LAPORAN PELAKSANAAN PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK 2015
DAFTAR ISI HALAMAN
PENGANTAR
1
A) Cakupan pelaksanaan Good Corporate Governance I. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana ▪ Dewan Direktur a) Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi angota Dewan Direktur b) Tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur
2 3
▪ Direktur Eksekutif a) Tugas dan tanggung jawab Direktur Eksekutif
4
▪ Direktur Pelaksana a) Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Direktur Pelaksana b) Tugas dan tanggung jawab Direktur Pelaksana
6 6
II. Kelengkapan Tugas dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite dan Satuan Kerja Yang Menjalankan Fungsi Pengendalian Intern I. Komite-komite dibawah Dewan Direktur terdiri dari : ▪
Komite Audit a) Struktur, keanggotaan dan independensi Komite Audit b) Tugas dan tanggung jawab Komite Audit
▪
Komite Pemantau Risiko a) Struktur, keanggotaan dan independensi Komite Pemantau Risiko b) Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko
▪
8 8 9 9
Komite Remunerasi dan Nominasi a) Struktur, keanggotaan dan independensi Komite Remunerasi dan Nominasi b) Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi
9 9
HALAMAN II. Komite-komite dibawah Direktur Eksekutif Komite Pembiayaan Komite Manajemen Risiko Komite Personalia Komite Kebijakan Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi Komite ALCO (Assets & Liabilities Committee) Komite Teknologi Informasi Komite Pengembangan Produk
11 11 11 12 12 13 14
III. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern a) Penerapan Fungsi Kepatuhan b) Penerapan Fungsi Audit Intern c) Penerapan Fungsi Audit Ekstern
14 15 16
IV. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern
16
V.
19
Pengadaan Barang dan Jasa
VI. Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
20
VII. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
21
B). Kepemilikan Saham Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana
23
C). Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana
23
D). Kebijakan Renumerasi
24
E). Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
25
HALAMAN
F). Frekuensi Pelaksanaan Rapat Dewan Direktur
25
G). Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud)
26
H). Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian
26
I).
26
Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
J). Buy Back Obligasi
27
K). Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial
27
LAPORAN PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang disebut juga sebagai Indonesia Eximbank (IEB) adalah sebuah lembaga keuangan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan mulai beroperasi pada tanggal 1 September 2009 sesuai Keputusan Menteri Keuangan No.336/KMK 06/2009. Indonesia Eximbank mempunyai visi dan misi: Visi: Menjadi Eximbank yang unggul dan kredibel dalam mendorong ekspor nasional yang berdaya saing tinggi pada tataran global. Misi: Mendorong kesinambungan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekspor nasional yang berkelanjutan. Memberikan layanan pembiayaan ekspor nasional dan jasa konsultansi yang berkualitas sebagai solusi terhadap kebutuhan ekspor Indonesia. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha, termasuk usaha kecil dan menengah, untuk menghasilkan produk berorientasi ekspor yang unggul dan berdaya saing Dalam mencapai Visi dan Misinya, Indonesia Eximbank menerapkan prinsip-prinsip ”Good Corporate Governance” (GCG) sebagaimana ditegaskan pada Pasal 17 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Indonesia Eximbank wajib menerapkan prinsip tata kelola yang baik, prinsip penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah. Penerapan prinsip tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud di atas adalah mencakup prinsip keterbukaan, akuntanbilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Prinsip tata kelola tersebut kembali ditegaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK 010/2009 yang mengatur tentang pelaksanaan tata kelola yang baik di Indonesia Eximbank. Sebagai perwujudan kepatuhan terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 dan untuk memastikan terlaksananya penerapan prinsip-prinsip ”Good Corporate Governance (GCG)” / tata kelola lembaga yang baik di Indonesia Eximbank, Dewan Direktur juga telah menyusun Board Manual sebagai pedoman bagi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana dalam menjalankan masing-masing fungsinya. Sistem tata Kelola / governance Indonesia Eximbank adalah ”One Board System”, dimana Dewan Direktur merupakan organ tunggal organisasi (sesuai gambar di bawah). Dewan Direktur sebagai organ tunggal mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk merumuskan, menetapkan kebijakan, dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional Indonesia Eximbank. Keterangan:
Dewan Direktur
Ex Officio Fiskal (3 Orang) Perdagangan (1 Orang) Perindustrian (1 Orang) Pertanian (1 Orang) Profesional 4 Orang
Chairman sekaligus CEO adalah profesional
Managing Director / Direktur Pelaksana diangkat oleh Dewan Direktur untuk membantu Direktur Eksekutif adalah para Profesional
Direktur Pelaksana
Page 1
Dewan Direktur berjumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang, yang terdiri dari : a. 3 (tiga) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi fiskal. b. 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi perdagangan. c. 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi perindustrian. d. 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi pertanian. e. Paling banyak 3 (tiga) orang yang berasal dari luar Indonesia Eximbank dan 1 (satu) orang dari dalam Indonesia Eximbank. Salah seorang dari anggota Dewan Direktur ditetapkan oleh Menteri sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Eksekutif dibantu paling banyak 5 (lima) orang Direktur Pelaksana dimana paling banyak 4 (empat) orang berasal dari dalam Indonesia Eximbank. Direktur Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Direktur atas usul dari Direktur Eksekutif. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Dewan Direktur harus selalu berlandaskan kepada prinsipprinsip Good Corporate Governance, etika jabatan, berpegang pada etika bisnis, Board Manual dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati yaitu keteladanan, kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, keterbukaan dan kerahasiaan informasi, peluang bisnis dalam lembaga dan benturan Kepentingan. A.
CAKUPAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK DAN HASIL PENILAIAN SELF ASSESMENT I.
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKTUR, DIREKTUR EKSEKUTIF, DAN DIREKTUR PELAKSANA Dewan Direktur Dewan Direktur merupakan organ tunggal Indonesia Eximbank sebagaimana di atur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang 2/2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Adapun tugas Dewan Direktur adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional Indonesia Eximbank. Selain itu Dewan Direktur juga bertanggung jawab dalam memonitor kinerja Direktur Eksekutif dalam pencapaian tujuan lembaga dan mencegah adanya konflik kepentingan serta memantau terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola Lembaga dalam setiap kegiatan usaha Indonesia Eximbank. a) Jumlah, Komposisi dan Independensi Dewan Direktur Anggota Dewan Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan. Selama tahun 2015 terdapat perubahan komposisi Dewan Direktur Indonesia Eximbank sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK): • Keputusan Menteri Keuangan No.71/KMK.06/2015 tanggal 9 Januari 2015 mengenai pengangkatan Bapak Arif Budimanta sebagai anggota Dewan Direktur Indonesia Eximbank; • Keputusan Menteri Keuangan No.407/KMK.06/2015 tanggal 16 Maret 2015 mengenai pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Direktur Indonesia Eximbank, yaitu memberhentikan dengan hormat Bapak Robert Pakpahan dari jabatan sebagai anggota Dewan Direktur Indonesia Eximbank dan mengangkat Bapak Susiwijono Moegiarso sebagai anggota Dewan Direktur Indonesia Eximbank; • Keputusan Menteri Keuangan No.857/KMK.06/2015 tanggal 13 Agustus 2015 mengenai pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Direktur Indonesia Eximbank, yaitu memberhentikan dengan hormat Bapak Hadiyanto dari jabatan sebagai anggota Dewan Direktur Indonesia Eximbank dan mengangkat Bapak Purwiyanto sebagai anggota Dewan Direktur Indonesia Eximbank.
Page 2
Jumlah anggota Dewan Direktur Indonesia Eximbank per 31 Desember 2015 adalah sebanyak 5 (lima) orang dan masih sesuai sebagaimana ketentuan pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 yang ditetapkan paling banyak adalah 10 (sepuluh) orang pejabat. Komposisi Dewan Direktur Indonesia Eximbank per 31 Desember 2015, sebagai berikut : Nama
Jabatan
Dasar Pengangkatan
Ngalim Sawega
Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif
KMK No. 392/KMK.06/2014
Bachrul Chairi
Anggota Dewan Direktur
KMK No. 323/KMK.06/2014
Arif Budimanta
Anggota Dewan Direktur
KMK No. 71/KMK.06/2015
Susiwijono Moegiarso
Anggota Dewan Direktur
KMK No. 407/KMK.06/2015
Purwiyanto
Anggota Dewan Direktur
KMK No. 857/KMK.06/2015
Independensi Dewan Direktur
b)
Komposisi anggota Dewan Direktur tersebut adalah 4 (empat) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang pejabat berasal dari Kementrian Keuangan, 1 (satu) orang pejabat dari Kementerian Perdagangan, dan 1 (satu) orang pejabat dari kalangan profesional; Seluruh anggota Dewan Direktur tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Direktur.
Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direktur Tugas dan Tanggung jawab Dewan Direktur telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Dewan Direktur Nomor: 0016/PDD/12/2010 tentang Pedoman Kerja Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif (Board Manual) yaitu:
Menetapkan Kebijakan 1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko. 2. Menyetujui Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. 3. Menetapkan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Indonesia Eximbank dalam mencapai tujuannya dan yang menjadi pegangan Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan usaha. 4. Mengusulkan kebijakan remunerasi bagi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana kepada Menteri. 5. Menyetujui Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang disusun dan diusulkan oleh Direktur Eksekutif serta menyampaikannya kepada Menteri untuk mendapat pengesahan. 6. Mengajukan usulan secara tertulis perubahan RJP dan RKAT kepada Menteri apabila terdapat faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kondisi keuangan Indonesia Eximbank secara signifikan disertai alasan perubahan. 7. Menetapkan sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Direktur Pelaksana dan pejabat eksekutif Indonesia Eximbank untuk disampaikan kepada Direktur Eksekutif. 8. Meninjau dan menyetujui rencana tindakan Indonesia Eximbank yang signifikan, seperti pengeluaran modal yang besar, akuisisi, atau divestasi. 9. Menetapkan target kinerja serta memonitor kinerja Indonesia Eximbank. 10. Meninjau dan menyetujui rencana tindakan Indonesia Eximbank yang signifikan, seperti pengeluaran modal yang besar, akuisisi, atau divestasi.
Page 3
11. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. 12. Menetapkan struktur organisasi Indonesia Eximbank.
Melakukan Pengawasan 1. Melakukan pengawasan aktif untuk penerapan manajemen risiko. 2. Mengawasi pelaksanaan pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) oleh seluruh jajaran Indonesia Eximbank. 3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Eksekutif termasuk diantaranya mengarahkan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dasar dan strategis. 4. Memonitor potensi benturan kepentingan dari Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, Anggota Dewan Direktur serta pihak lainnya, termasuk penyalahgunaan aset Indonesia Eximbank serta transaksi hubungan istimewa. Fungsi pengawasan oleh Dewan Direktur dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut: 1. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Direktur terhadap kegiatan operasional Indonesia Eximbank. 2. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Direktur bersifat kolegial (majelis). 3. Pengawasan dilaksanakan kepada keputusan-keputusan strategis yang sudah diambil (ex post facto) dan/atau terhadap keputusan-keputusan strategis yang akan diambil (preventive basis) yang dilaporkan oleh Direktur Eksekutif kepada Dewan Direktur. 4. Pengawasan juga dilakukan dengan mengambil tindakan-tindakan lain berdasarkan informasi dari sumber lain. 5. Pengawasan mencakup semua aspek bisnis dan aspek korporat dari Indonesia Eximbank dan tidak hanya terhadap tindakan-tindakan Dewan Direktur yang berdasarkan UU RI No. 2 Tahun 2009 memerlukan persetujuan Dewan Direktur.
Dewan Direktur bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional Indonesia Eximbank. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Direktur dibantu oleh Komite dan Sekretariat Dewan Direktur. Sekretariat Dewan Direktur mempunyai tugas dan tanggung jawab atas terlaksananya kelancaran tugas-tugas Dewan Direktur dalam melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai wakil Indonesia Eximbank dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dalam kaitannya dengan pengurusan Indonesia Eximbank oleh Direktur Eksekutif dan segenap jajarannya. (Peraturan Dewan Direktur No. 0002/PDD/09/2015 tentang Kebijakan Struktur Organisasi Indonesia Eximbank; psl. 7, 10 dan 16 – dan Komite yang mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Direktur sebagaimana lingkup tugasnya). Susunan Sekretariat Dewan Direktur ini terdiri dari: 1. 2. 3. 4.
Sekretaris Dewan Direktur; Wakil Sekretaris Dewan Direktur; Staff Dewan Direktur; dan/atau Tenaga ahli, paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Anggota Dewan Direktur.
Direktur Eksekutif Kegiatan operasional Indonesia Eximbank dilakukan oleh Direktur Eksekutif berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 2/2009. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Eksekutif dibantu oleh paling banyak 5 (lima) Direktur Pelaksana. Direktur Eksekutif mewakili Indonesia Eximbank baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kewenangan Direktur Eksekutif dapat dilimpahkan kepada 2 (dua) orang Direktur Pelaksana.
Page 4
Direktur Eksekutif membawahi Divisi Audit Internal untuk menjaga independensi fungsi pengawasan internal dan Divisi Sekretaris Lembaga untuk akselerasi hubungan kelembagaan Disamping itu, terdapat Dewan Pengawas Syariah yang dibentuk dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif guna memastikan bahwa produk dan kebijakan LPEI memenuhi kaidah syariah. Tugas Direktur Eksekutif Dalam menjalankan fungsinya Direktur Eksekutif bertugas: 1.
Melaksanakan pengurusan Indonesia Eximbank untuk kepentingan dan tujuan Indonesia Eximbank dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut dan memelihara serta mengurus kekayaan Indonesia Eximbank. 2. Mengelola Indonesia Eximbank sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan peraturan pelaksanaannya. 3. Mewakili Indonesia Eximbank di dalam dan di luar Pengadilan serta melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan serta mengikat Indonesia Eximbank dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Indonesia Eximbank. 4. Mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa. 5. Menyampaikan RJP dan RKAT Indonesia Eximbank kepada Dewan Direktur untuk mendapat persetujuan. 6. Menandatangani rancangan RJP dan RKAT. 7. Menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas Aktiva senantiasa baik. 8. Menyampaikan laporan kualitas aktiva sesuai dengan format. 9. Menyampaikan laporan Posisi Devisa Neto (PDN) pada akhir hari kerja setiap bulan kepada Menteri. 10. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Indonesia Eximbank, auditor ekstern, hasil pengawasan Menteri, dan atau hasil pengawasan tertentu oleh otoritas lain. 11. Mengangkat anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Direktur. 12. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Indonesia Eximbank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik kepada Menteri, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan lain. 13. Membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Komite Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Manajemen Risiko; 14. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, auditor ekstern, dan atau hasil pengawasan Menteri dan atau hasil pengawasan tertentu oleh otoritas lain. 15. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana, yang paling kurang wajib mencantumkan: a. pengaturan etika kerja; b. waktu kerja; dan c. pengaturan rapat. 16. Melaksanakan kebijakan dan strategi, serta menerapkan Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif. 17. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direktur Eksekutif. 18. Menyampaikan Laporan Sistem Informasi ManajemenRisiko secara berkala kepada Dewan Direktur. 19. Melaksanakan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN). 20. Membentuk, melaksanakan, dan mengawasi Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN).
