Memacu Pembaruan Tata Pemerintahan

Memacu Pembaruan Tata Pemerintahan

Laporan Tahunan 2007

kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

Visi Kami Misi Kami

Misi kami berhasil bila

Indonesia yang adil, demokratis dan sejahtera yang dibangun di atas landasan prinsip-prinsip dan praktik-praktik tata pemerintahan yang baik yang berkelanjutan. Menyebarluaskan dan melembagakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dalam masyarakat Indonesia melalui program-program pembaruan terpadu untuk memperkuat tata pemerintahan dalam sektor pelayanan publik, memperdalam demokrasi dan meningkatkan keamanan serta keadilan. Pertimbangan kesetaraan jender dan kebutuhan kelompok-kelompok yang terpinggirkan juga merupakan bagian terpadu dari misi kami.

• Para mitra melanjutkan pengembangan program bersama kami dan merekomendasikan kami kepada pihak-pihak lain. • Inovasi dan upaya-upaya kami dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas tata pemerintahan dalam pemerintah dan masyarakat Indonesia. • Kami dapat mempengaruhi pemerintah di semua tingkat untuk meningkatkan komitmen terhadap pembaruan tata pemerintahan.

Tata pemerintahan yang baik bersifat partisipatif, inklusif, akuntabel, transparan, tanggap, efisien, adil dan tunduk pada supremasi hukum.

Daftar Isi 3

4 5 7 8 9 12 14 15 17 19 19 20 20 21 21

23 25 25 26

2007: TAHUN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN UNTUK MEMACU PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN Sambutan Teman Serikat Sambutan Dewan Eksekutif WARGA INDONESIA BEKERJA DEMI PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN Siapa Kami Kerja Kami Cakupan Geografis Kami Dengan Siapa Kami Bekerja Donor-Donor Kami

27 28 28

PEMBERANTASAN KORUPSI: PRIORITAS UTAMA KEMITRAAN Memfasilitasi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Meningkatkan Kepatuhan pada Prinsip-prinsip UNCAC Membentuk Komisi Ombudsman Ekonomi Daerah Memperkuat Sistem Pengadaan Publik yang Transparan Merekrut Para Komisioner KPK yang Baru Mengadvokasi Keterlibatan Publik dalam Penganggaran Daerah MENDUKUNG PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN TERDESENTRALISASI Status Istimewa Yogyakarta - Dari Kerajaan menuju Demokrasi Mengevaluasi Otonomi Khusus Papua - Apakah Otsus Menguntungkan Warga Papua? Merevitalisasi Tata Pemerintahan di Aceh setelah Perjanjian Perdamaian

33 34

29 30 30 31 32 32

35 37

KELOMPOK PROGRAM Tata Pemerintahan Demokratis Mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nasional Meningkatkan Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Tata Pemerintahan Pelayanan Publik Mendorong Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan Mengembangkan Kebijakan Perdagangan Baru di Indonesia yang Memihak Kaum Miskin Tata Pemerintahan Keamanan dan Peradilan Mengawasi Para Hakim: Pengawasan Peradilan Berbasis Masyarakat Bekerja Bersama Polisi dalam Pembaruan Mendukung Respons yang lebih Efektif terhadap Ancaman Teror Prakarsa Uji Coba Penilaian Tata Pemerintahan

39 39 40 41 42

MENGKONSOLIDASIKAN TATA PEMERINTAHAN DAN SISTEMATISASI INTERNAL Penelusuran Hasil dan Kinerja: Tugas Prioritas di Kemitraan Memperkuat Praktik yang Baik dalam Pengadaan Teknologi Informasi sebagai Pendukung Kerja Sumber Daya Manusia Penjangkauan Publik Mobilisasi Sumber Daya

43

LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DIAUDIT

53 54 56 59 60

LAMPIRAN Daftar Singkatan dan Istilah Staf Kami Publikasi Kami Proyek-proyek dalam tahun 2007

39

kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan | Laporan Tahunan 2007

2007: Tahun Pengembangan Kelembagaan untuk Memacu Pembaruan Tata Pemerintahan


Sambutan Teman Serikat Kemajuan dalam menuju tata pemerintahan yang sungguh-sungguh demokratis di Indonesia dapat dikatakan sangat beragam. Pembaruan tata pemerintahan dilaksanakan pada sejumlah bidang, termasuk pemberantasan korupsi, penerapan desentralisasi dan pembaruan pemilu. Peluncuran prakarsa-prakarsa pembaruan yang baru memang selalu disambut hangat, tetapi tantangan yang lebih besar ada pada upaya mempertahankan momentum pembaruan yang dibutuhkan untuk menghasilkan perubahanperubahan yang lebih mendalam dalam tata pemerintahan. Banyak pembaruan tata pemerintahan telah terlembagakan dengan tidak merata atau lemah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dan seringkali prinsip-prinsip serta praktik-praktik demokratis menjadi terabaikan atau terbelokkan. Sejak dibentuk pada tahun 2000, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan telah berada di depan dalam upaya-upaya untuk mendukung pembaruan tata pemerintahan di Indonesia. Kemitraan telah mengembangkan sebuah pendekatan holistik yang menggabungkan penelitian-penelitian berorientasi kebijakan, konsultasi-konsultasi dengan para pemangku kepentingan, advokasi dan penyebarluasan informasi, serta dukungan bagi pembaruan kelembagaan. Terutama pada tahun 2007, program-program Kemitraan telah turut menyumbang pada upaya untuk menumbuhkan transparansi, keterlibatan dan akuntabilitas publik dalam proses-proses penganggaran di daerah, memperkuat lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta mendukung pengembangan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Politik dan Perda-perda (Qanun) di Aceh. Rencana Strategis Kemitraan 2007-2011 mengantisipasi tantangan-tantangan yang muncul dan memberi Kemitraan sebuah peta untuk menjamin agar Kemitraan tetap berada pada titik pusat upaya untuk mendorong pembaruan tata pemerintahan di Indonesia. Selama tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis ini Kemitraan berupaya menjaga kerelevanan program dan keberlanjutan jangka panjangnya melalui perbaikan manajemen internal dan konsolidasi hubungan kerja yang lebih erat dan lebih strategis dengan para mitra dari pihak pemerintah maupun non-pemerintah, mulai dari pemberian dukungan dana hibah sampai upaya-upaya membangun hubungan kerja sama jangka panjang. Selama tahun 2007 Kemitraan telah mengalami banyak kemajuan dalam upaya jangka panjangnya untuk menjadi sebuah lembaga yang mandiri dan berkelanjutan. Walaupun masih menjadi Lembaga Pelaksana di bawah Dana Perwalian UNDP, Kemitraan semakin menegaskan kemandirian hukum, finansial dan operasionalnya. Pada sebuah pertemuan tingkat tinggi yang diadakan pada bulan Juni tahun 2007, Teman Serikat dan Anggota Dewan secara bulat sepakat untuk mendefinisikan ulang peranan-peranan dan tanggung jawab mereka agar dapat merespons kebutuhan-kebutuhan Kemitraan dengan sebaik mungkin. Besar harapan perubahan-perubahan ini akan membawa pada terciptanya rantai akuntabilitas yang jelas dan seimbang antara Teman Serikat, Dewan Eksekutif dan Kantor Eksekutif, serta terbangunnya mekanisme untuk membangun jejaring di tingkat tinggi, terutama dengan para donor potensial. Teman Serikat juga sepakat bahwa sampai ketentuan-ketentuan yang mengatur Asosiasi disetujui, saya akan menjadi Ketua Teman Serikat, sementara Felia Salim akan menjabat sebagai Ketua Dewan Eksekutif. Momen terpenting dari Pertemuan Teman Serikat di Bali adalah santap pagi bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bapak Presiden memuji peranan Kemitraan dalam memfasilitasi konsultasi multi pemangku kepentingan dalam isu-isu tata pemerintahan dan beliau mendorong Kemitraan untuk terus melanjutkan upaya mendorong pembaruan tata pemerintahan. Presiden dan Kemitraan memiliki visi yang sama: masyarakat Indonesia hidup dalam negara yang adil, makmur, toleran dan pluralis, yang menerapkan prinsip-prinsip sarta praktik-praktik tata pemerintahan yang baik. Kemitraan berkomitmen untuk mewujudkan visi tersebut menjadi kenyataan.

MARZUKI DARUSMAN Ketua Teman Serikat

Akhirnya, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua mitra kami di pemerintahan, masyarakat sipil, media massa, sektor swasta dan komunitas donor atas dukungan dan kerja sama mereka dalam melaksanakan agenda pembaruan tata pemerintahan. Saya juga sangat menghargai Direktur Eksekutif kita dan para staf profesional Kemitraan atas komitmen mereka terhadap kredibilitas dan integritas lembaga ini. Secara khusus saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Bappenas dan UNDP atas dukungan terus-menerus dan bimbingan dalam menjadikan Kemitraan sebuah organisasi yang efektif dan efisien. Kita semua berharap agar di masa-masa yang akan datang kita dapat melaksanakan kerja sama yang lebih erat.



Sambutan Dewan Eksekutif Memasuki tahun kedelapan, respons terhadap program-program Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, mengkonfirmasi bahwa pembaruan tata pemerintahan masih tetap sangat relevan dan merupakan kunci bagi pembangunan sosial, politik dan ekonomi Indonesia. Juga sangat membesarkan hati melihat bahwa masih banyak lembaga yang berkomitmen memajukan tata pemerintahan dengan bekerja secara langsung maupun tidak langsung melalui fasilitasi Kemitraan. Dikenal luas sebagai suatu institusi kunci yang memainkan peranan penting dalam memajukan pembaruan tata pemerintahan, Kemitraan sungguh-sungguh menjadi contoh perkawinan antara komitmen yang dituangkan dalam Deklarasi Paris dalam Hal Efektivitas Bantuan (Paris Declaration on Aid Effectiveness) dengan kerja sama internasional yang menggunakan kerangka multilateral. Kenyataan bahwa Kemitraan merupakan sebuah lembaga hibrida atau perkawinan silang antara kerangka proyek UNDP dan suatu badan hukum independen, memberi banyak nilai tambah dan memungkinkan Kemitraan untuk bekerja dengan modalitas yang belum pernah ada sebelumnya - menggunakan baik mekanisme multilateral (Dana Perwalian UNDP), maupun dukungan langsung dengan menggunakan modalitas lembaga non-pemerintahnya. Selama tahun 2007 program Kemitraan secara keseluruhan mencakup 37 proyek. Ini termasuk dukungan bagi Panitia Seleksi para Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal lain yang juga patut disebutkan di sini adalah kemajuan dalam pelembagaan pembaruan tata pemerintahan di Yogyakarta dan Aceh. Yang penting dicatat adalah dukungan Kemitraan terhadap Pokja Perempuan dan keberhasilan mereka dalam mencapai 30% kuota bagi keterwakilan politik perempuan. Perkembangan lain yang sangat penting untuk dilaporkan adalah Indeks Tata Pemerintahan. Persiapan telah dilakukan selama dua tahun untuk dengan hati-hati mendesain kerangka kerja indeks, melakukan penelitian pendahuluan dan uji coba di beberapa daerah. Pengecekan ulang terus dilakukan untuk menjamin validitas data. Kami berharap bahwa Indeks Tata Pemerintahan Tahunan dapat diumumkan pada tahun 2008 sebagai alat pemeriksa denyut nadi bagi pembaruan tata pemerintahan di Indonesia dan lebih penting lagi bahwa hal ini akan menghasilkan lebih banyak permintaan bagi upaya-upaya pembaruan tata pemerintahan di negara ini. Meskipun pembaruan tata pemerintahan merupakan komitmen jangka panjang, tantangan yang tidak terhindarkan adalah bagaimana membuat Kemitraan tetap relevan, cepat dan tanggap. Program tata pemerintahan tidak hanya semata-mata demi tata pemerintahan saja. Merespon pada realitas-realitas mendesak seperti pengangguran, kemiskinan, penghancuran lingkungan, perubahan iklim, untuk beberapa waktu, kami telah menyiapkan pembentukan kelompok program Tata Pemerintahan Ekonomi dan Lingkungan. Kami senang bahwa Emmy Hafild telah setuju bergabung untuk memimpin kelompok program baru ini. Dengan pengalamannya yang sangat luas baik dalam bidang lingkungan maupun tata pemerintahan, dia menduduki posisi yang tepat guna membawa Kemitraan ke tingkat yang lebih tinggi. Jika kita memandang ke tahun 2008 dan tahun-tahun setelahnya, jelas bahwa Indonesia masih akan menghadapi tantangan-tantangan yang cukup berarti dalam bidang tata pemerintahan. Kemitraan berkomitmen untuk tetap melanjutkan dan meningkatkan program-program pembaruan tata pemerintahan, dan yang lebih penting, untuk tetap relevan dan tanggap. Oleh karenanya kami senantiasa mencari cara-cara baru untuk bekerja lebih efisien dan mencari anggota-anggota baru untuk bergabung dengan Kemitraan guna senantiasa menyegarkan cara pandang kita. Akhirnya, saya ingin menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua staf Kantor Eksekutif atas kerja keras mereka, semua pihak termasuk Teman Serikat dan anggota Dewan atas kontribusi mereka yang berharga. Penghargaan juga saya sampaikan kepada semua donor internasional kami atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada Kemitraan.

FELIA SALIM Ketua Dewan Eksekutif


Warga Indonesia Bekerja untuk Pembaruan Tata Pemerintahan


Siapa kami

Mohamad Sobary menjabat sebagai Direktur Eksekutif Kemitraan sejak 6 Juni 2006. Sobary memperoleh gelar Master dalam bidang Antropologi dari Universitas Monash, Australia dan beliau memiliki pengalaman selama 24 tahun sebagai pengajar di universitas, penulis lepas dan spesialis media. Selama lima tahun sebelum bergabung dengan Kemitraan, Sobary menjabat sebagai Kepala Lembaga Berita Nasional ANTARA. “Motif saya bergabung dengan Kemitraan adalah untuk memastikan bahwa impian tata pemerintahan yang baik dapat ditransformasikan secara bertahap menjadi realitas – realitas di mana hak masyarakat atas terciptanya tata pemerintahan yang baik dapat dipenuhi dengan sistem negara yang tercipta secara demokratis, responsif, dan memiliki kepedulian. Saya sangat menghargai kepercayaan dan dukungan dari mitra-mitra kami, masyarakat sipil, universitas, media dan keterlibatan masyarakat umum. Daftar lengkap dari mitra-mitra program kami ada pada lampiran laporan ini. Kemitraan dan mitramitra programnya bertujuan untuk memberikan perubahan yang berarti untuk kepentingan dan keuntungan seluruh masyarakat Indonesia”.

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia adalah organisasi multi pemangku kepentingan yang dibentuk untuk mendorong pembaruan tata pemerintahan. Kemitraan bekerja bersama lembaga-lembaga pemerintah dan organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk melaksanakan pembaruan di tingkat nasional dan daerah. Kemitraan berupaya merangkul pihak pemerintah eksekutif, kalangan legislatif dan yudikatif, masyarakat sipil serta para pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama meningkatkan tata pemerintahan yang baik di Indonesia secara berkelanjutan. Jaringan kelembagaan Kemitraan mencakup keseluruhan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam agenda pembaruan tata pemerintahan di Indonesia. Kemitraan memiliki sebuah Dewan Pengarah yang anggota-anggotanya berasal dari kalangan Pemerintah Indonesia, masyarakat sipil dan para donor. Kemitraan juga membina hubungan yang erat dengan para mitra pembangunan serta kalangan media massa dan komunitas akademis di Indonesia. Terbentuknya Kemitraan dapat ditelusur balik pada krisis ekonomi dan politik yang melumpuhkan Indonesia pada akhir dekade 1990-an. Tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan masyarakat sipil, pemerintah, dunia usaha, dan komunitas donor berkumpul dengan semangat pembaruan dan hasrat yang kuat untuk memajukan demokrasi di Indonesia. Tuntutan akan Reformasi merupakan sesuatu yang menjadi ciri khas dari periode ini. Masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia dilihat dari isu tata pemerintahan dan, oleh karena itu, sasaran utama Reformasi adalah situasi tata pemerintahan di Indonesia. Kemitraan dibentuk pada bulan Maret tahun 2000 sebagai sebuah proyek Program Pembangunan PBB (United Nations Development Program/UNDP) yang dirancang untuk membantu Indonesia mewujudkan tujuan yang ingin dicapainya dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik di semua tingkat pemerintahan. Kemitraan mulai operasional pada bulan Mei tahun 2001 dengan Direktorat Aparatur Negara Bappenas sebagai Lembaga Pengampu (Executing Agency), Kemitraan sebagai Lembaga Pelaksana (Implementing Agency) dan UNDP sebagai Manajer Dana Perwalian (Trust Fund Manager). Kemitraan menjadi sebuah badan hukum independen pada tahun 2003 dan terdaftar sebagai sebuah perkumpulan perdata nirlaba. Pada akhir tahun 2005 UNDP membantu Kantor Eksekutif Kemitraan untuk memulai suatu rencana tiga tahun untuk mencapai kemandirian penuh pada akhir tahun 2008. Misi Kemitraan tetaplah pembaruan tata pemerintahan. Pada tahun 2007 Kemitraan memperbarui strateginya, menajamkan fokus dan merestrukturisasi sistem dukungan dan pelaksanaan programnya. Dalam rangka menyesuaikan dengan strategi barunya dan agar dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien, pada triwulan pertama tahun 2007 Kemitraan meluncurkan sebuah proses manajemen perubahan yang menyeluruh. Dalam tujuh tahun terakhir ini Kemitraan telah bertumbuh dari awalnya sebuah proyek UNDP menjadi sebuah lembaga terpercaya, mandiri dan terkemuka, yang dikelola oleh warga Indonesia sendiri. Dengan adanya kepemilikan nasional ini, Kemitraan berada dalam posisi unik untuk mengembangkan programprogram yang akan memperoleh komitmen kuat dan dukungan dari para mitra Indonesia yang tengah memegang tampuk pemerintahan.



Kerja Kami Rencana strategis lima tahun (2007-2011) Kemitraan disusun berdasarkan suatu pengkajian kesenjangan tata pemerintahan yang menyeluruh dan kajian atas kebutuhan kelembagaan serta kemampuan Kemitraan. Untuk merespons perubahan yang serba cepat pada lingkungan di mana Kemitraan bekerja, Kemitraan berupaya mempertajam fokus program dan memperkuat manajemen keuangannya. Titik perhatian pada periode lima tahun ini akan diletakkan pada tiga bidang utama: 1. Tata Pemerintahan Keamanan dan Peradilan, 2. Tata Pemerintahan Pelayanan Publik dan 3. Tata Pemerintahan Demokratis. Isu Pemberantasan Korupsi dan Tata Pemerintahan yang Terdesentralisasi tetap akan menjadi tema lintas bidang pada semua program Kemitraan. Perampingan struktur program dari sebelumnya enam bidang prioritas utama menjadi tiga kelompok program ini telah membuat program menjadi lebih terfokus dan memberikan hasil-hasil yang lebih nyata.

