Pemerintahan Bersih & Berwibawa Bisa Terwujud

WAWANCARA

“Pemerintahan Bersih & Berwibawa Bisa Terwujud”

Awang Farouk Ishak Warta BPK

31 - 34 wwc awang faruk.indd 31

Awang Farouk Ishak, termasuk seorang gubernur yang kenyang pengalaman. Semua jenjang pendidikan tinggi telah direngkuh. Kariernya sebagai pegawai negeri dimulai dari Pemda Provinsi Kaltim sudah mencapai golongan/pangkat tertinggi. Karier di bidang pendidikan pun pernah digeluti. Beberapa jabatan struktural di Universitas Mulawarman sudah pernah diecap. Dia juga pernah menjadi Anggota DPR selama 10 tahun. Lalu, Bupati Kutai Timur. Dan, akhirnya sebagai Gubernur Provinsi Kalimantan Timur periode 2008-2013. Menjadi praktisi, pengajar, bahkan birokrat sudah dia alami. Tak heran jika wawasannya sedemikian luas dalam membawa provinsi yang dipimpinnya itu menjadi pemerintah daerah yang punya kinerja baik. Beberapa waktu lalu, Warta BPK berkesempatan mewawancarai beliau. Apa yang ingin dia lakukan terhadap daerah yang dipimpinnya, dengan berbagai program dan kondisi saat ini hanya satu yang dituju, mewujudkan pemerintahan bersih dan berwibawa. Berikut ini cuplikan wawancaranya. Apa yang menjadi prioritas kebijakan Anda? Reformasi birokrasi itu salah satu prioritas di dalam program kita pada RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2009-2013. Selama 5 tahun itu, setiap RKP-nya (Rencana Kerja Pemerintah) tiap tahun selalu saja ada program untuk JUNI 2012

31

8/15/2012 11:40:59 AM

WAWANCARA mengimplementasikan sembilan program reformasi birokrasi. Ada yang sudah jalan, dan ada yang sedang terus dijalankan. Bahkan, sudah ada yang memperolah hasil memuaskan bagi kita. Selain itu, kita juga punya tekad untuk menjadikan Kaltim sebagai island of integrity. Di awal kepemimpinan saya, kita mengadakan acara yang dihadiri oleh Menpan & RB, BPK, Mabes Polri, KPK, dan BPKP, yang sama-sama pada waktu itu, kita mencanangkan Kaltim untuk menjadi, Island of integrity. Dan, pada waktu itu kita menandatangani Pakta Integritas. Mulai dari Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, dengan seluruh jajarannya, para bupati, walikota, pimpinan DPRD. Nah, setelah berjalan itu, kita melihat bahwa harus ada semacam implementasi daripada Pakta integritas itu. Kita bekerjasama dengan BPK dan BPKP, terutama mengimplementasikan ketentuanketentuan yang diharuskan oleh BPK, di dalam accountability kita dalam pengelolaan keuangan negara. Kemudian juga BPKP memberikan pendampingan kepada kita. Alhamdulillah, ternyata pada 2010, kita berhasil mendapatkan WDP, Wajar Dengan Pengecualian. Dan, kita terus berjuang, mudah-mudahan 2011 ini bisa WTP. Bagaimana dengan pelaksanaan reformasi birokrasi? Terkait dengan reformasi birokrasi di daerah kabupaten/kota, dengan adanya PP No. 19 dan PP No. 23, yang memberikan kewenangan kepada gubernur sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Jadi, dengan kekuatan itulah maka Insya Allah semua program reformasi birokrasi bisa kita laksanakan. Dan, kita itu berhasil dengan program reformasi birokrasi. Bisa naik pangkat, kita bisa lebih baik ya, itu sangat tergantung dari hasil yang kita lakukan juga dan penilaian dari BPK. Hal penting lainnya adalah

32

JUNI 2012


akuntabilitas kinerja pemerintahan. Kami berupaya akuntabilitas kinerja pemerintahan ini bisa turut ditingkatkan. Syukur Alhamdulillah, akuntabilitas kinerja pemerintahan itu menuju ke arah perbaikan. Kalau pada 2009 dan 2010, kita mendapat nilai CC, tahun 2011 ini, kita naik pangkat mendapat penilaian B. Dari 530 pemerintah daerah itu, Alhamdulillah Provinsi Kaltim bersama Jawa Tengah, dua provinsi yang mendapat nilai 70. Artinya, bagus. Dan, untuk kotanya Kota

Sukabumi. Nah, itu juga salah satu kebanggaan kita. Ya, mudah-mudahan lah, kinerja pemerintahan kita nomor satu, yang WDP naik menjadi WTP. Jadi lebih sempurna. Apa wujud dari implementasi pemerintahan yang bersih? Untuk mengimplementasikan wujud pemerintahan bersih dan berwibawa semua pengadaan barang dan jasa itu melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), e-procurement itu sudah kita laksanakan. Nah, syukur Alhamdulillah hasilnya juga bagus. Ternyata kita nomor dua terbesar, Rp3 triliun lebih, yang pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement. Itu nomor dua setelah

Jawa Barat. Dari 33 provinsi kita nomor 2. Jadi semua pengadaanpengadaan jasa melalui LPSE. Nah, ada satu lagi dampak dari LPSE itu, saya mendapatkan penghargaan, dari Bapak Presiden, yang disebut dengan penghargaan Anugerah Karya Anak Bangsa. Itu diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian. Karena, tanpa disadari ternyata kita nomor satu dalam penggunaan produk dalam negeri. Sebab, di dalam LPSE tadi, salah satu syaratnya, pengadaan barang dan jasa harus menggunakan produksi dalam negeri. Jadi yang Rp3 triliun tadi ternyata itu juga kami peringkat pertama. Dan, itu membuat kami menjadi bersemangat juga, karena e-procurement itu ternyata membawa hasil juga di bidang lainnya. Bagaimana dengan pelaksanaan zona integritas? Nah, yang berikut lagi, Insya Allah dalam bulan depan ini, kita sedang mempersiapkan untuk pencanangan atau deklarasi Kaltim sebagai zona integritas. Dan itu kami akan mengundang kembali BPK, KPK, Menpan, BPKP, Kejaksaan Agung, dengan Mabes Polri, untuk menyaksikan itu. Nah, inilah juga kita tekadkan, karena kita harus mulai ini. Saya yakin bahkan haykul yakin, pemerintahan yang bersih dan berwibawa itu bisa kita wujudkan di Kaltim. Bahkan, bukan mustahil saya kira, setelah kita mendeklarasikan zona integritas itu ada beberapa SKPD atau ada beberapa kabupaten, yang bisa mencanangkan ini juga wilayah bebas korupsi. Tapi tentu dengan penilaian BPK, ya. Nggak mungkin lah orang masih disclaimer bisa wilayah bebas korupsi, kan. Paling tidak dia sudah WDP atau WTP gitu. Ada kriterianya yang harus dipenuhi dulu seperti yang disampaikan Menpan. Saya yakin setelah ada ZI (Zona Integritas), ada wilayah bebas korupsi, itulah yang disebut sebagai island of integrity itu. Entah kapan

Warta BPK

8/15/2012 11:41:00 AM

WAWANCARA bisa terwujudnya, saya optimis kalau kita bekerja sungguhsungguh. Itu harus dilakukan. Nah, untuk mencapai itulah, saya menggembleng, yang pertama itu adalah aparat kita. Aparat-aparat kita ini harus berubah mindset-nya. Yang berikut lagi yang saya upayakan terus pelatihan-pelatihan, kepada staf-staf saya, baik eselon II, eselon III, bahkan eselon IV, secara berjenjang. Sehingga dengan demikian kualitas mereka pun menjadi lebih baik. Karena dari aspek perencanaan sampai aspek

Warta BPK


pengawasan, dua-duanya itu harus kuat. Jadi orang-orang yang duduk di SKPD, perencanaannya harus lengkap, termasuk juga pengawasannya, sehingga memudahkan juga bagi BPKP maupun BPK, untuk melakukan pengawasan. Seperti sekarang ini, Pak Sri (Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kaltim) sudah melakukan program ini, pengawasan. Saya buat surat ke semua SKPD, SKPD tidak boleh ada yang bepergian, harus tetap di tempat, sampai selesai pemeriksaan. Memudahkan, kan. Memudahkan bagi BPK juga untuk memeriksa. Nah itu bisa saya lakukan. Termasuk para bupati/walikota untuk memprioritaskan juga kerjasama yang sudah baik, misalnya SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), dengan BPKP itu kan memudahkan juga bagi BPK untuk menilai. Jadi bagi saya hal terpenting itu adalah kualitas SDM-nya. Disamping itu masalah integrity. Ada lima yang utama kita harus lakukan. Pertama adalah pendekatan kualitas keimanan dan ketakwaan. Kedua, pengentasan kemiskinan. Alhamdulillah, kemiskinan di Kalimantan Timur sudah turun menjadi 6,77%. Ketiga adalah memerangi kebodohan. Pendidikan diprioritaskan dimana-mana dengan program Kalimantan Timur Cemerlang, Cerdas, Merata. Dan, syukur alhamdulillah pendidikan kita sudah cukup bagus secara nasional. Keempat, kesempatan kerja. Kita menyediakan kesempatan kerja kita membuka program “Sawit Satu Juta Hektar”. Kita membuka program food estate dan rice estate seluas 200.000 hektare. Kelima itu kesehatan. Pelayanan kesehatan terus ditingkatkan, karena kita ini hidup harus tetap sehat kan. Makanya pelayanan kesehatan itu kita utamakan. Bahkan, sekarang ini dari lima itu, yang disebut dengan K5 plus,

yang keenamnya itu adalah menjaga kelestarian lingkungan hidup. Apalagi dengan pemanasan global dan perubahan iklim ini, masalah kelestarian lingkungan hidup harus kita jaga. Apalagi Kaltim ada bagian dari heart borneo, 72% heart borneo itu ada di Kalimantan Timur. Bagaimana dengan akuntabilitas kinerja ekonomi dan kesejahteraan rakyat? Syukur alhamdulillah, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) kita terus meningkat. Sekarang sudah mencapai Rp395 triliun untuk 2011, naik dari tahun sebelumnya Rp320 triliun. Peningkatan income perkapita kita juga cukup besar. Kemudian, indeks pembangunan manusia, itu kita nomor lima. Orang naik haji saja, di Kaltim itu, sepuluh tahun ke depan sudah penuh. Sama dengan DKI jakarta. Itu juga salah satu indikator. Salah satu indikator kita meningkat kesejahteraannya. Usia harapan hidup kita, itu sudah 72 tahun. Ya, kita masih kalah dengan Yogya, Yogya lebih tinggi usia harapan hidupnya. BPK memberikan Opini WDP atas laporan keuangan Kalimantan Timur, pengecualiannya di mana? Provinsi Kaltim mendapat WDP, pengecualian umumnya masih masalah aset. Namun, kami berupaya untuk memperbaikinya, Insya Allah, tahun depan mudah-mudahan, bisa WTP. Apa resepnya Anda bisa memperbaiki akuntabilitas kinerja? Kami taat dengan ketentuanketentuan yang diberikan oleh Menpan RB. Dan, kita ada timnya. Timnya itu yang mengawasi setiap langkah. Saya katakan setiap tahun, kita harus buat time frame. Jadi terus dikontrol. Kadang-kadang ada juga SKPD yang bandel, sudah diminta nggak masuk-masuk. Ya udah kita kejar. Pada penilaian tahun pertama itu, ada SKPD yang tidak bisa mengikuti. Saya ganti. Saking kerasnya kita JUNI 2012

33

8/15/2012 11:41:00 AM

WAWANCARA untuk mendapatkan ini. Jadi, saya sendiri, kemudian ini Pak Wagub, kebetulan beliau salah satu tugas beliau yang kita melaksanakan pengawasan. Jadi, beliau juga keras. Ada SKPD-SKPD berdasarkan laporan Sekda, laporan dari asisten kurang begitu giat, kita tegur. Alhmdulillah, penilaian dari Menpan itu tahun 2009 kita dapat CC, 2010 dapat CC, alhamdulillah 2011, kita naik pangkat dari yang CC tadi. Kaltim termasuk daerah yang punya kekayaan alam yang besar, tanggapan Anda? Jadi begini, kaya itu dengan tanda kutip ya. Kekayaan itu bukan kekayaan Kaltim. Itu kekayaan NKRI, yang kebetulan ada di Kaltim.

revegetasi. Penanaman kembali. Hingga hari ini Mentan (Menteri Pertanian) ke KPC (Kaltim Prima Coal), itu kita coba memanfaatkan lahan tambang untuk perkebunan. Ada sawit, karet, dan ternak sapi. Nah, kalau itu berhasil, kita akan terapkan di semua perusahaan-perusahaan tambang. Namun tambang itu ada dua, ada PKP2B dan ada yang KP. Di Kaltim secara keseluruhan itu hampir 1400 lebih. Nah itu yang menyulitkan saya. Karena, yang kecil-kecil itu yang namanya reklamasi itu tidak bisa dilakukannya. Akhirnya terjadilah kerusakan lingkungan dimana-mana. Biasanya kan ada deposit, penyimpan, terkait aturan untuk reklamasi ini?

