Apakah Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik Mendorong Pertumbuhan di Indonesia?
12 November 2009
Materi Presentasi Perbedaan pertumbuhan ekonomi antar daerah Peran tata kelola pemerintahan Seperangkat data tersedia – Data World Bank di tingkat Kab./Kota – Data KPPOD/The Asia Foundation tentang Tata Kelola Ekonomi Kab./Kota Hubungan Tata Kelola Pemerintahan dan Pertumbuhan Ekonomi Upaya untuk memahami tata kelola pemerintahan daerah Kesimpulan
Aktivitas Ekonomi Sangat Terkonsentrasi
Cerminan perbedaan besar dalam hal tingkat pertumbuhan PDB
SULAWESI
SUMATRA KALIMANTAN MALUKU
PAPUA
JAVA BALI NUSA TENGGARA
Tantangan Kebijakan Meningkatkan pertumbuhan di daerah-daerah tertinggal – Untuk menurunkan kemiskinan (dalam pengertian luas) – Untuk menahan migrasi – Untuk stabilitas politik Hal itu mensyaratkan pemahaman mengenai apa yang menyebabkan pertumbuhan di daerah
Banyak hal yang mempengaruhi pertumbuhan … Letak Geografis Infrastruktur SDA
SDM
Keterpencilan
Tersedia data untuk melakukan analisis ..… Satu set data 342 Kab./Kota di Indonesia terdiri dari:
GRDP GRDP by sector Educational Population Infrastructure Ethnic diversity Geographical Political Transport Investment Governance
Level and growth of GDP in constant and current prices Indicate natural resource endowments Level of human resource endowments Level and growth Extent and quality of roads and communications Ethno-linguistic factionalization Land locked or not Background of district leader, political supports from local parliament, margin of victory. Distance to provincial town, major cities and Jakarta Level and growth Variety of investment related governance indicators
Pendidikan
Daerah daerah yang lebih miskin tumbuh lebih cepat Model Dasar Pertumbuhan
g =β + β y + β g iP
0
1
Efek positif dari daerah sekitarnya
i0
1
nborP
Lainnya
+ β 2 PopEduc+ β 3 Geog+ β 4 Infr + ε
Melihat pada tiga periode: 993-1997, 1999-2001, 2001-2005 OLS dan pendekatan panel Menyertakan variabel spasial Mempertimbangkan auto-korelasi spasial
i0
Fixed Effect Regressions Geometric Average Growth in real per capita GDP 1993-2003 with oil no oil Ln per capita Real Weighted Average Growth of neighbouring districts during the period Share people ever/being in primary School per total population Share people ever/being in junior Secondary School per total population Share people ever/being in high secondary School per total population Share of population that is urban Log Labor Force
-0.277
-0.273
(0.025)**
(0.025)**
0.245
0.266
(0.045)**
(0.047)**
-0.067
-0.088
-0.134
-0.139
0.097
0.169
-0.184
-0.192
-0.094
-0.049
-0.164
-0.171
-0.008
0.005
-0.038
-0.04
-0.03
-0.028
(0.013)*
(0.013)*
Fixed Effect Regressions contd Geometric Average Growth in real per capita GDP 1993-2003 with oil no oil Share of mining to total GRDP
0.105
0.09
-0.073
-0.073
-0.02
-0.025
-0.032
-0.033
1.145
1.435
-1.039
-1.087
-0.345
-0.261
-0.277
-0.289
-0.148
-0.131
-0.179
-0.188
-0.461
-0.516
(0.192)*
(0.199)**
-0.813
-0.826
(0.269)**
(0.281)**
-0.124
-0.191
-0.195
-0.205
0
0
(0.000)*
(0.000)*
4.502
4.408
(0.432)**
(0.435)**
1787
1787
Share of manufacturing to total GRDP
Share of electricity to total GRDP
Share of construction to total GRDP
Share of trade to total GRDP Share of transportation to total GRDP Share of financial service to total GRDP Share of service to total GRDP Farmer's terms of trade Constant Observations Number of groups R-squared
241
241
0.27
0.27
Peran Kunci Tata Kelola Pemerintahan Variabel kunci yang tidak kita miliki adalah ‘tata kelola pemerintahan’ Setiap orang menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan adalah kuncinya – Literatur lintas negara (Acemoglu et al) Banyak dana dialokasikan oleh lembaga lembaga donor terkait tata kelola pemerintahan … menegaskan gagasan bahwa memperbaiki tata kelola pemerintahan akan meningkatkan kinerja Apakah hal tersebut benar?
