BAB 13 PENCIPTAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA

BAB 13 PENCIPTAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA

BAB 13 PENCIPTAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA A. KONDISI UMUM Hingga tahun 2004, berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi. Upaya-upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan memberantas berbagai jenis penyalahgunaan kewenangan. Meskipun upaya ini telah dilakukan dengan sungguh-sungguh, masih ditemukan adanya praktik-praktik KKN di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi sebagai bukti keseriusannya dalam menangani masalah tersebut. Di samping itu, juga telah diterbitkan beberapa peraturan yang mendukung upaya dimaksud yang antara lain Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; dan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada tahun 2005, prioritas pembangunan bidang penyelenggaraan negara diarahkan pada upaya peningkatan profesionalisme birokrasi agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi terpenuhinya kebutuhan masyarakat; meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan di setiap instansi pemerintah, legislatif dan yudikatif dengan mengoptimalkan pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat; serta mempercepat tindak lanjut hasilhasil pengawasan dan pemeriksaan. Selanjutnya, pada tahun 2006, pemerintah berupaya untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dengan agenda utamanya mewujudkan penyelenggaraan negara yang profesional, partisipatif, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih dan bebas KKN; peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi masyarakat; dan berkembangnya budaya dan perilaku aparatur pemerintahan yang mengindahkan nilai dan prinsip tata pemerintahan yang baik, dan aktivitas aparatur pemerintahan yang didasari moral, etika, integritas, profesionalisme dalam pengabdian, pengayoman, pelayanan, dan pertanggungjawaban publik melalui upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang diikuti dengan upaya meningkatkan kesejahteraan PNS; menata kembali sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan penyelengaraan negara, memperbaiki sistem pengawasan dan mempercepat penerapan E-Government pada setiap instansi pelayanan publik. Namun demikian, pelaksanaan reformasi birokrasi masih dihadapi oleh berbagai permasalahan dan tantangan.

Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adalah masih tingginya pelanggaran disiplin dan lemahnya sistem pengawasan baik internal, eksternal maupun pengawasan masyarakat dan sistem pertanggung jawaban publik yang berakibat masih tingginya tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN, rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, belum memadainya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang berakibat pada rendahnya mutu pelayanan publik. Sedangkan tantangan yang harus dihadapi antara lain adalah belum terbangunnya komitmen moral bersama secara utuh dari segenap unsur aparatur negara dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik (good governance); belum terlaksananya upaya meningkatkan kesejahteraan PNS; belum terlaksananya penataan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan penyelenggaraan negara secara komprehensif yang berakibat pada belum tercapainya efektivitas dan efisiensi kerja, dan sekaligus berakibat pada rendahnya mutu pelayanan publik; dan masih lemahnya pemahaman dan keterampilan para aparatur negara terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip good governance sehingga berakibat pada belum terimplementasikan dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembanguan; serta belum terjalinnya sinergitas antara aparatur negara, dunia usaha dan masyarakat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Di samping itu, birokrasi juga dihadapkan pada perkembangan revolusi teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat dan ketidakpastian yang terjadi akibat globalisasi yang kemudian berdampak pada sistem birokrasi pemerintahan. Untuk itu, dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan tersebut, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan PNS; penataan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan; peningkatan efektivitas sistem pengawasan dan percepatan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan; dan percepatan penerapan E-Government pada setiap instansi pelayanan publik harus dilaksanakan dengan baik, terencana, terakunkan dan berkesinambungan sehingga terwujud penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkatan dan lini pemerintahan dan semua kegiatan baik di pusat maupun daerah.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006 Sasaran pembangunan penyelenggaraan negara adalah mempercepat terwujudnya aparatur negara yang profesional, bertanggung jawab dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan tersedianya pelayanan kepada masyarakat yang lebih cepat, tepat, adil, manusiawi, murah dan transparan.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006 Dalam upaya untuk mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan negara dalam tahun 2006, kebijakan penyelenggaraan negara diarahkan untuk:

II.13 – 2

a. Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktik-praktik KKN melalui: 1) Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan; 2) Pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3) Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat; 4) Peningkatan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggung jawab; 5) Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan; dan 6) Peningkatan pemberdayaan penyelenggara negara, dunia usaha dan masyarakat dalam pemberantasan KKN. b. Meningkatkan kualitas penyelengaraan administrasi negara melalui: 1) Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif; 2) Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan; 3) Penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat; 4) Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi; dan 5) Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-Government, dan dokumen/arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan. c. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan melalui: 1) Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan; 2) Peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan; dan 3) Peningkatan tranparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi.