Kami taat dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Menpan RB. Dan, kita ada timnya. Timnya itu yang mengawasi setiap langkah. Saya katakan setiap tahun, kita harus buat time frame. Jadi terus dikontrol. Nah, saya bertugas menjaga, dari pengelolaan sumber daya alam itu, harus baik. Kalau tambang misalnya, harus menerapkan good minning practice. Tidak boleh bad practice. Dalam pengelolaan yang lain, hutan, juga begitu. Jadi, harus diterapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik sesuai dengan ketentuan undang-undang. Misalnya saja tambang, tambang itu sebelum dia menambang, top soil-nya itu dipindahkan ke samping. Tanah-tanah penutupnya juga dipindahkan. Lalu dia boleh menambang. Setelah dia menambang, tanah tadi dikembalikan, itulah yang disebut dengan reklamasi. Setelah dikembalikan, top soil-nya dipindahkan, barulah dilakukan

34

JUNI 2012


Itu dia yang disebut dengan Jaminan Reklamasi. Namun, saya sudah perhitungkan berapa pun besarnya jaminan reklamasi itu, tidak bisa kita harapkan bisa dipakai untuk menutupi kembali. Nah, itulah yang menjadi kekhawatiran saya, akan terjadi degradasi yang sangat besar di Kalimantan Timur. Kalau dulu saya takut kalau tibatiba jadi Bangka Belitung, karena Bangka Belitung kan Timah ya. Kaltim itu sama, gara-gara batubara. Sedih melihat kerusakan lingkungan itu. Kabarnya DPR menginisiasi pemekaran provinsi di wilayah Kalimantan Timur, tanggapan Anda? Ya, Kalimantan Utara. Kalau memang dasarnya itu aspirasi rakyat, saya mendukung saja. Saya tidak

pernah menghalangi. Dan, rasanya, persyaratan untuk Kalimantan Utara itu terpenuhi. Nah, sekarang tinggal DPR dan pemerintah pusat. Apa Provinsi Kalimantan sendiri sudah menyetujui pemekaran ini? Saya sudah menyatakan persetujuan. Kementerian Dalam Negeri juga sudah menyatakan persetujuan. Kami hanya melepas lima daerah, dari 14 daerah. Berarti kami masih punya sembilan daerah. Ditambah dengan rencana pemekaran nanti, Kutai Barat ditambah Berau, berarti sudah 11 daerah. Yang perlu dipastikan dulu di level kabupaten. Batasnya harus jelas. Nah, nanti yang akan bergabung dengan Kalimantan Utara itu lima kabupaten: Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan. Jadi, kalau batasnya jelas, sudah tinggal dilepas saja. Makanya kemarin saya minta Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional) untuk memastikan batas wilayah itu. Masalah aset? Ya, aset itu memang harus juga ada keputusan kami untuk penyerahan aset. Bagi saya nggak ada masalah. Tetap di NKRI juga kan. Kecuali kalau kita serahkan ke Malaysia, baru itu persoalan. Kalau masih NKRI ini ya kita serahkan saja. Bersedia saya. Tidak ada masalah. Apa pandangan Anda terhadap BPK? Bagus. Kebetulan ya, di riwayat hidup saya, 10 tahun saya di DPR. Bahkan, saya pimpinan Komisi II. Salah satu tugas Komisi II itu pengawasan. Mitra saya dulu BPKP. Nah, selama 10 tahun itu saya mendalami betul fungsi-fungsi pengawasan itu dilakukan. BPK ini kan lembaga tinggi negara (lembaga negara), suatu lembaga yang harus kita hormati. Jadi, apa-apa saja yang dicanangkan oleh BPK, ya dilakukan saja. and

Warta BPK

8/15/2012 11:41:00 AM

REFORMASI BIROKRASI

Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK RI.

Menanam Sikencur di Pusdiklat Pusdiklat juga menjadi wahana untuk sebuah perubahan dalam segala hal di BPK, termasuk masalah kecurangan, fraud, korupsi, atau apapun istilah sejenis lainnya.

B

PK starts at Pusdiklat begitu kira-kira moto Pusdiklat BPK. Sesuai semboyan itu, Pusdiklat memiliki peranan penting dalam mendidik dan melatih pegawai agar memenuhi kompetensi yang ditetapkan dan berintegritas tinggi, sehingga mampu menjalankan tugas BPK dengan baik. Lebih dari itu, Pusdiklat juga menjadi wahana untuk sebuah perubahan dalam segala hal di BPK. Tak terkecuali perubahan budaya dan paradigma, khususnya terkait dengan masalah kecurangan, fraud, korupsi, atau apapun istilah sejenis lainnya. Tidak heran jika Pusdiklat menjadi satuan kerja pertama yang menginisiasi untuk mengikuti pilot project penerapan program baru bernama fraud control system (FCS). Sistem ini dibangun untuk mendeteksi kecurangan atau penyimpangan yang di Indonesia lebih populer dengan sebutan

Warta BPK

35 - 37 reformasi birokrasi.indd 35

korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. BPK mengenalnya sebagai sistem kendali kecurangan atau Sikencur. Piloting project penerapan Sikencur di BPK sendiri hanya dilakukan oleh dua satuan kerja. Selain Pusdiklat, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat juga turut serta. Dari dua satuan kerja ini, diharapkan akan menyebar ke satuan kerja lain. Bahkan, jika perlu dapat menyebar ke seluruh entitas di Indonesia. “Kita juga akan mengenalkan sistem kendali kecurangan ini kepada kementerian/lembaga dan pemda lainnya. Harapannya, secara nasional, sistem kendali kecurangan akan tersebar di Indonesia. Kita mengharapkan Indonesia bebas korupsi, itu minimal bisa segera terealisir dengan mimpi yang besar ini,” ujar Kepala Pusdiklat BPK Cris Kuntadi, belum lama ini. Pusdiklat sendiri, dalam hal ini Cris

Kuntadi selaku pimpinannya, sejak pertengahan tahun 2011, sudah turut aktif dalam pengembangan Sikencur ini. Mulai dari pengembangan awal, pemantapan, sampai sosialisasinya. Seperti pada 15 Februari lalu, Pusdiklat mengadakan awareness program Sikencur bagi seluruh pegawai Pusdiklat. Di sisi lain, keikutsertaan Pusdiklat dalam piloting Sikencur ini, salah satunya, karena mengelola anggaran yang cukup besar. Bahkan, anggarannya terbesar di antara satuan kerja setingkat eselon II di BPK. “Kami khawatir dengan anggaran yang besar, tetapi dikelola dengan tidak bijak. Misalnya terkait dengan kecurangan yang terjadi dalam penggunaan anggaran tersebut,” ungkap Cris. Selain itu, sebagai pusat pendidikan dan pelatihan, Sikencur ini bisa menjadi ajang pendidikan dan pelatihan. Jika sistem ini berjalan di Pusdiklat, ada dua fungsi Pusdiklat dalam Sikencur ini. Pertama, bagaimana Pusdiklat mampu mengendalikan kecurangan atau penyimpangan agar tidak terjadi di lingkungan kerjanya sendiri. Kedua, jika berhasil, maka akan ada unsur pembelajaran. Pusdiklat sendiri telah menerapkan Sikencur dengan berbagai perangkat yang telah JUNI 2012

35

8/15/2012 12:01:11 PM

REFORMASI BIROKRASI dibangun. Mulai dari pucuk pimpinan. Kepemimpinan yang anti korupsi. Dari sinilah awal dari pembangunan lingkungan kerja yang bebas korupsi, kecurangan, atau fraud. Implementasinya dengan penandatanganan pernyataan komitmen untuk menerapkan Sikencur. Lalu, penandatanganan Pakta Integritas antara pegawai dan atasannya langsung. Mulai dari eselon IV dan III dengan stafnya. Hal serupa juga antara Kepala Pusdiklat dengan pimpinannya, Kepala Ditama Revbang BPK. Tak cukup dengan penandatanganan pernyataan komitmen dan Pakta Integritas, selain sudah ada pemberlakuan Kode Etik BPK, Pusdiklat juga telah menyusun Standar Perilaku (Code of Conduct). Standar perilaku ini secara umum merupakan ukuran bagi pegawai mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak

Mekanisme Pengaduan Ada mekanisme pengaduan di Pusdiklat BPK. Alurnya, orang yang melakukan pengaduan memasukkan pengaduannya ke kotak pengaduan yang tekah disediakan. Pengaduan tersebut kemudian diambil oleh tim khusus pusdiklat. Lalu, pengaduan tersebut dibuka secara bersamasama. Kemudian pengaduan itu dimasukkan ke dalam sistem yang terkomputerisasi. Pengaduan yang mencantumkan nama dan alamat email, dimasukkan ke dalam sistem di komputer. Dari situ, orang yang menyampaikan pengaduan bisa mengetahui dan memantau sejauhmana pengaduannya ditindaklanjuti. Jika pengaduan disampaikan melalui account email khusus pusdiklat, maka pengaduan tersebut akan terbaca oleh semua anggota tim khusus yang menangani pengaduan. Hal ini bisa dilakukan karena menggunakan sistem mailing list. Kemudian tim khusus ini menindaklanjutinya. Apabila pengaduan tersebut memang terbukti benar atau kemungkinan besar bisa terjadi, maka langkah selanjutnya adalah melaporkannya ke Inspektorat Utama BPK. Jadi, pelaksanaan pemeriksaan investigasinya atau penelitian lebih lanjutnya dilakukan oleh Inspektorat Utama BPK. Bukan oleh tim khusus di pusdiklat. “Konsentrasi kami adalah membangun sistem, maka pihak lain yang lebih berwenang itulah yang akan menilai apakah permasalahan (dari pengaduan) yang diajukan tadi benar atau tidak,” ucap Kepala Pusdiklat BPK Cris Kuntadi. and

Sektor-Sektor Rawan Fraud Hasil dari Fraud Risk Assessment yang dilakukan Pusdiklat menyimpulkan bahwa ada beberapa sektor yang rawan terjadi fraud atau kecurangan di pusdiklat, seperti modus suap misalnya. Kemungkinannya memang kecil, tetapi tetap ada. Sektor yang paling rawan adalah pengadaan barang dan jasa. Sektor ini memang paling rawan di semua entitas pengguna keuangan negara. Kalau di Pusdiklat, salah satunya adalah pengadaan katering. Pengadaan katering sebelumnya dilakukan hampir setiap waktu ketika diselenggarakan diklat-diklat. Supplier katering sendiri ditunjuk langsung. Saat ini, pengadaan katering diadakan dengan model paket setiap empat bulan sekali. Misalnya, sekali pengadaan katering untuk waktu empat bulan. Jadi, selama setahun hanya tiga kali dilakukan pengadaan katering. Pengadaan kateringnya sendiri dengan model tender. Dan, tendernya pun dilakukan melalui e-procurement. Hasilnya bukan hanya bisa mengendalikan risiko-risiko fraud, tetapi juga penghematan anggaran Pusdiklat. Pada tahun 2011, secara umum, efisiensi dari anggaran pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement, termasuk di dalamnya pengadaan

36

JUNI 2012


katering, mampu menghemat anggaran hampir mendekati 40%. “Anggaran yang bisa kita hemat tadi kita langsung melakukan perubahan DIPA sehingga bisa digunakan untuk kegiatan yang lain. Dan, serapan anggaran kami, Alhamdulillah 99,47%, untuk 2011. Ini termasuk tinggi ya untuk serapan anggaran tersebut,” ungkap Cris. Sektor lainnya adalah penggantian tiket pesawat dari peserta diklat. Sebelum Sikencur diterapkan, mekanisme penggantian tiket pesawat ini dilakukan oleh pusdiklat ketika peserta meminta reimburse (membayar kembali, melakukan penggantian kerugian). Kemudian diterapkan verifikasi atas tiket pesawat dari para peserta diklat. Jika hasil verifikasi ternyata tiket pesawat itu palsu atau di-mark-up, maka pihak pusdiklat menolak untuk memberikan reimburse atas tiket pesawat yang hasil verifikasi tadi. Bahkan, pihak pusdiklat melaporkan fraud ini ke Inspektorat Utama BPK untuk ditindaklanjuti. “Ternyata ini sangat efektif. Sehingga sejak kami melakukan seperti itu sampai sekarang itu tidak ada. Atau kami belum menemukan lah orang berusaha untuk melakukan hal tersebut,” ungkap Kepala Pusdiklat BPK Cris Kuntadi. Warta BPK

8/15/2012 12:01:11 PM

REFORMASI BIROKRASI

Cris Kuntadi.

boleh dilakukan berkaitan dengan tugas atau pekerjaannya masingmasing. Walaupun ada tim perumus, dalam proses penyusunan Standar Perilaku ini dilakukan bersamasama dengan seluruh pegawai di lingkungan Pusdiklat. Dengan begitu semua pegawai akan merasa ikut membangun, memiliki, dan bertanggung jawab atas perilaku dan tindakannya dalam menjalankan pekerjaan masing-masing. Hal penting lainnya dalam penerapan Sikencur ini adalah

melakukan fraud risk assessment. Menginventarisir risiko-risiko fraud apa saja yang mungkin terjadi di Pusdiklat. Setelah berhasil terinventarisir, dilakukan upaya untuk mengelola risiko fraud tersebut agar tidak terjadi. Lalu, dibuatlah seperangkat alat yang mendukung pengendalian fraud, seperti sarana penerima pengaduan. Sarana penerima pengaduan ini berupa kotak pengaduan, website pusdiklat, email khusus, dan saluran telpon. “Dan, itu semua kita share kepada orang-orang yang memiliki kepentingan terhadap pusdiklat. Sehingga jika mereka ingin melaporkan suatu kecurangan yang terjadi di pusdiklat, maka mereka akan dengan mudah melakukannya,” jelas Cris.

Whistle Blowing System Sejalan dengan itu, pusdiklat juga membangun whistle blowing system. Sistem ini dibangun untuk menjamin keamanan dan kenyamanan si pelapor pengaduan.

Sehingga orang atau pegawai yang melihat adanya fraud tidak perlu merasa takut, sungkan, atau khawatir akibat dampak terhadap dirinya jika melaporkan. Pedoman pengaduan pun telah disusun. Di dalamnya memuat aturan bagaimana syarat pengaduan dan bagaimana menangani pengaduan. Sistem dan mekanisme pengaduan serta penindaklanjutan pengaduan dan lainnya yang menyangkut pengaduan juga telah dibangun. Jika pondasi Sikencur sudah memadai. Hal terpenting adalah bagaimana mempopulerkan atau memasyarakatkan Sikencur ini. Caranya dengan sosialisasi ke stakeholder ataupun rekanan pusdiklat. Muaranya diharapkan agar muncul kesadaran bahwa ada hal yang tidak boleh dilakukan. “Peduli bahwa kami menerapkan sistem ini dan mereka harapannya tidak untuk mencoba menerobos, atau tidak mencoba untuk mengimingi-imingi pegawai kami dengan perbuatan-perbuatan yang curang tadi,” ucap Cris . and

Pendidikan Fraud Awareness Pusdiklat bukan hanya ikut serta dalam piloting Sikencur dan menerapkan di lingkungan kerjanya. Tapi, sebagai satuan kerja yang berfungsi sebagai tempat pendidikan dan pelatihan bagi pegawai BPK, Pusdiklat juga mendorong agar peserta diklat aware terhadap hal-hal terkait fraud atau Sikencur. Salah satunya dengan memasukkan hal-hal yang terkait dengan fraud ke dalam kurikulum pendidikan diklat. Dengan kata lain, ada mata diklat yang berhubungan dengan fraud dalam sistem pendidikan dan pelatihan di Pusdiklat. Bagi peserta diklat yang menjadi pemeriksa pada anggota tim yunior ada mata diklat yang disebut dengan fraud awareness 1. Bagi peserta diklat yang menjadi anggota tim senior juga ada mata diklat yang disebut fraud awareness 2. Selain itu, Pusdiklat juga berencana akan melaksanakan dua Training of Trainers. Pertama, Training of Trainers terkait Sikencur.