Data TKED 2007/8 Mencakup semua 243 Kab./Kota dari 15 Provinsi Sampel random 50 perusahaan setiap daerah – Berdasarkan jumlah tenaga kerja: Kecil (10-19), Menengah (20-99) dan Besar (100+) prosentase sekitar 50%, 45%, 5% – Trade-off antara keberadaan dan kemampuan menjawab Tambahan data dari 3 asosiasi usaha setiap daerah Pengumpulan data sekunder (peraturan daerah)
Indikator Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) 1. Akses Lahan dan Kepastian Lahan 2. Perizinan Usaha 3. Interaksi Pemerintah Daerah dengan Pelaku Usaha 4. Program Pengembangan Usaha 5. Kapasitas dan Integritas Kepala Daerah 6. Pajak & Retribusi Daerah, serta Biaya Transaksi lainnya 7. Pengelolaan Infrastruktur 8. Keamanan dan Resolusi Konflik 9. Peraturan Daerah
Korelasi antara tata kelola ekonomi daerah dengan pertumbuhan
Access to information Infrastructure Integrity Interaction Land Licensing Security Business Development Programs Transaction Costs
GDP growth real pc 2001-2007
non-oil GDP growth real pc 2001-2007
0.01 0.28* -0.02 -0.04 0.04 0.03 0.09 -0.05 0.07
0.01 0.15* 0.04 0.01 0.01 0.05 0.05 0.00 0.07
Korelasi antara tata kelola ekonomi daerah dengan pertumbuhan GDP growth
non-oil GDP growth
real pc 20012007
real pc 20012007
Average of (non) ownership of genset and (in)frequency of black outs
0.2656*
0.0825
District head (doesn't) take corrupt actions themselves
-0.1370*
-0.0401
Overall impact of issues associated with Interaction on firm activities
0.1237*
0.1042
Infrequency of land conflict
0.1274*
0.0548
Cheapness of TDP
0.1221*
-0.0507
Overall small constraint of security on firms
0.1609*
0.1244*
(Fewer) security payments to the police
0.1139*
0.01
Korelasi antara tata kelola ekonomi daerah dengan PDB
Access to information Infrastructure Integrity Interaction Land Licensing Security Business Development Programs Transaction Costs
GDP
non-oil GDP
HH expenditure
real pc 2007
real pc 2007
real pc 2007
0.0911 -0.1769* -0.0172 0.0534 -0.1247* 0.0472 -0.1086 0.0942 -0.039
0.1006 -0.1296* -0.0748 0.0506 -0.1389* 0.0941 -0.1006 0.0461 -0.1194*
0.026 -0.1263* -0.0907 -0.0291 -0.4321* -0.0363 -0.2798* 0.2050* -0.1861*
Daerah yang lebih kaya memiliki: – Tata kelola infrastruktur yang lebih jelek – Manajemen tanah yang lebih buruk – Lebih banyak biaya transaksi
Regresi pertumbuhan dan sub-indeks tata kelola pemerintahan Dependent variable
Log per capita GDP 2001 Log population 2001 Share of population with junior schooling (2001) Telephone access per household (2000) Share of mining in GDP (2001) and Infrastructure
GDP growth per capita 2001-2007
Non-oil GDP growth per capita 2001-2007
-0.00856 [3.06]*** 0.005477 [2.73]*** 0.08142 [1.93]* 0.017606 [0.81] -0.028633 [2.58]**
-0.008201 [3.26]*** 0.005097 [2.83]*** 0.074576 [1.97]* 0.031576 [1.61] 0.017761 [1.78]*
0.000537 [3.09]***
0.000497 [3.18]***
Hanya sedikit variabel tata kelola pemerintahan yang secara signifikan berhubungan dengan pertumbuhan
Teori tentang kualitas tata kelola pemerintahan … apa yang membuat tata kelola pemerintahan daerah bagus? Apa itu Tata Kelola Pemerintahan? Stabilitas Rent-seeking (atau sebaliknya) Kompetensi Transparansi dan Akuntabilitas
Faktor-faktor yang mempengaruhi aspek2 tata kelola pemerintahan Ukuran ekonomi Populasi SDA Anggaran Pendidikan
