DAFTAR PUSTAKA
Adimihardja K, Hikmat H. 2003. Pratipatory Research Appraisal dalam Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press. Albrecht, Karl. 1985. Pengembangan Organisasi. Penerjemah; Bandung: Angkasa. Terjemahan dari: Organisation Building. Bantacut T, Sutrisno, Rawi DFA. 2001. Pengembangan Ekonomi Berbasis Usaha Kecil dan Menengah. Di dalam: Haeruman, Eriyatno. editor. 2001. Kemitraan Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Bunga Rapai. Jakarta: Yayasan Mitra Pembangunan Desa-Kota dan BIC-Indonesia. hlm 162-170. Bayu S. 1976. Pemerintahan dan Administrasi Desa. Jakarta: Yayasan Beringin Korpri, Depdagri. Beckhard R R T. Hardin. 1987. Organizational Transition, Managing Complex Change. Di dalam: Wasistiono S, Tahir MI. 2007. Prospek Pengembangan Desa. Bandung: Fokusmedia. hlm 61-62. Chaniago Andrianof A. 2002. Rintangan-Rintangan Demogratisasi di Indonesia. Di dalam: Maruto dan Anwari. editor. 2002. Reformasi Politik dan Kekuasaan Rakyat. Jakarta: LP3ES. hlm 23-39. Dawud Joni. 2005. Landasan Filosofis Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah. Di dalam: Sobandi B. editor. 2005. Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah. Bandung: Humaniora. hlm 26-39. Gaspersz Vincent. 2004. Perencanaan Strategik Untuk Peningkatan Kinerja Sektor Publik. Jakarta: Gramedia. Hikmat RH. 2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung. Humaniora Utama Press. Iskandar J. 1995. Strategi Dasar Membangun Kekuatan Masyarakat. Bandung: KOPMA STKS. Jayadinata TJ. 1993. Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah. Bandung: ITB Pres. Jayaputra A. 2005. Kendala Perkembangan Potensi Masyarakat. J IKPSUKS BPPS DEPSOS RI Vol 8. 2: 1-18. Jamasi Owin. 2004. Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: Belantika. Kolopaking Lala M. 2006. Proses-Proses Pengembangan Kebijakan Tata-Kelola Pemerintahan Desa Berbasis Lokal. Di dalam: Dharmawan A.H. editor. 2006. Pembaharuan Tata Pemerintahan Desa Berbasis Lokalitas dan Kemitraan. Bogor: LPPM-IPB dan UNDP. hlm 153-174. Mashad D, Gayatri IH, Nurhasim M, Ratnawati T. 2006. Konflik Antar Elit Desa. Jakarta: Pustaka Pelajar. Moenir HAS. 2006. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara. Moleong. Lexy J. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Rosdakarya.
Bandung: Remaja
155
Nasdian F T. 2006. Kemitraan Dalam Tata Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Komunitas Pedesaan Dalam Perspektif Kelambagaan. Di dalam: Dharmawan A.H. editor. 2006. Pembaharuan Tata Pemerintahan Desa Berbasis Lokalitas dan Kemitraan. Bogor: LPPM-IPB dan UNDP. hlm 67-110. Nurrochmat. 2006. Desentralisasi Pemerintahan Desa: Menakar Identitas dan Realitas Politik Lokal. Di dalam: Dharmawan A.H. editor. 2006. Pembaharuan Tata Pemerintahan Desa Berbasis Lokalitas dan Kemitraan. Bogor: LPPM-IPB dan UNDP. hlm 46-66. Osborne D, Gabler T. 1995. Kewirausahaan Birokrasi. Penerjemah: Abdul Roshid. Jakarta: Pustaka Binaman Presindo. Terjemahan dari: Reinventing GavernmentHow the Entrepleneural Sprit is Transforming the Public Sector. Putri E.I.K. 2006. Pengembangan Wilayah dan Desentralisasi Desa: Pendekatan dan Aplikasinya. Di dalam: Dharmawan A.H. editor. 2006. Pembaharuan Tata Pemerintahan Desa Berbasis Lokalitas dan Kemitraan. Bogor: LPPM-IPB dan UNDP. hlm 241-272. Rajab B. 2006. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pendekatan Struktural. J Analis CSIS Vol 35. 4:410-429. Rangkuti Freddy. 2008. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghadapi Abad 21. Jakarta: Gramedia. Rochman-Meuthia Gani. 2002. Peran Organisasi Non Pemerintah dalam Reformasi Sosial. Di dalam: Maruto dan Anwari. editor. 