APAKAH KPH DAPAT MEMPERBAIKI TATA KELOLA HUTAN INDONESIA?

Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan

Vol.10, No.2

Juli 2015

APAKAH KPH DAPAT MEMPERBAIKI TATA KELOLA HUTAN INDONESIA? Eno Suwarno Staf pengajar Fakultas Kehutanan Universitas Lancang Kuning Jl. Yos Sudarso Km. 8 Rumbai Pekanbaru Telp./Fax. (0761) 54092 E-mail: [email protected]

ABSTRACT Since the early 2000s, Forestry Department of Indonesia has been implementing the Forest Management Unit (FMU) development program. The existence of FMU can be seen as a prerequisite for the implementation of sustainable forest management and equitable. How FMU institution prospects can improve forest governance in Indonesia? The aim of this study is to explore the prospects of FMU institution to improve forest governance in Indonesia. The study used forestry governance dimensions of Mayers and Macqueen (2002) as an analytical tool. The study results showed that both conceptual and is based on the processes of development, FMU has accommodated most of the values of good forestry governance. Keywords: forest management unit, institutions, fosretry governance

1


Vol.10, No.2

P E N D AH U L U AN

Juli 2015

Bank Dunia pada tahun 1989

Ditinjau dari perspektif ilmu

dalam laporannya yang sangat “Sub-Saharan

kelembagaan, kerusakan hutan

terkenal

Indonesia di luar Pulau Jawa pada

From

umumnya karena tidak adanya

Growth”.

organisasi pengelola di tingkat

dinyatakan bahwa tata kelola

tapak.

demikian

yang buruk (bad governance)

sebagian

menjadi

Situasi

menyebabkan

pada

Crisis

to

Dalam

Africa:

Sustainable laporan

sumber

ini

kegagalan

kawasan hutan negara secara de

pembangunan di negara-negara

facto menjadi sumberdaya open

Sub-Sahara Afrika.

access.

Praktek-praktek

Untuk

mengatasi

penebangan liar dan perambahan

permasalahan

hutan menyebabkan terjadinya

Departemen

deforestasi dan degradasi hutan

awal

(Kartodihardjo

menggulirkan

program

Kondisi open access ini akibat

pembangunan

Kesatuan

lemahnya pengelolaan hutan oleh

Pengelolaan

Hutan

(KPH).

pemerintah dan pemegang ijin

Keberadaan

KPH

dapat

usaha yang lebih berorientasi

dipandang

kepada mengeksploitasi komoditi

terselenggaranya

kayu, bukan berorientasi kepada

hutan

pengelolaan

berkeadilan (Kartodihardjo et al.

et

al,

kawasan

2011).

hutan

tersebut, Kehutanan

sejak

2000-an

telah

tahun

sebagai

prasyarat pengelolaan

berkelanjutan

dan

(ICCON 2006). Menurut Pratikno

2011).

(2005),

kelola

bagaimana prospek kelembagaan

(governance) adalah penyebab

KPH dalam memperbaiki tata

umum

kelola hutan Indonesia ditinjau

lemahnya

terjadinya

tata

kegagalan

Pertanyaannya adalah

pembangunan negara-negara di

dari

perspektif

dunia, sebagaimana dinyatakan

governance?

good

forestry

Tujuan penulisan 2


Vol.10, No.2

paper ini adalah untuk mengkaji

Juli 2015

Bank

Dunia

(2009)

prospek kelembagaan KPH dalam

menyatakan bahwa governance

memperbaiki tata kelola hutan di

dikatakan

Indonesia.