II.13 – 3

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006 No. 1.

Program/ Kegiatan Pokok RPJM

Sasaran Program

Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik 1. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan pelaksanaan prinsipprinsip penyelenggaraan kepemerintahan yang baik; 2. Menerapkan nilai-nilai etika aparatur guna membangun budaya kerja yang mendukung produktifitas kerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara khususnya dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat.

2

Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006

Terselenggaranya pelaksanaan prinsipprinsip kepemerintahan yang baik.

1. Menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada setiap lini dan kegiatan kepemerintahan. 2. Menerapkan nilai-nilai etika aparatur dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat.

Program Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur 1. Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat; 2. Menata dan menyempurnakan kebijakan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terakunkan;

Terwujudnya sistem pengawasan dan audit yang akuntabel di lingkungan aparatur negara.

1. Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat; 2. Melakukan penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan;

II.13 – 4

Instansi Pelaksana

Pagu Indikatif (Juta Rupiah)

Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional Republik Indonesia, Deplu, Menko Bidang Politik dan Keamanan.

20.801,0

Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Dep. Keuangan, Dep. Dalam Negeri, Dep. Luar Negeri, Dep.

800.772,7

No.



3. Meningkatkan tindak lanjut temuan pengawasan secara hukum; 4. Meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif; 5. Mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja; 6. Mengembangkan tenaga pemeriksa yang profesional;

3. Meningkatkan tindak lanjut temuan pengawasan secara hukum;

7. Mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja dan mendorong peningkatan implementasinya pada seluruh instansi.; 8. Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi APFP dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan; dan 9. Melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan. 3.

Sasaran Program

4. Meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif; 5. Melakukan pengawasan pengawasan berbasis kinerja; 6. Melakukan peningkatan profesionalitas tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; 7. Mengembangkan dan meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi.;

8. Meningkatkan kualitas sistem informasi APFP dan kualitas informasi hasil pengawasan;

9. Melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan.

1. Menyempurnakan sistem kelembagaan pemerintahan yang efektif, ramping dan fleksibel;


Hukum dan HAM, Dep. Perindustrian, Dep ESDM, Dep.DikNas, Depkes, Dep. Agama, Depnakertrans, Depsos, Dephut, Dep Kelautan dan Perikanan, Dep. PU, Meneg Budpar, Meneg Koperasi dan UKM, Dep. Komunikasi dan informasi, Badan Pengawasan obat dan makanan, BKKBN, LIPI, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, LAPAN, Bakosurtanal, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Dep. Perdagangan, Dep. Perhubungan.

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1. Menyempurnakan sistem kelembagaan yang efektif, ramping, fleksibel berdasarkan prinsip good governance; 2. Menyempurnakan sistem administrasi negara untuk menjaga keutuhan NKRI dan

Instansi Pelaksana

Terciptanya struktur organisasi dan manajemen pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang efektif dan efisien

2. Menyempurnakan sistem administrasi negara untuk menjaga keutuhan NKRI dan mempercepat

II.13 – 5

Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, Kepresidenan,

342.857,1


No.

3.

4.

5.

6.

4.

mempercepat proses desentralisasi; Menyempurnakan struktur jabatan negara dan jabatan negeri; Menyempurnakan tata laksana dan hubungan kerja antar lembaga di pusat dan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota; dan Menciptakan sistem administrasi pendukung dan kearsipan yang efektif dan efisien. Menyelamatkan dan melestarikan dokumen/arsip negara


Sasaran Program


Depdagri, Deplu, Dep.Agama, Dep. Pekerjaan Umum, MenegBudpar, Meneg Koperasi dan UKM, Meneg PPN/Kepala Bappenas, Dep. Komunikasi dan informasi, Meneg Pembangunan Daerah Tertinggal, Bakosurtanal.

