DEMOKRASI BAGI TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AMANAH Oleh: Dirlanudin Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Serang
Abstrak :Implementasi demokrasi melalui pemilu/pemilukada “bukan tujuan tetapi alat” untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang bermartabat dan sejahtera. Kemayoritasan dalam demokrasi hakekatnya tidak selalu identik dengan kebenaran.Proses pemilu/pemilukada esensinya adalah how to produce a good governance and clean governance, karena filosofi pemilu, kekuasaan tidak bersumber dari pemimpin (penguasa/pemerintah), tetapi bersumber dari rakyat. Model pelaksanaan kekuasaan yang bertanggung jawab kepada masyarakat adalah good governance and clean governance.Peran parpol membawa amanah masyarakat dalam mencari/memilih kader terbaik untuk mengurus negeri ini. Namun sangat disayangkan proses pemilihan tersebut dijadikan ajang menjual tiket pencalonan, partai bukan menjalankan amanah pemilihnya, justru sebaliknya partai politik memanfaatkannya guna mencari dana dengan dalih untuk
pembiayaan
pengembangan
partai.
Etika
diskursus
demokratis
menumbuhkan suatu komitmen untuk berdebat bukan komitmen untuk berunding. Deal politik hanya untuk kepentingan tertentu, sebenarnya penghianatan terhadap makna demokrasi yang hakiki. Kata Kunci : good governance and clean governance, governance party, democracy space, democratic civility, timocracy.
Sejalan dilaksanakan tahun
2014,
dengan
akan
legislatif
pesta
demokrasi
kiranya
baik
pemilihan
kembali 26
maupun dapat kita
eksekutif, mengingatkan
semua,
sehingga
masing-masing komponen menahan
pihak
dan
masyarakat
dapat
persyaratan untuk mencapai hal
dan
itu, di antaranya: jumlah kelas
diri
dari
sikap
tetapi
masih
perilaku yang secara langsung
menengah
maupun
proporsional,
tidak
langsung
dapat
perlu
independen pranata
banyak
cukup ekonomi
mengurangi dan menodai makna
memadai dan efektifnya penegakan
demokrasi
hukum.
sesungguhnya,
yang
pada akhirnya dapat merugikan masyarakat
secara
Para
keseluruhan.
fungsionaris,
elit
politik,
partisipan
partai
Bahkan sedapat mungkin proses
maupun elemen masyarakat perlu
demokrasi yang dilaksankan bisa
memahami disertai kemauan untuk
dijustifikasi dari sudut legitimasi
memaknai bahwa demokrasi bukan
etis, sebagai tanda-tanda kondisi
sebagai “tujuan” tetapi sebagai
sosial yang orientasinya pada nilai
“cara“ (Dennis D. Day dalam
kebenaran menurut dimensi sifat-
Johannesen, 1996). Kemayoritasan
sifat kemanusiaan (Costa, 1998).
dalam demokrasi hakekatnya tidak
Demokrasi sebagai salah satu
cara
seleksi
(M. Din Syamsuddin (2002). Jadi
kepemimpinan politik sampai saat
cara untuk menseleksi pemimpin
ini masih dianggap relevan. Untuk
yang berkualitas, sehingga mampu
mengimplementasikan
membuat
demokrasi
mekanisme
selalu identik dengan kebenaran
sebenarnya
proses banyak
kebijakan
dan
melaksanakannya dengan penuh
model, sistem kepartaian hanyalah
ketulusan,
salah satu saja dari model tersebut,
kekuasaan sebagai amanah yang
jika sekiranya para elit politik dan
harus
komponen
mendapatkan
masyarakat
mau
mengembangkannya. Demokrasi yang
serta
mensejahterakan memakmurkan
serta
menganggap
dijalankan keridhoan
untuk Allah
SWT. bukan
merta
dewa dapat
PEMBAHASAN
dan
Indikator penyelenggaraan
masyarakatnya,
pemilu/pemilukada 27
yang
berkualitas selain disandarkan pada
pemilih tetap sehingga kehilangan
aspek akuntabilitas dan legitimasi
hak suaranya.