2002. Reformasi Politik dan Kekuasaan Rakyat. Jakarta: LP3ES. hlm 179-192. Rozaki A. et al. 2005. Memperkuat Kapasitas Desa Dalam Prakarsa Desantralisasi dan Otonomi Desa. Yogyakarta: IRE. Sanit Arbi. 2002. Demokrasi, Kekuatan Rakyat dan Strategi Alternatif. Di dalam: Maruto dan Anwari. editor. 2002. Reformasi Politik dan Kekuasaan Rakyat. Jakarta: LP3ES. hlm 127-138. Sedarmayanti. 2003. Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah, Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan. Bandung: Mandar Maju. -------. 2004. Good Governance: Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktifitas. Bandung: Mandar Maju. -------. 2005. Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Kinerja Dan Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Era Baru Pemerintahan. Di Dalam: Sobandi B. editor. 2005. Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah. Bandung: Humaniora. hlm 3-39. Silalahi Uber. 2006. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Unpar Pres Sirajuddin, Ed, 2006, Hak Rakyat Mengontrol Negara, Membangun Model Partisipasi Masyakat Dalam Penyelenggaran Otonomi Daerah. Jakarta: YAPPIKA. Soerjono, Soekanto. 1984 Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat, cetakan kedua. Jakarta: Rajawali Pres. -------1986 Talcot Persons-Fungsionalme Imperatif. Jakarta: Rajawali Pres Suharto Edi. 2006. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: PT. Refika Aditama.
156
-------2007. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: PT. Refika Aditama. Supriatna T. 1997. Birokrasi, Pemberdayaan dan Kemiskinan. Bandung: Humaniora Utama Press. Supriyadi G. Gono Tri. 2003. Budaya Kerja Organisasi Pemerintah, Bahan Ajar Diklat Prajabatan Golongan III . Jakarta: LAN-RI. Suwaryo Utang. 2005. Pergeseran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Good Governance di Tingkat Desa. J Governance: Vol. 1:2. April-Juni: 8-15. Suyanto B. Mashud M. 2002. Gerak Politik Rakyat, dari Radikalisme ke Civil Society. Di dalam: Maruto dan Anwari. editor. 2002. Reformasi Politik dan Kekuasaan Rakyat. Jakarta: LP3ES. hlm 162-177. Syahyuti. 2006. 30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara. Tanjung HS. 2003. Administrasi Desa. Jatinangor: Alqaprint. Terry RG .1986. Asas-Asas Manajemen. Penerjemah: Winardi. Bandung: Alumni. Terjemahan dari: Principles of Management. Tjokroamidjojo B. 1996. Perencanaan Pembangunan. Jakarta: Gunung Agung. Topatimasang R, Fakih M, Rahardjo T. Ed. 2002. Merubah Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Triwidaryanta. 2005. Kinerja Pemerintahan Desa dan Demokrasi Desa. Di Dalam: Gunawan Jamil et al. Ed. 2005. Desentralisasi, Globalisasi dan Demokrasi Lokal. Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia. hlm. 364-381. Unang SRH. 1984. Tinjauan Sepintas Tentang Pemerintah Desa dan Kelurahan. Bandung: Tarsito. VeneKlasen L, Miller V. 2002. Pertalian baru Atas Kekuasaan, rakyat dan Politik: Panduan Aksi bagi Advokasi dan Partisipasi Rakyat. Bandung: Garis Pergerakan. Penerjemah: Kampung Kreasi Yogyakarta. Terjemahan dari: New Weave of Power, Poeple and Politicts. Wasistiono S. 2000. Pengembangan Keorganisasian Pemerintah Desa [Disertasi]. Bandung: Program Pascasarjana UNPAD. -------. 2002. Esensi UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Bunga Rapai). Jatinangor : Alqaprint. -------. 2003. Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah. Bandung: Fokusmedia. Wasistiono S., Tahir MI. 2007. Prospek Pengembangan Desa. Bandung: Fokusmedia. Winardi J. 2006. Manajemen Perubahan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Wrihatnolo RR, Nugroho DR. Media Komputindo. -------. 2006. Manajemen Komputindo.
2007.
Manajemen Pemberdayaan. Jakarta: Alex
Pembangunan
Indonesia.