proses desentralisasi; 3. Menyempurnakan struktur jabatan negara dan jabatan negeri; 4. Menyempurnakan tata laksana dan hubungan kerja antar lembaga di pusat dan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota;

5. Melakukan perbaikan sistem administrasi pendukung kearsipan yang efektif dan efisien. 6. Menyelamatkan dan melestarikan dokumen/arsip negara

Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 1. Menata kembali sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan akan jumlah dan kompetensi, serta perbaikan distribusi PNS; 2. Menyempurnakan sistem manajemen pengelolaan sumber daya manusia aparatur terutama pada sistem karier dan remunerasi; 3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya;

Instansi Pelaksana

1. Melakukan penataan SDM aparatur dan memperbaiki distribusi PNS;

Terwujudnya aparatur negara yang profesional dan berkualitas dalam melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan

2. Menyempurnakan sistem manajemen pengelolaan sumber daya manusia aparatur terutama pada sistem karier dan remunerasi; 3. Melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur;

II.13 – 6

Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Dep. Keuangan, MPR, DPR, MA, Kepresidenan, Dep. Dalam Negeri, Dep. Luar Negeri, Dep.

1.104.914,4

No.

5.



4. Menyempurnakan sistem dan kualitas materi penyelenggaraan diklat PNS; 5. Menyiapkan dan menyempurnakan berbagai peraturan dan kebijakan manajemen kepegawaian; dan 6. Mengembangkan profesionalisme pegawai negeri melalui penyempurnaan aturan etika dan mekanisme penegakan hukum disiplin.

4. Menyempurnakan sistem dan kualitas materi penyelenggaraan diklat PNS; 5. Menyiapkan dan menyempurnakan berbagai peraturan dan kebijakan manajemen kepegawaian;

Sasaran Program

6. Melakukan penyempurnaan aturan etika dan mekanisme penegakan hukum disiplin pegawai negeri.

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha; 2. Mendorong pelaksanaan prinsipprinsip good governance dalam setiap proses pemberian pelayanan publik khususnya dalam rangka mendukung penerimaan keuangan negara seperti perpajakan,


Hukum dan HAM, Dep. Perindustrian, Dep ESDM, Dep.DikNas, Depkes, Dep. Agama, Depnakertrans, Depsos, Dep. PU, Meneg Koperasi dan UKM, Meneg PPN/Kepala Bappenas, BPN, Perpustakaan Nasional, Dep. Komunikasi dan informasi, BKKBN, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, LAPAN, Bakosurtanal, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Dep. Perdagangan, Dep. Perhubungan.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha; 2. Mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam setiap proses pemberian pelayanan publik khususnya dalam rangka mendukung

Instansi Pelaksana

Terselenggaranya pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, murah dan memuaskan pada unit-unit kerja di lingkungan pemerintahan pusat dan daerah.

II.13 – 7

Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional Republik Indonesia, Kementerian BUMN, Sekretariat Wakil Presiden, Dep. Dalam Negeri, Dep. Luar

202.886,8


No.

3.

4. 5.

6.

7. 8.

9.

penerimaan keuangan negara seperti perpajakan, kepabeanan, dan penanaman modal; Meningkatkan upaya untuk menghilangkan hambatan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui deregulasi, debirokratisasi, dan privatisasi; Meningkatkan penerapan sistem merit dalam pelayanan; Memantapan koordinasi pembinaan pelayanan publik dan pengembangan kualitas aparat pelayanan publik; Optimalisasi pemanfaatan teknologi infromasi dalam pelayanan publik; Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat; Mengembangkan partisipasi masyarakat di wilayah kabupaten dan kota dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik melalui mekanisme dialog dan musyawarah terbuka dengan komunitas penduduk di masing-masing wilayah; dan Mengembangkan mekanisme pelaporan berkala capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota kepada publik.