hukum
maupun
(budaya
non
hukum
dan
Komitmen
moral),
pemilu/pemilukada
juga
untuk
mensejajarkan diri dengan bangsa
harus
beradab
lainnya,
maka
harus
mewujudkan prinsip keterwakilan
mampu meletakkan kerangka dasar
dan
dalam pola sikap dan pola tindak
partisipasi
seluruh
rakyat
(independen dengan pertimbangan
berdemokrasi.
nurani)
serta
dari komitmen ini tidak lain adalah
kedudukan
hukum
mempunyai yang
sama
berbangsa dan bernegara dalam
mewujudkan
penyelenggaraan
terpenting
terbangunnya kondisi kehidupan
dengan warga negara lainnya. Untuk
Unsur
bingkai good governance. Apabila
pemilu
yang
good governance dikaitkan dengan
acountable
dan
urgensi pemenuhan hak politik
representative,
maka
tata
masyarakat dalam pemilu, maka
penyelenggaraan
pemilu
legitimate,
harus
terlihat
suatu
sistem
yang
mengedepankan aspek kemudahan,
terhubung satu sama lain, dimana
keadilan, kebebasan dan jaminan
good governance selain sebagai
kerahasiaan
alat
pilihan.
Elemen-
perekat
dan
katalisator
elemen tersebut secara ideal harus
pembangunan
yang
berbasis
diterapkan pada semua rangkaian
pemilih,
juga
amat
berfungsi
penyelengaraan pemilu mulai tahap
sebagai
bahan
penyusunan dan penetapan sistem
mengukur kualitas dan efektifitas
regulasi
penyelenggaraan
dan
penyelenggara
kelembagaan pemilu,
proses
keberdayaan
pendataan/pendaftaran, sosialisasi hingga
tahap
pemantauan
dan
inspirasi
pemilu hak
untuk
dan politik
masyarakat pada umumnya.
pelaksanaan, evaluasinya.
Peran parpol
Sampai saat ini masih sering
Pola strategi dan aktivitas
ditemui warga masyarakat yang
yang dimainkan oleh para partai
tidak
politik dan pendukungnya sangat
tercantum
dalam
daftar 28
menentukan
kualitas
proses
langsung,
berdemokrasi serta hasil yang akan
tertangkap
basah
maupun tidak.
didapat bagi pihak masyarakat.
Banyak elemen masyarakat
Lantas bagaimankah tentang
sering berpikir, andaikan seseorang
peran partai politik, pernahkah kita
mempunyai ambisi untuk maju
terpikir, bagaimana jika di dalam
menjadi anggota DPR, DPRD,
menjalankan kegiatan partai, dana
Kepala
yang tersedia jauh dari memadai ?
berapa dana yang dibutuhkan?
Padahal
dapat
untuk kegiatan apa, dan dari mana
menampung aspirasi masyarakat
dana tersebut diperoleh ? Misal
tanpa
saja
partai
harus
membedakan
sumbangan
besarnya
kepada
Daerah
dibutuhkan
maupun
sekian
DPD
rupiah
partai.
untuk partai yang mencalonkan,
Bagaimana jika kebijakan partai
resmi ataupun tidak resmi. Sekian
hanya
oleh
rupiah lagi untuk biaya kampanye,
penyandang dana utama saja ?
sehingga jumlah nilainya menjadi
Tentu
bakal
sangat besar.
besar,
karena
dipengaruhi
menjadi kebijakan
masalah partai
Padahal penghasilan yang
hanya mewakili elit saja dan tidak
diterima pasti tidak akan sebanding
mencerminkan
aspirasi
dengan pengorbanan yang telah
masyarakat. Dari permasalahan ini
dikeluarkan. Dari cerita singkat ini
memberikan
bahwa
saja, mudah ditebak, kondisi itu
yang terkait
akan mendorong elit politik yang
sinyal
governance party
dengan pembiayaan kegiatan partai
bersangkutan
harus sudah menjadi perhatian para
berupaya
pengurus
mengembalikan biaya yang sudah
partai.
