Terbentuknya masyarakat yang mendukung proses. pembaruan di bidang tata pemerintahan guna. Mendorong pembaruan tata pemerintahan di

annual report 2005

VISI Terbentuknya masyarakat yang mendukung proses pembaruan di bidang tata pemerintahan guna membangun Indonesia yang adil, berdemokrasi, dan makmur.

MISI Mendorong pembaruan tata pemerintahan di semua bidang dan mendukung penciptaan model tata pemerintahan yang baik yang menekankan pada prinsip kemitraan setara di mana proses pengambilan keputusan mempertimbangkan masukan dari semua pihak pemangku kepentingan.

© partnership for governance reform in indonesia

2

annual report 2005

VISION Partnership aspires to build a society promoting governance reform towards a fair, democratic, and prosperous Indonesia.

MISSION To promote governance reform, and to serve as a model of good governance with equal partnership where processes of decision making and resource allocation are based on the inclusion of all stakeholders, a focus on gender equality and the involvement of disadvantaged groups.

© partnership for governance reform in indonesia

3

© partnership for governance reform in indonesia

annual report 2005

4

annual report 2005

table of content VISION & MISSION

3

TABLE OF CONTENT

5

INTRODUCTION

7

PROLOGUE

9

PARTNERSHIP IN BRIEF

12

PRIORITIZED SECTOR

14

FACILITATING REFORM AGENDA

21

HIGHLIGHTED REFORM IN THE REGIONS

28

OPERATIONAL

46

FINANCIAL STATEMENT

51

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

54

STATEMENT OF ACTIVITIES

55

STATEMENT OF CASHFLOWS

56

NOTES TO FINANCIAL STATEMENT

57

ABBREVIATIONS

62 5

© partnership for governance reform in indonesia

annual report 2005

6

annual report 2005

introduction

Ketika memasuki tahun 2006, Kemitraan telah berjalan selama lima

As we stepped into the year 2006 the Partnership had already

tahun. Berbagai program telah dilaksanakan sesuai dengan

been in operation for five years. Many varied programs have

mandatnya, bersama dengan para mitra kerja yang tersebar luas di

been carried out in line with its mandate, in cooperation with

tingkat nasional maupun daerah di seluruh negeri, dan kami

a wide range of partner institutions, at both the national and

bersyukur bahwa saat ini masyarakat Indonesia telah mengenal

regional level all over the country, and we are heartened to

istilah ’tata pemerintahan’ ata governance. Kemitraan tidak lagi

see that Indonesian people are now familiar with the term

‘berjuang sendiri’ dalam mempromosikan pembaruan tata

‘governance’. The Partnership is no longer a “lone-ranger” in

pemerintahan. Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa

promoting governance reform. Nevertheless, the reality

kita masih jauh dari penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan

clearly shows that we are still far from fully embracing

yang baik atau good governance. Indonesia masih termasuk salah

governance principles. Indonesia is still among the most

satu negara paling korup di dunia, penegakan hukum dan keadilan

corrupt nations, our law enforcement is still very much

masih banyak dipertanyakan, dan birokrasi kita masih tetap tidak

questioned, and our bureaucracy remains inefficient and

efisien dan tidak profesional. Proses desentralisasi yang

unprofessional. The decentralization process, expected to

diharapkan menghasilkan pelayanan yang lebih baik kepada

result in better public services for the people, has failed to

masyarakat, ternyata gagal mendorong Pemerintah Daerah

encourage most local governments to improve the way they

(Daerah) untuk meningkatkan cara mereka melakukan tugas-tugas

conduct business with their constituents, and very few local

bersama konstituen mereka. Hanya sedikit Daerah yang benar-

governments have really capitalized on the authority

benar memanfaatkan wewenang yang diberikan Pemerintah Pusat

delegated to them from the central government. Those that

(Pusat). Mereka yang mampu memanfaatkan kesempatan lewat

have taken advantage of the opportunities opened up by

proses desentralisasi ini telah berhasil menerapkan manajemen

decentralization have successfully put in place better

yang lebih baik pada sumber daya publik yang diamanatkan, yang

management of entrusted public resources, and this in turn

pada akhirnya meningkatkan standar kehidupan masyarakatnya

has brought a better standard of living to their people in the

dalam bentuk sekolah gratis dan rumah sakit gratis.

form of free schooling and free hospitalization for example.

7

© partnership for governance reform in indonesia

annual report 2005

Despite there still being a long way to go to realize true governance reform, various activities supported by the Partnership throughout the country – 293 projects in the last five years – have generated meaningful impacts. Empowering those at the grass Walaupun perjalanan untuk mewujudkan pembaruan tata pemerintahan yang

root level in various regions, for example, has changed

sesungguhnya masih panjang, berbagai aktivitas yang didukung Kemitraan

the attitude of the people towards the government.

di seluruh negeri – yaitu 293 proyek dalam lima tahun terakhir – telah

They now have the courage to stand up and voice their

menghasilkan dampak yang berarti. Pemberdayaan kelompok-kelompok di

concerns and demands to their local governments. On

tingkat akar rumput di berbagai daerah, misalnya, telah mengubah perilaku

the other hand, activities with local governments and

dan pandangan masyarakat terhadap pemerintah. Mereka kini telah memiliki

local parliaments have made them more responsive

keberanian untuk berdiri dan menyuarakan keprihatinan dan tuntutan mereka

to the needs of the people, resulting in more effective

kepada Daerah. Di lain pihak, aktivitas dukungan Kemitraan terhadap Daerah

use of the available resources. However, much still

dan DPRD di berbagai daerah telah membuat mereka menjadi lebih responsif

needs to be done in the future. In this regard, the

terhadap kebutuhan masyarakatnya, yang akhirnya mampu menggunakan

Partnership is in the process of reformulating its

sumber daya menjadi lebih efektif. Tetapi masih banyak yang harus dilakukan

strategic plan in order to be able to devise better

di masa mendatang. Dalam hal ini, Kemitraan sedang dalam proses

responses to the constantly emerging challenges

merumuskan ulang rencana strategisnya agar dapat mewujudkan respon yang

within an ever changing environment.

lebih baik terhadap tantangan-tantangan yang senantiasa muncul di dalam lingkungan yang selalu berubah-ubah.

We would like to use this opportunity to convey our gratitude and sincere appreciation in particular to

Kami ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan penghargaan

our donors that have not only provided us with

dan apresiasi yang tulus khususnya kepada para donor yang tidak saja

financial support, but also always demonstrated

mendukung kami secara finansial tapi juga selalu menunjukkan kerjasama yang

excellent cooperation. The same appreciation goes to

baik. Apresiasi yang sama juga kami sampaikan kepada lembaga-lembaga mitra

our partner institutions that have conducted most of

kerja kami yang telah melakukan sebagian besar pekerjaan pembaruan tat

the field work. Looking to the future, together we will

apemerintahan di lapangan. Melihat ke depan, bersama kita akan sanggup

be able to make a difference in making governance

membuat perbedaan dalam menjadikan tata pemerintahan yang baik menjadi

reform a reality in this country.

kenyataan di negara ini.

Jakarta, July 2006 Co-Chairpersons, the Executive Board Shanti L. Poesposoetjipto

8

|

Marzuki Darusman

annual report 2005

prologue Kami sangat senang dapat berbagi dengan anda apa yang telah

We are delighted and honored to share with you the

dilakukan oleh Kemitraan selama tahun 2005 dalam usaha

Partnership’s 2005 milestone achievements while

melaksanakan mandatnya untuk mempercepat proses pembaruan tata

carrying out its mandate to accelerate governance

pemerintahan di negeri ini. Tahun 2005 menjadi tahun yang menarik

reform in this country. The year 2005 has been a very

bagi warga Indonesia; merupakan tahun pertama presiden yang

interesting year for Indonesians; it was the first year in

terpilih secara demokratis mulai menempati kantornya, dan masyarakat

office for the newly democratically elected president, and

sangat berharap dan menunggu presiden menepati janji-janjinya

as such the people were upbeat in expecting the president

selama masa kampanye, juga merupakan tahun pertama dimana

to deliver on his promises; and it was the year that the

diadakan pemilihan langsung (pilkada) bagi lebih dari seratus

first direct election (Pilkada) of more than one hundred

pemimpin daerah (gubernur dan bupati/walikota) di berbagai daerah.

local leaders (governors and bupatis) in various regions

Sebelum pilkada mulai dilaksanakan, banyak pihak memprediksi bahwa

took place. Prior to Pilkada polls some experts had

proses pemilihan di daerah ini akan banyak diwarnai oleh konflik-

predicted the event would be full of horizontal conflicts,

konflik horisontal, namun ternyata di berbagai daerah, pemilihan

however, on the contrary, the election took place smoothly

berlangsung dengan lancar tanpa masalah berarti.

and efficiently, without any noticeable problems.

Kemitraan telah melangsungkan sejumlah aktivitas untuk mendorong

The Partnership carried out a number of activities to

pilkada yang damai dan bermanfaat di daerah. Di Jawa Tengah, Sumatra

promote a peaceful and meaningful Pilkada in the

Barat, dan Kalimantan Barat, Kemitraan memfasilitasi pertemuan-

regions. In Central Jawa, West Sumatera and West

pertemuan yang dihadiri oleh para calon dan pihak-pihak yang

Kalimantan, the Partnership facilitated meetings,

berkepentingan di daerah tersebut guna menandatangani

attended by election candidates and regional

kesepakatan untuk mewujudkan pilkada yang damai. Kesepakatan-

stakeholders, where agreements were signed to promote

kesepakatan ini telah berperan besar dalam keberhasilan pilkada di

a peaceful Pilkada. These agreements played a role in the

wilayah-wilayah yang bersangkutan. Di daerah lain seperti Sulawesi

success of Pilkada in these regions. In other regions, such

Selatan,

lokal

as South Sulawesi, the Partnership worked together with

menyelenggarakakan kampanye pendidikan bagi pemilih untuk

a local partner to conduct voter education campaigns,

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan hak-hak

enhancing the people’s awareness of their political rights.

Kemitraan

bekerjasama

dengan

mitra

politik mereka.

9

© partnership for governance reform in indonesia

annual report 2005

Following the peace agreement between the Free Aceh Movement (Gerakan Aceh Merdeka, GAM) and the Government of Indonesia, signed in Helsinki on 15 August 2005, a Law on the Government of Aceh needed to be formulated and enacted as soon as possible. The law required careful design and formulation in order to ensure that the interests of the various stakeholders in Aceh were sufficiently Meneruskan kesepakatan damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan

and appropriately addressed. To promote adherence

Pemerintah Republik Indonesia yang ditandatangani di Helsinki pada

to good governance principles the Partnership took

tanggal 15 Agustus 2005, sebuah undang-undang pemerintahan Aceh (UU

a direct role in the formulation process of the law,

PA) harus dirumuskan dan ditetapkan secepat mungkin. Undang-undang ini

facilitating the signing of Cooperation agreements

harus didesain dan dirumuskan dengan hati-hati untuk memastikan agar

with the provincial government and the provincial

kepentingan semua pihak di Aceh terakomodir dengan baik. Untuk

parliament of Aceh. The Partnership established a

mendorong ketaatan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik,

team of experts to formulate the first draft which

Kemitraan memutuskan untuk secara langsung terlibat dalam proses

was later discussed and improved upon via a series

perumusan

memfasilitasi

of public consultations with various stakeholders,

penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah propinsi dan

including GAM representatives in a number of

DPRD tingkat I Aceh. Sebuah tim ahli kemudian dibentuk oleh Kemitraan

regions. By the end of November 2005 the sixth draft

untuk merumuskan rancangan awal yang kemudian dibahas dan diperbaiki

was finalized and then submitted by the local

lewat serangkaian konsultasi publik dengan berbagai pihak pemangku

parliament of Nanggroe Aceh Darussalam (DPRD

kepentingan, termasuk GAM di beberapa daerah. Pada akhir November 2005

NAD) to the Central Government for further

rancangan keenam telah dirampungkan yang kemudian diajukan oleh DPRD

deliberation by the National Parliament (DPR-RI).

Nangroe Aceh Darussalam kepada Pusat untuk dibahas lebih lanjut di tingkat

During this deliberation process, the Partnership

DPR-RI. Selama proses pembahasan oleh DPR-RI dan pemerintah, Kemitraan

continued to facilitate various meetings and

terus memfasilitasi berbagai pertemuan dan konsultasi termasuk talk show

consultations, including talk shows, to ensure active

untuk memastikan partisipasi aktif dari berbagai pihak pemangku

participation

kepentingan yang peduli dapat doakomodasi.

stakeholders.

undang-undang

tersebut,

dengan

10

by

the

various

concerned

annual report 2005

During 2005 the Partnership approved and launched 23 projects financed by the European Union (EU) through its Governance Trust Fund as part of four years of EU committed support to the Partnership. These projects were carried out by partner institutions – NGOs, district and provincial governments, universities and the central government – on a nationwide scale. The Selama tahun 2005, Kemitraan meluncurkan 23 proyek yang didanai oleh Uni

activities focused on a wide variety of reform and

Eropa (UE) melalui Trust Fund tata pemerintahan sebagai bagian dari empat

development issues, including; empowering

tahun dukungan UE kepada Kemitraan. Proyek ini dilaksanakan oleh para

people at the grass roots level to understand

lembaga mitra; LSM-LSM, pemerintah tingkat kabupaten dan propinsi,

various aspects of local government budgeting in

universitas-universitas dan Pusat; di seluruh negeri. Kegiatannya

Lampung, South Sumatera; mainstreaming anti-

memfokuskan diri pada berbagai jenis pembaruan tata pemerintahan dan

corruption education into university curricula at

masalah pembangunan, termasuk memberdayakan masyarakat di tingkat

the State Islamic University (UIN), Jakarta;

paling rendah agar mampu memahami berbagai aspek penganggaran Daerah

promoting effective use of the Corporate Social

di Lampung Sumatera Selatan; pengarusutamaan pendidikan anti korupsi ke

Responsibility (CSR) Fund in Kutai Timur;

dalam kurikulum di Unversitas Islam Negeri (UIN) Jakarta; mendorong

facilitating

penggunaan yang efektif dari dana tanggung-jawab sosial perusahaan

establishment of a Special Provincial Regulation

(corporate social responsibility fund) di Kutai Timur; memfasilitasi perumusan

(Perdasi) for the selection of the Papua People’s

dan penetapan peraturan daerah khusus (perdasi) untuk pemilihan anggota

Assembly (MRP) members in Papua; facilitating the

Majelis Rakyat Papua (MRP) di Papua, memfasilitasi pembentukan

establishment of a Local Ombudsman in

Ombudsman di daerah Jogjakarta, memperkuat kapasitas Komisi

Yogyakarta; strengthening the capacity of the

Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, mendukung sistem perekrutan

National Corruption Eradication Commission

pegawai di Kementerian Kehutanan, dan menyediakan masukan untuk revisi

(KPK) in Jakarta; supporting an improved

sistem pensiun pemerintah di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kami

recruitment system in the Ministry of Forestry; and

berharap kegiatan ini pada akhirnya dapat menimbulkan hasil-hasil yang

providing input for the revision of the government

diharapkan, yang dipercaya dapat memberi kontribusi yang berarti untuk

pension systems in the National Civil Service

pembaruan tata pemerintahan di negeri ini.

Agency (BKN). We expect these activities will

the

formulation

and

the

eventually generate the intended results which Akhir kata, kami ingin turut mengungkapkan apresiasi yang tulus kepada semua pihak atas dukungan dan bantuan mereka yang memungkinkan

will

render

meaningful

contributions

to

governance reform in this country.

Kemitraan melaksanakan kegiatan-kegiatannya selama tahun 2005. Last but not least we would like to express our Jakarta, Februari 2006

sincere appreciation to all parties for the support and assistance which has enabled the Partnership

HS. DILLON

to carry out its activities throughout 2005. Direktur Eksekutif

11

© partnership for governance reform in indonesia

annual report 2005

partnership in brief ABOUT THE PARTNERSHIP The Partnership for Governance Reform in Indonesia is a multi-stakeholder organization dedicated to support Indonesian initiatives in promoting governance reform in Indonesia. The Partnership’s Executive Office with the direction of its Governing Board and Executive Board members TENTANG KEMITRAAN

works with government agencies/ institutions and

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia atau

community based or non-government institutions

Kemitraan adalah organisasi yang dibentuk oleh berbagai pihak dengan

(NGO) partners to advance the national reform

bertujuan untuk mendukung inisiatif-inisiatif bersama dalam pembaruan

agenda. The Partnership brings together the

tata pemerintahan di Indonesia. Kantor Eksekutif Kemitraan bekerjasama

Indonesian government (executive), legislature,

dengan lembaga-lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga

judiciary, and civil society, with the support of the

swadaya masyarakat lainnya sebagai mitra kerja di dalam memajukan agenda reformasi nasional. Kemitraan setara ini mempersatukan Pemerintah Indonesia (eksekutif ), legislatif, yudikatif, dan masyarakat sipil melalui dukungan masyarakat internasional, guna menerapkan praktik tata pemerintahan yang baik dan berkelanjutan di Indonesia. Masyarakat

international community, to establish sustainable good governance practices in Indonesia. The international community provides expertise, experience, technical and financial supports,

internasional ’hanya’ menyediakan keahlian, pengalaman, dukungan teknis

however

dan keuangan, pada akhirnya kepemimpinan dan tanggungjawab

responsibility for success must rest upon

keberhasilannya tergantung pada masyakarat Indonesia.

Indonesians.

12

ultimately

leadership

and

the

annual report 2005

THE ORGANIZATION The Partnership is an Indonesian legal entity established as a not-for-profit civil-law partnership. Its management structure reflects its legal status, and is technically operated as a United Nations Develpoment Programme ORGANISASI

(UNDP) project known as National Execution. The Executing Agency of this ‘project’ is the Directorate of

Kemitraan adalah sebuah badan hukum yang dibentuk sebagai sebuah kemitraan sipil-hukum yang bersifat nirlaba. Struktur

Functionaries (Direktorat Aparat Negara) within the

manajemennya mencerminkankan status hukumnya dan secara teknis

National Development Planning Agency, Bappenas. The

dioperasikan sebagai suatu proyek United Nations Development

Executing Agency works with the Partnership on a

Programme (UNDP) yang disebut National Execution. Lembaga

number of levels, both in ensuring compliance with

pelaksana ‘proyek’ ini adalah Direktorat Aparat Negara yang berada

project management requirements and actively

di dalam lingkup Badan Perencana Pembangunan Nasional,

engaging with the Policy Advisory Committee as

Bappenas. Lembaga pelaksana ini bekerja bersama Kemitraan pada

representation of Partnership’s management, the Board

berbagai tingkatan, baik untuk memastikan kesesuaian dengan

and donors visions. The Executing Agency is also involved

persyaratan manajemen proyek maupun agar aktif berinteraksi

in monitoring and evaluating the activities and projects

dengan Policy Advisory Committee atau komite penasihat kebijakan

of the Partnership.

organisasi sebagai wakil dari manajemen Kemitraan, anggota Dewan, dan lembaga donor. Lembaga pelaksana juga terlibat dalam memantau

The Partnership is led by an Indonesian majority

dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek Kemitraan.

