MAKALAH
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (GOOD AND CLEAN GOVERNANCE) Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan Dosen Pengampu : Bapak M. Aminuddin Sanwar
Disusun oleh : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Imroh Atus Sholeha Firda Amalia M. Yanuar F.P Istiqomah Fina Idhamatussilmi Sukma Wulandari Firda Savira Nurul Latifah M. Habiburohman
(1601016002) (1601016006) (1601016007) (1601016015) (1601016023) (1601016026) (1601016031) (1601016033) (1601016042)
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2017
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Istilah
good
and
governance
merupakan
wacana
yang
mengiringi
gerakan
reformasi.Wacana good and clean goverance sering kali dikaitkan dengan tuntutan akan pengelolaan pemerintah yang profesional,akuntable dan bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme.Pemerintah yang bersih dari KKN adalah bagian penting dari pembangunan demokrasi, HAM dan masyarakat madani di Indonesia. Pemerintah yang baik itu berarti baik dalam proses maupun hasil-hasilnya.Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis,tidak saling berbenturan,dan memperoleh dukungan dari rakyat.Pemerintah juga bisa dikatakan baik jika pembangunan dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal namun dengan hasil yang maksimal.Faktor lain yang tak kalah penting,suatu pemerintah dapat dikatakan baik jika produktivitas bersinergi dengan peningkatan indikator kemampuan ekonomi rakyat, baik dalam aspek produktivitas, daya beli, maupun kesejahteraan spiritualitasnya. B. Rumusan Masalah 1. Apakah Pengertian Good and clean governance? 2. Good and clean governance dan kontrol sosial? 3. Good and clean governance dan gerakan anti korupsi? 4. Apa saja Prinsip-prinsip pokok Good and clean governance? 5. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja birokrasi?
BAB II PEMBAHASAN
1. Pengertian Good and clean governance Secara umum istilah good and clean governance memiliki pengertian akan segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan public untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pengertian good governance tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah (lembaga swadaya masyarakat) dengan istilah good corporate. Di Indonesia, substansi wacana good governance dapat dipadankan dengan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Pemerintahan yang baik adalah sikap dimana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai tingkatan pemerintah negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik serta ekonomi. Dalam praktiknya pemerintahan yang bersih (clean governance), adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab. Sejalan dengan prinsip diatas, pemerintahan yang baik itu berarti baik dalam proses maupun hasil-hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, dan memperoleh dukungan dari rakyat. Pemerintahan juga bisa dikatakan baik jika pembangunan dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal namun dengan hasil yang maksimal. Faktor lain yang tak kalah penting, suatu pemerintahan dapat dikatakan baik jika produktifitas bersinergi dengan peningkatan indikator kemampuan ekonomi rakyat, baik dalam aspek produktifitas, daya beli, maupun kesejahteraan spiritualitasnya.1 Menurut Santosa sebagaimana didefinisikan UNDP, Good and Clean Governance adalah pelaksanaan politik, ekonomi dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa. Pelaksanaan kewenangan tersebut, bisa dikatakan baik jika dilakukan dengan efektif,
1 A. Ubaedillah, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta : Prenada Media Group, 2008, hlm 173-174
efisien, responsif terhadap kebutuhan rakyat dalam suasana demokratis, akuntabel dan transparan.2 Prinsip demokrasi yang bertumpu pada peran sentral warga negara dalam proses sosial politik bertemu dengan prinsip-prinsip dasar governance, yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang dirumuskan bersama oleh pemerintah dan komponen masyarakat madani. Pemerintahan dikatakan baik jika pembangunan dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal namun dengan hasil yang maksimal. Good and Clean Governance dapat terwujud maksimal jika ditopang oleh 2 unsur yang saling terkait negara dan masyarakat madani yang di dalamnya terdapat sektor swasta. 2. Good and Clean Governance dan Kontrol Sosial Keteribatan masyarakat dalam proses pengelolaan lembaga pemerintahan pada akhirnya akan melahirkan kontrol masyarakat terhadap jalannya pengelolaan lembaga pemerintahan. Kontrol masyarakat akan berdampak pada pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari KKN. Untuk mewujudkan Good and Clean Governance berdasarkan prinsip-prinsip pokoknya, dapat dilakukan melalui pelaksanaan prioritas program, yaitu : 1. Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan Penguatan peran lembaga perwakilan rakyat MPR, DPR dan DPRD mutlak dilakukan dalam rangka peningkatan fungsi mereka sebagai pengontrol jalannya pemerintahan. 2. Kemandirian lembaga peradilan Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa berdasarkan prinsip Good and Clean Governance peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum dan kemandirian lembag aperadilan mutlak dilakukan. 3. Profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah Perubahan paradigma aparatur negar dari birokrasi elitis menjadi birokrasi populis (pelayanan rakyat) harus dibarengi dengan peningkatan profesionalitas dan integritas moral jajaran birokrasi pemerintah. 4. Penguatan lembaga peradilan Penigkatan partisipasi masyarakat Madani ( civil society ) dalam merealisasikan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Partisipasi masyarakat sipil dalam proses kebijakan publik mutlak harus dilakukan dan difasilitasi oleh negara ( pemerintah ). 5. Perangkat kesejahteraan rakyat dalam kerangka otonomi daerah 2. UNDP. Reconceptualising Governance, Paper of Management Development and Governance Bureau for Policy and Programme Support. Jakarta. 1997.
Pengelolaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dapat dilakukan di semua tingkatan, baik pusat maupun daerah untuk merealisasikan prinsip-prinsip Good and Clean Governance, kebijakan otonomi daerah dapat dijadikan sebagai media transformasi perwujudan model pemerintahan yang menopang tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Dalam tata pemerintahan yang baru perlu dikembangkan hubungan yang sinergis antara warga negara dengan pemerintah. Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan warga negara ikut serta dalam perumusan kebijakan dan implementasinya.3 3. Good and Clean Governance dan Gerakan Antikorupsi Korupsi merupakan permasalahan besar yang merusak keberhasilan pembangunan nasional. Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna meraih keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara secara spesifik. Pada hakikatnya korupsi tidak dapat ditangkal hanya dengan satu cara. Penanggulangan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan komprehensif, sistemis, dan terus-menerus. Penanggulangan tindakan korupsi dapat dilakukan antara lain : Pertama, adanya political will dan political action dari pejabat negara dan pimpinan lembaga pemerintahan pada setiap satuan kerja organisasi untuk melakukan langkah proaktif pencegahan dan pemberantasan perilaku dan tindak pidana korupsi. Kedua, penegakan hukum secara tegas dan berat. Proses eksekusi mati bagi korupsi di Cina, misalnya telah membuat sejumlah pejabat tinggi dan pengusaha dinegeri itu menjadi jera untuk melakukan tindak korupsi. Tindakan tersebut merupakan shock therapy untuk membuat tindakan korupsi berhenti. Ketiga, membangun lembaga-lembaga yang mendukung upaya pencegahan korupsi, misalnya Komisi Ombudsman sebagai lembaga yang memeriksa pengaduan pelayanan administrasi publik yang buruk. Selain lembaga bentukan pemerintahan, masyarakat juga membentuk lembaga yang mengemban misi tersebut, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan lembaga sejenis.
3. MM. Billah . Good Governace dan Kontrol Sosial. Jakarta : Jurnal Prisma. 2001.
Keempat, membangun mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menjamin terlaksananya praktik good and clean governance, baik di sector pemerintah, swasta, atau organisasi kemasyarakatan. Kelima, memberikan pendidikan antikorupsi, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Dalam pendidikan formal, sejak pendidikan dasar sampai perguruan tinggi diajarkan bahwa nilai korupsi adalah bentuk lain dari kejahatan. Keenam, gerakan agama antikorupsi, yaitu gerakan membangun kesadaran keagamaan dan mengembangkan spiritualitas antikorupsi.4 4. Prinsip-prinsip Pokok Good and Clean Governance Untuk merealisasikan pemerintahan yang profesional dan akuntabel yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Good and Clean Governance. Lembaga Administrasi Negara merumuskan 9 aspek fundamental, yaitu : a.