Berdasarkan
selama
menjabat
mencari
peluang
pengamatan apriori dari media
dikeluarkan. Meski di
massa ada kecenderungan bahwa
sponsor baik individu maupun
beberapa partai berada dibalik
perusahaan,
belum
lagi
terjadinya tindak pidana korupsi,
kemungkinan
imbalan
yang
baik secara langsung atau tidak
diminta oleh para sponsor tersebut (Mas 29
Achmad,
2006).
dukung
Untuk
lingkup pemilihan Kepala Daerah
dilakukan dengan amanah. Oleh
muncul pemikiran kembali tentang
karena itu, menjadi penting kiranya
pemilihan secara tidak langsung
partai membangun sistem nominasi
(melalui DPRD), hal ini tetap harus
dengan
dikaji
(semoga
dan
dicermati
secara
governance
seksama kemungkinan segi positif
menseleksi
dan
bangsa).
negatifnya,
kepentingan
terutama
masyarakat
bagi dan
partai
yang baik
politik
telah
putra-putri
terbaik
No.
12/2008
UU
terwujudnya bangunan demokrasi
mengamanatkan
yang indah (memiliki legitimasi
sistem pemilihan Kepala Daerah
etis).
dimungkinkan calon independen, Sebenarnya melalui partai
diharapkan
akan
bahwa
dalam
namun demikian sebagian rakyat
bermunculan
telah memberikan amanah kepada
kader kader pemimpin bangsa yang
partai dalam mencari kader terbaik
mempunyai
dan
untuk mengurus negeri ini. Tapi
kapabilitas yang tinggi. Sebagian
banyak elemen masyarakat yang
dari
mencermati
kredibilitas
mereka
akan
mengisi
dan
menyayangkan
kepengurusan partai, sebagian lagi
proses
menjadi anggota dewan, sebagian
terkadang dijadikan ajang menjual
lagi mengisi lembaga eksekutif
tiket pencalonan, sehingga partai
serta
bukan menjalankan amanah para
ada
juga
yang
mengisi
lembaga yudikatif. Bayangkan
pemilihan
pemilihnya, andaikan
partai
justru
politik
tersebut
sebaliknya
memanfaatkannya
semuanya diisi oleh putera puteri
guna mencari dana dengan dalih
terbaik bangsa dan semua partai
untuk pembiayaan pengembangan
melakukan hal yang sama yakni
partai.
menominasi putra putri terbaik,
pemilu/pemilukada
bisa diyakini proses mendapatkan
bentuk pertanggungjawaban partai
dan menjalankan kekuasaan untuk
politik terhadap pemilihnya untuk
semata-mata
mencari dan menempatkan putra-
masyarakat
kepentingan dan
bangsa
akan
Jadi
mensukseskan merupakan
putri terbaiknya, dalam memimpin 30
bangsa dan negara. Jadi manakala
dituntut mengutamakan kehendak
proses demokrasi tidak dapat
mereka
menghasilkan pemimpin yang
kerjasama dengan elemen-elemen
amanah
masyarakat yang menjadi sumber
dan
tidak
mampu
masyarakatnya, digugat
mampu
menjalin
legitimasi politiknya. Salah satu
mensejahterakan
harus
dan
maka
yang
adalah
partai
model pelaksanaan kekuasaan yang bertanggung
jawab
kepada
elit
masyarakat seperti itu adalah good
partainya. Bila demikian maka
governance and clean governance
apapun
(Ramli, 2005).
politik
beserta
para
alasannya
partai-partai
tersebut tidak bermanfaat bagi bangsa dan negara ini.