Kajian

mengalokasikan dan mengelola

menggunakan

dimensi-dimensi

ini

“baik”

ketika

sumber-sumber

dapat

daya

secara

forestry governance dari Mayers

efisien, efektif, dan pantas. Good

dan Macqueen (2002) sebagai

governance ditandai dengan sikap

alat analisis.

menghormati kepastian hukum, transparansi dan aliran informasi

TATA KELOLA HUTAN

yang bebas, keikutsertaan warga

Pengertian Tata Kelola Hutan (Forestry Governance) dan Ciri-Cirinya Menurut AusAID (2000),

negara

governance adalah penggunaan

sumber daya publik yang efektif,

kekuasaan atau otoritas – politis,

dan

ekonomi, administratif, dan lain-

korupsi.

yang

kesetaraan, tinggi,

lain – untuk mengelola sumber-

signifikan,

akuntabilitas

manajemen

pengendalian

Sejalan

yang

sumber-

terhadap

dengan

good

hubungan-

governance,

good

forest

hubungan di dalam negara. Ia

governance

ditandai

dengan

meliputi mekanisme, proses dan

adanya kepastian hukum, tingkat

institusi

pemerintah,

korupsi yang rendah, institusi

warga negara serta kelompok

yang sehat dan kuat, kompetensi

masyarakat

mengartikulasikan

aparat yang tinggi, kesediaan

kepentingan

mereka,

sumber

daya

dan

dimana

untuk

menghadapi

isu-isu

menggunakan hak hukum yang

kehutanan,

sesuai dengan kewajiban mereka,

mengatur

dan

yang kritis seperti property right,

memediasi

perbedaan-

perbedaan di antara mereka.

ketulusan

dalam

unsur-unsur

hukum

dan lain-lain. Sedangkan poor 3


forest

governance

memberikan

Vol.10, No.2

akan

dampak

negatif

Juli 2015

mekanisme

partisipasi

(keterwakilan, kesempatan yang

secara nyata kepada tiga pilar

sama,

tujuan pembangunan kehutanan,

(internalisasi

yaitu

pembangunan

efisiensi biaya); keahlian (efisiensi

pengurangan

dan keadilan dalam membangun

pada:

lingkungan,

akses);

kemiskinan dan pembangunan

modal

sosial,

sumberdaya

serta

pertumbuhan

ekonomi (Bank Dunia, 2009).

eksternalitas,

sosial

proses

dan

dasarnya adalah suatu tatanan kelembagaan

untuk

mencapai

tujuan yang melibatkan para aktor melalui

mekanisme

inter-relasi

yang dikontrol dengan instrumen pengontrol mekanisme. Outcome yang diharapkan adalah hutan lestari

dan

rakyat

sejahtera

(Mayers dan Macqueen, 2002). Rincian mekanisme inter-relasi dan

instrumen

pengontrolnya

sebagai sistem dasar dari good forestry informasi kualitas,

governance (akses,

adalah: cakupan,

transparansi);

modal

manusia),

dan;

perencanaan

pengelolaan Dimensi-Dimensi Kelembagaan Tata Kelola Hutan Governance pada

keuangan

dan

(pengaturan

prioritas, pengambilan keputusan, koordinasi dan akuntabilitas).

KONSEPSI KPH Pengertian KPH sebagai suatu

unit pengelolaan

hutan

secara formal mulai muncul di dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu pada penjelasan dari pasal 17: “Yang dimaksud dengan unit pengelolaan

adalah

kesatuan

pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007, Kesatuan

Pengelolaan

Hutan 4


Vol.10, No.2

Juli 2015

selanjutnya disingkat KPH adalah

organisasi

wilayah pengelolaan hutan sesuai

organisasi

fungsi pokok dan peruntukannya

merupakan organisasi perangkat

yang dapat dikelola secara efisien

daerah.

dan lestari. KPH meliputi KPH

perangkat KPHL

pusat,

dan

Menurut

KPHP

Peraturan

Konservasi (KPHK), KPH Lindung

Pemerintah PP Nomor 6 Tahun

(KPHL),

2007, organisasi KPH mempunyai

dan

(KPHP).

