Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
I. Post Information Post Title : Pengacara Provinsi (10 posisi) Supervisor : Program Manager dari Bankum Desa Durasi : 27 April – 30 Desember 2015 (8 Bulan) dan dapat diperpanjang Area Kerja : Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT,NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara II. Organizational Context 1. PNPM merupakan program besar pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia pasca krisis tahun 1998. Program ini terbukti telah berhasil memotori pembangunan berbasis komunitas desa (community driven development). Meskipun demikian, pelaksanaan program ini juga diwarnai dengan kasus penyalahgunaan dana. Selama beberapa tahun terakhir jumlah dan nilai kasus penyalahgunaan dana cenderung meningkat. Data Complaint Handling System PNPM pada November 2014 memperlihatkan bahwa jumlah dana PNPM yang disalahgunakan sudah mencapai 161,6 Milyar dari kasus yang terlapor dan tercatat yang masih dalam proses, sedangkan 9% dari kasus PNPM adalah kasus senilai 200 jt lebih dengan total dana yang disalahgunakan sebesar 94,6 M, merupakan 58% dari Total penyimpangan dana yang belum terselesaikan. 2. Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kasus PNPM yang terkait dengan kasus yang dirujuk ke proses hukum seperti proses yang ditangani oleh aparat kepolisian dan kejaksaan seringkali lambat bahkan stagnan. Selain berefek langsung pada kasus yang dirujuk juga berdampak secara tidak langsung pada upaya penyelesaian kasus PNPM secara non‐litigasi. Jika aparat penegak hukum tidak responsif, maka akan semakin banyak kasus yang tidak dapat diselesaikan melalui non‐litigasi kemudian dirujuk ke sistem peradilan. Hal ini dapat berimplikasi pada makin tebalnya impunitas pelaku, yang pada akhirnya meningkatkan kecenderungan perilaku koruptif di kalangan masyarakat dan otoritas pengelola dana publik. Dikuatirkan kecenderungan yang sama dapat terjadi pada kasus‐kasus pelaksanaan pembangunan di desa yang menggunakan dana desa dan dana masyarakat di masa mendatang. 3. Dalam teknis penanganan kasus selama program PNPM‐MPd berjalan, fasilitator memegang fungsi kunci untuk memfasilitasi masyarakat desa dalam menjalani proses penanganan kasus, termasuk memfasillitasi diskusi atau musyarawarah penyelesaian perkara dengan pihak‐pihak terkait. Kedua yang memegang peranan penting adalah SP2M yang menerima pengaduan, menganalisis masalah dan memverifikasi kasus serta memfasilitasi proses penyelesaian masalah jika diperlukan. Pada satu waktu SP2M juga dipanggil oleh pengadilan sebagai saksi ahli. Selain itu fungsi fasilitator dan SP2M juga membangun jejaring dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk penyelesaian masalah. 4. Dengan terbitnya Surat Edaran Dirjen PMD Kemendagri tertanggal 29 Desember 2014 No. 414.2/10768/PMD yang ditujukan kepada Kepala Badan PMD Provinsi Lokasi PNPM‐Mpd. Salah satu isi surat adalah kontrak kerja Fasilitator PNPM‐MPd dengan Satker PNPM‐MPd Provinsi Periode Tahun Anggaran 2014 berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Dengan surat ini praktis fungsi fasilitator dan SP2M serta pendamping pelaksanaan proyek PNPM diberhentikan. Absennya peran pendampingan bantuan hukum ini menyebabkan stagnansi penyelesaian kasus hukum. Jika penanganan kasus berjalan
tidak dimonitor dan didampingi akan menyebabkan impunitas. 5. Dengan dukungan dari Cardno Emerging Market yang didanai oleh Pemerintah Australia melalui AIPJ, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan melaksanakan Program Pendampingan Bantuan Hukum untuk pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Bankum Desa. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat dan pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus penyimpangan dana PNPM yang disalahgunakan PNPM dan mendapatkan lesson learnt untuk dijadikan pembelajaran dalam implementasi UU Desa. Program ini akan dilaksanakan di 10 (sepuluh) provinsi di wilayah yang mempunyai kasus besar dan kompleks sifatnya. 6. 