Partisipasi
Semua warga negara mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung, maupun melalui Lembaga Perwakilan yang sah. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif. Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa warga negara dijamin kebebasannya berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, menyatakan pikiran melalui tulisan maupun lisan. Dalam pasal 1 ayat 1, PP. No. 71 Tahun 2000 disebutkan peran serta masyarakat adalah peran aktif perseorangan, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya bahwa setiap orang, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum atau komisi yang menangani perkara tindak pidana korupsi seperti juga tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah. b.
Penegakan Hukum
Pelaksanaan kenegaraan dan pemerintahharus ditata oleh sebuah aturan hukum yang kuar dan memiliki kepastian hukum. Sehubungan dengan itu, Santosa menegaskan harus diimbangi dengan komitmen penegakan hukum dengan karakter-karakter antara lain :
4 A. Ubaedillah, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta : Prenada Media Group, 2008, hlm 180-182
1. Supermasi Hukum (The Supermacy of Law) Supermasi hukum akan menjamin tidak terjadinya tindak penguasa atas dasar diskresi (tindakan sepihak berdasarkan pada kekuasaan yang dimilikinya). 2. Kepastian Hukum (Legal Certainty) Bahwa setiap kehidupan berbangsa dan bernegara itu diatur oleh hukum yang jelas dan pasti, tidak duplikatif dan tidak bertentangan anatara satu dengan lainnya. Pada tataran praktis, hukum itu berjalan secara independen tidak dipengaruhi oleh kekuatan kekuasaan, sehingga masyarakat merasa aman karena pelanggar hukum tidak akan memiliki peluang untuk hidup apalagi berkembang. 3. Hukum Yang Responsif Yakni aturan-aturan hukum itu disusun berdasarkan aspirasi masyarajat luas dan mampu mengakomodir berbagai kebutuhan publik, sehingga tidak hanya mewakili kepentingan segelintir elit kekuasaan atau kelompok tertentu. 4.
Penegakan Hukum yang Konsisten dan Non-Diskriminatif Yakni penegakan hukum berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu. Untuk itu, diperlukan penegak hukum yang memiliki intregitas dan bertanggung jawab terhadap kebenaran hukum.
5.
Independensi Peradilan Yakni peradilan itu harus indepedensi, tidak dipengaruhi oleh penguasa atau oleh lainnya. Kunci utama dalam penegakan Rule of Law adalah penegakan hukum dalam proses peradilan.5
c.
Transparasi (Transparency)
Transparasi (keterbukaan untuk umum) adalah unsur lain yang menopang terwujudnya Good and Clean Governance yang akan menghasilkan pemerintahan yang bersih (Good Governance). Akibat tidak adanya prinsip ini, Indonesia telah terjerembab dalam kubangan korupsi yang berkepanjangan an parah. Prinsip ini mutlak dilakukan dalam rangka menghilangkan budaya korupsi di kalangan pelaksana pemerintahan baik pusat maupun yang di bawahnya. Mengutip kesimpulan Syed Husain Alatas, Kumorotomo menyimpulkan ada 7 macam korupsi yang biasa dilakukan oleh kalangan birokrasi di Indonesia :
5. A. Ubaidillah dan Abdul Rozak. Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani. Jakarta : ICCE Syarif Hidayatullah. 2006
1. Transactive Corruption yaitu korupsi yang dilakukan saat transaksi dan kedua belah pihak mengambil keuntungan dari transaksi dengan merugikan negara. 2. Extortive Corruption yaitu korupsi pemasaran pihak tertentu memeras pelaksana pekerjaan sehingga hasilnya tidak optimal. 3. Investive Corruption yaitu tindakan korupsi dimana terjadi kesalahan dalam kebijakan, yakni investasi yang belum memiliki kepastian dalam perolehan keuntungannya. 4. Nepotistive Corruption yaitu korupsi nepotisme yakni pemberian pekerjaan pada lingkaran keluarga sehingga mengurangi efektivitas kontrol. 5. Defensive Corruption yaitu korupsi untuk mempertahankan diri, yakni pihak korban memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk mempertahankan diri dan perilaku pemberiannya itu merugikan negara. 6. Autogenic Corruption yaitu korupsi yang dilakukan oleh seseorang dan tidak melibatkan orang lain, seperti anggota DPR melahirkan UU yang dapat menguntungkan dirinya. 7. Supportive Corruption yaitu korupsi untuk melindungi kegiatan korupsi lain yang telah dilakukannya.6 Menurut Gaffar terdapat 8 aspek mekanisme pengelolaan negara yang harus dilakukan secara transparan, yaitu : a. Penetrapan posisi jabatan atau kedudukan b. Kekayaan pejabat publik c. Pemberian penghargaan d. Penetapan kebijakan e. Kesehatan f. Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik g. Keamanan dan ketertiban h. Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat d.