Pertemuan evaluasi pertengahan tahun Kemitraan, Bandung, Juli 2007.

Kemitraan menggunakan pendekatan partisipatif pada semua tahapan program dan kegiatannya, mulai dari identifikasi kebutuhan pada awal sampai pada perancangan program, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan. Kemitraan berupaya menjamin adanya partisipasi yang luas dengan melibatkan para pemangku kepentingan utama dan bekerja dengan beragam organisasi mitra. Kemitraan akan tetap menjadi koordinator utama yang mengundang pemerintah, masyarakat sipil, media massa, kalangan perguruan tinggi dan donor-donor untuk saling berbagi informasi tentang kegiatan-kegiatan kerja sama yang tengah berjalan dan yang sedang diusulkan, serta saling mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan daya guna dari kegiatan-kegiatan ini. Kemitraan akan tetap menggunakan mekanisme Dana Perwalian dan Dana Fasilitas Kemitraan dalam menyalurkan dukungan pendanaannya kepada program-program dan kegiatan-kegiatannya. Sejak dari terbentuknya, pendanaan bagi Dana Perwalian dan Dana Fasilitas serta sumber-sumber lainnya diterima dari banyak pemerintah negara sahabat termasuk Australia, Kanada, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Jepang, Korea, Selandia Baru, Belanda, Norwegia, Spanyol, Swedia, Swiss, Inggris dan Amerika Serikat, serta dari organisasi-organsasi internasional termasuk Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank), Komisi Eropa (European Commission), Organisasi Internasional untuk Migrasi (International Organization for Migration), UNDP dan Bank Dunia.



Program-program Pembaruan Tata Pemerintahan Kemitraan dikelompokkan dalam tiga kelompok program: Tata Pemerintahan Demokratis Dalam sebuah demokrasi, untuk mencapai hubungan yang memuaskan antara negara dan masyarakat dibutuhkan seperangkat norma dan proses untuk menjamin agar semua pemangku kepentingan terwakili suaranya dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan negara. Sampai saat ini, perumusan kebijakan di Indonesia sebagian besar berada dalam ranah tanggung jawab para Menteri dan birokrasi mereka. Walaupun sekarang badan-badan legislatif Indonesia – DPR dan MPR – memiliki kekuasaan untuk mengusulkan undang-undang baru dan mengamandemen undang-undang yang sudah ada, dalam praktiknya pelaksanaan legislasi masih sangat dipengaruhi oleh badan-badan negara yang secara langsung bertanggung jawab atas implementasi. Program Tata Pemerintahan Demokratis Kemitraan memiliki dua tujuan, yakni: 1) mendorong dan memperkuat proses-proses demokrasi yang partisipatif, dan 2) memperkuat kapasitas para pemangku kepentingan untuk turut ambil bagian dalam proses-proses tersebut. Pada tahun 2007 program Tata Pemerintahan Demokratis antara lain meliputi dukungan bagi penyelenggaraan musyawarah publik untuk UU politik yang baru; bantuan teknis untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU); upaya mendorong kepatuhan terhadap Konvensi Anti-Korupsi PBB (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) dan dukungan untuk peningkatan partisipasi publik, transparansi dan akuntabilitas dalam proses-proses pengalokasian anggaran di daerah.

Tata Pemerintahan Pelayanan Publik Penyelenggaraan pelayanan berkualitas yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintah yang kompeten dan akuntabel adalah salah satu ujian mendasar atas penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pelayanan yang kompeten merupakan sesuatu yang penting dalam meningkatkan mutu kehidupan para warga negara Indonesia, dan menjadi salah satu penentu utama bagi warga dalam menilai pemerintah dan sistem politik yang dianutnya. Patut disayangkan banyak instansi penyedia layanan publik di Indonesia dipandang sebagai tidak transparan, korup dan tidak akuntabel. Kelompok program Tata Pemerintahan Pelayanan Publik Kemitraan dibentuk untuk mendorong partisipasi, keadilan, kemudahan akses dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kelompok program ini berupaya melakukan hal-hal ini melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah agar lembaga-lembaga ini dapat menjadi lebih transparan, partisipatif dan akuntabel. Dukungan Kemitraan bagi upaya-upaya untuk mengurangi korupsi melengkapi dan mendukung upaya untuk meningkatkan Tata Pemerintahan Pelayanan Publik.

Dengan kapasitas kelembagaan yang diperkuat, Kemitraan telah menciptakan kondisi yang lebih baik bagi upaya multi pihak untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik dalam pengalokasian pelayanan dan sumber daya publik. Laporan DFID April 2007

10

Selama tahun 2007 program Tata Pemerintahan Pelayanan Publik mendukung tata pemerintahan terdesentralisasi, tata pemerintahan ekonomi, tata pemerintahan dalam pengelolaan hutan, sistem integritas dan aparatur negara, pembaruan kebijakan pembangunan ekonomi terpadu di Sulawesi, dan tata pemerintahan daerah yang terdesentralisasi dan terpadu di Yogyakarta.

Tata Pemerintahan Keamanan dan Peradilan Pembaruan keamanan dan peradilan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi masa depan tata pemerintahan demokratis di Indonesia. Bidang-bidang ini termasuk bidang yang sangat sensitif karena menyangkut pembaruan militer dan kepolisian, serta penguatan hak asasi manusia dan supremasi hukum. Oleh karena itu, adanya kepemilikan nasional merupakan sesuatu yang mendasar dalam melaksanakan program pada bidang-bidang ini. Tujuan keseluruhan kelompok program Tata Pemerintahan Keamanan dan Peradilan Kemitraan adalah mendorong tumbuhnya nilai-nilai profesionalisme, transparansi dan demokrasi dalam sektor keamanan dan peradilan. Kemitraan telah memiliki pengalaman luas dalam bekerja dengan lembaga-lembaga negara, dan selama bertahun-tahun telah menjadi mitra terpercaya dalam mendorong pembaruan dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia.



Pemberantasan Korupsi

Tata Pemerintahan Demokratis

Tata Pemerintahan Pelayanan Publik

Tata Pemerintahan Keamanan dan Peradilan

Desentralisasi Selama tahun 2007 program Tata Pemerintahan Keamanan dan Peradilan mencakup dukungan bagi perumusan Rancangan Undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bantuan teknis untuk meningkatkan proses seleksi para Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan dukungan untuk prakarsa pengawasan peradilan berbasis masyarakat. Kelompok program Tata Pemerintahan Keamanan dan Peradilan juga mendukung Kepolisian RI dalam mengembangkan sistem manajemen kinerja, meningkatkan jumlah dan memperkuat peranan para polisi wanita (Polwan), memperbaiki pengawasan atas proses perekrutan dan seleksi, dan merumuskan pendekatan baru untuk mencegah terorisme.

Program-program kami pada tahun 2007 tetap berfokus pada dua tema lintas bidang: 1. Pemberantasan Korupsi

Korupsi, di samping tata pemerintahan yang buruk, memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat pembangunan dengan memperlemah supremasi hukum serta membuat rapuh landasan-landasan kelembagaan. Dampak negatif korupsi paling dirasakan oleh kaum miskin, yang sangat tergantung pada penyediaan layanan publik dan paling tidak mampu membayar biaya ekstra yang berkaitan dengan suap, kecurangan, dan penyalahgunaan hak-hak ekonomi khusus. Korupsi juga membawa dampak buruk pada kepercayaan publik terhadap aparatur negara, sistem peradilan dan akhirnya pada legitimasi dari pihak-pihak berwenang. Oleh karenanya, pemberantasan korupsi menjadi isu lintas bidang bagi pembaruan di Indonesia, dan selama tahun 2007 Kemitraan mengembangkan dan memulai tujuh proyek lintas bidang dengan memanfaatkan prinsip-prinsip Konvensi Anti-Korupsi PBB (UNCAC) sebagai pendorong.

2. Tata Pemerintahan Terdesentralisasi

Dalam proses desentralisasi Indonesia yang berlangsung dengan sangat cepat, tanggung jawab atas sebagian besar pelayanan publik telah dialihkan kepada pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. Saat ini ada 33 pemerintah tingkat provinsi dan 473 pemerintah tingkat kabupaten/kota. Banyak lembaga dalam pemerintah daerah masih belum memiliki prosedur-prosedur standar dan kapasitas minimal untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Selain itu, pembagian peranan dan tanggung jawab antar lembaga juga belum jelas. Pada tahun 2007 Kemitraan bekerja sama dengan Departemen Dalam Negeri untuk mengevaluasi lebih dari 148 badan pemerintah daerah dalam rangka mendorong tata pemerintahan yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Kemitraan juga menyediakan sumber daya yang cukup besar untuk membangun mekanisme untuk menyusun praktik-praktik terbaik dan strategi-strategi untuk mendesentralisasikan pembaruan tata pemerintahan yang dapat dibagikan dan direplikasi di tingkat nasional.

Selama 2007 dukungan Kemitraan bagi tata pemerintahan terdesentralisasi meliputi: 1. Pengembangan Strategi Besar untuk Pengaturan Daerah, 2. Evaluasi daerah-daerah otonomi baru, 3. Evaluasi pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus di Papua, 4. Dukungan bagi penyelenggaraan musyawarah dan perumusan Rancangan Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta, serta, 5. Dukungan bagi perumusan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden untuk implementasi Undang-undang No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.


11


Cakupan Geografis Kami Aceh

Batam

Riau

Kalimantan Timur

Jambi Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Lampung

Jawa Barat

Jawa Tengah Jawa Timur

1VCMJD4FSWJDF(PWFSOBODF Seminar mengenai implementasi pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan 4FDVSJUZ+VTUJDF(PWFSOBODF daerah di Provinsi Aceh, Juni 2007.

12

%FNPDSBUJD(PWFSOBODF


<1SPKFDUT> Spanduk pengumuman acara bincang-bincang 1SPKFDUT mengenai proses seleksi KPK di Bandung. 1SPKFDUT

Bali

Yogyakarta

Pertemuan pertama dari anggotaanggota KPU yang baru terpilih di Jakarta.

Mataram

Warga Indonesia Bekerja untuk Pembaruan Tata Pemerintahan !CEH

"ATAM

-ATARAM

.ORTH3ULAWESI

.ORTH3UMATERA

$+)*AKARTA

7EST.USA 4ENGGARA

3OUTH3ULAWESI

7EST3UMATERA

$) 9OGYAKARTA

#ENTRAL +ALIMANTAN

-ALUKU

*AMBI

7EST*AVA

3OUTH +ALIMANTAN

7EST 0APUA

3OUTH3UMATERA

#ENTRAL*AVA

7EST +ALIMANTAN

,AMPUNG

%AST*AVA

2IAU

"ALI

%AST +ALIMANTAN

1

Tata Pemerintahan Pelayanan Publik

2

Tata Pemerintahan Keamanan dan Peradilan

3


7EST3ULAWESI

Sulawesi Utara

Sulawesi Barat Papua Barat Maluku

Sulawesi Selatan

Nusa Tenggara Barat

Pertemuan para pemangku kepentingan mengenai UU Politik di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Lokakarya mengenai pemberdayaan BUMDES di Tomohon Sulawesi Utara, Nopember 2007.

Lokakarya mengenai pemolisian komunitas berbasis adat dan tata pemerintahan yang baik di Jayapura, Papua.


13


Kemitraan memiliki keahlian, koneksi, peranan utama, dan posisi yang unik untuk mengadakan pertemuanpertemuan semacam ini dan mengundang pembicara-pembicara utama dan juga memfasilitasi perkembangan terkini secara berkala. Tanggapan dari Pertemuan Donor bidang Reformasi Kepolisian, 5 Mei 2007

Dengan Siapa Kami Bekerja Kemitraan melaksanakan program-programnya melalui jaringan organisasi-organisasi masyarakat sipil, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan institusi pemerintah di seluruh Indonesia. Berikut ini kami menyajikan lima dari organisasi-organisasi yang bekerja sama dengan kami pada tahun 2007 – daftar lengkap para mitra dan proyek-proyek kami, silakan melihat halaman 60. Komisi Yudisial Komisi Yudisial adalah sebuah lembaga negara (yang didirikan berdasarkan UU No. 22 Tahun 2004) yang mengemban fungsi untuk mengawasi kinerja para hakim dan jaksa dan mengusulkan para calon yang akan duduk di Mahkamah Agung. Lembaga ini dibentuk berdasarkan tuntutan publik untuk meningkatkan situasi peradilan di Indonesia. KomisiYudisial telah berhasil menciptakan jaringan organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi di 33 provinsi yang memantau dan menyelidiki pelaksanaan sistem peradilan. Kemitraan bekerja sama dengan Komisi Yudisial untuk mendukung jaringan-jaringan ini. LCKI (Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia) LCKI, yang didirikan pada tahun 2002, diketuai oleh mantan Kapolri, Drs. Da’i Bachtiar, SH. Tujuan lembaga ini adalah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat untuk berperan lebih aktif dalam upaya mencegah kejahatan dan gangguan ketertiban umum. Beberapa dari kegiatan yang dilaksanakan meliputi penelitian terhadap efektivitas dan efisiensi upaya-upaya pencegahan tindak kejahatan dan pengembangan teknologi untuk mendukung pencegahan kejahatan. LCKI bekerja sama dengan Kemitraan dalam menyusun mekanisme-mekanisme alternatif untuk mencegah dan memberantas terorisme di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) KPU adalah sebuah organisasi non-partai, netral, transparan dan profesional yang bertujuan untuk menjadi sebuah “lembaga pelaksana yang efektif dalam mewujudkan hasil-hasil pemilihan yang dapat diterima oleh masyarakat luas melalui aturan-aturan yang demokratis dan partisipasi publik yang aktif”. Dukungan Kemitraan bagi KPU adalah untuk menjamin agar lembaga ini dapat mengelola pemilu yang akan datang dengan sebaik mungkin. UU No. 22/2007 tentang Lembaga Penyelenggara Pemilu memperluas mandat KPU dan menjadikannya tidak hanya bertanggung jawab atas pemilihan di tingkat pusat tetapi juga di daerah (Pilkada). Transparency International Indonesia (TII) Transparency International (TI) adalah sebuah koalisi internasional untuk memerangi korupsi yang bertujuan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana-dana publik, mempromosikan integritas sistem politik demokratis dan instansi-instansi pemerintah, meningkatkan kesadaran publik akan dampak negatif korupsi melalui kampanye-kampanye publik dan mendukung tata pemerintahan yang baik dalam dunia usaha. Secara global Transparency International dikenal dari Indeks Korupsi tahunan yang diterbitkannya. Kemitraan mendukung TII dalam mengevaluasi Pakta Integritas dalam Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias. Kemitraan juga bekerja sama dengan TII dalam mensosialisasikan Konvensi Anti-Korupsi PBB (United Nations Convention against Corruption/UNCAC). Yayasan-yayasan Komunitas Yayasan-yayasan Komunitas (Community Foundations/CFs) adalah organisasi-organisasi di daerah yang memfasilitasi program-program terpadu tata pemerintahan dalam pengelolaan hutan. Termasuk dalam kelompok ini adalah SSS (Sumatra Support Service: Pelayanan Dukungan bagi Sumatra), SCF (Sulawesi Community Foundation: Yayasan Komunitas Sulawesi), Yayasan Samanta, Pusat Pembelajaran Jawa (Java Learning Centre/JAVLEC) dan KBCF (Kawal Borneo Community Foundation: Yayasan Komunitas untuk Mengawal Pulau Kalimantan). Dalam waktu dekat ini, dukungan akan diberikan bagi PCSSF Papua dan beberapa Yayasan Komunitas yang baru terbentuk. Setiap Yayasan Komunitas beranggotakan antara 10 sampai 25 LSM anggota. Yayasan Komunitas bekerja dengan komunitas-komunitas yang memiliki komitmen kuat untuk memerangi penggundulan hutan, mengurangi dampak perubahan iklim dan memberantas kemiskinan

14



di pedesaan. Yayasan Komunitas mendukung LSM-LSM dan organisasi-organisasi masyarakat setempat untuk mengembangkan strategi-strategi pengelolaan hutan berdasarkan pengalaman, praktik-praktik dan kebutuhan-kebutuhan lokal mereka sendiri. Yayasan Komunitas juga mempromosikan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah. Banyak di antara para pemangku kepentingan membentuk jaringan-jaringan aksi-kebijakan yang bergabung dengan program ini seperti Perhutani, dinas-dinas kehutanan di tingkat kabupaten dan provinsi, pemerintah-pemerintah daerah dan DPRD, serta Departemen Kehutanan.

Donor-donor Kami Total Komitmen Dana 2007 – 2009 = 13,426 juta dolar AS (dalam dolar AS) Denmark 954.000 Kanada 49.000

Norwegia 3.400.000

Inggris 160.000

Belanda 4.509.000

Swedia 4.354.000

Delegasi Komisi Eropa memperhatikan bahwa reformasi kelembagaan yang dilakukan Kemitraan telah menghasilkan penerapan pendekatan yang lebih strategis pada program kerjanya, termasuk dalam mengembangkan strategi komunikasi dan mobilisasi sumber daya dengan tujuan dan pesan utama yang lebih jelas. Dengan ini, Kemitraan akan bisa memiliki peran yang jauh lebih penting dalam melaksanakan agenda pembaruan tata pemerintahan di Indonesia. Delegasi Komisi Eropa Indonesia, Januari 2008


15


Kontribusi 2000-2006 = 56,5 juta dolar AS

(dalam dolar AS)

Belanda 16.195.000

Jepang 4.084.000

Selandia Baru 1.874.000

Norwegia 1.834.000

IOM 52.000

Korea 2.000

Bunga 1.621.000 AS

Denmark 3.838.000

Perancis 49.000

Spanyol 83.000

Finlandia 598 .000

Swedia 2.935.000 Uni Eropa 12.835.000

Swiss 88.000 Inggris 8.330.000

Kanada 491.000 Australia 2.028.000

16


UNDP 1.265.000 Bank Dunia 24.000

Pemberantasan Korupsi merupakan Prioritas Utama Kemitraan

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa meratifikasi Konvensi Anti-Korupsi PBB (UN Convention against Corruption/UNCAC) pada bulan Oktober tahun 2003. Momentum ini menandai lahirnya komitmen global untuk memberantas korupsi dengan sistematis. Sejak saat itu UNCAC menjadi instrumen hukum yang diakui secara internasional dan para negara anggota berkewajiban menyelaraskan sistem-sistem peradilan dan kelembagaan utama mereka untuk membatasi dan mengurangi praktik-praktik korupsi di tingkat regional dan nasional. Indonesia menjadi penandatangan konvensi pada tanggal 18 Desember 2003, dan selanjutnya meratifikasi UNCAC pada September 2006. Melalui legislasi ini Indonesia membuat sebuah komitmen nasional untuk memerangi korupsi sesuai dengan kerangka umum konvensi. Sejalan dengan UNCAC dan dengan didukung oleh Pemerintah Kerajaan Belanda, Kemitraan telah mengembangkan serangkaian proyek yang menggunakan pendekatan multi-tingkat, multi pemangku kepentingan dan multi sektor, yang tujuan utamanya adalah pemberantasan korupsi. Bentuk-bentuk program yang dikembangkan beraneka ragam, mulai dari pembentukan institusi-institusi dan forum-forum di tingkat daerah dan pusat, sampai pada sosialisasi dan penanaman prinsip-prinsip UNCAC dalam pola pikir masyarakat Indonesia, serta pada saat yang sama terlibat secara strategis dalam prakarsa-prakarsa penyusunan kebijakan yang selaras dengan UNCAC.