KPH

Produksi

Menurut Keputusan

tugas

dan

fungsi

:

(a)

Menteri Kehutanan Nomor P.6

menyelenggarakan

Tahun 2009, KPHK adalah KPH

hutan yang meliputi tata hutan dan

yang luas wilayahnya seluruhnya

penyusunan rencana pengelolaan

atau didominasi oleh kawasan

hutan,

hutan konservasi, KPHL adalah

penggunaan

KPH

rehabilitasi hutan dan reklamasi,

yang

luas

wilayahnya

pengelolaan

pemanfaatan kawasan

hutan, hutan,

seluruhnya atau didominasi oleh

perlindungan

kawasan

konservasi alam; (b) menjabarkan

hutan

lindung,

dan

KPHP adalah KPH yang luas

kebijakan

wilayahnya

provinsi

seluruhnya

atau

hutan

kehutanan dan

bidang

produksi.

diimplementasikan; dan

tupoksi

nasional,

kabupaten/kota

didominasi oleh kawasan hutan

Organisasi

dan

kehutanan

untuk (c)

melaksanakan

kegiatan

organisasi KPH merujuk kepada

pengelolaan hutan di wilayahnya

Peraturan Pemerintah Nomor 6

mulai

tahun 2007. Setiap wilayah KPH

pengorganisasian,

akan

dan

dikelola

oleh

organisasi

dari

perencanaan, pelaksanaan

pengawasan

serta

pengelola KPH yang merupakan

pengendalian; (d) melaksanakan

organisasi

di

pemantauan dan penilaian atas

Organisasi

KPHK

tingkat

tapak.

merupakan 5


pelaksanaan

Vol.10, No.2

kegiatan

pengelolaan hutan di wilayahnya; dan

(e)

investasi

membuka guna

Juli 2015

2. Keuangan: pembagian biaya dan penghasilan

peluang

3. Partisipasi:

mendukung

keterwakilan

tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

4. Informasi:

aturan

masalah

akses,

kualitas,

dan

cakupan,

transparansi informasi. METODE

5. Keahlian:

Kajian dalam tulisan ini

keadilan

efisiensi dalam pembangunan

menggunakan kerangka analisis

modal

dimensi-dimensi

sumberdaya manusia.

governance

forestry

dari

Mayers

Macqueen (2002).

dan

Dari bentuk

dan

6. Proses

sosial

dan

modal

perencanaan

dan

pengelolaan:

penetapan

analisis kebijakan menggunakan

prioritas,

pembuatan

analisis

keputusan,

integratif

yang

mengkombinasikan

analisis

(eks-post)

(lihat

Dunn, 2000).

Kajian kelembagaan KPH akan

dilakukan

pada

tataran

konsepsi KPH dan pada tataran

Adapun rincian mekanisme inter-relasi

dan

umpan balik perbaikan.

prospektif (eks-ante) dan analisis restropektif

koordinasi,

dan

instrumen

proses-proses

implementasinya

yang sedang berlangsung.

pengontrol mekanisme interrelasi yang digunakan dalam kajian ini adalah sebagai berikut: 1. Kejelasan

peran

dan

kewenangan: tata hubungan kerja

ANALISIS KELEMBAGAAN KPH 1. Kejelasan

peran

kewenangan:

ada

dan tata

hubungan kerja

6


Berdasarkan

Vol.10, No.2

Juli 2015

Pemraturan

Kota) menyelenggarakan fungsi

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007

pengurusan hutan. Bagan posisi

organisasi

KPH

dan matrik pembagian kegiatan

fungsi

dapat dilihat pada gambar berikut.

menyelenggarakan managemen hutan,

atau

pengelolaan

sedangkan

instansi

struktural pemerintah (Kemenhut, Dinas Kehutanan Provinsi/Kab/

Diselenggarakan Dephut/Dinas Prov/Kab/Kota

PENGURUSAN HUTAN

1. Perencanaan Kehutanan 2. Pengelolaan Hutan 3. Litbang, Diklat, Penyuluhan 4. Pengawasan

Diselenggarakan oleh KPH

1. Tata hutan dan Rencana Pengelolaan 2. Pemanfaatan Hutan 3. Penggunaan Kawasan Hutan

4. Rehabilitasi & Reklamasi 5. Perlindungan & Konservasi

Gambar 1. Posisi pengurusan dan pengelolaan hutan (Dirplanhut, 2009)