Page 5
21. Menetapkan Pedoman Pelaksanaan, memantau pelaksanaan, dan mengawasi PMN, serta melaporkan transaksi yang mencurigakan yang telah disusun oleh UKPN kepada PPATK. 22. Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktur Pelaksana a. Jumlah, Komposisi dan independensi Direktur Pelaksana Direktur Pelaksana Indonesia Eximbank berjumlah 5 (lima) orang dan sesuai dengan jumlah maksimal yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 yaitu 5 (lima) orang dan paling banyak 4(empat) orang dari dalam Indonesia Eximbank. Susunan Direktur Pelaksana Indonesia Eximbank tahun 2015, sebagai berikut: Direktur Pelaksana I : Dwi Wahyudi Direktur Pelaksana II : Isnen Sutopo Direktur Pelaksana III : Basuki Setyadjid Direktur Pelaksana IV: Arif Setiawan Direktur Pelaksana V : Omar Baginda Pane Komposisi Direktur Pelaksana tersebut adalah 3 (tiga) orang berasal dari dalam Indonesia Eximbank dan 2 (dua) orang pejabat yang berasal dari luar Indonesia Eximbank. Direktur Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Direktur atas usul Direktur Eksekutif. Seluruh anggota Direktur Pelaksana tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan Dewan Direktur dan sesama anggota Direktur Pelaksana yang lain. b. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Pelaksana Direktur Pelaksana bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif atas pelaksanaan operasional bidang yang di bawahinya. Berdasarkan Peraturan Dewan Direktur No. 0016/PDD/12/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Direktur Nomor 0002/PDD/09/2009 tentang Struktur Organisasi Indonesia Eximbank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Direktur Indonesia Eximbank No. 0002/PDD/03/2014 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Direktur Indonesia Eximbank No. 0004/PDD/08/2014 tanggal 28 Agustus 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Direktur LPEI Nomor 0002/PDD/03/2014 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan dirubah kembali dengan Peraturan Dewan Direktur Indonesia Eximbank No. 0001/PDD/03/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Nomor 0002/PDD/03/2014 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan terakhir diubah dengan Peraturan Dewan Direktur Nomor 0002/PDD/09/2015 Tentang Kebijakan Struktur Organisasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, setiap Direktur Pelaksana membawahi sekurang-kurangnya 3 (tiga) dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Unit Kerja setingkat Divisi yaitu : a. Direktur Pelaksana I Membawahi Divisi Pembiayaan I, Divisi Pembiayaan II, dan Divisi Pembiayaan Syariah. b. Direktur Pelaksana II Membawahi Divisi Pembiayaan UKM, Divisi Penjaminan dan Asuransi, dan Kantor Wilayah Surabaya/Makassar/Medan/Surakarta. c. Direktur Pelaksana III Membawahi Divisi Treasuri, Divisi Internasional, Divisi Akunting dan Sistem Informasi Eksekutif, dan Divisi Teknologi Sistem Informasi. d. Direktur Pelaksana IV Membawahi Divisi Analisa Risiko Bisnis I, Divisi Analisa Risiko Bisnis II, Divisi Hukum, dan Divisi Restrukturisasi Aset. e. Direktur Pelaksana V Membawahi Divisi Manajemen Risiko dan Perencanaan Strategis, Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum, Divisi Kepatuhan dan Divisi Operasi & Settlement.
Page 6
Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Pelaksana : 1. Membantu Direktur Eksekutif dalam menjalankan pengurusan Indonesia Eximbank untuk kepentingan Indonesia Eximbank dan sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Indonesia Eximbank; 2. Melaksanakan kebijakan dan strategi, serta menerapkan manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif; 3. Menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah secara konsisten; 4. Membantu Direktur Eksekutif menyusun RJP dan RKAT Indonesia Eximbank untuk disampaikan kepada Dewan Direktur guna mendapat persetujuan; 5. Memelihara dan mengurus kekayaan Indonesia Eximbank, antara lain melalui pencatatan dengan sistem akuntansi dan pembukuan; 6. Berperan aktif dan turut serta dalam pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada otoritas yang berwenang; Direktur Pelaksana bertugas membantu Direktur Eksekutif dalam melaksanakan kegiatan operasional sesuai pembidangannya. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Pelaksana menyelenggarakan fungsi antara lain: 1. Merumuskan strategi kebijakan dibidangnya; 2. Mengelola pencapaian kinerja lembaga; 3. Menyusun standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur dibidangnya; dan 4. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi. Direktur Pelaksana bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif atas pelaksanaan kegiatan operasional Indonesia Eximbank sesuai dengan standarisasi teknis dibidangnya.
II.
KELENGKAPAN TUGAS DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE-KOMITE DAN SATUAN KERJA YANG MENJALANKAN FUNGSI PENGENDALIAN INTERN I. Komite-komite dibawah Dewan Direktur terdiri dari : 1. Komite Audit 2. Komite Pemantau Risiko 3. Komite Remunerasi dan Nominasi 1. Komite Audit a. Struktur, keanggotaan dan independensi Komite Audit Susunan keanggotaan Komite Audit Indonesia Eximbank sesuai Keputusan Dewan Direktur (KDD) No 0008/KDD/12/2013 tentang Keanggotaan Komite Audit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan KDD No. 0007/KDD/12/2014 tentang Perpanjangan Masa Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut : Bachrul Chairi, Anggota Dewan Direktur sebagai Ketua Deddy Supriyanto, sebagai Anggota Setiawan Kriswanto, sebagai Anggota Seluruh anggota Komite Audit berasal dari pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan saham dan / atau hubungan keluarga dengan Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan/atau Pemegang Saham.
Page 7
b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Sesuai Pasal 35 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.010/2009, tugas Komite Audit adalah sebagai berikut : ∙ Membantu Dewan Direktur dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas auditor ekstern serta auditor intern dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan; ∙
∙
Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap : a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern; b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku; c. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku; dan d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direktur Eksekutif atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern dan Kantor Akuntan Publik Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Direktur.
Frekuensi Rapat Komite Audit di Tahun 2015 a.
b. c.
Sesuai dengan Peraturan Dewan Direktur No. 0001/ PDD/ 01/ 2014 tentang Piagam Komite Audit Lembaga pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank), disebutkan bahwa “Komite Audit sekurang-kurangnya mengadakan rapat sekali dalam 2 (dua) bulan untuk menyelesaikan Program Kerja Komite Audit”. Sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) – d/h Bapepam & LK, IX.I.5, disebutkan bahwa “Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 bulan”. Selama tahun 2015 Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 11 kali, antara lain rapat internal Komite Audit (7 kali) dan juga rapat Komite Audit dengan External Audit (4 kali).
FREKUENSI RAPAT DAN TINGKAT KEHADIRAN Nama
Jumlah Rapat
Kehadiran
Ketidak hadiran
% Kehadiran
11 11 11
0 0 0
100.00% 100.00% 100.00%
Permanent Voting Members 1) Bachrul Chairi 2) Deddy Supriyanto 3) Setiawan Kriswanto d.
11 11 11
Disamping itu, juga dilakukan pertemuan anggota Komite Audit dengan beberapa unit kerja sebanyak 14 kali, yaitu dengan Divisi Audit Internal sebanyak 5 kali dan Divisi Akuntansi & SIE sebanyak 9 kali, untuk membahas beberapa hal yang sifatnya tehnis.
Page 8
2. Komite Pemantau Risiko a. Struktur, keanggotaan dan independensi Komite Pemantau Risiko Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direktur Indonesia Eximbank tentang Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Indonesia Eximbank, susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko Indonesia Eximbank adalah sebagai berikut :
Robert Pakpahan, Anggota Dewan Direktur sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko (KPR) (masa tugas sebagai Ketua KPR berakhir pada tanggal 15 Maret 2015) Susiwijono Moegiarso, Anggota Dewan Direktur sebagai Ketua KPR (masa tugas sebagai Ketua KPR mulai tanggal 16 Maret 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2015) Purwiyanto, Anggota Dewan Direktur sebagai Ketua KPR (masa tugas sebagai Ketua KPR mulai tanggal 1 September 2015) Supriyadi, sebagai anggota Djoni Tatan, sebagai anggota
Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko berasal dari pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan/atau Pemegang Saham. Komite Pemantau Risiko ini dibentuk dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur dalam pelaksanaan pengawasan dalam lingkup bidang tertentu. b. Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.010/2009 Pasal 36 ditegaskan bahwa tugas dari Komite Pemantau Risiko adalah melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dalam hubungannya dengan Pembiayaan Ekspor Nasional yang diberikan oleh Indonesia Eximbank paling kurang dengan melakukan :
Evaluasi efektivitas kebijakan manajemen risiko; Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajamen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; dan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur.
Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko di Tahun 2015 No. 1 2 3 3 4
Nama Robert Pakpahan* Susiwijono Moegiarso** Purwiyanto*** Supriyadi Djoni Tatan
Jumlah Rapat 3 5 4 12 12
Jumlah Kehadiran 3 5 4 12 12
% Kehadiran 100 100 100 100 100
*Berakhir sampai dengan 15 Maret 2015
**Mulai efektif menjabat tanggal 16 Maret 2015dan berakhir sampai dengan 31 Agustus 2015 ***Mulai efektif menjabat tanggal 1 September 2015
Page 9
3.