Jakarta:
Alex
Media
157
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 Tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaran Otonomi Daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Undang-Undang Nomor 25 Pembangunan Nasional.
Tahun
2004
Tentang
Sistem
Perencanaan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaran Tugas Pembantuan. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Penetapan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Kerjasama Desa
158
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0259/M.PPN/I/2005 dan 050/166/SJ Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaran Musrenbang Tahun 2005. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 03 Tahun 2001 Tentang Bentuk dan Tata cara Penetapatan Peraturan Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 05 tahun 2001 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 06 Tahun 2001 Tentang Sumber Pendapatan Desa Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 07 Tahun 2001 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 08 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pencalonana, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 09 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Pengabungan Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakan di Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Keuangan Kampng. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampng. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung/Kelurahan, Kerjasama Kampung dan Penataan Kawasan Perkampung. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Kampung. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kampung dan Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Kewenangan Kampung Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan.
Lampiran 1: POSISI KAMPUNG RUMUSU DALAM PETA PAPUA
Keterangan: Kampung Urumusu. Kabupaten Nabire
xvii
Lampiran 2: FOTO AKTIFITAS FGD DI KAMPUNG RUMUSU
Pengkaji Memberikan Penjelasan Tentang Topik dan Prosedur FGD Kepada Petani Kakao Sebagai Pengantar FGD
Kelompok Petani Kakao Sedang Melakukan FGD
Pengkaji Memberikan Penjelasan Tentang Topik dan Prosedur FGD Kepada Pemerintah Kampung Sebagai Pengantar FGD
Kelompok Pemerintah Sedang Melakukan FGD
xviii
Kelompok BPK Sedang Melakukan FGD
Peserta FGD Sedang Mengikuti Penyampaian Laporan Hasil FGD Kelompok Pemerintah Kampung
FGD Gabungan Antara Pemerintah Kampung, BPK dan Petani Kakao Untuk Menentukan Issu Prioritas
Pengkaji Memfasilitasi Proses Penyusunan Rencana Intervesi
xix
Lampiran 3:
a. Tempat b. Waktu c. Fasilitator
HASIL RUMUSAN DISKUSI TERFOKUS PENENTUAN PENANGANAN PRIORITAS : Kampung Urumusu : Selasa, 04 Desember 2007/ Pukul: 15.30-16.00 WIT : Zakeus Petege
PENYEBAB MASALAH
SOLUSI/KEBUTUHAN
PENDEKATAN)*
Belum adanya kewenangan yang luas melalui SK Bupati/Perda Kepada Pemerintah Kampung pada bidang urusan tertentu sehingga semua kewenangan ada di Kabupaten.
Pemerintah Kabupaten Nabire ADVOKASI menyerahan kewenangan fiscal, KEBIJAKAN administratif dan politik kepada Pemerintah Kampung Urumusu untuk dapat membantu dirinya sendiri secara berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten dan Distrik kurang optimal dalam melaksanakan pembinaan, pendampingan, supervisi dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing perangkat aparat kampung.
Pemerintah Kabupaten dan ADVOKASI Distrik harus mengoptimalkan KEBIJAKAN pembinaan, pelatihan, pendampingan, supervisi dan pengawasan yang disertai dengan menyediakan buku petunjuk serta modul-modul adminisrasi pemerintahan kampung
Pemerintah Kabupaten Nabire tidak pernah menyediakan dana khusus untuk melengkapi sarana dan prasarana kerja bagi Pemerintah Kampung.
Pemerintah Kabupaten Nabire ADVOKASI membangun balai kampung KEBIJAKAN serta menyediakan sarana dan prasarana kerja bagi Pemerintah Kampung.
Pemerintah Kabupaten Nabire tidak pernah menyampikan hasil evaluasi penyelenggaran pembangunan Kampung.