Warta BPK


“Kami akan mengundang masing-masing satker, misalnya dua orang setiap satker untuk kita kenalkan atau dididik soal fraud control system atau Sikencur. Harapannya, mereka yang sudah belajar di sini akan menularkan di satkernya masing-masing. Dan, mereka juga akan menjadi tim implementasi sikencur di satker masing-masing,” papar Cris. Kedua, Training of Trainers yang terkait fraud risk assessment. Bagaimana melakukan assessment terhadap risiko kecurangan yang terjadi. Pesertanya juga sama seperti Training of Trainers pertama. “Nah setelah dari sini, mereka akan kembali ke satkernya untuk mengajarkan dan untuk melakukan fraud risk assessment seperti yang dilakukan oleh pusdiklat,” ucap Cris lagi. Selain itu, Pusdiklat juga berencana akan men-training pegawai-pegawai Inspektorat Utama BPK. Untuk mendidik bagaimana melakukan pengujian terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan di seluruh satuan kerja di BPK. and JUNI 2012

37

8/15/2012 12:01:14 PM

BPK DAERAH

Lakukan Mapping, Cari Solusi Perbaikan Opini

P

erkembangan opini BPK terhadap laporan keuangan entitas di Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai menuju ke arah perbaikan. Pada 2009, dari 21 entitas, sebanyak 17 yang mendapat opini disclaimer, empat lainnya mendapat opini WDP. Pada tahun anggaran 2010, ada perbaikan. Jumlah entitas mengalami kenaikan akibat ada pemekaran daerah kabupaten menjadi 22 entitas. Jumlah entitas yang mendapatkan opini WDP juga bertambah menjadi delapan. Kepala BPK Perwakilan Nusa Tenggara Timur (saat Rudi Irwanto Hamonangan Sinaga. ini menjabat sebagai Kepala Auditorat VI.B pada Auditorat pemerintah daerah berkisar pada Utama Keuangan VI BPK) Rudi masalah kas, aset, persediaan, dana Irwanto Hamonangan Sinaga, bergulir, dan pertanggungjawaban berharap laporan keuangan entitas belanja. Bahkan, dia percaya bahwa ada kemajuan. permasalahan tersebut juga sudah Harapan ini didukung dengan umum di Indonesia bagian Timur. pihak BPK Perwakilan Provinsi Nusa Dalam hal kas, biasanya masalah Tenggara Timur yang melakukan muncul pada penarikan dana dari kas mapping. Tujuan mapping ini untuk di Bendahara Umum Daerah (BUD). mengetahui persoalan-persoalan Sebelum 2009, penarikan dana dari utama yang terdapat dalam BUD tanpa perlu Surat Perintah laporan keuangan entitas. Jika telah Pencairan Dana (SP2D). Sejak 2009 diketahui, bisa mengupayakan sampai sekarang, penarikan dana kas solusinya dengan mendorong entitas dari BUD harus melalui mekanisme untuk memperbaiki sektor-sektor SP2D. SP2D sendiri biasanya dalam laporan keuangan yang rataditerbitkan oleh KPPN (Kantor rata bermasalah tersebut. Pelayanan Perbendaharaan Negara) “Nah, pada 2011 mudahselaku instansi vertikal di lingkungan mudahan [opini entitas membaik]. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Setiap provinsi pasti sama local Kementerian Keuangan. problem-nya. Kami sudah mapping, “Waktu awal saya di sini, tahun dari 22 entitas ini, tidak jauh-jauh 2010, memeriksa tahun buku 2009, masalahnya,” ucap Rudi. penarikan BUD tanpa SP2D, hanya Menurut dia, permasalahan cek saja uang bisa keluar,” ingat Rudi. utama dalam laporan keuangan

38

JUNI 2012

38 - 39 bpk daerah.indd 38

Pada masalah aset, biasanya entitas kurang memperhatikan inventarisasi asetnya. “Bapak beli gelas sekarang, beli kuitansinya, lalu dibiarkan. Sekarang pertanyaannya, kemana itu larinya gelas. Bapak harus hitung tiap tahun kemana larinya gelas. Artinya, bapak itu punya kewajiban menginventarisasi jumlah gelas itu,” jelasnya. Juga masalah persediaan. Dana terbesar dana APBD, khususnya NTT, sebagian besar dialirkan ke obat-obatan atau bidang kesehatan. Masalah muncul ketika anggaran untuk penyediaan obat-obatan ini ada, tetapi jenis yang tercantum dalam anggaran, tidak ada. Dana bergulir juga menjadi kendala. Provinsi NTT bukan daerah yang kaya raya, khususnya dari sisi APBD-nya. Dana APBD yang paling banyak digunakan adalah program dana bergulir. “Dana bergulir itu ribet, tidak ada pencatatan kemana itu larinya hasil dari dana bergulir. Pindah ke si A, lalu si A menyerahkan ke si B, itu tidak dicatat,” ungkapnya. Masalah yang banyak ditemui adalah manajemen belanja atau pertanggungjawaban belanja. Biasanya pos-pos belanja di APBD kurang dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar. Permasalahan utama pada laporan keuangan entitas di NTT tersebut hasil dari mapping BPK Perwakilan NTT. Menurut Rudi, permasalahan tersebut setidaknya sudah mencakup 80%-85% permasalahan pengelolaan keuangan di NTT.

Warta BPK

8/15/2012 11:59:55 AM

BPK DAERAH Wilayah Administrasi Pemerintah Provisnsi NTT No.

Kecamatan

Desa

Kelurahan

Kupang

30

218

22

2

Timor Tengah Selatan

32

228

12

3

Timor Tengah Utara

9

140

34

4

Belu

24

196

12

5

Alur

17

158

17

6

Flores Timur

18

209

17

7

Sikka

21

147

13

8

Ende

20

191

23

9

Ngada

0

78

16

1

Kabupaten/Kota

10

Manggarai

9

132

17

11

Sumba Timur

22

140

16

12

Sumba Barat

6

45

8

13

Lembata

9

137

7

14

Rote Ndao

8

73

7

15

Manggarai Barat

7

116

5

16

Nagekeo

7

84

16

17

Sumba Tengah

4

43

-

18

Sumba Barat Daya

8

94

2

19

Manggarai Timur

6

104

10

20

Kota Kupang

4

-

49

21

Sabu Raijua

6

42

5

285

2.469

300

Jumlah

“Dan, saya yakin wilayah timur juga ini permasalahannya. LHP itu nggak jauh dari lima masalah ini. Kalau ada perbaikan opini berarti ada perbaikan pada lima masalah ini,” ujarnya. Di sisi lain, secara umum, kendala dalam pengelolaan keuangan di NTT biasanya masalah kurangnya ketersediaan sumber daya manusia yang punya kompetensi akuntansi.

Keterbatasan & Keuntungan Jumlah pegawai BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur sekitar 120 orang. Dari 120 orang tersebut, 80 di antaranya merupakan tenaga auditor. Jumlah entitas sebanyak 22, yang terdiri dari 20 kabupaten, satu kota, dan satu provinsi. Jika melihat perbandingan antara jumlah tenaga auditor dengan jumlah entitas, sebenarnya terdapat gap yang jauh. Bisa dibayangkan, jika BPK Perwakilan NTT mengirimkan 22

BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk pada 15 Juni 2007 berdasarkan Keputusan Ketua BPK RI No.34/K/I-VIII.3/6/2007. Namun, secara resmi dibuka pada 27 Juli 2007 oleh Ketua BPK pada waktu itu, Anwar Nasution. Sebelumnya Nusa Tenggara Timur termasuk wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan V BPK RI yang berkedudukan di Denpasar, Bali. Warta BPK

38 - 39 bpk daerah.indd 39

Daftar entitas di BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Alor Kabupaten Belu Kabupaten Ende Kabupaten Flores Timur Kabupaten Kupang Kabupaten Lembata Kabupaten Manggarai Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Manggarai Timur Kabupaten Ngada Kabupaten Nagekeo Kabupaten Rote Ndao Kabupaten Sabu Raijua Kabupaten Sikka Kabupaten Sumba Barat Kabupaten Sumba Barat Daya Kabupaten Sumba Tengah Kabupaten Sumba Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara 22. Kota Kupang

tim yang terdiri dari lima orang, dan dilakukan secara bersamaan, jumlah auditor yang turun ke lapangan seharusnya berjumlah 110 orang. Untungnya, dari 22 entitas yang diperiksa, tidak semuanya menyampaikan laporan keuangannya secara bersamaan. Pada laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2011, ada sekitar 11-12 entitas yang telah menyampaikan laporan keuangannya. Sisanya, masih belum menyampaikan. Kondisi ini dianggap sebagai hal yang menguntungkan. Artinya, auditor masih bisa ‘bernafas’. Selain itu, target dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan juga tercapai. Jika semua entitas bersamaan menyampaikan laporan keuangan, akan keteteran. Bisa jadi, semua target laporan hasil pemeriksaannya tidak terealisasi tepat waktu. and JUNI 2012

39

8/15/2012 11:59:55 AM

GALLERY FOTO

Ketua BPK Hadi Poernomo memberikan buku Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2011 kepada Jaksa Agung Basrief Arief, di Jakarta, belum lama ini. Dalam acara penyerahan LHP itu hadir juga Anggota BPK Moermahadi Soerja Djanegara.

Ketua BPK Hadi Poernomo berjabat tangan dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Gories Mere dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan lembaga itu, di Jakarta, belum lama ini. Nampak hadir dalam acara itu, Anggota BPK Moermahadi Soerja Djanegara.

Anggota BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM kepada Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin, di Jakarta, baru-baru ini.

Sekjen BPK Hendar Ristriawan menandatangani dokumen dalam Rakornis Kesekjenan BPK yang berlangsung di Jakarta, belum lama ini.

40

JUNI 2012

40 - 41 galeri foto.indd 40

Warta BPK

9/10/2012 1:48:46 PM

Ketua BPK Hadi Poernomo hadir dalam acara Penyerahan LHP BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan Tahun 2011, di Jakarta, belum lama ini. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro nampak hadir didampingi oleh jajaran teras kementerian. Sementara Anggota BPK Moermahadi Soerja Djanegara juga mendampingin Ketua BPK.

Ketua BPK Hadi Poernono dan Menteri Perhubungan EE Mangindaan berfoto bersama seusai acara Penyampaian LHP BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2011 di Jakarta, 12 Juni lalu.

Ketua BPK Hadi Poernomo berfoto bersama dengan seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam acara ramah tamah seusai memberikan pengarahan di Gorontalo, belum lama ini. Hadir juga mendampingi Ketua BPK, Anggota BPK Moermahadi Soerja Djanegara dan Sekjen BPK Hendar Ristriawan.

Warta BPK

40 - 41 galeri foto.indd 41

JUNI 2012

41

9/10/2012 1:48:53 PM

TEMPO

doeloe

Lambang BPK dari Masa ke Masa Sejak berdiri sampai saat ini, lambang BPK telah mengalami tiga kali perubahan. Lambang diartikan sebagai sesuatu seperti tanda yang menyatakan hal atau mengandung maksud tertentu. Istilah lambang yang populer adalah logo. Lambang pada sebuah entitas merupakan simbol yang memberikan penjelasan tentang citra dari entitas itu sendiri. Sebuah perwujudan identitas dari entitas itu sendiri. Ada makna filosofis didalamnya dan sebuah branding. Lambang suatu entitas menjadi signifikan kegunaannya jika menjadi ciri yang dikenal dari suatu entitas. Dengan kata lain, jika orang melihat suatu lambang, tanpa berpikir lama, dia sudah tahu dan mengenal dengan baik lambang itu, maka lambang sudah menjadi identitas. Apalagi jika lambang itu dapat membuat secara psikis dan emosional orang dapat bekerja secara optimal dengan kebanggaan, loyalitas, dan kecintaan pada institusinya. Akan menjadi sangat luar biasa. Berbicara mengenai lambang. Semua entitas, di dunia ini, secara umum, dan khususnya entitas di Indonesia pasti memiliki lambang. Tak terkecuali BPK. Jika lambang umumnya menjadi simbol tetap dari satu citra dan identitas entitas, maka BPK, dalam sejarahnya, mengalami tiga kali perubahan lambang. Uniknya, tak serta-merta sejak berdiri, lambang sudah otomatis sudah ada. Lambang negara Indonesia sendiri, baru ada sejak 1950. Sekitar 5 tahun setelah Indonesia diproklamirkan kemerdekaan. Nah, BPK sendiri baru memiliki lambang sejak

42

JUNI 2012

42 - 43 tempo doeloe.indd 42

1961. Sekitar 15 tahun sejak berdirinya. Setelah memiliki lambang sendiri, sekitar 12 tahun kemudian lambang BPK berubah. Tepatnya pada 1973, lambang BPK mengalami perubahan. Tak lama itu, sekitar 10 tahun kemudian, pada 1983, lambangnya kembali mengalami perubahan. Ada masa dua tahun BPK tak memiliki lambang baru. Baru pada 1985, lambang BPK yang di-launching. Lambang BPK yang ditetapkan pada 1985 rupanya menjadi lambang yang paling singkat digunakan sebagai logo atau simbol BPK. Sebab, baru 7 tahun dipakai, sudah diganti lagi. Pergantian tersebut terjadi pada 1993. Lambang yang dilansir pada 1993 inilah yang sampai saat ini masih dipakai. Namun, kabarnya, dalam tahun-tahun ini, lambang BPK yang digunakan sejak 1993 juga akan diubah alias diganti. Berikut ini lambang BPK beserta arti dan sejarahnya yang dipakai sejak tahun 1961 sampai sekarang.