Memfasilitasi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Upaya pemberantasan korupsi hanya dapat efektif bila didukung sistem peradilan dan lembaga-lembaga penegakan hukum yang independen dan dapat dipercaya. Patut disayangkan, legitimasi keberadaan pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) belakangan ini mulai diperdebatkan – dan untuk mengamankan keberlangsungan lembaga penting ini, Kemitraan meluncurkan sebuah proyek di bawah program Tata Pemerintahan dalam Sektor Keamanan dan Peradilannya, yang dirancang untuk memfasilitasi perumusan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan. Melalui proyek diadakan konsultasi luas dengan para ahli hukum untuk merumuskan peraturan perundang-undangan yang menggabungkan antara kepatuhan optimal terhadap prinsip-prinsip UNCAC, landasan konstitusional pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan peranan optimal Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sampai di tingkat daerah dan struktur serta kewenangannya – termasuk kriteria pemilihan para hakimnya. Prestasi proyek dalam mencapai tujuannya dapat disaksikan pada adanya pengakuan formal dari Tim Perumus Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mereka tidak hanya menerima rancangan peraturan perundangundangan yang disusun tetapi juga memutuskan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bahkan harus memiliki kekuasaan yang lebih luas – termasuk yurisdiksi atas pencucian uang, kesaksian palsu dalam pengadilan korupsi dan fungsi-fungsi penting lainnya. Tahap akhir dari proyek akan berupa upaya menjaga proses-proses teknis dan administratif untuk menyerahkan rancangan undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini agar mendapat persetujuan Presiden.

Meningkatkan Kepatuhan pada Prinsip-prinsip UNCAC Proyek ini berfokus pada upaya untuk membangun pemahaman akan UNCAC di kalangan para pengambil keputusan, para anggota DPR dan masyarakat umum. Tujuan proyek adalah untuk memadukan UNCAC lebih dalam lagi ke dalam Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK). Proyek ini menjadi pelengkap bagi proyek untuk memfasilitasi pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang baru. Kedua proyek mendorong Indonesia untuk menyelaraskan diri dengan UNCAC, baik dalam hal kepatuhan terhadap prinsip-prinsip UNCAC dan dalam memaksimalkan pengetahuan masyarakat akan UNCAC. Kemitraan mendukung peningkatan kapasitas organisasi-organisasi masyarakat sipil agar mampu memantau implementasi UNCAC di tingkat nasional – sekaligus mempersiapkan jalan bagi diselenggarakannya konferensi UNCAC nasional kedua pada bulan Januari 2008. Proyek juga mendukung upaya-upaya untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi yang ada saat ini. Melalui serangkaian proses konsultasi partisipatif yang ekstensif, proyek telah menerbitkan rancangan pertama dari “RUU versi masyarakat” dan sebuah “rancangan naskah akademik” untuk RUU Anti Korupsi yang akan diserahkan kepada DPR untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Pada tahun 2008 proyek akan memusatkan diri pada upaya untuk mensosialisasikan rancanganrancangan tersebut di kalangan publik yang luas, termasuk para pengacara, jaksa, mahasiswa hukum, masyarakat dunia usaha, kalangan pegawai negeri terpilih, media massa, dan masyarakat sipil.


19


Lokakarya mengenai peranan Ombudsman Daerah di Makassar, 7 Nopember 2007.

Membentuk Komisi Ombudsman Ekonomi Daerah (KOED) Jika masyarakat mengalami penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah, kepada siapa mereka akan melaporkannya? Di masa lalu masyarakat mungkin akan ragu-ragu, tetapi saat ini mereka dapat melaporkan keluhan mereka kepada Komisi Ombudsman. Komisi Ombudsman adalah sebuah badan independen yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang hakhak sipil mereka dan mewakili kepentingan mereka dengan menyelidiki serta menangani keluhankeluhan yang disampaikan oleh warga masyarakat. Lembaga ini melaksanakan pengawasan yang lebih efektif terhadap pelayanan publik dan upaya masyarakat untuk memperoleh keadilan. Dalam tahun-tahun belakangan ini Kemitraan telah berhasil mendukung pengembangan kapasitas Komisi Ombudsman Daerah yang baru dibentuk dan Komisi Ombudsman Ekonomi Daerah di Yogyakarta. Dengan memanfaatkan pengalaman ini, Kemitraan berencana bekerja dengan lembaga-lembaga mitra untuk memperluas penerapan model inovatif ini di kota-kota lain. Sejauh ini proyek telah berhasil mencapai tujuan pertamanya dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan beberapa kota untuk membentuk kantor-kantor ombudsman daerah. Pada tahun 2008 proyek akan melanjutkan upayanya dengan mengembangkan kapasitas komisi-komisi yang baru dibentuk ini serta mengadakan penelitian yang menyeluruh untuk mendeteksi dan mengidentifikasi penyebab-penyebab dari berbagai kasus malpraktik. Pengalaman dari Yogyakarta membuktikan bahwa adanya intervensi yang bermutu dari sebuah Komisi Ombudsman daerah dapat mendukung terciptanya lingkungan yang kompetitif dan adil bagi dunia usaha – bebas dari hambatan-hambatan birokratis. Secara tidak langsung, ombudsman yang efektif juga akan berkontribusi pada peningkatan standar hidup dan kesejahteraan warga di komunitas-komunitas lokal.

Memperkuat Sistem Pengadaan Publik yang Transparan Pengadaan barang dan jasa publik di Indonesia telah lama diwarnai dengan penyalahgunaan dana dan aset-aset. Pembaruan manajemen pengadaan publik saat ini tengah menjadi agenda penting pemerintah dan menjadi salah satu prioritas utama program pembaruan pelayanan publik Presiden. Proyek ini memiliki dua tujuan utama: a) meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi manajemen serta sistem pengadaan publik pada pemerintah-pemerintah daerah dan kotakota dan b) meningkatkan partisipasi dan pengawasan publik serta lembaga legislatif atas prosesproses kontrak pengadaan publik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Kemitraan telah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kapabilitas Pemerintah dan mempercepat reformasi. Fadel Muhammad, Gubernur Gorontalo, 21 Januari 2008

20

Kemitraan tengah mengembangkan seperangkat rekomendasi untuk prosedur-prosedur pengadaan, termasuk sistem-sistem manajemen pengadaan publik yang transparan, akuntabel, dan efisien untuk pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Perangkat-perangkat ini selanjutnya akan digunakan sebagai dasar bagi pengembangan kapasitas dalam prosedur pengadaan publik yang berkualitas bagi para pegawai negeri. Pada saat bersamaan Kemitraan juga menyelenggarakan dialog-dialog partisipatif dengan para anggota parlemen, masyarakat profesi dan organisasi masyarakat sipil terkait. Proses konsultasi ini akan bermuara pada pembentukan sebuah ‘forum partisipasi dan pengawasan publik’ yang akan mencari cara yang terbaik untuk menjadi lembaga pengawas pengadaan publik di tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Hasil yang diharapkan akan berupa pengangkatan komisi-komisi yang dilatih secara profesional dan institusi-institusi masyarakat terpilih yang berkompeten dalam melaksanakan pemantauan profesional atas pengadaan publik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.



Merekrut Para Komisioner KPK yang Baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan UU No. 30/2002 dan saat ini dikenal sebagai salah satu pilar kelembagaan Indonesia dalam memerangi korupsi.

Media menyaksikan wawancara dari seleksi komisioner KPK, September 2007.

Pada tahun 2007 kelompok komisioner KPK pertama mengakhiri masa tugas empat tahun mereka. Karena Kemitraan telah terlibat secara dekat dalam pengembangan kapasitas KPK, termasuk menyediakan dukungan instrumen dalam membantu menyeleksi para komisioner pertama KPK, Kemitraan sekali lagi diminta untuk membantu perekrutan kelompok kedua. Kemitraan, bersama dengan Panitia Seleksi, merancang seluruh mekanisme seleksi untuk menjamin agar prinsip-prinsip penting transparansi, akuntabilitas dan kompetisi yang adil sungguh-sungguh dihormati dan diadopsi dalam keseluruhan proses seleksi. Para anggota panitia seleksi dipilih dengan seksama berdasarkan prinsip-prinsip profesional ketidakberpihakan dan netralitas, serta memiliki kemampuan penuh untuk mengambil keputusankeputusan yang akuntabel secara kolektif. Seluruh proses ini diawasi secara independen oleh sebuah komite pengawas netral, suatu koalisi organisasi masyarakat sipil bernama Koalisi Pemantau Peradilan (KPP), yang anggotanya terdiri dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat lokal termasuk Pengawas Korupsi Independen, LBH Jakarta, MAPPI dan PSHK. Tahap-tahap akhir dari proses seleksi dibuat terbuka bagi media, dan media dapat melakukan wawancara dengan kesepuluh calon terakhir. Calon-calon terakhir ini diwawancara di muka TV melalui siaran langsung sehingga publik dapat langsung menilai kinerja panitia seleksi, respons setiap calon dan pandangan-pandangan dari para penilai independen. Panitia Seleksi (Pansel) menemui Presiden pada tanggal 14 September 2007, untuk secara formal menyampaikan kesepuluh calon yang terpilih. Para finalis calon kemudian melewati “uji kelayakan dan kepantasan” (fit and proper test) di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat.

Mengadvokasi Keterlibatan Publik dalam Penganggaran Daerah Salah satu prestasi paling nyata dari pemerintah saat ini dalam hal pendekatannya untuk memerangi korupsi di tingkat daerah adalah dalam hal penuntutan. Sekitar 1000 anggota DPRD dari berbagai daerah di Indonesia sekarang ini tengah menghadapi penyidikan atas penyalahgunaan atau realokasi ilegal dana negara. Penyidikan-penyidikan ini seringkali dimulai berkat adanya laporan dari organisasiorganisasi masyarakat sipil yang menangani isu anti korupsi dan dari masyarakat sendiri. Melalui proyek ini Kemitraan mendukung penguatan keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik dan dalam proses-proses penganggaran di DPRD di tingkat provinsi. Kegiatan proyek ini mencakup upaya peningkatan kapasitas masyarakat sipil dalam menjamin agar DPRD mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan warga dalam penyusunan anggaran dan menjaga agar proses penganggaran berlangsung dengan transparan dan akuntabel. Pendekatan yang digunakan Kemitraan meliputi baik membangun “tekanan dari luar” dan “kapasitas dari dalam” melalui pembentukan sebuah kaukus parlemen untuk pengalokasian anggaran yang transparan sementara pada saat yang sama melibatkan para konstituen dari anggota-anggota DPRD. Sejauh ini proyek telah berhasil mendorong hampir 30% dari anggota DPRD untuk mengadakan dialog-dialog dengan masyarakat selama proses penyusunan anggaran, dan pada tahun 2008 direncanakan lingkup kegiatan ini akan diperluas. Proyek membatasi fokusnya pada sektor pendidikan dan kesehatan – bidang-bidang yang memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dengan adanya proses alokasi anggaran yang baru, anggaran pendidikan sekarang lebih baik.


21

22


Mendukung Pembaruan Tata Pemerintahan yang Terdesentralisasi

Dalam proses desentralisasi Indonesia yang berlangsung dengan sangat cepat, tanggung jawab atas sebagian besar pelayanan publik telah dialihkan ke pemerintah di tingkat kabupaten/kota. Saat ini ada lebih dari 470 pemerintah tingkat kabupaten/kota, dengan berbagai tingkat pengalaman dan kapasitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kemitraan melanjutkan kerjanya yang penting untuk mendukung pemerintah daerah menjalankan tanggung jawab baru mereka dan memberikan pelayanan kepada publik. Selama tahun 2007 kelompok program Tata Pemerintahan Pelayanan Publik Kemitraan mengelola empat proyek yang mendukung Pembaruan Tata Pemerintahan Terdesentralisasi dengan dukungan dana dari pemerintah Selandia Baru dan Australia. Proyek-proyek ini berfokus secara khusus di Papua dan Yogyakarta, tetapi juga mengandung unsur kegiatan yang berupa evaluasi nasional atas implementasi daerah-daerah otonomi baru dan perumusan suatu “strategi besar” pengaturan daerah. Kerja Kemitraan dalam proses desentralisasi merupakan sesuatu yang penting karena tidak ada satu pun lembaga di tingkat nasional yang mengelola segala kebutuhan yang diperlukan oleh daerah-daerah dengan Otonomi Khusus, dan tumbuhnya provinsi-provinsi dan daerah-daerah baru secara tiba-tiba telah membuat kebutuhan ini menjadi berlipat ganda. Bekerja sama erat dengan Departemen Dalam Negeri, dan dengan menggunakan piranti lunak yang dikembangkan secara khusus, Kemitraan membantu mengembangkan suatu gambaran jelas tentang kekuatankekuatan dan kelemahan-kelemahan dari setiap provinsi dan kabupaten/kota – sebuah kartu rapor yang akan membantu mengukur kemajuan dan sumber-sumber daya yang menjadi sasaran. Konsep hasil penilaian tersebut telah dipresentasikan di Departemen Dalam Negeri pada bulan Desember 2007.


Status Istimewa Yogyakarta – dari Kerajaan menuju Demokrasi Status istimewa Yogyakarta dijamin oleh Undang-undang Dasar tahun 1945, tetapi keputusan Sultan yang berkuasa saat ini untuk tidak melanjutkan kepemimpinannya sebagai Gubernur provinsi ini telah menimbulkan sebuah masalah unik: tanpa adanya pimpinan pemerintahan yang dipilih berdasarkan keturunan, apakah Yogyakarta akan mempertahankan status istimewanya?

Warga Yogyakarta merayakan Sekatenan, perayaan yang menandai awal tahun Jawa baru.

Salah satu proyek utama Kemitraan di Yogyakarta dalam tahun 2007 adalah bekerja dengan Departemen Dalam Negeri untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang akan mengklarifikasi dan mempertahankan Status Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa. Kemitraan juga telah mendukung Unit Manajemen Perubahan Yogyakarta dengan sebuah Sekretariat dan membantunya menyelesaikan pembenahan besar-besaran atas seluruh birokrasi di tingkat provinsi. Proyek yang ambisius dan sekaligus visioner ini didorong oleh Gubernur Yogyakarta dan akan meliputi pengembangan penyelenggaraan layanan pemerintah secara on-line – sesuatu yang secara radikal mengubah hubungan antara birokrasi dan warga yang dilayaninya. Kemitraan telah memanfaatkan jaringannya di tingkat nasional untuk memperoleh keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk membangun prakarsa pelayanan publik baru yang berani ini.

“Pembaruan-pembaruan ini akan mengubah semua segi kehidupan dan segala bentuk hubungan profesional – kami mengubah cara orang berpikir dan membangun relasi – sebuah proyek besar yang hanya akan dapat dilaksanakan sedikit demi sedikit,” kata Achmad Djunaedi, Kepala Badan Informasi Daerah dan Ketua Gugus Tugas Manajemen Perubahan. Menurut Djunaedi, “Kemitraan telah membantu proses ini dengan menyediakan model-model manajemen perubahan – misalkan saja, Kemitraan mengatur agar kami dapat bertemu dengan Bank Indonesia sehingga kami dapat saling belajar satu sama lain.” “Kemitraan telah sangat berjasa dalam mengupayakan keterampilan-keterampilan Manajemen dan TI yang dibutuhkan untuk mendorong proses ini, tetapi mereka juga membantu dengan cara lain yang juga penting: mereka dapat memanfaatkan tekanan dari luar ketika kami berhadapan dengan penolakan dari dalam.”

Kantor Kemitraan Yogyakarta telah terlibat dalam mendukung reformasi birokrasi di Yogyakarta sejak awal dan hal ini sangat berarti bagi kami. Sri Sultan Hamengku Buwono X. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, 21 Januari 2008

Mengevaluasi Otonomi Khusus Papua - Apakah Otsus Menguntungkan Warga Papua? Salah satu komponen kunci dari dukungan Kemitraan kepada Departemen Dalam Negeri berupaya untuk menjamin agar otonomi khusus Papua memberikan kemanfaatan bagi seluruh warga Papua. Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua mempersyaratkan agar status ini dievaluasi setiap tahun, tetapi karena keterbatasan sumber daya, Departemen Dalam Negeri belum pernah mengadakan evaluasi termaksud dan meminta dukungan Kemitraan untuk hal ini. Kemitraan menyelenggarakan serangkaian Diskusi Kelompok Terfokus di Jayapura, Merauke, Jayawijaya, Keerom, Nabire, Manokwari, Sorong, dan Pegunungan Bintang antara bulan Agustus-Oktober 2007, yang dihadiri oleh para pejabat pemerintah daerah, Kepala Bappeda, instansi-instansi daerah dan para pemimpin masyarakat. Kami juga mewawancarai ratusan responden. Enam bidang kinerja yang dievaluasi: Kebijakan Publik, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Perekonomian Masyarakat, dan Masyarakat Sipil di Papua. Temuan-temuan dan rekomendasi dari evaluasi ini dipresentasikan di Departemen Dalam Negeri pada bulan Desember untuk mendapatkan komentar akhir. Berdasarkan hasil evaluasi di atas akan

Peserta Diskusi Terbatas (FGD) mengenai otonomi khusus Papua, Januari 2007.


25


disusun rekomendasi kerangka kebijakan yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, untuk membantu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lapangan. Kemitraan juga tengah mengembangkan sebuah cetak biru yang lebih luas untuk mendukung Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah tingkat Provinsi (Perdasi) serta Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang terkait dengan implementasi kebijakan otonomi khusus.