Pemerintah Kabupaten Nabire ADVOKASI memberikan ruang evaluasi KEBIJAKAN penyelenggaran pembangunan Kampung secara partisipatif
BPK tidak mengetahui teknikteknik pelaksanaan fungsi artikulasi, agregasi, legislasi dan pengawasan
Pemda Kabupaten Nabire, ADVOKASI Kantor Distrik Uwapa, LSM dan KEBIJAKAN akademisi menyelenggrakan pelatihan, bimbingan dan pendampingan dalam pelaksanaan tugas artikulasi, agregasi dan legislasi
xx
Lampiran 4: PROSES MUSYAWARAH UMUM YANG DIHADIRI SELURUH WARGA URUMUSU DALAM PEMBAGIAN KEUANGAN BIDANG PADA PROGRAM PPK 2007
xxi
MASING-MASING
Lampiran 5:
PEKERJAAN SARANA PROGRAM PPIP 2007
JALAN
xxii
SECARA
PARTISIPATIF
DALAM
Lampiran 6: 2 Jenis Kakao Yang Ada Ditanami Masyarakat Kampung Urumusu
COKLAT FORASTERO (Bulk Cacao)
COKLAT CRIOLO (Choiced Cacao)
xxiii
Lampiran 7:
HAMA DAN PENYAKIT YANG MENGANCAM KOMODITI KAKAO SEBAGAI PRODUK PERTANIAN UNGGULAN DI KAPUPATEN NABIRE UMUMNYA DAN KAMPUNG URUMUSU PADA KHUSUSNYA
Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
xxiv
Lampiran 8:
DAFTAR KUISIONER
KAJIAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT STRATEGI PENGUATAN KAPASITAS TATA KELOLA PEMERINTAH KAMPUNG (STUDI KASUS DI KAMPUNG URUMUSU DISTRIK UWAPA KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA)
A. PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM UNTUK MASYARAKAT a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
Nama : ________________________________________________ Umur : ________________________________________________ Jenis kelamin : ________________________________________________ Agama : ________________________________________________ Pendidikan : ________________________________________________ Pekerjaan : ________________________________________________ Alamat Rumah : ________________________________________________ Status Sosial/Jabatan : ________________________________________________ Tempat : ________________________________________________ Waktu : ________________________________________________ Pewawancara/Fosilit. : ________________________________________________
PERTANYAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. POLITIK a. Apakah ada peningkatan kemampuan menyampaikan (komunikasi) dan menyalurkan aspirasi kepada Pemerintahan Kampung pada dua tahun terakhir ? b. Bilamanakah Bapak/i menyampikan aspirasinya pada Pemerintahan Kampung ? c. Apakah ada yang memfasilitasi Bapak/i untuk menyampikan Pemerintahan Kampung ?
aspirasinya pada
d. Bagaimana mereka memfasilitasi Bapak/i untuk menyampikan Pemerintahan Kampung ?
aspirasinya pada
e. Apakah Bapak/i dilibatkan dalam perencanaan program pemberdayaan dan pembangunan di Kampung ? f. Seperti apa keterlibatan Bapak/Ibu dalam proses perencanaan ? g. Apakah Bapak/i dilibatkan dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan pembangunan di Kampung ? h. Seperti apa keterlibatan Bapak/Ibu dalam proses pelaksanaan ? i. Apakah Bapak/i dilibatkan dalam pengawasan program pemberdayaan dan pembangunan di Kampung ? j. Seperti apa keterlibatan Bapak/Ibu dalam proses pengawasan ? k. Apakah ada yang mengajarkan cara merencanakan dan mengawasi proses pembangunan di Kampung ? l. Apakah Bapak/Ibu senang jika diajak merencanakan, melaksanakan dan mengawasi proses pembangunan di Kampung ?
xxv
m.Bagaimana peran BDK dalam menjaring aspirasi masyarakat untuk pembangunan di Kampung ? n. Bagaimana peran pemerintah kampung dalam melayani kebutuhan mayarakat di Kampung ? o. Apakah kaum perempuan dan fakir miskin ikut dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kampung ? 2. SOSIAL BUDAYA a. Bagaimana caranya Bapak/ibu mengatasi masalah sosial seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi dan lainnya ? b. Bagaimana caranya memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai di Kampung ? c. Bagaimana caranya Bapak/ibu membangun hubungan kemitraan dalam lingkungan masyarakat kampung maupun dengan orang luar kampung dalam mengatasi masalah sosial ? d. Apakah Bapak/ibu senang berkumpul dan bermusyawarah dalam mencari solusi mengatasi masalah sosial ? 3. EKONOMI a. Apakah ada peningkatan/penurunan pendapatan, khususnya hasil kakao selama periode 2 tahun terakhir ? b. Mengapa terjadi ? c. Apakah ada peluasan lahan kakao maupun penambahan unit usaha ataupun pengurangan selama periode 2 tahun terakhir ? d. Mengapa terjadi ? e. Bagimana membangun jaringan usaha untuk mengakses sumber daya dan pasar ?
