAK NOMOR PER/PJ/2014 'I'~~N'!'ANO BEN1'VK DAN ISI St,JRAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENCHASILAN BAOI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEOIATAN OJ BlDANO USAHA. HUJ.IJ MJNVAK O.a.N/A'I'AU CAS BUMI
PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN KHUSUS DAFTAR PENYUSUTAN DALAM RANGKA KONTRAK KERJA SAMA MIGAS (LAMPIRAN KHUSUS V) 1.
Biaya penyusutan pada huruf b Larnpiran Khusus Rincian Biaya Usaha Pada Tahapan Eksplorasi Dalarn Rangka Kontrak Kerja Sarna Migas (Lampiran III) dan pada Angka 2 Lampiran Khusus Rincian Biaya Usaha Pada Tahapan Eksploitasi Dalarn Rangka Kontrak Kerja Sarna Migas (Lampiran N) dirinci penghitungannya per harta dengan menggunakan Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dalam Rangka Kontrak Kerja Sarna Migas ini.
2.
Penghitungan penyusutan dilakukan sesuai metode penyusutan, kelornpok, tarif, dan rnasa manfaat sebagairnana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Burni. Untuk Kontrak Kerja Sarna yang ditandatangani sebelum Peraturan Pemerintah ini diberlakukan, apabila ketentuan penghitungan penyusutan sudah diatur secara jelas di dalam kontrak, maka rnengikuti ketentuan dalam Kontrak Kerja Sarna bersangkutan.
3.
Bagi Kontraktor, Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dalam Rangka Kontrak Kerja Sarna Migas ini menggantikan kewajiban rne1ampirkan Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal (Lampiran Khusus 1A), sebagaimana diatur dalarn Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Forrnulir Surat Pernberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya, dan perubahannya.
4.
Dalam hal Kontraktor rnemperoleh untuk rnemperoleh penghasilan lain selain dari Kontrak Kerja Sarna rninyak dan gas bumi, biaya penyusutan yang terjadi untuk memperoleh penghasilan lain selain dari Kontrak Kerja Sarna minyak dan gas bumi tersebut tetap dilaporkan dalam Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dan Arnortisasi Fiskal (Lampiran Khusus lA), sebagairnana diatur dalam Peraturan Direktur .Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 ten tang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya, dan perubahannya ...J-
L - 21LAMPlAAN VI PERATURAN OIREKTUR JENDEAAJ.. PAJAK NOMOR ! PER/PJ/2014 TF.:N'!'ANO81£NTUK DAN ISI SURAT PEMS~AHUAN TAHUNAN PAJAK PENOHASILAN SAOI WAJlS PAJAK 'fANG MELAKUKAN KEOIATAN DI SIOANG USAHA HULU MINVAK DAN/ATAU OAS BUMI
,
i'lCllanNn •••• dlrf •.... )
lAIIPIRAN KHlJSUS RINCIAN FTP SHARE BAGIAN KONTJlAKTOR
TAHUN PAJAK
9A-6
ITIIJ D
NPWP
I I I I
I I I I I I I I
NAMA WAJIB PAJAK
:
NAMA BLOKM'ILAYAH KERJA PERTAMBANGAN
:
NAMA OPERATOR
:
NPWP OPERATOR
:CIJ 0:0 0:0 0 0:0 0:0
I I I
I I I
I I I I
TOTAl.. UFTING NO
f1I
-
I I
FTPSHARE
TAHI.IN PRODUKSI
(21
I
VOI.UME
Rp
SAGIAA SELI,IAUH KONTAAKTcm (Rp)
BAOIAN KOHTRAKTOR SENDIRI (All)
(31
W
(5j
($I
.............
I I I I
AKUMULASI fW SHARE YANG pe~NAAN P~A DlTANGGUHKAH (RP)
en
CIJ CD o:I:rJ WAlIB PAJAK I KlJASA
[
I ( .............................•.....................
)
-
- 22I,.AMPIRANVI PERA'I'URAN D1REKTUR JEND&AAJ,. PAJAK NOMOR : PERIPJ/2014 nNTANG BENTUK DAN ISI SURAT PtMBI!:RITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASlLAN BAGI WAlIB PAJAK YANG MElAKVKAN KEGiA'fAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN I A'rAU OAS BUMl
I
LAMPIRAN KHUSUS RINCIAN FTP SHARE BAGIAN KOtnRAKTOR
Halaman •.•• ClIt! .•, .•
98-6
DID
TAHUN PAJAK
-
J
r-NPWP NAMA WAJIB PAJAK
;
I I I I
NAMA BLOK/WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN
:
I I I I
NAMA OPERATOR
;
NPWP OPERATOR
:CD
I
I I
I I I
I I I I
[]I] []I]
0
TOTAl. LIFTING NO
(1)
I I I I
FTPSHAAe
TAI'IUN PfiOOUKSI
121
I I
[]I] []I]
VOLUME
US$
BAGIAN SELURUH KOMTRAKTOA (US $)
8AG1AN KONTRAKTOR SENDlRIIUS 5J
(3)
(41
ISI
Ill)
.............