Hipotesis: 1. Daerah yang lebih kaya memiliki lebih banyak hal untuk ‘dicuri’ – namun lebih kompeten dan terbuka 2. Populasi lebih tinggi memberikan kesempatan rent seeking dan mengakibatkan penyediaan pelayanan lebih sulit 3. SDA menimbulkan konflik/ketidakstabilan,dan merusak akuntabilitas 4. Anggaran spt.layaknya SDA – namun dapat meningkatkan kompetensi 5. Pendidikan meningkatkan kompetensi dan transparansi
Menjelaskan Tata Kelola Pemerintahan Daerah – Temuan
Hipotesis 1. Daerah yang lebih kaya memiliki lebih banyak hal untuk ‘dicuri’ – namun lebih kompeten dan terbuka Temuan: Ya. PDB secara konsisten berhubungan dengan lebih banyak rentseeking (biaya ilegal, biaya untuk polisi). PDB yang lebih tinggi juga berhubungan dengan konflik pertanahan yang lebih banyak PDB yang lebih tinggi juga berhubungan dengan pelayanan tata kelola pemerintahan yang lebih buruk (contoh: waktu sertifikasi tanah yang lebih lama, perizinan yang kurang efisien) Namun PDB yang lebih tinggi secara nyata meningkatkan transparansi dan informasi
Menjelaskan Tata Kelola Pemerintahan Daerah – Temuan
Hipotesis 2. Populasi lebih tinggi memberikan kesempatan rent seeking dan mengakibatkan penyediaan pelayanan lebih sulit
Temuan: Ya – populasi yang lebih tinggi berhubungan dengan lebih banyak rentseeking dan penyediaan pelayanan yang lebih rendah kompetensinya Hal itu juga menurunkan komunikasi antara pelaku usaha dengan pemerintah
Menjelaskan Tata Kelola Pemerintahan Daerah – Temuan
Hipotesis 3. SDA menimbulkan konflik/ketidakstabilan,dan merusak akuntabilitas
Temuan: Kontribusi pertambangan yang tinggi berhubungan dengan konflik pertanahan yang lebih banyak Konsentrasi sektoral yang lebih tinggi berhubungan dengan lebih banyak pungutan di jalan Daerah dengan konsentrasi sektoral yang tinggi cenderung kurang memiliki forum komunikasi dan mekanisme keberatan
Menjelaskan Tata Kelola Pemerintahan Daerah – Temuan
Hipotesis: 4. Anggaran seperti layaknya SDA – namun dapat meningkatkan kompetensi Temuan: Anggaran perkapita yang relatif tinggi hampir tidak memberikan efek pada aspek aspek tata kelola pemerintahan (dan tidak meningkatkan kompetensi) Pertumbuhan anggaran yang lebih tinggi berhubungan dengan lebih banyak konflik dan lebih banyak pungutan di jalan. Hal itu juga berhubungan dengan waktu yang lebih lama untuk memperbaiki infrastruktur and untuk mendapatkan TDP Namun daerah yang meningkat anggarannya, kepala daerah dan para birokratnya dinilai lebih positif
Menjelaskan Tata Kelola Pemerintahan Daerah – Temuan Hipotesis: 5. Pendidikan meningkatkan kompetensi dan transparansi Temuan: Daerah yang memiliki tingkat pendidikan lebih baik, menilai lebih buruk terhadap kepala daerah dan birokrat Daerah yang memiliki tingkat pendidikan lebih baik, tidak meningkat transparansinya
Kesimpulan Korelasi sederhana antara PDB, pertumbuhan PDB dan tata kelola pemerintahan daerah, tidak secara jelas menunjukkan hubungan yang positif antara tata kelola pemerintahan daerah dengan pertumbuhan (kecuali infrastruktur), … Demikian juga halnya dengan regresi Namun, terdapat banyak bukti yang lebih terkait dengan teori politik mengenai hal hal yang menentukan kualitas tata kelola pemerintahan daerah Hal ini menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan lebih merupakan gejala yang menjelaskan (symptom) pertumbuhan, daripada penyebab pertumbuhan