Good governance Good governance atau tata
3.
Pemilu for good and clean
kepemerintahan
governance
merupakan
Tidak jarang “tensi” yang semakin
tinggi
dalam
proses
yang
baik,
sinergi
pemerintah,
dunia
masyarakat.
Konsep
antara
usaha
dan
ini
tidak
pengaruh
arus
menjelang pemilu 2014, bahkan
terlepas
seringkali melupakan esensi utama
demokratisasi yang melanda dunia,
pemilu itu sendiri yaitu how to
yang
produce a good governance and
kesadaran
clean governance (pemerintahan
kelembagaan formal pemerintahan
yang amanah dan bersih dari
dalam
penyimpangan). Filosofi pemilu
tuntutan masyarakat yang kian
langsung
kekuasaan
kompleks
tidaklah bersumber dari pemimpin
perspektif
ini
atau penguasa ataupun pemerintah.
perubahan
atas
Namun
bersumber
pembangunan yang semula lebih
sepenuhnya dari rakyat. Pimpinan
berpusat pada government (badan-
eksekutif dan legislatif dipilih oleh
badan
rakyat, maka kepemimpinannya
pemerintahan)
adalah
kekuasaan
31
dari
berefek
pada
akan
keterbatasan
menjamin
dan
yang
timbulnya
pemenuhan
kritis.
Intinya
menekankan paradigma
menjalankan beralih
ke
governance
(proses
interaksi
suatu bentuk interaksi yang terbuka
kepemerintahan yang melibatkan
dan
unsur-unsur
timbal
di
luar
struktur
pemerintahan secara sinergis).
pada
suatu
pemerintahan
berbasis
pada
balik
antara
unsur-unsur
sistim
pengelolaan
menghargai
secara unsur
kelembagaan pemerintah dengan
Konsep Good governance merujuk
saling
kelembagaan
masyarakat.
yang Clean governance
masyarakat
(demokrasi) dimana negara atau
Konsep clean governance
pemerintah berbagi kekuasaan
dapat dilihat sebagai terciptanya
dengan
suatu
masyarakat.
Bukan
tatanan
sosial
yang
mengakumulasi kekuasaan pada
berperadaban (civilized) dengan
dirinya sendiri secara sentralistik
sasaran
dan otoritaritarian. Secara spesifik
manusia. Hal ini terbangun dari
sejumlah
keimanan
karakteristik
perwujudan antara
dalam
good
governance
1)
partisipasi
lain:
proses
kemaslahatan
dan
akhlak
pembelajaran
bagi
sebagai manusia
dalam kehidupannya. Nilai-nilai ini
masyarakat; 2) supremasi hukum;
merupakan
3) transparansi; 4) peduli pada
seluruh manusia tanpa terkecuali,
stakeholder; efektifitas
kebutuhan
dasar
5)
kesetaraan;
6)
karena merupakan sesuatu yang
dan
efisiensi;
7)
dibutuhkan oleh manusia dengan
akuntabilitas dan 8) visi strategis.
semata-mata
Keseluruhan
karakteristik
kemanusiaan, tanpa melihat agama,
tersebutlah yang merupakan basis
golongan dan ras. Semua ini dapat
penilaian
dicapai
dalam
penciptaan
menakar
suatu
atas
pertimbangan
apabila
didukung
tata
komitmen terhadap prinsip-prinsip
kepemerintahan yang baik. Jelas
moral dan etika, sehingga kebaikan
bahwa
bersama
good
governance
melalui
sebuah
berhubungan dengan demokrasi,
pemerintahan yang baik dan bersih
maka upaya membangun good
dapat diwujudkan.
governance
berarti
membangun 32
Komitmen
menegakkan kebenaran, menjadi
pertama
adalah moral dan etika artinya
saksi
komitmen
pimpinan, kelompok elit politik
untuk
terhadap
bersikap,
kejujuran,
berucap
dan
secara
adil.