7


Vol.10, No.2

Tujuan utama dibangunnya KPH

adalah

untuk

kekosongan

atau

pengelolaan

hutan

mengisi

memperkuat di

Juli 2015

bersumber dari APBN, APBD, dan/atau dana lain yang tidak mengikat

sesuai

ketentuan

tingkat

peraturan perundang-undangan.

tapak. Kegiatan-kegiatan utama

Adapun penghasilan dari hutan

KPH mencakup tata hutan dan

menurut pasal 79 dapat berupa

penyusunan rencaa pengelolaan

IIUPH; PSDH; DR; dana hasil

hutan,

hutan,

usaha

hutan,

pungutan

pemanfaatan

penggunaan

kawasan

rehabilitas,

perlindungan

konservasi.

Dengan

penjualan dari

tegakan;

pengusahaan

dan

pariwisata alam; penerimaan dari

demikian

pungutan kunjungan wisata ke

maka secara konseptual KPH

kawasan hutan wisata, taman

menunjukan

nasional, taman hutan raya dan

adanya

pembagian

kejelasan

peran

kewenangan ditunjukan

pada

dan

taman

wisata

laut;

iuran

sebagaimana

pengambilan/penangkapan

dan

Gambar

pengangkutan

dan

1.

satwa

Instrumen pengontrol mekanisme

tumbuhan

interrelasi

dapat

dilindungi undang-undang serta

diidentifikasi adalah adanya tata

jarahan satwa buru; penerimaan

hubungan

kerja,

dari

instrumen

lainnya

nampak

bila

yang

sudah

sedangkan baru

KPH

akan sudah

alam

liar

denda

yang

tidak

pelanggaran

eksploitasi hutan;

penerimaan

dari jenis tumbuhan dan satwa

operasional.

liar,

1. Keuangan: pembagian biaya

undang, yang diambil dari alam

dan penghasilan Menurut

maupun Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, dana

yang

pembangunan

dilindungi

undang-

penangkaran;

dan

penerimaan pelayanan dokumen angkutan hasil hutan.

KPH 8


Pembagian

Vol.10, No.2

penghasilan

Juli 2015

Berdasarkan peraturan di

dari Sumber Daya Hutan (SDH)

atas,

mengacu

tentang pembagian beban biaya

kepada

Undang-

sudah

ada

gambaran

Undang Nomor 33 tahun 2004

dalam

tentang Perimbangan Keuangan

maupun pembagian hasil dari

antara Pemerintah Pusat dan

SDH.

Pemerintah Daerah. Pada pasal

sampai

14 dinyatakan bahwa Pembagian

efisiensi biaya dan internalisasi

Penerimaan Negara yang berasal

eksternalitas.

dari Sumber Daya Alam (SDA)

2. Partisipasi:

ditetapkan:

(a)

kehutanan

yang

penerimaan

Penerimaan berasal Iuran

KPH

Dalam kajian ini belum kepada

tarap

menilai

aturan

keterwakilan

dari Hak

pembangunan

Pengaturan dapat

dilihat

partisipasi

pada

Peraturan

Pengusahaan Hutan (IHPH) dan

Kepala Badan Planologi Nomor

Provisi

Sumber

Daya

SK.80/VII-PW/2006

(PSDH)

yang

dihasilkan

wilayah

daerah

bersangkutan imbangan

Hutan

dibagi

20%

dari

Pedoman

yang

Kesatuan

dengan

(dua

puluh

(KPH)

tentang

Pembangunan Pengelolaan

Model. Pada

dinyatakan

bahwa

Hutan pasal

7

Rancangan

persen) untuk pemerintah dan

Pembangunan

80% (delapan puluh persen) untuk

disusun dengan menggunakan

daerah.

b.