Governing Board members consisting of representatives

Kemitraan ini dipimpin oleh Governing Board atau Dewan Pembina

from the Indonesian government, civil society and

yang mayoritas anggotanya berbangsa Indonesia; yang terdiri dari

private. In addition, this group includes representatives

perwakilan pemerintah Indonesia, masyarakat sipil dan sektor swasta.

from the three multilateral agencies – UNDP, the World

Selain itu, di dalamnya juga terdapat wakil-wakil dari tiga lembaga

Bank and Asian Development Bank, as well as bilateral

multilateral; UNDP, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia (ADB);

donors. The Governing Board also comprises all

serta para donor bilateral. Dewan Pembina juga terdiri dari semua

members of a Partners group of Indonesians, who

anggota Teman Serikat (Partners) yang terdiri dari orang Indonesia, yang bertugas memberi pengarahan terhadap pelaksanaan program

provide directions in the implementation of the work

kerja dan mobilisasi sumber daya.

program and resource mobilization.

13

© partnership for governance reform in indonesia

annual report 2005

prioritized sectors Kemitraan memfokuskan prioritas program pembaruannya pada enam sektor, yang pada

The Partnership focuses its priority reform

dasarnya berkaitan satu sama lain. Keenam sektor ini adalah: Pembaruan Hukum dan

program in six sectors, which are

Peradilan (legal and judicial reform), Pembaruan Perwakilan (representation reform),

fundamentally interlinked. These six sectors

Pembaruan Keamanan dan Kepolisian (security and police reform), Pembaruan Pelayanan

are the Legal and Judicial Reform,

Publik (civil service reform), dan dua program lain yang masing-masing terintegrasi ke

Representation Reform (was Electoral

dalam ke empat sektor sebelumnya; yaitu Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Reform), Security and Police Reform, Civil

(decentralization and regional autonomy), serta Anti-Korupsi (anti-corruption). Untuk

Service Reform, and two crosscutting

melengkapi upaya organisasi dalam mendorong proses pembaruan tata pemerintahan

programs of the Decentralization and

melalui enam sektor prioritas ini, Kemitraan di dalam melaksanakan kegiatannya

Regional Autonomy, and the Anti-

menggunakan perspektif multi-pihak (multi-stakeholders perspective); memperkuat

Corruption. To complement organization’s

keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pembaruan dan mendukung sektor korporasi

efforts in promoting governance reform

dalam mempraktikkan tata pemerintahan yang lebih baik. Termasuk di dalam

through these six priority sectors, the

mengarusutamakan persoalan persamaan jender, serta mendorong keterwakilan yang

Partnership conducts activities to further

pantas bagi perempuan dan kelompok yang termarjinalkan.

uphold a multi-stakeholder perspective; strengthening civil society engagement in reform processes, and initiate support to corporate sector in practicing good governance. These also include in the mainstreaming perspectives

of and

gender

equality

encouraging

a

appropriate representation of women and marginalized people.

14

annual report 2005

President

Yudhoyono

accompanied by the Chief of Justice Bagir Manan, Head of KPK Taufiqurrahman Ruki and the Partnership’s Executive Director HS Dillon after a meeting at the Mahkamah Agung.

PEMBARUAN HUKUM DAN PERADILAN Sistem peradilan dalam demokrasi berperan penting dalam menjaga tegaknya hukum dan melindungi hak-hak demokrasi masyarakat. Di Indonesia, hampir tidak ada transparansi di bidang peradilan, sehingga hal itu menjadi penghalang besar terhadap upaya meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas dari sistem pengadilan. Selama ini diketahui bahwa sistem peradilan dipenuhi dengan praktik-praktik korupsi, di mana personilnya memiliki kualitas yang rendah, dan terbatasnya akses masyarakat pada keadilan. Hingga akhirnya, sistem peradilan di Indonesia kehilangan legitimasinya di hadapan masyarakat Indonesia. Era ’reformasi’ hanya membawa sedikit perubahan yang nyata bagi sistem hukum dan peradilan secara menyeluruh. Pendekatan parsial terhadap reformasi pernah dilakukan, namun karena tidak memiliki paradigma yang jelas, maka gagal mendobrak kerangka hukum yang sentralistik dan top-down. Tantangan terbesar

bagi

reformasi

LEGAL AND JUDICIAL REFORM The judicial system in democracy plays the role of safeguarding the rule of law and protecting the peoples’ democratic rights. In Indonesia, there has been an acute lack of transparency in the judiciary which has been a principle barrier to improving the accountability and effectiveness of the courts. Historically the judicial system has also been rife with corrupt practices, had a poor quality of judicial personnel, and limited access to justice. Ultimately the judicial system in Indonesia lacks legitimacy for the Indonesian people.

yang

bagaimana

The ‘reformasi’ era brought very few real changes to the overall legal and judicial system.

mengembangkan transparansi dan

There was a partial approach to reform which lacked a clear paradigm, and therefore

partisipatif dalam proses legislatif, serta

failed to address the centralistic and top-down approach of the legal framework. The

membentuk lembaga hukum dan lembaga

biggest challenges facing continued reform are to develop transparent and participative

penegak hukum yang independen dan

legislation making processes, and to establish independent and professional legal and

profesional.

law enforcement institutions.

berkelanjutan

adalah

15

© partnership for governance reform in indonesia

annual report 2005

REPRESENTATION REFORM Indonesia’s political and bureaucratic landscape has been radically changed under a transition to democracy, requiring comprehensive reform of electoral and people’s representation processes such as free and fair elections are central in laying the foundations for a democratically legitimate government. The process of electing new representatives at local and The Head of House of Representative (DPR-RI) Agung Laksono on a serious discussion with the Partnership

national levels and the eventual successful

Executive Director HS Dillon and the members of Legislative Caucus for Governance Reform team, at the House

transfer of power with the election of a new

of Representative (DPR RI), Jakarta.

president is a significant break from the 32-year dictatorship of Soeharto which ended in 1998. However, democratic reform is essentially an incremental

PEMBARUAN KETERWAKILAN

process, rather than revolutionary.

Peta birokrasi dan politik di Indonesia telah berubah secara radikal selama proses transisi

Continuing reform is necessary to ensure

menuju demokrasi, dan membutuhkan pembaruan yang komprehensif dalam hal pemilihan

the implementation of good governance

dan keterwakilan rakyat; seperti misalnya pemilihan yang bebas dan adil adalah hal

principles in electoral legislature and

penting dalam meletakkan dasar suatu pemerintah yang memiliki legitimasi demokrasi.

encourage politicians more accountable

Proses pemilihan wakil rakyat baru di tingkat daerah dan nasional, serta proses transfer

to the needs of their electorate. Voters’

kekuasaan dengan cara memilih presiden baru merupakan momentum penting

education, raising the public’s awareness

melepaskan diri dari 32 tahun masa pemerintahan Suharto yang berakhir pada tahun

on their political rights, and on electoral

1998. Walau begitu, pembaruan demokrasi pada intinya adalah proses perubahan sedikit

candidates’ track-records, are also as

demi sedikit dan bukan sebuah proses revolusioner. Melanjutkan pembaruan penting

important parts of representation reform

untuk memastikan implementasi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dalam

as empowering minority groups to have a

menyusun perundang-undangan pemilihan serta mendorong para politisi agar dapat

public voice, for example, by increasing

lebih diandalkan sebagai penyampai aspirasi rakyat yang diwakilinya. Pendidikan bagi

woman’s

para pemilih, meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak politik mereka, dan

parliaments.

mengetahui profil para calon yang akan dipilih, adalah hal-hal yang sama pentingnya dalam pembaruan keterwakilan, seperti memberdayakan kaum minoritas untuk menyuarakan pendapatnya, misalnya, dengan meningkatkan perwakilan kaum perempuan di parlemen daerah.

representation

in

local

The consolidation of democracy depends on how institutions such as the Electoral Commission (KPU) and Oversight Bodies (Panwaslu) are competent to carry out

Konsolidasi demokrasi tergantung bagaimana institusi seperti Komisi Pemilihan Umum

their respective roles in ensuring that the

(KPU) dan badan pengawasnya (Panwaslu) secara kompeten dapat menjalankan peran

political process operates according to

mereka memastikan bahwa proses politik berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-

democratic principles and values for the

prinsip demokrasi demi kepentingan masyarakat.

best interest of the people.

16

annual report 2005

SECURITY AND POLICE REFORM

Security and Police Reform ambitiously attempts to re-align the national police ethically and professionally in line with democratic norms and the principles of good governance. In Indonesia this has meant a separation of the Police from the Armed Services (TNI) and the exclusion of the military PEMBARUAN KEAMANAN DAN KEPOLISIAN

from politics. The Police force in Indonesia has long suffered an accountability deficit, being answerable only to the state and the military

Pembaruan keamanan dan kepolisian memiliki

with no external accountability to the public and lacked transparency, a

semangat untuk meluruskan kembali fungsi

situation which has led to widespread corruption.

Kepolisian secara etis dan profesional sejalan dengan norma-norma demokrasi dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Di Indonesia, hal ini berarti pemisahan Kepolisian dari angkatan bersenjata (TNI), serta mengeluarkan militer dari kancah politik. Kepolisian Republik Indonesia (polri) telah lama mengalami kemunduran akuntabilitas, karena meraka hanya bertanggungjawab kepada negara dan militer, tanpa ada pertanggungjawaban kepada publik. Selain itu, Kepolisian juga dianggap kurang transparan; sebuah situasi yang dianggap menjadi penyebab meluasnya praktik-praktik korupsi. Bagi masyarakat demokrasi, di dalam menjunjung tinggi supremasi hukum, diperlukan institusi kepolisian yang kuat, profesional dan independen yang bekerja dengan dan atas nama publik, dan juga memiliki kapasitas sipil yang memadai untuk Wakapolri Adang Daradjatun as the Head of the Police Working Group

mengelola dan memantau lembaga-lembaga

(pokja) accompanied by the Partnership Executive Director HS Dillon and

penegakan hukum lainnya. Dengan demikian,

Advisor Adrianus Meliala, led a regular working group’s coordination

masyarakat umum perlu dilibatkan dalam proses

meeting at the Partnership office, Jakarta.

pembaruan ini. Kemitraan memfasilitasi programprogram seperti community policing pemolisian masyarakat – yakni, di mana fungsi kepolisian yang

In a democratic society, in upholding the supremacy of the law, it is

dijalankan oleh masyarakat; membina partisipasi

necessary to have a strong, professional and independent police institution

publik, dan memfokuskan pada pengawasan

that works with and on behalf of the public, as well as adequate civilian

demokrasi, akuntabilitas, transparansi, serta

capacity to manage and monitor law enforcement agencies. Thus, the

pengelolaan belanja publik. Tujuan dari pembaruan

public at large needs to be involved in the reform process. The Partnership

keamanan dan kepolisian adalah terciptanya suatu

facilitates programs such as ‘community policing’, fosters public

masyarakat demokratis yang stabil di mana

participation, and focuses on democratic control, accountability,

kepolisian memiliki kapasitas untuk menjaga

transparency and public expenditure management. The goal of Security

masyarakat dan hak-hak mereka, menengahi konflik

and Police Reform is a stable democratic society in which the Police have

sosial, memberi perlindungan kepada masyarakat

the capacity to protect the people and their rights, mediate social conflicts,

dan menciptakan lingkungan yang aman dan

provide statutory protection for the community and create a safe

kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan.

environment conducive for sustainable development.

17

© partnership for governance reform in indonesia

annual report 2005

Strengthening of Inter Regional Cooperation Forum to Enhance Public Service and Sustainable Economic Growth, a project in

PEMBARUAN PELAYANAN PUBLIK

region of BARLINGMASCAKEB (regencies of Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, and Kebumen).

Pemerintah hanya dapat menggunakan sumber daya negara dan menyediakan pelayanan publik yang berkualitas apabila mempunyai sistem kepegawainegerian yang dikelola secara efisien.

Budaya

kerja

dan

profesionalisme

dari

kepegawainegerian adalah faktor yang penting bagi

CIVIL SERVICE REFORM

pemerintah untuk mencapai tujuan ini dengan sukses. Di Indonesia, pelayanan oleh instansi pemerintah dianggap

The government can only best utilize a nation’s resources and provide

lamban, kurang inisiatif, tidak transparan dan tidak dapat

quality public services through an efficiently managed civil service.

diandalkan, serta diduga penuh dengan praktik korupsi yang

The working culture and professionalism of the civil service is

belum dapat diatasi. Pembaruan yang komprehensif terhadap

therefore an important factor for government to successfully achieve

birokrasi ini adalah vital dalam rangka mengembangkan tata

these goals. In Indonesia the civil service is considered slow, lacking

pemerintahan yang baik dan memenuhi tuntutan masyarakat

initiative, neither transparent nor accountable, and serious

akan pelayanan publik yang hemat biaya dan berkualitas

allegations

tinggi.

Comprehensive reform of the bureaucracy is vital in order to develop

of

corrupt

practices

remain

unchallenged.

good governance and respond to citizens’ demands for cost effective Perampingan dalam kepegawainegerian dianggap sangat

and high quality public services.

perlu untuk meningkatkan efektivitas, produktivitas, dan kualitas dari personil, dan proses rekrutmen serta promosi

Rightsizing the civil service is considered instrumental for improving

yang harus bersifat transparan. Sistem penggajian dan

the effectiveness, productivity and quality of personnel, and

pensiun perlu ditinjau-ulang dan prosedur evaluasi kinerja

recruitment and promotion processes must be transparent. The salary

harus ditingkatkan. Memperkenalkan manajemen keuangan

and pension schemes need to be overhauled, and performance

berbasis kinerja, mendorong partisipasi publik dalam hal-hal

evaluation procedures must be improved. Introducing performance-

seperti pembuatan anggaran daerah dan menyediakan akses

based financial management, promoting public participation in

gratis ke statistik pemerintah dan informasi lain; akan banyak

issues like local budgeting, and providing free access to government

membantu dalam meningkatkan budaya organisasi dalam

statistics and information, will all go a long way to improving the

sistem kepegawainegerian.

organizational culture of the civil service.

18

annual report 2005

A public discussion led by Partnership’s Advisor Pheni Khalid. The topic of the meeting that was held at the Partnership’ office is about regional elections (pilkada) in Indonesia. Such forum is becoming one powerful promotion means to communicate the Partnership supports.

DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH Dalam teori, desentralisasi akan membawa pemerintah lebih dekat kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan demokrasi melalui transparansi yang lebih besar, pertanggungjawaban, dan partisipasi publik. Desentralisasi mencakup peralihan otoritas dan kontrol atas sumber daya ekonomi dari pusat ke daerah. Di Indonesia, hal ini merupakan suatu perubahan yang radikal dari pemerintahan yang sangat sentralistik di masa lalu. Sebagai bagian dari proses desentralisasi, Pusat harus meningkatkan budaya kerja dan kepekaan tiap instansinya, serta lebih jauh mengembangkan institusi-institusi lokal dengan lembaga-lembaga sipil untuk berperan sebagai alat kontrol sosial. Salah satu masalah utama adalah seberapa besar tanggungjawab pemerintah yang harus didelegasikan ke daerah. Pusat sejauh ini telah mengalihkan wewenang untuk mengelola semua aspek

DECENTRALIZATION AND REGIONAL AUTONOMY In theory, decentralization will bring the government closer to the people in order to improve democracy via greater transparency, accountability and public participation. Decentralization involves devolution of authority and control of economic resources from the center to regional jurisdictions. In Indonesia this represents a radical change from the highly centralized administrations of the past.

pemerintahan daerah, dengan pengecualian di bidang

As part of the process, the central government must improve the working

pertahanan dan keamanan, moneter, keagamaan, keadilan,

culture and responsiveness of its agencies, and further develop local

hubungan internasional, dan hubungan antar daerah.

institutions with civic networks to serve as instruments of social scrutiny.

Sayangnya, kecepatan dalam pelaksanaan dan pola

One of the main issues is the extent to which governance responsibilities

perilaku yang sudah mengakar sangat dalam telah

should be devolved to the regions. The central government has thus far

menimbulkan hasil-hasil yang tak terduga. Banyak terjadi

transferred authority to manage all aspects of regional government

inkonsistensi dalam peraturan dan perundang-undangan,

with the exception of defense and security, monetary, religion, justice,

mereka kurang jelas dan memiliki keterbatasan-

international relations, and inter-district affairs. Unfortunately, the

keterbatasan yang dapat berpengaruh kepada

initial speed of implementation, and deeply ingrained behavior

akuntabilitas Daerah.

patterns has led to unexpected outcomes. There are many

Juga ada kekhawatiran bahwa desentralisasi dapat menyuburkan korupsi, lebih menekan sumber daya alam, dan dikhawatirkan bahwa desentralisasi justru akan

inconsistencies in the rules and regulations. They have lack of clarity and limitations that may impede the accountability of regional governments.

meningkatkan ketidaksetaraan antar daerah. Karena itu

There is also fear that decentralization has intensified corruption and

upaya yang terus menerus untuk melakukan pembaruan

increased pressure on natural resources, and growing concern that

merupakan hal penting dalam menciptakan pemerintah-

decentralization may bring greater regional inequity in its wake.

Daerah yang transparan, akuntabel, dan bertanggung

Continuous efforts for reform are therefore critical to establish

jawab serta yang lebih peka terhadap kebutuhan

transparent, accountable and responsible local governments that are

masyarakatnya.

more responsive to local needs.