Jadi
calon
dan massa pendukung janganlah
berbuat secara benar serta muncul
sekali-kali
perasaan
untuk mengalahkan pihak lain
takut
melakukan
penyelewengan amanat.
dapat
amanah,
dipercaya
yaitu
kewajiban, tanggugjawab,
sikap
dengan cara-cara yang destruktif
Komitmen kedua adalah untuk
memancarkan
bahkan dengan rasa kebencian
atau
terhadap lawan politik sehingga
memenuhi
mendorong untuk bertindak tidak
memegang
adil.
Hal
ini
ditegaskan oleh
melaksanakan
Phillips (2003), bahwa keadilan
kepercayaan,
menyampaikan
(justice) dan kejujuran (fairness),
amanat
yang
berhak
merupakan elemen dasar yang
menerimanya. Jadi menciptakan
saling melengkapi, ada hubungan
pemerintahan yang baik dan bersih
timbal balik, orang tidak akan
tidak akan terwujud jika hukum
berbuat
tidak ditegakkan dengan adil, yang
sebaliknya
dimulai
dikatakan jujur jika tidak adil.
kepada
dengan
ketulusan
komitmen
pribadi
(amanah).
Sementara
sampai
saat
adil
jika
tidak
jujur,
seseorang
sulit
Dalam membangun sistim
ini
sosial yang baik dan bersih harus
penegakan hukum masih jauh dari
dimulai
haparan,
aspek
masyarakat yang dilandasi oleh
perundang-undangan yang isinya
pemerintahan yang adil, terbuka
kurang tegas, dan sanksi minimal
dan
yang masih ringan maupun tataran
membuktikan bahwa hancurnya
implementasi yang masih sangat
bangsa-bangsa di masa dahulu
mengecewakan.
adalah karena jika “orang atas”
baik
pada
Komitmen ketiga adalah
dengan
membangun
demokratis.
melakukan kejahatan
komitmen untuk berlaku adil, yaitu
tapi
menjadi orang-orang yang selalu
melakukannya 33
jika
Sejarah
dibiarkan,
“orang
bawah”
pasti
dihukum.
Karena itu siapapun, seandainya
kesejahteraan masyarakat secara
melakukan kejahatan, maka harus
bermartabat.
ditindak secara tegas tanpa kecuali sesuai
dengan
hukum
yang
Kendala
berlaku.
terwujudnya
Pemilu
yang demokratis
Dalam perspektif otonomi
Guna menghadapi tantangan
daerah, dengan penciptaan good
berat
governance and clean governance
demokrasi
dan
maka tujuan fundamental yang
dewasa
ini,
hendak dicapai adalah membangun
pemimpin
demokratisasi
memiliki kapabilitas dan integritas
hubungan
dalam
proses era
globalisasi
membutuhkan
yang
benar-benar
pemerintah dengan masyarakat di
tinggi.
daerahnya. Salah satu kerangka
aturan pemilihan umum langsung
arah dalam mewujudkan tujuan
sampai saat ini belum menjamin
tersebut adalah bahwa pelaksanaan
mampu
menjaring
pemerintahan yang dibangun dan
eksekutif
dan
berkembang
di
amanah, bersih dan mendorong
melibatkan
dan
daerah
harus
memperkuat
Namun
transisi
terjadinya
pemberlakukan
pimpinan
legislatif
reformasi
yang
politik.
munculnya kontrol politik dari
Kenapa demikian? Karena masih
masyarakat.
ada beberapa kendala yang bisa
Kontrol
politik
dalam
menghambat terwujudkan pemilu
demokrasi, di samping melalui
yang demokratis. Kendala-kendala
kelembagaan civil society, maka
tersebut menurut Elizabeth (2004)
pemilu adalah sarana yang paling
antara lain :
”mapan” untuk menseleksi para
a. Lembaga demokrasi belum
calon pemimpin. Semoga pemilu
menjadi alat demokrasi yang
yang akan dilaksanakan pada tahun
baik.