Komite Remunerasi dan Nominasi a. Struktur, keanggotaan dan independensi Komite Remunerasi dan Nominasi Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Indonesia Eximbank sejak tanggal 1 September 2015 adalah sebagai berikut: Susiwijono Moegiarso , sebagai Ketua Arif Budimanta, sebagai Anggota Achmad Fauzi, sebagai Anggota Dalam Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.010/2009 ditegaskan bahwa ketua komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya, sehingga dimungkinkan Ketua Komite pemantau Risiko merangkap jabatan sebagai anggota dari Komite Remunerasi dan Nominasi ini. Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi mengikutsertakan Pejabat Eksekutif yang membidangi Sumber Daya Manusia Indonesia Eximbank. b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.010/2009 Pasal 37 ditegaskan bahwa tugas dan tanggung jawab dari Komite Remunerasi dan Nominasi adalah meliputi :
Merekomendasikan kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan remunerasi pegawai untuk disampaikan kepada Direktur Eksekutif, antara lain sistem penggajian, pemberian tunjangan, dan kesinambungan penghasilan pada hari tua; Merekomendasikan kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan nominasi pegawai untuk disampaikan kepada Direktur Eksekutif, antara lain memberikan usulan kriteria seleksi dan prosedur nominasi, serta menyusun sistem penilaian; Memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan / atau penggantian Direktur Pelaksana dan Pejabat Eksekutif Indonesia Eximbank untuk disampaikan kepada Direktur Eksekutif. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai pihak independen yang dapat diusulkan menjadi anggota Komite. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan remunerasi dan nominasi.
Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memastikan bahwa Kebijakan Remunerasi dan Nominasi paling kurang sesuai dengan : i. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; ii. Prestasi kerja individual; iii. Kewajaran dengan peers group; dan iv. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Indonesia Eximbank. Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi di Tahun 2015 Nama Jumlah Rapat Kehadiran Susiwijono Moegiarso 2 2 Arif Budimanta 2 2 Achmad Fauzi 2 2
% Kehadiran 100% 100% 100%
Page 10
II. Komite-Komite dibawah Direktur Eksekutif Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Eksekutif berhak membentuk Komite-Komite serta mengatur keanggotaan dan ketentuan lainnya yang disahkan melalui Peraturan Direktur Eksekutif. Komite-komite tersebut adalah sebagai berikut : ▪ Komite Pembiayaan ▪ Komite Manajemen Risiko ▪ Komite Personalia ▪ Komite Kebijakan Pembiayaan ▪ Komite Asset dan Liabilities (ALCO) ▪ Komite Teknologi Sistem Informasi dan; ▪ Komite Pengembangan Produk. Komite Pembiayaan Komite ini dibentuk agar Indonesia Eximbank memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang cepat, tepat, efektif dan efisien, dengan tanpa mengabaikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, prinsip manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah. Tugas dan wewenang Komite Pembiayaan meliputi : Melakukan pengambilan keputusan atas proposal Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi, serta Global Line (Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank) termasuk Country Limit dan penempatan dana Treasuri yang terekspos risiko kredit. Melakukan pengambilan keputusan atas proposal penanganan pembiayaan bermasalah baik dalam tahap pembinaan, penyelamatan (restrukturisasi) dan penyelesaian pembiayaan bermasalah (recovery) termasuk keputusan pengadilan yang berkaitan dengan penanganan pembiayaan bermasalah. Melakukan pengambilan keputusan atas proposal penetapan tingkat kualitas aktiva produktif (kolektibilitas). Komite Manajemen Risiko Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif wajib dibentuk Komite Manajemen Risiko. Tugas Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif antar lain mengenai : Penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko; Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan; Penetapan terhadap hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang belum cukup diatur dalam prosedur. Komite Personalia Komite ini bertanggung jawab atas penetapan kebijakan, sistem manajemen, sasaran, strategi pengelolaan SDM serta budaya kerja yang berkualitas, fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan usaha. Dalam konteks pengelolaan SDM, maka implementasi
Page 11
pengelolaan diarahkan kepada tersedianya instrumen pendukung prinsip-prinsip GCG yang sejalan dengan ketentuan ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Tugas Komite Personalia antara lain: a. Menetapkan arah, perubahan dan penyempurnaan kebijakan personalia Indonesia Eximbank. b. Memastikan kebijakan personalia dilaksanakan dengan memperhatikan antara lain: Kondisi keuangan dan anggaran sebagaimana diatur didalam ketentuan yang berlaku. Kewajaran dengan peers group. Sasaran dan strategi jangka panjang lembaga. c. Menentukan pengembangan nilai-nilai lembaga (corporate values) sebagai pedoman dalam membentuk budaya lembaga (corporate culture) untuk mencapai visi dan misi Indonesia Eximbank. Selama periode 2015 Komite Personalia telah menghasilkan beberapa Peraturan Direktur Eksekutif yang berkaitan dengan kepegawaian, antara lain: 1. PDE No. 0003/PDE/02/2015 tentang Manual IKU 2015 2. PDE No. 0014/PDE/05/2015 tentang Program Pelatihan dan Pengembangan Pegawai 3. PDE No. 0015/PDE/06/2015 tentang Pengaturan Waktu Kerja 4. PDE No. 0017/PDE/08/2015 tentang Perubahan Peraturan Remunerasi Pegawai 5. PDE No. 0021/PDE/09/2015 tentang Struktur Golongan Jabatan Pegawai LPEI 6. PDE No. 0022/PDE/09/2015 tentang Kelompok Jabatan Pegawai 7. PDE No. 0023/PDE/09/2015 tentang Kepangkatan Pegawai 8. PDE No. 0024/PDE/09/2105 tentang Sistem Gaji Pokok 9. PDE No. 0025/PDE/09/2015 tentang Tunjangan Posisi Pegawai 10. PDE No. 0026/PDE/09/2015 tentang Tunjangan Konjungtur Pegawai Komite Kebijakan Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi Komite ini dibentuk dalam rangka mendukung efektifitas pengelolaan pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan portofolio tresuri Indonesia Eximbank. Tugas Komite Kebijakan Pembiayaan, Penjamian, dan Asuransi antara lain: Memberikan usulan kepada Direktur Eksekutif dalam rangka penyusunan atau penyempurnaan atas kebijakan dan ketentuan dalam kegiatan Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi Indonesia Eximbank; Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan ketentuan dalam Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi serta merumuskan solusi atas kendala yang dihadapi; Memberikan pertimbangan kepada Komite Pembiayaan terkait proposal Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi yang mengandung risiko tinggi; Memantau dan mengevaluasi perkembangan portofolio Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi Indonesia Eximbank. Komite ALCO (Assets & Liabilities Committee) Komite ini dibentuk agar Indonesia Eximbank memiliki mekanisme pengelolaan asset dan liabilities yang efektif dan efisien tanpa mengabaikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan prinsip kehati-hatian. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite ALCO (Assets & Liabilities Committee) adalah : Asset dan Liabilities Committee (ALCO) secara umum memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan pengelolaan risiko Indonesia Eximbank, sebagai berikut: - Mengembangkan, mengkaji ulang serta memodifikasi strategi Asset & Liability Management (ALMA);
Page 12
- Mengkaji ulang penetapan suku bunga (pricing) aktiva dan pasiva untuk memastikan bahwa pricing tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana, dan memelihara struktur neraca Indonesia Eximbank sesuai dengan strategi ALMA; - Menyampaikan informasi mengenai setiap perkembangan ketentuan dan peraturan terkait yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.
Menetapkan kebijakan, batasan-batasan dan pedoman strategi pengelolaan assets dan liabilities dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal meliputi : -
Manajemen Likuiditas Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan manajemen likuiditas dan limit sesuai dengan kebijakan dan strategi ALMA yang meliputi: o pengelolaan sumber dana yang likuid dengan tujuan untuk dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo (cash flow) dan kebutuhan dana tidak terduga lainnya; o meminimalkan idle funds serta menjaga posisi likuiditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
-
Manajemen GAP Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan kesenjangan posisi (mismacth) antara asset dan liabilities pada neraca khususnya pos-pos pada neraca yang sensitif terhadap tingkat bunga dengan tujuan mengoptimalkan pendapatan bunga bersih (net interest income) sesuai dengan antisipasi arah perubahan tingkat bunga dengan tingkat risiko yang ditetapkan Indonesia Eximbank;
-
Manajemen Pricing Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan portofolio antara lain melalui kebijakan pricing assets dan liabilities dengan tujuan mengoptimalkan interest margin (spread) dengan mempertimbangkan biaya modal, overhead cost, dan risiko;
-
Manajeman Forex Menetapkan kebijakan dan pengelolaan kesenjangan posisi (forex gap) antara assets dan liabilities dengan tujuan untuk menjaga tingkat risiko forex sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menyelenggarakan rapat ALCO sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau setiap saat apabila dipandang perlu.
