LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (Good Corporate Governance)

2012

BANK BPD DIY

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama yaitu pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktu, dan kedua

yaitu kewajiban

perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Secara umum terdapat lima prinsip dasar GCG yaitu: 1. Transparency (keterbukaan), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakah informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. 2. Accountability

(akuntabilitas),

yaitu

kejelasan

fungsi,

struktur,

sistem,

dan

pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 3. Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. 4. Independency (independen), yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsipprinsip korporasi yang sehat. 5. Fairness (kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Esensi dari corporate governance adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.

1

Kelima komponen tersebut menjadi bagian yang sangat penting dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam GCG. Penerapan prinsip GCG secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. KEBIJAKAN GCG Dalam pelaksanaan penerapan GCG, Bank BPD DIY melakukan penahapan secara cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan. Tahap-tahap dalam penerapan GCG adalah sebagai berikut:

Persiapan

Evaluasi

Implementasi

Pada tahap awal, persiapan yang yang dilakukan Bank adalah membangun Awareness Building berupa sosialisasi pada seluruh pegawai. Setiap semester bersamaan dengan penilaian Tingkat Kesehatan Bank, dilakukan GCG Assessment, yang meliputi pengukuran dan pemetaan penerapan GCG sehingga dapat diidentifikasi aspek-aspek yang harus mendapat perhatian. Hasil dari proses tersebut, Bank melakukan penyempurnaan pedoman GCG sebagai bagian dari GCG Manual Buiding.

2

Selanjutnya pada tahap implementasi, Bank melakukan sosialisasi, implementasi dan internalisasi. Tahap implementasi merupakan upaya manajemen untuk melakukan perubahan guna perbaikan implementasi GCG. Sedangkan pada tahap internalisasi, diharapkan pelaksanaan GCG bukan sekedar dipermukaan atau sekedar suatu kepatuhan namun benar-benar tercermin dalam seluruh aktivitas perusahaan. Pada tahap evaluasi, Bank memperoleh hasil penilaian Bank Indonesia atas pelaksanaan GCG. Hasil dari penilaian tersebut digunakan Bank untuk melakukan perbaikan-perbaikan atas pelaksanaan GCG. Hasil self assessment GCG Bank BPD DIY dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut : Year Index Self Assessment GCG Score

2010

2011

2012

1,775

1,800

1,670

Index Self Assessment GCG 1.850

1.800

1.750 Index Self Assessment GCG 1.700

1.650

1.600 2010

2011

2012

Nilai Komposit

Predikat Komposit

Nilai Komposit < 1,5

Sangat Baik

1,5 < Nilai Komposit <2,5

Baik

2,5 < Nilai Komposit < 3,5

Cukup Baik

3,5 < Nilai Komposit < 4,5

Kurang Baik

4,5 < Nilai Komposit < 5

Tidak Baik

3

STRUKTUR ORGANISASI GCG Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, struktur organisasi GCG Bank BPD DIY terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Pengawas, dan Direksi.

A. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham memegang kekuasaan tertinggi pada organisasi Bank yang bersifat independen. Pemegang Saham terdiri dari : No.

Pemegang Saham

Jabatan

1.

Hamengku Buwono X

Gubernur DIY

2.

Drs. H. Haryadi Suyuti

Walikota Yogyakarta

3.

Drs. H. Sri Purnomo, M.Si.

Bupati Sleman

4.

Hj. Sri Surya Widati

Bupati Bantul

5.

Hj. Badingah S.Sos.

Bupati Gunungkidul

6.

Dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K)

Bupati Kulon Progo

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 247/KPTS/1995 tanggal 5 September 1995, ruang lingkup Rapat Umum Pemegang Saham meliputi : 1. Penilaian laporan pertanggung jawaban Direksi. 2. Persetujuan serta pengesahan Neraca dan Rugi/Laba Bank. 3. Pemilihan/pencalonan, penilaian Direksi. 4. Penentuan peraturan pelaksanaan PERDA yang berkaitan dengan Saham yang meliputi Daftar Saham, pemindah tanganan saham, duplikat saham, dan sebagainya. 5. Pembahasan hal-hal yang prinsip dan mendasar bagi kelangsungan pengelolaan Bank.

4

Sepanjang tahun 2012, Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sebagai berikut : Tanggal 27 April 2012

No. I.

Materi 1. Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Pengawas, Persetujuan

dan

Pengesahan

Neraca

dan

Perhitungan

Laba/Rugi Bank Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2011, sekaligus Penetapan Pembagian Laba Bersih setelah Pajak Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2011. 2. Penunjukan Auditor Independen. II.

Pengesahan Setoran Modal, Pembagian Dividen dan Dana Pembangunan Daerah.

III.

Pembahasan Masa Jabatan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2012 – 2015.

IV.

1. Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank BPD DIY. 2. Kerjasama Internasional dan Rencana Penerbitan Obligasi.

31 Agustus 2012

I.

Laporan Hasil Penunjukan Kantor Akuntan Publik.

II.

Masa Bakti Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2012 – 2016.

B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas dan Direksi

1. Dewan Pengawas Pengangkatan Dewan Pengawas Bank BPD DIY telah diputus dalam RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Pemilihan Dewan Pengawas telah melalui seleksi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

5

a. Susunan Dewan Pengawas Selama tahun 2012, tidak terdapat perubahan pada susunan Dewan Pengawas Bank BPD DIY yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota. Jumlah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, bahwa jumlah anggota Dewan Pengawas paling kurang sebanyak 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah anggota Direksi. Adapun susunan Dewan Pengawas Bank BPD DIY adalah sebagai berikut: Dewan Pengawas Bank BPD DIY Periode Januari - Desember 2012 No.

Nama

Jabatan

1

Prof. Ainun Na’im, Ph.D

2

Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A

Anggota/Dewan Pengawas Independen

3

Drs. Bambang Wisnu Handoyo

Anggota/Dewan Pengawas

Ketua/Dewan Pengawas Independen

Dewan Pengawas Bank BPD DIY Periode Januari - Desember 2012 No. 1

Nama Prof. Ainun Na’im, Ph.D

Jabatan

Persetujuan Bank Indonesia

Ketua

No. 14/46k/APBU/Yk tanggal 11 Juli 2012 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Dewan Pengawas Bank BPD DIY

2


Anggota


3


Anggota


6

b. Tugas, dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2007 tanggal 14 Juni 2007 tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1) Tugas Dewan Pengawas: a) Dewan Pengawas wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan good corporate governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; b) Dewan Pengawas wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasehat kepada Direksi.

2) Tanggung jawab Dewan Pengawas: a) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kebijakan dan pengelolaan Bank secara sehat oleh Direksi untuk menjaga kelangsungan usaha dan perkembangan Bank secara wajar. b) Dewan Pengawas menilai, bahwa: (1) Laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia serta Instansi lain yang berkepentingan telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu; (2) Bank mematuhi ketentuan dan perundangan yang berlaku; (3) Direksi menjamin auditor eksternal dapat bekerja sesuai dengan standar auditing yang berlaku; (4) Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain dengan prinsip pengelolaan Bank secara sehat. c) Dewan Pengawas wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya : (1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan 7

(2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan Bank.

c. Kriteria Dewan Pengawas Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) Telah lulus dalam Fit and Proper Test; 2) Telah mendapat persetujuan RUPS.

d. Rapat Dewan Pengawas Dewan Pengawas dapat menyelenggarakan rapat dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Rapat Dewan Pengawas wajib diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun; 2) Jenis rapat yang diselenggarakan terdiri atas Rapat Insidental, Rapat Mingguan, Rapat Bulanan, Rapat Triwulanan, Rapat Semesteran dan Rapat Tahunan. a) Rapat Insidental, Rapat Mingguan dan Rapat Bulanan, dilakukan tergantung atas kebutuhan baik atas permintaan Ketua Dewan Pengawas maupun atas usul anggota Dewan Pengawas, antara lain untuk mengevaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern, Laporan Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia, dan Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Eksternal lainnya, serta halhal lainnya yang dianggap perlu. b) Rapat Triwulanan diselenggarakan untuk melakukan penilaian sementara atas hasil-hasil pelaksanaan kerja Direksi yang telah ditentukan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank. c) Rapat Semesteran diadakan untuk membahas naskah Laporan Pelaksanaan Pokok-pokok Hasil Audit Intern yang disiapkan oleh Satuan Pengawasan Intern dan naskah Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja yang disiapkan oleh Divisi Perencanaan dan Pengembangan yang wajib disampaikan setiap semester kepada Bank Indonesia. d) Rapat Tahunan diadakan untuk: -

Menentukan dan menyetujui Corporate Plan.

8

-

Membahas, menyetujui, dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank yang diajukan Direksi.

-

Menanggapi rencana tahunan audit intern.

-

Menentukan atau menelaah kembali pedoman umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

e) Dalam setiap rapat, Dewan Pengawas dapat mengundang Direksi dan atau pihakpihak lain yang berkompeten, f) Acara rapat/pertemuan ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas dan atau Anggota Dewan Pengawas. 3) Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua dan apabila Ketua berhalangan, maka Ketua dapat menunjuk salah seorang anggota untuk memimpin rapat. 4) Undangan rapat dilakukan oleh Ketua atau salah seorang Anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Ketua dan undangan disampaikan dalam tenggang waktu yang memadai sebelum rapat diselenggarakan, kecuali untuk rapat insidental yang sifatnya mendesak. 5) Dalam hal terdapat sesuatu yang sangat mendesak, jika Ketua tidak berada di tempat, inisiatif untuk mengundang dan memimpin rapat dapat dilakukan oleh salah seorang Anggota Dewan Pengawas. 6) Untuk sahnya rapat paling sedikit harus dihadiri oleh lebih dari separuh Anggota Dewan Pengawas. 7) Keputusan rapat ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah untuk mufakat. 8) Dalam hal tidak dapat diperoleh kata mufakat sebagaimana tersebut di atas, pemimpin rapat dapat menunda rapat tersebut paling lama 1 (satu) minggu. 9) Penundaan rapat dimaksud, dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali. 10) Apabila setelah ditunda 2 (dua) kali penundaan, masih belum dicapai kata sepakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. 11) Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Dewan Pengawas, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

9

e. Rapat Dewan Pengawas dengan Direksi Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Pengawas Bank BPD DIY, Dewan Pengawas dapat mengadakan rapat dengan Direksi dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Pertemuan Dewan Pengawas dengan Direksi dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu atas undangan Ketua Dewan Pengawas dan atau permintaan Direksi. 2) Acara rapat/pertemuan dimaksud, ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas dan atau permintaan Direksi. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Bank BPD DIY Tahun 2012 No. Anggota Dewan Pengawas Jumlah Juml. Rapat Kehadiran 12 11 1. Prof. Ainun Na’im, Ph.D

% Kehadiran 90%

2.


12

100%

3.


9

75%

Tanggal

Materi Rapat Dewan Pengawas

29-01-2012

Impairment Model IAS 39 (Revised) / Regulasi pada PSAK 50/55.

04-02-2012

Rencana Penerbitan Obligasi.

11-02-2012

1. Giro Wajib Minimum. 2. Laporan Hasil Audit Bank Indonesia. 3. Penggunaan Tenaga Outsourcing sesuai PBI 13/25/PBI/2011.

17-02-2012

1. Rencana Alih Daya. 2. Laporan Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia tentang Risiko Operasional & Penerapan APU & PPT. 3. Kerjasama SBFIC.

21-04-2012

Pra Rapat Umum Pemegang Saham.

26-04-2012

Penjelasan Strategi Modal.

15-06-2012

1. Isu Perkembangan Badan Hukum. 2. Pra Rapat Umum Pemegang Saham & Kinerja Bank sampai dengan bulan Mei 2012.

10

3. Penggunaan Laba Awal Tahun dampak PSAK 50/55. 1. Rencana Penghapusan & Penjualan Sebagian Aset.

08-07-2012

2. Pembahasan Kantor Akuntan Publik. 3. Rencana Rapat Umum Pemegang Saham. 4. Giro Wajib Minimal. 09-09-2012

Tindak Lanjut Hasil Rapat Umum Pemegang Saham.

11-11-2012

1. Rencana Pengembangan Perbankan Indonesia. 2. Jasa Pengabdian & Penghargaan bagi Direksi. 3. Penilaian Good Corporate Governance & Capital Adequacy Ratio. 4. Kebijakan Umum Direksi & Rencana Bisnis Bank.

08-12-2012

Jasa Pengabdian & Penghargaan bagi Direktur Utama.