2014 dapat menghasilkan esensi
Terbukanya
ruang
utama dari pemilu itu sendiri yaitu
demokrasi (democracy space)
terciptanya
governance,
yang sangat luas selama masa
clean governance dan peningkatan
transisi ini belum menunjukkan
good
34
adanya kerangka kuat untuk
melainkan
mewujudkan
kekokohan dan adaptabilitas
budaya
kemapanan
demokrasi.
sumburnya politik
Tumbuh
sejumlah
baru,
sistem
partai
kepartaian
menyerap
kemerdekaan
tergantung
dan
dalam
menyatukan
semua kekuatan sosial baru
mengeluarkan
yang muncul sebagai akibat
pendapat/berorganisasi, adanya
modernisasi. Jika melihat sepak
kebebasan pers yang disertai
terjang
pelaksanaan
desentralisasi
keterwakilan dalam lembaga
pemberlakukan
parlemen dan partai politk
melalui
Undang-Undang
Nomor
aktor-aktor
selama
masa
transisi
ini,
32/2004, UU No. 33/2004 dan
terkesan masih carut marut atau
UU
mengalami ketimpangan dan
No.
belum
12/2008,
bisa
pilar-pilar
ternyata
membangkitkan demokrasi
cenderung
yang
aspirasi
menegasikan publik.
Terjadinya
kokoh. Sistem kepartaian di
tarik-menarik kepentingan di
Indonesia
dibangun
tingkatan internal partai politik
selama masa transisi ini belum
bisa menciptakan kerawanan
kokoh, artinya belum memiliki
akan terjadi konflik yang bisa
kapasitas
menimbulkan
yang
yang
mampu
konflik
melancarkan partisipasi politik
kekerasan di tingkat massa
masyarakat melalui jalur partai,
pedukung partai.
hingga
belum
mengalihkan aktivitas
dapat
segala politik
cenderung
b. Sifat
partisipasi
bentuk
masyarakat
yang
tradisional.
mengarah
politik masih
Pemerintahan
kekerasan. Perlu dicatat bahwa
sentralistik-militeristik
yang
mendorong
kebijakan massa menggambang
politik
yang diterapkan Orde Baru
pembangunan
bukanlah banyaknya jumlah
selama
partai politik yang muncul,
benar-benar 35
32
tahun
dan
rupanya telah
melumpuhkan
wacana
rekayasa pihak tertetu yang
demokrasi dalam kehidupan
bisa
masyarakat
horizontal
hingga
menyingkirkan praktik-praktik
yang
antar
konflik kelompok
politik.
seleksi kepemimpinan secara “fair”
menimbulkan
c. Aturan hukum Pemilu masih
berdasarkan
lemah.
kompetensi, kapabilitas, dan
Contoh eksistensi KPU
integritas individu. Sementara
dan
pendidikan
muncul kekhawatiran adanya
kewarganegaraan
PANWASLU
(civic education) selama masa
tekanan
transisi demokrasi ini belum
pressure) dari elite maupun
diikuti peningkatan partisipasi
massa
politik
yang
pendataan pemilih, pencalonan,
signifikan dalam mendorong
pelaksanan kampanye sampai
terwududnya
akhir perhitungan suara.
masyarakat
Good
Governance di pemerintahan lokal.