Sasaran Program

kepabeanan, dan penanaman modal;

3. Meningkatkan upaya untuk menghilangkan hambatan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui deregulasi, debirokratisasi, dan privatisasi; 4. Meningkatkan penerapan sistem merit dalam pelayanan; 5. Memantapan koordinasi pembinaan pelayanan publik dan pengembangan kualitas aparat pelayanan publik; 6. Optimalisasi pemanfaatan teknologi infromasi dalam pelayanan publik; 7. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat; 8. Mengembangkan partisipasi masyarakat di wilayah kabupaten dan kota dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik melalui mekanisme dialog dan musyawarah terbuka dengan komunitas penduduk di masingmasing wilayah; dan 9. Mengembangkan mekanisme pelaporan berkala capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota kepada publik.

II.13 – 8

Instansi Pelaksana Negeri, Dep. ESDM, Dep. Agama, Dep. PU, Meneg Kop dan UKM, BKPM, Bakosurtanal.


No. 6.



Sasaran Program

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan; dan 2. Meningkatkan fasilitas pelayanan umum dan operasional termasuk pengadaan, perbaikan dan perawatan gedung dan peralatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan; dan 2. Meningkatkan fasilitas pelayanan umum dan operasional termasuk pengadaan, perbaikan dan perawatan gedung dan peralatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan yang memadai pada unit-unit kerja di lingkungan penyelenggaraan negara.

II.13 – 9

Instansi Pelaksana Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Dep. Keuangan, Kementerian BUMN, MPR, DPR, Kepresidenan, Sekretariat Wakil Presiden, Dep. Dalam Negeri, Dep. Luar Negeri, Dep. Perindustrian, Dep. Perhubungan, Dep.Diknas, Dep. Agama, Depnakertrans, Depsos, Dep. PU, Menko Politik dan Keamanan, Meneg Ristek, Meneg LH, Meneg Koperasi dan UKM, BPS, Meneg PPN/Kepala Bappenas, BPN, Perpustakaan Nasional, Dep. Komunikasi & Informatika, Meneg

Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 2.625.803,2

No.



Sasaran Program

Instansi Pelaksana


Pembangunan Daerah Tertinggal, LIPI, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Bakosurtanal, Dep. Perdagangan. 7.

Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaran dan Kepemerintahan 1. Menyediakan fasilitas kebutuhan kerja pimpinan; 2. Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kantor kenegaraan dan kepemerintahan seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan, belanja modal, dan belanja lainnya; 3. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi rencana dan program kerja kementerian dan lembaga; 4. Mengembangkan sistem, prosedur dan standarisasi administrasi pendukung pelayanan; dan 5. Meningkatkan fungsi manajemen yang efisien dan efektif.

1. 2.

Terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan kepemerintahan.

Menyediakan fasilitas kebutuhan kerja pimpinan; Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kantor kenegaraan dan kepemerintahan seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan, belanja modal, dan belanja lainnya;

3.

Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi rencana dan program kerja kementerian dan lembaga;

4.

Mengembangkan sistem, prosedur dan standarisasi administrasi pendukung pelayanan; dan

5.

Meningkatkan fungsi manajemen yang efisien dan efektif.

II.13 – 10

Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan, Dep. Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, MPR, DPR, MA, Kepresidenan, Sekretariat Wakil Presiden, Dep. Dalam Negeri, Dep. Luar Negeri, Dep. Hukum & HAM, Dep. ESDM, Dep. Perhubungan, Dep.Diknas, Depkes, Dep. Agama,

7.797.841,1

No.



Sasaran Program

Instansi Pelaksana Depnakertrans, Depsos, Dephut, Dep. Kelautan & Perikanan, Dep. PU, Menko Politik & Keamanan, Menko Kesra, Meneg Budpar, Meneg Ristek, Meneg LH, Meneg Koperasi & UKM, Meneg Pemberdayaan Perempuan, BIN, Lembaga Sandi Negara, BPS, Meneg PPN/Kepala Bappenas, BPN, Dep. Komunikasi & informasi, BKPM, BNN, Meneg Pembangunan Daerah Tertinggal, BKKBN, KomnasHAM, KPU, MK-RI, LIPI, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi, Lembaga Penerbangan & Antariksa Nasional, Bakosurtanal, Dep. Perdagangan. Meneg Pemuda & Olahraga.

II.13 – 11


BAB 13 PENCIPTAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA

Recommend Documents