Responsif (Responsive)
Asas responsif adalah bahwa pemerintah harus responsif terhadap persoalan-persoalan masyarakat.
Affan
menegaskan
bahwa
pemerintah
harus
memahami
kebutuhan
masyarakatnya jangan menunggu mereka menyampaikan keinginan-keinginannya, tapi mereka
6. Wahyu Kumorotomo. Etika Administrasi Negara. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1999.
secara proaktif mempelajari dan menganalisa kebutuhan-kebutuhan masyarakat, untuk kemudian melahirkan berbagai kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan umum. Setiap asas responsif, setiap unsur pemerintahan harus memiliki 2 etika, yaitu : 1. Etika individual yaitu kualifikasi etika individual menuntut pelaksanaan birokrasi pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas profesional. 2. Etika sosial yaitu menuntut pelaksanaan birokrasi pemerintah agar memiliki sensitifitas terhadap berbagai kebutuhan publik. Menurut Kumorotomo, pemerintah dapat melakukan generalisasi terhadap kebutuhankebutuhan dasar masyarakat yang universal dengan prinsip-prinsip sebagai berikut : a.
Kebahagiaan terbesar bagi jumlah besar.
b. Mengangkat kondisi dasar kemasyarakatan terutama bagi mereka yang paling tidak beruntung. c.
Melakukan segala sesuatu yang membuat semua orang menjadi lebih baik atau
setidaknya tidak seorangpun menjadi lebih bruruk. Pemerintah dikatakan baik jika telah melahirkan kebijakan yang berdampak baik kepada sebagian negaranya. Sebaliknya, pemerintahan dikatakan
buruk jika membuat sebagian
warganya hidup tidak selayaknya dan kesejahteraan hanya dinikmati oleh elit bitokrasi. Terkait asas responsif adalah pemerintah harus terus merumuskan kabijakan-kebijakan pembangunan terhadap semua kelompok sosial dengan karakteristik budayanya. Hal ini karena masih sering dijumpai masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dan terbelakang dari segi pendidikan, namun mereka menikmatinya. Hal ini bukan disebabkan karena tidak adanya program yang dilakukan pemerintah tetapi secara cultural mereka menolak terhadap program-program pembangunan. e.
Konsensus (Consensus)
Asas ini menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Model pengambilan keputusan tersebut, selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga akan menajdi keputusan yang mengikat dan milik bersama. Sehingga ia akan menjadi kekuatan memaksa (coersive power) bagi semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut.7 Paradigma ini perlu dikembangkan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan karena urusan yang mereka kelola adalah persoalan-persoalan publik yang harus dipertanggung 7. A. Ubaidillah dan Abdul Rozak. Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani. Jakarta : ICCE Syarif Hidayatullah. 2006
jawabkan kepada rakyat. Untuk meningkatkan dinamika dan menjaga akuntabilitas dari proses pengelolaan tugas-tugas pemerintah dalam pengambilan berbagai kebijakan pemerintah harus mengembangkan beberapa sikap, yaitu : 1. Optimistik, yakni sikap yang memperlihatkan bahwa setiap persoalan dapat diselelsaikan dengan baik dan benar. Peluang untuk mencari putusan-putusan yang arif selalu ada serta dalam koridor integritas, kejujuran berbasis kompetensi, serta dengan iktikad baik untuk memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat. 2. Keberanian, yakni keberanian dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dengan penuh integritas dan kejujuran sesuai dengan prosedur yang benar, dengan tetap tabah dan ulet dalam pelaksanaan kebijakannya itu, tidak takut dengan intimidasi, tekanan, desakan dari elit politik, elit penguasa, kelompok atau organisasi sosial tertentu. 3. Keadilan yang berwatak kemurahan hati, yakni kemampuan untuk menyeimbangkan komitmen atas orang atau kelompok dengan etik. Selain itu, melaksanakan pelayanan publik yang berbasis pada koridor integritas, kejujuran dan kesamaan. f.