Komite Teknologi Informasi Komite ini dibentuk agar Indonesia Eximbank memiliki teknologi informasi yang memadai, tepat guna dan terkini untuk mendukung pelaksanaan proses bisnis serta pengambilan keputusan yang efektif dan efisien tanpa mengabaikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan prinsip kehati-hatian. Tugas Komite Teknologi Informasi antara lain: Memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif arah dan kebijakan pengembangan teknologi sistem informasi jangka menengah dan jangka panjang; Memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif rencana kegiatan investasi teknologi sistem informasi; Melakukan pengawasan dan evaluasi atas pengembangan dan penerapan teknologi sistem informasi yang telah dilakukan.
Page 13
Komite Pengembangan Produk Komite ini dibentuk agar Indonesia Eximbank memiliki mekanisme pengembangan produk yang efektif dan efisien tanpa mengabaikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan prinsip kehati-hatian. Tugas Komite Pengembangan Produk memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif antara lain mengenai : Pengembangan dan penyempurnaan produk dan aktivitas/kegiatan di Indonesia Eximbank; Pengembangan dan penyempurnaan atas manual produk, Standard Operating Procedure (SOP) dan ketentuan lain terkait produk dan aktivitas/kegiatan di Indonesia Eximbank.
III. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN, DAN AUDIT EKSTERN Panduan Tata Kelola tidak terlepas dari fungsi kepatuhan lembaga terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan Kepatuhan sebagai Pedoman Tata Kelola telah disusun oleh lembaga sebagai pedoman kepatuhan.
a. Penerapan Fungsi Kepatuhan Indonesia Eximbank memiliki perangkat kebijakan, peraturan, pengawasan dan Standard Operating Procedures terkini dan memadai untuk memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pengaturan fungsi dan peran unit kerja sesuai dengan struktur organisasi lembaga, fungsi kepatuhan dilakukan oleh unit kerja Kepatuhan. Unit kerja Kepatuhan merupakan merupakan unit kerja yang bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan supervisi secara ex-ante proses kegiatan unit kerja, melakukan review terhadap ketentuan eksternal dan internal untuk menunjang kemajuan bisnis, dan memberikan pertimbangan/konsultasi dalam kaitannya dengan regulasi, proses kegiatan dan prinsip kehati-hatian kepada seluruh unit di Indonesia Eximbank
Ruang Lingkup Kepatuhan Lingkup dari manajemen kepatuhan meliputi pemantauan kepatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal serta perundang-undangan yang berlaku yang terkait langsung dengan kegiatan bisnis dan operasional Indonesia Eximbank. Peraturan internal tersebut meliputi kebijakan, prosedur internal dan penerapan standar etika di seluruh lingkungan Lembaga. Peraturan eksternal mencakup seluruh peraturan maupun perundang-undangan yang dikeluarkan oleh otoritas keuangan, perbankan dan otoritas lainnya yang terkait. Sesuai dengan Undang Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Nomor 9 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2015 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Industri Keuangan Non-Bank, Indonesia Eximbank telah menerapkan program APU dan PPT.
Page 14
Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT mempunyai tugas paling sedikit sebagai berikut: menyusun dan melakukan pengkinian pedoman penerapan program APU dan PPT; memastikan adanya sistem informasi dan prosedur identifikasi Nasabah yang memadai; memantau Rekening dan pelaksanaan transaksi Nasabah yang berkaitan dengan Nasabah; melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada tidaknya Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau Transaksi Keuangan tunai; menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi; memantau pengkinian data dan profil Nasabah; menerima dan melakukan analisis atas laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau Transaksi Keuangan Tunai yang disampaikan oleh unit kerja yang ditugaskan; dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau Transaksi Keuangan Tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencucian uang dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan terorisme yang wajib dilaporkan kepada PPATK. Selain daripada itu dalam rangka upaya mendukung penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, unit kerja Kepatuhan menerima mandat sebagai koordinator pengelola LHKPN bagi pejabat Indonesia Eximbank.
Penyelenggaraan kegiatan terkait Tata Kelola / KYC Sesuai dengan PMK Nomor 143/PMK.010/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Pasal 8 huruf b dan Lampiran V, Indonesia Eximbank wajib memberikan pengetahuan dan / atau pelatihan bagi karyawan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN). Indonesia Eximbank telah melakukan kegiatan edukasi terkait PMN/KYC kepada pegawai di 4 (empat) kantor wilayah dalam semester I dan II tahun 2015.
Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif harus mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya termasuk rahasia Indonesia Eximbank dan rahasia nasabah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan internal Indonesia Eximbank.
b. Penerapan Fungsi Audit Intern ▪ Indonesia Eximbank telah menerapkan fungsi audit intern secara efektif, dalam bidang: 1. Watchdog/ Compliance 2. Konsultan 3. Katalis ▪ Divisi Audit Internal telah: a) Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. b) Melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian : Kecukupan Sistem Pengendalian Intern Indonesia Eximbank; Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Indonesia Eximbank; Kualitas Kinerja.
Page 15
c) Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. d) Memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan auditee. c. Penerapan Fungsi Audit Ekstern Penerapan Fungsi Audit Ekstern di Indonesia Eximbank telah berjalan baik dan efektif sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan dan didalam Audit Umum pihak Auditor Extern diwajibkan menyampaikan laporan sebagai berikut: 1. Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan / OJK (d/h BAPEPAM), dan peraturan yang relevan lainnya, 2. Laporan Publikasi dalam rangka pemenuhan persyaratan Otoritas Jasa Keuangan/ OJK (d/h Bapepam LK), 3. Rangkuman mengenai penyesuaian kesimpulan penting, 4. Analisa peristiwa setelah tanggal neraca, 5. Memorandum Hasil Audit Umum atas Laporan Keuangan (Management Letter), 6. Hasil Evaluasi Kinerja Manajemen, 7. Laporan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Laporan Kepatuhan terhadap Pengendalian Intern Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, Indonesia Eximbank menunjuk kantor akuntan publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Kantor akuntan publik yang melaksanakan audit laporan keuangan ditunjuk oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Dewan Direktur. Penugasan audit kepada kantor akuntan publik sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek: Kapasitas kantor akuntan publik yang ditunjuk; Legalitas perjanjian kerja; Ruang lingkup audit; dan Standar profesional akuntan publik. Kantor akuntan publik yang ditunjuk, telah: Menyampaikan hasil audit dan management letter kepada Indonesia Eximbank dengan tepat waktu; Mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.
IV. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN) Penerapan Manajemen Risiko di Indonesia Eximbank secara komprehensif dan terpadu merefleksikan adanya komitmen yang kuat dari manajemen untuk menjalankan praktek tata kelola yang sehat (good corporate governance) dan diharapkan dapat meningkatkan shareholders value dengan pemanfaatan modal secara optimal serta menjaga kualitas aktiva secara terus menerus. Indonesia Eximbank dalam pelaksanaan Manajemen Risiko telah melakukan hal-hal sebagai berikut: a. memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko; b. secara efektif mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko serta memiliki sistem informasi manajemen risiko yang memadai; dan c. menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal. Dewan Direktur memiliki wewenang dan tangung jawab yang jelas, paling kurang meliputi: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; dan b. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
Page 16
Direktur Eksekutif memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas, paling kurang meliputi: a. menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif; b. bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Indonesia Eximbank secara keseluruhan; c. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direktur Eksekutif; d. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; e. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; f. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen; dan g. melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen, dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko. Sebagai bagian dari pelaksanaan Good Corporate Governance, Kebijakan Manajemen Risiko mengatur secara jelas wewenang dan tanggung jawab antara Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana serta pejabat-pejabat lain yang terkait dengan penerapan manajemen risiko dan menetapkan kualifikasi Sumber Daya Manusia yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Sistem Pengendalian Intern Sistem pengendalian Internal merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Indonesia Eximbank secara berkesinambungan (on going basis). Pelaksanaan sistem yang efektif merupakan komponen penting di Indonesia Eximbank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Indonesia Eximbank yang sehat dan aman. Tujuan utama penerapan sistem pengendalian Internal di Indonesia Eximbank, antara lain: a) Untuk memastikan bahwa semua kegiatan usaha Indonesia Eximbank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, otoritas pengawas maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur internal; b) Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan; c) Efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha Indonesia Eximbank dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Indonesia Eximbank dari risiko kerugian; dan d) Meningkatkan efektivitas budaya risiko (risk culture) pada organisasi secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Indonesia Eximbank secara berkesinambungan. Terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi di Indonesia Eximbank, yaitu: a) Dewan Direktur, yang mempunyai tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian internal secara umum; b) Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana yang mempunyai tanggung jawab menciptakan dan memelihara Sistem Pengendalian Internal yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai tujuan pengendalian internal yang ditetapkan; c) Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang berfungsi untuk mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Internal secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Indonesia Eximbank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Disamping itu Indonesia Eximbank juga telah memberikan perhatian kepada pelaksanaan audit internal yang independen melalui jalur pelaporan yang memadai, dan keahlian auditor internal khususnya praktek dan penerapan penilaian risiko; d) Pegawai Indonesia Eximbank, yang selalu memahami dan melaksanakan Sistem Pengendalian Internal yang telah ditetapkan oleh Manajemen Indonesia Eximbank. Pengendalian Internal yang efektif akan meningkatkan tanggung jawab pegawai Indonesia Eximbank, mendorong budaya risiko (risk culture) yang memadai, dan mempercepat proses identifikasi terhadap praktek operasional yang tidak sehat dan terhadap organisasi melalui sistem deteksi dini yang efisien; dan
Page 17
e)
Pihak-pihak eksternal, yaitu otoritas pengawas, auditor eksternal, dan nasabah Indonesia Eximbank yang berkepentingan terhadap terlaksananya Sistem Pengendalian Internal yang handal dan efektif.