xxvi
KAJIAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT STRATEGI PENGUATAN KAPASITAS TATA KELOLA PEMERINTAH KAMPUNG (STUDI KASUS DI KAMPUNG URUMUSU DISTRIK UWAPA KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA)
B. PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM BAGI PEMERINTAHAN KAMPUNG a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
Nama Umur Jenis kelamin Agama Pendidikan Pekerjaan Alamat Rumah Status Sosial/Jabatan Tempat Waktu Pewawancara/Fosilit.
: _________________________________________ : _________________________________________ : _________________________________________ : _________________________________________ : _________________________________________ : _________________________________________ : _________________________________________ : _________________________________________ : _________________________________________ : _________________________________________ : _________________________________________
KAPASITAS TATA KELOLA PEMERINTAH KAMPUNG 1.
Pelaksanaan Kewenangan yang Dimiliki Pemerintah Kampung. a. Sejauh mana anda ketahui tentang kewenangan pemerintah kampung ? b. Apakah anda tahu, ada jenis (bidang) kewenangan tertentu yang pengurusannya sudah diserahkan ke pemerintah kampung dari Pemerintah Kabupaten Nabire ? c. Apakah penyerahan jenis (bidang) kewenangan tertentu yang pengurusannya sudah diserahkan ke pemerintah kampung dari Pemerintah Kabupaten Nabire disertai dengan pembiayaan ? d. Apa yang anda tahu tentang cara mengkoordinir masyarakar dalam pelaksanan kewenangan yang pengurusannya sudah diserahkan ke pemerintah kampung dari Pemerintah Kabupaten Nabire ? e. Apakah anda tahu atau pernah diberikan petunjuk pelaksanaan tentang kewenangan pemerintah kampung ? f. Apakah anda paham tentang petunjuk pelaksanaan tentang kewenangan pemerintah kampung ? g. Apakah pernah diberi tahu atau dilatih tentang menyusun Rancangan Peraturan Kampung dan Keputusan Pemerintah Kampung ? h. Apakah pernah ada Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten kepada Pemerintah Kampung ? i.
Apakah anda tahu atau pernah diberikan petunjuk pelaksanan Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten ?
j.
Apa yang anda tahu tentang cara mengkoordinir masyarakar dalam pelaksanan Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten ?
k. Apakah Bapak Kepala Kampung dan Perangkatnya mengetahui tentang sangksi hukum dan mekanisme penanganan dalam penyalagunaan wewenang ?
xxvii
2 Kapasitas Organisasi Pemerintahan Kampung a. Apakah ada Peraturan Daerah Kabupaten Nabire yang terbaru tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung ? b. Apakah masyarakat dan pemerintah kampung pernah dilibatkan dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire yang terbaru tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung ? c. Apakah anda tahu dan paham tentang tata cara penyususunan struktur organisasi, perangkat pemerintah kampung, tugas dan fungsinya masing-masing perangkat serta membangun hubungan kerja sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Nabire ? d. Apakah pernah diberi tahu atau dilatih tentang menyusun Rancangan Peraturan Kampung Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung? 3 Pembinaan Aparat Pemerintahan Kampung a. Apakah penataan organisasi Pemerintah Kampung Urumusu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung ? b. Apakah pernah ada pendidikan, pelatihan, bimbingan dan pendampingan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM aparatur kampung ? c. Apakah perangkat pemerintah kampung melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing secara bertanggung jawab dan membangan hubungan kerja antar perangkat pemerintah kampung dengan baik sesuai Peraturan Kampung ? d. Kalau tidak, apa masalahnya ? dan Bagaimana sebainya ? e. Apakah ada sangsi bagi pelanggara dan penghargaan bagi kampung yang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Kampung dari Kepala Kampung ?. f. Apakah ada sangsi bagi pelanggara dan penghargaan bagi yang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung dari Bupati ?. g. Apakah Sekretaris Kampung berstatus Pegawai Negeri Sipil ? h. Seperti apa, Sekretaris Kampung yang anda inginkan ? i.
Apakah ada Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perangkat Kampung Lainnya yang isinya memuat tentang persyaratan calon, mekanisme pengangkatan, masa jabatan, kedudukan keuangan, uraian tugas, larangan dan mekanisme pemberhentian ?
j.