Lambang BPK periode 19611973 Arti Lambang: 1). Pena emas dan buku, artinya BPK-RI melakukan pemeriksaan (koreksi) atas pertanggungjawaban keuangan negara sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) UUD 1945. 2). Peta Indonesia menunjukkan luasnya wilayah pemeriksaan BPK. 3). Api, artinya pemeriksaan yang dilakukan bukan semata-mata

mencari kesalahan, tetapi lebih ditujukan kepada pemberian pembinaan dan pengarahan 4). Timbangan berarti bahwa pemeriksaan bersifat adil, independen dan objektif. Pemakaian lambang tersebut diresmikan oleh Ketua BPK pada saat upacara penggunaan pakaian dinas pada bulan Januari 1961.

Lambang BPK periode 19731983 Makna dari lambang BPK periode 1973-1983 adalah Badan Pemeriksa Keuangan lahir pada tanggal 1 Januari 1947 sebagai suatu Lembaga Tinggi Negara, di dalam menjalankan tugasnya melakukan tiga macam pemeriksaan, yaitu : Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Operasional, Pemeriksaan Program, di mana ketiga macam pemeriksaan tersebut selalu didasarkan menurut hukum dan keadilan, dengan motto : Tepat, Cermat Warta BPK

8/15/2012 11:59:10 AM

TEMPO

doeloe

2). Cakra dengan tiga mata tombak dan 47 buah lengkungan kecilkecil pada luar lingkaran Cakra melambangkan bahwa Cakra adalah senjata Betara Wishnu yang ampuh untuk menjaga agar pengelolaan keuangan negara selalu tertib, berdaya guna dan berhasil guna serta penggunaannya mencapai tingkat kesepadanan yang tinggi.

dan Hemat. Pemakaian lambang BPK ini berdasarkan Surat Keputusan BPK RI No.88/SK/K/1973 tanggal 3 November 1973.

Lambang BPK periode 19851993 Berdasarkan SK Ketua BPK RI No. 1/SK/K/1985 tanggal 31 Mei 1985 diadakan perubahan lambang BPK RI untuk menggantikan lambang yang ditetapkan berdasarkan SK No.88/ SK/K/1973. Lambang BPK periode ini berbentuk bulat dan terdiri dari: 1). Garuda Pancasila terletak di tengah lingkaran Cakra melambangkan bahwa BPK RI sebagai Lembaga Tinggi Negara menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara, sebaga dasar landasan idiil dan filosofi dari semua tindakan yang diambil BPK.

Tiga mata tombak melambangkan ruang lingkup pemeriksaan BPK. Pertama, ketertiban dan ketaatan dalam penguasaan dan pengurusan keuangan negara, Kedua, daya guna (efisiensi) dan kehematan (ekonomis). Ketiga, adalah hasil program yang efektif.

Adapun, 47 lengkung kecil-kecil melambangkan tahun kelahiran BPK. Dalam lingkaran gelanggelang bagian bawah tertulis BPK yang merupakan penegasan bahwa lambang ini adalah lambangnya BPK. 3). Bunga teratai berkelopak tujuh lembar menopang Cakra, dikenal sebagai Padmasana yang bermakna tahta bunga-bunga teratai melambangkan kebersihan, kesucian dan keluhuran lahir batin. Lambang ini juga mengandung makna bahwa dalam pelaksanaan tugas konstitusionalnya, BPK terlepas dari pengaruh pemerintah dan lembaga tinggi lainnya, sehingga memberikan jaminan independensi yang tinggi dalam setiap kegiatan pemeriksaan. Sementara, tujuh buah kelopak teratai menggambarkan bahwa landasan pelaksanaan tugas BPK adalah Sapta Prasetya Jati dan Ikrar Pemeriksa yang masing-masing berjumlah tujuh butir. 4). Garuda dan Cakra berwarna emas. Mempunyai arti keluhuran dan keagungan BPK sebagai Lembaga Tinggi Negara. Sedangkan

Warta BPK

42 - 43 tempo doeloe.indd 43

warna putih pada kelopak teratai melambangkan kesucian, kebersihan dan kejujuran yang harus menjiwai setiap pegawai BPK.

Lambang BPK periode 1993-sekarang Dahulu lambang BPK belum bernama. Pada awal periode kepemimpinan Badan 1983-1988 dipikirkan agar lambang itu mempunyai nama. Setelah digodog, dibahas, dilombakan dan diproses cukup lama. Akhirnya melalui SK No. 13/SK/K/1993 tanggal 18 Desember 1993 tentang nama ditetapkan Lambang BPK RI dengan nama: Tri Dharma Artasantosha. Nama ini berarti dengan menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945, serta prinsip-prinsip penuntun, berupaya mencapai tiga keberhasilan (ketaatan dan ketertiban dalam administrasi keuangan, ekonomis, efisien dan efektif dalam pencapaian sasaran program), menuju terwujudnya pertanggungjawaban keuangan negara yang semakin sempurna. Sudah menjadi sikap dasar; lambang sudah baik dan tidak akan diubah. Hanya diberi nama agar lebih bermakna. Oleh karena itu, tulisan Tri Dharma Artasantosha itu ditempatkan di kiri dan

kanan mata tombak yang ada di puncak. Jika digabung dengan kata-kata di gelang bagian bawah BPK, maka tulisan Tri Dharma Artasantosha tidak saja berarti nama, tetapi juga bermakna misi. Artinya, misi BPK yaitu mewujudkan Tri Dharma Artasantosha. and JUNI 2012

43

8/15/2012 11:59:12 AM

AKSENTUASI

Adipura di tengah Ekonomi Hijau dan Tahun Badak Penerima Anugerah Adipura 2012 meningkat dari 63 menjadi 125 kota se-Indonesia. Kota Surabaya dan Kabupaten Tulung Agung terima Adipura Kencana. Yogyakarta, Manado, Balikpapan dan Malang terpilih sebagai kota terbersih.

Wisatawan asing menikmati segarnya udara di Yogyakarta dengan bersepeda.

K

alau kita pergi ke kota Manado, Balikpapan, Malang ataupun Yogyakarta, kesan pertama yang kita dapatkan adalah kota yang hijau, bersih, teduh dan nyaman. Di sepanjang jalan menuju pusat kota kita akan disuguhi oleh sejumlah taman yang tertata rapih, pepohonan yang hijau serta kebersihan kota yang benar-benar membuat kita merasa betah. Tak berlebihan bila Menteri Negara Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, menetapkan empat kota tersebut sebagai “Kota Besar Terbersih” dalam kategori provinsi yang berhak mendapatkan

44

JUNI 2012

44 - 47 aksentuasi.indd 44

Anugerah Adipura 2011. Adipura merupakan penghargaan lingkungan hidup untuk kota di Indonesia yang dinilai bersih teduh (clean and green city) dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance. Pengolahan sampah dengan penerapan 3R (Reuse, Reduce, Recycle), pengendalian pencemaran air, serta koordinasi antarsektor yang melibatkan peran aktif masyarakat. Dalam penilaiannya, kota terbagi dalam 4 kategori yakni kota metropolitan (berpenduduk lebih dari 1 juta jiwa), kota besar (500.0011.000.000 jiwa), kota sedang (100.001500.000 jiwa), dan kota kecil (kurang

dari 100.000 jiwa). Sementara itu, Kota Surabaya dan Kabupaten Tulungagung mendapatkan anugerah Adipura Kencana karena dinilai berhasil melampaui batas pencapaian dari segi pengendalian pencemaran air dan udara, pengelolaan tanah, perubahan iklim, sosial, ekonomi serta keanekaragaman hayati. Secara keseluruhan kementerian mendaftar kota penerima Adipura tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika pada 2011 hanya 63 kota/kabupaten, tahun ini penghargaan Adipura diserahkan kepada 125 kota se-Indonesia. Ke125 itu terdiri atas sembilan kota metropolitan, empat kota besar, 35 kota sedang, dan 77 kota kecil. Dua kota di antaranya berhak menerima Piala Adipura Kencana. Penyerahan Adipura dilakukan bersamaan puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang kegiatannya dipusatkan di Istana Negara. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekaligus menyerahkan penghargaan Kalpataru, Adipura, Adiwiyata Mandiri, Penyusun Status Lingkungan Hidup Daerah Terbaik 2011 serta menandatangani sampul hari pertama prangko seri peduli lingkungan 2012. Tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2012 adalah Green Economy: Does It Include You?”. Tema itu disesuaikan dengan konteks Indonesia menjadi Ekonomi Hijau: Ubah Perilaku, Tingkatkan Kualitas Lingkungan. Makna mendasar tema ini adalah urgensi seluruh umat manusia, baik individu, kelompok, maupun negara, untuk mengubah pola konsumsi dan produksi atau gaya hidup menuju perilaku yang berkelanjutan. “Tema ini juga dimaksudkan untuk mengangkat momentum United Nations Conference on Sustainable Development atau

Warta BPK

8/15/2012 11:58:21 AM

AKSENTUASI dikenal dengan Rio+20 yang akan diselenggarakan pada pertengahan Juni 2012,” tegas Menteri Negara Lingkungan Hidup. Balthasar menegaskan berbekal berbagai inisiatif kebijakan dan program yang mendukung penerapan ekonomi hijau, diharapkan Indonesia dapat tampil memimpin upaya global menuju pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Indonesia. “Kepedulian dan kepeloporan masyarakat melestarikan lingkungan dari waktu ke waktu semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Karena itu kami yakin Indonesia mampu berada di jajaran depan dalam gerakan Green Economy yang dicanangkan dunia,” tambahnya. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2012 dilaksanakan bersamaan dengan Tahun Badak Internasional. Pencanangan Tahun 2012 sebagai Tahun Badak Internasional merupakan gagasan yang disampaikan oleh Presiden International Union for Conservation of Nature (IUCN) yang juga didukung oleh sebelas negara sebaran badak dunia (Rhino Range State), yaitu Mozambique, Kenya, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Afrika Selatan, Bhutan, Nepal, India, Malaysia dan Indonesia. Usulan IUCN agar Indonesia dapat menjadi patron dalam pencanangan Tahun Badak Internasional sangat strategis untuk menggalang kepedulian dan aksi bersama masyarakat dunia dalam pelestarian badak. Balthasar menambahkan satu hal yang cukup mengembirakan adalah Implementasi UndangUndang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah secara konsisten terus dilakukan dengan berbagai upaya ke seluruh pihak di berbagai lapisan masyarakat. Hal inilah yang memberikan

Warta BPK


Salah satu bundaran taman di kota Malang.

pengaruh signifikan pada peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan perkotaan di Indonesia. Peningkatan kualitas perkotaan dapat dilihat dari kota-kota yang lebih bersih, teduh dan nyaman untuk dihuni sehingga jumlah kota yang menerima penghargaan Adipurapun meningkat menjadi 125.

Kalpataru Sementara itu bagi para pengelola lingkungan pemerintah telah memberikan anugran Kalpataru. Anugerah ini terbagi dalam empat kategori yaitu Perintis Lingkungan, Pengabdi Lingkungan, Penyelamat Lingkungan, dan Pembina Lingkungan. Pemenangnya adalah: Kategori Perintis Lingkungan 1. Galuh Saly, Desa Batumandi, Kecamatan Batumandi, Balangan, Kalimantan Selatan. Dia berhasil melakukan pembibitan gaharu lebih dari 1,6 juta pohon, disertai sosialisasi, pembinaan, dan pelatihannya. 2. Ishak Idris, Kelurahan Iboih, Kecamatan Sukakarya, Sabang, Aceh. Ishak gigih melalukan penanaman mangrove di kawasan Iboih seluas 32 hektare dan melakukan patroli rutin untuk pengamanan kawasan laut di Lhok Iboih dan sekitarnya. 3. Ali Mansyur, Desa Jenu, Kecamatan Jenu, Tuban, Jawa Timur. Ali konsisten menanam sekitar 1,5 juta mangrove serta tanaman lain di pesisir pantai Tuban seluas 134,8 hektar.

Kategori Pengabdi Lingkungan 1. Siti Badriyah, Desa Dengok, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia mengimplementasikan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dengan mencetak 400 tutor keaksaraan dan 4.000 warga keaksaraan seprovinsi. 2. Ali Muryati, Kelurahan Beragam, Kecamatan Binjai Kota, Binjai, Sumatera Utara. Ia mengajarkan pendidikan karakter bagi guru dan siswa TK/PAUD dan ibu-ibu PKK Binjai serta mengajak warga Desa Tanjung Rejo, Deli Serdang, menanam mangrove. 3. Rahmat Arifin, Kelurahan Aur Duri, Kecamatan Sungai Penuh, Sungai Penuh, Jambi. Rahmat melakukan pengamanan terhadap habitat harimau sumatera di dalam kawasan TNKS dan memitigasi konflik manusia dengan harimau sumatera melalui pendekatan kearifan lokal. Kategori Penyelamat Lingkungan 1. Koperasi Peternakan Sapi Perah Setia Kawan, Desa Wonosari, Kecamatan Tutur, Pasuruan, Jawa Timur. Selama 22 tahun, koperasi ini membangun 883 unit instalasi biogas sebagai energi alternatif untuk memasak, penerangan, dan pemanas air pada 1.215 keluarga di 12 desa. 2. Kelompok Masyarakat Penyelamat Hutan Suci Wenara Wana di Desa Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Mereka melakukan konservasi populasi monyet ekor panjang sejak tahun 1999 dan pada 2011 satwa tersebut berjumlah 605 ekor. JUNI 2012

45

8/15/2012 11:58:21 AM

AKSENTUASI Adiwiyata

Suasana hijau di sepanjang jalan utama di Balikpapan.

3. Kelompok Pemberdaya dan Pengguna Air Oi Seli, Desa Maria Utara, Kecamatan Wawo, Bima, Nusa Tenggara Barat. Kelompok ini berhasil menyelamatkan 12 sumber mata air di Maria Utara, merehabilitasi 435 hektar lahan kritis kebun dan hutan lindung, dan merevitalisasi 500 hektar sawah menjadi berpengairan. Kategori Pembina Lingkungan 1. Samuel Oton Sidin, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, melakukan penanaman pada lahan kritis, melestarikan binatang asli Kalimantan dan berbagai jenis tumbuhan yang disertai pembibitannya serta melakukan penyuluhan lingkungan. 2. Josrizal Zain, Kelurahan Balai Nan Tuo, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, memperbaiki bantaran sungai, penanaman pohon dan pembinaan penambang liar, menciptakan kondisi Pasar Tradisional “Ibuh”, membina 2500 pedagang kaki lima dan mengelola sampah pasar menjadi kompos; 3. R. Haryo Ambar Suwardi, Desa Jambidan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengembangkan Hutan Rakyat, Hutan Desa, Gerakan Sekolah Hijau dan Program Konservasi Hutan.