Indonesia Eximbank telah memiliki Sistem Pengendalian Internal yang dapat diterapkan secara efektif, dimana penerapannya juga telah memperhatikan faktor-faktor lain misalnya total aset; jenis produk dan jasa yang ditawarkan termasuk produk dan jasa baru, kompleksitas operasional, termasuk jaringan kantor; profil risiko dari setiap kegiatan usaha; metode yang digunakan untuk pengolahan data dan teknologi informasi serta metodologi yang diterapkan untuk pengukuran, pemantauan, dan pembatasan (limit) risiko; dan ketentuan dan peraturan perundang -undangan yang berlaku. Untuk memastikan penerapan Sistem Pengendalian Internal yang efektif, Indonesia Eximbank juga telah menerapkan pendekatan risk based dalam pelaksanaan audit, yang dilaksanakan secara rutin oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). Fungsi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) di Indonesia Eximbank dilaksanakan oleh unit kerja setingkat divisi, yaitu unit kerja Internal Audit yang dipimpin oleh Dendy Wahyu K, (s/d 31 Maret 2015) dan efektf per tanggal 1 April 2015 dipimpin oleh Yoseph Tri Purnomosidi berdasarkan Keputusan Direktur Eksekutif No.0025/KDE/03/2015 tanggal 18 Maret 2015. Sebelum menduduki jabatan Kepala Divisi, Yoseph Tri Purnomosidi menduduki jabatan sebagai Kepala Divisi Hukum sejak Juli 2013 Pendidikan terakhir Yoseph Tri Purnomosidi adalah Sarjana Strata 2 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Atma Jaya tahun 2010. Saat ini auditor di Indonesia Eximbank telah memiliki 4 orang auditor yang tersertifikasi QIA dan 4 orang auditor sedang menjalani pendidikan sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA) Untuk meningkatkan mutu auditor telah ditetapkan bahwa auditor di Indonesia Eximbank wajib mengambil beberapa sertifikasi auditor Nasional dan Internasional seperti antara lain CIA (Certified Internal Auditors), CBA (Certified Bank Auditors) dan CFE (Certified Fraud Examiners). Secara struktural Divisi Internal Audit berada langsung di bawah Direktur Eksekutif. Divisi Internal Audit bertanggung jawab atas terlaksananya fungsi pengawasan yang bersifat ex-post dan melakukan evaluasi atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) seluruh unit kerja di Indonesia Eximbank, termasuk bertindak sebagai koordinator atas pelaksanaan audit eksternal maupun pengawas eksternal lainnya. Pedoman dasar pelaksanaan audit internal di Indonesia Eximbank adalah Peraturan Dewan Direktur tentang Kebijakan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal (SPFAI) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Selain itu, dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya, Divisi Internal Audit berpedoman pada Peraturan Dewan Direktur tentang Manual Audit Internal yang berisi tentang: a. Kode Etik Internal Auditor yang batasannya mengacu pada kode etik Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA); b. Internal Audit Charter yang berisi fungsi, visi dan misi serta mengatur kedudukan, ruang lingkup, tanggung jawab profesi, metode kerja, dan pelaporan yang dihasilkan oleh Divisi Internal Audit. Selain berfungsi sebagai Satuan Kerja Audit Internal, Divisi Internal Audit juga melaksanakan fungsi-fungsi lain dalam bentuk: • Consulting activity, yakni memberikan masukan tentang kecukupan built in control dan efektivitas proses kerja, sesuai kebutuhan unit kerja di Indonesia Eximbank; •
Strategic business partner, yakni berperan sebagai mitra kerja bagi seluruh unit kerja di Indonesia Eximbank untuk memberikan value added bagi Lembaga.
Selama tahun 2015 Divisi Internal Audit telah melakukan audit dengan pendekatan risk based, yang dalam pelaksanaan dijabarkan sebagai berikut : a. Audit atas Proses Bisnis Unit Kerja Pembiayaan serta Penjaminan dan Asuransi yang mencakup: (i) Proses Pengajuan Fasilitas (ii) Proses Pencairan Fasilitas (iii) Monitoring Fasilitas
Page 18
b.
Audit atas Pengelolaan Kantor Wilayah, yang mencakup: (i) Proses Bisnis Kanwil (ii) Proses Administrasi Operasional Kanwil
c.
Audit Proses non Bisnis yang mencakup proses administrasi atas transaksi unit bisnis.
Penilaian Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Penilaian efektifitas Sistem Pengendalian Internal dilakukan oleh Divisi Internal Audit melalui penilaian berkala terhadap kecukupan struktur dan sistem pengendalian Internal di Indonesia Eximbank, dengan tujuan untuk menentukan seberapa jauh sistem pengendalian Internal yang ada dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran Indonesia Eximbank dapat tercapai secara efisien, efektif, dan ekonomis. Penilaian efektifitas Sistem Pengendalian Internal dilaksanakan secara periodik dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan RI No. 142/PMK.010/2009 tentang Manajemen Risiko dan Peraturan Dewan Direktur tentang Kebijakan Sistem Pengendalian Internal. Adapun komponen Sistem Pengendalian Internal yang direview antara lain mencakup: a. Lingkungan pengendalian internal (internal control environment); b. Penilaian risiko (risk assessment); c. Aktivitas pengendalian (control activities); d. Penyebaran informasi dan komunikasi (information and communication); dan e. Aktivitas pemantauan (monitoring). Hasil review dari Sistem Pengendalian Internal dari unit-unit kerja yang ada di Indonesia Eximbank pada tahun 2015 adalah sebesar 4.06 termasuk dalam kategori Baik.
V.
PENGADAAN BARANG DAN JASA Dalam proses pengadaan Barang dan Jasa Indonesia Eximbank telah menerbitkan Peraturan Dewan Direktur nomor 0002/PDD/03/2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa LPEI dan Peraturan Direktur Eksekutif nomor 0016/PDE/04/2013 tanggal 30 April 2013 tentang Manual Operasional Pengadaan Barang/Jasa LPEI serta melakukan penyempurnaan secara berkala. Indonesia Eximbank memastikan terselenggaranya kepatuhan terhadap Kebijakan pengadaan barang /jasa, dengan cara memantau dan menjaga agar setiap proses pengadaan barang dan jasa tidak menyimpang dari kebijakan dan manual operasional yang telah ditetapkan.
VI. RENCANA JANGKA PANJANG SERTA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN Sesuai Laporan Keuangan (audited), posisi keuangan Indonesia Eximbank secara umum adalah sebagai berikut: Indonesia Eximbank mencatat total aset sebesar Rp84,97 triliun di tahun 2015, atau tumbuh
40,44% dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp60,50 triliun. Dibandingkan dengan target Desember 2015, realisasi aset tersebut mencapai 116,83%.
Pembiayaan di tahun 2015 tumbuh 39,64% menjadi sebesar Rp85,92 triliun dari posisi tahun 2014
sebesar Rp55,20 triliun. Dibandingkan targetnya, realisasi pembiayaan tersebut telah mencapai 123,65% targetnya. Penjaminan dan asuransi pada tahun 2015 tumbuh signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Nilai penjaminan tumbuh 72,13% menjadi Rp6.247,34 Miliar dari posisi tahun sebelumnya Rp4.679,53 Miliar. Sementara itu, nilai pertanggungan asuransi tumbuh 72,06% menjadi Rp1.207,25 Miliar dari realisasi tahun sebelumnya, yaitu Rp968,45 Miliar.