Merevitalisasi Tata Pemerintahan di Aceh setelah Perjanjian Perdamaian Sejak tahun 2006, dengan dukungan pendanaan dari program bantuan internasional Pemerintah Kerajaan Denmark, DANIDA, Kemitraan telah melaksanakan sebuah proyek yang diberi nama Pemberdayaan Birokrasi Provinsi dan Pembaruan Legislatif di Nanggroe Aceh Darussalam. Para pemangku kepentingan berkumpul untuk membahas kebijakan-kebijakan otonomi di Aceh, Banda Aceh, Juni 2007.

26

Proyek memasuki tahap akhir pada bulan Desember 2007 dan tonggak-tonggak penting berikut berhasil dicapai: Pertama-tama, melalui kerja sama erat dengan pemerintah provinsi dan DPR Aceh, Kemitraan telah memulai Program Legislasi Aceh yang mempersiapkan jalan bagi pengundangan Qanun (Perda) prioritas. Kedua, Kemitraan telah memberikan bantuan teknis yang dibutuhkan untuk mengembangkan Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedures/SOP) keuangan dalam hal Penganggaran, Administrasi dan Manajemen Aset bagi pemerintah daerah Aceh. Terakhir, Kemitraan juga telah memberikan bantuan teknis untuk melaksanakan Pengembangan Pelayanan Satu Atap di Aceh. Ini berarti bahwa segala bentuk perizinan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan usaha akan dilayani melalui satu tempat – sesuatu yang akan sangat mempermudah penanaman modal di Aceh.


Kelompokkelompok Program

Clusters

Tata Pemerintahan Demokratis Utama Sandjaja bergabung dengan Kemitraan pada bulan Februari sebagai Penasihat Nasional dalam Pembaruan Perwakilan dan menjadi Kepala Kelompok Program Pembaruan Demokratis pada bulan Maret 2007. Sandy, beliau biasa dipanggil, berpengalaman lebih dari 10 tahun dalam bidang pengelolaan kapasitas kecakapan kelembagaan dan sumber daya manusia, serta perancangan dan pengembangan program yang diperoleh dari pengalaman kerjanya dengan berbagai lembaga pemerintahan, UNDP, organisasi masyarakat sipil dan perusahaan swasta.

Tujuan utama kelompok program Tata Pemerintahan Demokratis adalah meningkatkan kapasitas para pelaku politik, sosial, dan ekonomi untuk membangun sebuah kerangka tata pemerintahan yang efektif, yang dapat meningkatkan partisipasi, keterwakilan dan perimbangan pemeriksaan kelembagaan. Portofolio kelompok program Tata Pemerintahan Demokratis meliputi: • Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik • Pemberdayaan warga dalam politik demokratis • Transformasi kelembagaan dewan-dewan perwakilan rakyat pusat dan daerah • Integritas dan tata pemerintahan sistem pemilu • Tata pemerintahan demokratis dalam partai-partai politik • Tata pemerintahan media Pada tahun 2007 kegiatan kelompok program Tata Pemerintahan Demokratis mencakup proyekproyek berikut (banyak di antara proyek-proyek ini telah diuraikan pada bagian muka laporan): 1. Menumbuhkan transparansi dalam pengalokasian anggaran di Provinsi DKI Jakarta 2. Meningkatkan keterlibatan pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan organisasi-organisasi masyarakat sipil dalam pelaksanaan dan kepatuhan terhadap UNCAC 3. Dukungan bagi advokasi publik dalam melanjutkan pembaruan Undang-undang Politik 4. Dukungan untuk memperkuat kapasitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nasional dan 5. Penguatan kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh dalam proses-proses dan perumusan kebijakan

Mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nasional

Ramlan Surbakti dari KPU dan Mohamad Sobary menandatangani Nota Kesepahaman.

Pengundangan UU No. 22/2007 telah memperluas mandat KPU. Sekarang lembaga ini tidak hanya berkewajiban mengawasi pemilu di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat daerah. Dengan adanya tambahan tanggung jawab ini, KPU perlu segera memperkuat kapasitas kelembagaannya. KPU juga perlu mempertegas pembagian tanggung jawab antara KPU dan Sekretariat Jenderal. Mengingat tantangan-tantangan besar yang dihadapi KPU ini, Kemitraan memberikan bantuan teknis untuk memperkuat kapasitas Komisi Pemilihan Umum agar lembaga ini dapat menjaga integritas pemilihan dengan adil, bertanggung gugat, dan transparan. Proyek ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas KPU mengelola pemilihan-pemilihan di tingkat daerah dan pusat di masamasa mendatang, tetapi juga memberikan bantuan teknis yang dibutuhkan untuk membuat KPU menjadi lembaga yang profesional sehingga KPU akan tetap menjadi sebuah lembaga nasional yang independen dan berkelanjutan. Proyek ini secara resmi dimulai ketika KPU mengajukan permintaan resmi untuk mengadakan kerja sama dengan Kemitraan melalui sebuah Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) yang ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2007 antara Direktur Eksekutif Kemitraan dan Wakil Ketua KPU. Sejak penandatanganan tersebut, Kemitraan dan KPU telah bekerja bersama untuk merevisi struktur organisasi KPU melalui penegasan dan pemisahan peranan dan tanggung jawab yang lebih jelas. Proses ini selesai pada bulan Desember 2007.

28


Clusters

Sebuah strategi komprehensif yang mencakup pengelolaan setiap tahap dari proses pemilihan telah tersusun, di samping serangkaian lokakarya, seminar dan pelatihan dalam hal pengadaan. Presiden baru saja mengangkat para komisioner baru KPU, dan dengan dukungan SIDA serta Pemerintah Kerajaan Denmark, proyek pelaksanaan rencana aksi operasional dan program KPU akan dapat bergerak lebih cepat pada tahun 2008 demi menjamin penyelesaian agenda pemilihan umum nasional sesuai rencana.

Meningkatkan Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik dan Parlemen Dalam rangka mendukung pembaruan pemilu, Kemitraan telah memprakarsai sebuah program dukungan bagi advokasi publik dalam pembaruan UU Politik secara berkesinambungan. Kemitraan saat ini bekerja dengan sebuah jaringan LSM untuk mengadakan advokasi sipil dalam sidang-sidang parlemen yang membahas berbagai rancangan undang-undang politik. Dengan tujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di dalam Dewan Perwakilan Rakyat, Kemitraan bekerja sama dengan Kelompok Kerja (Pokja) Keterwakilan Perempuan berupaya memperkuat jaminan hukum bagi keterwakilan perempuan dalam partai politik dan parlemen. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya minimal 30% keterwakilan perempuan. Pokja Keterwakilan Perempuan terdiri dari orang-perorangan yang berasal dari beberapa organisasi termasuk KPI, PP Fatayat NU, YJP, GPSP, DEL Institute, dan SDI. Untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi publik dalam perbaikan UU Politik, terutama peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan, Kemitraan menyelenggarakan sebuah lokakarya untuk mengkonsolidasi berbagai gerakan perempuan di Bandung pada tanggal 9-10 September 2007. Lokakarya tersebut kemudian disusul oleh konsultasi-konsultasi publik di Yogyakarta, Bali dan Palembang dan dihadiri oleh berbagai unsur perempuan dari masyarakat sipil dan organisasi-organisasi terkait, kaukus-kaukus dan faksi-faksi, yang menyumbangkan gagasangagasan serta menyusun kesepakatan bersama. Sebuah kampanye publik dikembangkan, dengan peserta dari media-media massa utama berkontribusi pada strategi untuk mempromosikan kuota minimal 30% bagi perempuan. Berkat advokasi efektif dari kelompok-kelompok perempuan dan koalisi organisasi masyarakat sipil, termasuk Pokja Perempuan, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui kuota perempuan wajib 30% dalam manajemen partai di tingkat nasional.

Wawancara dengan rakyat Kabupaten Tegal tentang peran perempuan di DPR.


29

Clusters

Agung Djojosoekarto memimpin Kelompok Program Tata Pemerintahan Pelayanan Publik sejak tahun 2007. Agung telah berpengalaman selama 23 tahun dalam bidang pengembangan dan pengelolaan program, pengawasan dan evaluasi, penelitian dan pembangunan kapasitas melalui rentang karir di berbagai badan pembangunan multinasional termasuk UNDP, Bank Dunia, Konrad Adenauer Stiftung, GTZ, UE, dan USAID.

Tata Pemerintahan Pelayanan Publik Tujuan kelompok program Tata Pemerintahan Pelayanan Publik adalah untuk membangun sektor publik yang terdesentralisasi, efektif, bertanggung gugat dan tidak korup, yang melayani kebutuhan warga dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Kelompok program Tata Pemerintahan Pelayanan Publik telah merumuskan dan mengembangkan lima bidang program utama untuk mengkonsolidasi dan merevitalisasi sistem politik yang ada saat ini: 1. Pengembangan sebuah Strategi Besar untuk Desentralisasi 2. Penguatan Sistem Pengadaan Publik 3. Membentuk Komisi Ombudsman Ekonomi Daerah 4. Evaluasi otonomi khusus Papua 5. Konsolidasi pembaruan sektor publik di bawah badan koordinasi yang berwenang Selain membangun kapasitas pemerintah di tingkat kabupaten/kota seperti diuraikan pada bagian Desentralisasi sebelum ini, proyek-proyek kelompok program Tata Pemerintahan Pelayanan Publik meliputi proyek di bawah ini:

Mendorong Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan ProgramTata Pemerintahan Pengelolaan Hutan (Forestry Governance Program/FGP) adalah sebuah prakarsa yang dimulai Kemitraan pada Juli 2007. Kemitraan telah melakukan serangkaian pertemuan konsultatif dengan pemerintah, mitra-mitra dari masyarakat sipil dan donor yang prospektif untuk memetakan strategi pengelolaan yang akan digunakan. Konsultasi ini menginventarisasi prakarsa-prakarsa nasional dan internasional yang tengah berjalan dalam bidang pengelolaan hutan berkelanjutan dan perubahan iklim, serta mengidentifikasi beberapa isu strategis maupun praktis yang sekiranya dapat ditangani dengan keterlibatan masyarakat sipil melalui Yayasan-yayasan Komunitas. Mandat dari Yayasan-yayasan Komunitas ini akan mencakup pemberian hibah di tingkat daerah, mobilisasi sumber daya, fasilitasi dan advokasi tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan hutan. Banyak penduduk menggantungkan penghidupannya dari hutan.

Di tingkat yang lebih strategis, program Tata Pemerintahan Pengelolaan Hutan akan menggabungkan sinergi global, dialog kebijakan di tingkat nasional dan program-program penjangkauan di tingkat daerah untuk menciptakan keselarasan antara kerangka perubahan iklim internasional dengan upaya-upaya berorientasi aksi di tingkat pusat dan daerah dalam mempromosikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi pembalakan hutan liar, menghindari penggundulan hutan, sembari pada saat yang sama mendorong pemberantasan kemiskinan serta pembangunan ekonomi daerah. Proyek-proyek uji coba berskala daerah dan regional diharapkan dapat menjadi model-model implementasi mekanisme-mekanisme yang sudah ada dan yang akan datang seperti Mekanisme Pembangunan yang Bersih (Clean Development Mechanism/CDM) dan Pengurangan Emisi akibat Penggundulan Hutan dan Degradasi Lingkungan (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation/REDD). Pada bulan Desember Kemitraan menghadiri Konferensi Perubahan Iklim di Bali, dan mendukung promosi Perjanjian Kemitraan Sukarela (Voluntary Partnership Agreement/VPA) dan Sistem Jaminan Legalitas Kayu (Timber Legality Assurance System/TLAS). Hal-hal ini merupakan bagian dari bidangbidang utama dialog kebijakan serta promosi bisnis dan usaha kehutanan yang berkelanjutan.

30


Clusters

Mengembangkan Kebijakan Perdagangan Baru yang Memihak Kaum Miskin di Indonesia Perdagangan masih menjadi mesin utama bagi pertumbuhan Indonesia dan pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang penting untuk mengurangi kemiskinan. Namun, ada beberapa kelemahan dalam pengelolaan perdagangan di tingkat nasional di Indonesia, termasuk: tidak jelasnya arah strategis, tidak memadainya tindak lanjut atas prioritas-prioritas kebijakan pemerintah, dan lemahnya kapasitas untuk mengadvokasi suatu ketanggapan nasional yang melekat dan terpadu.

Visi Perdagangan tahun 2030 merupakan pedoman bagi seluruh masyarakat kita untuk berhasil dalam kompetisi global yang bebas dan saya berterima kasih atas dukungan Kemitraan dalam membantu mencapai visi ini. Menteri Perdagangan Mari Pangestu, Agustus 2007

Pada bulan Agustus 2007 Kemitraan dan Departemen Perdagangan menandatangani sebuah Nota Kesepahaman untuk meningkatkan kapasitas departemen ini dalam menjawab tantangan-tantangan perdagangan dan pembangunan. Pada saat penandatanganan, Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, menggarisbawahi komitmen beliau untuk mengupayakan perubahan dengan menyatakan bahwa Departemen Perdagangan siap menjadi “kelinci percobaan” demi pembaruan. Kemitraan akan membantu Departemen Perdagangan membangun sebuah penghubung yang menjembatani kebijakan perdagangan nasional dengan program pembangunan dan investasi; untuk menjamin agar implementasi kebijakan perdagangan akan berlangsung efektif sampai ke tingkat daerah; dan untuk mengembangkan suatu sistem pengukuran yang seimbang untuk mengkaji dampak dari serta respons terhadap kebijakan dan program perdagangan pemerintah Indonesia. Proyek ini akan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar direktorat jenderal dan organ-organ lain di dalam Departemen Perdagangan, demi menjamin agar semua unit di dalam departemen ini bekerja bersama untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang dicanangkan dalam Visi Perdagangan Departemen untuk tahun 2030. Proyek juga akan berfungsi sebagai ruang untuk mendiskusikan segala isu perdagangan yang muncul dan proyek diharapkan dapat menciptakan sebuah program dan tanggapan bersama terhadap segala isu yang berkaitan dengan perdagangan.

Menteri Perdagangan Mari Pangestu dengan Kemitraan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman pada bulan Agustus 2007. Dari kiri: Hatanto Reksodiputro (Sekjen Depdag), Shanti Poesposoetjipto, Erna Witoelar, Mari Pangestu, Marzuki Darusman, dan M. Sobary.


31

Clusters

Profesor Adrianus Meliala adalah seorang spesialis terkenal dalam bidang hukum peradilan, keamanan dan pembaruan kepolisian. Selain memimpin Kelompok Program Keamanan dan Peradilan, Profesor Adrianus juga terlibat erat dengan berbagai kelembagaan seperti Kepolisian Nasional Indonesia dan Yayasan Pencegahan Kejahatan di Indonesia.

Lembaga Pengawas Korupsi Indonesia (Indonesian Corruption Watch/ICW) dalam Tinjauan Ekonomi 2005 mereka menyimpulkan bahwa ada “krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum (Indonesia)”. Sedangkan menurut Transparency International (2003), tingkat tertinggi korupsi di Indonesia (32,8%) terjadi pada lembaga-lembaga Peradilan. Dalam sebuah survei yang diadakan Transparency International Indonesia pada tahun 2006, dari lebih dari 3000 responden yang dipilih secara acak dari berbagai provinsi di Indonesia, 100% percaya bahwa lembagalembaga peradilan korup.

Tata Pemerintahan Keamanan dan Peradilan Pembaruan keamanan dan peradilan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi agenda pembaruan Indonesia. Hanya dengan kerja sama penuh dan penyelenggaraan yang kompeten antar para pemangku kepentingan sektor ini yang memungkinkan langkah-langkah lain dalam pelaksanaan pembaruan tata pemerintahan dapat mengakar dan bertumbuh. Melalui penegakkan hukum yang efektif, yang didukung oleh peradilan yang independen dan tidak memihak, negara Indonesia akan dapat menjamin bahwa supremasi hukum akan mengatasi segala kepentingan dan korupsi yang sampai sekarang telah merongrong negara ini dengan seluruh potensinya. Prakarsa-prakarsa Kemitraan dalam kelompok program Tata Pemerintahan Keamanan dan Peradilan difokuskan pada upaya untuk mendukung pembaruan dalam lima bidang prioritas: 1. Tata pemerintahan sistem peradilan pidana 2. Tata pemerintahan kepolisian 3. Tata pemerintahan kebijakan pertahanan dan instansi-instansi militer 4. Tata pemerintahan memerangi kejahatan lintas batas nasional dan terorisme 5. Tata pemerintahan fungsi pemaksaan dan pengendalian oleh negara

Mengawasi Para Hakim: Pengawasan Peradilan Berbasis Masyarakat Program Pengawasan Peradilan Berbasis Masyarakat Kemitraan telah membangun sebuah jaringan kelompok masyarakat untuk memantau perilaku dan kinerja para hakim. Dalam waktu sekitar enam bulan sudah ada 154 hakim yang menjadi sasaran penyidikan yang dilakukan oleh perguruan-perguruan tinggi dan LSM-LSM di tujuh provinsi berbeda. Selain itu telah diselenggarakan serangkaian Diskusi Kelompok Terfokus yang bermuara pada dikembangkannya sebuah database peradilan. Pada bulan Oktober 2007, Kemitraan meluncurkan edisi pertama dari Jurnal Yudisial yang memuat analisis para pakar hukum atas keputusankeputusan pengadilan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi pengadilan. Saat ini publik telah memiliki saluran untuk melaporkan segala bentuk perilaku korup kepada Komisi Yudisial, yang kemudian dapat membuat keputusan bagaimana akan menilai para hakim sebelum mempertimbangkan promosi jabatan. Di Jawa Tengah Kemitraan bekerja dengan LBH Semarang untuk memberdayakan masyarakat dengan membangun sebuah jaringan “anti mafia peradilan” di enam kabupaten. LBH Semarang bekerja sama dengan AMPERA (Aliansi Anti Mafia Peradilan Berbasiskan Rakyat), sebuah jaringan yang beranggotakan 48 organisasi masyarakat sipil dari seluruh Jawa Tengah.

Pergelaran wayang digunakan untuk mendidik warga perdesaan tentang korupsi di Kabupaten Semarang, November 2007.

32


Clusters

Diskusi-diskusi di tingkat masyarakat diadakan di dua belas desa untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang budaya hukum setempat dan langkah-langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengubah perilaku mereka yang berada dalam sistem peradilan. Pendekatanpendekatan kreatif dimanfaatkan untuk menerangkan konsep-konsep peradilan yang kompleks kepada masyarakat luas. Sebagai contoh, LBH di Sampangan menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat melalui pertunjukan wayang kulit. Pertunjukan-pertunjukan teater yang diselenggarakan untuk keperluan ini berhasil menarik banyak penonton. Penggunaan pesan-pesan sederhana dalam konteks humor terbukti sangat efektif dalam peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat.

