Keterbukan Infomasi Pintu Perbaikan Tata Kelola Hutan Pembelajaran dari Sengketa Informasi Publik
Jakarta, 3 November 2015
Era Transparansi
Ketersediaan informasi Memberi kesempatan kepada publik untuk berpartisipasi dalam pengelolaan (perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan) sumber daya hutan Mendorong semua pihak dapat aktif terlibat memerangi illegal logging, membantu penyelesaian konflik tenurial, maupun mencegah kerugian negara akibat korupsi di sektor kehutanan. Memberi ruang bagi masyarakat lokal atau adat untuk menentukan pilihannya atas pembangunan kehutanan yang mempengaruhi kehidupan mereka
Relasi Deforestasi – Indeks Transparansi
Sumber: Kajian ICEL&FITRA 2013 dan FWI 2014, dimuat di dalam Policy Brief “Memperkuat Transparasi: Membangun Kredibilitas dan Kepercayaan Publik Bagi Pengelolaan Hutan di Indonesia”, Pokja Tata Kelola Hutan. 2014
FWI mengajukan Permohonan Informasi kepada KLHK
Melakukan pemantauan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di seluruh Indonesia, dalam rangka menjaga kredibilitas dari implementasi SVLK
SVLK menjamin ruang untuk peran serta masyarakat dalam pengawasan (Permenhut No. P.38/Menhut-II/2009 dan perubahannya) UU Kehutanan (pasal 60 ayat (2)): Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan. Pasal 68 ayat (2): “Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat: a. Mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan b. Memberi informasi, saran serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung. UU KIP : Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
FWI Mengajukan Permohonan Informasi kepada KLHK (mediasi - ajudikasi) •
Ajudikasi: 1. Dokumen dan lampiran peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) 2. Dokumen Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (RKTUPHHK) 3. Dokumen Lengkap Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) 4. Dokumen Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
•
Mediasi: SK IUPHHK dan SK Pinjam Pakai Kawasan Hutan
Dasar Argumentasi FWI Dokumen yang Diminta adalah Informasi Terbuka a. UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. UU No.41/1999 tentang Kehutanan c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan (PPID) Kementerian Kehutanan d. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2009 jo P.68/Menhut-II/2011 jo P.45/Menhut-II/2012 jo P.42/Menhut-II/2013 Tentang Standar Dan Pedoman Penilaian PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu e. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.9/Menhut-II/2012 Tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela Antara Republik Indonesia dengan Uni Eropa (Voluntary Partnership Agreement) g. Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 030/I/KIP-PS-A-MA/2014 antara Syamsul Rusdi dengan Dishut Kab Ketapang
Dasar Pengecualian (oleh KLHK)
Berdasarkan Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan nomor S.410.1/PHM-2/2014 tertanggal 2 Juli 2014
• RKUPHHK • RKTUPHHK • RPBBI Argumentasi: menimbulkan persaingan usaha tidak sehat
Dasar Tidak di Kuasainya Informasi (oleh KLHK) • Dokumen IPK Argumentasi: Dokumen dimiliki oleh pemerintah Provinsi dan Kabupaten IPK di Areal Penggunaan Lain mekanisme di Provinsi IPK di Produksi Konversi mekanisme di Kabupaten
Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah
PUTUSAN KIP
PUTUSAN PTUN • Secara singkat ada 3 point yang diadili dan diputuskan oleh PTUN pada tanggal 26 Agustus 2015, yaitu: • Menerima permohonan keberatan dari pemohon keberatan yg dahulu termohon informasi; • Menguatkan putusan KIP RI No 1369/XII/KIP-PS-M-A/2014 tanggal 8 Mei 2015; dan • Menghukum pemohon keberatan membayar biaya perkara.
Kenapa Perlu Diketahui Publik..??
Rencana Pemanfaatan SDH
Pola Konsumsi Industri Kayu 24% 68%
2% 6%
HPH BUMN HTI Izin Bupati
HPH
100%
Kejelasan Sumber Bahan Baku Kayu – pemenuhan SVLK
Tips Sengketa Informasi Publik • Jangan takut bersengketa. Meskipun ada prinsip cepat, berbiaya ringan, tetapi tetap bersiaplah untuk sidang sengketa hingga 100 hari kerja. • Permintaan informasi melalui mekanisme KIP, memiliki kisaran waktu yang ketat. Tips menyusun kalender permintaan informasi, bila atas nama lembaga perlu ada time keeper. • Perlu menyusun argumentasi untuk menjelaskan KEPENTINGAN PUBLIK, dengan melengkapi produk hukum yang diterbitkan dan ilustrasi argumentasi yang menguatkan. • Sampaikan argumentasi untuk melakukan UJI KONSEKUENSI terhadap atas informasi yang dikecualikan oleh Badan Publik. • Pastikan Badan Hukum Lembaga dan Identitas Diri masih valid • Menggunakan jaringan untuk memperkuat argumentasi dan tekanan publik terhadap proses sengketa informasi.
Pembelajaran Sengketa Informasi Publik
• Keterbukaan informasi bukan titik akhir, tetapi awal perjuangan untuk mendorong perbaikan tata kelola • UU KIP harus menjadi instrumen yang mempermudah dan bukan mempersulit publik untuk mendapatkan informasi • PPID, tidak selalu berkuasa atas data/informasi yang diminta, karena bukan sebagai pengelola data/informasi. Peran PPID perlu diperkuat dalam mengelola sistem informasi dan pelayanan • Organisasi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat harus menjadi motor penggerak uji akses informasi publik • Keterbukaan informasi tidak berada di ruang hampa, harus berkontribusi menjawab persoalan kehutanan (tenurial, penebangan liar, korupsi) • Sehingga memerlukan saluran pada setiap Badan Publik dalam menerima laporan dari masyarakat
Terimakasih
#FightForFreedomInformation
[email protected] www.fwi.or.id +0251 - 8333308 : @fwindonesia : Pemantau Hutan :