Kesetaraan (Equity)
Asas kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Asas ini harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh semua penyelenggara pemerintahan di Indonesia baik pusat dan daerah karena kenyataan sosiologis Indonesia sebagai bangsa yang majemuk baik etnis, agama maupun budaya. g.
Efektifitas (Effectiveness) dan Efisiensi (Effeciency)
Efektif dan efisien yakni berdaya guna dan berhasil guna. Kriteria efektifitas biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Sedangkan asas efisiensi diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Agar pemerintahan itu efektif dan efisien, maka para pejabat perancang dan pelaksana tugas-tugas pemerintahan harus mampu menyusun perencanaa-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, dan disusun secara rasional dan terukur. Dengan perencanaan yang rasional tersebut, maka harapkan partisipasi masyarakat akan dapat digerakkan dengan mudah karena program-program itu menjadi bagian dari kebutuhan mereka. h.
Akuntabilitas (Accountability)
Asas akuntabilitas adalah pertanggung jawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Pengembangan akuntabilitas dalam rangka Good and Clean Governance bertujuan agar para pejabat atau unsur-unsur yang
diberi kewenanan mengelola urusan publik senantiasa terkontrol dan tidak memiliki peluang untuk melakukan penyimpangan. Secara teoritis akuntabilitas menyangkut dua dimensi, yaitu : 1. Akuntabilitas vertikal, menyangkut hubungan antara pemegang kekuasaan dengan rakyatnya antara pemerintah dan warganya. Rakyat melalui partai poliotik, LSM, institusi-institusi lainnya berhak meminta pertanggung jawaban kepada pemegang kekuasaan negara. Akuntabilitas vertikal ini memiliki pengertian bahwa setiap pejabat harus mempertanggungjawabkan berbagai kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugasnya terhadap atasan yang lebih tinggi. 2.
Akuntabilitas horizontal yaitu pertanggug jawaban pemegang jabatan publik pada
lembaga yang setara seperti Gubernur dengan DPRD tingkat I, DPRD tingkat II dengan Bupati. Setiap anggota DPR harus mampu mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukannya terhadap konsituennya. Demikian pula dengan pejabat publik dalam struktur pemerintahan, harus mampu mempertanggung jawabkan kapabilitas dan loyalitas individualnya baik dalam lingkungan profesi setaranya maupun terhadap atasannya. i.
Visi Strategi (Strategic Vision)
Yaitu pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang karena perubahan dunia dengan kemjuan teknologinya begitu cepat. Seseorang yang menempati jabatan publik harus mempunyai kemampuan menganalisa persoalan dan tantangan yang akan dihadapi oleh lembaga yang dipimpinnya. Dalam tataran nasional, apa yang dihadapi dan di inginkan oleh bangsa pada 20 tahun mendatang misalnya, sudah harus di rumuskan dan disusun dalam rencana –rencana strategis.
C. Good and Clean Governance dan Kontrol Sosial Keteribatan masyarakat dalam proses pengelolaan lembaga pemerintahan pada akhirnya akan melahirkan kontrol masyarakat terhadap jalannya pengelolaan lembaga pemerintahan. Kontrol masyarakat akan berdampak pada pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari KKN. Untuk mewujudkan Good and Clean Governance berdasarkan prinsip-prinsip pokoknya, dapat dilakukan melalui pelaksanaan prioritas program, yaitu : 1.
Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan
Penguatan peran lembaga perwakilan rakyat MPR, DPR dan DPRD mutlak dilakukan dalam rangka peningkatan fungsi mereka sebagai pengontrol jalannya pemerintahan.
2.
Kemandirian lembaga peradilan
Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa berdasarkan prinsip Good and Clean Governance peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum dan kemandirian lembag aperadilan mutlak dilakukan. 3.
Profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah
Perubahan paradigma aparatur negar dari birokrasi elitis menjadi birokrasi populis (pelayanan rakyat) harus dibarengi dengan peningkatan profesionalitas dan integritas moral jajaran birokrasi pemerintah. 4.