46

JUNI 2012


Dalam membangun kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang peduli lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup bersama Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan terus mengintegrasikan aspek lingkungan dalam kebijakan pendidikan di jalur pendidikan formal. Oleh karenanya terus dikembangkan Program Adiwiyata, sekolah peduli dan berbudaya lingkungan, yang bertujuan untuk mewujudkan warga sekolah yang bertanggungjawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Bagi sekolah yang telah meningkatkan kinerjanya selama 3 tahun berturut-turut diberikan penghargaan Adiwiyata Mandiri. Tahun ini penghargaan Adiwiyata Mandiri diberikan kepada 67 sekolah. Dalam upaya pemerintah menyediakan informasi lingkungan hidup yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009, Kementerian Lingkungan Hidup memberi motivasi pemerintah daerah untuk menyusun Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD). Pada tahun ini, telah dilakukan evaluasi terhadap Laporan SLHD yang berasal dari 29 Pemerintah Provinsi dan 129 Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun Penyusun SLHD Tahun 2011 terbaik adalah Kategori Provinsi adalah DKI Jakarta, Sumatra Barat dan Jawa Timur Kategori Kabupaten/Kota yakni Kota Padang, Kabupaten Agam dan Kabupaten Majene. bd

Anugerah Adipura Penerima Adipura Kencana 1. Surabaya (Jawa Timur) 2. Kabupaten Tulungagung (Jawa Timur) Kategori Kota Metropolitan 1. Surabaya (Jawa Timur) 2. Tangerang (Banten) 3. Palembang (Sumatera Selatan) 4. Jakarta Pusat (DKI Jakarta) 5. Jakarta Selatan (DKI Jakarta) 6. Jakarta Timur (DKI Jakarta) 7. Semarang (Jawa Tengah) 8. Medan (Sumatera Utara) 9. Jakarta Utara (DKI Jakarta) Kategori Kota Besar 1. Malang (Jawa Timur) 2. Balikpapan (Kalimantan Timur) 3. Manado (Sulawesi Utara) 4. Yogyakarta (DI Yogyakarta) Kategori Kota Sedang 1. Jombang (Kabupaten Jombang, Jawa Timur) 2. Tulungagung (Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur) 3. Jepara (Kabupaten Jepara, Jawa Tengah) 4. Lumajang (Kabupaten Lumajang, Jawa Timur) 5. Payakumbuh (Kota Payakumbuh, Sumatera Barat) 6. Madiun (Kota Madiun, Jawa Timur) 7. Gresik (Kota Gresik, Jawa Timur) 8. Lahat (Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan) 9. Probolinggo (Kota Probolinggo, Jawa Timur) 10. Pekalongan (Kota Pekalongan, Jawa Tengah) 11. Banda Aceh (Kota Banda Aceh, Aceh) 12. Kediri (Kota Kediri, Jawa Timur) 13. Metro (Kota Metro, Lampung) 14. Bontang (Kota Bontang, Kalimantan Timur) 15. Pasuruan (Kota Pasuruan, Jawa Timur) 16. Lubuk Linggau (Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan) 17. Pangkal Pinang (Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung) 18. Cimahi (Kota Cimahi, Jawa Barat)

Warta BPK

8/15/2012 11:58:22 AM

AKSENTUASI 19. Magelang (Kota Magelang, Jawa Tengah) 20. Sidoarjo (Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur) 21. Tarakan (Kota Tarakan, Kalimantan Timur) 22. Kendari (Kota Kendari, Sulawesi Tenggara) 23. Tanjung Pinang (Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau) 24. Curup (Kabupaten Rejang, Lebong Bengkulu) 25. Palopo (Kota Palopo, Sulawesi Selatan) 26. Kudus (Kabupaten Kudus, Jawa Tengah) 27. Sukabumi (Kota Sukabumi Jawa Barat) 28. Cilacap (Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah) 29. Blitar (Kota Blitar, Jawa Timur) 30. Banjarbaru (Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan) 31. Pare Pare (Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan) 32. Cirebon (Kota Cirebon, Jawa Barat) 33. Bitung (Kota Bitung, Sulawesi Utara) 34. Cianjur (Kabupaten Cianjur, Jawa Barat) 35. Ternate (Kota Ternate, Maluku Utara) Kategori Kota Kecil 1. Lamongan (Kabupaten Lamongan, Jawa Timur) 2. Tuban (Kabupaten Tuban, Jawa Timur) 3. Kayu Agung (Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan) 4. Muara Enim (Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan) 5. Bojonegoro (Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur) 6. Nganjuk (Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur) 7. Mojosari (Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur) 8. Pacitan (Kabupaten Pacitan, Jawa Timur) 9. Magetan (Kabupaten Magetan, Jawa Timur) 10. Ponorogo (Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur) 11. Temanggung (Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah) 12. Sumenep (Kabupaten Sumenep, Jawa Timur) 13. Kepanjen (Kabupaten Malang, Jawa Timur) 14. Caruban (Kabupaten Madiun, Jawa Timur)

Warta BPK


15. Boyolali (Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah) 16. Kraksaan (Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur) 17. Pare (Kabupaten Kediri, Jawa Timur) 18. Amlapura (Kabupaten Karangasem, Bali) 19. Pagar Alam (Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan) 20. Bangkalan (Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur) 21. Trenggalek (Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur) 22. Sampang (Kabupaten Sampang, Jawa Timur) 23. Slawi (Kabupaten Tegal, Jawa Tengah) 24. Pangkalan Bun (Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah) 25. Kalianda (Kabupaten Lampung Selatan, Lampung) 26. Sarolangun (Kabupaten Sarolangun, Jambi) 27. Bangil (Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur) 28. Pamekasan (Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur) 29. Ngawi (Kabupaten Ngawi, Jawa Timur) 30. Badung (Kabupaten Badung, Bali) 31. Pati (Kabupaten Pati, Jawa Tengah) 32. Purwodadi (Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah) 33. Kolaka (Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara) 34. Pangkajene (Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan) 35. Gianyar (Kabupaten Gianyar, Bali) 36. Sibolga (Kota Sibolga, Sumatera Utara) 37. Situbondo (Kabupaten Situbondo, Jawa Timur) 38. Wonosobo (Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah) 39. Sanana (Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara) 40. Padang Panjang (Kota Padang Panjang, Sumatera Barat) 41. Purbalingga (Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah) 42. Bantaeng (Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan) 43. Pinrang (Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan) 44. Sekayu (Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan) 45. Donggala (Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah) 46. Bangko (Kabupaten Merangin,

Jambi) 47. Wlingi (Kabupaten Blitar, Jawa Timur) 48. Tidore (Kabupaten Tidore, Kepulauan Maluku Utara) 49. Menggala (Kabupaten Tulang Bawang, Lampung) 50. Martapura (Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan) 51. Tanjung Balai (Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara) 52. Stabat (Kabupaten Langkat, Sumatera Utara) 53. Bulukumba (Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan) 54. Barabai (Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan) 55. Airmadidi (Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara) 56. Bondowoso (Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur) 57. Ciamis (Kabupaten Ciamis, Jawa Barat) 58. Malili (Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan) 59. Karanganyar (Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah) 60. Bengkalis (Kabupaten Bengkalis, Riau) 61. Rembang (Kabupaten Rembang, Jawa Tengah) 62. Solok (Kota Solok, Sumatera Barat) 63. Lubuk Pakam (Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara) 64. Prabumulih (Kota Prabumulih, Sumatera Selatan) 65. Barru (Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan) 66. Wonogiri (Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah) 67. Limboto (Kabupaten Gorontalo, Gorontalo) 68. Bangli (Kabupaten Bangli, Bali) 69. Watansoppeng (Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan) 70. Kotamobagu (Kota Kotamubagu, Sulawesi Utara) 71. Sengkang (Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan) 72. Indramayu (Kabupaten Indramayu, Jawa Barat) 73. Singaraja (Kabupaten Buleleng, Bali) 74. Martapura (Kabupaten Banjar, 74. Kalimantan Selatan) 75. Sampit (Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah) 76. Tabanan (Kabupaten Tabanan, Bali) 77. Pelabuhan Ratu (Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat). bd

JUNI 2012

47

8/15/2012 11:58:22 AM

ROAD TO WTP

Opini WTP Bukan Tujuan Akhir Bagi Kementerian Lingkungan Hidup perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian bukanlah tujuan akhir. Peningkatan kinerja dengan melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), reformasi birokrasi, dan ketaatan terhadap peraturan.

Balthasar Kambuaya

K

erja keras jajaran Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK membuahkan hasil. Pada laporan keuangan tahun 2011, kementerian ini memperoleh opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (DPP). Anggota BPK Bidang Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup, Ali Masykur Musa mengungkapkan Kementerian Lingkungan Hidup mendapat WTP DPP dikarenakan ada hal yang dijelaskan. Hal ini terkait dengan belum adanya persetujuan dari kementerian keuangan atas

48

JUNI 2012

48 - 49 road to wtp.indd 48

penyerahan barang persediaan kepada masyarakat. Dia berharap pemberian opini ini dapat memotivasi Kementerian Lingkungan untuk terus membenahi sistem pengelolaan dan penatausahaan keuangan negara. Pasalnya, laporan keuangan yang berkualitas dihasilkan melalui sistem akuntansi yang andal (reliable) serta data yang dapat ditelusuri (traceable) dan layak audit (auditable). Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya mengungkapkan untuk memperoleh opini ini bukan hal yang mudah. Dibutuhkan perjuangan dan komitmen dari seluruh staf

dan pejabat di lingkungan kementerian. Oleh karena itu, lanjutnya, perolehan opini WTP ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh jajaran di kementerian untuk berupaya mengelola keuangan negara dengan baik. “Hampir lima tahun kami berjuang untuk memperoleh opini WTP,” katanya. Dia berjanji akan membuat program dan penjelasan terkait dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Sebab, saat ini opini WTP yang diperoleh belum sempurna, karena masih ada kata dengan paragraf penjelasan. “Kita bertekad untuk mencapai WTP murni untuk laporan keuangan tahun anggaran 2012,“ jelasnya. Sekalipun begitu, Balthasar juga mengingatkan kepada jajarannya, pencapaian opini WTP DPP bukanlah tujuan akhir. Namun, yang terpenting agar meningkatkan kinerja lebih baik dengan melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), reformasi birokrasi, dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Terkait catatan BPK, menteri juga berjanji akan menindaklanjuti catatan tersebut. Untuk itu pihaknya juga akan menggelar rapat dengan seluruh satuan kerja Kementerian Lingkungan Hidup untuk membuat action plan. Selanjutnya pihaknya akan melaporkan kembali ke BPK terkait dengan langkah-langkah yang akan dilakukan. “Artinya kita tidak berhenti sampai di sini saja tetapi terus melakukan perbaikan,” kata Balthasar. Hal ini dilakukan karena pencapaian opini WTP merupakan proses awal dalam membenahi pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Dia juga berjanji akan berusaha untuk mempertahankan opini ini di tahun mendatang.

Warta BPK

8/27/2012 12:51:57 PM

ROAD TO WTP “Ini komitmen kita semua untuk mempertahankan prestasi yang dicapai tahun ini. Harapannya LKPP tahun 2012 bisa mencapai WTP tanpa ada catatan. Saya percaya kita bisa,” tegasnya. Menurut dia, mengelola keuangan negara yang baik sudah menjadi komitmen Kementerian Lingkungan Hidup sejak 5 tahun lalu. Untuk itu, semua tindak lanjut termasuk di tahun-tahun sebelumnya telah dilaksanakan dan diselesaikan. Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah diterapkan dalam lingkungan kerja. “Kita selalu mendiskusikan, merusmuskan. dan menindaklanjutinya,” katanya. Balthasar mengingatkan bahwa pengalaman merupakan guru yang paling berharga. Perolehan opini disclaimer pada tahun-tahun sebelumnya menjadi pengalaman pahit. Oleh karena itu dia perlu melakukan perubahan. Sebab tidak mungkin kementerian yang dipimpinnya terus menerus memperoleh opini disclaimer. Untuk itu, dia meminta kepada seluruh unit kerja dan pejabat di lingkungan kerjanya untuk berupaya maksimal, bekerja taat, dan patuh dengan peraturan. Balthasar bersyukur seluruh staf dan pejabat di kementeriannya bisa melakukan dengan baik. Bahkan, masing-masing pejabat terus memantau pengelolaan kuangan negara. Selain itu, dia juga memperkuat pengawasan internal untuk membantu dalam proses pengelolaan keuangan negara. Hal ini dilakukan karena pengawan internal merupakan alat kontrol dalam pengelolaan keuangan. “Kalau pengawasan internalnya baik kita jamin pengawasan eksternalnya akan baik,” tuturnya.

perubahan pola pikir para staf dan pejabat. Hanya saja diakui untuk mengubah pola pikir ke arah perubahan tentu bukan persoalan yang mudah. Membutuhkan waktu dan juga adanya resistensi. Sekalipun begitu dia juga berupaya agar resistensinya tidak terlalu menghambat. “Dengan begitu semua orang ingin berubah dan memiliki komitmen yang sama,” kata Balthasar Kambuaya. Dia berharap prestasi dan perjuangan berat serta komitmen yang kuat untuk mendapat WTP

akan terus dipertahankan. Sekalipun begitu, dia mengakui upaya mempertahankan opini WTP tidak mudah. Dia menghimbau staf dan pejabat di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup untuk bekerja dengan komitmen yang sama yakni mempertahankan WTP. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2006 mendapat opini WDP, tahun anggaran 2007-2009 anjlok mendapat opini disclaimer, 2010 kembali peroleh WDP, dan tahun lalu mendapat opini WTP DPP. bw

Mengelola keuangan negara yang baik sudah menjadi komitmen Kementerian Lingkungan Hidup sejak 5 tahun lalu. Untuk itu, semua tindak lanjut termasuk di tahun-tahun sebelumnya telah dilaksanakan dan diselesaikan.