24-12-2012

1. Jasa Pengabdian & Penghargaan bagi Direktur Utama. 2. Pemenuhan Kewajiban Sertifikasi Manajemen Risiko bagi pengurus Bank. 3. Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah Periode 2009 – 2013. 4. Penugasan Direktur Pemasaran sebagai Direktur yang membidangi Unit Usaha Syariah.

f. Rekomendasi Dewan Pengawas Di dalam kurun waktu tahun 2012, Dewan Pengawas telah melakukan beberapa kali rapat dengan Direksi untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi. Adapun rekomendasi Dewan Pengawas selama tahun 2012, adalah sebagai berikut:

No. 1

Surat Keputusan

Perihal

SK No. 0126/KP 1006

Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Penyerahan

Tanggal 26 April 2012

Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain.

2

SK No.

Persetujuan dan Pengesahan BPP Kebijakan Anti

001/KPTS/DP/2012

Fraud

Tanggal 24 Mei 2012

11

Kegiatan Pelatihan / Seminar Dewan Pengawas tahun 2012 : No. 1

Nama

Jenis Pelatihan/Seminar


1.

Ujian Kompetensi Manajemen Risiko Level 2

(Ketua Dewan Pengawas)

2.

Workshop Gratifikasi Sebagai Ungkapan Terima Kasih Berisiko dan Krusialitas Fungsi Kepatuhan.

2


1.

(Anggota Dewan Pengawas)

Workshop Perspektif Pengaturan dan Penegakan Hukum dalam Menyikapi Tindak Pidana di Bidang Perbankan

(Tindak

Pidana

Perbankan

dan

Korupsi). 2.

Seminar “Focus Group Discussion : Terkait dengan Evaluasi Penilaian Risk Based Bank Rating”.

3.

Seminar Otoritas Jasa Keuangan “Suatu Harapan dan Tantangan Pengawasan Lembaga Keuangan Ke Depan”.

4.

Seminar Nasional Strategi Penguatan BPD ke Depan Untuk Meningkatkan Daya Saing Dalam Ekonomi Global.

2. Direksi Direksi bertanggung jawab dalam pelaksanaan tata kelola Bank untuk mencapai kinerja yang optimal dengan selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian.

a. Susunan Direksi Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, yaitu: 1) Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang; 2) Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia; 3) Manajemen dipimpin oleh Direktur Utama.

12

Susunan Direksi Bank BPD DIY selama kurun waktu Januari – Desember 2012 adalah sebagai berikut: Direksi Bank BPD DIY Periode Januari - Desember 2012 Nama Jabatan

No. 1

Dr. Supriyatno, M.B.A.

Direktur Utama

2

Drs. Bambang Setyo Pranoto

Direktur Pemasaran

3

Drs. Wahib Susanto, M.M.

Direktur Kepatuhan

4

Priyono, S.E.

Direktur Umum

Direksi Bank BPD DIY Periode Januari - Desember 2012 No.

Nama

Jabatan

1

Dr. Supriyatno, M.B.A.

Direktur Utama

2


Direktur Pemasaran

3


Direktur Kepatuhan

4

Priyono, S.E.

Direktur Umum

Persetujuan Bank Indonesia No. 14/94/APBU/Yk tanggal 13 Desember 2012 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Utama Bank BPD DIY No. 11/45/DS/Yk Tanggal 30 September 2009 Tentang Laporan Pengangkatan Anggota Direksi Bank BPD DIY No. 11/45/DS/Yk Tanggal 30 September 2009 Tentang Laporan Pengangkatan Anggota Direksi Bank BPD DIY No. 11/45/DS/Yk Tanggal 30 September 2009 Tentang Laporan Pengangkatan Anggota Direksi Bank BPD DIY

b. Tugas dan tanggung jawab Direksi: Tugas dan tanggung jawab Direksi tertuang dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 56/KPTS/1994 tanggal 17 Februari 1994 tentang Tata Tertib dan Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

13

1) Tugas Pokok Direksi: Tugas Pokok Direksi adalah melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank maupun Rencana Jangka Panjang Bank (Corporate Plan) yang meliputi bidangbidang administrasi, organisasi, perencanaan, penghimpunan dana, penggunaan dana, kepegawaian dan pengawasan;

2) Tugas Direksi: a) Menyusun Rencana Jangka Panjang Bank (Corporate Plan) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diangkat Direksi dan disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahannya; b) Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank kepada Dewan Pengawas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya tahun buku yang sedang berjalan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahannya; c) Menyusun dan menyampaikan neraca dan perhitungan rugi/laba Bank setiap bulan kepada Dewan Pengawas dan Bank Indonesia; d) Direktur Pemasaran bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan Divisi yang berada di bawah bidang binaannya; e) Direktur Umum bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan Divisi yang berada di bawah bidang binaannya; f) Direktur Kepatuhan bertugas untuk mencegah diambilnya kebijaksanaan dan keputusan yang di dalamnya mengandung unsur penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan kehati-hatian.

3) Tanggung Jawab Direksi: a) Tanggung jawab Direksi adalah memimpin dan menyelenggarakan tugas-tugas Bank sesuai dengan pembidangan dan wewenang masing-masing Direktur; b) Direksi berkewajiban membina, mengelola kesejahteraan pegawai Bank guna dapat melaksanakan fungsi Bank sesuai dengan peranan dan perkembangannya

14

berdasarkan asas pokok kebijaksanaan pengelolaan sumber daya manusia Bank yang berlaku; c) Direksi berkewajiban mengembangkan kualitas pegawai untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pegawai Bank sesuai dengan peranan dan perkembangannya; d) Direksi wajib menyelenggarakan RUPS dalam 1 (satu) tahun selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dengan acara antara lain Laporan Tahunan dan Persiapan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan tahun yang akan datang;

Dalam menjalankan tugas-tugasnya dan dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, Direksi telah membentuk, antara lain: 1) SPI (Satuan Pengawasan Intern) 2) Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; 3) UKPN (Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah); 4) Komite Manajemen Kepegawaian; 5) Komite Kebijakan Kredit; 6) ALCO ( Asset Liability Commeette).

c. Kriteria anggota Direksi: Untuk dapat diangkat menjadi Direksi, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) Telah lulus dalam Fit and Proper Test; 2) Telah mendapat persetujuan RUPS.

d. Rapat Direksi Setiap kebijakan dan keputusan strategis diputuskan melalui rapat Direksi. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat, apabila terjadi perbedaan pendapat maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Hasil rapat Direksi dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi dan didokumentasikan dengan baik.

15

Frekuensi Rapat Direksi Bank BPD DIY Tahun 2012 No. Anggota Direksi Jumlah Juml. Rapat Kehadiran 14 14 1. Dr. Supriyatno, M.B.A 14 2. Drs. Bambang Setyo Pranoto 14 3. Drs. Wahib Susanto, M.M. 14 4. Priyono, S.E.

% Kehadiran 100% 100% 100% 100%

Sepanjang tahun 2012, Direksi menyelenggarakan rapat sebagai berikut : Tanggal

Materi Rapat Direksi

26-01-2012

Rapat koordinasi Direksi membahas Bank BPD DIY menjadi Bank APEX.

30-01-2012

1. Company Rating dalam rangka penerbitan Subdebt. 2. Rencana APEX dipresentasikan kepada pemegang saham. 3. Sosialisasi produk ATM Prima.

08-02-2012

1. Rapat pembahasan target untuk Account Officer dan Marketing Officer. 2. Rencana presentasi oleh tim obligasi kepada Direksi. 3. Rapat tentang rencana pengembangan CBS Syariah/Mantra.

22-03-2012

1. Rapat kerja dan outbond di luar kota yang diikuti Pemimpin Cabang, Pemimpin Divisi dan Direksi. 2. Rotasi pegawai dalam rangka penyegaran dan penambahan pengalaman.

18-04-2012

1. Rapat persiapan Rapat Umum Pemegang Saham. 2. Tim PT menyampaikan laporan perkembangan perubahan badan hukum.

16-05-2012

1. Persiapan rapat paripurna DPRD DIY untuk pembahasan Bank BPD DIY menjadi Perseroan Terbatas. 2. Agenda Kaji Ulang. 3. Peninjauan kembali Office Channeling dan Tingkat Kesehatan Bank serta perlunya sosialisasi setiap ketentuan baru ke seluruh cabang. 4. Ketentuan atas pencatatan emas sebagai jaminan kredit.

16-05-2012

1. Rapat bidang SDM. 2. Tenaga Alih Daya.

26-06-2012

1. Telaah kecukupan tenaga kerja. 2. Tindak lanjut penilaian kinerja kantor cabang oleh Divisi Perencanaan.

16

31-07-2012

1. Rencana Anggaran tahun 2013. 2. Menjaga Loan Deposit Ratio maupun Funding Deposit Ratio.

11-09-2012

1. Tindak lanjut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 2. Rapat Kepegawaian. 3. Persiapan penyusunan Kebijakan Umum Direksi tahun 2013.

06-11-2012 (I)

1. Kaji ulang Cabang/Divisi. 2. Rencana Dana Pensiun mendirikan anak perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas segera dibicarakan.

06-11-2012

Rapat bidang kepegawaian.

(II) 04-12-2012

1. Sosialisasi ketentuan hapus buku kredit. 2. Penyertaan modal PT. Askrida. 3. Kesejahteraan pensiunan Bank BPD DIY.

Kegiatan Pelatihan/ Seminar Direksi tahun 2012 adalah sebagai berikut : No. 1

Nama Dr. Supriyatno, M.B.A. (Direktur Utama)

Jenis Pelatihan/Seminar 1.

2.

3.

4.

5. 6.

7. 8.

9.

Seminar “Eksistensi BPD Pasca Terbentuknya OJK & Penerapan PBI No.14/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum”. Seminar Otoritas Jasa Keuangan “Masa Depan Program BPD Regional Champion (BRC) Pasca terbentuknya OJK”. Workshop “Perspektif Pengaturan & Penegakkan Hukum dalam Menyikapi Tindak Pidana Bidang Perbankan”. Seminar Leadership Forum “Kesinambungan Kepemimpinan Bank Yang Efektif : Pengalaman PT. BRI”. Seminar Ekonomi Mandiri Sekuritas Group 2012 “Playing the Trump”. Seminar Nasional “BRC Sebagai Strategi Mewujudkan BPD yang efisien Menuju Pertumbuhan yang Berkesinambungan”. Seminar”BARa-LSPP” Senior Management Risk Summit 2012. Seminar Nasioal Strategi Peguatan BPD ke depan untuk Meningkatkan Daya Saing Dalam Ekonomi Global. Sosialisasi Otoritas Jasa Keuangan.

17

2

Drs. Bambang Setyo Pranoto (Direktur Pemasaran)

1. 2. 3.

4.

5.

3

Drs. Wahib Susanto, M.M. 1. (Direktur Kepatuhan) 2.

3. 4.

5. 6.

7.

4

Priyono, S.E. (Direktur Umum)

Seminar Akhir Tahun Perbankan Syariah 2012 Workshop “Sistem Monitoring Penyaluran & Pelaporan Dana BOS secara Online”. Seminar “Eksistensi BPD Pasca Terbentuknya OJK & Penerapan PBI No.14/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum”. Seminar “Peran Perbankan dalam Pemberdayaan Industri Kreatif dan Keuangan Kreatif”. Seminar BPD SI “Arah Kebijakan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan Kiprah BPD”. Seminar Nasional “BRC sebagai Strategi Mewujudkan BPD Yang Efisien Menuju Pertumbuhan Yang Berkesinambungan”. Seminar “Otoritas Jasa Keuangan : Suatu Harapan dan Tantangan Pengawasan Lembaga Keuangan ke Depan”. Paparan dan Penjelasan Teknis Penjaminan dan Serah Terima SKKNI. Seminar “Kesiapan Perbankan Indonesia Menghadapi Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) & Mengantisipasi Program MR3I”. Sosialisasi Ketentuan Bank Indonesia. Seminar “Focus Group Discussion : Terkait dengan Evaluasi Penilaian Risk Based Bank Rating”. Seminar BPD SI “Arah Kebijakan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan Kiprah BPD”. Seminar “Otoritas Jasa Keuangan : Suatu Harapan dan Tantangan Pengawasan Lembaga Keuangan ke Depan”.

18

C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite dan Satuan Kerja yang menjalankan Fungsi Pengendalian Intern Bank

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas telah membentuk komite-komite, terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Berikut penjelasan atas komite-komite dimaksud:

1. Komite Audit a. Struktur & Keanggotaan Komite Audit Bank BPD DIY diketuai oleh Dewan Pengawas Independen dan dibantu oleh 2 (dua) orang anggota Independen. Pada tahun 2012 tidak terdapat perubahan dalam keanggotaan Komite Audit yaitu : Komite Audit Bank BPD DIY Periode Januari – Desember 2012 No.

Nama

Jabatan

1



2



3

Dr. Eko Suwardi, M.Sc.,Akt.