Page 19
Kondisi yang mempengaruhi kinerja Indonesia Eximbank di tahun 2015 yaitu : Kondisi eksternal : Pada tahun 2015, pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia tumbuh 4,79% atau melambat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 5,01%. Sementara itu inflasi terjaga di level 3,35% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (8,36%). Realisasi inflasi tahun 2015 telah sesuai dengan sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah, pada level 4%±1%. Penurunan inflasi didorong oleh rendahnya harga komoditi global, turunnya harga BBM dan LPG 12 kg, dan masih lemahnya permintaan domestik International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook (WEO) Januari 2016 mengestimasi pertumbuhan ekonomi global tahun 2015 hanya mampu mencapai level 3,1% (yoy) atau 0,3% poin di bawah pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya. Sejumlah faktor yang mempengaruhi aktivitas ekonomi global selama tahun 2015, antara lain: (1) perbaikan ekonomi kelompok negara maju yang tidak secepat prediksi sebelumnya, (2) perlambatan aktivitas ekonomi Tiongkok yang menyebabkan terjadinya penyesuaian dan pergeseran struktur ekonomi Tiongkok dari sektor investasi dan manufaktur menjadi sektor konsumsi dan jasa; (3) melemahnya sejumlah negara emerging utama seperti Rusia dan Brazil, dan (4) penurunan harga energi dan komoditi dunia. Perlambatan ekonomi global turut mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia pada tahun 2015. Total ekspor Indonesia hanya mencapai USD150,28 miliar, atau turun 14,60% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu USD175,98 miliar. Tren yang sama juga terlihat pada ekspor nonmigas yang mencapai USD131,70 miliar atau turun 9,75% (yoy). Pada Desember 2015, nilai tukar Rupiah ditutup pada level Rp13.785 per dolar AS atau melemah 11,30% secara point to point dari posisi tahun sebelumnya (Rp12.385). Secara tahunan, volatilitas Rupiah relatif masih lebih rendah dibandingkan Real Brasil, Rand Afrika Selatan, Lira Turki, Ringgit Malaysia, Won Korea Selatan, serta rata-rata mata uang negara kawasan. Tekanan terhadap Rupiah sempat meningkat menyusul ketidakpastian menjelang kenaikan suku bunga The Fed di AS, yang akhirnya terealisasi pada akhir 2016. Sepanjang tahun 2015, harga komoditas global terus melemah ditandai dengan menurunnya harga minyak mentah hingga berada ke level di bawah USD30 per barrel. Pasokan minyak meningkat akibat Irak dan Arab Saudi yang mempertahankan pangsa pasarnya. Di sisi lain, permintaan masih menurun karena pelemahan aktivitas ekonomi. Penurunan harga minyak memberi tekanan ke harga komoditas lainnya, termasuk harga komoditas unggulan ekspor Indonesia. Sampai dengan akhir tahun 2015, Bank Indonesia menetapkan BI rate pada level 7,50%, dengan suku bunga Lending Facility dan suku bunga Deposit Facility pada level 8,00% dan 5,50%. Melambatnya pertumbuhan kredit perbankan tahun 2015 sejalan dengan turunnya permintaan domestik. Pada tahun 2015, pertumbuhan kredit tercatat berada pada level 10,44% (yoy), angka tersebut lebih rendah dibandingkan Desember 2014, yaitu 11,58% (yoy). Kondisi internal : Selama tahun 2015, Indonesia Eximbank telah merealisasikan penerbitan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II dalam nominasi Rupiah dengan total nilai Rp8.079 miliar. Penerbitan tersebut dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: Tahap IV senilai Rp1.500 miliar, Tahap V senilai Rp4.600 miliar, dan Tahap VI senilai Rp1.979 miliar. Indonesia Eximbank juga menerbitkan Obligasi dalam mata uang asing yaitu dalam denominasi Singapore Dolar (SGD) sebesar SGD50 juta yang merupakan bagian dari Euro Medium Term Notes Program. Pada tahun 2015 Indonesia Eximbank memperoleh rating: BB+ (positive) oleh S&P, BBB- (stable) oleh Fitch, Baa3 (stable) oleh Moody’s dan id AAA (stable) oleh Pefindo. Status sovereign yang dimiliki oleh Indonesia Eximbank dan kepemilikan penuh oleh pemerintah Republik Indonesia membuat rating Indonesia Eximbank setara dengan Republik Indonesia.
Page 20
Pada bulan Oktober 2015 Indonesia Eximbank telah membuka jaringan kantor berupa Kantor Pemasaran (KPM) di Balikpapan guna mengoptimalkan penyerapan potensi bisnis khususnya untuk eksportir segmen UKM yang ada pada area Kalimantan. Kegiatan jasa konsultasi berupa capacity building diberikan kepada pelaku usaha untuk dapat memasuki tahap lebih lanjut sebagai UKM berorientasi ekspor. Capacity Building tersebut merupakan bagian dari proses untuk menginisiasi lahirnya eksportir baru atau biasa disebut Coaching Program for New Exporter (CPNE) Indonesia Eximbank. Selama tahun 2015, Indonesia Eximbank menghasilkan empat eksportir baru dari kegiatan CPNE yang telah memasarkan produknya di pasar global: (1) Kapuk Fiber ke Italia, (2) Furniture ke Singapura, (3) Cocopeat (serbuk kelapa) ke Hong Kong dan Tiongkok, dan (4) Fermentasi Kakao ke Prancis. Indonesia Eximbank berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG pada setiap putusan strategis maupun setiap kegiatan usaha Lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Buku Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2016 telah disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui surat nomor BS.0033/BOD/10/2015 pada tanggal 29 Oktober 2015 untuk mendapatkan pengesahan. Pengesahan buku Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2016 telah dilakukan melalui rapat Pembahasan dan Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2016 pada tanggal 31 Desember 2015. .
VII. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN (AKT) Ikhtisar laporan keuangan Indonesia Eximbank per tanggal 31 Desember 2015 diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, anggota Ernst & Young Global (Partner penanggung jawab adalah: Sinarta untuk tahun 2015), dalam laporannya tertanggal 15 Februari 2016 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan Keuangan Indonesia Eximbank tahun 2015 disajikan dan telah dipublikasikan di surat kabar yang beredar secara nasional berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan PMK No.161/PMK.010/2010 tentang Perubahan atas PMK No.140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) serta Peraturan No.VIII.G.7 dan No.X.K.2, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No.Kep36/PM/2003 tertanggal 30 September 2003 mengenai “Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala”.
Page 21
Berikut ini Ikhtisar laporan Keuangan Indonesia Eximbank tahun 2015 (Audited) sebagai berikut: (Dalam jutaan rupiah)
POS - POS POSISI KEUANGAN Jumlah Aset Portofolio Tresuri Portofolio Pembiayaan dan Piutang - Bruto Tagihan Derivative Piutang Asuransi Aset Reasuransi Tagihan Akseptasi Efek - Efek Utang Yang Diterbitkan - Bruto Pinjaman Yang Diterima Utang Asuransi Utang Penjaminan Liabilitas Asuransi Ekuitas
31 Desember 2015 (Audited) 84,971,236 9,750,009 74,829,214 517 244 5,160 1,336,931 28,959,447 39,044,798 860 1,501 7,371 12,362,226
Page 22
(Dalam jutaan rupiah)
LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF Pendapatan Operasional - Neto Penurunan(Kenaikan) Liabilitas Asuransi Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan Penyisihan Kerugian Estimasi Klaim Penjaminan Penyisihan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi Beban Operasional - Neto Pendapatan (Beban) Non Operasional - Neto Laba (Rugi) Sebelum Pajak Laba (Rugi) Setelah Pajak Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain - Neto Laba (Rugi) Komprehensif KOMITMEN Irrevocable L/C Masih Berjalan KONTIJENSI Penjaminan Yang Diberikan Asuransi Ekspor RASIO KEUANGAN (%) Kecukupan Modal (CAR) - Risiko Kredit Kecukupan Modal (CAR) - Risiko Kredit dan Pasar NPL Gross NPL Neto Pengembalian Atas Aktiva (ROA) Pengembalian Atas Ekuitas (ROE) Pendapatan Bunga Bersih Terhadap Aktiva Produktif (NIM) Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Posisi Devisa Neto Kewajiban terhadap Ekuitas (kali) Kewajiban terhadap Aset (kali)
B
2,706,978 (6,910) (386,415) (4,638) (519,464) 10,890 1,800,441 1,427,554 (19,278) 1,408,276 1,406,957 6,247,337 1,207,253 13.92 13.90 3.55 1.95 2.40 12.89 3.28 69.09 0.99 5.50 0.91
KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN DIREKTUR, DIREKTUR EKSEKUTIF, DAN DIREKTUR PELAKSANA. Berdasarkan keadaan saat ini, Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana tidak mempunyai kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih, baik pada Lembaga maupun perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
C
HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN DIREKTUR DENGAN ANGGOTA DEWAN DIREKTUR LAIN DAN DIREKTUR PELAKSANA Berdasarkan keadaan saat ini yang ada di Indonesia Eximbank bahwa Dewan Direktur dengan Anggota Dewan Direktur lain dan Direktur Pelaksana tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau besan dengan anggota Dewan Direktur, dan Direktur Pelaksana.