19

© partnership for governance reform in indonesia

annual report 2005

ANTI KORUPSI

ANTI CORRUPTION

Korupsi adalah kejahatan sosial yang komplek yang pada umumnya didefinisikan

Corruption is a complex societal crime that

secara mendasar sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi.

commonly reduced to the very basic definition

Korupsi, bersama dengan tata pemerintahan yang buruk, merupakan hambatan

of official power being abused for private

utama terhadap perkembangan ekonomi, yang secara negatif berimbas pada

benefit.

kesejahteraan rakyat dan keseluruhan masyarakat. Di tingkat nasional, korupsi

governance, is a major constraint to economic

menghambat investasi asing, memperlambat pertumbuhan ekonomi dan

development, negatively affecting public

menyebabkan tingginya pengangguran. Hal ini menghambat efisiensi atas

welfare and the entire society. At the national

pelayanan publik yang sangat diandalkan oleh kaum miskin, dan justru sangat

level corruptions discourage foreign direct

menghambat pengentasan kemiskinan. Korupsi juga berdampak negatif pada

investment, slow economic growth and causes

keyakinan publik terhadap aparat negara, sistem keadilan dan pada akhirnya

higher unemployment rate. It hampers the

legitimasi dari otoritas publik.

efficient delivery of public services, which the

Walau beberapa orang menganggap korupsi adalah bagian dari perilaku individual yang bersifat pembawaan, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa korupsi yang sistematis timbul dalam situasi di mana semua sistem kontrol dan pengawasan intern terhadap pemerintahan dan administrasi secara sistematis dihancurkan dalam proses mengembangkan suatu jaringan kolusi dan nepotisme di dalam

Corruption,

along

with

poor

poor in particular heavily rely upon, and severely affects poverty reduction. It impacts negatively on public confidence in the state apparatus, the justice system and ultimately the legitimacy of public authority.

berbagai departemen dan fungsi pemerintah dan administrasi – semuanya dalam

While some argue that corruption is part of

lingkup usaha oligarki untuk memperkuat dan memusatkan kekuasaan. Praktik

inherent individual behavior, Indonesia’s recent

korupsi yang sangat mengakar membutuhkan pendekatan komprehensif dalam

history shows that systematic corruption

mengembangkan strategi pemberantasannya. Dengan demikian, melawan korupsi

occurred under the circumstances where all

merupakan masalah lintas sektor di dalam pembaruan di Indonesia, langkah

governmental and administrative control

pertama adalah untuk mendidik dan membangun kesadaran sebanyak mungkin

systems and internal checks and balances were

orang tentang dampak negatif korupsi.

systematically destroyed in the process of weaving an all-inclusive web of collusion and nepotism among various governmental and

The Partnership’ Anti Corruption supported the Indonesian students’ commitment to take a stand in the fight against corruption and in promoting good governance

administrative departments and functions – all in the service of the oligarchy’s effort to

practices.

strengthen and centralize power. Such deeply entrenched corrupt practices call for a comprehensive approach in developing strategies for its eradication. Combating corruption is therefore a cross-cutting issue for reform in Indonesia, the first step is to educate and create awareness on its negative impacts to as many people as possible.

20

annual report 2005

facilitating reform agenda Co-chairperson of the Partners, Ms. Felia Salim, led the Partnership’s management team on an informal discussion with the President Yudhoyono about the Partnership’s supports in driving governance

KEMITRAAN BERSAMA PEMERINTAH

reform towards to the Government institutions.

Kemitraan memulai dukungan pada pembaruan tata pemerintahan di Indonesia melalui dua sektor utamanya yaitu Desentralisasi dan Otonomi Daerah serta Pembaruan

PARTNERSHIP WITH THE GOVERNMENT

Pemilihan Umum di tahun 2000. Proyek-proyek ini kemudian

The Partnership began its support for governance reform in Indonesia by

diikuti oleh hampir 300 proyek dukungan Kemitraan dalam

two prioritized sectors of the Decentralization and Regional Autonomy,

mendorong pelaksanaan tata pemerintahan yang baik di

and the Electoral Reform, back in 2000. These projects then followed by

semua aspek di Indonesia. Dalam rangka menerapkan proses

almost 300 Partnership’s supported projects to promote the

reformasi yang tepat dan berkelanjutan, dibutuhkan

implementation of good governance in all aspects in Indonesia. In order

keterlibatan penuh dan partisipasi dari semua pihak terkait,

to put into practice a proper and sustainable reform processes, full

mulai dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, masyarakat

involvement and participation from all related stakeholders is required;

sipil, sektor swasta, dan juga para donor. Untuk mengelola

from the Government, both central and regional, civil society, private

jumlah proyek yang demikian banyak itu, Kemitraan

sector and donors. To manage such large numbers of projects, the

memaksimalkan dukungannya dengan memperkuat

Partnership optimizes its support by strengthening collaborative

kolaborasi dengan masyarakat sipil, dan menempa kemitraan

networks with civil society, and forging absolute partnership with reform

yang mutlak dengan para aktivis di tingkat pusat dan daerah.

activists in central and regional levels.

21

© partnership for governance reform in indonesia

annual report 2005

Melanjutkan Pembaruan Tata Pemerintahan bersama Pemerintah Sebagai kelanjutan dari program-program sebelumnya dalam memperkenalkan 20 rumusan pembaruan tata pemerintahan di tahun 2004, Kemitraan mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Presiden di Istana Negara pada bulan Februari 2005 untuk mendiskusikan pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi Kemitraan sebagai bagian dari agenda pembaruan tata pemerintahan dalam rencana kerja lima tahun Pemerintah. Dalam menyetujui konsep pembaruan yang direkomendasikan oleh Kemitraan, Presiden secara khusus telah menyatakan permintaannya kepada Kemitraan agar menjalankan peran utama dalam beberapa proyek di dalam Kabinet-nya, terutama dalam pemberantasan korupsi dan pelaksanaan pembaruan birokrasi terpadu, baik di Pusat maupun di daerah. Berikut ini adalah beberapa proyek yang didukung Kemitraan sejalan dengan arahan dari Presiden, yang didokumentasikan sebagai kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, dan Direktur Eksekutif Kemitraan, HS Dillon; Anti Korupsi Strategi yang digunakan adalah dengan pendekatan terpadu di tingkat nasional, peningkatan kapasitas para penegak hukum, dan partisipasi publik dalam mempercepat penanganan kasus-kasus korupsi di daerah. Di tingkat nasional, Kemitraan mendukung pemrakarsaan, pengembangan konsep, pelaksanaan, dan pemantauan Rencana Aksi Nasional – Pemberantasan Korupsi (RAN-PK). Selain memfasilitasi pengembangan kapasitas anggota Timtas Tipikor dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kemitraan juga mendukung pembentukan Forum Penegakan Hukum (Forgakum) untuk kasus-kasus korupsi, serta pada pembentukan Komisi Yudisial. Untuk mempercepat penanganan kasus-kasus korupsi, Kemitraan mendorong partisipasi dari masyarakat untuk mengungkap dalang penebangan liar, memfasilitasi transparansi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan mendukung pembentukan ombudsman lokal dan swasta di Jogjakarta. Reformasi Birokrasi Dalam sistem birokrasi ada banyak peran yang tumpang tindih, begitu pula fungsi-fungsi dan kebijakankebijakan. Karena itu, Kemitraan telah mengajukan konsep Tim Lintas Kementerian yang dipimpin oleh Presiden untuk melaksanakan reformasi birokrasi terpadu di lembaga-lembaga negara. Rekomendasi ini masih terus diperjuangkan untuk mendapat respons positif dari pemerintah. Di tingkat pusat, Kemitraan telah mendorong kemajuan Rencana Induk Reformasi Birokrasi oleh Menpan yang kemudian menghasilkan RUU Kementrian Negara, yang dari pelaksanaan proyek ini menghasilkan beberapa produk seperti buku panduan reorganisasi, prinsip-prinsip klasifikasi jabatan dan buku petunjuk kompetensi standar. Kemitraan juga memfasilitasi Lembaga Adminstrasi Negara (LAN) dalam melakukan kajian hukum dan peradilan guna mendukung dirumuskannya Pembaruan Sistem Pensiun di BKN, peningkatan kualitas sistem rekrutmen di Kementerian Kehutanan, dan pemilihan ulang 1,700 pejabat eselon II-III di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Di empat propinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogjakarta dan Kalimantan Timur, Kemitraan mempromosikan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memfasilitasi pemantauan langsung kualitas pelayanannya.

22

annual report 2005

Sustaining Governance Reform with the Government As a continuation of its previous programs in promoting 20 governance reform formulas in 2004, the Partnership had the opportunity to meet with the President in the Presidential Palace in February 2005 to discuss the implementation of Partnership’s recommendations as a part of the Government’s governance reform agenda within his five-year work plan. In agreeing the partnership’s reform concept, the President specifically requested Partnership to take a leading role on several projects within his cabinet, particularly in the fight against corruption, and in implementing integrated bureaucracy reform in both the central and regional governments. The followings are the Partnership’s supported projects in line with the President’s directions, and documented in an agreement signed by State’s Secretary, Sudi Silalahi, and the Partnership Executive Director, HS. Dillon;

Anti Corruption The strategy was using an integrated approach to activities at the national level, law enforcers’ capacity building, and public participation in accelerating the handling of corruption cases in the regions. At the national level, the Partnership has supported the initiation, concept development, the implementation, and monitoring of the National Action Plan – Corruption Eradication (Rencana Aksi Nasional – Pemberantasan Korupsi, RAN-PK). Besides facilitating the implementation of capacity building for members of the Corruption Eradication Team ( Timtas Tipikor), and the Corruption Eradication Commission (KPK), the Partnership also supported the establishment of a Law Enforcers Forum (Forgakum) for corruption cases, and the Judicial Commission. To accelerate the handling of corruption cases, the Partnership encouraged public participation in uncovering master-minds in illegal logging, facilitated transparency in the State Owned Business Institutions (BUMN), and supported the establishment of a local and a private ombudsman in Jogjakarta.

Bureaucratic Reform Within the bureaucracy system there are many overlapping roles, functional responsibilities and policies. The Partnership therefore, promoted a concept of a ‘cross-ministerial team’, to be led by the President, to implement integrated bureaucratic reform in State Institutions. This recommendation is still being advocated, and the Partnership is awaiting a positive response from the Government. At the central government level, the Partnership urged the progression of the Master Plan of Bureaucratic Reform (Rencana Induk Reformasi Birokrasi)’ by Menpan which brought about the draft of law on State Ministerial (RUU Kementerian Negara); which consists of the reorganization’s instruction manuals, job-position classification guiding principles and standard competency handbooks. The Partnership also facilitated the States’ Administration Institution (LAN) to conduct a law and judicial review advocating the formulation of Pension System Reform in the National Civil Service Agency (BKN), quality improvement in the Forrest Department’s recruitment system, and reselection of 1,700 echelon II-III officials in the National Land Agency (BPN). In the four provinces of East and Central Java, Jogjakarta and East Kalimantan, the Partnership promoted the need to improve the quality of the public services by facilitating the monitoring of its service quality.

23

© partnership for governance reform in indonesia

annual report 2005

HS Dillon accompanied by the Partnership’s Program Management team in a meeting with BRR led by its leader Kuntoro Mangkusubroto to discuss strategic issues to be solved in continuing reconstruction program in Aceh. The discussion was also involving the representation of local government of Nanggroe Aceh Darussalam.

MENDAMPINGI UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH

GUARDING THE ACEH’S GOVERNANCE LAW

Peran Kemitraan dalam mendukung pembaruan tata pemerintahan di

The Partnership’s continuing role in supporting governance

Aceh ditingkatkan setelah penandatanganan kesepakatan damai antara

reform in Aceh was escalated following the peace agreement

Gerakan Aceh Mredeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia di Helsinki

between the Free Aceh Movement (Gerakan Aceh Merdeka,

pada tanggal 15 Agustus 2005. Kesepakatan ini menuntut

GAM) and the Government of Indonesia, signed in Helsinki on

restrukturisasi dalam segala aspek kehidupan di masyarakat Aceh,

15 August 2005. The MOU is demanding significant

terutama pelaksanaan tata pemerintahan yang baik di dalam birokrasi

restructuring and improvement of all aspects of Aceh society,

serta proses pemulihan setelah bencana tsunami di tahun 2004.

particularly in implementing good governance in the

Kemitraan, bersama berbagai pihak yang peduli di Aceh – legislatif, masyarakat sipil, kaum akademisi, dan pemerintah lokal, maupun wakil

bureaucracy, and in the recovery process in the wake of the 2004 tsunami.

Pusat, membuat serangkaian dialog di semua tingkat untuk mendorong

The Partnership, with many concerned parties from Aceh

rancangan produk hukum bagi Pemerintahan Aceh sejak September

regions –legislatures, civil society, academicians, and local

2005. Dialog ini dilakukan tidak hanya di Aceh, tapi juga di Jakarta untuk

government; as well as official representatives of Central

mendapatkan perhatian yang lebih luas dan dukungan dari pihak yang

Government, initiated series of dialogues at all levels to

lebih banyak, seperti para anggota parlemen dan pemerintah. Sebagian

establish legal draft on the Aceh Governance since September

24

annual report 2005

2005. The dialogues were conducted in Aceh and Jakarta to get wider attention and support from larger audiences, such as the Parliaments and the Government. Most sessions were publicly covered by media

–both

national

and

international. People were anxious to understand its process, as this becomes a pilot project for other areas in Indonesia on the regulation and implementation of regional autonomy. The first legal draft of the Aceh Governance was conceptualized on October 16. After being reviewed and discussed in a long series of meetings besar sesi diskusi diliput oleh media - baik nasional maupun internasional. Masyarakat pun sangat tertarik untuk memahami lebih rinci proses ini karena akan menjadi proyek percontohan untuk daerah-daerah lain di Indonesia mengenai pengaturan dan pelaksanaan otonomi daerah.

with all stakeholders, the sixth draft was finalized on 29 November 2005. The Partnership facilitated the submission of its legal draft for further conception by the Central Government on 2-4

Rancangan pertama UU Pemerintahan Aceh dirumuskan pada tanggal 16 Oktober 2005.

December 2005. The Partnership expects

Setelah dikaji ulang dan didiskusikan dalam serangkaian pertemuan dengan semua

that the further process in promoting

pemangku kepentingan, rancangan keenam disempurnakan pada tanggal 29 November

the legal draft of the Aceh Governance

2005. Kemitraan memfasilitasi pengajuan rancangan ini untuk dibahas lebih lanjut di

would be appropriate and acceptable by

Pusat pada tanggal 2-4 Desember 2005. Kemitraan berharap bahwa proses lebih lanjut

the people of Aceh and the Central

dalam pengajuan RUU Pemerintahan Aceh dapat lebih tepat dan diterima baik oleh

Government in order to speed up the

masyarakat Aceh dan Pusat dalam rangka mempercepat pembangunan kembali Aceh

reconstruction of new Aceh for more

yang baru, bagi kemakmuran bersama.

prosperity.

25

© partnership for governance reform in indonesia

annual report 2005

PROMOTE PEACE CAMPAIGN ON LOCAL ELECTION (PILKADA) The first direct elections for almost 300 district heads across the Indonesian archipelago took place in 2005. Direct elections for the remaining district heads will continue until 2008. So far the results of these elections have been very variable. In some places, money politics and corruption practices by local leaders were found being in order to defense their positions. These findings were identified and explored in a multi-stakeholders’ workshop facilitates by the Partnership at several occasions. Other issues were about the role of direct elections and democratization in the growing religious tensions throughout The signing of memorandum of understanding between the running

Indonesia. How the ethnic diversity in various districts led to

candidates, KPUD, Panwasda, the Police, and any other related parties

the potential for social conflict? How the emergence of local

in the implementation of Peace Pilkada.

business leaders and the realignments of ‘money and power’ within the regions? And, how those issues have been affected to the district elections? The rise of ‘premanism’, and the hiring of

MENDUKUNG KAMPANYE DAMAI PILKADA

‘thugs’ to intimidate during the pre-campaigning,

Pemilihan langsung yang pertama untuk hampir 300 kepala

campaigning, and on the election periods, were also considered.

daerah di seluruh Indonesia berlangsung pada tahun 2005.

The question of women quota in local district elections; the

Pemilihan langsung untuk kepala daerah lainnya akan

use of media, and other traditional resources for the

berlanjut terus hingga 2008. Sejauh ini hasil yang didapat

campaigning, and mustering of support for various local

dari pelaksanaan pilkada sangat beragam. Di beberapa

candidates; the connections with outside actors, both national

tempat, kepala daerah diketahui menggunakan money

and international, who may have attempted to sway the

politics dan korupsi untuk mempertahankan posisinya.

election results for various agendas; the relationship between

Temuan ini diidentifikasikan dan digali dalam suatu

direct district elections, and the parliamentary elections and

lokakarya untuk para pihak berkepentingan yang

the representativeness of these political processes for local

difasilitasi oleh Kemitraan di berbagai kesempatan.

residents and political parties. The Partnership through one of its prioritized sectors of the Decentralizations and Regional Autonomy has supported the series of public campaign on peace elections in three major areas, such as Central Java, West Sumatra and West Kalimantan. This program aimed to get local stakeholders – KPUD, Panwasda, Pemda, political parties, the Police and the people’s commitments in maintaining and actively keeping the campaign and the election days’ peace.

26

annual report 2005

Isu lain adalah peran pemilihan langsung dan demokratisasi di dalam situasi ketegangan

The campaigns were included series of

antar agama yang meningkat di seluruh Indonesia. Bagaimana keragaman etnis di berbagai

seminars and public consultation on the

daerah berpotensi menimbulkan konflik sosial? Bagaimana bisa muncul para pemimpin

importance of all parties’ participation

bisnis lokal dan penyusunan kembali ’uang dan kekuasaan’ di daerah? Dan bagaimana

on maintaining peace elections and to

masalah-masalah tersebut mempengaruhi pemilihan langsung? Timbulnya premanisme dan

respect to the election mechanism as

penyewaan ’tukang pukul’ untuk melakukan intimidasi dalam masa pra-kampanye, selama

well as its results. The events were not

kampanye dan masa pemilihan, juga dipertimbangkan. Pertanyaan tentang kuota wanita

limited to those who were invited –but,

dalam pilkada langsung; penggunaan media dan sumber daya tradisional lainnya untuk

they were opened for wider public to

kampanye dan pengumpulan dukungan para kandidat daerah; hubungan dengan aktor luar

involved; these included to journalists,

baik nasional maupun internasional, yang mungkin mencoba mempengaruhi hasil pemilihan

academicians, and other interested

langsung untuk berbagai tujuan; hubungan antara pemilihan langsung di distrik dengan

parties. The seminars presented key

pemilihan parlemen dan keterwakilan dari proses politik ini untuk para warga lokal dan

responsible

partai-partai politik.

implementation of local leaders’ election

Kemitraan melalui salah satu sektor utama dalam Desentralisasi dan Otonomi Daerah telah mendukung serangkaian kampanye publik tentang Pilkada damai di tiga daerah; Jawa Tengah, Sumatra Barat, dan Kalimantan Barat. Proyek ini bertujuan agar para pihak berkepentingan di daerah-daerah tersebut seperti KPUD, Panwasda, Pemda, partai-partai politik, Kepolisian dan masyarakat dapat saling berkomitmen untuk menjaga situasi damai selama kampanye dan pemungutan suara.

persons

on

the

–i.e. the Head of KPUD, Chief of local Police, and members of Panwaslu; as speakers. The seminars were also requested each regional/ provincial leaders, like the Governors, to stand up for formal statement to support the process of Peace Pilkada. At the end of the

Kampanye tersebut mencakup pelaksanaan serangkaian seminar dan konsultasi publik

seminars, all related parties were signing

mengenai pentingnya partisipasi dari semua partai peserta kampanye untuk menjaga

a memorandum of understanding in

pemilihan yang damai dan menghormati mekanisme pemilihan dan hasilnya. Kegiatan ini

peace-keeping of Pilkada.

tidak dibatasi hanya kepada mereka yang diundang – tetapi, juga terbuka bagi masyarakat luas untuk terlibat, termasuk jurnalis, akademisi, dan pihak lain yang tertarik. Seminarseminar ini melibatkan perwakilan-perwakilan pihak yang langsung bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemilihan pemimpin daerah- misalnya Kepala KPUD, Kepala Kepolisian Daerah, dan para anggota Panwaslu, sebagai pembicaranya. Seminar-seminar ini juga meminta setiap pemimpin daerah/ propinsi, seperti gubernur, untuk berbicara kepada publik secara resmi untuk mendukung proses Pilkada Damai. Di akhir seminar, semua pihak yang terkait tersebut menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) untuk menjaga kedamaian dalam melaksanakan Pilkada.