Apakah anda paham benar tentang Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perangkat Kampung Lainnya yang isinya memuat tentang persyaratan calon, mekanisme pengangkatan, masa jabatan, kedudukan keuangan, uraian tugas, larangan dan mekanisme pemberhentian ?
k. Kalau tidak ada, apa masalahnya ? dan Bagaimana mengatasinya selama ini ? 4 Efektifitas dan Optimalisasi Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Kampung a. Apakah ada penyerahan kewenangan bidang pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintah Kampung Urumusu ? b. Apakah ada Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kampung Urumusu ? c. Apakah pernah adakan pendidikan, pelatihan, bimbingan dan pendampingan dalam dari pihak pemerintah, swasta dan LSM tentang potensi pengembangan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kampung Urumusu ? d. Apakah ada petunjuk teknis pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kampung Urumusu ?. e. Kalau tidak ada, apa masalahnya ? dan Bagaimana mengatasinya selama ini ?
xxviii
f. Bagaimana caranya memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan atau pengelolaan dan pengawasan Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kampung Urumusu ?. 5 Ketersediaan dan Optimalisasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Kampung a. Pemerintah Kampung Urumusu sampai saat ini tidak memiliki kantor kampung, selama ini bekerja dimana ? b. Apakah mempengaruhi produktifitas kerja di Kampung Urumusu ? c. Apakah ada pengaruhnya dalam koordinasi kerja dengan aparat pemerintah kampung dan pemerintahan kampung di Kampung Urumusu ? d. Apakah ada pengaruhnya membangun partisipasi pembangunan dengan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang ada di Kampung Urumusu ? e. Pemerintah Kampung Urumusu sampai saat ini tidak memiliki kantor kampung, menurut anda siapa yang bertanggung jawab membangun kantor pemerintahan kampung ? f. Mulai tahun 2007 ini Pemerintahan kampung akan menerima Alokasi Dana Kampung (ADK) dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sebesar Rp. 200. 000.000,-. Bisakah membangun kantor kampung dengan anggran tersebut ? g. Apakah ada sarana kerja pendukung lainnya pemerintahan di Kampung Urumusu ?, Apa saja ?
bagi
penyelenggaran
tata
h. Pernakah ada bantuan sarana pendukung kerja bagi pemerintahan kampung dari pihak pemerintah, swasta atau LSM ?, Apa saja ? 6 Efektifitas Fungsi Perencanaan Pembangunan Kampung a. Apakah pernah mengadakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) di Kampung Urumusu ? b. Siapa saja yang terlibat dalam PJMK di Kampung Urumusu ? c. Apakah Pemerintah Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire, ataupun LSM yang datang mendampingi Musyawarah Pembangunan Kampung ? d. Apakah biasa mengadakan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Kampung pada setiap Tahun Anggran di Kampung Urumusu ? e. Apakah Pemerintah Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire, ataupun LSM yang datang mendampingi dalam penyusunan RKP Kampung Urumusu ? f. Siapa saja yang terlibat dalam menyusun RKP Kampung di Kampung Urumusu ? g. Apakah anda mengetahui cara menetapkan RPJMK dan RKP Kampung ? h. Apakah punya data/profil kampung ? i.
Apakah ada Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kampung ?
j.
Apakah ada Lembaga Pemberdayaan Masyarakay Kampung (LPMK)? Bagaimana mereka bekerja ?
k. Apakah ada Forum Musyawarah Perencanaan Pembengunan Kampung di Kampung Urumusu ?
xxix
7 Efektifitas Fungsi Pengawasan Pembangunan Kampung a. Siapa yang mengawasi pelaksanaan pembangunan di Kampung Urumusu ? Bagaimana caranya ? b. Sejauh mana keefektifan lembaga-lembaga kemasyarakatan pelaksanaan pembangunan di Kampung Urumusu ?
mengawasi
c. Sejauh mana keefektifan Pemerintah Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire membinan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di Kampung Urumusu ? 8 Efektifitas Fungsi Dokumentasi dan Kearsipan Pemerintah Kampung. a. Siapa yang mendokumentasikan pelaksanaan pembangunan di Kampung Urumusu ? Bagaimana caranya ? b. Sejauh mana ketersediaan sarana dokumentasi pada Pemerintah Kampung Urumusu ? c. Sejauh mana keefektifan pembangunan di Kampung Urumusu ?
xxx
KAJIAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT STRATEGI PENGUATAN KAPASITAS TATA KELOLA PEMERINTAH KAMPUNG (STUDI KASUS DI KAMPUNG URUMUSU DISTRIK UWAPA KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA)
C. PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM BAGI BPK a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
Nama Umur Jenis kelamin Agama Pendidikan Pekerjaan Alamat Rumah Status Sosial/Jabatan Tempat Waktu Pewawancara/Fosilit.