10 Provinsi yang dimaksud adalah: Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara. 7. Program tersebut akan dilakukan melalui fasilitasi penanganan kasus dan pendampingan bantuan hukum berjenjang dengan penanganan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Dalam program ini Kemitraan akan menempatkan Tim Ahli Bantuan Hukum di semua provinsi yang terdiri dari Pengacara Provinsi dan Tenaga Ahli Penanganan Kasus. Tim ini akan bertempat di masing‐masing provinsi dan bekerja di wilayah kabupaten dan provinsi. Tugas dan tanggungjawab Pengacara Provinsi: 1. Pengacara provinsi akan bertanggung jawab pada penanganan kasus yang dilaksanakan melalui pendekatan litigasi. Selain itu dia juga akan bertanggung jawab pada efektivitas koordinasi dan komunikasi penanganan kasus dan program Bankum Desa dengan stakeholders terkait. Dalam menjalankan fungsinya, pengacara provinsi akan tunduk pada UU 13 tahun 2003 dan Ps. 1 Kode etik advokat Indonesia 2. Dalam penanganan kasus, hubungan pengacara provinsi dan TA Penanganan Kasus adalah bersifat komplementer atau saling mendukung. Keduanya akan bekerja berdasarkan panduan penanganan kasus Bankum Desa yang sedang dalam proses penyusunan Batasan dalam pelaksanaan Tugas: 1. Dalam menjalankan tugasnya, pengacara akan tunduk pada peraturan perundang‐undangan yang berlaku; UU 8/81 tentang Hukum Acara Pidana, UU 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum, UU 14/1970 tentang kekuasaan kehakiman dan peraturan lainnnya. 2. Pengacara provinsi yang direkrut akan bekerja sesuai dengan prinsip “client, quality and results‐ oriented” di Kemitraan II. Expected Outputs Output yang diharapkan dari adalah: 1. Data tentang kasus dan penanganannya secara litigasi yang terkonsolidasi (yang diselesaikan melalui program Bankum Desa) 2. Laporan tentang progress penanganan kasus secara litigasi dengan update database kasus 3. Koordinasi jaminan keamanan bagi bukti‐bukti kasus 4. Jejaring dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk penanganan kasus 5. Jejaring dengan Aparat Penegak Hukum dan lembaga terkait (misal LPSK) untuk perlindungan terhadap para saksi 6. Rekomendasi penyelesaian masalah dan kasus 7. Laporan pelaksanaan pendidikan hukum untuk masyarakat 8. Laporan kinerja pengacara provinsi.
III. Functions / Key Results Expected Hasil dan fungsi yang diharapkan dari posisi Pengacara Provinsi ini adalah: Hasil 1: Adanya klinik pendampingan bantuan hukum untuk penanganan dan penyelesaian kasus penyalahgunaan dana PNPM di 10 provinsi. Melalui fungsi sebagai konsultan hukum bagi pemda dan masyarakat desa yang terkait dengan program Bankum Desa atau kasus penyalahgunaan dana PNPM yang akan: 1. Memberikan layanan konsultasi hukum bagi pemerintah daerah maupun masyarakat desa dalam penanganan kasus dan penyelesaian masalah terkait dengan penyalahgunaan dana masyarakat dan dana PNPM; 2. Menindaklanjuti rekomendasi penyelesaian masalah dengan institusi atau aparat penegak hukum yang terkait; 3. Menjadi narasumber di setiap pertemuan atau musyawarah desa yang terkait dengan penanganan kasus dan penyelesaikan masalah bersama dengan TA penanganan kasus; 4. Memberikan pendidikan hukum bagi masyarakat tentang pendampingan bantuan hukum untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Hasil 2: terselesaikannya kasus yang diselesaikan melalui jalur litigasi Melalui fungsi sebagai Pengacara Penanganan Kasus yang akan melakukan: a. Persiapan penanganan kasus: ‐ mengkomunikasikan kepada pihak terkait, terutama kepada BPMPD provinsi dan kabupaten terpilih serta Aparat Penegak Hukum setempat, tentang rencana penanganan kasus oleh pengacara sebelum pertemuan awal dengan pengacara bersama dengan Tenaga Ahli dan Pendamping Teknis Penanganan Kasus; ‐ Memberikan orientasi kepada Pendamping Teknis tentang panduan dan pelaksanaan penanganan kasus dan penyelesaian masalah. ‐ Menata kembali pengelolaan bukti‐bukti terkait dengan penanganan kasus litigasi. b. Pelaksanaan penanganan kasus penyalahgunaan dana PNPM atau dana masyarakat secara litigasi (detail akan dirinci dalam PTO) ‐ memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai kasus, hak‐hak dan kewajiban masyarakat desa yang mengurus kasus dan proses peradilan ‐ pada perkara pidana, mendampingi masyarakat untuk memberikan laporan kepada aparat penegak hukum dan untuk menjalani proses penanganan kasus dan penyelesaian perkara di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (kasus pidana) ‐ pada kasus perdata, pengacara bertugas untuk mendampingi masyarakat untuk menjalani proses pengajuan gugatan, mempersiapkan dokumen terkait perkara yang sedang diproses di sidang pengadilan (replik, duplik, eksepsi dsb) ‐ mendampingi masyarakat dalam menjalani proses pembuktian baik pada kasus perdata maupun pidana dalam hal menindaklanjuti penanganan kasus yang sudah diproses pada saat sebelum program bankum desa ini dijalankan ‐ mendampingi masyarakat dalam menghadapi gugatan rekonvensi (apabila ada) ‐ melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum c. Pelaporan: ‐ Menyusun laporan perkembangan penanganan kasus litigasi dan pemberian bantuan hukum yang ditujukan kepada Tim Ahli Bankum Desa‐Kemitraan ‐ Membuat database penanganan kasus dan penyelesaian masalah secara litigasi.