27

© partnership for governance reform in indonesia

annual report 2005

highlighted reform in the regions SUMATRA Program kerja di Sumatra difokuskan pada upaya anti korupsi dan memprioritaskan peningkatan koordinasi antara para penegak

SUMATRA

hukum dan instansi-instansi pemerintah. Sifat lintas-sektoral dari upaya pemberantasan

The program in Sumatera had a strong focus on anti-corruption and prioritized

korupsi di berbagai bidang dilakukan bersama

improving coordination among law enforcers and government agencies. The

dengan mendorong tata pemerintahan yang

cross-cutting nature of anti-corruption efforts took a chance to promote good

baik dan transparansi melalui partisipasi

governance public transparency though public participation in local budgeting

publik dalam penganggaran daerah sebagai

as part of the decentralization agenda, and develop the capacity of legislative

bagian dari agenda desentralisasi, dan

members to effectively combat corrupt practices.

membangun kapasitas anggota legislatif agar

Strengthening Coordination and Legitimacy

dapat efektif melawan praktik korupsi. The Decentralization Law 22/1999 aimed to improve the welfare of local people Memperkuat Koordinasi dan Legitimasi

by raising the Government’s accountability. Unfortunately, along with the

Undang-undang Desentralisasi No. 22/1999

transfer of authority, corrupt practices were also transferred from the Central

ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan

Government to the regions, and are now considered to be wide spread within

penduduk lokal dengan meningkatkan

local government, particularly in the planning and implementation of local

akuntabilitas pemerintah. Sayangnya, dengan

budgets. After the major exposures of corruption case involving the local

pelimpahan wewenang, praktik korupsi juga

legislatures (DPRD) in West Sumatra that was brought into court, Pusat Kajian

berpindah dari Pusat ke Daerah dan saat ini

Hukum Wilayah Barat Universitas Andalas managed a project to eliminate any

dianggap telah meluas di dalam Daerah,

corruption opportunities in utilizing local budgets by strengthening judicial

terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan

institutions, monitoring and enforcing regulations and increasing public

anggaran daerah. Setelah sorotan besar-

participation.

28

annual report 2005

besaran terhadap kasus korupsi yang melibatkan DPRD di Sumatra Barat yang dibawa ke pengadilan, Pusat Kajian Hukum Wilayah Barat Universitas Andalas mengelola sebuah proyek guna mengeliminir kesempatan korupsi di dalam penggunaan anggaran daerah dengan memperkuat institusi yudisial, memantau dan menegakkan peraturan-peraturan serta meningkatkan partisipasi publik.

In early 2005, a forum to strengthen coordination between law

Pada awal 2005, sebuah forum untuk memperkuat koordinasi di

enforcers, i.e. the Police, District Attorney, auditors, academics,

antara para penegak hukum, misalnya polisi, kejaksaan wilayah,

NGOs and lawyers, was established through this project. The

auditor, akademisi, LSM dan pengacara, dibentuk melalui proyek

forum has formulated an integrated strategy to eradicate

ini. Forum ini merumuskan strategi terpadu untuk memberantas

corruption,

korupsi, melakukan pelatihan tentang manajemen anti korupsi

management and provided assistance to auditors in handling

dan memberikan bantuan kepada auditor dalam menangani kasus

corruption cases. Other activities of the project included:

korupsi. Aktivitas lain dari proyek ini termasuk: ·

·

·

training

on

anti-corruption

·The assessment of the prevailing regulations on preventing corruption in the Legislative.

Pengkajian terhadap peraturan-peraturan tentang pencegahan korupsi di legislatif.

·

conducted

·A technical assistance was also provided in the process of

Bantuan teknis dalam proses merumuskan kode etik

formulating the Legislature’s code of conduct that was already

legislatif serta publikasinya.

publicized as well.

Pelaksanaan 22 talk-show yang membahas berbagai topik

·The implementation of 22 public talk-shows to discuss various

mengenai pemberdayaan masyarakat sipil dalam peran

topics on the empowerment of the civil society on their roles to

mereka memantau proses penganggaran di daerah. Acara

monitor local budgetary processes. These public events were

publik ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran

also aimed to improve community awareness on local

masyarakat terhadap permasalahan penganggaran di daerah.

government’s budgetary issues.

Sebuah pertemuan para ahli dilakukan dalam rangka mencari

·An experts’ meeting was once held in order to find solutions

solusi dan mengumpulkan rekomendasi terhadap strategi

and gather recommendations on the most effective strategies

paling efektif guna meningkatkan partisipasi publik dalam

to improve public participation in the monitoring process of

proses pemantauan terhadap pelaksanaan dan efisiensi

the implementation and efficiency in the Government’s

dalam pengeluaran pemerintah.

expenditure.

29

© partnership for governance reform in indonesia

annual report 2005

Memperkuat Partisipasi Publik dalam Penganggaran Daerah Propinsi Lampung menandai suatu pencapaian penting dalam upaya melakukan penganggaran yang bersifat partisipatif yang mencerminkan kebutuhan masyarakat setempat dan kelompok marjinal. Sebuah lokakarya diadakan oleh KOAK Lampung pada tanggal akhir Juli 2005 yang mendiskusikan pentingnya advokasi dan pemantauan anggaran-anggaran pemerintah. 55 peserta dengan bidang dan latar belakang berbeda yang menghadiri acara ini, kemudian menjadi penyelenggara independen untuk diskusi dan analisis anggaran di tingkat akar rumput. Diskusi di tingkat masyarakat ini dilakukan secara berkala di 75 desa dari 25 kecamatan di 5 kabupaten, yang rata-rata dihadiri oleh 25 hingga 30 orang sebagai wakil masyarakat. Berbagai isu seputar penggunaan anggaran daerah didiskusikan, termasuk penggunaan subsidi sekolah dan bagaimana anggaran tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat. Diskusi-diskusi ini telah meluas ke kelompok masyarakat yang lebih luas. Pada bulan Oktober 2005 program ini telah menghasilkan 75 komite anggaran tingkat desa yang dikenal sebagai Komite Persiapan: Komite Anggaran Masyarakat (KP-KAM) di 75 desa. Fungsi utama komite-komite ini adalah untuk memantau dengan ketat pelaksanaan program-program pemerintah, dan khususnya dalam penggunaan anggaran pemerintah yang efisien. Kehadiran komite-komite ini pada dasarnya memaksa pemerintah agar lebih transparan, akuntabel dan efisien dalam memanfaatkan anggaran. Pelaksanaan Otonomi Daerah Proses yang berlanjut dalam penyempurnaan UU Desentralisasi No. 32/ 2004 di DPR masih belum lengkap, tidak jelas dan sangat kontroversial. RUU tersebut misalnya tidak berisi ketentuan mengenai kandidat peserta pemilu yang independen. Semua kandidat harus bergabung dengan sebuah partai politik. Banyak tanggungjawab keuangan bersifat rancu, terutama berkenaan dengan hak Daerah untuk memberlakukan pajak dan pungutan; dan dalam manajemen sumber daya alam di daerah. Melihat hal tersebut, Kemitraan bersama dengan Yayasan Harkat Bangsa memberi dukungan untuk memfasilitasi analisis mendalam dan untuk mengindentifikasi isu-isu dan masalah-masalah dari Undang-Undang tersebut. Sumatra adalah salah satu propinsi yang dimasukkan dalam studi yang dimulai pada bulan Juli 2005. Suatu latihan penelitian dan pengarahan dalam teknik jejaring telah dilakukan di Pekanbaru, pada bulan September 2005, yang berfokus pada diskusi berkaitan dengan kebijakan fiskal dan masalah pengelolaan sumber daya alam. Hasil studi akan digunakan untuk memberikan informasi yang berharga untuk merevisi UU No. 32/2004.

30

annual report 2005

Strengthening Public Participation on Local Budgeting Lampung Province marked an important achievement in the effort to establish participatory local budgeting that reflects the needs of local and marginalized people. A workshop was conducted by KOAK Lampung on July 2005 was discussing about the importance of local advocacy and monitoring of Government’s budgets. 55 participants with various backgrounds and fields, who were attending the workshop, have become independent community organizers in conducting budget discussions and analysis at the grass root levels. These community-based discussions were conducted regularly in at least 75 villages of 25 sub-districts in five districts within the Province. On the average, 25 to 30 people as representations of local communities attended each session. Various issues regarding the utilization of local budgets were discussed, including the use of school subsidies, and on how people could take the benefits from these plans. The discussions led to greater community scopes. In October 2005, this project has supported the establishment of 75 village-level local budgeting committees known as Komite Persiapan: Komite Anggaran Masyarakat (KPKAM) in 75 villages. The main role of these committees is to closely monitor the implementation of local government programs and, in particular, the efficiency of the utilization of local government’s expenditure. The presence of these committees essentially forces the Government to be more transparent, accountable and efficient in utilizing their local budget.

Implementation of Regional Autonomy The ongoing process in the establishment of the Decentralization Law 32/ 2004 in the Legislative remains incomplete, unclear and highly controversial. The draft of law, for example, gives no provision for independent election candidates. It requires all candidates to be affiliated with recognized political parties. Many fiscal responsibilities are ambiguous; especially in regards to the rights of local government to impose taxes and levies; and on the management of local natural resources. In regards to this context, the Partnership with Yayasan Harkat Bangsa initiated a support to facilitate indepth analysis and to identify issues and problems from the mentioned Law, Sumatra was one of the provinces that have been included in the study that was commenced in July 2005. A brief research exercise along with instruction in the networking techniques were carried out in Pekanbaru, on September 2005. It focused on the discussion related to fiscal policies and local natural resource management issues. The results of this study would be used to provide valuable information to be considered in the reshaping of the Law 32/2004.

31

© partnership for governance reform in indonesia

annual report 2005

Kaukus Anti-Korupsi di Parlemen Dalam rangka ‘membangun kapasitas dari dalam’ Kemitraan dan Forum Peduli Sumatra Barat (FPSB) menyusun program inovatif untuk membentuk gerakan anti korupsi diantara para anggota legislatif. Walaupun misi baru ini diharapkan dapat dimulai pada tahun 2006, serangkaian diskusi kelompok terfokus (FGD) telah diadakan untuk memperkenalkan pentingnya gerakan anti korupsi yang dipimpin oleh anggota komite anti korupsi di lingkungan parlemen. Proyek ini, selain bertujuan mendapatkan komitmen para wakil rakyat untuk membangun tata pemerintahan yang bersih, juga didesain untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengadvokasi dan mendorong reformasi di dalam parlemen itu sendiri. Hal ini membantu mengembangkan prosedur-prosedur transparan dalam pemberdayaan anggota kaukus untuk melawan korupsi internal. Dukungan pada Pembaruan Sosial di Aceh Program Kemitraan di Aceh dimulai pada masa daerah operasi militer (DOM) tahun 2003 dengan tujuan menggalakkan transparansi dan tata pemerintahan yang bersih di daerah. Saat ini, setelah bencana tsunami 2004, Kemitraan melanjutkan bantuannya untuk rekonstruksi sosial dalam masyarakat dengan bidang yang lebih terfokus dan mendalam; terutama dalam membangun kembali sistem pemerintahan daerah dengan melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan. Mandatnya adalah untuk memfasilitasi mitra-mitra lokal, para anggota organisasi masyarakat sipil, pemerintah dan akademisi; dalam mengidentifikasi hambatan-hambatan utama serta keputusan dalam mempraktikkan tata pemerintahan yang baik; juga untuk menjaga dan memperkuat keberadaan forum kordinasi pihak-pihak masyarakat yang berkepentingan yang telah dibentuk oleh Kemitraan sejak pertama kali memulai kegiatannya di sini. Lokakarya umum mengenai rekonstruksi sosial di Aceh dilakukan di Medan, dua bulan setelah tsunami, bulan Februari 2005. Lokakarya ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat. Perumusan tentang pelaksanaan tata pemerintahan yang baik di Aceh telah dikonsepkan, terdiri dari pemahaman umum tentang pentingnya; (1) pendekatan sosial yang partisipatif, keadilan bagi semua pihak, faktor kesetaraan, transparansi, supremasi hukum, dan akuntabilitas; (2) suara dari perempuan sebesar 30% dan penyaluran aspiurasi kelompok pro-marjinal; (3) keterlibatan semua pihak yang berkepentingan; (4) berorientasi pada solusi; dan (5) akvokasi tingkat nasional, untuk mempromosikan pemerintahan daerah. Dari tahap itu, pada bulan Agustus 2005 dicetuskan proyek pertama di Aceh, yang dikelola oleh organisasi lokal, Gerak, yang berfokus pada penguatan dan pengembangan partisipasi publik dalam hal transparansi manajemen keuangan di daerah setelah bencana tsunami dan gempa bumi. Pemantauan Dana Publik untuk Melawan Korupsi di Aceh Proyek lain yang dijalankan oleh Gerak bertujuan untuk memantau dan menyelidiki penggunaan dana di sektor publik maupun pemanfaatan dana donor untuk rehabilitasi sosial. Pemantauan mencakup lima wilayah di Aceh Utara, Aceh Pidie, Aceh Besar, Aceh Jaya, dan Banda Aceh. Banyak rintangan yang dihadapi dalam mengakses informasi dan melakukan penyelidikan di lapangan. Tidak tersedianya sarana transportasi menurunkan mobilitas para penyelidik dan evaluator. Kurangnya kerjasama dari personil di institusi pemerintahan yang dipantau juga memperlambat perkembangan. Temuan-temuan dalam proyek ini yang terdiri dari pencatatan dan dokumentasi sebagai cara verifikasi dan bukti dari berbagai penyimpangan administrasi dan korupsi; kemudian digunakan untuk melawan sistem sebagai bagian dari pemberantasan korupsi di wilayah ini.

32

annual report 2005

Anti-corruption Caucus in the Parliament In building ‘capacity from within’, the Partnership and Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB) have initiated an innovative program to establish an anti-corruption movement among Sumatran legislative members. Although this new mission expected to be enacted in 2006, a series of focus group discussions (FGD) have already been held to introduce and explore the importance of anti corruption movement within the parliament. This project, besides aimed at getting the people’s representatives’ commitment towards clean governance, also designed to improve their capacity to advocate and encourage reform within the parliament itself. It managed to lead the development of transparent procedures in the empowerment of the caucus’ members to combat internal corruption.

Support to Social Reconstruction in Aceh The Partnership’s program in Aceh was established during the era of the military operations zone (daerah operasi militer, DOM) in 2003. It aimed to promote transparency and clean governance in local administration. Today, after the tsunami catastrophe in 2004, the Partnership continues its support on the social reconstruction with more focused and profound areas; especially on the rebuilding local government’s system by involving as many local stakeholders as possible. The mandate was to facilitate local partners; members of civil society organizations, government and academicians; in identifying major obstacles and resolutions in practicing good governance at the local government; also in the maintenance of the existence of local multi-stakeholders forum that has been attempted by the Partnership since its first move here. A public workshop on social reconstruction in Aceh was conducted in Medan, two months after tsunami, February 2005. It was attended by various elements of society members. A formulation of the implementation of good governance in Aceh has been conceptualized. It consists common understanding of the importance of; (1) participative social approach, justice for all, equality factor, transparency, law supremacy, and accountability; (2) women’s vote (30%) and pro-marginalized group; (3) multi-stakeholders’ involvements; (4) problem-solving orientations; and (5) national level advocacy to promote local governance. From that stage, the first supported project in Aceh was initiated in August 2005 to a local organization, GERAK; on the strengthening and improving public participation on transparent financial management in the region subsequent to the earthquake and tsunami catastrophe.

Public Funds Monitoring to Fight Corruptions in Aceh Another project implemented by GERAK was aimed to monitor and investigate the utilization of funds in public sector budgeting as well as donors’ funds for social rehabilitation. The monitor coverage was included five areas of North Aceh, Aceh Pidie, Aceh Besar, Aceh Jaya and Banda Aceh. Many obstacles in accessing the information and in the investigation were faced in the field. The unavailability of public transportation has decelerated the mobility of investigators and evaluators. The lack of cooperation from the related monitored institutions personnel has also slowed down the progress. The findings of this project that consist of records and local government documentations as means of verifications and evidences to numbers of administration misconducts and corruptions; were then used against the system as a part of fighting against corruption in this area.

33

© partnership for governance reform in indonesia

annual report 2005

JAWA BARAT Intervensi untuk mendukung pembaruan tata pemerintahan di Jawa Barat mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan informasi yang komprehensif tentang kegiatan anti korupsi dalam

WEST JAVA

instansi-instansi pemerintahan dan masyarakat

Interventions to support governance reform in West Java covered diverse

sipil, pembentukan forum interaksi untuk

aspects of good governance; ranging from the provision of comprehensive

mendukung pendekatan multi-pihak, dan juga

information on the anti-corruption activities in the government institutions

peningkatan kapasitas auditor negara. Intervensi

and civil societies, establishment of interaction forum to support the multi-

penting

rekrutmen

stakeholder approaches, as well as capacity building of the state auditors.

dengan

Another important intervention in the civil service recruitment system was

meningkatkan partisipasi publik di dalam

made by increasing public participation in monitoring the 2005 recruitment

memantau proses rekrutmen 2005.

process.

Peningkatan Kapasitas Auditor Negara

Capacity Building of the State Auditors

Salah satu aspek penting dalam proses audit yang

One of the important aspects of audit process that needs to be continuously

harus terus dikembangkan adalah kemampuan para

improved is the capability of the auditors to translate their audit findings

auditor untuk mengubah temuan-temuan mereka

into legal evidence. Until now, almost none of the findings were followed by

menjadi bukti hukum. Sampai sekarang, hampir

legal process. A capacity building program for members of the Financial

tidak ada hasil temuan audit yang dianjutkan

and Development Supervisory Board (BPKP) were held in Bogor to address

dengan proses hukum. Program peningkatan

the issue. The goal of the training was to improve numbers of major

kapasitas anggota BPKP diadakan di Bogor untuk

corruption cases’ findings that can finally end up in the court. In the long run,

menjawab isu ini. Tujuan dari pelatihan adalah

this will trigger deterrent effect to corruptions.

lain

pada

kepegawainegerian

sistem dilakukan

untuk meningkatkan jumlah kasus korupsi yang pada akhirnya bisa dilanjutkan dengan proses hukum. Dalam jangka panjang hal ini akan memicu efek jera bagi koruptor.