: ____________________________________________ : ____________________________________________ : _____________________________________________ : ____________________________________________ : ____________________________________________ : ____________________________________________ : ____________________________________________ : ____________________________________________ : ____________________________________________ : ____________________________________________ : ____________________________________________
KAPASITAS KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BPK) 1.
Fungsi Artikulasi dan Agregasi BPK sebagai Lembaga Permusyawaratan di Tingkat Kampung. a. Apakah sudah terbentuk BPK di Kampung Urumusu ? Kalau ada, Siapa saja ? b. Sejauh mana keefektifan BPK dalam menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pembangunan di Kampung Urumusu ? Bagaimana caranya ? c. Apakah ada Perda Kabupaten Nabire tentang BPK ? Kalau ada, apakah anda paham atas semua ini Perda tersebut ? Bagaimana keefektifan pelaksaan Perda tersebut di Kampung Urumusu ?
2.
Fungsi Legislasi BPK sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kampung. a. Sejauh mana keefektifan BPK dalam membahas maupun mengajukan Rancangan Peraturan Kampung di Kampung Urumusu ? Bagaimana caranya ? b. Sejauh mana keefektifan BPK dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung di Kampung Urumusu ? Bagaimana caranya ? c. Sejauh mana keefektifan Pemerintah Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire membinan dan mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa di Kampung Urumusu ? Seperti apa caranya mereka membina dan mengawasi ?
xxxi
KAJIAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT STRATEGI PENGUATAN KAPASITAS TATA KELOLA PEMERINTAH KAMPUNG (STUDI KASUS DI KAMPUNG URUMUSU DISTRIK UWAPA KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA)
D. INSTRUMRN FGD BAGI KEBERDAYAAN MASYARAKAT a. b. c. d.
Tempat Waktu Fasilitator Moderator
: ____________________________________________________ : ____________________________________________________ : ____________________________________________________ : ____________________________________________________
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. POLITIK, HAM DAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD COVERNANCE) a. Seperti apa seharusnya membangun ruang untuk menyampaikan dan menyalurkan aspirasi ? b. Seperti apa seharusnya membangun ruang untuk melakukan perencanaan yang partisipatif ? c. Seperti apa seharusnya membangun ruang untuk pelaksanaan (pengorganisasian) dalam program pemberdayaan secara partisipatif ? d. Seperti apa seharusnya membangun ruang untuk pengawasan dan evaluasi dalam program pemberdayaan dan pembangunan di Kampung ? e. Seperti apa seharusnya peran pemerintah kampung dalam melayani kebutuhan mayarakat di Kampung ? 2. SOSIAL BUDAYA a. Bagaimana caranya dapat mengatasi masalah sosial seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi secara partisipatif ? b. Seperti apa seharusnya memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai di Kampung ? c. Seperti apa seharusnya membangun hubungan kemitraan dalam lingkungan masyarakat kampung maupun dengan orang luar kampung dalam mengatasi masalah sosial ? 3. EKONOMI a. Apa saja yang seharusnya dilakukan secara bersama untuk meningkatkan pendapatan, khususnya hasil kakao ? b. Selain kakao, potensi ekonomi lokal apa saja yang dapat dikembangkan dan bagaimana cara pengembangannya ? c. Bagimana membangun jaringan usaha untuk mengakses sumber daya dan pasar ? l. Bagaimana carannya kaum perempuan dan fakir miskin ikut dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kampung ?
xxxii
KAJIAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT STRATEGI PENGUATAN KAPASITAS TATA KELOLA PEMERINTAH KAMPUNG (STUDI KASUS DI KAMPUNG URUMUSU DISTRIK UWAPA KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA)
E. INSTRUMEN FGD BAGI PEMERINTAHAN KAMPUNG a. b. c. d.
Tempat Waktu Fasilitator Moderator
: ____________________________________________________ : ____________________________________________________ : ____________________________________________________ : ____________________________________________________
KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH KAMPUNG 1. Pelaksanaan Kewenangan yang Dimiliki Pemerintah Kampung Seharusnya seperti apa dan bagaimana mengurusu jenis (bidang) kewenangan yang pengurusannya sudah diserahkan ke pemerintah kampung dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Nabire ? 2. Kapasitas Organisasi Pemerintahan Kampung a. Seharusnya seperti apa penyusunan organisasi dan Tata Kerja Kampung ?
