PEMERINTAHAN YANG BERSIH

ISSN : 0215 - 9635, Vol. 18 No. 2 Th. 2006

PEMERINTAHAN YANG BERSIH

Agus Razikin Dosen Politeknik Pratama Mulia Surakarta

ABSTRAK Berawal dari tumbangnya sebuah rezim yaitu Orde Barn di negeri yang sekian lama membelenggu dan mencengkeram bangsa ini yang mengakibatkan kerusakan disegala sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kepemimpinan, politik, budaya, agama bahkan Hak Azasi Mansusia, sehingga melemahkan posisi tawar masyarakat untuk melakukan kritik dan kontrol terhadap pemerintah, yang dijadikan oleh pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan dari kelemahan tersebut. Namun setelah sadar akan keterpurukannya mulailah masyarakat mendambakan suatu pemerintahan yang bersih yang terbebas dari KKN. Dengan jalan melakukan cek and balances untuk melaksanakan kontrol terhadap kinerja Pemerintah. Dari sekian lembaga yang menjadi pengawas dan pengontrol diharapkan ombusdman bisa menjawab harapan besar dari masyarakat untuk menuju terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa I. PENDAHULUAN

Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan,

Bukan hal yang mudah sebagai sebuah

yaitu di bidang : ekonomi, pendidikan, sumber

bangsa seperti Indonesia untuk bangkit dari

daya alam, kesehatan, kepemimpinan, politik,

sebuah keterpurukan guna membangun

budaya, agama dan HAM. Rezim ini ditandai

fondasinya kembali yang telah terporak

praktek KKN yang telah mengakar dan

porandakan oleh sebuah sistem yang

menjalar dalam semua lini dan sektor

membelenggu dan membungkamnya, menjadi

pemerintahan. Sehingga tidaklah mudah untuk

sebuah bangsa yang demokratis.

begitu saja membangun kembali akibat dari

Selama empat dekade pemerintahan

keterpurukan itu tanpa adanya sebuah

rezim orde baru bukan waktu yang singkat bagi

kesadaran utuh dari bangsa Indonesia untuk

sebuah rezim menancapkan kekuasaannya

bangkit.

secara otoriter, sentralistik dan anti demokrasi

Praktek KKN yang mengakibatkan

yang telah mengakibatkan keterpurukan bangsa

keterpurukan bangsa ini antara lain disebabkan

Agus Razikin “Pemerintahan Yang Bersih”

123

Jurnal Sosiologi DILEMA karena : lemahnya posisi tawar (bargaining po-

budaya. Situasi yang sudah lama berlangsung

sition) masyarakat dalam melakukan kritik dan

ini perlu untuk segera di cari jalan keluarnya

kontrol bersamaan dengan semakin melemahnya peran kontrol lembaga-lembaga politik perwakilan rakyat (DPR). Melemahnya peran DPR dalam mengartikulasikan kepentingan rakyat yang diwakilinya, semakin menempatkan rakyat jauh dari harapan untuk mendapatkan hak-hak yang seharusnya diterimanya secara optimal dari pemerintah, termasuk dalam memperoleh pelayanan publik yang baik Dalam banyak hal masyarakat selalu diposisikan menjadi penonton dari praktek penyimpangan yang dilakukan para pejabat publik. Apalagi pada saat yang bersamaan berada pada kondisi yang mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupannya. Situasi seperti inilah yang menjadikan masyarakat apatis terhadap pemerintah (penguasa). Sikap apatis yang telah meluas dikalangan masyarakat ini menyebabkan melemahnya kontrol publik terhadap kinerja pemerintah. Akibatnya kinerja pemerintah semakin menguntungkan pihakpihak tertentu saja, sedang masyarakat bawah tidak memperoleh perlindungan hukum dan politik. Terjadilah diskriminasi dalam pelayanan publik. Dampak dari sistem pemerintahan yang demikian tersebut bisa kita lihat pada banyaknya pengabaian hak-hak rakyat termasuk dibidang HAM, ekonomi, sosial dan 124