AKUMULASI FTP SHARE VANG PENGENAAN PAJAKNYA DITANGGUHKAN (US $)
m
c!J
rn o:I:o
WAJIB PAJAK I KUASA
I
I (..,
................................................
)
-+
',J,
LAMPiRAN VI PERAT1}RAN DJREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PERIPJf2014 TENTANQ BENTUK D•••N 1ST SURAT PEMBERlTAHUJ\N 'I'AHUNAN PAJAK PENGHASJLAN BAGI WAJIB PJ\JAK YANC MELAI(UKAN KEOIATAN DI BlDANG USAHA MU~U MINYAK DAN/ATAU OAS BUMI
PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN KHU8US RINCIAN FTP SHARE BAGIAN KONTRAKTOR (LAMPIRAN KHUSUS VI)
Lampiran Khusus ini untuk melaporkan FTP Share bagian Kontraktor secara keseluruhan dalam blok dari awal tahun produksi sampai dengan tahun berjalan dan FI'P share yang menjadi hak Kontraktor sendiri, Lampiran Khusus ini diiisi oleh Kontraktor, balk sebagai Operator maupun Pemegang Participating Interest/Partner, dalam suatu blok yang telah berstatus Eksploitasi namun belum ETS. Kontraktor yang pada tahun berjalan masih dalam masa eksplorasi atau dalam masa eksploitasi namun sudah ETS, tidak perlu mengisi lampiran khusus ini. Apabila lernbaran ini tidak mencukupi, halaman ini dapat dicopy dengan mengisikan keterangan halaman pada pojok kanan atas lampiran ini 1. Pengisian Bagian Identitas: a. NPWP, diisi dengan NPWP Kontraktor. b. Nama Wajib Pajak diisi dengan Nama Kontraktor. c. Nama Wilayah Kerja Pertambangan, diisi dengan Pertambangan dimana Kontraktor beroperasi d. Tahapan Operasi, diisi dengan tanda (Xl pada kotak tercapai ETS di tahun berj alan , maka kotak yang adalah kotak Ekploitasi (sudah ETS). e. Nama Operator, diisi dengan nama Operator Pertambangan. f. NPWP Operator, disis dengan NPWP Operator Pertambangan.
nama
Wilayah
Kerja
yang sesuai. Dalam hal diisi dengan tanda (X) dalam
Wilayah
Kerja
dalam
Wilayah
Kerja
2. Pengisian Tabel Data FTPShare Bagian Kontraktor: a. Kolom 1, diisi dengan nomor urut. b. Kolom 2, diisi dengan tahun produksi, yaitu sejak Blok/Wilayah Kerja Pertambangan berproduksi (awal tahun produksi) sampai dengan tahun pelaporan berjalan. c. Kolom 3, diisi dengan total lifting (dalam volume) dari Blok/Wilayah Kerja Pertambangan untuk masing-masing tahun produksi. d. Kolom 4, diisi dengan total lifting (dalam Rupiah/US $) dari Blok/Wilayah Kerja Pertambangan untuk. masing-masing tahun produksi. e. Kolom 5, diisi dengan total FI'P Share yang menjadi bagian seluruh Kontraktor dalam Blok/Wilayah Kerja Pertambangan. r. Kolom 6, diisi dengan FrP Share bagian Kontraktor yang menjadi haknya
sendiri, g. Kolom 7, diisi dengan akumulasi FTP Share yang menjadi hak Kontraktor yang pengenaan pajaknya ditangguhkan karena belum mencapai ETS. Dalam hal Kontraktor pada tahun berjalan memperoleh participating interest atas suatu Wilayah Kerja Pertambangan yang belum ada ETS, maka Kolom 7 diisi dengan akumulasi FTP Share dari awal tahun produksi sampai dengan tahun berjalan.
-t-
i;
I!.
- 24U\MPlRANVn PERATURAN D1REKTUR JIi:NDERAl.. PAJAK NOMOR : PERIPJ/2014 TENTANO BEN'l'UK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN '('AHUNAN PA.)AK PENQHASILAN BAG! WAJIB PAJAK VANG MElAKUKAN KEOIATAN Dl BlDAl'ICi USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU CAS BUMI
I LAMPIRAN
LAPORAH J>£RU8AHAN PARTICIPATING
TAHUN
H•••••••••••••.. dati
"'n
KHU$US
PAJAK
INTeResT
9A-7
~
NPwP
f>AJAK
NAMA
WAJIB
NAMA
BLOKM'ILAYAH
KERJA
peRrAMaANGAN BlOK
STATUS
: DEK$PLORASI
NAMA
Of>ERA TOR
NPwP
OPERATOR
DEJ<SPLoITASI
(BELUMETS)
PeASENTASE C%)
RItICIAN
NO
(SUOAH ETS)
Dt;K:;;PLOITAS,
HAAGA PER¢l.EHAN (Ap)
1)
PARTICIPATING ~
PENAMt!AHAN: HARM
3
INTEREST
PARTICIPATING
PEAOLEHAN
II,
0;111". '" ".
b.