Pola Pikir Selain itu, upaya lain yang dilakukan yakni melakukan

Warta BPK

48 - 49 road to wtp.indd 49

Anggota BPK Ali Masykur Musa menyerahkan LKPP kepada Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, pada 7 Juni 2012. JUNI 2012

49

8/27/2012 12:51:59 PM

INTERNASIONAL

Ketua BPK Hadi Poernomo memukul gong tanda dimulainya Workshop Quality Assurance: Sharing Experiences in Quality Assurance Implementation.

Workshop on QA

Upaya Tingkatkan Pengendalian Mutu The Deutsche Gesselschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) bekerja sama dengan SAI Thailand menyelenggarakan workshop di bidang peningkatan kapasitas. Acara ini diikuti oleh sejumlah negara di Asia Tenggara, yaitu seluruh anggota ASEAN yang menjadi anggota ASOSAI (Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar). Workshop yang diselenggarakan

50

JUNI 2012

50 - 55 internasional.indd 50

pada 20-21 Januari 2011 di Bangkok, Thailand itu menyepakati tiga tema utama yaitu quality assurance dengan koordinator BPK RI, strategic relations (SAI Malaysia), dan environmental audit (SAI Thailand). Tema itu sebagai fokus pengembangan kapasitas SAI negara-negara ASEAN sekaligus SAI koordinator untuk menjamin kesesuaian dan harmonisasi tema dengan semua SAI terlibat.

Pada 2009, ASOSAI menyusun Handbook for Quality Assurance in Financial Auditing (QAFA Handbook), sebuah pedoman pelaksanaan keyakinan mutu dalam pemeriksaan keuangan. Namun sampai saat ini, penerapan buku panduan ini kurang optimal karena diseminasi dan sosialisasi yang tidak memadai. Meski demikian, pemastian kualitas suatu lembaga audit merupakan suatu hal yang sangat penting karena kegiatan di bidang pemeriksaan merupakan kegiatan jasa pemastian yang membutuhkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Untuk itu, BPK sebagai koordinator bidang quality assurance menjadi tuan rumah kegiatan Workshop on Quality Assurance: Sharing Experiences on Quality Assurance Implementation

Warta BPK

8/15/2012 11:45:54 AM

INTERNASIONAL yang disponsori oleh GIZ dalam kerangka kerja sama dengan ASOSAI. Kegiatan ini diselenggarakan pada 25-27 Juli 2012 di Nusa Penida Room, Santika Premiere Beach Resort, Kuta, dan Kantor Perwakilan BPK di Denpasar, Bali. Kegiatan ini diikuti oleh auditor dan praktisi di bidang pengendalian mutu dengan level setingkat senior auditor pada sembilan SAIs negara ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, Vietnam dan Indonesia. Setiap negara peserta mewakilkan dua orang. SAI Singapura berhalangan mengirimkan wakilnya karena adanya tugas pemeriksaan di waktu yang bersamaan. Untuk mendampingi peserta menyelami sesi per sesi, GIZ mengundang tiga orang fasilitator yang memiliki kecakapan di bidang keyakinan mutu yakni Yusnani binti Zakaria dari SAI Malaysia, Telviani Savitri (BPK), dan Prima Liza (BPK). Selain itu, hadir pula beberapa observer terkait pengendalian mutu yang berasal dari Kantor Perwakilan BPK di Makassar, Kantor Perwakilan BPK di Denpasar, Inspektorat Utama, dan Direktorat Revbangdiklat.

dan mendiskusikan International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI), International Organization for Standardization (ISO), dan ASOSAI-QAFA Handbook. “Workshop ini diikuti oleh 18 peserta dari sembilan SAI di Asia Tenggara dan observer dari GIZ, Inspektorat Utama, Kantor Perwakilan Provinsi Bali dan Sulawesi Selatan, serta Sekretariat ASEANSAI.” Perwakilan GIZ, Rutha Abraha, dalam pidato singkatnya menyebutkan sebagai lembaga di bawah pemerintah federal Jerman, kegiatan GIZ telah tersebar ke 130 negara. Kegiatan itu didedikasikan untuk pengembangan efektivitas jasa pelayanan dalam rangka pembangunan berkelanjutan. GIZ, tuturnya, bukanlah lembaga donor dan kegiatan-kegiatannya didasarkan pada kepentingan publik. “Dukungan GIZ terhadap lembaga pemeriksa (SAI) telah diberikan selama 20 tahun lebih dan

selalu berfokus pada pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.” Dia menambahkan Secara garis besar, ada tiga level intervensi terhadap SAI yang dilakukan oleh GIZ. Pertama, penguatan internal organisasi. Kedua, penguatan dan peningkatan fungsi dan kedudukan SAI dalam hirarki kepemerintahan. Ketiga, penguatan interaksi SAI dengan lembaga antikorupsi, LSM, media, warga negara dan keterlibatan dalam asosiasi SAI di level regional. Abraha menjelaskan workshop ini merupakan bagian dari proyek regional GIZ dengan ASOSAI yang disepakati pada 2010, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SAI di kawasan Asia Tenggara. “Pendekatan knowledge sharing and peer learning dipilih mengingat masing-masing SAI telah memiliki banyak pengetahuan dan

Jalannya Acara Acara pembukaan Workshop Quality Assurance: Sharing Experiences in Quality Assurance Implementation diawali dengan Laporan Sekretaris Jenderal BPK Hendar Ristriawan mengenai penyelenggaraan workshop. “Workshop on QA diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan peserta di bidang pengendalian mutu melalui pertukaran pengalaman masing-masing SAI, untuk tujuan memformulasikan standar implementasi QA yang khas sesuai kondisi dan kebutuhan masingmasing SAI,” ujarnya. Dia menambahkan tiga fasilitator memandu peserta memahami

Warta BPK


Sekjen BPK Hendar Ristriawan memberikan laporan dalam Acara pembukaan Workshop Quality Assurance: Sharing Experiences in Quality Assurance Implementation. JUNI 2012

51

8/15/2012 11:45:55 AM

INTERNASIONAL

Perwakilan GIZ Rutha Abraha menyampaikan pidato singkatnya di hadapan Ketua BPK RI, jajaran manajemen BPK RI dan peserta workshop.

Fasilitator BPK Selvia Vivi Devianti menyampaikan pengalaman dalam hal implementasi Quality Assurance.

pengalaman serta pendekatan yang berbeda dan dapat bermanfaat untuk menambah perspektif yang telah dimiliki oleh SAI lainnya.” GIZ berharap, lanjutnya, setelah mengikuti workshop ini peserta dapat kembali ke SAI masingmasing dan meneruskan dialog terkait pentingnya keyakinan mutu dalam pekerjaan auditor seharihari, terutama untuk meningkatkan dampak dan nilai kerja lembaga pemeriksa. “Hanya dengan kualitas hasil kerja yang tinggi, SAI dapat berkontribusi terhadap good

52

JUNI 2012


governance.” Dalam kesempatan itu, Ketua BPK Hadi Poernomo menyampaikan harapannya terhadap penyelenggaraan workshop ini dan membuka secara resmi kegiatan Workshop Quality Assurance: Sharing Experiences in Quality Assurance Implementation. “Kegiatan di bidang pemeriksaan merupakan kegiatan jasa pemastian (assurance services) membutuhkan kepercayaan dari pemangku kepentingan (stakeholder’s trust) sehingga hasil kerja kita sebagai

lembaga pemeriksa harus senantiasa memenuhi kualitas terbaik sesuai dengan standar yang berlaku internasional,” jelasnya. BPK, tuturnya, merasa terhormat ditunjuk sebagai koordinator bidang quality assurance sebagaimana disepakati dalam Strengthening the Capacities of South-East Asian Supreme Audit Institutions Workshop pada Januari 2011 di Bangkok dan penyelenggara workshop yang diadakan untuk bertukar pengalaman mengenai implementasi QA antar sembilan lembaga pemeriksa anggota ASOSAI yang secara kebetulan berada di kawasan ASEAN. Topik QA juga menjadi fokus topik kegiatan yang disepakati oleh ASEANSAI selama 2012. “Kegiatan ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan yang akan dikelola Komite Training ASEANSAI sehingga masukan dan hasil diskusi kegiatan ini akan menjadi bahan bagi komite untuk mengembangkan dan menyelenggarakan training di bidang QA.” Selanjutnya, Workshop Sharing Experiences on Quality Assurance Implementation diawali dengan paparan ketiga fasilitator terkait tiga standar implementasi QA yang telah disusun beberapa organisasi atau lembaga internasional. Untuk diskusi kelompok yang pertama, mengambil topik pengalaman praktik QA di setiap SAI. Diskusi ini dilakukan untuk mengetahui kesamaan dan perbedaan praktik QA di antara SAI di wilayah ASEAN. Pada hari kedua, paruh pertama workshop. kegiatan dilakukan di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Bali, diawali dengan pidato singkat Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, Tri Heriadi, dan penayangan profil video Bali at a Glance, dilanjutkan dengan dua sesi paparan. Paparan pertama diberikan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, Raden

Warta BPK

8/15/2012 11:45:57 AM

INTERNASIONAL

Suasana diskusi dalam Workshop Quality Assurance: Sharing Experiences in Quality Assurance Implementation.

Cornell Syarief Prawiradining, mengenai pengalaman pelaksanaan pengendalian mutu selama proses pemeriksaan laporan keuangan (QC on FA) yang dilakukan oleh Perwakilan Makassar. Setelah coffee break, sesi kedua dilanjutkan dengan pemaparan Inspektorat Utama mengenai pengalaman pemeriksaan QA atas audit laporan keuangan pada Kantor Perwakilan Makassar yang sedang berlangsung. Pemeriksaan/reviu QA ini salah satu bagian dari pilot project implementasi POS Reviu SPM Kinerja

Pemeriksaan pada lima kantor perwakilan. Dalam penyusunannya, Inspektorat Utama BPK didampingi oleh Australian National Audit Office (ANAO) di bawah kerangka kerja sama Government Partnership Fund (GPF) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Federal Australia. Pada hari ketiga, untuk merangkum keseluruhan diskusi selama dua hari, dalam penghujung sesi ini fasilitator mengajak peserta untuk menyusun rencana yang dapat dilaksanakan oleh setiap SAI di wilayah ASEAN dalam

mengimplementasikan dan/atau memperbaiki/meningkatkan QA di masing-masing SAI. Rangkaian acara Workshop on Quality Assurance: Sharing Experience on QA Implementation selama tiga hari ditutup oleh Inspektur Utama Mahendro Sumardjo. Sebagai acara rekreasi, peserta kemudian diajak untuk wisata belanja ke sentra souvenir khas Bali, Krisna, dan wisata budaya ke Uluwatu. Peserta menyaksikan pertunjukan Tari Kecak dan makan malam informal di Jimbaran.

Ketua BPK Hadi Poernomo dan Sekjen BPK Hendar Ristriawan berfoto bersama dengan para peserta Sharing Experiences in Quality Assurance Implementation.

Warta BPK


JUNI 2012

53

8/15/2012 11:46:01 AM

INTERNASIONAL

Fasilitator BPK Telviani Savitri Poin-poin penjabaran Telviani Savitri, fasilitator dari BPK, terkait tiga standar implementasi QA yang telah disusun beberapa organisasi atau lembaga internasional : 1. Kualitas kinerja SAI di negara mana pun sangat berkaitan erat dengan reputasi dan kredibilitasnya, serta kemampuan SAI memenuhi mandat yang telah diamanatkan. 2. Tujuan dari adanya proses keyakinan mutu dalam suatu SAI adalah untuk memastikan bahwa produk hasil dan proses pemeriksaan telah memenuhi standar yang berlaku, praktik terbaik internasional serta kebutuhan stakeholder. 3. Unit QA seringkali dibentuk untuk menyediakan keyakinan pada pengguna jasa dan manajemen pemeriksa bahwa kualitas akan selalu, sedang, dan telah dipenuhi oleh SAI. 4. Keterkaitan QA dan QC (quality control) sering membuat bingung sebagian besar orang. Esensi perbedaan QA dan QC terletak pada fokus dan lingkup ruangnya. Dengan bantuan peraturan dan prosedur yang berlaku, QC dilakukan pada kegiatan pemeriksaan sehari-hari untuk memastikan semua fase telah sesuai sehingga kualitas pemeriksaan yang dihasilkan selalu tinggi secara konsisten.

5.

6.

Paparan Prima Liza dari BPK Prima Liza pernah mengikuti workshop mengenai topik yang sama di Mongolia ini memberikan paparan komprehensif mengenai konten dari IDI-ASOSAI QAFA Handbook. Handbook ini sendiri terbagi dalam 4 bagian, yaitu Introduction, QA Function, Institutional Level QA Process, dan Financial Audit Level QA Process. Berikut poin-poin penjelasannya : 1. Keuntungan dari QA Review antara lain untuk memastikan efektivitas biaya dan efisiensi pemeriksaan, menjaga integritas, akuntabiiltasi dan kompetensi, kredibilitas serta reputasi SAI dan dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja SAI. 2. Sama seperti proses pemeriksaan pada umumnya, proses QAR meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut. 3. Dalam pembentukan fungsi QA, diberikan beberapa tahapan yang perlu dipertimbangkan SAI, mulai dari identifikasi kebutuhan sampai pada pengembangan kompetensi staf secara terus-menerus. 4. Ada beberapa pilihan yang disediakan terkait pelaksanaan fungsi QA dan juga beberapa kompetensi/ kriteria yang harus dipenuhi seorang staf QA. 5. IDI-ASOSAI QAFA Handbook memuat 2 (dua) proses pelaksanaan QA pada level yang berbeda, yaitu level institusional dan level audit laporan keuangan, termasuk template beberapa dokumen output.