II. PEMBAHASAN Tidak berlebihan jika masyarakat mendambakan sebuah pemerintahan yang bersih dari KKN, serta berorientasi pada pemihakan terhadap kepentingan publik. Gambaran suatu pemerintahan yang dikatakan baik dan bersih adalah apabila memenuhi azas umum pemerintahan yang baik yaitu : 1. Azas kecermatan formal yaitu cermat dalam mempersiapkan serta mengeluarkan keputusan institusi yang bersangkutan bersikap jujur dengan mempertimbangkan semua fakta yang relevan kepentingan para pihak termasuk pihak ketiga. 2. Azas fairplay yang mengeluarkan keputusan tidak bersikap menghalanghalangi kesempatan orang yang berkepentingan untuk memperoleh keputusan yang menguntungkan baginya. 3. Azas pertimbangan berarti bahwa keputusan pejabat publik harus disertai dengan pertimbangan yang memadai. Pertimbangan yang didukung oleh faktafakta yang benar dan revelan. Pertimbangan putusan tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang telah dipublikasikan, tidak bersifat umum maupun konkrit.

Agus Razikin “Pemerintahan Yang Bersih”

ISSN : 0215 - 9635, Vol. 18 No. 2 Th. 2006 4. Azas kepastian hukum formal, artinya

1. Pasal 2 Tap MPR No VII/MPR/2001

mengandung kejelasan dan tidak samar-

tentang rekomendasi arah kebijakan

samar

Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

5. Azas kepastian hukum material, artinya

2. UU No 26 th 1999 tentang

keputusan dari pejabat publik yang bersifat membebani tidak boleh

penyelenggaraan Negara yang bersih

diberlakukan secara surut

dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

6. Azas kepercayaan, apabila suatu keputusan telah menimbulkan harapan-harapan

Gambaran pemerintahan yang bersih di

dengan janji/rencana maka janji semacam

atas perlu segera dilembagakan secara formal.

itu tidak boleh diingkari. Kepercayaan dapat

Namun sesuai dengan asas Negara yang

ditimbulkan dengan pemberlakuan

berdasarkan hukum (rechtsaat), maka

kebijakan yang sama dalam kurun waktu

diperlukan suatu mekanisme yang menjamin

yang cukup lama

berfungsinya prinsip chek and balances prinsip

7. Azas persamaan, hal atau keadaan yang sama diperlukan secara sama pula. Keadaan tersebut harns sama relevansinya artinya relevan dari segi kepentingan yang akan diperhatikan dengan pengeluaran keputusan yang bersangkutan 8. Azas kecermatan material artinya bahwa kerugian yang ditimbulkan tidak melebihi keuntungan/manfaat yang diperoleh dengan adanya keputusan pejabat publik yang bersangkutan. 9. Azas keseimbangan, ada keseimbangan antara sanksi yang diterapkan dengan bobot pelanggaran yang dilakukan landasan yuridis mengenai pemerintahan yang bersih terdapat pada :

Agus Razikin “Pemerintahan Yang Bersih”

ini dapat diembankan pada suatu lembaga yang relative baru yaitu Lembaga Ombudsman yang merupakan perwakilan kepentingan rakyat yang dipercayakan terhadap pejabat lembaga ini Adanya kontrol terhadap kinerja pemerintahan amat dibutuhkan dan bernilai amat penting. Karena dari pengalaman selama ini pemerintah sebagai penerima amanat dari rakyat dan sebagai pelayan rakyat justru mengabaikan hal tersebut. Yang terjadi adalah penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan kemauan penguasa. Kenyataan itulah yang menempatkan kontrol sebagai sesuatu yang sangat strategis berdasarkan beberapa alasan. Pertama, kontrol

125

Jurnal Sosiologi DILEMA memungkinkan partisipasi langsung rakyat

ekstemal yang independent dan bebas dari

dalam setiap tahap penyelenggaraan

campur tangan kepentingan pihak mana pun.