08~
e.
O"ri
INTEREST
.
DAl.AM TAHUN BERJA!.AN
NPWP ....................................................•...•
...................
NPVVP
.........................•............................
NPWP ....•..•....................•.•.....
PARTICIPATING
PENGA\.IHAN
INTEREST
YANG OIALlHKAN
1)
Kepada ....•....... Ko:p~
NPWP..................
31
Kttp;od •............................................
NPW?
~)
JUMLAH
" .""
HARGA
•......................
PENGALII-IAN
3)
Kepads
4)
JUMLAH
.............. . CAPITAL
e. HARGA PEROLEHAN PARTICIPATING
..
....•........................
YANG OIREALISASIKAN
............. KepAda ...
NPWP .........................•.............................. .
" •. " ", ...
(3.a.1+3.a.2+3.8.3)
OARI PENGAUHAN
1) 2)
OALAM TAHUIII BERJAI.AN
YANG DlREALISASIKAN
2)
b. CAPITAL GAIN (LOM)
4
YANG OIPEROLEH
V;>,NG OIREA\,ISASn(AN
.
PENGURANGAN:
s. HARGA
AWAL TAHUN
NPWP ..
(3,b,1.•.3,b,2.~.b,3)
GAIN (LOS6)
PARTICIPATING
INTEREST
..
NPWP ........••...................... NPWP ..
INTEAEST
AKHIR TAHUN
YANG OIALIHKAN
(~ ••. 4-S.b.4)
(1 ••.2.<1-3.0,
CATATAN: ., Dalam haJ t9~ad4 penambahsn dan/i!1av pcH'IgVfllngatl partlClpatlng '"t8f98t I1alam tahun be!jalan, wajib dilam!)iri d~n eopy Persetu)uan Pengalihan PstticipstingInr9/'~t ~ri $KK Migas
WAJIB
(
"
PAJAK I KUASA
)
I
• 2Sl.AMPlRAN VII PERATURAN DIREKTUR JENDEiW. PAJAK NOMOR : PER/PJ/2014 TENTANG BE.:l'I'l'UK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN TAHU!'IAN PAJAK PENQHASILAN BAGI WAJIB PAJ"I( VANe MELAKUKAN KEQIATAN DI SJDMIG USAHA HU1.U M1NVAK DAN/ATAU QAS BUMI
I ~".,.... ~(j
LAMPiRAN KHUSUS LAPORAN PERU8AHAN PARTICIPATING TAHUN PAJAK
•••••
INTEREST
98-7
[II]]
o
NPWP NAMA WAJIB PAJAK NAMA tlI.OK/WILAYAH PEATAMBANGAN
KERJA
STATUS BLOK
!
DEKSPLORASI
DEKSPLo'TAS'
(IiIELUM ETS)
DEKSPLOITASI
(SUOAH ETS)
NAMA OPERATOR NPWP OPERATOR
PERSENTASE
RINCIAN
NO
(%1
(.2)
(4'
PARTICIPATING INTEREST AWAJ..TAHUN 2
PENAM~AHAN: PARTICIPATING INTEREST YANG OIPEROLEHOALAM TAHUN 6ERJAI.AN HARGA PeRO\,EHAN YANG OIREAuSASII
Oll.i..
NPWP.
b.
0""
NPWP
Q.
Dan
NPWP
II.
JUMI.AH PENAMBAHAN (2.1I~2.tu.:i!.c)
. .
3 PENa.URAN<;;AN:PARTICIPATING INTEREST YANG DIALIHKAN DALAM TAHUN BERJAlAN II. HAAGA PENGALIHAN YANG DIREALISASIKAN I)
KDpod •.........••.............•••.................
NPWP
2)
KepllUa•..•.•.•. " ...•... " •.......................
NPWP
" .•.• "
.
3)
Kepaua.......•......••.•.....•.....•..............
NPWP
4)
JUMl..AHHARGAPENGALIHAN YANG DIREALISASIKAN (3 .a. 1+S .••.:I+3.a.3)
. .
b. CAPITAL GAIN (lO$S) OAAI PENGALIHAN
o.
.
.... NPWP
.
NPWP
.
1)
Kiila<Sa
2)
K~
3)
K.pll
oil
JUMLAH CAPlTA~ GAIN (lOI>$) (3.b.I+3.b.2.a.b.a)
..•••.•......