Chairuddin, Desa Melung, petani singkong (pertama kali terlibat dalam diskusi tingkat desa) “Saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk belajar tentang halhal yang berkaitan dengan masalah hukum. Ini sangat berguna. Saya harap saya dapat menularkan pengetahuan yang saya dapatkan kepada orang-orang lain karena salah seorang tetangga saya pernah ditangkap oleh Perhutani gara-gara menebang pohon untuk kayu bakar. Dia ditahan selama dua bulan dan harus menyogok 15 juta kepada polisi. Semoga hal semacam itu tidak terjadi lagi pada diri kami, tetapi kami sungguh-sungguh membutuhkan pengetahuan tentang masalah hukum.” Dody, petani, Desa Selorejo, Magelang “Sebelum pelatihan ini, saya dan ayah saya (kasus di atas) merasa sendirian dalam menghadapi polisi. Masyarakat di sini terbiasa memberikan kepada polisi apa saja yang diminta karena kami takut. Saya pikir saran dari pembicara tentang menjebak penegak hukum yang mencoba memeras kami merupakan pikiran yang bagus walaupun saya belum mempunyai alatnya. Hal paling penting yang saya ingat dari diskusi ini adalah bahwa kita tidak boleh menyuap polisi dan kita tidak sendirian dalam memerangi mafia.” 25 Juni 2007.

Bekerja Bersama Polisi dalam Pembaruan Selama tahun 2007 Kemitraan melanjutkan sejarah kerja samanya dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sebelum ini Kemitraan telah melakukan pemetaan masalah-masalah sumber daya manusia dalam kepolisian dan membantu Polri untuk mengembangkan perencanaan sumber daya manusia yang lebih strategis. Hasil dari dua proyek terdahulu ini adalah tersusunnya “Buku Kuning” Rencana Strategis sumber daya manusia kepolisian RI (Renstra SDM Polri 2005-2011). Buku Kuning tersebut mengidentifikasi enam bidang strategis: Perencanaan Sumber Daya Manusia, Sistem Perekrutan dan Seleksi, Sistem Pendidikan dan Pelatihan, Sistem Evaluasi Kinerja, Perencanaan Jalur Karir dan Sistem Remunerasi. Pada tahun 2007 Kemitraan membantu Polri dalam dua hal: manajemen kinerja dan perekrutan. Kemitraan tengah mengembangkan indikator-indikator manajemen kinerja yang jelas bagi unitunit di dalam kepolisian, dan sebuah program pelatihan untuk menerapkan penggunaan indikatorindikator ini. Sebagai hasilnya diharapkan akan ada hubungan yang lebih langsung antara kinerja dan promosi jabatan, yang meningkatkan semangat kerja serta menciptakan jalur karir. Bekerja sama dengan bagian personalia internal kepolisian, Kemitraan mengevaluasi proses-proses perekrutan dan seleksi calon polisi, termasuk pengawasan eksternal yang lebih besar. Sebuah pemetaan yang rinci telah dilaksanakan dan hasilnya akan digunakan untuk mengembangkan panduan untuk mengadakan pengawasan atas perekrutan para calon polisi – yang juga akan memuat strategi-strategi peningkatan jumlah polisi wanita. Berbagai pemangku kepentingan telah dilibatkan dalam proses ini: LSM-LSM, perguruan-perguruan tinggi, organisasi-organisasi profesi, para calon polisi dan orang tua mereka, media massa dan Polri sendiri. Prakarsa ini melahirkan sekelompok pengawas eksternal yang telah mengikuti pelatihan Kemitraan, yang memahami dan dapat memantau proses-proses perekrutan dan seleksi baru yang telah disusun.

Pelaksanaan proses seleksi dan rekrutmen bintara di Papua.


33

Clusters

Brimob membuka pintu kepada donor. Setelah mengikuti Pelatihan Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan Kemitraan, Brimob berkomitmen untuk meningkatkan reputasinya dengan mengundang dukungan dari Kemitraan dan komunitas donor. Pada bulan Agustus 2007 para donor diundang ke markas Brimob untuk menerima penjelasan tentang proses pembaruan dalam kesatuan ini dan menyaksikan demonstrasi prosedur kontra terorisme yang dipertunjukan oleh para anggota Gegana.

Salah satu bagian penting dari dukungan Kemitraan bagi strategi SDM POLRI adalah meningkatkan peran dan jumlah perwira polisi perempuan di Indonesia. Saat ini hal tersebut telah menjadi sebuah ketentuan hukum yang mengharuskan POLRI memberikan kesempatan yang setara bagi para perwira polisi lakilaki dan perempuan untuk memberikan sumbangsih bagi negara. Kemitraan telah mengevaluasi tingkat kesiapan Sekolah Polisi Negara (SPN) untuk mendidik perwira polisi perempuan dan juga pandangan masyarakat tentang peran yang mereka mainkan. Proyek tersebut mengidentifikasi kurangnya akses dan sumber daya untuk mendukung peluang yang setara bagi para perwira polisi perempuan. Kemitraan akan mendorong sebuah komitmen bagi kesetaraan jender dari kepala Kepolisian Nasional dan kemudian membantu mewujudkan komitmen tersebut menjadi kenyataan.

Mendukung Respons yang Lebih Efektif terhadap Ancaman Teror Seorang petugas polisi memperlihatkan poster para teroris yang sedang diincar.

Semua pemangku kepentingan utama mengetahui bahwa Kemitraan memiliki jaringan luas yang memungkinkannya mengundang pembicara dan peserta yang tepat. Masukan dari pertemuan Donor Hukum dan Peradilan, 20 Juni 2007

34

Sejak bom Bali pertama yang terjadi pada tahun 2002, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk memerangi terorisme di Indonesia. Langkah-langkah ini meliputi penguatan instrumen-instrumen hukum; peningkatan kapasitas kepolisian dalam melawan ancaman terorisme; pembentukan Meja Koordinasi Pemberantasan Terorisme; dan pembentukan sejumlah unit anti terorisme pada badan-badan pemerintah. Namun, prakarsa-prakarsa ini malah membuat yurisdiksi yang saling tumpang tindih, persaingan yang tidak perlu dan seringkali bahkan konflik dalam upaya pencegahan tindak kekerasan terorisme. Dalam tahun 2007 Kemitraan bekerja sama dengan Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) untuk mengadakan sebuah kajian atas manajemen pencegahan dan pemberantasan terorisme. Langkah pertama dari kajian ini berupa pemetaan kebijakan dan pendekatan-pendekatan yang saat ini digunakan oleh organisasi-organisasi yang terlibat. Sebuah kertas kebijakan diterbitkan pada bulan Desember 2007, setelah melewati serangkaian wawancara mendalam, survei, lokakarya, diskusi publik dan pertemuan-pertemuan dengan para ahli serta para anggota parlemen. Diharapkan rekomendasirekomendasi kebijakan ini dapat dimanfaatkan oleh instansi-instansi seperti Kementerian Koordinator bidang Politik dan Keamanan, Lembaga Pertahanan Nasional, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Dalam Negeri dan Kepolisian Nasional RI. Sebagai tindak lanjut dari kajian ini Kemitraan saat ini tengah mencari dukungan untuk mengimplementasikan beberapa dari rekomendasi yang telah disusun.


Clusters

Program Uji Coba Penilaian Tata Pemerintahan Selama hampir satu dekade Kemitraan bersama dengan LSM-LSM nasional dan internasional serta lembagalembaga donor telah berupaya mendorong demokrasi dan tata pemerintahan yang baik di Indonesia. Karena itu penting untuk mengetahui sejauh mana Indonesia telah beralih ke arah tata pemerintahan yang lebih Konferensi pers untuk meluncurkan baik. Untuk itu kita membutuhkan suatu penilaian Unit Penilaian Tata Pemerintahan. menyeluruh atas tata pemerintahan di Indonesia agar kita dapat mengukur kemajuan dan melihat apakah telah terjadi kemandekan dan/atau bahkan kemunduran. Hasil penilaian semacam ini akan menjadi informasi yang berharga bagi para pejabat pemerintah, organisasi-organisasi masyarakat sipil, warga masyarakat dan kalangan media. Bagi organisasi-organisasi yang bekerja untuk mendukung tata pemerintahan yang baik di Indonesia, informasi tersebut dapat digunakan untuk merancang program dan target program yang lebih baik agar lebih sesuai dengan kebutuhan bidang-bidang tertentu. Dengan maksud itulah Kemitraan membentuk Unit Penilaian Tata Pemerintahannya. Unit ini diberi tugas untuk mengumpulkan dan menyebarluaskan pengetahuan dan pengalaman Kemitraan dalam bidang pembaruan tata pemerintahan. Tujuan jangka panjangnya adalah menjadikan Kemitraan sebagai sebuah pusat sumber daya untuk isu-isu yang berkaitan dengan tata pemerintahan. Sebagai langkah awal, Unit ini sekarang tengah mengumpulkan pengalaman Kemitraan dalam enam tahun terakhir ini, terutama hikmah pelajaran dari program-program dan proyek-proyek yang telah dilaksanakannya di seluruh Indonesia. Unit Penilaian Tata Pemerintahan Kemitraan juga mengambil peran sebagai pemimpin dalam pengembangan “Indeks Tata Pemerintahan” untuk menilai kualitas tata pemerintahan di tingkat provinsi. Indeks Tata Pemerintahan dirumuskan untuk memberikan tolok ukur dalam menilai kinerja tata pemerintahan dan kualitas tata pemerintahan di tingkat provinsi yang akan dapat dipergunakan untuk berbagai tujuan, termasuk merancang intervensi, membantu daerah-daerah yang berkinerja buruk, dan meningkatkan kapasitas daerah dalam menerapkan praktik-praktik terbaik tata pemerintahan yang baik. Selain itu, adanya sebuah indeks yang akan menilai dan selanjutnya memeringkat pemerintah-pemerintah provinsi berdasarkan kinerja mereka akan dapat menjadi insentif sekaligus alat penekan untuk memperlaju pembaruan.

Ketika memulai perannya sebagai Koordinator Unit Penilaian Tata Pemerintahan pada tahun 2007, A. Malik Gismar telah memiliki 10 tahun pengalaman mengajar dan pengelolaan pendidikan di Amerika Serikat, dan jejaring akademis dan profesional di Indonesia dan luar negeri. Minat akademis/penelitian terakhirnya antara lain identitas kebangsaan, hubungan dan konflik antarkelompok, pembuatan keputusan politik, dan budaya demokratis. “Penilaian penting artinya jika kita ingin serius memperbaiki kinerja dan akuntabilitas. Ini juga berlaku bagi sistem tata pemerintahan. Sebuah Indeks Penilaian Tata Pemerintahan akan memungkinkan kita menilai sejauh mana kinerja sebuah sistem tata pemerintahan dibandingkan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Dengan cara itu, GAU dapat menjalankan sebuah fungsi yang penting dan strategis bagi Kemitraan secara keseluruhan.”

Indeks Tata Pemerintahan akan didasarkan terutama pada data-data obyektif yang dapat menjadi indikator kualitas tata pemerintahan di tingkat provinsi. Hanya jika data-data obyektif tidak tersedia, baru akan digunakan pandangan tokoh-tokoh setempat yang memiliki informasi cukup. Dalam menyusun Indeks Tata Pemerintahan Kemitraan telah mengadakan konsultasi dengan para ahli dan pejabat-pejabat tinggi dari lembaga-lembaga pemerintah (Depdagri, Bappenas, LAN, LIPI, BPS), perguruan-perguruan tinggi, lembaga-lembaga penelitian, organisasi-organisasi masyarakat terkemuka, dan kalangan donor, yang bekerja dalam bidang penguatan tata pemerintahan terdesentralisasi. Pengembangan Indeks Tata Pemerintahan sekarang ini telah berada pada tahap akhir dan sedang diujicobakan di Sumatra Barat, Papua, NTB dan DKI. Jika tidak ada hambatan dalam hal dukungan pendanaan, Indeks Tata Pemerintahan akan diluncurkan secara nasional pada tahun 2008.


35

Mengkonsolidasi Tata Pemerintahan dan Sistematisasi Internal

Tahun 2007 merupakan tahun yang ditandai dengan adanya perubahan besar dalam Kemitraan – dari sebuah lembaga penyalur bantuan hibah menjadi organisasi yang merumuskan dan mengimplementasikan program-programnya sendiri. Setelah restrukturisasi yang diadakan pada triwulan pertama tahun 2007, bagian layanan pendukung telah menyediakan perangkat-perangkat pengukuran kinerja yang efektif. Di bawah struktur manajemen yang baru, bagian layanan pendukung telah dibenahi secara strategis untuk memenuhi tuntutan kerja yang baru. Kegiatankegiatan perencanaan, pemantauan dan evaluasi intensif akan digunakan sebagai saluran informasi penyampaian hasil kepada manajemen untuk ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan perbaikan. Pada saat yang sama Kemitraan juga tengah mengembangkan suatu sistem penelusuran proyek yang akan dapat memberikan informasi program dan keuangan secara langsung (real time) untuk kepentingan analisis. Penerapan praktik-praktik terbaik dalam pengadaan dan penunjukan pemasok yang dapat diandalkan dan ekonomis sekarang ini telah mulai menjadi norma bisnis. Hal ini telah memberikan sumbangan bagi peningkatan mutu dan penyediaan layanan-layanan pendukung yang tepat waktu.


Penelusuran Hasil dan Kinerja: Tugas Prioritas di Kemitraan Kemitraan percaya bahwa dialog terus-menerus dan hubungan yang lebih erat dengan UNDP dan Bappenas merupakan sesuatu yang penting untuk menyelaraskan program-program Kemitraan dengan strategi-strategi nasional dan global yang berkaitan dengan pembaruan tata pemerintahan. Selama tahun 2007 unit pemantauan dan evaluasi telah memfasilitasi pertemuan-pertemuan konsultatif rutin antara Kemitraan, Bappenas, dan UNDP. Berkat proses konsultatif ini rencana kerja program dan operasional Kemitraan dapat disetujui secara tepat waktu oleh kedua institusi induk tersebut. Relevansi dan dampak positif program-program Kemitraan akan dapat dipertahankan jika semua kegiatan program dikaitkan erat dengan rencana strategis lima tahun Kemitraan dan jika semua kegiatan sesuai dengan rencana kerja serta kerangka acuan yang telah ditetapkan. Rencana kerja Kemitraan ditetapkan pada setiap awal tahun dan validasi kemajuan program dilaksanakan secara rutin melalui peninjauan setiap triwulan. Semua proyek harus melalui penilaian yang teliti oleh Komite Penilai Proyek (Project Appraisal Committee/PAC) sebelum memperoleh lampu hijau untuk dimulai. Pertemuan-pertemuan PAC diselenggarakan dengan tujuan untuk memvalidasi tiga hal pokok: 1. relevansi proyek dengan rencana, 2. kualitas rancangan dan metodologi, dan 3. kewajaran anggaran. Kunjungan-kunjungan lapangan juga diadakan secara teratur untuk memvalidasi keakuratan data yang dikumpulkan dan untuk menilai dampak intervensi. Dari waktu ke waktu diadakan kunjungan pemantauan lapangan bersama untuk memberi kesempatan kepada donor yang berkaitan dan institusi-institusi induk untuk mengalami dan menyaksikan sendiri kegiatan-kegiatan di lapangan.

Memperkuat Praktik yang Baik dalam Pengadaan Menjawab tuntutan kerja yang baru merupakan sebuah tugas yang menantang bagi bagian pengadaan. Selama tahun 2007 ada kenaikan mencapai hampir 40% dalam volume pengadaan; sedangkan jumlah total transaksi pengadaan hampir berlipat tiga kali. Walaupun ada kenaikan volume kerja yang dramatis, jumlah staf yang menangani pekerjaan ini tidak berubah. Hal ini hanya dapat tercapai berkat adanya perencanaan yang efektif dan penerapan praktik terbaik modalitas pengadaan, seperti perjanjian jangka panjang (long term agreement/LTA). Selama tahun 2007 telah dibuat tujuh LTA untuk membuat pengadaan layanan hubungan surat dan web, fasilitas dokumentasi dan pengarsipan, alat-alat kantor dan barangbarang habis pakai, jasa kurir, dan asuransi aset menjadi lebih ekonomis.

Piet Soeprijadi menjadi Wakil Direktur Eksekutif Kemitraan pada bulan Maret 2007,setelah menjabat Direktur Administrasi selama lima tahun. Piet memiliki gelar MBA dengan 23 tahun pengalaman dalam manajemen operasi perusahaan multinasional. Sebelum bergabung dengan Kemitraan, Piet memegang berbagai jabatan senior di PT Unilever Indonesia, termasuk sebagai General Manager Distribution, Senior Commercial Manager, dan Mass Market Business Head.

Sekilas Hasil Pemantauan dan Evaluasi tahun 2007 Kunjungan lapangan

53

Laporan kepada donor

10

Pelatihan Pemantauan dan Evaluasi

3

Peserta pelatihan

72

Peninjauan program

3

Laporan Evaluasi

4

Pertemuan PAC

13

Teknologi Informasi sebagai Pendukung Kerja Untuk mendukung pertumbuhan dan upaya meningkatkan profesionalisme organisasi dengan sebaik mungkin, Kemitraan kini memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah penyebaran informasi dan pengamananan data. Perubahan ke Sun-systems dan Orange systems, yang dimulai pada tahun 2006 dapat diselesaikan dengan baik pada tahun 2007. Kedua sistem tersebut kini telah sepenuhnya beroperasi. Selama tahun 2007 bagian teknologi informasi Kemitraan telah mengembangkan dua aplikasi baru: Sistem Penelusuran Program (Program Tracking System/PTS) dan Pengelolaan Isi Web (Web Content Management). PTS adalah sebuah aplikasi online untuk memantau kemajuan yang memungkinkan kelompok-kelompok program dan divisi-divisi untuk memastikan bahwa program-program dan implementasi serta status pelaksanaan proyek dapat diakses secara online, data-data keuangan yang tersedia selalu yang terbaru, dan pelaporan yang berkualitas serta koordinasi berjalan dengan baik. Sistem ini dapat diakses oleh semua staf terkait. Pada tahun 2007 Kemitraan juga meluncurkan situs web baru dengan banyak informasi tambahan tentang program-program baru dan profil kelembagaan terkini. Untuk mendukung pemutakhiran situs web dengan data dan informasi yang relevan serta tepat waktu, dikembangkan sistem Pengelolaan Isi Web yang dapat membantu staf mengunggah (upload) dan mengelola isinya secara online.