metode

Kehutanan

yang

Penerimaan berasal

dari

pendekatan

KPH

modelling metode

Model

dengan berpikir

Dana Reboisasi dibagi dengan

sistemik, dan elibatkan pihak-

imbangan sebesar 60% (enam

pihak terkait (stakeholder) utama,

puluh persen) untuk Pemerintah

dan melibatkan pakar relevan.

dan 40% (empat puluh persen)

Pada pasal 8 menyatakan bahwa

untuk Daerah.

pelibatan

stakeholder

utama 9


didasarkan

pada

pencapaian

Vol.10, No.2

strategi

tujuan

Juli 2015

Kehutanan,

Unsur

Perguruan

yang

Tinggi, Dinas Provinsi, Bapeda,

merupakan kewenangan berbagai

BPPN, Dinas Kabupaten, Camat

stakeholder

hingga Kepala Desa.

sehingga

perlu

Demikian

adanya pembagian peran, dimana

juga dalam proses penyusunan

pembagian peran diarahkan untuk

rencana aksi.

dapat

3. Informasi: akses, cakupan,

mewujudkan

mobilisasi

kualitas, transparansi.

sumberdaya pembangunan KPH. Mencermati

bunyi

Pada

tataran

peraturan,

peraturan di atas, dapat dinilai

Bangsa Indonesia saat ini patut

bahwa

bergembira karena telah telah

semangat

partisipasi

menggalang

dari

berbagai

diterbitkan

Undang-Undang

stakeholder dalam pembangunan

Nomor 14 tahun 2008 tentang

KPH sudah dinyatakan secara

Keterbukaan

formal.

Undang-undang yang terdiri dari

Kemudian pencermatan

64

pembentukan

memberikan kewajiban kepada

Model

di

ini

Publik.

terhadap dokumen proses-proses KPH

pasal

Informasi

intinya

bebagai tempat, maupun kegiatan

setiap

yang

membuka akses bagi masyarakat

penulis

langsung

langkah-langkah

ikuti,

partisipatif

memang

telah

Contohnya,

dalam

ini

untuk

lembaga

pada

publik

mendapatkan

untuk

informasi

dilakukan.

publik, kecuali beberapa informasi

perumusan

tertentu. Sebagai penjabaran dari

rancang bangun KPH Model di

Undang-Undang

Provinsi

Kepulauan

Riau,

pemerintah

workshop

yang


melibatkan berbagai instansi serta

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

unsur

dari

UU Nomor 14 Tahun 2008. Pada

Kementerian

sektor kehutanan, Kementerian

dilakukan

terkait,

perwakilan

mulai

telah

tersebut, menerbitkan

10


Kehutanan

telah

Peraturan

Menteri

Vol.10, No.2

menerbitkan

Juli 2015

tergantung

pada

manfaat

Kehutanan

sumberdaya hutan. Selain itu,

Nomor P.02 Tahun 2010 tentang

sangat dipahami bahwa berbagai

Sistem

Kehutanan.

ragam fungsi hutan pada faktanya

implementasi,

terletak dalam hamparan bentang

Kementerian Kehutanan, dinas-

alam yang secara manajemen

dinas di tingkat provinsi dan

lebih memungkinkan efisiensi dan

kabupaten,

efektivitas

Informasi

Pada

tataran

UPT-UPT,

sejumlah

KPH

terbentuk

umumnya

menyediakan melalui Guna

yang

sistem

situs

pengelolaan

lestari. Dalam hal ini KPH dapat

sudah

dimaknai sebagai pihak yang menghimpun

masing-masing.

sumberdaya

nasional,

hutan

sudah

informasi

menyediakan

secara

dan

informasi

Kementerian

informasi hutan

melakukan

untuk

pengelolaan

hutan

yang saat ini tidak dijalankan

Kehutanan telah membuat situs

secara

“Media Informasi KPH” dengan

Kementerian

alamat

Dinas Kehutanan (Kartodihardjo

http://www.kph.dephut.go.id/.

et al, 2011).