54

JUNI 2012


Adapun, kegiatan QA lebih pada menilai peraturan dan prosedur yang menjadi dasar QC, serta menilai sistem QC itu sendiri. Dengan demikian, QC lebih berorientasi hasil atau produk, dan QA berorientasi pada proses. Penelusuran yang dilakukan terhadap pemakaian terminology QA oleh ASOSAI menemukan bahwa istilah QA pertama kali digunakan pada Juni 1988 dan terus-menerus muncul dalam serangkaian diskusi sampai pada akhirnya ASOSAI mengeluarkan ASOSAI-IDI QAFA Handbook di tahun 2009. Sedangkan QC dalam ASOSAI tertuang secara panjang lebar dalam Audit Quality Management Systems (AQMS). Dalam menyusun kedua pedoman tersebut, referensi-referensi yang digunakan ASOSAI antara lain International Standard on Quality Assurance 1, International Standards of SAI (ISSAI) 1220, ISSAI 200, dan ISSAI 40. Sebagai anggota ASEANSAI, sembilan SAIs peserta juga merupakan anggota ASOSAI. Workshop ini bukan diselenggarakan untuk menyusun pedoman QA baru untuk anggota ASEANSAI, tetapi untuk mengelaborasi implementasi ASOSAI-IDI QAFA Handbook di kawasan ASEAN.

Yusnani binti Zakaria dari SAI Malaysia Pengalaman Malaysia dalam melaksanakan sistem pengelolaan kualitas (quality management system-QMS) yang mengikuti standar ISO 9001. ISO 9001 dipilih karena sifatnya yang generic terhadap pengelolaan kualitas pada organisasi manapun dan sector apapun. Hal-hal yang dipaparkan kepada peserta workshop mengenai pembelajaran Malaysia adalah tahap-tahap yang diambil untuk mengimplementasikan ISO 9001, model dari proses QMS, dan segi pelaporan QMS. Selain itu, dijabarkan pula jenis-jenis audit kualitas yang dilakukan, yaitu internal quality audit dan external quality assurance audit. Audit kualitas yang pertama dilakukan oleh tim dari SAI Malaysia sendiri, sedangkan audit yang kedua dilakukan oleh lembaga sertifikasi. Bentuk external quality assurance audit ini ada dua, yakni dilakukan setiap 3 tahun sekali untuk kepentingan sertifikasi dan dilakukan setiap tahunnya (lebih dikenal sebagai Surveillance Audit).

Warta BPK

8/15/2012 11:46:01 AM

INTERNASIONAL

Ringkasan hasil diskusi kelompok : 1. Lima dari sembilan anggota ASEANSAI (Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Thailand) telah menerapkan QA. 2. Tiga anggota ASEANSAI (Malaysia, Indonesia, Myanmar) telah mempunyai kebijakan QA secara tertulis walaupun dengan istilah yang berbeda, yaitu Quality Management System (QMS), Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu Guidelines, dan Quality Control Procedures. 3. Bagi beberapa anggota ASEANSAI yang belum menerapkan QA, mereka melakukan penjaminan terhadap kualitas kerja mereka dengan cara antara lain:  Melaksanakan proses internal dalam tim pemeriksaan hingga ke tingkat tertinggi di organisasinya (dari tingkat manajer audit hingga ke tingkat pimpinan lembaga/Auditor General)  Menggunakan dan mengadopsi pendekatan audit berbasis risiko (Risk-Based Audit Approach-RBAA)  Meningkatkan penggunaan perangkat lunak pemeriksaan (audit software)  Melaksanakan reviu berbagai jenjang atau secara keseluruhan (multi level or panel review). 4. Empat dari Sembilan anggota ASEANSAI (Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam) telah memiliki kerangka QC dalam organisasinya. 5. Sebagian besar anggota ASEANSAI menerapkan QC secara melekat di dalam setiap tahapan pemeriksaannya, sejak tahap perencanaan sampai

dengan pelaporan. Sebagian lainnya menjaga kualitas hasil pemeriksaannya dengan reviu dari berbagai sektor (sectoral multi-level reviews), reviu panel terbatas (selective panel review based on COA Resolution 2007 – 001), dan melalui Komite Pengendali Mutu (QC Committee). 6. Lima anggota ASEANSAI (Kamboja, Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam) menyusun pedoman QA mereka sendiri. 7. Tiga anggota ASEAN SAI (Brunei, Kamboja, Indonesia) mengadopsi ASOSAI-IDI QAFA Handbook, satu anggota ASEANSAI (Malaysia) mengadopsi ISO, satu anggota ASEANSAI (Filipina) mengadopsi ISSAI, dan satu anggota ASEANSAI lainnya (Thailand) mengadopsi ASOSAI-QAPA Handbook. 8. Tantangan yang dihadapi dengan pedoman dan/atau penerapan QA di SAI wilayaha ASEAN antara lain:  Kelengkapan perangkat/pedoman QA: beberapa pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan memerlukan pertimbangan tersendiri dalam menjawabnya (judgmental approach and answers), tidak adanya checklist yang detail/lengkap, tidak adanya kriteria rinci mengenai pemilihan sampel untuk obyek reviu.  Organisasi SAI baru berdiri sehingga memerlukan banyak perangkat baru dalam pelaksanaan tugasnya.  Kekurangan sumber daya: staf yang kompeten dan terlatih, waktu yang memadai, dsb.  Resistansi dari tim pemeriksa yang direviu.

Rangkuman rencana aksi yang disusun setiap SAI peserta workshop adalah sebagai berikut: 1. Berusaha memperoleh komitmen dari menajemen puncak. Untuk itu diperlukan strategi untuk mengkomunikasikan pentingnya QA kepada manajemen puncak. 2. Mengembangkan kerangka QC dan QA 3. Mengembangkan pedoman dan perangkat lainnya yang diperlukan untuk menerapkan QA 4. Mendirikan/memperbaiki unit QA 5. Meningkatkan kapasitas staf QA

Warta BPK


6. Memperoleh umpan balik dari pengguna mengenai kinerja unit QA 7. Tetap melanjutkan diskusi untuk saling berbagi pengalaman (sharing knowledge) di wilayah ASEANSAI, misalnya dengan cara membentuk kelompok diskusi informal, melakukan pilot project antar sesama SAI di wilayah ASEAN, menyediakan sumber daya manusia yang diperlukan.

JUNI 2012

55

8/15/2012 11:46:01 AM

Lintas

PERISTIWA

PPATK Segera Batasi Transaksi Tunai JAKARTA: Penangkapan pegawai pajak Tomy Hendratno semakin membuktikan adanya praktik suap yang terjadi lewat transaksi tunai. Oleh karena itu, perlu diberlakukan segera pembatasan transaksi tersebut dan menggantinya dengan perbankan. “Imbauan saja untuk mencegah praktek suap dengan uang tunai seperti ini, pemerintah harus segera mengeluarkan peraturan tentang pembatasan nominal transaksi tunai,” kata Kepala PPATK M Yusuf, saat berbincang dengan detikcom. Yusuf memberi contoh transaksi tunai pembelian mobil. Bila sebelumnya, seorang pembeli boleh membawa semua uang dalam bentuk cash, maka dengan aturan tersebut, dia hanya dibatasi dalam angka tertentu saja. Sisanya harus ditransfer via bank. “Dengan cara seperti ini, siapa pun tidak boleh mengambil uang, walaupun miliknya sendiri, secara tunai lebih dari Rp100 juta. Sehingga tidak ada lagi sarana penyuapan seperti kasus pajak ini,” jelasnya.

Bila aturan ini terealisasi, maka setiap transaksi menjadi tercatat dan dapat dilacak dengan mudah. Dia berharap pemerintah segera memperhatikan usulan ini. “PPATK sudah pernah membuat surat kepada Menkeu, Setneg dan Gubernur Bank Indonesia tentang perlunya segera dikeluarkan peraturan tentang pembatasan transaksi tunai tersebut,” tegasnya. dr

M Yusuf

5 Jenis Korupsi Jadi Lahan Garapan Mafia JAKARTA: Mafia menguasai Indonesia. Mulai dari mafia peradilan, mafia bisnis, mafia politik, dan mafia hukum. Harus ada tekad yang kuat dari semua pihak untuk melawannya. “Memberantas mafia di berbagai sektor kehidupan bangsa membutuhkan perencanaan yang sistematis, langkah yang sinergis dan membutuhkan sejumlah orang-orang di eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang memiliki kepemimpinan yang kuat dengan nyali yang besar,” kata pegiat antikorupsi, Mas Achmad Santosa seperti dikutip di detikNEWS. Pria yang akrab disapa Ota ini memetakan jenis korupsi yang ada di Indonesia dan menjadi lahan garapan mafia. Berikut sektor yang dibidik mafia: (1) Political corruption, penyalahgunaan kewenangan para insan politik DPR (2) Enforcement corruption, korupsi yang dilakukan oknum aparat penegak hukum yang meruntuhkan wibawa hukum dan pemerintahan (3) Regulatory corruption, korupsi melalui penyalahgunaan perizinan dan konsesi sumber daya alam. Banyak dilakukan oknum pejabat daerah dan DPRD, serta instansi pemegang kewenangan di pusat (4) Government procurement corruption, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, yang seringkali terkait juga dengan insan partai politik (5) Public service corruption, korupsi ini tidak sebesar

56

JUNI 2012

56 - lintas peristiwal.indd 56

nilai moneter dari political corruption atau enforcement corruption tapi berdampak langsung pada kehidupan rakyat sehingga sangat berbahaya misalnya korupsi program Prona/pensertifikatan masal. Ota menilai selama ini pimpinan parpol belum menunjukkan niat nyata untuk membenahi parpolnya dan para anggotanya untuk menjadi bagian dari solusi. “Apabila tidak muncul kesadaran dari parpol untuk mengatasi political corruption atau grand corruption yang sudah terlalu parah ini, maka tidak heran orang akan menyebut Indonesia sebagai negara mafia,” terangnya. Menurut Ota, Perpres 55/2012 tentang Stranas Pencegahan dan pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) memang jauh lebih maju dari Stranas yang sebelumnya. Kelebihan Stranas itu karena menetapkan capaiancapaian dengan tolok ukur yang konkret termasuk Corruption Perception Index dan berbagai survei publik menjadi tolok ukurnya. “Namun demikian Perpres 55 tidak akan sanggup memberantas political corruption karena wilayah pembenahannya adalah eksekutif. Oleh karenanya perlu ada upaya bersama dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mengatasi secara sistematis kelima jenis korupsi yang menjadi musuh bangsa. Apabila itu berhasil, Indonesia bisa menjadi negara yang terbebas dari mafia,” tutur Ota. dr Warta BPK

8/15/2012 11:46:59 AM

PROFESI

Muhammad Hairil Anwar

Widyaiswara bangun kompetensi PNS Sebaik-baik manusia, jadilah manusia yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Tanpa mengecilkan profesi lain, salah satu profesi yang paling banyak memberikan manfaat adalah Widyaiswara.

S

umber daya manusia dengan kompetensi tinggi, profesional, dan kualitas yang baik menjadi pilar utama dalam mendukung organisasi. Hal yang sama juga pada BPK. Apalagi, harapan stakeholder atau masyarakat semakin besar seiring dengan kedudukan BPK yang penting sebagai lembaga negara yang memeriksa seluruh entitas terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Oleh karena itulah, sesuai dengan nilai-nilai BPK, sisi SDM diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan menjaga independensi, integritas,

Warta BPK

57 - 59 profesi.indd 57

dan profesionalisme. Dengan begitu, harapan stakeholder maupun masyarakat terhadap BPK tidak bertepuk sebelah tangan. Terkait masalah SDM inilah, peran Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BPK sangat penting agar dapat menjaga dan meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM. Nah, berbicara pusdiklat, tidak bisa lepas dari peran Widyaiswara yang menjadi komponen penting di pusdiklat BPK. Widyaiswara sendiri sebenarnya pegawai negeri sipil (PNS) yang diangkat sebagai pejabat fungsional pada suatu instansi. Profesi ini

memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mendidik, mengajar, atau melatih pegawai negeri sipil pada lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) pemerintah. Kalau di BPK terdapat pusdiklat serta balai pendidikan dan pelatihan. Walau tidak punya jabatan struktural tetapi widyaiswara memiliki independensi dan otonomi tersendiri. Dalam struktur organisasi Pusdiklat BPK, kedudukannya di luar struktural, dan hanya di bawah kepala pusdiklat yang memposisikan widyaiswara sebagai partner atau rekan kerja. Selain itu, secara waktu mengajar lebih fleksibel layaknya seorang dosen. Artinya, tidak setiap hari mengajar, tergantung kebutuhan diklat. Di selasela ada waktu tidak mengajar, para widyaiswara ini melakukan pekerjaan lainnya, seperti menyusun bahan ajar dan hal-hal terkait tugas widyaiswara. Mobilitas juga cukup tinggi. Widyaiswara BPK mengajar tidak hanya sebatas di lingkungan pusdiklat. Kerap pula BPK Perwakilan mengundang mereka untuk mengajarkan bidang-bidang diklat tertentu. Pusdiklat BPK memiliki empat widyaiswara yaitu Alexandra, R. Bramantyo, Muhammad Hairil Anwar, dan Djarot Sembodo. Selain itu, ada dua calon widyaiswara yang sudah aktif di pusdiklat tinggal menunggu surat rekomendasi LAN, yaitu Erwin Anthony dan Dwi Amalia. Dari sejumlah widyaiswara itu, R. Bramantyo merupakan widyaiswara dari BPKP yang diperbantukan di Pusdiklat BPK.