Anggota/Pihak Independen

4

Dr. Mamduh M. Hanafi, M.B.A.


Dari komposisi tersebut di atas, mengindikasikan bahwa paling sedikit 51% anggota Komite Audit terdiri dari Dewan Pengawas Independen dan Pihak Independen.

b. Keahlian dan independensi: 1) Komite Audit terdiri dari personil Dewan Pengawas yang independen dan memiliki latar belakang di bidang Akuntansi dan Keuangan; 2) Anggota Komite Audit yang merupakan pihak independen yaitu seorang ahli di bidang Audit dan memiliki kompetensi di bidang Ekonomi; 3) Anggota Komite Audit merupakan pihak independen adalah seorang tenaga ahli di bidang Manajemen Risiko memiliki sertifikasi sebagai instruktur Manajemen Risiko.

19

c. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit 1) Melakukan penelaahan kecukupan kebijakan di bidang audit intern; 2) Melakukan penelaahan dan evaluasi Laporan Keuangan Publikasi; 3) Menelaah laporan hasil

audit intern maupun ekstern serta memantau tindak

lanjutnya; 4) Membuat rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas; 5) Membuat pedoman kerja Komite.

d. Frekuensi Rapat Rapat Komite Audit minimal dilakukan 4 kali dalam 1 tahun, pada tahun 2012 Komite Audit menyelenggarakan rapat sebanyak 5 kali dengan jumlah kehadiran sebagai berikut:

1

Frekuensi Rapat Komite Audit Bank BPD DIY Tahun 2012 Anggota Komite Jumlah Juml. Rapat Kehadiran Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A 5 5

2


2

40%

3

Dr. Eko Suwardi, M.Sc., Akt.

4

80%

4


2

40%

No.

% Kehadiran 100%

e. Program Kerja dan Realisasi Komite Audit

No. 1

2

Program Kerja Komite Audit Bank BPD DIY Tahun 2012 Program Kerja Realisasi Mengkaji Program Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Tahun 2012 Kerja Audit Tahunan yang dibuat oleh SPI dilakukan review oleh Komite Audit. Membahas temuan audit Pembahasan Laporan Hasil Audit: intern/ekstern a. Kantor Akuntan Publik b. Bank Indonesia 20

3

Pertemuan dengan Satuan Pengawas Intern

Penjelasan Tugas Komite Audit dan hubungannya dengan Satuan Pengawas Intern. Pertemuan diselenggarakan pada tanggal 26 November 2012.

4

Membahas temuantemuan SPI untuk dilaporkan kepada Dewan Pengawas

Pembahasan Laporan Hasil Audit (LHA): a. Semester I tahun 2012 terdiri atas 8 (delapan) Laporan Hasil Audit (LHA) yang terdiri atas: 1 (satu) pemeriksaan khusus, 1 (satu) pemeriksaan bidang Kredit Usaha Rakyat, 1 (satu) pemeriksaan bidang CSR, 1 (satu) pemeriksaan bidang Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), 1 (satu) pemeriksaan bidang Security SKNBI, 1 (satu) pemeriksaan bidang Operasional Pengelolaan Kas, dan 2 (dua) pemeriksaan bidang Operasional dan Perkreditan. b. Semester II tahun 2012 terdiri atas 13 (tiga belas) Laporan Hasil Audit (LHA) yang terdiri atas: 3 (tiga) pemeriksaan khusus, 5 (lima) pemeriksaan bidang operasional dan perkreditan, 2 (dua) pemeriksaan SKNBI (Konvensional dan Syariah), 1 (satu) pemeriksaan Sistem BI RTGS (Konvensional dan Syariah), 1 (satu) pemeriksaan bidang Kredit Usaha Rakyat, dan 1 (satu) pemeriksaan bidang Teknologi Informasi.

5

Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik

Rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan keuangan Tahunan Bank BPD DIY Tahun 2012

6

Melakukan review Metodologi audit oleh Auditor independen Melakukan review atas laporan publikasi

Persiapan Audit yang akan dilaksanakan oleh auditor independen tahun 2012.

7

8

Review Laporan Publikasi Triwulan I dan Triwulan II 2012.

Melakukan rapat komite Melakukan rapat komite sebanyak 5 kali dengan materi: a. Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi. b. Close Meeting Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi. 21

c. Rekomendasi Penunjukan Kantor Akuntan Publik Drs. J. Tanzil & Rekan. d. Persiapan Audit Kantor Akuntan Publik Drs. J. Tanzil & Rekan. e. Hasil Audit Interin oleh Kantor Akuntan Publik Drs. J. Tanzil & Rekan.

2. Komite Pemantau Risiko a. Struktur & Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Bank BPD DIY diketuai oleh Dewan Pengawas Independen dan dibantu oleh 2 (dua) orang anggota Independen. Pada tahun 2012 tidak terdapat perubahan dalam keanggotaan Komite Pemantau Risiko yaitu :

No.

Komite Pemantau Risiko Bank BPD DIY Periode Januari – Desember 2012 Nama Jabatan

1

Prof. Ainun Na’im Ph.D


2



3



4

Dr. Eko Suwardi, M.Sc.,Akt.


b. Keahlian dan independensi Komite Pemantau Risiko terdiri dari personil Dewan Pengawas yang independen dan memiliki latar belakang di bidang Ekonomi dan Keuangan: 1) Seorang anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan pihak independen adalah seorang tenaga ahli di bidang Manajemen Risiko memiliki sertifikasi sebagai instruktur Manajemen Risiko; 2) Seorang anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan pihak independen yaitu seorang ahli di bidang Audit dan memiliki kompetensi di bidang Akuntansi.

22

c. Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko Komite Pemantau Risiko bertugas membantu Dewan Pengawas dalam hal: 1) Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang mencakup: a) Pelaksanaan Pengawasan Aktif; b) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit; c) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko, meliputi 8 risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, dan Risiko Kepatuhan. d) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh. 2) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko serta Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko; 3) Mengevaluasi laporan profil risiko triwulanan dan pelaksanaan proses manajemen risiko serta memberikan masukan kepada Dewan Pengawas atas kondisi risiko yang dihadapi Bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut dalam rangka perbaikan kepada Direksi; 4) Memantau dan mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Bank Indonesia dan pihakpihak terkait lainnya; 5) Mendorong tumbuh kembangnya budaya perusahaan/budaya kerja yang berorientasi risiko (risk culture); 6) Membuat pedoman kerja Komite.

d. Frekuensi Rapat Rapat Komite Pemantau Risiko minimal dilakukan 4 kali dalam 1 tahun, pada tahun 2012 Komite Pemantau Risiko menyelenggarakan rapat sebanyak 5 kali dengan jumlah kehadiran sebagai berikut:

23

Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko Bank BPD DIY Tahun 2012 Juml. Kehadiran No. Anggota Komite Jumlah Rapat 5 5 1. Prof. Ainun Na’im Ph.D

% Kehadiran 100%

2.


4

80%

3.

Dr.Mamduh M. Hanafi, M.B.A.

4

80%

4.

Dr.Eko Suwardi, M.Sc., Akt.

5

100%

e. Program Kerja dan Realisasi Komite Pemantau Risiko Program Kerja Komite Pemantau Risiko Bank BPD DIY Tahun 2012 No. Program Kerja Realisasi 1 Mereview Program Kerja Divisi Telah dilaksanakan MR dan Kepatuhan 2 Membahas dan mereview a. Buku Pedoman Perusahaan Penyerahan pedoman-pedoman bidang Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Manajemen Risiko Pihak Lain. b. Buku Pedoman Perusahaan Kebijakan Anti Fraud. 3 Melakukan pembahasan dengan Pembahasan risiko bidang SDM berkaitan Divisi Manajemen Risiko dan dengan Tenaga Outsourcing. Kepatuhan 4 Menelaah profil risiko Pencermatan atas laporan profil risiko oleh Bank serta laporan Peran Direktur Kepatuhan 5

Melakukan Rapat Komite

a. Pembahasan hasil penilaian self assessment Profil Risiko. b. Laporan Pemantauan Prinsip Kehatihatian dan Laporan Komite Kredit dan Pembiayaan. c. Pembahasan Laporan Direktur Kepatuhan. d. Pembahasan Laporan Tingkat Kesehatan Bank. e. Pembahasan Buku Pedoman Perusahaan. 24

3. Komite Remunerasi dan Nominasi a. Struktur & Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank BPD DIY diketuai oleh Dewan Pengawas Independen dan dibantu oleh 2 (dua) anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Dewan Pengawas Independen dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif. Pada tahun 2012 terdapat perubahan dalam keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi yaitu : Komite Remunerasi dan Nominasi Bank BPD DIY Periode Januari – Nopember 2012 Nama Jabatan

No. 1



2



3

Dra. Kustianti, M.M.

Anggota/Pejabat Eksekutif

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank BPD DIY Periode Nopember – Desember 2012 Nama Jabatan

No. 1



2



3

Drs. Cahya Widi, M.M.

Anggota/Pejabat Eksekutif

b. Keahlian dan independensi 1) Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari personil Dewan Pengawas yang independen dan memiliki latar belakang di bidang ekonomi, keuangan dan akuntansi; 2) Anggota Komite yang berasal dari Bank BPD DIY adalah Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum yang memahami ketentuan-ketentuan remunerasi dan nominasi.

25

c. Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi 1) Membuat pedoman kerja Komite Remunerasi dan Nominasi; 2) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi ; 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas mengenai: a) Kebijakan remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS; b) Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi; 4) Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan: a) Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku; b) Prestasi kinerja individual; c) Kewajaran dengan peer group; d) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank. 5) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas dan Direksi kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada RUPS; 6) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Pengawas dan/atau Direksi kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada RUPS; d. Frekuensi Rapat Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi pada tahun 2012 telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 kali dengan jumlah kehadiran sebagai berikut: Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Bank BPD DIY Tahun 2012 No. Anggota Komite Jumlah Juml. % Kehadiran Rapat Kehadiran 1. Prof. Ainun Na’im Ph.D 4 4 100% 2.


3.

Dra. Kustianti, M.M.

4.

Drs. Cahya Widi, M.M.

4

100%

3

3

100%

1

1

100% 26

e. Program Kerja dan Realisasi Komite Remunerasi dan Nominasi

No. 1

2

Program Kerja dan Realisasi Komite Remunerasi dan Nominasi Bank BPD DIY Tahun 2012 Program Kerja Realisasi Menelaah dan mereview kebijakan Hasil pembahasan kebijakan remunerasi Pengurus disampaikan dalam RUPS tahun remunerasi Bank 2012 Menyusun

kebijakan

Bank 3

nominasi Pembahasan Masa Bhakti Pengawas & Direktur Utama

Melaksanakan rapat komite

Dewan

1. Pembahasan Masa Bhakti Dewan Pengawas, Direktur Utama & Penggantian Pemimpin SPI. 2. Pembahasan Masa Bhakti Direktur Utama. 3. Pembahasan Jasa Pengabdian & Penghargaan Direktur Utama.

Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

1. Penerapan Fungsi Kepatuhan Mengacu pada PBI Nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999, tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, Direktur Kepatuhan memiliki kedudukan independen dalam tugasnya untuk memantau dan memastikan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Bank demi terciptanya sistem perbankan yang sehat.

Direktur Kepatuhan dalam menjalankan tugasnya secara umum selalu mengingatkan semua jajaran baik dari level tertinggi sampai pada petugas pelaksana, untuk selalu mematuhi ketentuan kehati-hatian, baik melalui pertemuan maupun sosialisasi dengan Pemimpin Divisi/SPI, Pemimpin Cabang maupun Pegawai. Dalam pertemuan maupun sosialisasi tersebut juga dikomunikasikan kebijakan-kebijakan yang akan maupun telah diambil oleh Direksi di dalam operasional Bank. 27

Dalam rangka memperlancar jalannya fungsi kepatuhan, telah ditetapkan langkah-langkah untuk memantau kepatuhan, yaitu dengan melakukan langkah-langkah pemantauan terhadap: a. Keputusan melalui Rapat Komite; b. Keputusan tanpa melalui Rapat Komite; c. Prinsip Kehati-hatian dalam kegiatan operasional Bank dan operasional Syariah; d. Tugas Satuan Pengawas Intern; e. Perjanjian dan Komitmen Bank dan Unit Usaha Syariah dengan Bank Indonesia; f. Kepatuhan pelaporan ke Bank Indonesia

Direktur Kepatuhan memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengenai perhitungan atau analisis CAR, GWM, NPL, KAP, BMPK, CKPN dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Adapun beberapa hal yang menjadi perhatian Direktur Kepatuhan, seperti yang tercantum dalam peraturan Bank Indonesia tentang prinsip kehati-hatian, adalah sebagai berikut: Items

Status

Keterangan

CAR

Memenuhi ketentuan Memenuhi ketentuan Memenuhi ketentuan

CAR pada posisi 31 Desember 2012, sebesar 14,45% melebihi persyaratan BI sebesar 8%. GWM pada posisi 31 Desember 2012, sebesar 9,34%, melebihi persyaratan BI sebesar 5%. NPL Gross per 31 Desember 2012 adalah sebesar 0,83 %, dan NPL Neto sebesar 0,32 % Lebih rendah dibandingkan ketentuan Bank Indonesia yaitu NPL maksimum 5%. PDN per 31 Desember 2012 sebesar 0%, dibandingkan dengan peraturan BI maksimum sebesar 20% dari ekuitas. BMPK pada posisi 31 Desember 2012, tidak terdapat pinjaman individu ataupun grup yang tidak sesuai dengan persyaratan BMPK dari BI.  Bank BPD DIY telah memenuhi sepenuhnya UndangUndang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan PBI No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program APU & PPT.