Penguatan lembaga peradilan
Penigkatan partisipasi masyarakat Madani ( civil society ) dalam merealisasikan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Partisipasi masyarakat sipil dalam proses kebijakan publik mutlak harus dilakukan dan difasilitasi oleh negara ( pemerintah ). 5.
Perangkat kesejahteraan rakyat dalam kerangka otonomi daerah
Pengelolaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dapat dilakukan di semua tingkatan, baik pusat maupun daerah untuk merealisasikan prinsip-prinsip Good and Clean Governance, kebijakan otonomi daerah dapat dijadikan sebagai media transformasi perwujudan model pemerintahan yang menopang tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Dalam tata pemerintahan yang baru perlu dikembangkan hubungan yang sinergis antara warga negara dengan pemerintah. Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan warga negara ikut serta dalam perumusan kebijakan dan implementasinya.8
D. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja birokrasi Faktor yang mempengaruhi kinerja birokrasi antara lain : manajemen organisasi dalam menerjemahkan dan menyelaraskan tujuan birokrasi , budaya kerja, dan organisasi pada birokrasi, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki birokrasi , kepemimpinan birokrasi yang efektif, dan koordinasi pada birokrasi . faktor-faktor tersebut akan menentukan lancer tidaknya birokrasi dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan, selain itu kinerja birokasi dimasa depan akan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut9 :
8. MM. Billah . Good Governace dan Kontrol Sosial. Jakarta : Jurnal Prisma. 2001. 9. KomarudinHidayat ,AzuyumardiAzra, 2008,Demokrasi, Jakarta:Prenada media grup, hlm,184.
a. Strukur birokrasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi yang menjalankan aktivitas birokrasi. b. Kebijakan pengelolaan berupa visi, misi, tujuan, sasaran, dan tujuan dalam perencanaan strategis pada birokrasi. c. Sumber daya manusia yang berkaitan dengan kualitas kerja dan kapasitas diri untuk bekerja dan berkarya secara optimal. d. Sistem informasi menejemen, yang berhubungan dengan pengelolaan data base dalam kerangka mempertinggi kinerja birokrasi. e. Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan penggunaan teknologi bagi penyelenggara birokrasi pada setiapa kreativitas birokrasi.
BAB III PENUTUP A. KESIMPULAN Good And Clean Governance adalah segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan pulik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip Good and Clean Governance antara lain : partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, orientasi kesepakatan, keadilan, efektivitas dan efesiensi, akuntabilitas visi strategis. Kontrol masyarakat akan berdampak pada pemerintahan yang baik dan efektif. Untuk mewujudkannnya dilakukan melalui prioritas program: penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan, kemandirian lembaga peradilan, profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah, penguatan partisipasi masyarakat madani, peningkatan kesejahteraan rakyat dalam rangka otonomi daerah. Tiga pilar penting pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan dan penerapan Good and Clean Governance : pelayanan publik menjadi ranah (area) dimana negara yang diwakili publik adalah ranah dimana berbagai aspek goog governance diartikulasikan secara lebih mudah, pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur governance yaitu pemerintah, masyarakat dan mekanisme pasar, dengan demikian pelayanan publik menjadi titik pangkal efektif kerja birokrasi.
B. PENUTUP Demikianlah makalah ini yang kami buat. Tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamin.
DAFTAR PUSTAKA
Azra, Prof. Dr. Azumard, MA. 2003. Demokrasi Masyarakat Madani. Jakarta : ICCE Syarif Hidayatullah. Bakti, Andi Faisal. 2000. Good Governance a Workable Solution for Indonesia. Jakarta : IAIN Press. Billah, MM. 2001. Good Governace dan Kontrol Sosial. Jakarta : Jurnal Prisma. Dwiyanto, Agus. 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta : UGM Press. Kumorotomo, Wahyu. 1999. Etika Administrasi Negara. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Rozak, Abdul dan Ubaidillah, A. 2006. Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani. Jakarta : ICCE Syarif Hidayatullah. UNDP. 1997. Reconceptualising Governance, Paper of Management Development and Governance Bureau for Policy and Programme Support. Jakarta.