Sekilas Portofolio Pengadaan Kemitraan 2006 Jumlah pengadaan

2007

USD USD 759,178.00 1,069,559

Jumlah permintaan pembelian

241

600

Rata-rata besaran permintaan pembelian

USD 3,150

1,782

Jumlah pemasok

108 accounts

295

Jumlah staf pengadaan

2

2


39


Sumber Daya Manusia Selama tahun 2007 Kemitraan berupaya menyeimbangkan jumlah staf dan kualitas manajemen sumber daya manusia. Dengan mengadakan pencarian yang seksama dan penawaran gaji serta tunjangan yang kompetitif, Kemitraan dapat menarik staf program dan administrasi yang berkualitas dan berpengalaman.

Sekilas Sumber Daya Manusia 2004 2005 2006 2007

Staf Proyek

--

--

--

51

Staf Inti

43

52

66

53

Manajemen Senior

4

4

4

2

Kualifikasi S-2

4

15

20

29

Kualifikasi S-3

17

4

4

6

Persentase Staf Perempuan dari Total Staf

2

48

36.5

38.2

Sejalan dengan rencana manajemen perubahannya, portofolio staf inti Kemitraan (struktur staf minimal yang dibutuhkan agar organisasi dapat tetap berfungsi) yang sesungguhnya relatif tidak banyak berubah – dari 66 pada tahun 2006 menjadi 53 dalam tahun 2007. Demi mendukung perubahan peran dari sebuah institusi penyedia dana hibah menjadi organisasi yang merancang dan mengimplementasikan program-programnya sendiri, Kemitraan telah membentuk unit-unit manajemen proyek untuk mengelola proyek dan merekrut 51 staf terkait proyek. Selain menangani perekrutan untuk proyek, bagian Sumber Daya Manusia juga terlibat secara mendalam dalam pelaksanaan manajemen perubahan. Proses ini berlangsung dengan padat kegiatan dan menghabiskan waktu karena seluruh staf Kemitraan harus mendaftar ulang untuk pekerjaan mereka sendiri atau pekerjaan baru sesuai dengan struktur organisasi yang baru. Pada tahun 2007 jumlah keseluruhan perekrutan – termasuk staf reguler, staf proyek, dan konsultan – mencapai 205 kasus.

Staf Proyek

Staf Inti Manajemen Senior

Berpendidikan S2 Berpendidikan S3

Persentase jumlah staf perempuan

Indikator Komunikasi Komparatif

40

2004

2005

2006

2007

Buku diterbitkan

38

43

48

52

Publikasi staf

53

113

26

40

Artikel di media

35

40

48

27

Film/dokumenter

74

6

9

6

Koleksi perpustakaan

259

165

102

229

Kunjungan Situs web

683,200

774,752

1,140,665

1,242,771



Penjangkauan Publik Strategi penjangkauan publik Kemitraan bertujuan untuk menjelaskan misi dan program-programnya kepada masyarakat umum, lembaga-lembaga pemerintah, para mitra dan para donor. Untuk mencapai tujuan ini Kemitraan telah memproduksi serangkaian informasi yang disesuaikan dengan profil berbagai pemirsa yang berbeda, termasuk situs web yang rutin dimutakhirkan, buletin Direktur Eksekutif yang terbit dwi-bulanan, paket-paket informasi, lembar fakta dan brosur-brosur yang telah diperbarui, serta peningkatan visibilitas dan liputan media. Secara bertahap Kemitraan mengadopsi pendekatan komunikasi strategis yang difokuskan pada pemirsa sasaran yang spesifik dan bukan masyarakat umum secara keseluruhan. Sejumlah advertorial dan artikelartikel terkait program telah diterbitkan di harian the Jakarta Post dan majalah Tempo berbahasa Inggris, menampilkan kisah-kisah sukses dalam pembaruan tata pemerintahan yang dihasilkan oleh programprogram kami. Ini mencakup tidak hanya dampak positif program pada pembaruan kebijakan, tetapi juga pada perbaikan pelayanan publik, pengurangan kemiskinan, dan program-program pengembangan ekonomi lokal yang terutama diperuntukkan bagi kaum perempuan dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Semua ini diramu dan dikemas dalam tema-tema advokasi. Strategi lain yang juga dilaksanakan adalah partisipasi dalam sejumlah acara yang menjadi pusat perhatian, termasuk dalam sebuah pameran yang diselenggarakan oleh Pusat Tata Pemerintahan PBB (United Nations Governance Center/UNGC) dan Departemen Ekonomi dan Sosial PBB (United Nations Department of Economic and Social Affairs/UNDESA) yang bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan UNDP, yang diberi tajuk Menuju Tata Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel (Towards Transparent and Accountable Governance), yang merupakan bagian dari Forum Regional untuk Menciptakan Kembali Pemerintahan di Asia. Berdasarkan undangan Bappenas, Kemitraan diminta untuk mempresentasikan diri sebagai sebuah “model” institusi Indonesia yang telah berhasil mempertunjukkan bagaimana memadukan intervensi-intervensi yang saling berkaitan untuk mempercepat pelaksanaan agenda Pembaruan Tata Pemerintahan dengan menggunakan sebuah pendekatan banyak pemangku kepentingan.

1

2

1. Sebagian dari penerbitan kami di tahun 2007. 2. Para pengunjung gerai Kemitraan pada Konferensi PBB Menciptakan Kembali Pemerintahan di Asia, bulan November 2007. 3. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengunjungi gerai Kemitraan pada Law Reform Expo, bulan Desember 2007.

3


41


Sistem akuntabilitas Kemitraan memberikan semua informasi yang diperlukan bagi pelaporan yang memadai.... Tim telah mengidentifikasi sejumlah praktikpraktik yang baik yang digunakan oleh Kemitraan menyangkut prosedur, sistem, dan dokumentasi aktivitasaktivitas. Laporan independen kepada Delagasi Komisi Eropa, Desember 2006

Mobilisasi Sumber Daya Kemitraan mengakui pentingnya membangun rasa saling percaya, kepercayaan dan komitmen dengan para donor demi keberlangsungan serta peningkatan dukungan bagi upaya-upaya pembaruan tata pemerintahan yang dikembangkannya. Kemitraan telah mengembangkan dan menerapkan sebuah strategi yang lebih efektif untuk memenuhi ekspektasi donor melalui peningkatan komunikasi. Setelah melewati rangkaian pertemuan-pertemuan tingkat tinggi dengan donor-donor yang ada saat ini dan beberapa eksekutif terpilih dari sektor swasta, Kemitraan sekarang siap menerima pendanaan baru melalui tiga mekanisme pokok: pendanaan langsung dari donor-donor konvensional dan para donor baru, merespons penawaran dan mencari hibah dari sektor swasta. Melalui pendekatan langsung dengan kedutaan-kedutaan besar utama dan menindaklanjuti komitmen-komitmen lisan dari masa-masa sebelumnya, sejumlah 12,5 juta dolar AS telah berhasil dikumpulkan pada tahun 2007.

Pada upacara penandatanganan Nota Kesepahaman yang menandai komitmen pendanaan pemerintah Denmark. Dari kiri: Lutfi Sukardi (KPK), Duta Besar Niels Erik Andersen, M. Sobary, Rizal Malik (TI), dan Douglas Ramage (Asia Foundation).

Selayang pandang pencapaian utama bagian humas dan mobilisasi sumber daya pada tahun 2007 Bahan-bahan humas yang diterbitkan dan disebarluaskan

36

Pertemuan tatap muka dengan donor/penyedia dana

10

Kegiatan humas di luar (pameran di tingkat nasional dan internasional)

2

Siaran Pers

8

Advertorial/Artikel di Media/ Editorial

7

Dana Aktual yang Berhasil Dimobilisasi

42

12.5 juta dolar AS


Laporan Keuangan yang Telah Diaudit

44


Exhibit A

PARTNERSHIP FOR GOVERNANCE REFORM IN INDONESIA STATEMENT OF FINANCIAL POSITION FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2007 AND 2006 (Expressed in USD unless otherwise stated)

Notes

2007

2006

4 5 6

2,143,257 249,000

889,461 145,794

368,770 4,746,844

2,336,978 6,633,354

7,507,871

10,005,586

165,552 49,538 376 10,482

149,894 37,209 18,616 310,730

225,948

516,449

7,281,923

9,489,138

7,507,871

10,005,586

ASSETS CURRENT ASSETS Cash on hand and in bank Advances Fund in United Nations Development Programme Facility fund Trust fund TOTAL ASSETS

LIABILITIES AND NET ASSETS CURRENT LIABILITIES Accounts payable Taxes payable Account payable - Trust Fund Program Accrued expenses

7 8 9 10

Total Current Liabilities NET ASSETS - Restricted TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS

3d, 11

See accompanying notes to Financial Statements on Exhibit D which are an integral part of the Financial Statements taken as a whole


45

Exhibit B

PARTNERSHIP FOR GOVERNANCE REFORM IN INDONESIA STATEMENTS OF ACTIVITIES FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2007 AND 2006 (Expressed in USD unless otherwise stated)

Notes

2007

2006

1,726,741 2,591,245 2,434,755 13,754

1,911,242 4,506,006 443,764 -

6,766,495

6,861,012

Interest income

18,606

19,522

Others income

18,408

-

REVENUES Contribution Facility fund Trust fund Direct fund Other fund

3c, 12

Total

TOTAL REVENUES EXPENSES Trust expenses Facility expenses Inhouse trust expenses Direct expenses Others – Net

(

NET ASSETS AT BEGINNING OF PERIOD (

ADJUSMENTS NET ASSETS AT END OF PERIOD

6,880,534

431,446 3,204,490 3,114,061 1,723,608 20,778 (

572,170 2,513,910 191,971 589,540 817,211 )

8,494,383

3,050,380

1,690,874)

3,830,154

9,489,138

5,658,984

3c, 13

TOTAL EXPENSES – NET (DECREASE) INCREASE IN NET ASSETS

6,803,509

516,341) 7,281,923


46


9,489,138

Exhibit C

PARTNERSHIP FOR GOVERNANCE REFORM IN INDONESIA STATEMENTS OF CASH FLOWS FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2007 AND 2006 (Expressed in USD unless otherwise stated)

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Revenue from donation – restricted Other revenue Expenses Other-net (Decrease) increase in advances Increase in fund in UNDP Increase in account payables Decrease in accrued expenses Decrease (increase) in net asset NET DECREASE (INCREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANK CASH ON HAND AND IN BANK AT BEGINNING OF YEAR CASH ON HAND AND IN BANK AT END OF YEAR

( ( (

( (

2007

2006

6,766,496 37,015 8,473,605 )( 20,778 ) 200,182 )( 3,854,717 106,723 300,249 )( 516,341 )

6,861,012 19,522 3,860,280 ) 817,211 119,101 ) 255,639 205,719 4,443,073 ) -

1,253,796 (

263,351 )

889,461

1,152,812

2,143,257

889,461



47

Exhibit D

PARTNERSHIP FOR GOVERNANCE REFORM IN INDONESIA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

1. GENERAL a.

Establishment and General Information The Partnership for Governance Reform in Indonesia was established by a group of eminent Indonesians representing different walks of life, together with United Nations Development Programme (“UNDP”), the World Bank and the Asian Development Bank, towards the end of 1999, in the aftermath of the general elections held in June of that year. Initially, Partnership was established as a UNDP Project with the National Development Planning Agency (BAPPENAS) as the Executing Agency. In 2001, on the basis of the “Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the UNDP on utilization of Official Development Assistance to Support Governance Reform in Indonesia”, two complementary mechanisms were put into effect : (1) UNDP development project facility entitled the “Facility”; (2) Enabling the Partnership for Governance Reform in Indonesia” and a fund entitled the “Indonesia Governance fund”, that is managed by the UNDP. In 2003, Partnership was established under a civil partnership (legal entity) and bearing the name of Partnership for Governance Reform. The establishment was based on the Notarial Deed No. 5 of Putut Mahendra, S.H dated 12 November 2003. The Partnership is domiciled in Jakarta. In accordance with Articles of Association No. 5, the objectives and purposes of Partnership shall be engaged in activities in support of governance reform in Indonesia by consulting and cooperating in : a. b. c. d.

identifying the essential element of the governance reform agenda in Indonesia; providing the means for implementing such agenda; providing advice in the development and direction of reform priorities; and providing coordination and support for the implementation and management of specific projects financed from resources mobilized through Partnership.

In order to fulfill its purposes and achieve its objectives, the Partnership may engage in, take part in, and support efforts to collect and manage fund and other resources obtained from both domestic and foreign sources, as well as to arrange for the channeling of such funds and other resources to underwrite and assist programs, projects and activities. For guiding and supervising the implementation of facility and management of fund purposes, an association referred to as the “Governing Board” was constituted, comprising members of Indonesian society and the international donor community, including both bilateral and multilateral donors. As a vehicle to administer and coordinate the international support for facilities and funding, an administrative office known as the Executive Office was also set up under the authority of an “Executive Board” comprising all members of the Governing Board, with the advice of an advisory committee known as the “ Policy Advisory Committee”, comprising official representatives of BAPPENAS, UNDP, the Asian Development Bank (ADB), and the International Bank for Reconstruction and Development (World Bank).

48


Exhibit D/2

PARTNERSHIP FOR GOVERNANCE REFORM IN INDONESIA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

1. GENERAL (Continued) a.

Establishment and General Information The Partners:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Marzuki Darusman (Chairperson of the Partners) Member of Parliament Susilo Bambang Yudhoyono President of the Republic of Indonesia Erna Witoelar Special Ambassador of the UN Millenium Development Goals Felia Salim Commissioner of BNI J.E. Sahetapy Chairman of the National Law Commission (KHN) Boediono Coordinating Minister for Economic Affairs Benyamin Mangkoedilaga Co-chairperson, Commission for Truth and Friendship, Indonesia-Timor Leste Petrus Turang Archbishop, Kupang Archdiocese, NTT Paskah Suzetta Minister of the National Development Planning Agency / Bappenas Sri Mulyani Indrawati Minister of Finance Shanti Poesposoetjipto Commissioner of PT Samudera Indonesia Tbk Daniel Dhakidae Former Head of Research and Development at Kompas Daily Nursyahbani Katjasungkana Member of Parliament J.B. Kristiadi Special Advisor to the Minister of Finance Naimah Hasan Chairperson of Women’s Organization Coordinating Board (BKOW), Aceh Triyono Budi Sasongko Purbalingga (Central Java) Regent Azyumardi Azra Former Rector of IAIN Syarief Hidayatullah Karel Phil Erari National Coordinator of the National Forum of Concern on Human Rights in Papua


49

Exhibit D/3


1. GENERAL (Continued) The members of its Governing Boards consist of the Partners and the following International partners, as of 31 December 2007 below:

Governing Boards: 1. H.E. Bill Farmer Ambassador of the Australian Embassy 2. H.E. John T. Holmes Ambassador of the Canadian Embassy 3. H.E. Niels Erik Andersen Ambassador of the Royal Danish Embassy 4. H.E. Jean Bretéché Ambassador of the European Union 5. H.E. Catherine Boivineau Ambassador of the French Embassy 6. H.E. Shin Ebihara Ambassador of the Japanese Embassy 7. H.E. Phillip Gibson Ambassador of the New Zealand Embassy 8. H.E. Nikolaos van Dam Ambassador of the Royal Netherlands Embassy 9. H.E. Ann Marie Bolin Penngård Ambassador of the Swedish Embassy 10.H.E. Bjorn Blokhus Ambassador of the Royal Norwegian Embassy 11.H.E. Charles Humfrey Ambassador of the British Embassy 12.Mr. Joachim von Amsberg Country Director of the World Bank 13.Mr. Edgar A. Cua Country Director of the ADB 14.Mr. Hakan Bjorkman Resident Representative a.i. of the UNDP

Executive Boards : 1. 2. 3. 4. 5.

50

Felia Salim (Chairperson of the Executive Board) Naimah Hasan Daniel Dhakidae Nursyahbani Katjasungkana J. E. Sahetapy


Exhibit D/4


a. GENERAL (Continued) b.

Mission The Partnership has a mission to promote governance reform and to serve as a model of good governance with equal partnership where processes of decision making and resource allocation are based on the inclution of all stakeholders, a focus on gender equality and the involvement of disadvantaged groups. In working to achieve its mission, the Partnership undertakes programs and activities aimed at improving policies, strengthening and reforming institutions, transforming attitudes and process, and enhancing knowledge gathering and the flow of information on governance, particularly with regards the judiciary and civil service, election management, the corporate sector regulatory environment and widening spaces in which civil society can operate.

c.

Programs The Partnership focuses its work on six (6) priority sectors, which are fundamentally interlinked. These six (6) priority sectors consist of four (4) programs; legal and judicial reform, electoral reform, security and police reform, and civil service reform; and two (2) crosscutting programs of decentralization and regional autonomy, and anti-corruption. To complement the six (6) priority sectors, the Partnership conducts activities to further enhance its multi-stakeholder perspective to strengthen the engagement of civil society and the corporate sector with governance reform (multi-stakeholders practices). This will include mainstreaming a gender equity perspective in all its work, and the inclusion of marginalized people.

2. SOURCES OF REVENUES Principal sources of revenue are contributions from the governments of other countries and from international funding agencies (donors) that will be received and distributed by UNDP to the Partnership. Commitments of donors are not recognized as revenue until the funds are received by UNDP. The Partnership activities are divided into three (3) separated funds as follows: (1) Trust Fund A UNDP trust fund is a mechanism established to receives contributions from one or more government or non-governmental donors, including private corporations and individuals, in support of a specific theme, project, country or region. The fund will be utilized for the purpose of financing the project proposals being supported by the Governance Reform Program and for meeting the operational costs of the Governance Reform Program and for meeting the operational costs of the Governance Reform Program. The fund will be charged, in accordance with decisions and directives of the UNDP Executive Boards, five up to seven percent (5% 7%) for administration of the fund and for any other support services required. Any interest income from contributions to the fund shall be credited to the fund in accordance with the applicable UNDP regulations, rules, and directives.


51

Exhibit D/5


2. SOURCES OF REVENUES (Continued)

(2) Inhouse Trust Fund This Fund refers to trust fund used for project managed by Partnership and its team called Project Management Unit (PMU). (3) Facility Fund The fund provides a capacity for the Partnership to develop new approaches and ideas to advance the reform agenda by engaging directly with many partners, from government, civil society, and the private sector together with international partners. This facility is used for supporting and funding workshops, dialogues, survey/research studies, media communication and analysis, and other actions as appropriate, at the regional and national levels. (4) Direct Fund This fund consists of contributions from the Donors community who directly channel the fund to the Partnership.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES a. Basis of Financial Statements The Partnership adopted the accounting policies and presented the financial statements based on the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No.45, “Financial Reporting for Non-profit Organizations” established by the Indonesian Institute of Accountants.

b. Foreign Currency Transactions and Balances Transactions involving foreign currencies are recorded in US Dollar amount at rates of exchange prevailing published by UNDP at the beginning of the current month. At balance sheet date, assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to US Dollar to reflect the prevailing rates of exchange as published by UNDP. The resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current year. As of December 31, 2007 and December 31, 2006 the rates of exchange used were Rp 9,390 and Rp 9,015, respectively.

c.