GWM NPL

PDN BMPK

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan

Memenuhi ketentuan Memenuhi ketentuan Memenuhi ketentuan

28

Terorisme

 Bank BPD DIY secara rutin mengadakan pelatihan dalam rangka memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan untuk melakukan pencegahan dan pengenalan terhadap upaya pencucian uang.

2. Penerapan Prinsip APU dan PPT Semakin kompleksnya produk, aktivitas, dan teknologi informasi mengakibatkan bank menjadi rentan atas risiko dimanfaatkan dalam usaha pencucian uang dan pendanaan terorisme. Peningkatan risiko tersebut harus diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko yaitu dengan menetapkan dalam suatu buku pedoman bagi perusahaan mengenai program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Dalam menjalankan program tersebut Direktur Kepatuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dibantu oleh UKPN (Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah) yang bersifat independen terhadap satuan kerja operasional. Unit ini bertanggung jawab selain mengkoordinasikan penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang juga program prinsip mengenal nasabah yang dikenal dengan sebutan APU & PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme). Pada tahun 2012, Bank telah mengikutsertakan karyawan dalam pelatihan berkaitan dengan penerapan APU & PPT, yaitu sebagai berikut :

No. 1.

2.

3.

4.

Tanggal

Pelatihan

Keterangan Peserta Instruktur 29/02/2012 Peran Bank Dalam Mencegah & 10 Karyawan BI, PPATK & s/d Menangani Kejahatan Perbankan Mabes POLRI. 01/03/2012 Yang Menggunakan Produk Bank Berisiko Tinggi (High Risk Product) 19/06/2012 Grafonomi & Penerapan APU & 35 Karyawan PPATK & s/d PPT I Mabes POLRI 20/06/2012 17/07/2012 Grafonomi & Penerapan APU & 35 Karyawan PPATK & s/d PPT II Mabes POLRI 18/07/2012 26/09/2012 Peran Bank Dalam Mencegah & 2 Karyawan BI, PPATK & s/d Menangani Kejahatan Perbankan Mabes POLRI 29

5.

6.

7.

27/09/2012 Yang Menggunakan Produk Bank Berisiko Tinggi (High Risk Product) 09/11/2012 Penerapan APU & PPT I 40 Karyawan s/d 10/11/2012 23/11/2012 Penerapan APU & PPT II 39 Karyawan s/d 24/11/2012 05/12/2012 Peran Bank Dalam Mencegah & 1 Karyawan Menangani Kejahatan Perbankan Yang Menggunakan Produk Bank Berisiko Tinggi (High Risk Product)

PPATK

PPATK

BI, PPATK & BAPEPAM LK

Dalam rangka penerapan Single CIF, secara rutin telah dilakukan review dan evaluasi terhadap posisi CIF, baik dalam satu kantor cabang maupun CIF antar kantor cabang. Sedangkan dalam upaya untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dalam kaitannya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, Bagian Kepatuhan senantiasa melakukan monitoring transaksi nasabah. Dari hasil monitoring nasabah tersebut

diperoleh laporan Transaksi Keuangan Tunai (TKT) dan Transaksi

Keuangan Mencurigakan (TKM) yang disampaikan kepada PPATK. Pencegahan tersebut menjadi upaya Bank dalam menghadapi berbagai risiko terutama risiko reputasi, risiko hukum dan risiko operasional. Dalam rangka penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Bank telah menerapkan kebijakan : a. Pengawasan Manajemen dalam kebijakan pengorganisasian; b. Kebijakan CDD (Customer Due Diligence) dan EDD (Enhanced Due Diligence); c. Pengelompokan nasabah menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (Risk Based Approach); d. Prosedur penerimaan, identifikasi dan verifikasi; e. Penetapan kriteria dan prosedur area berisiko tinggi dan PEP (Politically Exposed Person) dan EDD (Enhanced Due Diligence); f. Prosedur transfer dana; g. Pemantauan dan pengkinian data nasabah; h. Sistem Informasi dan Pelaporan; 30

i. CTR (Cash Transaction Report) dan STR (Suspicious Transaction Report); j. Pelatihan pegawai dan penatausahaan dokumen; k. Sanksi atas pelanggaran ketentuan APU & PPT dan ketentuan perundang-undangan.

3. Penerapan Fungsi Audit Intern Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Bank BPD DIY telah membentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan Kontrol Intern Cabang (KIC) yang masing-masing independen terhadap satuan kerja operasional. SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan KIC bertanggung jawab langsung kepada Pemimpin Cabang.

Fungsi SPI meliputi : a. Sebagai Evaluator sistem Pengendalian Intern, yaitu membantu manajemen dalam memastikan bahwa Bank secara berkesinambungan mampu : 1) Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank; 2) Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat; 3) Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan; 4) Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud dan pelanggaran aspek kehati-hatian; 5) Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya; 6) Mengamankan dana yang dihimpun Bank dari masyarakat; 7) Meningkatkan efektivitas budaya risiko (risk culture) pada organisasi secara menyeluruh. b. Sebagai Katalisator, internal auditor diharapkan dapat membimbing manajemen dalam mengenali risiko-risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi dan meyakinkan bahwa proses bisnisyang dijalankan telah menghasilkan jasa perbankan yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah. Dalam peran ini, internal auditor bertindak sebagai fasilitator dan agent of change. c. Sebagai Konsultan bagi pihak-pihak intern Bank yang membutuhkan terutama yang menyangkut sistem pengendalian.

31

Fungsi KIC, antara lain adalah: a. Membantu Pemimpin Cabang dalam mengendalikan/mengawasi proses kegiatan operasional kantor cabang; b. Membantu Pemimpin Cabang dalam memantau realisasi Business Plan Kantor Cabang; c. Melakukan koordinasi perbaikan/penyelesaian temuan audit dari seluruh unit kerja cabang; d. Mengelola seluruh BPP sistem dan prosedur serta ketentuan lainnya, dan melaksanakan pemantauan kepatuhan dari seluruh unit kerja cabang terhadap sistem dan prosedur. Sepanjang tahun 2012, Bank telah menerapkan fungsi audit intern secara efektif

pada

seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memberikan pengaruh bagi kepentingan Bank dan masyarakat melalui audit berbasis risiko. Sehingga dengan demikian, Bank dapat terhindar dari risiko yang akan terjadi dan nasabah akan mendapatkan ketenangan dalam melakukan transaksi dengan Bank. Bank telah menerapkan Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dengan: a. Menyusun Internal Audit Charter. b. Membentuk Satuan Pengawasan Intern sebagaimana tertuang dalam susunan organisasi dan tata kerja. Ruang lingkup Pengendalian Intern Bank: Ruang lingkup pekerjaan audit intern mencakup pemeriksaan dan penilaian terhadap : a. Penilaian kecukupan struktur pengendalian intern; b. Penilaian efektivitas struktur pengendalian intern; c. Penilaian kualitas kinerja; Penilaian terhadap aspek-aspek tersebut telah dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam setiap laporan hasil audit.

32

Kinerja SPI pada tahun 2012 adalah: a. Audit Intern, meliputi : No

Nama Obyek Audit

Sasaran Auditee

Kriteria

1

Tanggung Jawab Sosial Kantor Pusat Perusahaan (CSR)

Sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: 0197/OM 1006 tanggal 30 Juni 2011 tentang Corporate Social Responsibility, Surat Keputusan Direksi Nomor: 0198/OM 1006 tanggal 30 Juni 2011 tentang Standar Operasional Perusahaan Corporate Social Responsibility.

2

Kredit Usaha Rakyat (KUR)-I

Seluruh Cabang

3

APMK (Periode tahun 2009-2012)

Kantor Pusat

4

Security SKNBI Konvensional

Kantor Pusat

5

Operasional Konvensional I

Cab. Utama, Senopati, dan Wates

Sesuai Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI. No: KEP01/D.I.M.EKON/01/2010 tanggal 25 Januari 2010. Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran. Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 12/34/DASP tanggal 22 Desember 2010. Audit Operasional Cabang

6

Internal SKNBI Konvensional

Kantor Pusat

7

Internal SKNBI Syariah

Cab. Syariah

8

BI RTGS Konvensional

Kantor Pusat

Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 12/34/DASP tanggal 22 Desember 2010 dan surat Bank Indonesia Nomor: 14/563/DASP tanggal 14 Agustus 2012. Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 12/34/DASP tanggal 22 Desember 2010 dan surat Bank Indonesia Nomor: 14/563/DASP tanggal 14 Agustus 2012. Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 12/1/DASP tanggal 21 33

Januari 2010 dan surat Bank Indonesia Nomor: 14/563/DASP tanggal 14 Agustus 2012. Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010 dan surat Bank Indonesia Nomor: 14/563/DASP tanggal 14 Agustus 2012. Sesuai Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI. No: KEP01/D.I.M.EKON/01/2010 tanggal 25 Januari 2010. Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 9/30/DPNP tanggal 12 Desember 2007

9

BI RTGS Syariah

Cabang Syariah

10

Kredit Usaha Rakyat (KUR)-II

Seluruh Cabang

11

Teknologi Informasi

Kantor Pusat

12

Manajemen

Kantor Pusat

Audit Bidang Tertentu

13

Operasional Konvensional II

Cab. Bantul, Wonosari, dan Sleman

Audit Operasional Cabang

14

Operasional Syariah

Audit Operasional Cabang

15

Audit Khusus/Audit Investigasi

Cab. Syariah Penyalahgunaan Tugas dan Wewenang pada Capem Godean

Fraud Internal

b. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan pegawai. Sebagai upaya peningkatan kompetensi para auditor, melalui koordinasi dengan Divisi SDM dan Umum, dalam tahun 2012 seluruh auditor telah diikutsertakan dalam berbagai kegiatan dan pelatihan serta beberapa seminar.

34

Data Pelatihan & Seminar yang diikuti selama tahun 2012 : NO

TANGGAL

1

1 s/d 3 Februari 2012

2 3 4 5

PELATIHAN

Pelatihan Audit Command Language (ACL) 8 s/d 15 Februari 2012 Pelatihan Internal Auditor Korporasi “Komunikasi dan Psikologi Audit” 9 s/d 10 Februari 2012 Pelatihan "Quality Assurance Untuk Audit Internal" 9 s/d 11 Februari 2012 Pelatihan Kepimimpinan "Positive Thinking and Positive Attitude Building” 15 Februari 2012 Seminar Internal Visi dan Misi Bank BPD DIY

6

17 Februari 2012

Sosialisasi Bidang Pengawasan Intern

7

20 s/d 21 Februari 2012 23 s/d 24 Februari 2012 29 Februari s/d 1 Maret 2012

Pelatihan Teknis Perpajakan Perbankan

8 9

10

3 Maret 2012

11

19 Maret 2012

12

16 Maret 2012

13

22 Maret 2012

14

28 s/d 30 Maret 2012

Pelatihan Strategi Anti Fraud Banking: Pencegahan, Pendeteksian & Investigasi Pelatihan "Peran Bank Dalam Mencegah dan Menangani Kejahatan Perbankan Yang Menggunakan Produk Bank Berisiko Tinggi (High Risk Product) Seminar Nasional dan Diskusi Panel Audit Forensik “The Role of Forensic Auditing of Fraud Cases for Financial Reporting”. Pelatihan Penerapan “Operational Risk Self Assessment (ORSA) & Lost Event Database (LED)”. Workshop Leadership Professional (LeadPro)

INSTRUKTUR PT Inixindo Widya Iswara Nusantara PPAK PPAM YPIA Dunamis Mitra Indonesia Prof.Dr.Djamaludin Ancok & Hery Zudianto Satuan Pengawasan Intern PT Artha Optima PT Citra Insan Selaras Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (FKDKP) Universitas Islam Indonesia