‐
Melaporkan update database penanganan kasus dan pemantauan penanganan kasus tiap minggu kepada TA Penanganan kasus sebagai Koordinator Tim Ahli Provinsi
Hubungan kerja Pengacara provinsi dan TA Penanganan Kasus dengan rincian penjelasan sbb: ‐ Pengacara provinsi lebih spesifik bertanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum terhadap kasus hukum yang sudah masuk proses LITIGASI. ‐ Dalam persiapan awal pelaksanaan tugas, pengacara provinsi akan didampingi oleh TA Penanganan kasus. TA Penanganan kasus akan mensupport pengacara dalam hal tranfser data, informasi dan akses kepada pengacara provinsi yang terkait dengan kasus yang masuk ke proses litigasi. ‐ Rencana tindak penanganan kasus secara litigasi akan diiinformasikan kepada masyarakat desa oleh pengacara provinsi dan TA Penanganan kasus yang akan melakukan pengorganisasian pertemuan diseminasi dan penyepakatan rencana tindak penanganan kasus. ‐ Dalam hal monitoring kasus, pengacara provinsi juga harus berdiskusi dengan TA penanganan kasus dan pendamping teknis penanganan kasus untuk mencari solusi terhadap kendala dalam penanganan kasus. Dan pengacara provinsi akan memberikan masukan terhadap laporan pemantauan. IV. Impact of Results Rekrutmen pengacara provinsi ini akan berpengaruh pada pencapaian target penanganan kasus yang sudah disepakati bersama antara Kemitraan, AIPJ, Kemendes PDT dan BPMPD masing‐masing provinsi. Selain itu melalui peran ini Kemitraan akan dapat membangun jejaring dengan pihak aparat penegak hukum maupun dengan paralegal di provinsi dan kabupaten. V. Competencies Corporate Responsibility & teamwork: Mendorong visi ini misi, nilai, kemitraan strategis dan tujuan Cakap membuat perencanaan, prioritas, dan dapat menyelesaikan tugas tepat waktu Berpartisipasi secara efektif dalam sebuah team‐based, mampu menyampaikan informasi di lingkungan kerja, mampu bekerja sendiri tanpa supervisi maupun bekerja sama dengan orang lain Merespon fleksibel & positif melalui keterlibatan aktif People Skills: Mengakui dan merespon kepada ide‐ide, kepentingan, dan peduli kepada yang lain Set tujuan dan jelas kinerja; melaksanakan tanggung jawab sesuai standar Partnering & Networking: mencari dan menerapkan pengetahuan , informasi , dan best practices di dalam dan di luar dari kemitraan tersebut Results‐Orientation: Dapat menyusun perencanaan untuk mencapai target output yang ditugaskan Innovation & Judgment: Memberikan kontribusi ide yang kreatif dan praktis serta pendekatan untuk mencapai tujuan pada situasi yang menantang; Fokus berjuang pada pelayanan yang berkualitas dari perspektif client atau quality client‐centered services (internal/external)
Communication: Menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara verbal dan tertulis Menunjukkan keahlian sebagai negotiator yang sukses Job Knowledge & Expertise Melaksanakan day‐to‐day tasks secara sistematis dan efisien Menggunakan informasi teknologi efektif sebagai tools dan resource Termotivasi dan dapat menunjukkan sikap yang penuh motivasi dan kapasitas untuk pengembangan personal dan sikap mau belajar VI. Recruitment Qualifications Kandidat harus memenuhi kualifikasi sbb: 1. Mempunyai pengalaman min. 2 tahun sebagai pengacara; 2. Memiliki pengalaman menyelesaikan masalah dan kasus hukum sesuai dengan peraturan perundang‐undangan yang berlaku; 3. Memiliki pengalaman membangun jejaring dengan aparat penegak hukum di wilayah program Bankum Desa; 4. Memiliki pengalaman memfasilitasi pertemuan‐pertemuan dengan masyarakat dan pemerintah baik di desa, kabupaten dan provinsi di provinsi wilayah Bankum Desa; 5. Memiliki kemampuan melakukan analisis dan menyusun laporan. Kualifikasi pendidikan: 1. 2.
Lulusan S1 hukum di universitas yang diakui; Sudah memiliki KTPA atau Kartu Tanda Pengenal Advokat yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Nasional PERADI (atau sedang dalam proses); 3. Pernah menjalani pendidikan paralegal atau fasilitator penyelesaian masalah. Persyaratan Bahasa: Lancar berbahasa Bahasa Indonesia dan bahasa daerah diutamakan VII. MetodeRecruitment : Advertisement di website Kemitraan, jaringan devjobsindo dan rujukan dari mitra misal LBH daerah target proyek. VII. Signatures‐ Job Description Certification Incumbent (if applicable) Name: Natalia Hera S Signature Date Supervisor Name: Henry MP Siahaan Signature Date Chief Division/Section Name: Agung Djojosoekarto Signature Date