Selain itu Kemenhut juga telah mengeluarkan

beberapa

buku

tentang KPH. Pada hutan,

Kehutanan

Dengan tataran

oleh

demikian

normatif

atau

pada

maupun

implementasi, pemeritah sedang level

hal

langsung

pengelolaan

mendasar

mengarah

kepada

menyajikan

dari

berbagai informasi yang dapat

keberadaan KPH adalah akan

diakses langsung oleh publik.

lebih memastikan diketahuinya

Sedangkan pada level tapak,

potensi

keberadaan KPH menjadi faktor

hutan,

perubahan-

perubahan yang terjadi maupun

pemungkin

kondisi

informasi yang akurat tentang

masyarakat

yang

bagi

terkumpulnya

11


kondisi

hutan,

Vol.10, No.2

kondisi

Juli 2015

Adapun

terkait

keadilan

masyarakat, serta dinamika yang

dan efisiensi pembangunan modal

menyertainya.

sosial,

4. Pembangunan Keahlian: keadilan dan efisiensi pembangunan SDM dan modal sosial.

menjadi

Peraturan Kepala Badan Planologi

Nomor

SK.80/VII-

PW/2006 Pasal 14 menyatakan bahwa

organisasi

KPH

merupakan unit organisasi yang diisi oleh personal (SDM) yang memiliki

kompetensi

bidang

yang

sesuai

diperlukan.

Pengisian personil (SDM) antara lain

diarahkan

mendayagunakan tenaga

untuk

lebih

rimbawan

kehutanan

/

(lulusan

pendidikan menengah dan tinggi jurusan

kehutanan).

Bunyi

peraturan tersebut menekankan

dapat

dianggap

komitmen

telah baru

pemerintah yang tercermin dari kebijakan-kebijakannya. Misalnya

dalam

melakukan

penilaian

kinerja

pengelolaan

hutan oleh unit manajemen, salah satu

kriteria

SFM

adalah

kelestarian aspek sosial. Namun demikian,

sejauhmana

akurasi

dan keseriusan implementasi dari peraturan

dan

kebijakan

pemerintah ini, masyarakat dapat melakukan evaluasi dan penilaian dari waktu ke waktu. 5. Proses perencanaan dan pengelolaan: penetapan prioritas, pembuatan keputusan, koordinasi, dan umpan balik perbaikan.

SDM

Proses perencanaan dan

yang kompeten di bidangnya,

pengelolaan akan menjadi bagian

yakni

tenaga

dari tugas organisasi pengelola

pendidikan

KPH. Tugas ini dinyatakan pada

menengah dan tinggi jurusan


kehutanan).

Tahun

kepada

pendayagunaan

rimbawan

kehutanan

(lulusan

/

2007

pasal

13

yang

berbunyi ”Kepala KPH menyusun 12


rencana

pengelolaan

Vol.10, No.2

hutan

Juli 2015

KESIMPULAN

berdasarkan

hasil

kegiatan

Berdasarkan hasil kajian

inventarisasi

hutan,

dengan

terhadap

konsepsi

mengacu

pada

rencana

proses-proses

kehutanan

nasional,

provinsi,

implementasinya,

maupun

kabupaten/kota

dan

dengan memperhatikan aspirasi, nilai

budaya

setempat,

masyarakat

serta

kondisi

lingkungan.” yang

dibangun berdasarkan basis data yang lengkap dan akurat hasil inventarisasi

hutan

dapat

ditarik

kesimpulan sebagai berikut: 1. Telah

tergambar

kejelasan

adanya

peran

dan

kewenangan di antara instansi (pemerintah,

pemerintah daerah) dengan pengelola KPH. 2. Dalam

hal

keuangan,

tingkat

pembagian pembiayaan dan

tapak, memberi peluang besar

penghasilan dari SDH untuk

untuk tercapainya tujuan-tujuan

pusat dan daerah telah diatur

dari

sendiri.

dalam Undang-Undang Nomor

Namun demikian belum dapat

33 Tahun 2004 dan Peraturan

diketahui hal-hal yang berkaitan

Pemerintah Nomor 6 Tahun

dengan

2007.