Dr. Muchammad Muslich

Magister Manajemen Fakultas Ekonomika & Bisnis, UGM. Pelatihan Sistem Otomasi Hasil Kliring Divisi Trisuri Kredit SKNBI Workshop On Financial Inclusion Bank Indonesia "Affordable Financial Access For All”. 35

15

26 April 2012

16

7 s/d 17 Mei 2012

17

8 Mei 2012

18

7 s/d 13 Juni 2012

19

27 s/d 28 Juni 2012

20

19 s/d 20 Juni 2012

21 22 23

25 s/d 27 Juni 2012 12 s/d 18 Juli 2012 7 September 2012

24

19 s/d 21 September 2012 17 s/d 18 September 2012

25

27

24 s/d 25 September 2012 5 Oktober 2012

28

11 Oktober 2012

29

8 s/d 10 Oktober 2012

26

Seminar "Kesiapan Perbankan Indonesia FKDKP Menghadapi Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Mengantisipasi Program MP3I”. Diklat Internal Auditor Korporasi "Dasar- PPAK Jakarta Dasar Audit" Seminar Motivasi Pegawai Prof.Dr. Djoko Susanto, MSA Pelatihan Internal Auditor Korporasi PPAK STAN "Audit Kecurangan / Fraud Audit”. Konvensi Nasional Akuntansi (KNA) VII Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Pelatihan Penerapan Program APU-PPT PT Synergy Partner dan Grafonomi Prima Pelatihan Transaksi Luar Negeri BICKA Consulting Audit Forensik Dasar PPAK Pelatihan Implementasi SK Direksi Divisi Teknologi dan Tentang Ketentuan Pengelolaan Informasi Komputer, Akses Internet, Pertukaran Informasi, Penggunaan Software, dan Mobile Banking. Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko The Risk Forum Tingkat 3 School of Finance Pelatihan “Mastering Corporate Strategy PT Synergy Partner and Business Plan For Breakthough Prima Performance”. Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko The Risk Forum Tingkat 1 School of Finance Pelatihan Fraud Awareness for executive Lim Kurniawan Setiadarma, SE., MM., CFE. Seminar Otoritas Jasa Keuangan "Suatu BSMR Harapan dan Tantangan Pengawasan Lembaga Keuangan Ke Depan”. Pelatihan Teknik Negosiasi Penyelesaian Dody Triasmara, Dr. Kredit Bermasalah dan Aspek Hukum Leli Joko Suryono, Eksekusi Jaminan. SH., M.Hum. (UMY)

36

30 31

32 32 33

17 s/d 19 Oktober 2012 22 s/d 24 Oktober 2012 12 s/d 15 November 2012 30 s/d 31 Oktober 2012 3 November 2012 90 s/d 21 November 2012

Pelatihan dan Uji Kompetensi LPPI & LSPP Manajemen Risiko Level 1 & Level 3 Pelatihan Pemahaman Konsep dan MM FEB UGM Praktik Penerapan PSAK 16, 48, dan 24.

Pelatihan Manajemen Kas

PPAK

TOEFL Diagnostic Test National Anti Fraud Conference 2012

LBPP LIA Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter

c. Pembinaan Bidang dan Kegiatan lain SPI : 1) Sebagai counterpart auditor ekstern; 2) Berperan sebagai mitra/mediator berbagai permasalahan hukum yang dihadapi Bank; 3) Pembinaan kepada auditee yang berkaitan dengan materi hasil audit; 4) Mengadakan koordinasi dengan Tim Pembina BUKP Propinsi DIY.

d. Laporan yang disusun pada tahun 2012, adalah: 1) Laporan Kinerja Satuan Pengawasan Intern Tahun 2012; 2) Laporan Pokok-Pokok dan Hasil Audit Intern Semester I dan II tahun 2012 yang disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester dan juga kepada Direksi; e. Kegiatan audit pasif (off-site) Selain melaksanakan Audit secara aktif, juga melaksanakan kegiatan Audit pasif (offsite), antara lain : 1) Mencermati dan mengevaluasi hasil analisis rasio-rasio keuangan; 2) Memantau penyelesaian Laporan Pengaduan Nasabah; 3) Memantau dan mengkaji tindak lanjut hasil audit, baik intern maupun ekstern.

37

f. Pembinaan BUKP (Badan Usaha Kredit Pedesaan) Sepanjang tahun 2012, Bank BPD DIY sebagai salah satu Pembina BUKP telah melakukan pembinaan terhadap 75 unit BUKP yang terdapat di wilayah DIY.

4. Penerapan Fungsi Audit Ekstern Berdasarkan dari salah satu hasil rekomendasi Komite Audit yang disampaikan kepada Dewan Pengawas, Bank menindaklanjuti mengadakan perjanjian dengan Kantor Akuntan Publik. Bank BPD DIY juga menunjuk Auditor Eksternal untuk melakukan Audit Manajemen pada tahun 2012. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP dimaksud telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yaitu Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia dan tidak melebihi masing-masing 3 tahun dan 5 tahun buku berturut-turut. Penunjukan KAP tersebut juga telah disetujui dalam RUPS.

Penunjukan KAP tersebut didasarkan pada perjanjian kerja sama antara Bank BPD DIY dengan KAP, dengan nomor perjanjian: 0228/KA 1006 // PROP.081-0712-KAP tanggal 13 Agustus 2012, di mana KAP akan melaksanakan general audit terhadap Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2012. Bank BPD DIY dalam penugasannya kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memperhitungkan dan mewajibkan pemenuhan aspek-aspek mengenai : a. Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk; b. Legalitas perjanjian kerja; c. Ruang lingkup audit; d. Standar profesional akuntan publik, dan e. Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik

Dalam melaksanakan tugas pekerjaannya KAP diwajibkan berpedoman dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan sebagai berikut : a. Melakukan audit harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN) yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia; 38

b. KAP wajib menyampaikan secara langsung kepada Bank Indonesia : - Laporan Hasil Audit; - Management Letter; - Informasi lainnya yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia dari Akuntan Publik yang dilakukan setiap saat apabila diperlukan; - Memberitahukan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. c. KAP harus membicarakan terlebih dahulu Konsep Laporan Hasil Audit dengan Bank sebelum diterbitkan Laporan Final; d. KAP tidak diperkenankan melimpahkan/menyerahkan pelaksanaan tugas serta hasil audit kepada pihak lain tanpa persetujuan dan seizin Bank.

Dalam rangka persiapan audit maupun dalam pelaksanaan audit, KAP telah mengadakan pertemuan dengan Bank Indonesia. Sebaliknya, Bank Indonesia juga dapat meminta informasi kepada Akuntan Publik meskipun perjanjian kerja antara Akuntan Publik dengan Bank telah berakhir. Adapun Ruang Lingkup Audit adalah: a. Audit Interim Pengujian atas pengendalian dan review kebijakan akuntansi Bank BPD DIY untuk periode 9 (sembilan) bulan yang terakhir 30 September 2012 dan menyampaikan laporan daftar temuan hasil pemeriksaan.

b. Audit Akhir Tahun : 1) Audit atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, bertujuan untuk memberikan pendapat akuntan atas kewajaran laporan keuangan yang meliputi: a) Laporan Posisi Keuangan; b) Laporan Laba Rugi Komprehensif; c) Laporan Perubahan Ekuitas; 39

d) Laporan Arus Kas, dan; e) Catatan atas Laporan Keuangan. 2) Memberikan rekomendasi atas kelemahan struktur pengendalian intern yang ditemukan selama audit dalam bentuk Management Letter. 3) Menerbitkan Laporan Kepatuhan terhadap Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. 4) Review atas Hasil Evaluasi Kinerja : a) Realisasi dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2012; b) Tingkat Kesehatan Bank yang diukur berdasarkan PBI No. 13/1/PBI/2012 tanggal 05 Januari 2012; c) Perkembangan Usaha; d) Rasio-rasio Keuangan; e) Tindak Lanjut Hasil Audit tahun yang lalu.

Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

Penerapan manajemen risiko yang efektif akan memberikan manfaat bagi Bank karena akan meningkatkan stakeholder value dan dapat memberikan gambaran mengenai kemungkinan risiko yang harus ditanggung Bank di masa mendatang. Sesuai ketentuan Bank Indonesia, Bank BPD DIY sebagai usaha yang memiliki kompleksitas tinggi wajib melakukan pengelolaan risiko terhadap 8 (delapan) jenis risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, dan Risiko Strategis. Penerapan manajemen risiko terhadap 8 (delapan) risiko tersebut meliputi : 1. Pengawasan aktif Dewan Pengawas dan Direksi a.

Pengawasan aktif Dewan Pengawas dan Direksi dalam penerapan manajemen risiko dilakukan melalui, antara lain evaluasi terhadap Rencana Bisnis Bank (RBB), Laporan Penilaian Profil Risiko, Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, serta Laporan Direktur Kepatuhan.

b.

Di samping pengawasan pasif (off-site) tersebut di atas, Direksi khususnya Direktur Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan melakukan kunjungan ke 40

kantor cabang

untuk melakukan sosialisasi manajemen risiko dengan tujuan

memberikan pemahaman yang benar kepada pegawai dalam rangka meningkatkan awareness terhadap risiko yang melekat pada setiap individu dan aktivitas pekerjaan serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan yang berlaku dari setiap aktivitas yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian. c.

Selain hal tersebut diatas, manajemen telah melakukan sistem penerimaan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dari setiap unit kerja untuk pengelolaan risikonya.

d.

Sesuai dengan PBI Nomor: 7/25/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Bank BPD DIY telah berhasil meluluskan program Sertifikasi Manajemen Risiko, dengan rincian sebagai berikut:

Program Sertifikasi Manajemen Risiko Pengurus dan Pegawai Bank BPD DIY Sampai dengan Tahun 2012 No. Level Jumlah 1

Program Eksekutif

2

Level 1

175 orang

3

Level 2

52 orang

4

Level 3

25 orang

5

Level 4

10 orang

Total

1 orang

263 orang

2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit a. Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Bank telah menyusun kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko yang termuat dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP), antara lain: 1) BPP Manajemen Risiko Secara Umum; 2) BPP Manajemen Risiko Kredit dan Pembiayaan; 3) BPP Manajemen Risiko Operasional;

41

4) BPP Manajemen Risiko Pasar; 5) BPP Manajemen Risiko Likuiditas; 6) BPP Manajemen Risiko Hukum; 7) BPP Manajemen Risiko Strategik; 8) BPP Manajemen Risiko Reputasi; 9) BPP Manajemen Risiko Kepatuhan; 10) BPP Profil Risiko;

Pada tahun 2012, Bank menyusun kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko dengan menambahkan kebijakan dan prosedur risiko kredit dan pembiayaan yang termuat dalam BPP Manajemen Risiko Konsentrasi Kredit dan Pembiayaan. Sedangkan sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Bank telah menyusun kebijakan dan prosedur yang termuat dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pengungkapan Manajemen Risiko.

b. Dalam rangka mitigasi risiko dan menjalankan prinsip kehati-hatian, Bank juga menetapkan limit antara lain: 1) Kebijakan tentang kewenangan memutus kredit; 2) Kebijakan tentang kewenangan penempatan dana; 3) Kebijakan tentang pengeluaran biaya; 4) Kebijakan tentang pengeluaran kas; 5) Kebijakan tentang BMPK; 6) Kebijakan tentang KPMM; 7) Kebijakan tentang NPL.

c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. 1) Proses identifikasi risiko yang telah dilakukan Bank adalah dengan melakukan penyempurnaan parameter penilaian profil risiko sesuai ketentuan

42

yang berlaku serta melakukan proses identifikasi risiko terhadap produk dan aktivitas baru sesuai dengan Rencana Bisnis Bank. 2) Bank secara rutin melakukan pengukuran risiko dengan menilai paramaterparameter yang ada dalam aktivitas bisnis Bank, antara lain dengan melakukan stress testing dan back testing. 3) Dalam

rangka

pengukuran

risiko

kredit

pada

tahun

2012

Bank

mengembangkan sistem risiko kredit dengan membangun sistem E-loan untuk analisa kredit yang menyatu dengan sistem scoring dan rating yang bertujuan memudahkan proses analisa kredit. 4) Dalam melaksanakan fungsi pengendalian risiko suku bunga dan risiko likuiditas, Bank menerapkan Asset and Liabilities Management (ALMA) yang secara rutin dibahas dalam rapat ALCO. 5) Bank mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Risiko dengan menyusun ORSA (Operating Risk Self Assesment) dan LED (Loss Event Data Base). Penilaian ORSA pada Sistem Informasi Manajemen Risiko ini dilaksanakan secara self assesment oleh masing-masing unit kerja, dengan tujuan untuk : a) Mengidentifikasi risiko operasional yang potensial akan terjadi di unit kerjanya; b) Mengukur besarnya risiko operasional yang potensial akan terjadi; c) Melakukan usaha mitigasi kerugian risiko operasional yang akan terjadi; d) Mengendalikan kerugian risiko operasional yang terjadi; e) Memantau kerugian risiko operasional yang terjadi di unit kerjanya.