Page 23
D
KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI ANGGOTA DEWAN DIREKTUR, DIREKTUR EKSEKUTIF, DAN DIREKTUR PELAKSANA Remunerasi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana khususnya yang terkait dengan gaji/ honorarium, tunjangan, jasaproduksi, tantiem, dan fasilitas jabatan menjadi wewenang penuh Menteri Keuangan. Remunerasi bagi Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana terdiri dari pendapatan tetap dan insentif tambahan yang dibayar secara tunai (cash payment) atau dalam bentuk lain sebagai fasilitas jabatan karena fungsi dan tugasnya memerlukan dukungan dan jaminan yang layak serta sepadan. Tunjangan dan fasilitas Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana meliputi tunjangan yang sifatnya bulanan dan diterima secara tunai, yakni tunjangan rumah dinas, kebutuhan rumah tangga (gas dan air bersih), biaya listrik, rekening telepon, internet, fasilitas lain yang diberikan secara tunai. Kepada Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana juga diberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan. Fasilitas lain yang diterima oleh Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana antara lain adalah kendaraan dinas jabatan, asuransi kesehatan dan asuransi purnabakti. Dalam penerapan Kebijakan Remunerasi bagi pegawai, Indonesia Eximbank memegang teguh prinsip adil secara internal dan kompetitif secara eksternal di dalam pengembangan system remunerasinya. Prinsip adil secara internal dilaksanakan melalui penerapan job analysis and grading. Adapun prinsip kompetitif secara eksternal diterapkan melalui survey dan benchmarking yang dilakukan oleh Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum dibantu oleh konsultan seperti Hay Group dan Tower Watson. Tata cara penetapan renumerasi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana Sesuai dengan pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 2 tahun 2009 gaji, penghasilan dan tunjangan lainnya Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Khusus untuk gaji pokok Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif, anggota Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana telah mengalami penyesuaian dan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 465/KMK.06/2013 tentang Penetapan Gaji Pokok Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Tata cara pengusulan renumerasi Usulan renumerasi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana dilakukan oleh Komite Renumerasi dan Nominasi kepada Dewan Direktur. Dewan Direktur kemudian mengajukan usulan tersebut kepada Menteri Keuangan RI. Dalam hal disetujui, Menteri Keuangan RI akan menuangkanya dalam Keputusan Menteri Keuangan RI. Adapun Renumerasi Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana tahun 2015 adalah sebagai berikut: Jumlah Pegawai
Gaji
Dewan Direktur
4
3,449,022,500
3,619,182,621
7,068,205,121
Direktur Eksekutif & Direktur Pelaksana
6
8,766,450,000
13,652,927,953
22,419,377,953
Tunjangan
Jumlah
Page 24
E
RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH Berikut adalah tabel rasio gaji tertinggi dan terendah yang ada di Indonesia Eximbank
F.
Percentage (%)
Rasio Gaji
No. 1.
Gaji pegawai terendah banding tertinggi
9.20%
2.
Gaji Direktur Pelaksana terendah banding tertinggi
100 %
3.
Gaji Dewan Direktur terendah banding tertinggi
100 %
4.
Gaji Direktur Eksekutif vs. pegawai tertinggi
301.88%
FREKUENSI PELAKSANAAN RAPAT DEWAN DIREKTUR Frekuensi Rapat Dewan Direktur Indonesia Eximbank dalam 1(satu) tahun yang dihadiri secara fisik adalah sebagai berikut : No Nama
Jumlah Kehadiran
Jumlah Rapat
Persentase (%)
1
Ngalim Sawega
13
13
100
2
Hadiyanto*
8
8
100
3
Purwiyanto **
5
5
100
4
Bachrul Chairi
11
13
84,62
5
Arif Budimanta
12
13
92,31
6
Robert Pakpahan***
3
3
100
7
Susiwijono Moegiarso****
9
10
90
Note: *Efektif sampai dengan Agustus 2015 **Efektif sejak September 2015 ***Efektif sampai dengan Maret 2015 ****Efektif sejak April 2015
G
JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD) Internal fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh Pengurus, Pegawai terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Lembaga yang mempengaruhi kondisi keuangan Lembaga secara signifikan (memiliki dampak penyimpangannya > Rp 100.000.000,00). Hingga saat ini belum pernah ditemukan penyimpangan internal yang dilakukan oleh Pengurus maupun Pegawai Indonesia Eximbank.
Page 25
(satuan) Internal Fraud dalam 1 tahun
Jumlah kasus yang dilakukan oleh Pengurus Pegawai Tetap Pegawai tidak tetap Thn Thn Thn Thn Thn Thn sebelumnya berjalan sebelumnya berjalan Sebelumnya berjalan
Total Fraud
-
-
-
-
-
-
Telah diselesaikan
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dalam proses penyelesaian di Internal Lembaga Belum diupayakan penyelesaiannya Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum
H.
JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN Permasalahan hukum adalah masalah hukum perdata dan pidana yang dihadapi Indonesia Eximbank. Hingga saat ini di Indonesia Eximbank terdapat 13 (tiga belas) permasalahan hukum pajak/perdata dan 1 (satu) permasalahan hukum pidana yang sedang diproses, yaitu sebagai berikut: Permasalahan Hukum Permasalahan hukum yang masih dalam proses penyelesaian
Jumlah Pajak/ Perdata
Pidana
13 Perkara
1 Perkara
Dari 14 (empat belas) jumlah perkara yang dihadapi Indonesia Eximbank tersebut, pada saat ini relatif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan ataupun kelangsungan lembaga.
I.
TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN Selama tahun 2015 tidak ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan di Indonesia Eximbank.
J.
BUY BACK OBLIGATION Buy Back Share atau Buy Back Bonds adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank/Lembaga Keuangan/Perusahaan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tatacara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keadaan saat ini yang ada di Indonesia Eximbank bahwa tidak pernah melakukan Buy Back Bonds selama tahun 2015.
Page 26
K.
PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL Aktivitas sosial oleh Indonesia Eximbank melalui program CSR (Corporate Social Responsibilty) dilakukan oleh Divisi Sekretariat Lembaga per tahun 2015 dan tertuang dalam tabel berikut ini: No.
Jenis Kegiatan
1
Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan How To Start Export kepada UKM Rintisan Ekspor Pelatihan How To Start Export kepada UKM Rintisan Ekspor Pelatihan UKM Ekspor Yang Berdaya Saing Ekspor kepada UKM Rintisan Ekspor Pelatihan COC UTZ 2015 Komoditi Kakao kepada Petani Kakao Koperasi Kerta Semaya Samaniya Pelatihan Manajemen Ekspor kepada Petani Kakao - Koperasi Kerta Semaya Samaniya Pelatihan Operator Mesin ATBM kepada plasma PT Behaextex Pelatihan UKM Ekspor Persiapan Pameran Internasional kepada UKM Rintisan Ekspor
2
3
Sarana Produksi Ekspor Bantuan Mesin ATBM untuk plasma PT Asaputex Bantuan Solar Drayer dan Kotak Fermentasi Kakao untuk Petani Kakao - Koperasi Kerta Semaya Samaniya Donasi Pemberian Life Jacket (jaket pelampung) untuk pemilik perahu motor rakyat di Labuan Bajo TOTAL
Biaya (Rp.)
47.597.469 46.650.000 20.700.800 18.950.000 8.300.000 156.825.000 21.273.000
90.000.000 31.187.000
116.832.653 558.315.922
Page 27