Tahapan Menjadi Widyaiswara Jika banyak pegawai negeri sipil berpikiran bahwa widyaiswara ini seperti ‘profesi sempalan’, anggapan ini salah besar. Untuk menjadi widyaiswara butuh proses yang cukup lama dan tidak mudah. Selain melalui test di BPK sendiri, calon widyaiswara juga harus melalui test yang lumayan lama di Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk mendapatkan Surat JUNI 2012

57

8/15/2012 11:55:45 AM

PROFESI Rekomendasi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara. Surat rekomendasi dari LAN ini sebagai syarat untuk kelulusan. Jika seorang pegawai negeri ingin menjadi widyaiswara tentu harus ada lowongan untuk posisi tersebut. Setelah mendaftar, terlebih dahulu dites. Salah satu testnya adalah membuat bahan ajar dan rencana pembelajaran ((jadwal kurikulum diklat) terlebih dahulu. Setelah itu dilakukan micro teaching yang bahan-bahannya berasal dari penyusunan bahan ajar dan rencana pembelajaran. Model test ini mensituasikan calon widyaisawara seperti tengah mengajar. “Jadi kelas mini. Masuk ke dalam kelas, di situ ada pesertanya, paparan diklatnya saya memilih Etika dan Komunikasi. Nah, yang saya paparkan Etika. Itu test di tahap pertama,” ungkap Muhammad Hairil Anwar, atau biasa disapa Hairil, salah seorang Widyaiswara Pusdiklat BPK yang mengajar bidang soft skill. Test membuat bahan ajar dan rencana pembelajaran lalu micro teaching merupakan satu paket dalam test untuk rekruitmen widyaiswara di BPK melalui proses assessment. Jadi, ada tim penguji atau assessor dari Biro SDM BPK, yang menilai kompetensi calon widyaiswara, apakah layak atau tidak untuk menjadi widyaiswara BPK dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh tim penguji ini. Dalam proses assessment ini, calon widyaiswara dinilai bagaimana kesiapannya dalam mempersiapkan bahan-bahan untuk mengajar dan saat proses mengajar di kelas. Setelah dinyatakan lulus, maka proses selanjutnya mengikuti diklat dan seleksi calon widyaiswara di LAN. Tenggang waktu antara kelulusan saat test internal di BPK sampai panggilan mengikuti diklat dan proses seleksi di LAN sekitar 1 bulan. Diklat dan proses seleksi di LAN ini sendiri dilaksanakan selama sekitar 6 minggu. Setiap minggunya, calon widyaiswara diharuskan mengikuti diklat dan proses seleksi selama 6

58


JUNI 2012

hari (Senin-Sabtu). Diklat ini sendiri sebenarnya merupakan tahapan tes selanjutnya. Selama di sana, calon widyaiswara dijejali berbagai mata diklat terkait dengan profesi widyaiswara. Pengajarannya model training of trainers ini bukan masalah subtansinya tetapi lebih ke metodologi bagaimana menjadi widyaiswara yang baik dari berbagai bidang mata diklat. Setiap mata diklat disampaikan, akan dilakukan test terhadap pemahaman mata diklat tersebut. Begitu, hari-hari yang dilalui calon widyaiswara. “Test akhirnya, itu micro teaching juga yang tim pengujinya adalah dua pejabat dari LAN, salah satunya adalah pejabat eselon 1 LAN,” ujar Hairil.

atau andragogi. Di sini seorang widyaiswara dituntut kecakapannya dalam menyampaikan pengajarannya kepada peserta diklat yang memiliki nalar, pengetahuan, pengalaman, dan sikap yang lebih matang. Dan, itu juga bukan hal yang mudah. Penyampaian bahan diklat tidak seperti model pengajaran untuk anakanak atau remaja. Secara mindset, antara widyaiswara dan peserta diklat setara. Sehingga dalam mengajar pun antara widyaiswara dan peserta diklat lebih pada kesetaraan. Dengan begitu peserta diklat yang sudah dewasa tersebut dapat aktif dan menerima pola interaksi dua arah itu. Tugas widyaiswara juga bukan hanya mengajar tetapi juga menganalisis kebutuhan diklat dan

Diklat KTS Yogyakarta, Team Leadership.

Bekerja Sebagai Widyaiswara Secara tugas dan fungsinya, profesi widyaiswara ini membangun kompetensi pegawai negeri sipil melalui transformasi atau pengalihan pengetahuan (knowledge), kemampuan (skill), dan sikap dan perilaku (attitude). Modelnya mirip seperti guru atau dosen. Hanya saja pendekatannya berbeda. Widyaiswara memberikan pengajaran melalui pendekatan pembelajaran terhadap orang dewasa

evaluasinya. Banyak pendekatan yang perlu dikuasai widyaiswara dalam menjalankan tugasnya. Seorang widyaiswara juga tetap banyak belajar untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya agar tidak ‘ketinggalan jaman’. Menurut Hairil, seorang widyaiswara harus punya passion dalam berbagi dengan orang lain. Dengan modal ini, maka widyaiswara dituntut selalu meng-update pengalaman serta pengetahuannya

Warta BPK

8/15/2012 11:55:47 AM

PROFESI agar selalu bisa dibagikan dengan peserta diklat. Seperti pejabat struktural, widyaiswara juga memiliki jenjang karier. Bagi widyaiswara pemula disebut Widyaiswara Pertama, kemudian naik lagi menjadi Widyaiswara Muda, lalu, Widyaiswara Madya, dan terakhir Widyaiswara Utama. Jenjang profesi ini biasanya ditentukan dari pengalaman yang diukur dengan angka kredit serta golongan pegawai peserta diklat yang diajarkan.

Pengalaman yang diukur dengan angka kredit ini diperoleh melalui berapa jumlah jam mengajar, berapa buku atau diktat yang dikarang, berapa jumlah data modul yang dibuat, dan aktivitas-aktivitas yang bisa dimasukkan ke dalam angka kredit. Jadi kenaikan jenjang widyaiswara ini ditentukan oleh jumlah angka kredit. Widyaiswara Pertama ini biasanya mengajar pada peserta diklat yang terdiri dari pegawai baru atau CPNS. Widyaiswara Muda mengajar pada peserta diklat yang terdiri dari pegawai

Jenjang jabatan Widyaiswara 1. Widyaiswara Utama (Pembina Utama Madya Gol. IV/d Pembina Utama Gol. IV/e); 2. Widyaiswara Madya (Pembina Gol. IV/a - Pembina Utama Muda Gol. IV/c); 3. Widyaiswara Muda (Penata Gol. III/c - Penata Tk. I Gol. III/d); 4. Widyaiswara Pertama (Penata Muda Gol. III/a - Penata Muda Tk. I Gol. III/b) Persyaratan administrasi calon widyaiswara 1. Surat usulan mengikuti Diklat dan Seleksi Calon Widyaiswara dari Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang ditujukan kepada Kepala LAN; 2. Lulus dan menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Diklat Calon Widyaiswara; 3. Mengisi Lembar Biodata dari LAN; 4. Berijazah serendah-rendahnya S-1 atau D-IV; 5. Usia maksimal 50 tahun pada saat menerima surat rekomendasi dari Kepala LAN; 6. SK Pengangkatan/Pemberhentian jabatan terakhir; 7. Melengkapi: Daftar Riwayat Hidup, DP-3 terbaru, dan Ijazah/Sertifikat; 8. Rencana kerja mengajar individu minimum 500 JP setahun; 9. Program Diklat di Unit Diklat instansi pengusul satu tahun berjalan; 10. Surat Keterangan Pengalaman Mengajar Diklat PNS (apabila ada); 11. Karya Tulis Ilmiah yang pernah dibuat/diterbitkan (apabila ada); 12. Mempersiapkan minimum 2 (dua) spesialisasi Diklat; 13. Melengkapi GBPP/Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat, SAP/Rencana Pembelajaran, Bahan Ajar/ Modul, dan Copy OHT/Slide sebanyak 2 (dua) rangkap dari spesialisasi yang dipaparkan dan 1 (satu) rangkap dari yang tidak dipaparkan.

Warta BPK


golongan menengah ke bawah, misalnya eselon IV atau setara dengan itu. Widyaiswara Madya mengajar pada peserta diklat yang terdiri dari pegawai golongan menengah ke atas, seperti eselon III dan II, atau yang setingkat. Sedangkan Widyaiswara Utama mengajar pada peserta diklat yang terdiri dari pegawai eselon I atau yang setara. Pusdiklat BPK sendiri baru memiliki widyaiswara pertama, muda, dan madya, sementara widyaiswara utama belum dimiliki. and

Evaluasi kompetensi calon widyaiswara 1. Penguasaan materi; 2. Relevansi materi dengan tujuan pembelajaran; 3. Sistematika Penyajian; 4. Penggunaan metode dan alat bantu; 5. Keterampilan menjawab pertanyaan; 6. Daya simpatik, gaya dan sikap dalam penyajian; 7. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar; 8. Kualitas bahan Diklat (GBPP, SAP, Modul, OHT); 9. Ketepatan waktu dalam penyajian; 10. Keterampilan bahasa Inggris. Pemberhentian Sementara: Widyaiswara dibebaskan sementara dari jabatannya apabila: • Dalam jenjang Widyaiswara Pertama sampai dengan Widyaiswara Utama Gol. IV/d tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit minimal untuk kenaikan pangkat/jabatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pengangkatan/kenaikan jabatan terakhir. • Tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit minimal 25 dalam satu tahun bagi Widyaiswara Utama Gol. IV/e. • Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat, diberhentikan sementara sebagai PNS, ditugaskan penuh di luar Jabatan Widyaiswara, menjalani cuti di luar tanggungan negara, dan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. Pemberhentian dari jabatan widyaiswara Widyaiswara diberhentikan dari jabatannya, apabila: • Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. • Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

JUNI 2012

59

8/15/2012 11:55:47 AM

PANTAU

BPK ‘Mencium’ Ketidakwajaran Proyek Hambalang Hambalang dinilai sebagai proyek yang ‘cacat sejak dalam kandungan’. Pemantauan penggunaan dana bantuan belum dilakukan secara memadai sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya oleh BPK.

B

PK ‘mencium’ adanya ketidakberesan dalam proyek Hambalang. Oleh karena itu, sebelum DPR meminta melakukan pendalaman atas proyek tersebut, BPK telah lebih dahulu melakukannya. “Baik SEA Games maupun Hambalang, sebelum diminta DPR, kami telah mulai melakukan pengumpulan data untuk melakukan

60

60 - 61 pantau.indd 60

JUNI 2012

pemeriksaan pendalaman karena memang sensitivitas kami mengatakan, sepertinya, ada yang tidak beres. Jadi sebelum DPR meminta, kami sudah jalankan,” jelas Hasan Bisri, Wakil Ketua BPK, kepada pers di Jakarta, baru-baru ini. Soal dugaan adanya ketidakberesan masalah tersebut juga diungkapkan oleh Ketua BPK Hadi Poernomo. Dia menyebutkan proyek

Hasan Bisri

pusat olahraga yang dibangun oleh Kementerian Pemuda dan Olah Raga itu, ‘cacat sejak dalam kandungan’. “Audit investigasi masih dalam proses. Jadi belum bisa disampaikan di sini, sebelum hasil disampaikan ke lembaga negara ataupun aparat penegak hukum yang meminta. Kami hanya dapat mengatakan, itu [proyek Hambalang] ‘cacat sejak

Warta BPK

9/10/2012 1:47:05 PM

PANTAU dalam kandungan’. Anda semua sudah tahu, apa yang maksudnya itu.” ujar Hadi Poernomo. Dia menambahkan agar semua menunggu hasil audit investigasi proyek tersebut rampung seluruhnya. Jika nanti didapat temuan-temuan yang mempengaruhi laporan keuangan Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora), lanjutnya, perlu dilakukan penilaian kembali terhadap laporan keuangan Kemenpora. “Jadi nanti kita lihat semuanya,” katanya. Hasan Bisri menambahkan selama 2006-2007, ketika Hambalang masih di bawah Kementeria Pendidikan Nasional, diketahui tanah lokasi proyek tersebut, tidak memiliki sertifikat. Tanah tersebut, jelasnya, awalnya berstatus HGU (hak guna usaha) yang kemudian diberikan kepada Ditjen Pemuda dan Olah Raga yang ketika itu masih di bawah Kemendiknas. BPK telah menyarankan agar masalah status tanah Hambalang diselesaikan terlebih dahulu. “Saat itu proyek sudah dijalankan, tetapi status tanah tidak jelas. Mereka sudah mulai membangun jalan,” tuturnya. BPK, tambahnya, sejak awal menyarankan agar selesaikan dulu status tanah. Pasalnya, waktu itu tidak ada surat-surat apapun, yang ada hanya bukti pemberian uang kerohiman pada para penggarap. “Namanya tanah berstatus HGU, ketika HGU habis, menjadi tanah negara. Lalu, digarap oleh masyarakat. Karena tanah itu ingin digunakan, dikasihlah uang kerohiman kepada para penggarap.” Dia menjelaskan hanya saja bukti pemberian uang kerohiman, tidak cukup untuk menguasai tanah. “Maka harus ada proses, bagaimana hubungannya dengan pemilik HGU yang lama, dsb. Itu sebabnya, BPK menyarankan agar masalah status tanah ini diselesaikan,” papar Hasan Bisri.

Warta BPK

60 - 61 pantau.indd 61

BPK sejak awal menyarankan agar selesaikan dulu status tanah. Pasalnya, waktu itu tidak ada surat-surat apapun, yang ada hanya bukti pemberian uang kerohiman pada para penggarap.

Sampling Audit Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara III J. Widodo H Mumpuni menjelaskan meski Hambalang dan SEA Games termasuk risk based audit, tetapi tidak dijadikan sampling dalam audit laporan keuangan tahunan 2011. Pada saat yang bersaman BPK tengah melakukan audit investigasi terhadap kedua hal itu dan belum selesai saat dealine penyampaian laporan audit laporan keuangan. “Kami tidak memasukkan Hambalang dan SEA Games, sehingga kalau sudah selesai audit investigasi, apakah itu akan mempengaruhi opininya, kita lihat saja nanti,” ujarnya. Dia menjelaskan ada tiga hal yang dikecualikan. Pertama, pemberian bantuan block grant kepemudaan dan keolahragaan sebesar Rp2,65 triliun untuk 2.829 peneriman bantuan. Dari realisasi bantuan tersebut, 1.857 pemerima senilai Rp1,88394 triliun atau 71,05% tidak melaporkan

Hal kedua adalah, penyajian realisasi perjalanan dalam negeri senilai Rp234 miliar. Terdapat ketidakpatuhan dalam mencairkan biaya perjalanan dinas yaitu, tidak didukung dokumen pertanggungjawaban yang sah sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang tersedia, tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas kewajaran realisasi belanja perjalanan tahun 2011.

Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara III J. Widodo H Mumpuni

pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan. Menurut dia, pemantauan penggunaan dana bantuan belum dilakukan secara memadai oleh Kemenpora, sehingga realisasi penggunaan dana bantuan tidak dapat diyakini kewajarannya oleh BPK.

Ketiga, masalah penyajian nilai persediaan senilai Rp72,7 miliar. Dari persediaan itu, papar Widodo, terdapat persediaan senilai Rp2 miliar pada Sentra Pelayanan dan Rehabilitasi tidak terungkap keberadaan fisiknya, sehingga nilai persediaan tersebut tidak diyakini kewajarannya. dr JUNI 2012

61

9/10/2012 1:47:07 PM

Pemerintahan Bersih & Berwibawa Bisa Terwujud

Recommend Documents