Around 300 state auditors participated in the trainings. The curricula covered the principles of criminal law and law of criminal procedures, corruption criminal act and other criminal act, research and investigation technique, intelligence orientation, cover and interview, drafting of deposition and court

Sekitar 300 auditor negara telah berpartisipasi

record, techniques and system to proof corruption case, the role of justice

dalam pelatihan ini. Kurikulumnya mencakup

intelligence in disclosing corruption case, and case studies.

prinsip-prinsip hukum pidana dan hukum acara pidana, tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, teknik penelitian dan penyelidikan, orientasi intelijen, wawancara dan liputan, rancangan deposisi dan catatan pengadilan, teknik dan sistem untuk membuktikan kasus korupsi, peran dari intelijen keadilan dalam mengungkap kasus korupsi, dan studi kasus.

34

annual report 2005

CENTRAL JAVA Cooperation among regions is vital for achieving maximum benefit from common resources, whether they are

JAWA TENGAH

environmental or human resources. In 2005 the Kerjasama antar daerah adalah sangat penting untuk meraih

Partnership’s focus in Central Java aimed to facilitate

keuntungan maksimum dari sumberdaya yang ada, apakah itu

coordination among all stakeholders, across a variety of

sumber daya lingkungan ataupun sumber daya manusia. Pada tahun

programs, to establish long-term development.

2005 fokus Kemitraan di Jawa Tengah bertujuan untuk memfasilitasi

Facilitating the Establishment of an Inter-Regional

koordinasi di antara banyak pihak yang berkepentingan, melalui

Cooperation Forum

berbagai macam program, untuk mencapai pembangunan jangka panjang.

‘Barlingmascakeb’ that consist of the regencies of Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, and

Memfasilitasi Pembentukan Forum Kerjasama Antar Daerah

Kebumen is an inter-regional cooperation forum amongst Wilayah ’Barlingmascakeb; Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas,

those parties. The forum was established to improve the

Cilacap, dan Kebumen, merupakan forum kerjasama antar daerah-

management of common resources and to encourage solid

daerah tersebut. Forum ini dibentuk untuk mengembangkan

partnership among all stakeholders of local government,

pengelolaan sumberdaya bersama, dan mendorong kemitraan di

civil society and the corporate sector, in sustaining

antara semua pihak antara lain pemerintah, masyarakat sipil dan

economic growth and social security. The project’s main

sektor koorporasi, guna mempercepat pertumbuhan ekonomi yang

outcome was an academic guideline for regional policies

berkelanjutan serta tersedianya jaminan sosial. Hasil utama proyek

concerning business licenses and investments regulations.

ini adalah sebuah panduan akademis mengenai kebijakan-

This guideline has already been circulated to related

kebijakan daerah yang melibatkan perijinan usaha dan peraturan-

authorities such as legislatures and the local governments

peraturan tentang investasi. Panduan ini telah disebarluaskan

for further in-depth studies; and it is now ready to be

kepada pihak-pihak yang berwenang seperti DPRD dan pemerintah

considered as valuable inputs to the process of the

untuk pembahasan lebih mendalam, dan sekarang siap

establishment local set of laws in each area.

dipergunakan sebagi masukan berharga dalam perumusan Perda

Support on Local Regulations Reorganization

di setiap daerah terkait.

In order to strengthen regional autonomy, the Partnership

Dukungan terhadap Reorganisasi Peraturan Daerah

encouraged review and evaluation on the relevance of local Dalam rangka memperkuat otonomi daerah, Kemitraan mendorong

regulations for good governance in Kebumen regency. The

pengkajian dan evaluasi terhadap relevansi peraturan-peraturan

reviews were including regulations on the allocation of

daerah (Perda) untuk tata pemerintahan yang baik di Kabupaten

village funds; the draft of local regulation on people’s

Kebumen. Termasuk perda mengenai alokasi dana desa dan

participation in public policy; and the participative

rancangan perda mengenai partisipasi masyarakat dalam kebijakan

development plan. A total of 204 local regulations

publik dan rencana pembangunan partisipasif. Sejumlah 204 perda

underwent the evaluation. The project also produced a

ikut dievaluasi. Proyek ini juga telah menghasilkan suatu model

model by which to measure a regional government’s

untuk mengukur kinerja Daerah serta mengembangkan perangkat

performance and developed software to evaluate the

lunak untuk mengevaluasi hasil keluarannya. Model ini telah diuji

outcomes. This model has already been tested and found to

dan ternyata berfungsi dengan baik. Di Purworejo dan Kebumen

perform well. In Purworejo and Kebumen, an up-scaling

juga telah dijalankan model untuk meningkatkan skala. Metode ini

model was also carried out. This method identifies work

dapat mengidentifikasi unit kerja yang memiliki kinerja buruk, dan

units which are performing poorly and, in doing so,

sekaligus mendiagnosa masalah dan hambatan kerja, yang nantinya

diagnoses problems and hindrances to performance that

akan berguna sebagai referensi ketika membuat rencana kerja dan

are later useful as a reference when drafting subsequent

anggaran berikutnya.

work plans and budgets.

35

© partnership for governance reform in indonesia

annual report 2005

JOGJAKARTA Inisiatif reformasi di Jogjakarta mencakup banyak ragam isu. Inisiatif anti korupsi bekerja untuk meningkatkan pengawasan terhadap sistem peradilan, dan mendorong agenda anti korupsi di parlemen maupun di institusi

JOGJAKARTA

pendidikan. Pemberdayaan publik, partisipasi dan kesadaran adalah hal-hal yang disoroti sebagai isu melalui pembaruan

Reform initiatives in Jogjakarta covered a wide spectrum of

keamanan dan kepolisian dan pembentukan kantor

issues. Anti-corruption initiatives worked to improve monitoring

ombudsman. Dalam pembaruan sistem kepegawainegerian,

the judiciary system, and encouraging the anti-corruption

tujuan jangka panjang untuk propinsi Jogjakarta adalah

agenda in both parliament and in educational institutions.

peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan

Public empowerment, participation and awareness were

publik.

highlighted as issues through the security and police reform and the establishment of ombudsmen’s offices. In the civil service

Sistem Pemantauan Peradilan

reform, long primary objective for the provincial government of

Pembaruan hukum dan peradilan oleh Kemitraan difokuskan

Jogjakarta, has addressed improving efficiency and transparency

pada pemantauan sistem peradilan dalam rangka membangun

in the public services.

kerangka

hukum

yang

transparan,

dapat

Judicial Monitoring System

dipertanggungjawabkan dan diandalkan. Dengan kerjasama dari Jogjakarta Transparency (JT), didirikan sebuah pusat

The Partnership’s legal and judicial reform focused on

informasi tentang masalah-masalah peradilan guna

monitoring the judicial system in order to establish a

meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu telah juga

transparent, accountable and reliable legal framework. With

disusun dan disebarluaskan buku panduan pemantauan

collaboration of the Jogjakarta Transparency (JT ), an

peradilan. Alhasil dibentuk lah suatu Kelompok Relawan

information center on judicial issues was established to improve

Pemantau Peradilan yang didukung oleh 13 LSM lokal di

community awareness, and a judicial monitoring manual was

Jogjakarta, yang mana membuktikan besarnya dukungan dan

prepared and distributed. Consequently, a Judicial Monitoring

antusiasme masyarakat terhadap kegiatan pemantauan

Volunteers Group, supported by 13 local NGOs in Jogjakarta, was

peradilan. Pemantauan ini telah berhasil mengidentifikasi

created, demonstrating significant community support and

kelemahan-kelemahan dalam menyelenggarakan keadilan,

enthusiasm for judicial monitoring activities. These monitoring

juga lemahnya integritas moral dari para profesional hukum,

activities have been successful in identifying weaknesses in the

sehingga hal ini meningkatkan potensi terjadinya korupsi,

administration and the moral integrity of legal professionals

yang akan menghasilkan kesalahan-kesalahan formal dan

which increase the potential for corruption and result in formal

material dalam membuat putusan pengadilan.

and material mistakes in handing down verdicts.

36

annual report 2005

Clean Parliament Caucus As in Sumatera, the ‘capacity from within’ approach in combating corruption in the parliament focused on the importance of the anti-corruption movement being led within the Parliament by establishing a parliamentary caucus to advocate and encourage

Kaukus Parlemen Bersih

reform and develop the capacity and commitment of

Seperti halnya di Sumatra, penguatan ’kapasitas dari dalam’ untuk

legislative members for the reform movement. This

memerangi korupsi di parlemen difokuskan pada pentingnya gerakan

local Parliament caucus, that was established with the

anti korupsi yang dipimpin dari dalam parlemen dengan membentuk

coordination of local partners; S2 PLOD of the

kaukus parlemen untuk mengadvokasi dan mendorong reformasi serta

Gajahmada University, consists of Parliament

mengembangkan kapasitas dan komitmen dari para anggota legislatif

members at the provincial and regency levels with its

untuk gerakan reformasi. Kaukus parlemen lokal ini, yang dibentuk

main objective being a clean parliament in the

dengan koordinasi mitra-mitra lokal yaitu S2 PLOD dari Unversitas

Jogjakarta province.

Gajahmada, terdiri dari para anggota parlemen tingkat propinsi dan kabupaten dengan tujuan utama untuk menjadi parlemen yang bersih di Propinsi Jogjakarta.

On December 2005, the Clean Parliament Caucus in Jogjakarta was launched. It has 123 members from the DPRD at the provincial and regency/municipality

Pada awal Desember 2005, Kaukus Parlemen Bersih di Jogjakarta

levels, comprising 24 members from provincial DPRD,

diperkenalkan pada publik. Kaukus ini mempunyai 123 anggota dari

22 from Jogjakarta, 12 from Sleman, 19 from Kulon

parlemen daerah (DPRD) tingkat propinsi dan kabupaten/kota, terdiri

Progo, 18 from Gunung Kidul, and 24 from Bantul.

dari 24 anggota dari DPRD tingkat propinsi, 22 dari Jogjakarta, 12 dari Sleman, 19 dari Kulon Progo, 18 dari Gunung Kidul, dan 24 dari Bantul.

Establishment of Local Ombudsmen The public’s right to express views and assessments on

Pembentukan Ombudsman Daerah

the performance of public and private institutions is

Adalah hak publik untuk mengemukakan pandangan dan penilaian

an important aspect of democracy. The Partnership

mereka tentang kinerja lembaga-lembaga publik dan swasta, dan ini

therefore worked with the local government in

merupakan aspek penting dari demokrasi. Oleh sebab itu Kemitraan

Jogjakarta to establish a Local Ombudsman for

bekerja bersama pemerintah di Jogjakarta telah membentuk

government activities and Private Ombudsman for

Ombudsman Daerah untuk kegiatan pemerintah dan Ombudsman

private activities as independent agencies to

Swasta untuk kegiatan swasta, sebagai lembaga independen untuk

investigate any public complaints regarding poor

menampung keluhan masyarakat tentang tata pemerintahan yang buruk

governance or unfair business practices. These

atau praktik bisnis yang tidak adil. Ombudsman ini juga mempelajari dan

Ombudsmen also address complaints relating to poor

menyelidiki keluhan-keluhan yang berhubungan dengan pelayanan

public service or public administration. In response, the

masyarakat atau administrasi publik. Sebagai respons, pemerintah telah

government has improved services and the

memperbaiki pelayanan dan sistem administrasinya. Demikian pula,

administrative system. Likewise, consumer complaints

keluhan pelanggan terhadap praktik bisnis yang tidak adil atau

of unfair business practices or unjust relationships

hubungan yang tidak harmonis antara pegawai dan majikan, atau

between employees and employers, or relationships

hubungan antara para pengusaha, dapat diselesaikan dengan baik

among entrepreneurs, can be successfully resolved

melalui kantor Ombudsman Swasta.

through the Private Ombudsman office.

37

© partnership for governance reform in indonesia

annual report 2005

JAWA TIMUR Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung pembaruan tata pemerintahan adalah fokus utama di Jawa Timur. Peran partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada fungsinya untuk mengawasi pemerintah, tapi juga dalam proses merumuskan kebijakan dan meningkatkan kualitas pemilihan daerah. Mengingat luasnya aspek-aspek yang tercakup, maka pembangunan kapasitas masyarakat sipil dipilih sebagai pintu masuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

EAST JAVA Improving public participation to support governance reform was the

Meningkatkan Kualitas Pemilihan Daerah

main focus in 2005 for East Java region. Public participation roles are not

LSM Fitra di Tuban, Jawa Timur, menerapkan program

only limited to its function to monitor the local government, but also in

untuk meningkatkan integritas pemilihan Daerah

the policymaking process as well as quality improvement of the local

melalui kampanye kesadaran politik dan pendidikan

government election. Considering the broad aspects to be covered,

pemilih. Kampanye ini menyajikan informasi tentang

strengthening capacity of civil societies was selected as the main entrance

proses

to improve public participation.

pemilihan,

hak-hak

pemilih

dan

tanggungjawab para kandidat. Fitra Tuban telah mengadakan serangkaian lokakarya, melatih

Improving the quality of local government election

fasilitator, dan memberi dukungan kepada masyarakat

The NGO Fitra Tuban implemented a program to improve the integrity of

sipil untuk memantau proses pemilihan, termasuk

local government elections via a voter education and awareness campaign.

kampanye, anggaran dan perumusan kontrak politik

This campaign provided information on election processes, voters’ rights

dengan kandidat. Dengan menyediakan sarana dan

and election candidates’ responsibilities. Fitra Tuban held a series of

informasi yang dapat meningkatkan kesadaran publik,

workshops, trained facilitators and provided support to civil society on

serta melibatkan mereka dalam proses pemilihan,

monitoring local election processes, including the campaign itself,

para pemilih akan memiliki pengetahuan yang lebih

budgeting and formulating political contracts with candidates. By

baik untuk memilih anggota parlemen yang benar-

providing tools and information that increase public awareness of—and

benar dapat mewakili mereka. Hasil dari program ini

engagement in—the electoral process, voters are better equipped to select

adalah perubahan yang signifikan pada sikap para

truly representative local government members. As a result of the program

pemilih, dari yang semula tidak peduli menjadi tertarik

there was an observable shift in voter attitudes, from being very apathetic

secara aktif kepada persoalan politik, selain itu

to having an active political interest, to the extent that some voters were

beberapa pemilih berhasil menyampaikan kritik yang

able to articulate constructive criticism to candidates during the

membangun kepada para kandidat selama kampanye.

campaign.

38

annual report 2005

Autonomy Award A program to encourage healthy competition on the implementation of regional autonomy by inviting active participation of community members in monitoring roles was conducted by the Jawa Post Institute for Pro-Autonomy. Four regions were included in the autonomy award program i.e. East Java, Central Java, East Kalimantan and Yogyakarta. Evaluation of the performance of the district/city

governments

under

the

decentralization era was based on a number of selected (designed) parameters. There were four

Penghargaan Otonomi

major categories that would be evaluated, namely,

Sebuah program untuk mendorong kompetisi yang sehat dalam menjalankan

(1) improvement in public service; (2) economic

otonomi daerah dengan mengundang partisipasi aktif masyarakat sebagai

development; (3) management of local risks

pemantau dilakukan oleh Jawa Post Institute for Pro-Autonomy (JPIP). Empat

(security); and (4) anti corruption. These

daerah terlibat dalam program penghargaan otonomi yaitu Jawa Timur, Jawa

parameters were made known to the public in a

Tengah, Kalimantan Timur dan Jogjakarta. Evaluasi terhadap kinerja Daerah

workshop attended by various stakeholders. For the

di bawah era desentralisasi didasarkan pada beberapa parameter terpilih.

Central Java and the Special Region of Yogyakarta

Ada empat kategori utama yang akan dievaluasi, yaitu; (1) peningkatan

the launched was conducted on July 2005 while

kualitas pelayanan publik; (2) pembangunan ekonomi; (3) manajemen risiko

for the East Kalimantan Region on May 2005. The

setempat (keamanan publik); dan (4) anti korupsi. Parameter-parameter ini

parameters were further disseminated to the public

diumumkan kepada masyarakat dalam sebuah lokakarya yang dihadiri oleh

through various local media.

berbagai pihak yang berkepentingan. Untuk Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta peluncurannya dilakukan pada bulan Juli 2005; sedangkan untuk Kalimantan Timur dilaksanakan pada bulan Mei 2005. Parameter-parameter ini kemudian disebarluaskan lebih lanjut melalui berbagai media lokal.

Monthly coordination meetings were conducted regularly. It attended by a small group of experts to discuss the progress of the evaluation process. The results of the discussions were then used to further improve the monitoring process taking

Rapat koordinasi diselenggarakan setiap bulan, dihadiri oleh sekelompok

place in the field. Periodic surveys to monitor public

kecil ahli untuk membahas perkembangan dari proses evaluasi. Hasil

opinion on regional autonomy progress in the

pembahasan ini digunakan untuk lebih meningkatkan proses pemantauan

regions were conducted. The surveys involved

yang dilakukan lapangan. Survei berkala untuk memantau pendapat publik

stakeholders from local society to conduct

tentang perkembangan otonomi di berbagai daerah juga dilaksanakan.

monitoring in each regencies/cities. A national

Kegiatannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari komunitas

seminar on the monitoring results was also held

lokal yang akan melakukan pemantauan di setiap daerah/kota. Sebuah seminar

on December 2005. Public critics and suggestion

nasional tentang hasil pemantauan diadakan dalam bulan Desember 2005.

were received and compiled during the seminar.

Kritik dan saran dari publik diterima dan dikumpulkan selama seminar itu.

The final results of the evaluation would be

Hasil akhir dari evaluasi akan diumumkan kepada publik dalam tahun 2006.

announced publicly in 2006.

39

© partnership for governance reform in indonesia

annual report 2005

KALIMANTAN In Kalimantan, the Partnership has facilitated various governance reforms through its representation reform

KALIMANTAN

sector, anti-corruption, security and police reform; and the

Di Kalimantan, Kemitraan memfasilitasi pembaruan tata

decentralization and regional autonomy. These activities

pemerintahan melalui sektor pembaruan perwakilan, anti korupsi,

were spread all over East Kalimantan (three units), West

pembaruan keamanan dan kepolisian, dan desentralisasi dan

Kalimantan (three units) and Central Kalimantan (a unit).

otonomi daerah. Kegiatan-kegiatan ini tersebar di seluruh

Supports to Community Policing Program

Kalimantan Timur (tiga unit), Kalimantan Barat tiga unit) dan Kalimantan Tengah (satu unit).