Rendahnya
pendidikan
mulai
Sanggupkah
dari
semua
elemen demokrasi di semua
kondisi
tingkatan bersedia menata diri
masyarakat
dan menghilangkan perilaku-
penghambat
perilaku anti-demokrasi guna
serta
menjadi
politik,
(political
tingkat
perokonomian masih
politik
sering
upaya pembangunan kekuatan
membangun
civil
pilar
democratic civility (keadaban
tingkat
demokrasi), sehingga mampu
partisipasi politik masyarakat
menjaring pimpinan eksekutif
yang
belum
dan legislatif yang berkualitas
akan
guna melanjutkan Governance
society
demokrasi.
sebagai
Padahal
benar-benar
otonom
hanya
mewujudkan partisipasi
bentuk-bentuk politik
Reform.
yang
“dimobilisasi”. Hal ini jelas
Adakah
sangat
berdemokrasi ?
sasaran
berpotensi manipulasi
semangat
menjadi atau 36
kesalahan
dalam
Pelaksanaan lebih
banyak
demokrasi
menjalankannya akan menentukan
menghasilkan
apakah secara substansi kita sudah
pemimpin dan wakil rakyat yang
demokratis,
masih
secara prosedural demokratis.
belum
menggembirakan.
Mereka tidak memiliki kompetensi yang
memadai
dan
atau
Ada
dapat
yang
baru
beberapa
perlu
sekadar
kesalahan
dicermati
dalam
dibanggakan. Demokrasi hanya
berdemokrasi di negara kita, baik
menjadi
yang diperlihatkan oleh elit politik
sarana
formalitas
kekuasaan rezim dari waktu ke
maupun
waktu,
oleh
masyarakatnya
sarana
untuk
sendiri, menurut Taufiequrachman
kontrak
sosial.
(2010) kesalahan tersebut meliputi:
Demokrasi kita hanya berkualitas
Pertama, demokrasi telah
dalam prosedurnya, namun sangat
dimaknai sebagai tujuan, bukan
buruk dalam substansinya. Pada
sebagai sarana untuk mencapai
akhirnya,
tujuan.
bukan
memperbarui
demokrasi
seharusnya
menjadi
yang fondasi
Jawaharlal
menyatakan,
Nehru
"Democracy
are
terciptanya tata pemerintahan yang
means to an end, not the end
baik
pada
itself." Dengan demikian, sebagai
mengarah
sarana maka demokrasi adalah
(good
governance),
kenyataannya,
justru
pada bad governance.
sistem yang tidak sempurna, yang
Lantas dengan kenyataan buruk
yang
terjadi
butuh penyempurnaan dari waktu
dalam
ke waktu. Banyak yang lupa bahwa
demokrasi kita, apakah demokrasi
tujuan demokrasi yang sebenarnya
dianggap pilihan yang salah? tentu
adalah
bukan demokrasinya yang salah,
keadilan, dan kesejahteraan rakyat.
namun memang ada yang salah
terciptanya
Kedua,
fenomena
dalam cara kita berdemokrasi.
timocracy.
Dalam
tata
gelap dari demokrasi (the dark side
pemerintahan dijalankan dengan
of democracy) yaitu munculnya
terbuka, kompetitif dan bebas.
fenomena yang menggambarkan
Namun,
pelaksanaan demokrasi oleh suatu
demokrasi,
bagaimana
cara 37
Ini
kebebasan,
merupakan
sisi
masyarakat
yang
kurang
kompetensi dan track record calon.
berpendidikan
(kurang
dewasa
Pendidikan politik yang dilakukan
memiliki
para elit malah dijadikan upaya
dalam
berdemokrasi),
akhlak
buruk,
mudah
disuap.
untuk pengerahan massa.
Bahkan sekitar 6 abad SM, Plato
Kelima,
demokrasi
menyebut dengan timocracy yaitu
transaksional. Beberapa literatur
demokrasi yang dilaksanakan di
politik
tengah masyarakat korup sehingga
powcr-power
membentuk
kapitalisasi
pemerintahan
yang
korup pula.
teori
money
money.