.
NPWP
.
i.tiW~~~!~YK~(r~,T~T;!~;;t?::~':·\;~I:·~:!;m: U~~:; ~~~8~:;: ~t·~,'i:!i:~;.:l ~;~j;~ j1;; ;;',:,:,:,~;.t~::~ili
;~~:~~~;l~ (:;! :;;;:~;~~i;i .'::.,:~ .:.'~ :\;:i';\i.~fi~~ !;;\
jll~:';1:~~1~tii~; :i rf~:i:::'j~;·::;:i~~e!~ ~:~i~~! !~g
:llifi(f~lli;fl!:~1:i:~iji;1~.~:l~~~:1:j:!ti::;:~:~Ullli·
HARGA PEROLEHAN PARTICIPATING IIoITEf'lESTYANG DIAUHKAN (3.a.40.3.b.4)
•• PARTICIPATING INTEFlESTAKHIFITAi'1UN (1~2.d-3.c)
CATATAH' ") Dalam haI terjadi penlllll~han dal'l/atau pengurangan participating interest dlIillllm IIIhull b
WAlle
(
PAJAK IKUASA
)
- 26·
lAMPiRAN VII PERIoT1)RAN DIREK"n1R JENDERAL PAJAK NOMOR : PER· IPJ/2014 TENTANO BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERlTAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BAOT WAJlB PAJAK YANG MELAKUKAN J
PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN KHUSUS LAPORAN PERUBAHAN PARTICIPATING INTEREST (LAMPIRAN KHUSUS VB) Lampiran Khusus ini untuk melaporkan perubahan tahun berjalan yang dimiliki oleh Kontraktor, baik se bagai pemegang participating inte res t/ partner. Apabila lembaran ini tidak mencukupi, halaman mengisikan keterangan halaman pada pojok kanan atas
participating interest dalam sebagai
Operator
ini dapat dicopy lampiran ini,
maupun dengan
1. Pengisian Bagian Identitas: a. NPWP, diisi dengan NPWP Kontraktor, b. Nama Wajib Pajak diisi dengan Nama Kontraktor. c. Nama Wilayah Kerja Pertambangan, diisi dengan nama Wilayah Kerja Pertambangan dimana Kontraktor beroperasi. d. Tahapan Operasi, diisi dengan tanda (X) pada kotak yang sesuai. Dalam hal terjadi perubahan dari masa eksplorasi ke masa eksploitasi (belum ETS), maka kotak yang diisi dengan tanda (X) adalah kotak masa ekspolitasi (belum ETS). Dalam hal terjadi perubahan dari masa eksploitasi (belum ETS) ke masa eksploitasi (sudah ETS), kotak yang diisi dengan tanda (X) adalah kotak masa ekspolitasi (sudah ETS). e. Nama Operator, diisi dengan nama Operator dalam Wilayah KeIja Pertambangan. f. NPWP Operator, diisi dengan NPWP Operator dalam Wilayah Kerja Pertambangan, 2. Pengisian Tabel Data Perubahan Participating Interest: a. Angka l , diisi data participating interest pada awal tahun berjalan, yaitu secara persentase (pada kolom 3) dan data harga perolehan (pada kolom 4). b. Angka 2, diisi dengan penambahan participating interset yang diperoleh dalam tahun berjalan, yaitu secara persentase (pada kolom 3) dan data harga perolehan yang direalisasikan (pada kolom 4). Penambahan terse but wajib dibuat secara terinci dengan mencantumkan nama dan NPWP pemegang participating interest terdahulu. Dalam hal penambahan participating interest diperoleh lebih dari 3 pemegang participating interest, maka dapat dibuat rincian sesuai dengan format dimaksud. c. Angka 3 huruf a, diisi dengan pengurangan participating interest yang dilakukan dalam tahun berjalan, yaitu secara persentase (pada kolom 3) dan data harga pengalihan yang direaliaasikan (pada kolom 4). Pengurangan tersebut wajib dibuat secara terinci dengan mencantumkan nama dan NPWP pemegang participating interest yang baru. Oalam hal pengurangan participating interest dialihkan kepada lebih dari 3 pemegang participating interest, maka dapat dibuat rincian sesuai dengan format dimaksud. d. Angka 3 huruf b, diisi dengan capital gain (loss) dari pengalihan participating interest. Dalarn hal capital gain (loss) tidak dapat dirinci berdasarkan penerima participating interest baru sesuai format dimaksud, maka dicantumkan capital gain (loss) secara agregat (jumlah pada angka 3 buruf b butir 4). e. Angka 3 huruf c, diisi dengan hasil pengurangan huruf a dan huruf b. f. Angka 4, diisi dengan hasil penjumlahan angka 1 ditambah dengan angka 2 huruf d dikurangi angka 3 huruf c. -i-
#