The Community Policing activities were implemented by the Regional Police (Polda) of East Kalimantan. This project was

Dukungan bagi Program Pemolisian Masyarakat

practicing a training of trainers (TOT) methodology for the

Kegiatan kepolisian masyarakat dilaksanakan oleh Polisi Daerah

police members and related community members. A public

(Polda) Kalimantan Timur. Proyek ini merupakan metode “pelatihan

consultation forum was successfully conducted –which have

untuk pelatih” (training of trainers/TOT) untuk para polisi dan

influenced community’s prominent figures, Police

anggota masyarakat. Juga ada Forum Konsultasi Publik yang telah

Commanders in East Kalimantan, and regional legislatives

berhasil dilaksanakan sehingga mempengaruhi tokoh-tokoh

to participate. The TOT program has shaped 177 participants

penting dalam masyarakat, pimpinan Kepolisian di Kalimantan Timur,

up to the standard. They consist of high and lower rank police

dan legislatif agar ikut berpartisipasi. Program TOT telah

officers, personnel of city resort police (polres) and Metro

membentuk 177 peserta hingga memenuhi standar. Mereka terdiri

Police of the East Kalimantan Regional Police. An

dari polisi berpangkat tinggi hingga rendah, anggota Kepolisan

independent police watch has also been established in

Resort dan Kepolisan Metro dari Kepolisian Daerah Kalimantan

Tarakan. Instructors who have passed the TOT program have

Timur. Suatu Pengawas Kepolisian Independen juga telah dibentuk

later formed an observation network in Kutai Kartanegara.

di Tarakan. Instruktur yang telah lulus program TOT kemudian

This form aimed to monitor the Police performance.

membentuk suatu jaringan pengamatan di Kutai Kartanegara.

Voters Education: Political Rights

Lembaga ini ditujukan untuk mengawasi kinerja Kepolisian.

In the framework of assuring a success of direct regional

Pendidikan Pemilih: Hak-hak Politik

leaders’ elections (pilkada), several activities have been

Dalam rangka memastikan keberhasilan pemilihan langsung kepala

implemented in West Kalimantan –aimed to increase

daerah (Pilkada), beberapa kegiatan telah dilaksanakan di

community awareness on the importance of voting for a the

Kalimantan Barat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran

right leaders –people-oriented and respect to the

masyarakat tentang pentingnya pemilihan kandidat yang tepat;

implementation of good governance. The public educations

yang berorientasi kepada masyarakat dan menghormati penerapan

project that has managed by a local NGO, FAKTA, was carried

tata pemerintahan yang baik. Proyek pendidikan masyarakat ini

out step-by-step from village, sub-district and regency levels.

dikelola oleh sebuah LSM lokal yaitu Fakta, dan dilaksanakan

Furthermore, community networks were formed in regency’s

selangkah demi selangkah dimulai dari desa, kecamatan dan

levels like Bengkayang, Sekadau, Ketapang and Samarinda

kabupaten. Lebih jauh, dibentuk jaringan masyarakat di tingkat

–which in particular have conducted monitoring on the

kabupaten seperti Bengkayang, Sekadau, Ketapang, dan Samarinda

public health service quality and the issuance of identity

yang secara khusus telah melaksanakan pemantauan terhadap

cards (kartu tanda penduduk, KTP). In connection with this

kualitas pelayanan kesehatan dan penerbitan kartu tanda

matter it was also a successful effort that through this

penduduk (KTP). Dalam hubungannya dengan hal ini, maka telah

project, a public service contract between public authorities

berhasil dibuat dan ditandatanganinya kontrak kerja antara pihak

and local parliament (DPRD) has been signed. This

otoritas publik dan parlemen daerah (DPRD). Komitmen ini dibuat

commitment was initiated to push the government in

untuk mendorong pemerintah memberikan pelayanan kesehatan

delivering a better quality and transparent public health

yang lebih baik dan transparan, juga dalam hal penerbitan KTP.

service, and on the issuance of KTP.

40

annual report 2005

SULAWESI Dukungan kepada Kaukus Parlemen Di Sulawesi Tengah, sebuah kaukus parlemen didirikan oleh beberapa institusi lokal di Palu, Donggala, dan Parigi Moutong. Proyek ini

SULAWESI Support to the Parliamentary Caucus

melibatkan organisasi advokasi hukum

In Central Sulawesi, a parliamentary caucus was established by a formation of

setempat yaitu Persatuan Bantuan Hukum

several local institutions in Palu, Donggala, and Parigi Moutong. This project has

Rakyat (PBHR) Sulteng. Kaukus ini bertujuan

involved a local legal advocating organization on Persatuan Bantuan Hukum

agar tata pemerintahan yang baik, transparan

Rakyat (PBHR) Sulteng. This caucus movement aimed at a transparent and

dan akuntabel diterapkan di parlemen daerah.

accountable implementation of good governance in the local parliament. Several

Beberapa diskusi telah dilakukan untuk

discussion sessions were conducted to gather public inputs on the importance of

mengumpulkan masukan dari publik tentang

the implementation of governance reform on the parliament. Members of local

pentingnya melakukan pembaruan tata

government and parliament; were willing to participate in community

pemerintahan di parlemen. Para anggota

discussions as resource persons. Their presences to these public dialogues were

pemerintah dan parlemen setempat bersedia

very important; as representations to local leaderships’ genuine supports in

berpartisipasi dalam diskusi masyarakat

promoting good governance in the region.

sebagai narasumber. Kehadiran mereka pada dialog publik ini sangat penting, sebagai perwakilan dari pemimpin setempat yang mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik di daerah.

41

© partnership for governance reform in indonesia

annual report 2005

PAPUA Customs Justice System (CJS) PAPUA

An agreement on customs justice system has been signed by the Provincial Attorney General’s Office, the Police Chief,

Sistem Peradilan Adat

members of Parliament, and the Governor of Papua as well

Perjanjian tentang sistem peradilan adat yang telah ditandatangani

as the Rector of Cendrawasih University, in December 2005,

oleh Kantor Kejaksaan Propinsi, Kepala Polisi, anggota parlemen,

has resulted an academic draft for ‘Special Regional

dan Gubernur Papua, juga Rektor Universitas Cendrawasih, pada

Regulation on Customary Justice in Papua’ and the basic

bulan Desember 2005, telah menghasilkan sebuah rancangan

framework for the ‘Draft Special Regional Regulation on

akademik tentang ’Peraturan Daerah Khusus tentang Peradilan

Customary Justice in Papua’.

Adat di Papua’ dan kerangka dasar untuk ’Rancangan Peraturan

The agreement was aimed to re-regulate the existence of

Daerah Khusus tentang Peradilan Adat di Papua’.

courts of justice in compliance with Law 21/2001 on

Perjanjian ini bertujuan untuk mengatur ulang keberadaan

Special Autonomy for the Province of Papua. This

pengadilan agar sesuai dengan UU No. 21/2001 tentang Otonomi

autonomy provides for two recognized and legitimate

Khusus untuk Propinsi Papua. Dalam Otonomi ini terdapat dua jenis

courts, namely the district court and customary court

pengadilan yang diakui, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan adat.

(adat). In practice, the implementation of these justice

Dalam penerapannya, sistem pengadilan ini menghadapi tiga

system faces three (3) obstacles, which are: (l) double

kendala, yaitu: (1) sanksi ganda, (2) pengambilalihan, dan (3) walaupun

sanction, (2) taken-over, and (3) although in some cases in

beberapa kasus dapat diselesaikan di pengadilan daerah;

the district court were brought to an end; the settlement

penyelesaiannya tidak harus dilakukan oleh pengadilan adat.

has not necessary concluded by the customary court.

Sanksi ganda adalah di mana pada kasus yang sama mendapatkan

The ‘double sanction’ is where the same case penalized

dua sanksi dalam waktu yang sama; yaitu satu sanksi hukum oleh

with two sanctions at the same time; one legal sanction by

pengadilan negeri dan sanksi adat yang diberikan oleh pengadilan

the district court and a customary sanction imposed by

adat. Pengambilalihan adalah pada saat terjadi insiden; seperti kasus

the customary court. The ‘take-over’ is when an incident;

perlakuan kasar yang pertama-tama diproses oleh pengadilan negeri

such as mistreatment which was processed by the district

tetapi kemudian diambil alih oleh pengadilan adat untuk

court but later it taken over by the customary court for its

penyelesaiannya. Perjanjian di atas mengatur wewenang antara

settlement. The mentioned agreement arranges the

pengadilan adat dan pengadilan negeri sebagai pengadilan Negara.

authority between the customary court and the district

Perjanjian tersebut juga mengatur klasifikasi isu-isu atau kasus-

court as the State’s court. It also regulates the

kasus spesifik yang membutuhkan penyelesaian oleh pengadilan

categorization on specific issues or cases that need to be

negeri atau pengadilan adat.

settled by the district or customary court.

42

annual report 2005

Memantau Kinerja Personil Keamanan Untuk menyediakan dukungan bagi keterlibatan masyarakat dalam memantau kinerja personil keamanan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua telah merangkum sebuah Buku Panduan Pemantauan

Monitoring the Security Personnel Performance

Kinerja Kepolisian yang disebarkan ke organisasi-

To provide support for the community’s involvement in monitoring the

organisasi masyarakat sipil sebagai referensi untuk

performance of security personnel, legal assistance institute (lembaga

disosialisasikan kepada masyarakat. Metodologi

bantuan hukum, LBH) Papua has compiled a ‘Guidance Book to Supervise

hubungan kerja antara Kepolisian Daerah Papua,

Police Performance’ which was distributed to civil society organizations

Kodam XVII Trikora, Pemerintah Propinsi Papua dan

as reference to socialization to the community. The methodology of

para pemangku kepentingan lainnya diatur dalam

working relations between the Papua Regional Police (Polda), Kodam

buku panduan tersebut.

XVII (Military Area Command) of Trikora, the Papua Provincial

Para peserta proyek ini di Kota Jayapura dan kabupaten-kabupaten lain kemudian membentuk

Government and other multi-stakeholders were arranged in the above mentioned guidance book.

sebuah forum gabungan bernama ’Forum Pengawas

The participants of this project in Jayapura city and regencies were

Kinerja Kepolisian’. Perhatian besar diberikan kepada

further forming a joint forum, namely ‘Police Performance Supervisory

forum ini oleh masyarakat sehingga stasiun televisi

Forum’. Large attentions were given to this forum by the community so

nasional (TVRI) menyiarkan hal ini dalam suatu siaran

that the local state’s television station of T VRI has broadcasted this

langsung dan juga Radio Republik Indonesia (RRI)

matter with a live coverage reported by RRI -Radio Republic of Indonesia

meliput secara langsung dari Papua.

in Papua.

43

© partnership for governance reform in indonesia

annual report 2005

Facilitated the Establishment of AntiCorruption Forum Governance reform in Papua Province was focused on increasing the capacity of Memfasilitasi Pembentukan Forum Anti Korupsi

community members and the civil society

Pembaruan tata pemerintahan di Propinsi Papua difokuskan pada peningkatan

organizations in put into action public

kapasitas masyarakat dan organisasi-organisasi masyarakat sipil dalam hal advokasi

advocacy to encourage anti corruption

publik untuk mendorong gerakan anti korupsi di lembaga legislatif dan eksekutif.

movement at executive and legislative

Kegiatan ini diawali dengan mengidentifikasi kemungkinan dan perilaku korupsi

institutions. Activities were initiated by

di lingkungan otoritas, perangkat birokrasi dan para politikus di parlemen.

identifying opportunities and corruption behaviors among the authority circle,

Lebih lanjut, dibentuk ’Forum Penguatan Gerakan Anti Korupsi Papua’ yang juga ternyata adalah bagian dari persiapan pembentukan Ombudsman Daerah;

bureaucracy apparatus and politicians at local parliament.

merupakan dialog rutin antara masyarakat yang terdiri dari organisasi non Daerah, Furthermore, a ‘Papua Anti Corruption

praktisi hukum dan para birokrat ’yang dianggap masih bersih’.

Movement Strengthening Forum’ was formed Advokasi publik yang menggunakan media masa telah membawa berbagai kasus korupsi di dalam Daerah – yang sebelumnya ditangani secara internal oleh Bawasda (badan pengawas daerah), diangkat ke masyarakat – setelah itu diambil alih oleh Kantor Kejaksaan Agung Papua; dan bahkan sebagian ditangani oleh Pengadilan Negeri Jayapura. Advokasi publik juga telah mendorong Kepolisian Daerah Papua dan Kejaksaan Agung Papua mengambil sikap proaktif ketika menangani indikasi korupsi dimana beberapa anggota parlemen daerah (DPRD) terlibat.

44

in which was also found as a part of the Regional

Ombudsman’

preparation;

formed

establishment

through

routine

dialogues among the people consisting of local non-government organizations, legal practitioners and ‘still-clean considered’ bureaucrats.

annual report 2005

The public advocacy that using mass media have brought corruption cases within the local government –which was previously handled internally by Bawasda –a regional supervisory board; into public issues –afterwards taken care by the Papua Attorney General Office (AGO); and even partly administered by the Jayapura Court of Justice. The public advocacy has also urged the Papua Regional Police (Polda) and the AGO in taking a pro-active attitude in handling corruption indications in which some members of parliament (DPRD) were involved. Mendukung Majelis Rakyat Papua

Support to the Papua People’s Assembly

Dalam kerja sama dengan Universitas Cendrawasih, Kemitraan

In cooperation with Cendrawasih University, the Partnership

mendukung dibentuknya Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan

was supporting the establishment of Papua People’s Assembly

memfasilitasi perumusan Rencana Peraturan Daerah Propinsi

(majelis rakyat Papua, MRP) by facilitating the formulation of

(Perdasi) mengenai Pengaturan Pemilihan MRP, yang kemudian

Provincial Region Regulation Plan (Perdasi) regarding the

diresmikan dalam Perdasi 4/2005 oleh Gubernur Papua dan

Election Arrangement of MRP; which afterwards was legalized

Parlemen. Peraturan Daerah ini lebih lanjut akan

into Perdasi 4/2005 by the Governor of Papua and the

disosialisasikan kepada masyarakat luas.

Parliament. The said Regional Regulation is further socialized to the community at large.

Pembentukan sebuah forum para multi-pihak adalah kegiatan lain yang dilaksanakan di mana semua pihak terkait berdiskusi

The creation of a multi-stakeholders forum was another activity

dan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan

executed in which all related parties discussing and studying

desentralisasi fiskal, akuntabilitas, transparansi dan

matters

pemberdayaan institusi lokal untuk mempersiapkan dan

accountability, transparency and empowerment of local

melaksanakan Otonomi Khusus Papua. Berbagai rekomendasi

institutions to prepare and carry out the Papua Special

telah dikemukakan dalam forum ini sehubungan dengan

Autonomy. Various recommendations were issued by this Forum

pembangunan Papua dalam beberapa aspek seperti sumber

pertaining to the development of Papua in several aspects like

daya alam, pentingnya pelayanan publik yang transparan,

natural resources, the importance of transparent public service,

partisipasi, akuntabilitas, dan lain sebagainya.

participation, accountability, etc.

45

were

connected

to

fiscal

decentralization,

© partnership for governance reform in indonesia

annual report 2005

operational

Introducing the 2005’s ADB-Partnership’s Country Governance Assessment Report of Indonesia, by conducting a public discussion that involved experts’ as resource persons and hundreds of participants from various fields including government officials, members of parliament, civil society

KOMUNIKASI DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN

and international communities. This event was widely covered and broadcasted by national mass media.

Unit Komunikasi dan Manajemen Pengetahuan (CKM) dipimpin oleh seorang Senior Manager (SCKM) yang direkrut pada bulan Maret 2005. Unit ini diposisikan sebagai sistem pendukung utama untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan organisasi. CKM bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi komunikasi, menjaga citra dan reputasi organisasi, hubungan dengan media dan pelaksanaan manajemen pengetahuan. Dalam rangka memperkuat komunikasi publik organisasi dan untuk meningkatkan keberhasilan program reformasi, SCKM di dukung oleh tim yang terdiri dari personil komunikasi dan hubungan masyarakat, dan staf teknis yang ahli dalam pekerjaan informasi dan teknologi.

COMMUNICATION AND KNOWLEDGE MANAGEMENT The communications and knowledge management (CKM) unit is led by a Senior Manager for Communication and Knowledge Management (SCKM) that was recruited in March 2005. This unit was positioned as main support system to document and publicize the organization’s activities. The CKM is responsible for communication strategy development, maintaining the image and reputation of the organization, media relations and the implementation of knowledge management. In order to

Selain memimpin kegiatan komunikasi organisasi, unit ini juga

strengthen the organization’s public communications and to

bertanggung jawab sebagai koordinator dalam membuat dan

enhance delivery of reform programs, the SCKM is backed by a

menerbitkan laporan-laporan organisasi. Laporan organisasi secara

team consists of communications and public relations personnel,

rutin

and technical staff members specialized in information and

disebarluaskan

kepada

jaringan

Kemitraan

dan

didokumentasikan dalam situs resmi www.governancereform.org.

46

technology (IT) work.

annual report 2005

Monitoring and evaluation workshop that was conducted in Makassar, 27-30 July 2005, involved all stakeholders including Partnership’s NGO partners as executors of the implementation of governance

reform

Par tnership’s

supported projects in the area. The workshop aimed at NGO partners’ key persons’

capacity

building

in

conducting self-evaluation in order to maintain the sound effective of the implementation of field activities.

Besides taking lead to the organization’s communications activities, Manajemen event adalah peran lain dari unit CKM yang juga penting. Semua event programatik yang menjadi alternatif kampanye untuk mempromosikan praktik-praktik dan pelajaran terbaik dilaksanakan secara profesional dengan dukungan penuh dari para anggota tim manajemen

this unit also responsible as coordinator in the production and publishing organization’s reports. Programmatic organizational reports were regularly disseminated to the Partnership’s network and documented

on

the

organization’s

official

website,

www.governancereform.org.

program. Beberapa event melibatkan pihak luar lainnya –

Event management is another important role of the CKM unit. All

seperti donor dan mitra LSM. Salah satu event gabungan

programmatic related events as public campaigning means to

yang besar pada tahun 2005 adalah peluncuran Laporan

promote organization’s best practices and lessons learned were

Penilaian Tata Pemerintahan Negara Indonesia bersama

implemented professionally with full supports from program

ADB. Dalam proyek ini, CKM mengambil peran pendukung

management team members. Some events were involving other parties

utama di dalam produksi laporan tersebut, termasuk di

– such as donors and its NGO partners. One of the major joint events

dalam hal penyelenggaraan acara peluncuran dan

of 2005 was the launch of the 2005’s ADB-Partnership Country

penyebarluasan laporan tersebut.