Sedangkan penilaian LED, bertujuan agar setiap unit kerja mencatat dan menatausahakan setiap kejadian timbulnya risiko kerugian operasional termasuk nilai kerugiannya sebagai data yang kelak dapat digunakan Bank untuk mengukur risiko operasional menggunakan pendekatan AMA (Advanced Measurement Approach). Untuk menyempurnakan perhitungan AMA pada masa yang akan datang, mulai tahun 2012, Bank telah bergabung dengan Konsorsium Data Kerugian 43

Eksternal (KDKE) untuk memperoleh data kerugian eksternal serta sebagai upaya memitigasi risiko operasional berdasarkan informasi kerugian operasional yang telah terjadi di bank lain.

Hasil penilaian Risiko secara self assessment Bank BPD DIY pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : Peringkat Risiko No

Jenis Risiko Low

1

Kredit

2

Pasar

3

Likuiditas

4

Operasional

5

Hukum

6

Strategik

7

Kepatuhan

8

Reputasi

Low to Moderate

Moderate

Moderate To High

High

d. Sistem pengendalian intern Sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko, Bank telah: 1) Menetapkan struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha Bank; 2) Menetapkan wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah disusun oleh Bank; 3) Menetapkan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja operasional dan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian; 4) Melakukan pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu; 5) Melakukan kaji ulang yang efektif dan obyektif terhadap kegiatan operasional baik Kantor Pusat maupun Kantor Cabang;

44

6) Melakukan dokumentasi terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit serta tanggapan pengurus Bank berdasarkan hasil audit; 7) Melakukan verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan

kelemahan

Bank

yang bersifat

material

dan

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

e.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, Bank telah menyusun kebijakan Buku Pedoman Penyusunan Tingkat Kesehatan Bank dengan Surat Keputusan Direksi No. 0040/OM 1007 tanggal 30 Januari 2012. Bank melakukan penilaian Tingkat Kesehatan secara individual dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating), dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut : No. 1.

Faktor Penilaian Profil Risiko

Peringkat 1

2.

Good Corporate Governance

1

3.

Rentabilitas

2

4.

Permodalan

2

Peringkat Komposit

2

Hasil yang diperoleh dalam penilaian self assesment terhadap 4 (empat) faktor tersebut, Bank mencapai Peringkat Komposit 2 (PK-2), dimana mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Dalam rangka menghindari kegagalan usaha Bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana dan meningkatkan independensi pengurus Bank terhadap potensi intervensi dari pihak terkait, 45

Bank BPD DIY telah membuat suatu kebijakan, sistem dan prosedur pemberian kredit besar dan pihak terkait sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian.

Bank BPD DIY telah mengatur dan memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana yang tertuang dalam kebijakan, sistem dan prosedur BMPK serta Kebijakan Pemberian Kredit sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Secara berkala kebijakan tersebut dievaluasi dan dilakukan pengkinian.

Selama tahun 2012 tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan BMPK maupun prinsip kehati-hatian. Berikut adalah penyediaan dana kepada Pihak Ketiga dan penyediaan dana besar: PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK KETIGA DAN PENYEDIAAN DANA BESAR Tahun 2012 Jumlah No.

Penyediaan Dana

1

Kepada Pihak Terkait

2

Kepada Debitur Inti: a. Individu

Debitur

Nominal (jutaan Rp)

44

10.733

15

179.296

b. Group Catatan

:

- Jumlah total Baki Debet penyediaan dana pihak terkait dan debitur inti baik perorangan maupun group per posisi laporan

Rencana Strategis Bank 1.

Dasar Penyusunan Rencana Strategis Bank disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (Corporate Plan) dan Rencana Bisnis Bank (Business Plan). Dalam menyusun perencanaan tersebut, Bank tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank Umum serta Surat Edaran Bank Indonesia

46

Nomor 12/3/DPbS tanggal 18 November 2010 tentang Rencana Bisnis Bank Umum Syariah. Penyusunan dilaksanakan secara spesifik, terukur, realistis, dan relevan serta tepat waktu. 2.

Rencana Korporasi (Corporate Plan) Rencana Korporasi (Corporate Plan) merupakan suatu perencanaan manajemen selama 5 (lima) tahun yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan peran Bank sebagai agen pembangunan dan sebagai Bank Umum yang tetap menguntungkan dan berkembang. Corporate Plan tahun 2011 – 2015 disusun sebagai arah kebijakan dalam melaksanakan sasaran, strategi, dan program kerja, serta agar Bank BPD DIY dapat mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka panjang, dan dijabarkan setiap tahun dalam Business Plan. Rencana Korporasi Bank periode 2011 – 2015 disusun berdasarkan data internal dan eksternal masa lalu, serta prediksi kondisi ekonomi, sosial, teknologi yang akan terjadi dan berpengaruh terhadap industri perbankan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Rencana Korporasi telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas, yang meliputi : a. Visi dan misi Bank BPD DIY; b. Kondisi ekonomi makro dan mikro nasional; c. Kondisi ekonomi makro dan mikro regional; d. Analisa SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, dan Threats); e. Strategi dan target jangka panjang.

3.

Rencana Bisnis Bank (Business Plan) Rencana Bisnis Bank mencakup rencana jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun) yang disusun dengan tetap memperhatikan perkembangan internal dan eksternal, azas perbankan yang berlaku, serta memperhatikan prinsip kehati-hatian. Rencana Bisnis Bank meliputi : a. Ringkasan eksekutif -

Visi dan misi;

-

Arah kebijakan;

-

Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh Bank;

-

Indikator keuangan;

47

-

Target jangka pendek dan menengah.

b. Kebijakan dan strategi manajemen -

Analisis posisi Bank dalam menghadapi persaingan usaha;

-

Kebijakan manajemen;

-

Kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan;

-

Strategi pengembangan bisnis;

-

Strategi pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan kebijakan remunerasi.

c. Penerapan manajemen risiko dan kinerja Bank saat ini -

Penerapan manajemen risiko;

-

Penerapan tata kelola yang baik;

-

Kinerja keuangan, khususnya permodalan dan rentabilitas;

-

Realisasi pemberian kredit kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM);

-

Penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

d. Sasaran-sasaran meliputi

4.

-

Proyeksi keuangan;

-

Proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu;

-

Rencana pendanaan;

-

Rencana permodalan;

-

Rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia (SDM);

-

Rencana pemgembangan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;

-

Perubahan jaringan kantor;

-

Informasi lainnya.

Rencana Bisnis Bank Tahun 2012 Rencana Bisnis Bank Tahun 2012 telah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Nomor: 002/KPTS/DP/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Persetujuan dan Pengesahan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa 48

Yogyakarta Tahun 2012. Rencana Bisnis Bank ini disusun dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perkembangan kondisi internal dan eksternal, serta azas perbankan yang sehat. Kebijakan Bank yang ditempuh dalam rangka penyusunan Rencana Bisnis Bank Tahun 2012 disesuaikan dengan program BPD Regional Champion yang telah dicanangkan tanggal 21 Desember 2010. Untuk itu Bank BPD DIY tetap berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan pangsa pasarnya yang harus didukung modal Bank yang kuat. Sesuai visi dan misi Bank BPD DIY, dan dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan regional DIY, maka jajaran manajemen Bank BPD DIY memandang perlu menetapkan arah kebijakan dan strategi antara lain : a.

Target Jangka Pendek Kinerja Keuangan : -

Total aset sebesar Rp 4.900,000 miliar;

-

Penyaluran kredit sebesar Rp 3.350,000 miliar;

-

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp 3.950,000 miliar;

-

Laba sebelum pajak sebesar Rp 132,500 miliar.

Mencapai rasio-rasio keuangan utama : -

CAR

: 13,70%

-

LDR

: 84,81%

-

BOPO

: 73,75%

-

ROA

: 2,65%

-

ROE

: 21,61%

-

NIM

: 9,43%

-

NPL Gross

: 1,00%

Non Keuangan : -

Meningkatkan ragam jasa pelayanan dalam rangka peningkatan fee base income sebesar 20%;

-

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah sehingga mencapai Indeks Kepuasan Nasabah pada nilai 4 pada skala 5; 49

-

Meningkatkan jumlah nasabah dana sebanyak 10%;

-

Mengendalikan risiko konsentrasi kredit pada 15 debitur besar setinggi-tingginya 20% dari total kredit yang diberikan;

-

Memastikan penerapan kepatuhan terhadap ketentuan perbankan dan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer);

-

Memantapkan penerapan budaya risiko (risk culture);

-

Penjajagan penerbitan Obligasi Subordinasi;

-

Penyempurnaan organisasi Bank;

-

Memastikan penerapan GCG;

-

Pembangunan gedung Cabang Pembantu Godean;

-

Pengembangan aktivitas dan pengembangan produk dan jasa layanan Electronic Data Capture (EDC), Bancassurance, dan E-Money;

b.

Pembukaan 32 jaringan kantor layanan, peningkatan status, dan relokasi.

Target Jangka Menengah -

Menjadi Regional Champion di DIY;

-

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas (PT);

-

Perubahan modal;

-

Peningkatan status menjadi Bank Umum Devisa ;

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Dewan Pengawas dan Direksi 1. Kepemilikan Saham anggota Dewan Pengawas dan Direksi Anggota Dewan Pengawas wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham baik pada bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam negeri dan di luar negeri.

50

Kepemilikan Saham Dewan Pengawas Bank BPD DIY Tahun 2012 Kepemilikan Saham Per 31 Desember 2012 Dewan Pengawas Bank BPD DIY

Prof.Ainun Na’im, Ph. D

Lbr Saham Nihil

Bank Lain

Nominal

Lbr Saham Nihil

Nihil

LKBB

Nominal Nihil

Lbr Saham Nihil

Perusahaan Lainnya

Nominal Nihil

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Drs. Bambang Wisnu Handoyo *)Keterangan : Qty. ADRO 10,000; BWPT 3,500; KRAS 1,000; SMCB 15,000; TLKM 5,500.

Lbr Saham 35,000*)

Nominal

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

110.901

Kepemilikan Saham Direksi Bank BPD DIY Januari – Desember 2012 Kepemilikan Saham Direksi Per 31 Desember 2012 Direksi

Bank

Bank Lain

LKBB

BPD DIY Lbr

Nominal

Saham

Perusahaan Lainnya

Lbr

Nominal

Saham

Lbr

Nominal

Saham

Lbr

Nominal

Saham

Dr.Supriyatno,M.B.A.

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil


Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Priyono, S.E.

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil


Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Pengawas dan Direksi dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Bank:

51

Keterkaitan Hubungan Keuangan dan Keluarga Bank BPD DIY Tahun 2012 No. Keterkaitan Hubungan Keluarga Tidak ada 1 Dewan Pengawas dan Direksi dengan

Hubungan Keuangan Tidak ada

Dewan Pengawas Lainnya 2 Dewan Pengawas dan Direksi dengan

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Direksi Lainnya 3 Dewan Pengawas dan Direksi dengan Pemegang Saham Pengendali

3. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Pengawas dan Direksi, selama tahun 2012, dengan rincian sebagai berikut: (dalam jutaan)

No.

1

2

Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Bagi Dewan Pengawas dan Direksi Bank BPD DIY Tahun 2012 Jumlah Diterima dalam 1 Tahun Dewan Pengawas Direksi Jenis Remunerasi dan Orang Jutaan Orang Jutaan Fasilitas Lain Rp Rp Remunerasi (gaji, bonus, 3 2.819 4 8.104 tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi Kesehatan dan sebagainya), yang: a. Dapat dimiliki 4 16 b. Tidak dapat dimiliki 4 516 Total

3

2.819

4

8.636

52

No.

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun

Jumlah Direksi

Jumlah Dewan Pengawas

1

Di atas Rp 2 M

1

-

2

Di atas Rp 1 M s/d Rp 2 M

3

-

3

Di atas Rp 500 jt s/d Rp 1 M

-

3

4

Rp 500 jt ke bawah

-

-

4. Share option Tidak terdapat share option yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi maupun pejabat eksekutif Bank BPD DIY.