perencanaan

di

dan awal

pemerintah

Perencanaan

KPH

itu

penetapan

pembuatan

prioritas, keputusan,

koordinasi,

dan

umpan

balik

3. Dalam

hal

partisipasi,

peraturan-peraturan yang ada

perbaikan, karena hal ini baru

sudah

akan terlihat bila unit-unit

KPH

partisipasi yang cukup luas

dokumen

bagi multipihak, mulai dari

telah

tahap pembangunan konsep,

sudah

memiliki

perencanaan beroperasi.

dan

memberikan

ruang

penyusunan peraturan, hingga implementasi KPH. 13


4. Dalam

hal

Vol.10, No.2

keterbukaan

informasi, telah ada Undang-

budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan.

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan

Informasi

Publik.

Undang-

Juli 2015

Dengan

demikian

maka

baik secara konseptual maupun berdasarkan

proses-proses

Undang ini telah dijabarkan ke

pembangunannya,

ke

Peraturan

dikatakan

Peraturan

mengakomodir sebagian besar

dalam

Pemerintah

dan

bahwa

Menteri.

Dalam pengelolaan

nilai-nilai

hutan,

keberadaan

Governance.

KPH

dapat KPH

Good Oleh

telah

Forestry karena

menjadi faktor pemungkin bagi

melalui

terkumpulnya informasi yang

diharapkan dapat terwujud tata

akurat tentang kondisi hutan,

kelola hutan Indonesia yang lebih

kondisi

baik. Namun demikian kesimpulan

masyarakat,

serta

dinamika yang menyertainya. 5. Dalam

hal

pembangunan

kelembagaan

itu

KPH,

ini tidak menapikan kemungkinan ditemukannya

sejumlah

kapasitas para pihak, secara

kelemahan yang akan diketahui

konseptual

pada tahap implementasi lebih

telah

diatur

pendayagunaan SDM yang kompeten demikian

di

lanjut.

bidangnya,

juga

dalam

DAFTAR PUSTAKA

pembangunan modal sosial. 6. Dalam proses perencanaan dan

pengelolaan,

instansi

pemerintah dan KPH menjadi pelaku utama, namun dengan memperhatikan aspirasi, nilai

AusAID (2000). Good Governance: Guiding Principles for Implementation. Canberra: The Australian Government’s Overseas Aid Program (AusAID) Bank Dunia. 2009. Roots for Good Forest Outcomes: An Analytical Framework for 14


Vol.10, No.2

Governance Reforms. Report No. 49572-GLB. Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. [Ditjenplanhut] Direktorat Jenderal Planologi Departemen Kehutanan. 2009. Sekilas tentang KPH dan Perkembangan Pembangunan KPH. [Terhubung Berkala]. www.dephut.go.id [18 Jan 2010] Dunn, W. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Terjemah. Edisi kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press [ICCON] Information and Communication Center on Nusa Tenggara. 2006. Masyarakat Adat dan Pembangunan Kehutanan. [Terhubung Berkala] http://www.infonusra.org /html/Berita/Masyarakat Adat dan Pembangunan Kehutanan.htm. [19 Des 2009] Kartodihardjo H, Nugroho B, Putro HR. 2011. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Konsep, Peraturan Perundangn dan Implementasi. Jakarta: Kementerian Kehutanan RI. Mayers, S. S. Bass, dan D. Macqueen. 2002. The Pyramid: A Diagnostic and Planning Tool for Good

Juli 2015

Forestry Governance. London: International Institute for Environment and Development (IIED) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Kesatuan Wilayah Pengelolaan Hutan. Peraturan Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor SK. 80/VII-PW/2006 tentang Pedoman Pembangunan KPH Model Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan Pratikno. 2005. Good Governance dan Governability. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 8, Nomor 3, Maret 2005 (231248). Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

15

APAKAH KPH DAPAT MEMPERBAIKI TATA KELOLA HUTAN INDONESIA?

Recommend Documents