Governance Assessment Report of Indonesia. In this project, the CKM

PEMANTAUAN PROYEK TRUST FUND Selama tahun 2005, 87 kegiatan pemantauan lapangan telah dilakukan terhadap 72 proyek dukungan Kemitraan di seluruh Indonesia. Pemantauan yang dilakukan oleh tim

was taking a supporting role in the production of the report, the organization of the launching event and the dissemination of the report.

MONITORING AND EVALUATION

manajemen program ini terdiri dari observasi langsung

During 2005, there were 87 field monitoring activities in a total of 72

terhadap pelaksanaan tahap-tahap penting masing-

supported projects spread throughout the country. Monitoring

masing proyek. Hasil temuannya didokumentasikan

activities that were executed by program management team members

sebagai back-to-office report (BTOR) yang dibuat, diajukan

consist of a direct observation on the implementation of important

dan dibahas secara internal untuk evaluasi lebih lanjut.

stages of Partnership’s supported projects. The findings were

Laporan ini menjadi salah satu sumber utama bagi

documented as Back to the Office Reports (BTOR) that were produced,

Manajemen Kemitraan untuk mengawasi dengan ketat

submitted and discussed internally for further evaluations staged.

pelaksanaan proyek, berisi informasi mengenai keakuratan

These reports have become the main source for the Management to

dan kesesuaian terhadap rencana awal, sehingga dapat

closely supervise project implementation, providing information on

memberi peringatan kepada organisasi mengenai

accuracy and adherence to original plans, and alerting the

perlunya melakukan intervensi jika terjadi penyimpangan

organization on any necessity to intervene in the case of misconduct

atau perilaku yang tidak benar.

or inappropriate behaviors.

47

© partnership for governance reform in indonesia

annual report 2005

SUMBER DAYA MANUSIA Kemitraan memiliki 54 staf secara keseluruhan, 80% diantaranya direkrut langsung oleh tim SDM Kemitraan yang saat ini menggunakan model rekrutmen yang

HUMAN RESOURCES’ STATUS

dikembangkan khusus untuk organisasi ini dan diterapkan The Partnership has a total of 54 staff, 80% of whom are directly

mulai bulan Juni 2005. 20% staf Kemitraan lainnya tetap

recruited by the Partnership’s human resources team, now using a

berada dibawah sistem kontrak UNDP. Kemitraan memiliki

recruitment model developed specifically for the organization and

keseimbangan jender dalam jumlah staf tingkat profesional

implemented in June 2005. The other 20% of Partnership staff remain

dan staf pendukung, namun keseimbangan itu belum

contracted under the UNDP system. The Partnership has a balance of

sepenuhnya tercapai pada setiap kategori profesional.

gender representation in both professional and support level staff; Sejalan dengan program Kemitraan dan rencana ekspansi

however that balance is not yet fully reflected in each individual

operasi, lima staf profesional akan direkrut untuk

professional category.

mengkonsolidasi tim manajemen menengah yang telah ada: In line with the Partnership’s programming and operational

Senior Governance Advisor, Manajer Program (Aceh),

expansion plan, five further professional staff will be recruited to

Monitoring and Evaluation Manager, Staf Pemantauan/

consolidate the existing middle management team: a Senior

Evaluasi, dan seorang Manajer Operasional dan Sumber

Governance Advisor, a Program Manager (Aceh), a Monitoring and

Daya Manusia. Seorang asisten perpustakaan akan

Evaluation Manager, a Monitoring/Evaluation Officer and a Human

bergabung di awal 2006 untuk melayani jumlah

Resources and Operations Manager. A Librarian Assistant will join

pengunjung yang menggunakan fasilitas perpustakaan dan

the support staff in early 2006 to better serve the growing volume of

pusat sumber daya ini.

clients using the Partnership’s library and resource center. ADMINISTRASI UMUM DAN PROKURMEN

GENERAL ADMINISTRATIVE AND PROCUREMENT Pada tahun 2005 Kemitraan melakukan kajian terhadap In 2005 the Partnership undertook a review of working space

alokasi ruang kerja untuk memperbaiki suasana kerja tim.

allocation to improve teamwork atmosphere. Following minor

Setelah mengeluarkan biaya untuk renovasi ringan, para

refurbishment costs, program and operations staff members were

staf program dan staf operasional saling didekatkan,

brought closer together and office space was reduced and optimized.

sehingga luas ruang kantor yang dikurangi dapat

In another initiative internal capacity for meetings was increased,

dioptimalkan. Inisiatif lain yang diambil adalah penambahan

minimizing the need to hold such events in more expensive

kapasitas rapat di dalam kantor, sehingga mengurangi

convention centers. Consequently, monthly rental costs went down

pelaksanaan rapat di gedung pertemuan luar yang lebih

by 13%, while conference costs per head were reduced by 20%.

mahal. Alhasil, biaya sewa bulanan turun 13% dan biaya

Additionally, during 2005 the Partnership enhanced office efficiency

konferensi per kepala berkurang sebanyak 20%. Selain itu,

by purchasing IT hardware and necessary equipment to replace

pada tahun 2005 Kemitraan menggalakkan efisiensi di

outdated models originally procured at the Partnership’s founding.

kantor dengan meremajakan perangkat keras teknologi informasi serta perlengkapan pendukungnya guna menggantikan peralatan lama yang telah ada sejak Kemitraan pertama kali didirikan.

48

annual report 2005

PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

DEVELOPMENT OF POLICIES AND PROCEDURES

Sebagaimana dinyatakan dalam rencana kerja, Kemitraan

As stipulated in its work plans, the Partnership is strongly

mempunyai komitmen tinggi untuk mengkonsolidasi dan

committed to consolidating and enhancing its business

memajukan proses kerjanya sejalan dengan praktik-praktik terbaik

processes in line with internationally recognized best

yang diakui secara internasional dan taat pada prinsip-prinsip

practices observing the key principles of accountability,

utama yaitu akuntabilitas, transparansi dan persaingan yang sehat.

transparency and fair competition.

Pada tahun 2004, UNDP menugaskan seorang Penasehat (Asing)

In 2004 the UNDP engaged an International Operations and

Bidang Operasi dan Keuangan untuk membantu Kemitraan dalam

Finance Advisor to assist the Partnership to strengthen its

memperkuat manajemen operasinya dan menyusun Pedoman

operations management and facilitate the development of

Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedure/SOP).

a Standard Operating Procedures (SOP) manual. Due to

Karena satu dan lain hal, penasehat tersebut tidak dapat

unforeseen circumstances, the incumbent was unable to

menyelesaikan tugasnya di Kemitraan. Konsekuensinya, direkrut

complete her tenure with the Partnership. Consequently, a

Penasehat (Nasional) Bidang Operasi dan Keuangan dengan tugas

national Operations and Finance Advisor was recruited with

khusus untuk melanjutkan pengembangan SOP, yang berisi rincian

the specific task to further the SOP, which details all business

semua proses bisnis dari manajemen operasi sehari-hari di

processes of the Partnership’s day to day operations

Kemitraan.

management.

SOP ini akhirnya dapat dirampungkan pada minggu ketiga bulan

The SOP was finalized in the third week of December 2005

Desember 2005 melalui pengkajian oleh sebuah tim dengan

after a thorough review by a team which included full

pertisipasi penuh dari manajemen senior dan semua staf. Setelah

participation by Senior Management and all staff. Following

mendapat persetujuan dari Direktur Eksekutif, SOP ini diajukan ke

the Executive Director’s approval, the SOP was shared to the

UNDP

kemudian

UNDP for comments and then presented to the Partnership’s

dipresentasikan kepada Dewan Eksekutif Kemitraan untuk

Executive Board for endorsement. At the Executive Board’s

pengesahan. Atas permintaan Dewan Eksekutif, proses-proses

request, business processes and workflow procedures are now

bisnis dan prosedur-prosedur alur kerja kini didokumentasikan

being documented in accordance with the SOP to clarify staff

sesuai dengan SOP untuk memperjelas rantai tanggungjawab

chains of responsibility and accountability standards. It is

pegawai dan standar akuntabilitas. Sangatlah penting untuk

important to recognize that the SOP is considered a ‘living

mengetahui bahwa SOP dianggap sebagai ’dokumen hidup’ yang

document’ which will be continually reviewed to ensure

akan senantiasa direvisi untuk menjamin efektivitas dan efisiensi

organizational effectiveness and efficiency, and reflect the

organisasi, dan mencerminkan komitmen Kemitraan untuk

Partnership’s commitment to optimum operational quality.

untuk

mendapatkan

komentar

dan

mengoptimalkan kualitas operasional.

49

© partnership for governance reform in indonesia

annual report 2005

OPERASI UNIT KEUANGAN

THE OPERATION OF FINANCE UNIT

Walaupun Kemitraan memiliki status hukum yang independen,

Although the Partnership has independent legal status, it is

struktur finansialnya dirancang dan dikelola sebagai proyek dari

set up and financially managed as a project of the UNDP

UNDP, karena sebagian besar dana yang diterima oleh Kemitraan

because the majority of funds the Partnership currently

dari para donor multilateral masih disalurkan melalui UNDP.

receives from multi lateral donors are still channeled

Karena kondisi ini, maka hak Kemitraan untuk mengakses Atlas -

through the UNDP system. Given this status, the Partnership’s

sistem informasi manajemen UNDP, terbatas hanya untuk

right to access UNDP ATLAS (management information

memasukkan data dan melihat laporan; Kemitraan tidak memiliki

system) is limited to data entry and report viewing; the

hak persetujuan karena semua persetujuan harus datang dari

Partnership has no approval right as all approval must come

UNDP. Kemitraan tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengelola

from the UNDP. The Partnership has no alternative but to

transaksi-transaksi keuangan primer dan sekunder dalam

manually manage its day-to-day primary and secondary

program excel sebelum meng-upload-nya ke dalam Atlas.

financial transactions on excel spreadsheets before uploading data into the UNDP ATLAS.

Kebiasaan menggunakan speadsheet untuk mencatat dan mengelola semua transaksi pendanaan semakin lama menjadi

The practice of using spreadsheets to record and manage all

semakin rumit. Dalam hal keakuratan, keamanan, pelaporan tepat

funding transactions is becoming increasingly problematic.

waktu, dan kualitas data, sistem ini sangat tidak bisa diandalkan.

In terms of accuracy, security, timely reporting and data

Karena itu, pada awal tahun 2006, Kemitraan merencanakan untuk

quality, the system is extremely unreliable. Accordingly, early

membangun sistem manajemen akuntansi sendiri guna

in 2006, the Partnership will procure its own accounting

menyesuaikan dengan standar international. Selain itu, selama

management system to align itself to international

periode pelaporan, Kemitraan memfasilitasi banyak sub-proyek

standards. Also during the reporting period, the Partnership

yang secara umum disebut proyek-proyek Grantee (mitra kerja di

facilitated an increased volume of sub-projects, commonly

lapangan). Kemitraan menggunakan jasa akuntan publik untuk

known as Grantee’s Projects. The Partnership engaged the

memeriksa laporan keuangan Grantee pada setiap tahap sesuai

services of certified public accountants to validate the

kontrak guna memastikan keselarasan dengan peraturan dan

soundness of grantee’s financial reporting during each stage

prosedur Kemitraan. Cara ini tidak saja menjamin bahwa Grantee

of these contracts to ensure compliance with the

akan mentaati standar akuntabilitas keuangan yang tinggi, tapi

Partnership’s financial rules and procedures. This measure

juga membuktikan kepada komunitas donor tentang komitmen

not only ensures that grantees adhere to high standard

Kemitraan untuk menyalurkan dana secara transparan.

financial accountability, but also reconfirms the Partnership’s

commitment

to

transparent

disbursement vis a vis the donor community.

50

fund

annual report 2005

financial statement

PERIODE HINGGA 31 DESEMBER 2005

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2005

Source : MOORES ROWLAND

51

© partnership for governance reform in indonesia

annual report 2005

Laporan Auditor Independen tentang Posisi Keuangan No. 060/2006 Kami telah mengaudit Laporan Posisi Keuangan dari Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia (Kemitraan) yang ditutup tanggal 31 Desember 2005, 2004 dan 2003 dan laporan-laporan terkait yang berhubungan dengan aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2005, 2004, dan untuk periode 1 Juli 2003 hingga 31 Desember 2003. Laporan keuangan ini adalah tanggungjawab manajemen Kemitraan. Tanggungjawab kami adalah memberikan opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melakukan audit kami sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Indonesia. Standar itu mensyaratkan bahwa kami merencanakan dan melaksanakan audit untuk mendapatkan keyakinan yang cukup bahwa laporan keuangan ini bebas dari kesalahan pelaporan. Suatu audit mencakup pemeriksaan, berdasarkan pengujian, atas bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah serta pengungkapan dalam laporan keuangan ini. Audit ini juga menilai prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dilakukan oleh manajemen, dan mengevaluasi presentasi laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami menjadi dasar yang wajar untuk menyusun pendapat kami. Kami telah menerbitkan laporan tertanggal 19 Mei, 2006, dimana kami menyangkal pendapat kami karena Kemitraan belum membuat laporan keuangan sampai dengan 30 Juni 2003 dan akibatnya saldo awal dari aset bersih per tanggal 1 Juli 2003 sebesar US$ 3,448,819 (seperti dilaporkan sebelumnya) tidak dapat dengan diukur dengan tepat. Seperti dijelaskan dalam Catatan 11 yang dilampirkan pada laporan keuangan, Kemitraan kemudian menyiapkan laporan keuangan sampai dengan 30 Juni 2003 yang memungkinkan kami mengkaji dan mengambil kesimpulan sampai dengan saldo aset bersih tersebut. Berdasarkan itu, kami menerbitkan kembali laporan kami dan opini kami saat ini tentang laporan keuangan tahun 2005, 2004, dan 2003 berbeda dari yang kami sampaikan di laporan sebelumnya. Menurut opini kami, laporan keuangan seperti yang dimaksud di atas terlihat wajar, dalam semua aspek material, dan posisi keuangan Kemitraan hingga tanggal 31 Desember 2005, 2004 dan periode 1 Juli 2003 hingga 31 Desember 2003, adalah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi umum yang diterima di Indonesia. JIMMY BUDHI & REKAN Registered Public Accountant Jimmy S. Budhi License No. 03.1.0835

Source : MOORES ROWLAND

52

annual report 2005

Report of Independent Auditors on Financial Position Report No. 060/2006 We have audited the Statements of the Financial Position of Partnership for Governance Reform in Indonesia (“the Partnership”) as of December 31, 2005, 2004 and 2003 and the related statements of activities and cash flows for the years ended December 3l, 2005, 2004 and for the period from July 1, 2003 to December 31, 2003. These financial statements are the responsibility of the Partnership’s managements. Our responsibility is to report on these financial statements based n our audits. We conducted our audits in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Accountants. Those standards require that we plan and perform the audits to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statements present tion. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinions. We have issued our report dated May 19, 2006, in which we disclaim our opinion since the Partnership did not prepare financial statements up to June 30, 2003 and as a result, the beginning balance of the net assets as of July 1, 2003 amounting to US$ 3,448,819 (as previously reported) could not be accurately measured. As explained in Note 11 to financial statements, the Partnership had prepared the financial statements up to June 30, 2003, which enable us to review and satisfy our selves to the beginning balance of such net assets. Accordingly, we reissue our report and our present opinion on the 2005, 2004 and 2003 financial statements differ from that expressed in our previous report. In our opinion, the financial statements referred to the above present fairly, in all material respects, the financial position of the Partnership as of December 31, 2005, 2004 and 2003 and the related statements of activities and cash flows for the years ended December 31, 2005, 2004 and the period from July 1, 2003 to December 31, 2003, in conformity with accounting principies generally accepted in Indonesia.

JIMMY BUDHI & REKAN Registered Public Accountant Jimmy S. Budhi License No. 03.1.0835

Source : MOORES ROWLAND

53

© partnership for governance reform in indonesia

annual report 2005

statement of financial position AS OF DECEMBER 31, 2005 (Figures in table are expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

2005

2004

2003

Cash on hand and in bank

1,152,812

295,019

153,169

Advances

34,004

87,568

-

Facility fund

2,644,678

2,532,100

1,285,615

Trust fund

6,581,293

8,359,849

10,201,893

TOTAL ASSETS

10,412,787

11,274,536

11,640,677

Accrued expenses

4,753,803

5,358,399

10,336,592

NET ASSETS - Restricted

5,658,984

5,916,137

1,304,085

TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS

10,412,787

11,274,536

11,640,677

ASSETS CURRENT ASSETS

Fund In United Nations Development Programme

LIABILITIES AND NET ASSETS CURRENT LIABILITIES

Source : MOORES ROWLAND

54

annual report 2005

statement of activities AS OF DECEMBER 31, 2005 (Figures in table are expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

2005

2004

2003

2,179,408

3,458,268

2,932,466

Trust fund

5,240,482

3,984,178

2,415,846

Direct fund

654,328

419,076

152,780

Total

8,074,218

7,861,522

5,501,092

Interest income

2,285

1,432,531

390

TOTAL REVENUE

8,076,503

9,294,053

5,501,482

Trust expenses

6,113,454

2,454,239

-

Facilites expenses

1,856,607

1,831,060

213,875

Direct expenses

244,530

315,189

-

Other - net

119,065

81,513

340,664

TOTAL EXPENSES - NET

8,333,656

4,682,001

554,539

INCREASE (DECREASE)IN NET ASSETS

(257,153)

4,612,052

4,946,943

NET ASSETS AT BEGINNINGOF PERIOD

5,916,137

1,304,085

(3,642,858)

NET ASSETS AT END OF PERIOD

5,658,984

5,916,137

1,304,085

REVENUE Contribution Facility fund

EXPENSES

Source : MOORES ROWLAND

55

© partnership for governance reform in indonesia

annual report 2005

statement of cashflows AS OF DECEMBER 31, 2005 (Figures in table are expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

2005

2004

2003

Revenue fromm donation - restricted

8,074,218

7,861,522

5,501,092

Other revenue

2,284

1,432,531

390

Expenses

(8,214,591)

(4,600,488)

(407,914)

Other expense

(119,065)

(81,513)

(340,664)

Decrease (increase) in advances

53,564

(87,568)

-

Decrease (increase) in fund in UNDP

1,665,979

595,559

(5,042,738)

Increase (decrease) in accrued expenses

(604,596)

(4,978,193)

398,266

857,793

141,850

108,432

AT BEGINNING OF YEAR

295,019

153,169

44,737

CASH 0N HAND AND IN BANKAT END OF YEAR

1,152,812

295,019

153,169

CASH FLOWS FROM OPERATINGACTIVITIES

NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANK

CASH ON HAND AND IN BANK

Source : MOORES ROWLAND

56

annual report 2005

notes to financial statement AS OF DECEMBER 31, 2005

UMUM

GENERAL

Pembentukan dan Informasi Umum

Establishment and General Information

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia didirikan oleh sekelompok orang terkemuka di Indonesia

The Partnership for Governance Reform in Indonesia was

yang mewakili berbagai bidang yang berbeda-beda,

established by a group of eminent Indonesians representing

bersama

Development

different walks of life, together with United Nations Development

Programme (“UNDP”), Bank Dunia dan Bank Pembangunan

Programme (“UNDP”), the World Bank and the Asian

Asia, menjelang akhir 1999, setelah Pemilihan Umum yang

Development Bank, towards the end of 1999, in the aftermath of

diadakan bulan Juni tahun itu. Pada awalnya Kemitraan

the general elections held in June of that year. Initially

dibentuk sebagai proyek UNDP dengan Bappenas sebagai

Partnership was established as a UNDP Project with the National

lembaga penanggungjawab.