Bila
telah
masuk
dan
mempengaruhi politik, orang yang
Ketiga demokrasi
mengenal
formalisasi
yang
mengabaikan
memiliki
kekuatan
berpeluang
besar
uang
menduduki
moralitas hukum. Praktik pemilu
kekuasaan karena uangnya. Dan
dan pemilukada hingga saat ini
manakala kekuasaan telah ada di
lebih didominasi oleh manipulasi
tangannya, ia akan menggunakan
simbol demokrasi berupa praktik
kekuasaannya
politik
mengumpulkan "lebih banyak uang
hegemoni,
perpanjangan
demi mengekalkan kekuasaan itu”.
kekuasaan dan kompetisi uang. Keempat
untuk
pengabaian
Realitas politik yang terjadi di
kompetensi. Sedikit sekali partai
negeri ini sangat relevan dengan
politik yang peduli memberikan
teori ini, istilah lain dari fenomena
pendidikan
ini
politik
kepada
masyarakat. Bahkan parpol dan
disebut
plutokrasi
(Harry,
2005).
elite politik seolah dengan sengaja memanfaatkan
keterbelakangan
KESIMPULAN
masyarakat guna melanggengkan kekuasaannya.
Uang
Tugas demokrasi adalah
dan
memberikan kepada setiap orang
popularitas dijadikan senjata utama
peluang-peluang
untuk memenangkan setiap proses
dan dewasa. Demokratis tidaknya
demokrasi. Rakyat terus dibutakan
suatu negara tergantung pada ada
hatinya untuk terus mengabaikan
tidaknya peluang, kemauan dan 38
untuk
tumbuh
kemampuan
rakyat
untuk
mengontrol
pemerintah,
calon
elit
elit
d. Para pemilih yang terdidik,
peradilan.
kelas
tergantung
pada
suatu
secara
berkelanjutan;
politik, partai politik dan lembaga
Demokrasi
eksekutif
menengah
yang
tidak
independen dan peduli pada
corak
kemajuan bangsa;
pranata manapun. Semangat dan
e. Perundang-undangan
keyakinan-keyakinannya jauh lebih
politik
penting ketimbang perangkat atau
penyelenggara demokrasi yang
instrumen
lugas dan tegas;
yang
dipergunakan
untuk mengungkapkan semangat
dan
tentang
kelembagaan
f. Adanya undang-undang yang
itu.
menekankan Demokrasi akan mampu
mewujudkan
tata
selektif pada calon kader partai
pemerintahan
dan
yang bersih dan amanah, maka diperlukan
beberapa
persyaratan
calon
legislatif
serta
rekruitmen melalui publikasi;
prasyarat
g. Kehidupan ekonimi masyarakat
tertentu:
yang kondusif;
a. Perundang-undangan politik
dan
tentang
h. Efektifnya penegakan hukum
kelembagaan
terhadap perilaku politik.
penyelenggara demokrasi yang lugas dan tegas; b. Adanya undang-undang yang menekankan
DAFTAR PUSTAKA
persyaratan
Costa,
John
Dalla,
The
Ethical
selektif pada calon kader partai
Imperative, New York, Harper
dan
Collins Publishers, 1998.
calon
legislatif
serta
dilakukan rekruitmen secara
Johannesen,
publis;
Komunikasi,
c. Dilakukan pendidikan politik bagi
Richard
masyarakat,
L,
Editor:
Etika Didi
Djamaluddin dan Deddy Mulyana,
organisasi
Bandung,
kemasyarakatan, calon kader
PT
Karya, 1996.
partai, calon elit politik dan 39
Remaja
Rosda
M. Din Syamsuddin, Etika Agama dalam Membangun Masyarakat
Undang- undang Nomor 32 Tahun
Madani, Ciputat Tangerang, PT
2004 tentang Pemerintah Daerah
Logos Wacana Ilmu & PemikirN,
Undang- undang Nomor 12 Tahun
2002.
2008 tentang Perubahan Kedua atas
Phillips, Robert, Stekcholder Theory
Undang-undang
Nomor 32
and Organizational Ethics, First
Tahun 2004 tentang Pemerintah
Edition, San Francisco, Berret –
Daerah
Koehler Publishers, Inc, 2003.
40