kekuasaan. Kedua, kontrol memungkinkan

Tetapi mempunyai akses serta berpengaruh

rakyat untuk mencegah segala kemungkinan

terhadap struktur birokrasi pemerintahan juga

buruk yang menyimpang dari aspirasi rakyat.

lembaga kenegaraan. Lembaga ini memiliki

Ketiga, kontrol memungkinkan rakyat untuk

kewenangan mewujudkan pemerintahan yang

memastikan bahwa jalannya pemerintahan

baik dan bersih. Lembaga ini bemama

sesuai dengan prinsip dan akan mencapai

Ombusdman yang memiliki fungsi :

maksud sebagaimana yang dikehendaki oleh

a. Menegakkan hukum secara konsisten untuk

rakyat. Tanpa adanya kontrol, maka penguasa

lebih menjamin kepastian hukum, keadilan

akan cenderung lalai dan korup.

dan kebenaran supremasi hukum serta

Dengan adanya reformasi sekarang ini,

menghormati HAM

sesungguhnya posisi lembaga-Iembaga Negara

b. Meningkatkan integritas moral dari

sedang menguat, demikian juga dengan posisi

Keprofesionalan aparat penegak hukum

rakyat, Namun yang amat disayangkan

termasuk kepolisian RI

menguatnya posisi-posisi tersebut tidak diikuti

c. Menyelenggarakan proses peradilan secara

oleh kualitas dan kapasitas dari anggota

cepat, mudah, murah dan terbuka, serta

lembaga-Iembaga Negara. Justru banyak kita

bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

lihat berbagai kasus yang melibatkan anggota

dengan tetap menjunjung tinggi azas

lembaga Negara tersebut, sehingga berakibat

keadilan dan kebenaran.

menempatkannya pada posisi legitimasi yang terendah, sebagai contoh : kasus pembangunan gedung JEC, Asuransi Gate dikalangan sejumlah anggota DPRD DIY selain kasus pesangon sebagai rekayasa kekuasaan untuk kepentingan sesaat Kurang optimalnya fungsi pengawasan yang selama ini dilakukan oleh lembagalembaga pengawasan yang telah ada kemudian mengilhami pembentukan lembaga pengawas

126

III. KESIMPULAN Dari uraian singkat di atas yang urgen dewasa ini adalah bagaimana menyiapkan infra dan supra struktur pemerintahan yang bebas dari beban masa lalu. Yaitu pemerintahan yang memiliki sistem birokrasi yang transparan, terkontrol, dan berpihak pada spirit keadilan. Keberpihakan pada spirit keadilan ini lebih difokuskan pada penciptaan mekanisme

Agus Razikin “Pemerintahan Yang Bersih”

ISSN : 0215 - 9635, Vol. 18 No. 2 Th. 2006 perlindungan hak-hak rakyat termasuk hak

DAFTARPUSTAKA

untuk memperoleh pelayanan publik yang baik, bersih dan tidak diskriminatif. Dalam kerangka inilah Lembaga Ombusdman penting diletakkan dalam kerangka pemikiran diatas yang mampu menjalankan fungsi kontrol secara persuasif aktif terhadap jalannya pemerintahan agar tetap berada dalam sistem dan mekanisme yang transparan dengan spirit pengabdian pada penghormatan atas hak -hak rakyat.

Agus Razikin “Pemerintahan Yang Bersih”

Laode Ida (2000), Otonomi Daerah, Demokrasi Lokal dan Clean Goverment, Pusat Studi Pengembangan Kawasan, (Jakarta) Ahmad Syahrizal, SH,MH (2006), Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta Drs Musni Umar, SH, M.Si (2004) Korupsi Musuh Bersama, Lembaga Pencegah Korupsi Jimly Asshiddiqie (2004), Menjaga Denyut Konstitusi, Konstitusi Press

127

Jurnal Sosiologi DILEMA

128