Dewan Pengawas

Share Option Bank BPD DIY Tahun 2012 Jumlah Opsi Yang Yang Keterangan /Nama Diberikan Telah (lembar Dieksekusi saham) (lembar saham) Nihil Nihil

Harga Opsi (Rupiah)

Jangka Waktu

Nihil

Nihil

Prof. Ainun Na’im, Ph.D Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A. Drs. Bambang Wisnu Handoyo

Direksi

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Dr. Supriyatno, M.B.A. Drs. Bambang Setyo Pranoto Priyono, S.E. Drs. Wahib Susanto, M.M. Pejabat Eksekutif

Drs. Arief Yulianto, M.M. Dra. Kustianti, M.M. Ir. Widodo, M.M. 53

Drs. Santoso Rohmad, M.M. Drs. Cahya Widi, M.M. Hangkoso, S.E., M.M. Drs. Widjayanto, M.M. Murdiyana, S.E., M.M. Drs.Kwartono Agus Rachmadi, M.Si. Drs.Muhammad Afnan,M.M. Gamal Kristiyanto, S.H.,M.M. Dra. Erna Wukiratun, M.M. Yustina Oktaviani, S.E.,M.M. Ir. Nur Iswantoro, M.M. Bambang Parmana Hadi,S.E.,M.M. Nihil

Total

Nihil

Nihil

Nihil

5. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Tahun 2012 No

Keterangan

Prosentase

1

Gaji Pegawai Tertinggi – Terendah

4,64

2

Gaji Direktur Tertinggi – Terendah

1,11

3

Gaji Dewan Pengawas Tertinggi – Terendah

1,11

4

Gaji Dewan Pengawas Syariah Tertinggi - Terendah

1,17

5

Gaji Direktur Tertinggi – Pegawai Tertinggi

2,58

6. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Sepanjang tahun 2012, Dewan Pengawas dan Direksi mengadakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali. Adapun daftar kehadiran masing-masing anggota Dewan Pengawas dan Direksi dalam rapat, sebagai berikut : 54

Rapat Koordinasi Dewan Pengawas dan Direksi Tahun 2012 No. Nama Jumlah Jumlah Rapat Kehadiran 7 6 1 Prof. Ainun Na’im , Ph. D

Prosentase Kehadiran 90%

2

Prof. DR. Djoko Susanto, M.S.A

7

100%

3


4

60%

4

DR. Supriyatno, M.B.A.

7

100%

5


6

90%

6


6

90%

7

Priyono, S.E.

6

90%

Agenda Rapat Direksi dan Dewan Pengawas Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

No.

Tanggal

Agenda Rapat

1

04-02-2012

Rencana Penerbitan Obligasi

2

17-02-2012

1. Rencana Alih Daya. 2. Laporan Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia tentang Risiko Operasional dan penerapan APU & PPT. 3. Kerjasama SBFIC.

3

21-04-2012

Pra Rapat Umum Pemegang Saham : 1. Laporan

Pertanggungjawaban

Direksi

dan

Dewan

Pengawas Tahun 2011. 2. Pembagian Deviden. 3. Penunjukan Auditor Independen. 4. Lain-lain. 4

26-04-2012

Penjelasan Strategi Permodalan.

5

15-06-2012

1. Isu Perkembangan Badan Hukum. 2. Pra Rapat Umum Pemegang Saham & Kinerja Bank sampai dengan bulan Mei 2012.

55

3. Penggunaan Laba Awal Tahun dampak PSAK 50/55. 6

08-07-2012

1. Rencana Penghapusan & Penjualan Sebagian Aset. 2. Pembahasan Kantor Akuntan Publik. 3. Rencana Rapat Umum Pemegang Saham. 4. Giro Wajib Minimum.

7

09-09-2012

Tindak lanjut hasil Rapat Umum Pemegang Saham.

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan yang belum diungkap dalam laporan keuangan 1) Informasi dan laporan kondisi keuangan dan non keuangan Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan non-keuangan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi

Kondisi

disempurnakan dengan PBI

Keuangan Bank

sebagaimana

telah

No. 7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005

tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. Semua transaksi kondisi keuangan dan non keuangan Bank telah dituangkan dalam: a) Laporan Tahunan b) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan c) Laporan Keuangan Publikasi Bulanan d) Laporan Keuangan Konsolidasi e) Laporan Non Keuangan Bank

Informasi keuangan dan non keuangan disampaikan kepada publik melalui homepage: www.bpddiy.co.id dan media yang memadai.

2) Informasi produk dan jasa Bank Informasi produk dan jasa Bank didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank

56

dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Adapun pelaksanaan promosi

melalui

berbagai media baik media cetak, media elektronik dan lainnya. Untuk layanan informasi dan promosi, melalui antara lain: a) Media elektronik

: website Bank BPD DIY, Radio dan Televisi;

b) Media cetak

: brosur, spanduk, leaflet, billboard, surat kabar dan

majalah; c) Media lainnya

: pameran, kerja sama antar lembaga dan penayangan film.

Setiap Kantor Cabang telah menyediakan informasi produk dan jasa secara tertulis mengenai karakteristik produk Bank dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan warna tulisan yang kontras dengan warna latar pada lokasi yang mudah diakses oleh nasabah. Begitu pula apabila terdapat perubahan terhadap karakteristik produk Bank. Salah satu prosedur transparansi informasi produk, Bank meminta tanda tangan nasabah pada lembar aplikasi pemanfaatan produk Bank yang antara lain menyatakan bahwa: a) Bank telah menjelaskan karakteristik produk Bank secara utuh; dan b) Nasabah telah mengerti dan memahami penjelasan mengenai karakteristik produk Bank yang diberikan. Dalam transparansi penggunaan data pribadi nasabah, Bank tidak dapat menyebarluaskan data pribadi nasabah kepada pihak lain sebelum mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik data. Persetujuan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk tulisan dan/atau tanda tangan pada lembar permintaan persetujuan tertulis. 3) Business Continuity Plan Kegiatan perbankan tidak dapat terhindar dari gangguan atau kerusakan yang disebabkan oleh alam maupun manusia. Ancaman terhadap kelangsungan bisnis secara garis besar dapat disebabkan oleh faktor bencana alam (natural disaster), kerusakan teknis (technical disaster), atau perbuatan manusia (human made disaster). Kerusakan yang terjadi tidak hanya berdampak pada kemampuan teknologi namun 57

juga berdampak pada kegiatan operasional bisnis Bank. Bank telah menyusun prosedur penanganan bencana yang mengatur hal-hal sebagai berikut : a) Dokumen Strategi Pemulihan; b) Dokumen Business Continuity Plan (BCP) Bank BPD DIY; c) Lampiran Dokumen BCP; d) Prosedur Respon Darurat; e) Prosedur Alternatif; 4) Budaya Perusahaan, Budaya Risiko dan Budaya Kepatuhan Budaya Perusahaan Bank BPD DIY adalah merupakan serangkaian anggapan, nilai dan norma sebagai hasil penggalian jati diri Bank BPD DIY, yang diharapkan mampu membimbing dan memberi arah serta membangun perilaku pegawai yang dapat membawa Bank BPD DIY ke arah keberhasilan usaha. Budaya Perusahaan yang dikelola dengan baik dan mendapat dukungan serta kesediaan dari setiap pegawai untuk melaksanakannya secara sadar, memiliki peranan yang strategis dalam upaya pencapaian misi, tujuan, strategi dan sasaran usaha Bank. Statement Budaya Perusahaan Bank BPD DIY adalah “Kita Berkembang Bersama”. Dari statemen tersebut dijabarkan dalam 3 (tiga) pilar Budaya Perusahaan Bank BPD DIY. Pilar-pilar Budaya Perusahaan, adalah:

Kepuasan Nasabah

Kepuasan Pegawai

Kepuasan Pemilik

Dari ketiga pilar tersebut dijabarkan kembali ke dalam 9 (sembilan) butir perilaku Pegawai Bank BPD DIY. Adapun 9 (sembilan) butir perilaku tersebut adalah sebagai berikut: a) Bekerja sebagai wujud beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b) Kepuasan nasabah sebagai acuan dalam bekerja; c) Mengutamakan kemajuan Bank melalui profesionalisme; d) Meningkatkan mutu pengetahuan dan keterampilan dan perilaku; 58

e) Mengutamakan mutu hasil kerja yang tinggi; f) Menciptakan mutu hubungan kerja sama antar pegawai; g) Memperlakukan nasabah sebagai mitra usaha yang harus dibina secara berkelanjutan; h) Setiap pegawai berperan sebagai pemasar produk-produk; i) Setiap pegawai wajib menjaga dan meningkatkan citra Bank. Budaya Perusahaan Bank BPD DIY dapat berkembang dengan baik karena adanya beberapa hal sebagai berikut: a) Peran Jajaran Pimpinan; b) Komitmen Manajemen yang kuat; c) Keteladanan Pimpinan. Penerapan Budaya Perusahaan tidak dapat dilepaskan dari penerapan Budaya Risiko. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum khususnya Pasal 7 tentang Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, huruf e menyatakan: kewajiban Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. Menjadi agenda setiap tahun Bank BPD DIY untuk secara terus menerus melakukan sosialisasi pedoman pelaksanaan Budaya Risiko. Hal tersebut bertujuan agar setiap pengurus maupun pegawai Bank memahami dan selalu menyadari bahwa di setiap aktivitas atau kegiatan operasional maupun dalam setiap proses pengambilan keputusan bisnis yang dilakukannya, berpotensi menimbulkan risiko. Ruang lingkup Budaya Risiko adalah mencakup semua risiko yang ditanggung oleh Bank seperti halnya diatur dalam PBI No. 5/8/PBI/2003. Penerapan Budaya Risiko di Bank BPD DIY didasarkan pada 8 (delapan) pilar budaya risiko Bank, sebagai berikut:

59

Kenalilah bisnis Bankmu Laporkan risiko jika proyeksi risiko melampaui batas toleransimu.

Kenalilah tujuan strategis-nya

Lakukan pemantauan risiko dan strategi mitigasi sepantasnya

Kenalilah fungsi unit kerjamu

Kenalilah risiko dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan strategisnya

Hitunglah risiko dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan strategis

Kenalilah batas toleransi risiko

5) Jumlah Penyimpangan internal (Internal Fraud) Jumlah penyimpangan internal yang terjadi selama tahun 2012 adalah: INTERNAL FRAUD Tahun 2012 Jumlah kasus yang dilakukan oleh Internal Fraud

Pengurus

dalam 1 tahun

Tahun Tahun Sblmnya Berjalan -

Total Fraud Telah Diselesaikan

Pegawai Tetap Tahun Sblmnya -

Pegawai Tidak Tetap Tahun Tahun Tahun Berjalan Sblmnya Berjalan 1 1 -

Dalam Proses Penyelesaian di internal Bank Belum diupayakan penyelesaiannya

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum

-

-

-

-

-

-

60

6)

Permasalahan Hukum PERMASALAHAN HUKUM Sampai Dengan Tahun 2012 Jumlah Perdata Pidana

Permasalahan Hukum Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

-

-

Dalam proses penyelesaian

3

-

Total

3

-

7) Transaksi yang mengandung benturan kepentingan Sepanjang tahun 2012, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

No.

-

BENTURAN KEPENTINGAN Bank BPD DIY Tahun 2012 Nama dan Jabatan Nama dan Jenis Nilai Yang Memiliki Jabatan Transaksi Transaksi Benturan Pengambil (jutaan Kepentingan Keputusan Rupiah) -

-

-

-

Keterangan

-

8) Buy Back Shares dan atau Buy Back Obligasi Bank Selama tahun 2012, Bank BPD DIY tidak melakukan transaksi Buy Back Shares maupun Buy Back Obligasi. 9) Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Sesuai dengan ketentuan, Bank BPD DIY tidak memberikan dana/bantuan/dukungan kepada kegiatan politik. Demikian pula kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh partai/golongan politik tertentu untuk tujuan kelompok tertentu.

61

10) Corporate Social Responsibility Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial Bank, maka Bank BPD DIY bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi bagi lingkungan sekitar, baik lingkungan sosial maupun lingkungan hidup (alam).

Pada tahun 2012 Bank BPD DIY mengalokasikan dana untuk kegiatan Corporate Social Responsibility sebesar Rp 2.027.538.714,- (Dua Miliar dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat belas rupiah) dalam rangka mendukung kegiatan sosial, pengembangan lingkungan hidup dan pendidikan. Pemberian dana CSR untuk kegiatan tersebut diharapkan menjadi suatu kegiatan yang terencana, terorganisir dan berkesinambungan.

PENDIDIKAN

UKM CENTER

CSR

KESEHATAN

LINGKUNGAN HIDUP, SOSIAL, dan EKONOMI

62

Tabel Realisasi Penyaluran CSR Per Sektor : No.

Sektor

Nominal (Rp)

1.

Pendidikan

580.575.000,00

2.

Kesehatan

207.410.000,00

3.

Lingkungan Hidup, Sosial, dan Ekonomi

931.655.996,00

4.