Revenues and Expenses Recognition Revenues from donors are recorded when earned and expenses are recorded as incurred.

d. Net Assets The net balance of revenues against expenses during the year is accumulated and recorded as net assets.

52


Lampiran

Lampiran

Daftar Singkatan dan Istilah

54

AMPERA

Aliansi Anti Mafia Peradilan Berbasiskan Rakyat

BAPPENAS

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BKPRS

Badan Kerja sama Pembangunan Regional Sulawesi

BPN

Badan Pertanahan Nasional

BPS

Badan Pusat Statistik

BRR

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

CDM

(Clean Development Mechanism) Mekanisme Pembangunan yang Bersih

CPS

(Centre for Policy Studies) Pusat Studi Kebijakan

CETRO

(Centre for Electoral Reform) Pusat Pembaruan Pemilu

CSO

(Civil Society Organization) Organisasi Masyarakat Sipil

CSRC

(Center for the Study of Religion and Culture) Pusat Studi Agama dan Kebudayaan

DANIDA

(Danish International Development Agency) Badan Pembangunan Internasional Denmark

DEG

IMSS

(Integrated Maritime Surveillance System) Sistem Pengamatan Maritim Terpadu

INPRES

Instruksi Presiden

IPB

Institut Pertanian Bogor

IPC

(Indonesian Parliamentary Center) Pusat Parlemen Indonesia

IT

(Information Technology) Teknologi Informasi

ITF

(Internal Trust Fund) Dana Perwalian Internal

JAVLEC

(Java Learning Center) Pusat Pembelajaran Jawa

JICA

(Japan International Cooperation Agency) Badan Kerja sama Internasional Jepang

KIP

Komisi Independen Pemilihan

KIPRA

Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat

KKI WARSI

Komunitas Konservasi Indonesia WARSI

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

KPP

Koalisi Pemantau Peradilan

(Democratic Governance) Tata Pemerintahan Demokratis

KPPHJ

Komunitas Pendukung Penyelamatan Hutan Jawa

DEL Institute

(Democratic Election Institute) Institut Pemilu Demokratis

KPI

Komisi Penyiaran Indonesia

KPU

Komisi Pemilihan Umum

DEPDAGRI

Departemen Dalam Negeri

KRHN

Konsorsium Reformasi Hukum Nasional

DKI

Daerah Khusus Ibukota

KY

Komisi Yudisial

DIY

Daerah Istimewa Yogyakarta

DPR

Dewan Perwakilan Rakyat

LAKPESDAM NU

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama

DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

LAN

Lembaga Administrasi Negara

EC

(European Commission) Komisi Eropa

LATIN

Lembaga Alam Tropika Indonesia

ED

(Executive Director) Direktur Eksekutif

LBH

Lembaga Bantuan Hukum

EU

(European Union) Uni Eropa

LBH APIK

Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan

FGP

(Forestry Governance Program) Program Tata Pemerintahan Pengelolaan Hutan

LCKI

Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia

FITRA

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran

LEI

Lembaga Ekolabel Indonesia

FYB

Forum Yogya Bangkit

LEOC

(Local Economic Ombudsman Commission) Komisi Ombudsman Ekonomi Daerah

GAU

(Governance Assessment Unit) Bagian Penilaian Tata Pemerintahan

LIPI

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

GeRAK Aceh

Gerakan Rakyat Anti Korupsi Aceh

LMUI

Lembaga Manajemen Universitas Indonesia

GPSP

Gerakan Pemberdayaan Suara Perempuan

LOD

Lembaga Ombudsman Daerah

GTZ

Deucthe Gesellscaft fur Technische Zusammenarbeit

LOS

Lembaga Ombudsman Swasta

LPPSLH

ICEL

(Indonesian Center for Environmental Law) Pusat Hukum Lingkungan Hidup Indonesia

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup

(Indonesian Corruption Watch) Lembaga Pengawas Korupsi Indonesia

LPSK

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

ICW

LSPP

Lembaga Studi Pers dan Pembangunan

IDEA

(Institute of Development and Economic Analysis) Institut Analisis Pembangunan dan Ekonomi

LTA

(Long Term Agreements) Perjanjian Jangka Panjang


Lampiran

MaPPI

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

SeTAM

Serikat Tani Merdeka

MenPAN

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

SJG

(Security and Justice Governance) Tata Pemerintahan Keamanan dan Peradilan

MOT

(Ministry of Trade) Departemen Perdagangan

MOU

(Memorandum of Understanding) Nota Kesepahaman

SOMASI NTB

Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi Nusa Tenggara Barat

MP

(Member of Parliament) Anggota DPR

SOP

(Standard Operating Procedures) Prosedur Operasional Standar

MPR

Majelis Permusyawarahan Rakyat

SoRAK Aceh

Solidaritas Gerakan Anti Korupsi Aceh

NAD

Nanggroe Aceh Darussalam

SSS

Sumatra Sustainable Support

NGO

(Non-Governmental Organization) Organisasi Non-Pemerintah

SSS

(Sumatra Sustainable Support) Dukungan Keberlanjutan Sumatra

NTB

Nusa Tenggara Barat

TII

Transparency International Indonesia

P3M

Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat

TLAS

(Timber Legality Assurance System) Sistem Jaminan Legalitas Kayu

PAC

(Project Appraisal Committee) Komite Penilai Proyek

TS2KPU

(Technical Assistance to Komisi Pemilihan Umum) Bantuan Teknis untuk KPU

PANWAS

Panitia Pengawas

UGM

Universitas Gadjah Mada

PANSEL

Panitia Seleksi

UI

Universitas Indonesia

PERDASI

Peraturan Daerah Provinsi

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

PERDASUS

Peraturan Daerah Khusus

UIN Syarif Hidayatullah

PILKADA

Pemilihan Kepala Daerah

UKSW

Universitas Kristen Satya Wacana

PKHR

Pusat Kajian Hutan Rakyat

UNCAC

(United Nations Convention Against Corruption) Konvensi Anti-Korupsi PBB

PLOD

Politik Lokal dan Otonomi Daerah

UNCEN

Universitas Cenderawasih

POKJA

Kelompok Kerja

POLRI

Kepolisian Republik Indonesia

UNDESA

PP Fatayat NU

Pengurus Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama

(United Nations Department of Economics dan Social Affairs) Departemen Ekonomi dan Sosial PBB

Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat

UNDIP

Universitas Diponegoro

P3M

UNDP

(United Nations Development Programme) Program Pembangunan PBB

UNGC

(United Nations Governance Center) Pusat Tata Pemerintahan PBB

UNHAS

Universitas Hasanuddin

UNLAM

Universitas Lambung Mangkurat

UNPATI

Universitas Pattimura

UNRAM

Universitas Mataram

PSG

(Public Service Governance) Tata Pemerintahan Pelayanan Publik

PSHK

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

PSP IPB

Pusat Studi Pembangunan Institut Pertanian Bogor

PTS

(Program Tracking System) Sistem Penelusuran Program

RAN PK

Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi

UNSRI

Universitas Sriwijaya

RAD PK

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi

USU

Universitas Sumatra Utara

REDD

(Reducing Emission from Deforestation dan Degradation) Pengurangan Emisi akibat Penggundulan Hutan dan Degradasi Lingkungan

VPA

(Voluntary Partnership Agreement) Perjanjian Kemitraan Sukarela

WCM

(Web Content Management) Manajemen Isi Web

SAMANTA

(Nusa Tenggara Community Foundation) Yayasan Komunitas Nusa Tenggara

YHB

Yayasan Harkat Bangsa

YICM

Yayasan Insan Cita Madani

SCF

(Sulawesi Community Foundation) Yayasan Komunitas Sulawesi

YJP

Yayasan Jurnal Perempuan

SDI

Sekolah Demokrasi Indonesia

YLBHI

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia


55

Lampiran

Staf Kami Eksekutif Senior Mohamad Sobary Piet Soeprijadi Intan P. Ferdinandus Holy Novianty

Direktur Eksekutif Wakil Direktur Eksekutif Asisten Eksekutif Sekretaris Direktur Eksekutif (mengundurkan diri tahun 2007)

Penasihat Borithy Lun Bambang Widjojanto Dadang Trisasongko Topo Santoso

Penasihat Internasional Keuangan dan Operasional Penasihat Hukum Penasihat Anti Korupsi Penasihat Pembaruan Peradilan

Tata Pemerintahan Pelayanan Publik Agung Djojosoekarto Henry Siahaan Fahmi Wibawa Rudiarto Sumarwono Irfan Bakhtiar Hasbi Berliani Natalia Hera Setiyawati Mila Nuh Siti S.G. Chaniago Adi Damar Prasetya Cucu Suryaman Juwita Panjaitan Meita S.M. Jahja Titik Wahyuningsih Fitriadi Sayuti Fitri Hendriyani Maya Herlina Elvi Dwisari Roli Vidya Nafsil Aprilia W. Soetarso Lena Primasari Suryati Niken Amelia Faris Aidid

Kepala Kelompok Program Manajer Program – Sistem Integritas dan Tata Pemerintahan dalam Aparatur Negara Manajer Program – Tata Pemerintahan Ekonomi Manajer Program – Tata Pemerintahan Terdesentralisasi Manajer Program – Program Tata Pemerintahan dalam Pengelolaan Hutan Manajer Program – Program Tata Pemerintahan dalam Pengelolaan Hutan Manajer Proyek – Sistem Integritas dan Anti Korupsi Manajer Proyek – Dukungan untuk Departemen Perdagangan Asisten Program Asisten Program Asisten Proyek – Tata Pemerintahan Terdesentralisasi Asisten Proyek – Tata Pemerintahan Terdesentralisasi Asisten Keuangan Proyek – Tata Pemerintahan Terdesentralisasi Pembantu Administrasi dan Keuangan – Tata Pemerintahan Terdesentralisasi Staf Hibah – Program Tata Pemerintahan dalam Pengelolaan Hutan Staf Keuangan – Program Tata Pemerintahan dalam Pengelolaan Hutan Staf Administrasi – Program Tata Pemerintahan dalam Pengelolaan Hutan Staf Proyek - Sistem Integritas dan Anti Korupsi Asisten Keuangan Proyek – Sistem Integritas dan Anti Korupsi Staf Administrasi – Dukungan untuk Departemen Perdagangan Asisten Keuangan – Dukungan untuk Departemen Perdagangan Asisten Administrasi Proyek TPM (Tujuan Pembangunan Millenium) Asisten Manajemen Proyek TPM (mengundurkan diri tahun 2007)

Tata Pemerintahan Demokratis Utama Sandjaja Farini Pane Lu’lu Muhammad Ainul Ridha Rafaella Wulandari Wahidah Suaib Jimmy Andrei Ernie Gontha Ratih Komala Wahyuni Singgih Seno Aji

56


Kepala Kelompok Program Manajer Program Manajer Proyek – TS2KPU dan UU Politik Staf Manajemen Proyek – Kaukus dan UNCAC Asisten Program Staf Proyek TS2KPU Staf Proyek UU Politik Staf Administrasi Proyek Asisten Admin/Keuangan – Proyek Kaukus dan UNCAC Asisten Admin/Keuangan – Proyek TS2KPU-UU Politik (mengundurkan diri tahun 2007)

Lampiran

Gisella Lokopessy Martha DP. Gurning

Asisten Pelaporan – Proyek Kaukus dan UNCAC Asisten Pelaporan – Proyek TS2KPU-UU Politik

Tata Pemerintahan Keamanan dan Peradilan Adrianus Meliala Sofyan Lubis Irene Kuntjoro M. Gaussyah Iman Firmansyah Nara Melissa Munthe Leylayani Iviyanti Dian Puspitasari Melany Tedja Hanny Agustiany Elvind

Kepala Kelompok Program (mengundurkan diri tahun 2007) Manajer Program Konsultan Yunior untuk Pengembangan Program Staf Manajemen Proyek – KY dan Pembaruan Kepolisian Staf Manajemen Proyek – KPK, RUU Pengadilan Tipikor dan LPSK Asisten Proyek Asisten Manajemen Proyek – KPK, RUU Pengadilan Tipikor dan LPSK Asisten Manajemen Proyek – KY dan Pembaruan Kepolisian Asisten Program (mengundurkan diri tahun 2007) Asisten Pelaporan (mengundurkan diri tahun 2007)

Kantor-kantor Regional Kantor Regional Yogyakarta Idham Ibty Andi Nuraini Deborah Siahaan Tenti Kurniawati Nasokah Aci Rahman Citra Nudiasari Muslikhah Kurniawati Sri Naida Meili Riosa Puthut Indroyono

Manajer Kantor Regional Yogyakarta Asisten Program Asisten Administrasi Staf Proyek, ITF Staf Proyek, ITF Asisten Yunior, ITF Asisten Yunior, ITF Asisten Umum, ITF Koordinator Proyek, ITF Asisten Administrasi, ITF Staf Proyek, ITF

Kantor Regional Aceh Eka Oktavianus Sanusi Ismail Yunidar Z. A. Yusri Hazmi Agung Wasono Mashudi SR Jen Surya Ruth Suciadi

Manajer Kantor Regional Aceh Asisten Penghubung Proyek Asisten Penghubung Proyek Asisten Keuangan dan Administrasi Proyek Asisten Penghubung Asisten Penghubung Asisten Senior Keuangan/Administrasi Asisten Pelaporan dan Dokumentasi

Kantor Regional Papua Natalis Bulo Padang Lili Dharmayanti

Manajer Kantor Regional Papua Asisten Keuangan/Administrasi

Penilaian Tata Pemerintahan Abdul Malik Gismar Anies Baswedan Tatak P. Ujiyati Inda Loekman Riana Ekawati

Koordinator Penilaian Tata Pemerintahan Koordinator Penilaian Tata Pemerintahan (mengundurkan diri tahun 2007) Manajer Pengetahuan dan Penelitian Asisten Penilaian Tata Pemerintahan Petugas perpustakaan


57

Lampiran

Operasional Budi Santoso Mohammad Yunus Maya Juwita Bagus Prihastono Vidyaswarini Budi Setiawan Tya MD. Pramesti Rima Aulia Made Monika Efrizal Zein Ike Atika Bambang S. Arif Rachman Dwi Handayani Rallo Tangdilintin Maureen Santoso Sri Hastutiningsih Achadiat Brata Linda Fardiana Rano Sukarno Khalid Adisendjaja Ashep Ramdhan Hafizhuddin Amin

Manajer Keuangan dan Operasional Manajer Keuangan Manajer Pelayanan Umum dan Sumber Daya Manusia Manajer Teknologi Informasi Pengontrol Keuangan Asisten Keuangan, Buku Kas Induk Umum dan Kasir Asisten Keuangan, Rekening Pembayaran Asisten Keuangan, Perpajakan dan Uang Muka Asisten Keuangan, Pelaporan Asisten Keuangan (mengundurkan diri tahun 2007) Asisten Administrasi Umum Asisten Pengadaan Asisten SDM Asisten SDM Asisten SDM (mengundurkan diri tahun 2007) Asisten SDM (mengundurkan diri tahun 2007) Resepsionis/Meja informasi Resepsionis/Meja informasi (mengundurkan diri tahun 2007) Administrator Sistem Pengembang Aplikasi Asisten Teknologi Informasi Webmaster (mengundurkan diri tahun 2007)

Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Marcellus Rantetana Muhamad Ismala Widya Wijayanti Ahmad Nuraya Rini Widiastuti Abdul Latif Bustami Lenny Hidayat Kristian Tamtomo Meliani Duma Lily Susanto

Manajer Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program Manajer Pemantauan Keuangan Program Manajer Perencanaan Program dan Penghubung dengan Bappenas Staf Proyek untuk Bappenas (mengundurkan diri tahun 2007) Manajer Pemantauan dan Evaluasi Staf Pemantauan Staf Pemantauan dan Pelaporan Staf Pelaporan (mengundurkan diri tahun 2007) Asisten Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program Asisten Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program (mengundurkan diri tahun 2007)

Hubungan Masyarakat dan Mobilisasi Sumber Daya Edi Suhardi Hindijani Novita Rio Rinaldo Cassandra Graham Linda Godfrey Aries Nugroho Sinta Satriana

58


Manajer Hubungan Masyarakat dan Mobilisasi Sumber Daya (mengundurkan diri tahun 2007) Manajer Komunikasi dan Mobilisasi Sumber Daya Staf Komunikasi dan Mobilisasi Sumber Daya Penasihat Komunikasi Editor bahasa Inggris (mengundurkan diri tahun 2007) Manajer Pengelolaan Pengetahuan (mengundurkan diri tahun 2007) Staf Komunikasi dan Mobilisasi Sumber Daya (mengundurkan diri tahun 2007)

Lampiran

Publikasi Kami Total publikasi Kemitraan dalam tahun 2007

No.

Judul

Penerbitan Bersama

No.