Pemerintah
b. Seperti apa perangkat organisasi pemerintah kampung yang dengan tugas dan fungsinya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat ? c. Seharusnya seperti apa untuk membangun hubungan kerja antar perangkat Pemerintah Kampung dan organisasi diluar kampung ? 3. Pembinaan Aparat Pemerintahan Kampung a. Pendidikan, pelatihan, bimbingan dan pendampingan apa saja yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM aparatur kampung ? b. Apa saja yang perlu dilakukan agar pegawai bertanggung jawab dan membangan hubungan kerja antar perangkat pemerintah kampung dengan baik ? c. Seperti apa saja sangsi bagi pelanggara dan penghargaan bagi kampung yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik ?. d. Seharusnya seperti apa persyaratan calon, mekanisme pengangkatan, masa jabatan, kedudukan keuangan, uraian tugas, larangan dan mekanisme pemberhentian aparat kampung ? 4. Efektifitas dan Optimalisasi Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Kampung a. Kewenangan bidang pajak dan retribusi daerah apa saja yang seharusnya diserahkan kepada Pemerintah Kampung Urumusu ? b. Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) seperti apa yang perlu dibangun di Kampung Urumusu ? c. Apakah yang diperlukan dalam pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kampung Urumusu ?.
xxxiii
5. Ketersediaan dan Optimalisasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana a. Sarana dan prasaran apa saja yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kampung Urumusu untuk meningkatkan ? b. Bagaimana cara melengkapi sarana dan prasaran tersebut ? 6. Efektifitas Fungsi Perencanaan Pembangunan Kampung a. Apakah perlu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) dan Pencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Kampung (RAPBK) ? b. Siapa saja yang terlibat dalam PJMK dan RAPBK di Kampung Urumusu ? c. Apakah perlu Lembaga Pemberdayaan Masyarakay Kampung (LPMK) dan Forum Musyawarah Perencanaan Pembengunan Kampung di Kampung Urumusu ? 7. Efektifitas Fungsi Pengawasan Pembangunan Kampung Sebaiknya siapa yang seharusnya mengawasi pelaksanaan pembangunan di Kampung Urumusu ? Bagaimana caranya ? 8. Efektifitas Fungsi Dokumentasi dan Kearsipan Pemerintah Kampung. Apa saja yang diperlukan dalam mendokumentasikan, menyurat dan mengarsipkan pelaksanaan pembangunan di Kampung Urumusu ?
KAJIAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT STRATEGI PENGUATAN KAPASITAS TATA KELOLA PEMERINTAH KAMPUNG (STUDI KASUS DI KAMPUNG URUMUSU DISTRIK UWAPA KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA)
F. INSTRUMEN FGD BAGI BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG a. b. c. d.
Tempat Waktu Fasilitator Moderator
: ____________________________________________________ : ____________________________________________________ : ____________________________________________________ : ____________________________________________________
KAPASITAS KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BPK) 1. Fungsi Artikulasi dan Agregasi BPK sebagai Lembaga Permusyawaratan di Tingkat Kampung Sejauh mana keefektifan BPK dalam menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pembangunan di Kampung Urumusu ? Jika ada masalah, apa masalahnya dan bagaimana mengatasinya ? 2. Fungsi Legislasi BPK sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kampung. a. Sejauh mana keefektifan BPK dalam membahas maupun mengajukan Rancangan Peraturan Kampung di Kampung Urumusu ? Jika ada masalah, apa masalahnya dan bagaimana mengatasinya ? b. Sejauh mana keefektifan BPK dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung di Kampung Urumusu ? Bagaimana caranya ? c. Sejauh mana keefektifan Pemerintah Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire membinan dan mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa di Kampung Urumusu ? Seperti apa seharusnya mereka membina dan mengawasi dan bagaimana seharausnya ?
xxxiv