Development Planning Agency (BAPPENAS) as the Executing

dengan

United

Nations

Agency.

Pada tahun 2001, berdasarkan “Nota Kesepahaman” antara Pemerintah Republik Indonesia dan UNDP tentang

In 2001, on the basis of the “Memorandum of Understanding

Penggunaan Bantuan Pembangunan Resmi untuk

between the Government of the Republic of Indonesia and the

Mendukung Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia”,

UNDP on Utilization of Official Development Assistance to

ditetapkan dua mekanisme yang saling melengkapi (1)

Support Governance Reform in Indonesia”, two complementary

fasilitas proyek pembangunan UNDP yang dinamakan

mechanisms were put into effect: (1) UNDP development project

“Fasilitas”; (2) “Membangun Kemitraan bagi Pembaruan Tata

facility entitled the “Facility; (2) Enabling the Partnership for

Pemerintahan di Indonesia” dan dana yang dinamakan “Dana

Governance Reform in Indonesia” and a fund entitled the

Tata Pemerintahan Indonesia”, yang dikelola oleh UNDP.

“Indonesia Governance Fund”, that is managed by the UNDP.

Source : MOORES ROWLAND

57

© partnership for governance reform in indonesia

annual report 2005

Pada tahun 2003, Kemitraan dibentuk ulang sebagai suatu

In 2003, Partnership was re-established as a civil partnership

kemitraan sipil (badan hukum) dan memakai nama “Kemitraan

(legal entity) and bearing the name Partnership for

bagi Pembaruan Tata Pemerintahan”. Pembentukan ulang ini

Governance Reform. The establishment was based on

ini berdasarkan akte notaris No. 5 yang dibuat oleh Putut

notarial deed No. 5 of Putut Mahendra, S.H dated November

Mahendra SH. tertanggal 12 November 2003. Kemitraan

12, 2003. Partnership is domiciled in Jakarta.

berdomisili di Jakarta.

En accordance with Articles of Association No. 5, the

Sesuai dengan Pasal 5 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan

objectives and purposes of Partnership shall be engage in

Kemitraan adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang

activities in support of governance reform in Indonesia by

mendukung pembaruan tata pemerintahan di Indonesia

consulting and cooperating in:

dengan berkonsultasi dan bekerja sama dalam: a.

a.

reform agenda in Indonesia.

Mengidentifikasi unsur-unsur penting dalam agenda pembaruan tata pemerintahan di Indonesia.

b.

Menyediakan sarana untuk melaksanakan agenda tersebut.

c.

b.

Providing the means for implementing such agenda.

c.

Providing advice in the development and direction of reform priorities.

Memberikan saran dalam arah pembangunan dan prioritas

d.

reformasi. d.

Identifying the essential elements of the governance

Providing

coordination

and

support

for

the

implementation and management of specific projects financed from resources mobilized through Partnership.

Melakukan koordinasi dan memberi dukungan untuk melaksanakan dan mengelola proyek-proyek tertentu

In order to fulfill its purposes and achieve its objectives,

yang dibiayai oleh dana yang digalang melalui Kemitraan.

Partnership’s may engage in, take part in, and support efforts

Dalam rangka memenuhi maksud dan mencapai tujuannya,

to collect and manage funds and other resources obtained

Kemitraan dapat berperan, mengambil bagian dalam, dan

torn both domestic and foreign sources, as well as to arrange

mendukung upaya untuk mengumpulkan dan mengelola dana

for the channeling of such unds and other resources to

dan sumber daya lainnya yang didapat dari sumber domestik

underwrite and assist programs, projects and activities.

maupun luar negeri, dan juga untuk mengatur penyaluran

For guiding and supervising the implementation of facility

dana dan sumber daya untuk menjamin dan membantu

and management of fund purposes, an association referred

program, proyek dan aktivitas.

to as the “Governing Board” was constituted, Comprising

Untuk membimbing dan mengawasi penggunaan fasilitas dan

members of Indonesian society and the international donor

manajemen dana, sebuah asosiasi yang dinamakan “Dewan

community, including both bilateral and multilateral

Pembina” dibentuk, terdiri dari anggota-anggota masyarakat

donors. That as a vehicle to administer and coordinate the

Indonesia dan komunitas donor, termasuk donor bilateral dan

international support for facilities and funding, an

multilateral. Dan sebagai kendaraan untuk mengatur dan

administrative office Known as the Executive Office was also

mengkoordinasikan dukungan internasional terhadap

set up under the authorit y of an “Executive Board”

fasilitas dan pendanaan, dibentuk sebuah kantor administrasi

comprising all members of the Governing Board, with the

yang disebut Kantor Eksekutif di bawah wewenang sebuah

advice of an advisor y committee known as the “Policy

“Dewan Eksekutif ” yang terdiri dari semua anggota Dewan

Advisory Committee”, comprising official representatives of

Pembina, dengan mempertimbangkan petunjuk dari suatu

BAPPENAS, UNDP, the Asian Development Bank (ADB), and the

komite penasihat yang disebut “Komite Penasihat Kebijakan”,

International Bank for Reconstruction and Development

terdiri dari wakil-wakil resmi dari Bappenas, UNDP dan ADB

(World Bank).

dan Bank Dunia.

Source : MOORES ROWLAND

58

annual report 2005

Anggota-anggota Dewan Pembina dan Dewan Eksekutif, hingga 31 Desember 2005, adalah sebagai berikut: The members of its Governing Boards and Executives Boards as of December 31, 2005 were as the follows:

GOVERNING BOARDS 1.

Mrs. Ir. Erna Witoelar

22. H. E. Mr. John Holmes

2.

Mr. Susilo Bambang Yudhoyono

23. H. E. Mr. Niels Erik Andersen

3.

Mr. DR. Boediono

24. H. E. Mr. Jean Bretèschè

4.

Mr. Nurcholis Madjid

25. H. E. Mr. Renaud Vignal

5.

Mr. Dr. Daniel Dhakidae

26. H. E. Shin Ebihara

6.

Mr. Prof. DR. Azyumardi Azra

27. H. E. Mr. Phillip Gibson

7.

Mr. Drs. Triyono Budi Sasongko

28. H. E. Mr. N. Van Dam

8.

Mrs. Nursyahbani Katjasungkana, S.H.

29. H. E. Mr. Lennart Linner

9.

Mr. Hj. Benjamin Mangkoedilaga

30. H. E. Mr. Charles Humfrey

10. Mr. Prof. DR. Johanes Berchmans Kristiadi

31. Mr. Andrew Steer

11. Mr. Prof. DR. Jacob Elfinus Sahetapy, S.H.

32. Mr. Edgar A. Cua

12. Mr. Drs. Erry Riyana Hardjapamekas

33. Mr. Bo Asplund

13. Mr. Dr. Djunaedi Hadisumarto 14. Mr. DR. Makarim Wibisono 15. Mr. Marzuki Darusman, S.H. 16. Mr. Rev. Dr. Karel Philemon Erari 17. Mr. Bishop Petrus Turang 18. Mrs. Shanti Lasminingsih Poesposoetjipto 19. Mrs Felia Salim 20. Mrs. Naimah Hasan 21. H. E. Mr. Bill Farmer

EXECUTIVE BOARDS 1.

Mrs. Shanti Lasminingsih Poesposoetjipto

2.

Mr. Dr. Daniel Dhakidae

3.

Mr. Prof. DR. Azyumardi Azra

4.

Mr. Drs. Triyono Budi Sasongko

5.

Mrs. Nursyahbani Katjasungkana, S.H.

6.

Mr. Prof. DR. Johanes Berchmans Kristiadi

7.

Mr. Marzuki Darusman, S.H.

8.

Mr. Rev. Dr. Karel Philemon Erari

9.

Mrs Naimah Hasan

Source : MOORES ROWLAND

59

© partnership for governance reform in indonesia

annual report 2005

Kemitraan memiliki misi untuk mendorong pembaruan tata

The Partnership has a mission to promote

pemerintahan di semua bidang dan mendukung penciptaan model tata

governance reform, and to serve as a model of good

pemerintahan yang baik yang menekankan pada prinsip kemitraan setara

governance with equal partnership where processes

di mana proses pengambilan keputusan mempertimbangkan masukan

of decision making and resource allocation are based

dari semua pihak pemangku kepentingan.

on the inclusion of all stakeholders, a focus on

Di dalam upayanya mencapai misi tersebut, Kemitraan melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatannya dengan sasaran

gender

equality

and

the

involvement

of

disadvantaged groups.

peningkatan kualitas kebijakan, penguatan dan pembaruan kelembagaan,

In working to achieve its mission, the Partnership

perubahan

mengembangkan

undertakes programs and activities aimed at

institusionalisasi pengetahuan dan pemerataan arus informasi tentang

improving policies, strengthening and reforming

tata pemerintahan, khususnya terkait dengan sistem peradilan dan

institutions, transforming attitudes and process,

pelayanan publik, manajemen pemilihan, pengaturan lingkungan kerja

and enhancing knowledge gathering and the flow

sector korporasi, dan memperluas wadah di mana masyarakat madani

of information on governance, particularly with

dapat lebih berperanserta.

regards the judiciary and civil service, election

perilaku

dan

proses,

serta

management, the corporate sector regulatory

Program

environment and widening spaces in which civil

Kemitraan memfokuskan prioritas program pembaruannya pada enam sektor, yang pada dasarnya berkaitan satu sama lain. Keenam sektor ini adalah: Pembaruan Hukum dan Peradilan (legal and judicial reform),

society can operate.

Programs

Pembaruan Perwakilan (representation reform), Pembaruan Keamanan

The Partnership focuses its work on six (6) priority

dan Kepolisian (security and police reform), Pembaruan Pelayanan Publik

sectors, which are fundamentally interlinked. These

(civil service reform), dan dua program lain yang masing-masing

six (6) priority sectors consist of four (4) programs;

terintegrasi ke dalam ke empat sektor sebelumnya; yaitu Desentralisasi

legal and judicial reform, electoral reform, security

dan Otonomi Daerah (decentralization and regional autonomy), serta

and police reform, and civil service reform; and two

Anti-Korupsi (anti-corruption).

(2) crosscutting programs of decentralization and

Untuk melengkapi upaya organisasi dalam mendorong proses

regional autonomy, and anti-corruption.

pembaruan tata pemerintahan melalui enam sektor prioritas ini,

To complement the six (6) priority sectors, the

Kemitraan di dalam melaksanakan kegiatannya menggunakan perspektif

Partnership conducts activities to further enhance

multi-pihak (multi-stakeholders perspective); memperkuat keterlibatan

its multi-stakeholder perspective to strengthen the

masyarakat sipil dalam proses pembaruan dan mendukung sektor

engagement of civil society and the corporate

korporasi dalam mempraktikkan tata pemerintahan yang lebih baik.

sector with governance reform (multi-stakeholder

Termasuk di dalam mengarusutamakan persoalan persamaan jender,

practices). These will include mainstreaming a

serta mendorong keterwakilan yang pantas bagi perempuan dan

gender equity perspective in all its work, and the

kelompok yang termarjinalkan.

inclusion of marginalized people.

SOURCES OF REVENUES Principal sources of revenue are contributions from the governments of other countries and from international funding agencies (donors) that will be received and distributed by UNDP to the Partnership.

Source : MOORES ROWLAND

60

annual report 2005

SUMBER-SUMBER PENDANAAN

Commitments of donors are not recognized as revenue until the funds are received by UNDP. The

Sumber-sumber utama pedanaan organisasi berasal dari kontribusi

Partnership activities are divided into three (3)

pemerintah negara-negara lain serta lembaga-lembaga donor

separated funds as follows:

internasional (semua disebut sebagai ‘donor’) yang disalurkan melalui UNDP kepada Kemitraan.

Trust Fund

Komitmen para donor tersebut tidak dapat diketahui hingga dana

A UNDP trust fund is a mechanism established to

diterima dan dicatat oleh UNDP. Berdasarkan pada sifat-sifat

receive contributions from one or more government

pendanaan ini, kegiatan-kegiatan Kemitraan dibagi menjadi tiga

or non-governmental donors, including private

bagian, yaitu sebagai berikut:

corporations and individuals, in support of a specific theme, project, country or region.

Dana Hibah

The fund will be utilized for the purpose of financing

Dana hibah UNDP merupakan satu mekanisme yang dibangun guna

the project proposals being supported by the

menampung kontribusi dari satu atau lebih donor, termasuk korporasi

Governance Reform Program and for meeting the

swasta dan perorangan, di dalam mendukung suatu tema, proyek,

operational costs of the Governance Reform

negara atau wilayah tertentu.

Program. The fund will be charged, in accordance

Dana yang terkumpul tersebut dimungkinkan digunakan untuk

with decisions and directives of the UNDP Executive

membiayai proposal proyek yang didukung oleh program pembaruan

Boards, three percent (3%) for administration of the

tata pemerintahan dan guna memenuhi pembiayaan operasional dari

fund and for any other support services required. Any

program pembaruan tersebut. Dari dana tersebut akan ditagihkan,

interest income from contributions to the fund shall

sesuai dengan keputusan dan arahan Dewan Eksekutif UNDP, tiga

be credited to the fund in accordance with the

persen untuk biaya administrasi dari pengelolaan dana dan untuk

applicable UNDP regulations, rules and directives.

biaya layanan lain yang dibutuhkan. Berbagai bunga yang timbul dari

Facility Fund

dana tersebut akan ditambahkan ke dalam jumlah dana yang ada sesuai dengan aturan, kebijakan dan arahan yang berlaku di

The fund provides a capacity for the Partnership to

lingkungan UNDP.

develop new approaches and ideas to advance the reform agenda by engaging directly with many

Dana Fasilitas

partners, from government, civil society and the

Dana ini diperuntukkan bagi Kemitraan untuk memfasilitasi

private sector together with international partners.

kegiatan-kegiatan terkait dengan upaya pembangunan metode

This facility is used for supporting and funding

pendekatan, dan pengembangan ide-ide kreatif dalam melaksanakan

workshops, dialogues, survey/research studies, media

agenda pembaruan, melalui pelibatan langsung dari mitra kerja, dari

communication and analyses, and other actions as

pemerintah, masyarakat, dan sector korporasi bersama dengan mitra

appropriate, at the regional and national levels.

internasional. Fasilitasi ini dipergunakan sebagai dukungan dan

Direct Fund

pendanaan atas biaya-biaya lokakarya, dialog, survey/ riset, komunikasi dan analisis media, dan kegiatan lain yang relevan, baik

This fund consists of contributions from the

di ringkat daerah maupun nasional.

Executing Agency (EA) or United Nations Agency as Implementing Agency to directly pay to other parties

Dana Langsung

for goods and services provided to the programme or project.

Dana ini berasal dari kontribusi lembaga donor yang termasuk di dalam executing agency (EA) atau lembaga Perserikatan BangsaBangsa (UN agencies) sebagai implementing agency, dalam pembayaran secara langsung ke pada pihak-pihak lain untuk barang maupoun jasa terkait dengan kegiatan program atau proyek.

Source : MOORES ROWLAND

61

© partnership for governance reform in indonesia

annual report 2005

abbreviations AGO

Attorney General Office

ADB

Asian Development Bank

APBD

Angaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

BAPPENAS

Badan Perencanaan Dan Pembangunan Nasional

BKN

Badan Kepegawaian Negara

BPKP

Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi

BPN

Badan Pertanahan Nasional

BTOR

Back To Office Report

BUMN

Badan Usaha Milik Negara

CJS

Customs Justice System

CKM

Communications & Knowledge Management

CSR

Civil Service Reform

DAU

Dana Alokasi Umum

DIY

Daerah Istimewa Yogyakarta

DOM

Daerah Operasi Militer

DPR

Dewan Perwakilan Rakyat

DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

EU

European Union

FORGAKUM

Forum Antar Penegak Hukum

FPMP

Forum Pemerhati Masalah Perempuan

FPSB

Forum Peduli Sumatra Barat

FGD

Focus Group Discussion

GAM

Gerakan Aceh Merdeka

GOCEFA

Governance Education For Action

GOLKAR

Golongan Karya

IT

Information Technology

KOAK

Komite Anti Korupsi

KODAM

Komando Daerah Militer

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

KP-KAM

Komite Persiapan Komite Anggaran Masyarakat

62

annual report 2005

KPU

Komisi Pemilihan Umum

KPUD

Komisi Pemilihan Umum Daerah

KTP

Kartu Tanda Penduduk

LAN

Lembaga Administrasi Negara

LBH

Lembaga Bantuan Hukum

MOU

Memorandum Of Understanding

MRP

Majelis Rakyat Papua

NAD

Nangroe Aceh Darussalam

NGO

Non Goverment Organization

PAN

Partai Amanat Nasional

PANWASDA

Panitia Pengawas Daerah

PANWASLU

Panitia Pengawas Pemilu

PDIP

Partai Demokrasi Indonesia Pembaharuan

PDS

Partai Damai Sejahtera

PEMDA

Pemerintah Daerah

PERDASI

Peraturan Daerah Provinsi

PILKADA

Pemilihan Kepala Daerah

PKB

Partai Kebangkitan Bangsa

PKS

Partai Keadilan Sejahtera

POLDA

Polisi Daerah

POKJA

Kelompok Kerja

PPDK

Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan

PPP

Partai Persatuan Pembangunan

RAN-PK

Rencana Aksi Daerah Pemberatasan Korupsi

RRI

Radio Republik Indonesia

RUU

Rancangan Undang-Undang

SCKM

Senior Communication And Knowledge Manager

SOP

Standard Operational Procedure

TIMTAS TIPIKOR

Tim Penuntas Tindak Pidana Korupsi

TNI

Tentara Nasional Indonesia

TOT

Training of Trainers

TRIKORA

Tri Komando Rakyat

TVRI

Televisi Republik Indonesia

UIN

Universitas Islam Negeri

UNDP

United Nations Development Program

63

© partnership for governance reform in indonesia