Judul

Penerbitan Bersama

1

2006 Annual Report: Advancing Governance Reform

Kemitraan

28

Modul Indepth Reporting: Menguak Korupsi di Perguruan Tinggi Negeri

IMSS

2

Balik Arah ke Era Kegelapan? Nota Atas 3 RUU Di Sektor Keamanan

YLBHI

29

Modul Pakta Integritas: Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Menpan

3

Belajar Analisis dan Advokasi Anggaran

IDEA

30

Jawa Pos

4

Berguru pada Rakyat

LPPSLH

Otonomi Daerah dan Otonomi Award Dua Provinsi

5

Best Practices: Corporate Social Responsibility

P3EM FE UNSRI Palembang

31

Partisipasi Masyarakat dalam Penganggaran: Tak Bisa Ditunda (buku saku)

IDEA

6

Blue Print Otonomi Daerah Indonesia

YHB

32

Pedoman Umum Kormonev

Menpan

7

Cetak Biru Polda NAD

Kemitraan

33

Peluang dan Hambatan Reformasi Pegawai Negeri di Indonesia

Kemitraan

8

Daftar Simak Monitoring Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

MENPAN Focal Point SPOD FE UNIBRAW

34

PSP IPB

9

Distribusi Kewenangan Kabupaten Desa Telaah Kasus Implementasi Otonomi Daerah

Pembaharuan Tata Pemerintahan Lingkungan: Menciptakan Ruang Kemitraan Negara-Masyarakat Sipil-Swasta

35

Pusham UII

Pembaruan Tata Pemerintahan Desa Berbasis Lokalitas dan Kemitraan

PSP IPB

10

Lembaga Ombudsman Daerah (buku saku)

36

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

CSRC UIN Syarif Hidayatullah

37

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi Islam

CSRC UIN Syarif Hidayatullah

38

Pengawasan dan Penegakan Hukum Pilkada Aceh 2006

Kemitraan

39

Penguatan Keuangan dan Perekonomian Desa

Focal Point SPOD FE UNIBRAW

40

Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance


41

Peradilan Adat di Papua

Kemitraan

42

Peraturan Kerja Sekretariat

BKPRS Kemitraan Aceh

P3EM FE UNSRI Palembang

11

Corporate Social Responsibility (buku saku)

12

Identification of Gaps Between Laws/ Regulations of the Republic of Indonesia and the United Nations Conventions Against Corruption

KPK

13

Informasi Anggaran Daerah (buku saku)

IDEA

14

Inovasi di Daerah: Prakarsa Baru bagi Kota Solok

Kemitraan

15

Investigasi Langkah Awal Memahami Permasalahan Layanan Pertanian untuk Keadilan Petani

SETAM

16

Kaukus Parlemen Bersih: Media Pembelajaran Parlemen Lokal

PLOD

17

Keindahan yang Menipu

IDEA

43

Pocket Book for Aceh Election Supervisory Committee

18

Lanskap Otonomi Daerah Analisa dan Kritik

Yayasan Harkat Bangsa

44

Program Kerja dan Alur Laporan Keuangan

BKPRS

45

Prosedur Pengajuan Memperoleh Dana Hibah Bersaing: Menguak Korupsi di Perguruan Tinggi Negeri

IMSS

46

Rancangan Undang-Undang Pemerintah Aceh

Kemitraan

47

Reformasi Berkelanjutan: Institusi Kepolisian Republik Indonesia Bidang Sumber Daya Manusia

Kemitraan

48

Rekonstruksi Politik Hukum Pemerintah Desa Dari Desa Terkooptasi dan Marginal Menuju Desa Otonom dan Demokratik


49

Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi 2004-2009

Bappenas

50

The Polda NAD Blue Print

Kemitraan

51

Toolkit Anti Korupsi Bidang Pengadaan Barang dan Jasa

MENPAN

52

Women in Uniform: A Study

Kemitraan

19

Laporan Penelitian Pengembangan Sistem Perekrutan Bintara Polri

20

Lembaga Ombudsman Daerah Yogyakarta dan Pemerintahan yang Baik

PUSHAM UII

21

Manual Investigasi Illegal Logging

ICEL

22

Melawan Korupsi dari Aceh sampai Papua

Kemitraan

23

Membangun Perencanaan Partisipatif di Desa

FORCE

24

Memperkuat Negara demi Rakyat

LPPSLH

25

Mengawal Kelahiran Undang-Undang Pemerintahan Aceh

Kemitraan

26

Mengutamakan Hak-Hak Dasar Rakyat

P3M

27

Modul Action Research: Menguak Korupsi di Perguruan Tinggi Negeri

Kemitraan

IMSS


59

60 TII, ICW

Kemitraan SoRAK Aceh YICM GeRAK Aceh Kemitraan, Panwas Aceh, KIP KIPRA Papua

Meningkatkan keterlibatan pemerintah, DPRD dan Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Mematuhi Prinsip-prinsip Konvensi Anti-Korupsi PBB (UNCAC)

Dukungan untuk Birokrasi Provinsi dalam Pembangunan Kembali Aceh

Dukungan untuk Pembaruan Legislatif di Aceh

Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Mendorong Transparansi Anggaran Daerah di Aceh

Reorientasi Implementasi Hukum Syariah Menuju Pembaruan Tata Pemerintahan di NAD

Penguatan dan Peningkatan Partisipasi Publik demi Mendorong Manajemen Keuangan Provinsi yang Transparan di Aceh

Penguatan Kelembagaan Panwas dalam Memantau Pemilihan Kepala Daerah Langsung tahun 2006 di Aceh

Memperkuat Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah di Kota Jayapura dan Kabupaten Yapen

Evaluasi Penerapan Pakta Integritas pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Dinas Sosial di Provinsi NAD dan Nias

Penguatan Kapasitas Komisi Pemilihan Umum

Memperkuat Tata Pemerintahan Sistem Keterwakilan Politik melalui Dukungan Menyeluruh untuk Pembaruan UU Politik

Mendorong Pengawasan Publik yang Efektif untuk Seleksi Anggota KPU yang baru di DPR

Program Dukungan untuk Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan KPU

2

3

4

5

6

7

8

9

10


11

12

13

14

KPU

Kemitraan

CETRO, LSPP, IPC, Pokja Perempuan

KPU

TII

Kemitraan

FITRA

MITRA

1


PROYEK

Menumbuhkan Transparansi, Keterlibatan dan Akuntabilitas Publik dalam Prosesproses Penganggaran di DPRD Provinsi demi Meningkatkan Belanja Sektor Publik dalam sektor Pendidikan dan Kesehatan: Dukungan Program untuk Kaukus DPRD DKI Jakarta

No.

Proyek-proyek Berjalan dalam Tahun 2007

Mei 2007 – Jul 2008

BANYAK DONOR (BUNGA)

SWEDIA

Okt 2007– Des 2007

Sep 2007 – Okt 2007

Jun 2007 – Des 2007


SWEDIA

Jan 2007 – Mei 2007

Feb 2006 – Feb 2007

Sep 2006 – Mar 2007

Apr 2005 – Apr 2007

Sep 2006 – Nov 2007

Mar 2007 – Des 2007

Jan 2006 – Des 2007

Jan 2006 – Des 2007

Jun 2007 – Sep 2008

Jun 2007– Nov 2008

DURASI

DENMARK INGGRIS

SELANDIA BARU

SWISS

BELANDA

BELANDA

DENMARK

DENMARK

DENMARK

BELANDA

BELANDA

SUMBER DANA

Nasional (Jakarta)

Nasional (Jakarta)

Nasional (Jakarta)

Nasional (Jakarta)

Aceh, Nasional

Jayapura dan Yapen, Papua

Aceh

Aceh

Aceh

Aceh

Aceh

Aceh

Nasional

DKI Jakarta

FOKUS GEOGRAFIS PROYEK

Lampiran

Kajian dan Perumusan Mekanisme Alternatif untuk Manajemen Pencegahan dan Pemberantasan Teror di Indonesia

Meningkatkan Jumlah Polisi Wanita di Kepolisian RI

Pengawasan Perekrutan Bintara Polri

Pengadilan Adat Papua

Penelitian tentang Kesatuan-kesatuan Pemukul (Striking Forces)

22

23

24

25

Pengawasan Peradilan/Yudisial Berbasis Masyarakat

19

21

Komisi Yudisial, 7 Fakultas Hukum di 7 Provinsi (USU Sumatra Utara, UNSRI Sumatra Selatan, UNDIP Jawa Tengah, UNLAM Kalimantan Selatan, UNHAS Sulawesi Selatan, UNRAM Nusa Tenggara Barat, UNPATI Maluku) dan 7 LSM di 7 provinsi (LBH Semarang, LBH Palembang, LBH Makassar, Somasi NTB, Sanksi Borneo, Lakpesdam NU Maluku, Lembaga Pengawasan Peradilan Sumatra Utara)

18

Pembaruan Berkelanjutan atas Kelembagaan Kepolisian Nasional RI dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia

AUSTRALIA

MENPAN, ICW

Penguatan KPK melalui Dukungan Publik dan Mendorong Seleksi Para Komisioner KPK 2007-2011 yang Transparan, Partisipatif dan Akuntabel

17

20

BELANDA

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, KRHN

DENMARK

SWEDIA

DPRP, Kantor Kejaksaan Provinsi, Pengadilan Tinggi, UNCEN, Polda Papua Kemitraan

Mei 2007 – Apr 2008

BANYAK DONOR (BUNGA) Universitas Indonesia – Fakultas Psikologi

Mei 2007 – Des 2007

Nov 2007 – Feb 2009

Sep 2006 – Sep 2007

Mei 2007 – Des 2007

Apr 2007 – Apr 2008

DENMARK

DENMARK


Feb 2007 – Feb 2008

Apr 2007 – Des 2007

Apr 2007 – Okt 2008

Sep 2006 – Mar 2007

Mei 2005 – Feb 2007

DURASI

LBH APIK

LCKI

Polri, LMUI

BELANDA

AUSTRALIA

Memfasilitasi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum dalam Menangani Kasus-kasus Korupsi

LMUI

Perencanaan Sumber Daya Manusia Kepolisian Nasional Republik Indonesia

SWEDIA BELANDA

SUMBER DANA

16

Bappenas, Kemitraan

MITRA

Dukungan untuk Penyelenggaraan Konsultasi Publik Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi

TATA PEMERINTAHAN KEAMANAN DAN PERADILAN

PROYEK

15

No.

Nasional (Jakarta)

Papua

Nasional (Jakarta)

Nasional (Jakarta)

Jakarta, Makassar, Bali, Surabaya

Jakarta, Yogyakarta, Aceh, Papua

Nasional, 7 Provinsi – Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Maluku

Aceh, Medan, Riau, Pontianak, Samarinda, Semarang, Denpasar, Mataram, Manado, Kupang, DKI Jakarta

Aceh, Papua, Sumatra Barat, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan

Nasional

Nasional/Indonesia


Lampiran


61

62 Mei 2007 – Jan 2008

Des 2006 – Jun 2008

BELANDA

BELANDA

BELANDA

AUSTRALIA BANYAK DONOR (BUNGA) AUSTRALIA dan SELANDIA BARU

SeTAM

Institute of Ecosoc Rights, PAWANG Bappenas – Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan

Pemerintah Kota Makassar

Kemitraan Pemerintah Provinsi dan Kota Yogyakarta, MAP UGM, CPS, LOD, LOS dan FYB Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Aceh dan DPRA

Penguatan Organisasi Petani dan Pembentukan Zona Bebas Korupsi dalam Sektor Pertanian

Perekrutan melalui Prosedur Independen dan Profesional bagi Badan Pertanahan Nasional

Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Tata Pemerintahan Tata Ruang Kota dan Menciptakan Pengakuan atas Hak Kaum Miskin atas Manajemen Kota dan Ruang di Jakarta

Memperkuat Sistem Pengadaan Publik Terdesentralisasi yang Efektif dan Transparan

Membangun Integritas Tata Pemerintahan untuk Sistem Pelayanan Publik yang Bersih dan Transparan

Membangun dan Memberdayakan Komisi Ombudsman Ekonomi Daerah

Mencapai Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium melalui Promosi Tata Pemerintahan yang Baik

Dukungan Terpadu untuk Pembaruan Tata Pemerintahan Terdesentralisasi di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dukungan bagi Perumusan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden turunan UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA)

Dukungan Terpadu untuk Pembaruan Tata Pemerintahan Terdesentralisasi dan Pelayanan Publik: Evaluasi atas Daerah-daerah Otonomi Baru di Indonesia

Dukungan Terpadu untuk Pembaruan Tata Pemerintahan Terdesentralisasi dan Pelayanan Publik: Dukungan bagi Musyawarah dan Perumusan RUU Keistimewaan Yogyakarta

29

30

31

32

33


34

35

36

37

38

39

Departemen Dalam Negeri dan Jurusan Studi Politik, UGM

Departemen Dalam Negeri, LAN

Bappenas

BPN

P3M

Gerakan Pemberantasan Korupsi Berbasis Pesantren (Revitalisasi Bathsul Masa’il dalam Mengontrol Kebijakan Publik)

AUSTRALIA dan SELANDIA BARU

BELANDA

BELANDA

NORWEGIA

AUSTRALIA SWEDIA

BELANDA

Des 2006 – Jun 2008

Des 2006 – Des 2007

Jun 2007 – Sep 2008

Jun 2007 – Des 2008

Jun 2007 – Des 2008

Jun 2007 – Des 2008

Agu 2006 – Jun 2007

Jan 2006 – Jun 2007

Apr 2006 – Apr 2007

Feb 2006 – Apr 2007

Mar 2006 – Mar 2007

28

SELANDIA BARU

BKPRS

Pembaruan Tata Pemerintahan Pelayanan Publik untuk Mendorong Kegiatan Ekonomi sebagai Bagian dari Pembangunan Sulawesi melalui Partisipasi Multi Pemangku Kepentingan

Des 2005 – Feb 2007

DURASI

27

SWEDIA BELANDA

SUMBER DANA

MenPAN, Kemitraan

MITRA

Dukungan bagi Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan-kegiatan Inpres No. 5/2004 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

TATA PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK

PROYEK

26

No.

Yogyakarta

Seluruh Indonesia

Aceh

Seluruh Indonesia, Aceh, Yogyakarta

Sumatra Barat, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, Jambi, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Bali, Papua Barat

Batam, Makassar

Bali, Jawa Tengah, Jawa Barat

Sumatra Barat, Yogyakarta, Sulawesi Selatan

Jakarta

Nasional

Jawa Tengah

Garut, Ciamis, Cianjur, Brebes, Pati, Jepara, Blitar, Sumenep dan Lamongan

Sulawesi

Nasional/Indonesia


Lampiran

JAVLEC SSS SCF SAMANTA

Program Tata Pemerintahan Pengelolaan Hutan: Dukungan bagi Yayasan Komunitas – Wilayah Jawa

Program Tata Pemerintahan Pengelolaan Hutan: Dukungan bagi Yayasan Komunitas – Wilayah Sumatra

Program Tata Pemerintahan Pengelolaan Hutan: Dukungan bagi Yayasan Komunitas – Wilayah Sulawesi

Program Tata Pemerintahan Pengelolaan Hutan: Dukungan bagi Yayasan Komunitas – Wilayah Nusa Tenggara

46

47

48

49

LATIN

Kelompok Kerja Pemberdayaan

Program Tata Pemerintahan Pengelolaan Hutan: Dukungan bagi Kelompok Kerja Pemberdayaan untuk Memanfaatkan Kebijakan Pemberdayaan Komunitas Departemen Kehutanan

45

Program Tata Pemerintahan Pengelolaan Hutan: Mendorong Mekanisme Kompensasi Pengurangan Emisi untuk Sektor Kehutanan yang Adil

LEI

Program Tata Pemerintahan Pengelolaan Hutan: Dukungan bagi Pelembagaan Sistem Jaminan Legalitas Kayu

44

51

KKI WARSI

Program Tata Pemerintahan Pengelolaan Hutan: Dialog Regional Sumatra tentang Kehutanan dan Perubahan Iklim

43

PKHR

Departemen Perdagangan

Dukungan untuk Perencanaan Kebijakan dan Program Departemen Perdagangan dalam Rangka Mengadvokasi Respons Terpadu Pemerintah terhadap Isu-isu Perdagangan dan Pembangunan

42

Program Tata Pemerintahan Pengelolaan Hutan: Studi atas Pengelolaan Hutan Desa, Kasus di Bali, Sulawesi dan Jambi

Departemen Dalam Negeri

Dukungan Terpadu untuk Pembaruan Tata Pemerintahan Terdesentralisasi dan Pelayanan Publik: Perumusan Strategi Besar Pengaturan Daerah

41

50

Departemen Dalam Negeri, UNCEN, UKSW, YHB

MITRA

Dukungan Terpadu untuk Pembaruan Tata Pemerintahan Terdesentralisasi dan Pelayanan Publik: Evaluasi Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Papua

PROYEK

40

No.

Des 2006 – Jun 2008


NORWEGIA

INGGRIS

NORWEGIA

NORWEGIA

NORWEGIA

NORWEGIA

INGGRIS

INGGRIS

INGGRIS

Nov 2007 – Mei 2008

Sep 2007 – Okt 2007

Okt 2007 – Sep 2008

Okt 2007 – Sep 2008

Okt 2007 – Sep 2008

Okt 2007 – Sep 2008

Agu 2007 – Sep 2007

Agu 2007 – Okt 2007

Sep 2007

Jul 2007 – Des 2008

Des 2006 – Jun 2008


SWEDIA

DURASI

SUMBER DANA

Seluruh Indonesia

Bali, Sulawesi dan Jambi

Nusa Tenggara

Sulawesi

Sumatra

Jawa

Jakarta

Jakarta

Sumatra

Seluruh Indonesia dengan daerahdaerah uji coba, Batam dan DIY

Seluruh Indonesia

Papua


Lampiran


63

Tata Pemerintahan yang Baik mendukung… Pemenuhan hak-hak azasi manusia Pemenuhan hak-hak ekonomi, budaya dan sipil Perlindungan hak-hak mereka yang terpinggirkan Kebebasan mengeluarkan pendapat Kebebasan pers

Konsolidasi demokrasi Pemilihan umum yang adil dan bebas Tunduk terhadap hasil-hasil pemilihan umum Pemecahan masalah dan perselisihan politik tanpa kekerasan Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan Pemerintah yang transparan Pejabat-pejabat terpilih yang akuntabel

Keamanan negara yang dapat diandalkan Lembaga-lembaga penegakkan hukum yang tanggap dan akuntabel Anggaran negara yang memadai untuk bidang keamanan Militer profesional yang bertanggungjawab terhadap masyarakat sipil

Keadilan yang terjangkau Sistim peradilan yang terjangkau dan akuntabel Tunduk terhadap aturan-aturan internasional Tersedianya mekanisme budaya untuk mendamaikan perselisihan

Tata pemerintahan yang terdesentralisasi Diakomodasinya aspirasi daerah Pemerintah daerah yang otonom Kemampuan keuangan pemerintah daerah

Aparatur negara yang akuntabel dan efektif Transparansi dalam penyusunan kebijakan Sistim pelayanan publik yang efisien Aparatur negara yang tidak korup, tanggap dan profesional

Keterlibatan negara, pasar dan masyarakat sipil Keterlibatan dunia usaha dan masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan ekonomi Pengakuan dan perlindungan terhadap hak milik Kompetisi pasar yang adil Pemberdayaan usaha kecil dan menengah Aturan-aturan dan hukum yang ramah terhadap pasar Perlindungan yang adil terhadap tenaga kerja

Kemitraan memegang indikator-indikator tata pemerintahan ini sebagai prinsip pemandu dan alat validasi dalam menyusun serta memantau kegiatan-kegiatan program dan arah strategis

64


Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Menara Eksekutif Lantai 10 Jl. M.H. Thamrin Kav. 9 Jakarta 10350

Penerbitan Laporan Tahunan ini didanai melalui Dana Fasilitas Kemitraan yang didukung oleh Kedutaan Besar Kerajaan Belanda dan Pemerintah Swedia melalui Badan Pembangunan Internasional Swedia (Swedish International Development Agency/SIDA)

Telepon +62 21 390 2626 +62 21 390 2566 Faks +62 21 230 2933 +62 21 230 3924

www.kemitraan.or.id

Memacu Pembaruan Tata Pemerintahan

Recommend Documents