UKM Centre

307.897.718,00

Total

2.027.538.714,00

Kegiatan sosial, pengembangan lingkungan hidup dan pendidikan yang telah dilakukan oleh Bank BPD DIY adalah sebagai berikut:

Kegiatan Sosial, Pengembangan Lingkungan Hidup, dan Pendidikan Bank BPD DIY Tahun 2012 No. 1

Materi Kegiatan Gelar Budaya

Sasaran Budaya

Nominal (Rp.) 77.500.000,00

270 Siswa-siswi di wilayah

405.000.000,00

Komunitas Yogyakarta

2

Bantuan Pendidikan

Kabupaten

Kulon

Progo,

Bantul, Gunungkidul, Sleman, dan Kota Yogyakarta 3

Seminar Pendidikan dengan Masyarakat Jogjakarta “Menggagas

tema Renaisans Berbasis

20.000.000,00

Pendidikan Lima

Keistimewaan

Pilar

Pendidikan

Yogyakarta ”. 4

Pagelaran Ketoprak

5

Bantuan payung

pergola lapak

Forum Kesenian Jogjakarta dan Pedagang Pasar Beringharjo

1.000.000,00 126.000.000,00

pedagang

Pasar Beringharjo.

63

6

Bantuan kendaraan gerobak UMY Go Green Campus.

19.200.000,00

kebersihan bermotor roda tiga kepada UMY. 7

Temu mitra nasabah kredit Nasabah UMKM DIY

35.900.563,00

mikro Bank BPD DIY 8

Bantuan

kepada

Bank Pedagang di Pasar Gemah

Sampah

Gemah

Ripah Ripah

250.000,00

Bantul 9

Seminar

dan

Pelatihan Pengusaha UMKM

20.160.350,00

UKM Center 10

Bantuan

debitur

korban 31 Debitur Korban Gempa

gempa bumi tahun 2006. 11

Pembekalan

452.100.686,00

tahun 2006 di Propinsi DIY

UMKM Pengusaha UMKM

1.747.000,00

Menuju Pasar Internasional di Thamrin City. 12

Bantuan

kepada

PMI PMI Provinsi DIY

47.200.000,00

Provinsi DIY 13

Bantuan lantainisasi ruang Masyarakat Yogyakarta publik di

Semaki

9.800.000,00

Gede

Yogyakarta. 14

Bantuan

untuk

bencana Warga Masyarakat Kalasan,

17.562.500,00

angin puting beliung di Sleman Kalasan Sleman. 15

Gelar

Seni

Budaya Forum Kesenian Jogjakarta

12.500.000,00

pertunjukan Ramayana Pura Pakualaman di Thailand 16

Bantuan pengadaan gazebo Masyarakat Desa Wisata Gua

18.350.000,00

untuk obyek wisata Goa Pindul Pindul Gunungkidul. 17

Pemeliharaan

taman

air Warga

mancur di Wonosari. 18

Masyarakat

17.517.810,00

Gunungkidul

Bantuan tong sampah dan Pasar Godean, Sleman

10.875.000,00

pergola untuk Pasar Godean

64

Sleman. 19

Rehab huni

rumah tidak layak Warga di

Desa

masyarakat

Desa

125.000.000,00

Semugih Semugih, Gunungkidul

Rongkop Gunungkidul. 20

Seminar UKM

21

Program

Para pengusaha UMKM peningkatan Masyarakat

di

11.284.947,00

daerah

135.000.000,00

perekonomian desa melalui Kabupaten Kulon Progo pembangunan

masyarakat

berbasis

gotong

royong

untuk

wilayah

Desa

Hargowilis Temon

Kokap Wetan

dan Temon

Kulon Progo. 22

Pelatihan atlet, official, dan Atlet,

official,

wasit

mempersiapkan

Tarung

Derajat dalam

Gunungkidul

menghadapi Olehraga

dan

even

wasit

4.575.000,00

diri

Pekan Provinsi

(PORPROV) DIY ke XII 23

Kunjungan usaha UMKM Nasabah UMKM di Propinsi

238.804.858,00

binaan Bank BPD DIY ke DDIY Bandung 24

Pagelaran Budaya Wayang Forum Kesenian Jogjakarta

60.000.000,00

Orang 25

Bantuan 1 (satu) unit mobil PMI Kabupaten Gunungkidul ambulance

untuk

160.210.000,00

PMI

Gunungkidul TOTAL

2.027.538.714,00

65

Pelaksanaan kegiatan CSR selama tahun 2012, sebagai berikut: 1. Sektor Pendidikan Kegiatan sektor pendidikan meliputi pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan, pelestarian budaya daerah, pengadaan sarana pendidikan, dan penguatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan. Kegiatan yang dilakukan yaitu: -

7 (tujuh) kali kegiatan dialog/gelar seni di Kepatihan dan 1 (satu) kali kegiatan Seminar Pendidikan “Menggagas Renaisans Pendidikan Berbasis Lima Pilar Keistimewaan Pendidikan Yogyakarta” bekerja sama dengan komunitas YogyaSemesta.

-

Bantuan pendidikan untuk 270 siswa di wilayah Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta.

-

Bantuan untuk pagelaran ketoprak yang diselenggarakan oleh Forum Kesenian Jogjakarta.

-

Bantuan untuk gelar seni budaya pertunjukan Ramayana Pura Pakualaman di Thailand.

-

Bantuan untuk pelatihan atlet, official dan wasit olah raga Tarung Derajat Gunungkidul.

-

Pagelaran budaya wayang oleh Paguyuban Wayang Orang “Panca Budaya”.

2. Sektor Kesehatan Kegiatan sektor kesehatan meliputi pembangunan/rehabilitasi prasarana kesehatan masyarakat, pengadaan sarana kesehatan masyarakat, penguatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan. Kegiatan yang dilakukan yaitu : -

Bantuan kepada PMI Provinsi DIY untuk kegiatan pelatihan operator dan pendampingan pelaksanaan sistem informasi manajemen transfusi darah.

-

Bantuan 1 (satu) unit mobil ambulance untuk PMI Gunungkidul.

66

3. Sektor Lingkungan Hidup, Sosial dan Ekonomi Kegiatan sektor lingkungan hidup, sosial dan ekonomi meliputi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan, perbaikan/peningkatan kualitas lingkungan hidup, pemulihan kondisi masyarakat, bantuan kebutuhan fisik, dan bantuan finansial. Kegiatan yang dilakukan yaitu : -

Bantuan pergola dan payung lapak pedagang Pasar Beringharjo.

-

Bantuan 1 (satu) kendaraan bermotor roda tiga sebagai pengangkut sampah ditujukan kepada UMY dalam rangka program UMY Go Green Campus.

-

Bantuan kepada Bank Sampah Gemah Ripah Bantul.

-

Bantuan untuk 31 (tiga puluh satu) debitur korban gempa bumi tahun 2006.

-

Bantuan lantainisasi ruang publik di Semaki Gede Yogyakarta.

-

Bantuan untuk bencana angin puting beliung di Kalasan Sleman.

-

Bantuan pengadaan gazebo untuk obyek wisata Goa Pindul Gunungkidul.

-

Pemeliharaan taman air mancur di Wonosari.

-

Bantuan tong sampah dan pergola untuk Pasar Godean Sleman.

-

Rehab rumah tidak layak huni di Desa Semugih Rongkop Gunungkidul.

-

Program peningkatan perekonomian desa melalui pembangunan masyarakat berbasis gotong royong untuk wilayah Desa Hargowilis Kokap dan Temon Wetan Temon Kulon Progo.

4. Sektor UKM Center Kegiatan sektor UKM Center meliputi peningkatan peran UKM Center pada masyarakat. Kegiatan yang dilakukan yaitu : -

Temu mitra nasabah kredit mikro Bank BPD DIY.

-

7 (tujuh) kali kegiatan Seminar dan pelatihan UKM.

-

Pembekalan UMKM Menuju Pasar Internasional di Thamrin City.

-

Kunjungan usaha UMKM binaan Bank BPD DIY ke Bandung.

67

11)

Kode Etik Semakin meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha Bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko, maka diperlukan upaya-upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank, baik yang bersifat preventif (ex-ante) maupun kuratif (expost). Salah satu upaya memitigasi risiko adalah dengan menetapkan nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya budaya kepatuhan terhadap ketaatan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk penerapan prinsip syariah bagi Unit Usaha Syariah. Bank pada tahun 2011, telah menyusun Pedoman Kode Etik Pengurus dan Pegawai Bank BPD DIY. Kode Etik merupakan komitmen Pengurus dan Pegawai untuk mewujudkan visi dan misi Bank BPD DIY secara profesional dan beretika tinggi. Tujuan dari penyusunan Kode Etik adalah: 1. Meningkatkan kepedulian dan memberikan panduan bagi manajemen dan pegawai di perusahaan dalam melakukan kegiatan keseharian dan dalam membuat keputusan bisnis; 2. Memacu kepedulian terhadap isu etika dalam keseharian aktivitas bisnis dan menjunjung Nilai seperti Kepercayaan, Keterbukaan, Kejujuran, dan Akuntabilitas dalam setiap kesepakatan; 3. Mempromosikan dan menjaga standar etika yang tinggi, patuh pada undang-undang dan peraturan, menghormati kebudayaan lokal dan nasional, serta menjamin kode etik ini diperhatikan dan melekat pada pegawai perusahaan; 4. Membangun kerangka kerja perilaku profesional dan bertanggung jawab untuk berprestasi bagi semua pegawai di perusahaan; 5. Menanamkan kejelasan dan prinsip-prinsip realitas kepada Manajemen, Pimpinan, dan Pegawai dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kode etik sebagai bagian dari Budaya Perusahaan.

68

Secara garis besar Kode Etik Pengurus dan Pegawai Bank BPD DIY adalah sebagai berikut : 1. Prinsip-prinsip Etika Kerja :

Prinsip Kehatihatian dalam menetapkan & mengimplimenta sikan kebijakan

Prinsip Kepatuhan kepada Peraturan

Prinsip Kebenaran Pencatatan

Prinsip Kerahasiaan

Prinsip Kedisiplinan wewenang dan Jabatan

Prinsip Persaingan Sehat Prinsip Keselarasan Kepentingan

2. Isi Kode Etik :

Etika Jabatan Dewan Pengawas

Etika Kerja

Etika Jabatan Direksi

69

Parameter Pengukuran Good Corporate Governance Bank BPD DIY Periode : Januari - Desember 2012 NO. 1.

2.

3.

4.

FAKTOR PENILAIAN

SKOR TERBOBOT

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

0,249

1.1

Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Pengawas.

0,312

1.2

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas.

0,480

1.3

Efektivitas Rapat Dewan Pengawas.

0,350

1.4

Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Dewan Pengawas.

0,210

1.5

Informasi Fit and Proper Test (F&P Test).

0,306

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

0,233

2.1

Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi.

0,280

2.2

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.

0,470

2.3

Efektivitas Rapat Direksi.

0,350

2.4

Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Direksi.

0,240

2.5

Informasi Fit and Proper Test (F&P Test).

0,210

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

0,181

3.1

Struktur, Komposisi, Rangkap Jabatan dan Independensi Anggota Komite.

0,655

3.2

Pelaksanaan Tugas dan tanggung Jawab Komite.

0,620

3.3

Efektivitas Rapat Komite.

0,535

Penanganan Benturan Kepentingan

0,140

4.1

0,400

Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai : - benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank, administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan

70

kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.

5.

6.

7.

4.2

Benturan kepentingan telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.

0,300

4.3

Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

0,300

Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

0,139

5.1

Tugas Direktur Kepatuhan.

0,400

5.2

Tugas dan tanggung jawab Direksi.

0,550

5.3

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan.

0,450

5.4

Tugas dan tanggung jawab Bank.

0,450

Penerapan Fungsi Audit Interrn

0,091

6.1

Tanggung Jawab Direksi.

0,420

6.2

Tanggung Jawab Bank.

0,680

6.3

Tanggung Jawab SPI.

0,714

Penerapan Fungsi Audit Extern

0,086

7.1

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di BI.

0,200

7.2

Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut.

0,200

7.3

Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Pengawas.

0,200

7.4

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sekurang-kurangnya memenuhi aspekaspek : - Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk; Legalitas perjanjian kerja; - Ruang lingkup audit; - Standar profesional akuntan publik, dan komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud.

0,400

71

7.5

8.

9.

10.

11.

Akuntan Publlik dan KAP yang ditunjuk, telah: Menyampaikan hasil audit dan management letter kepada bank tepat waktu; - Mampu bekerja secara independen, memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

0,400

Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Internal

0,138

8.1

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas.

0,588

8.2

Tugas dan tanggung jawan Direksi.

0,672

8.3

Tugas dan tanggung jawab Bank.

0,576

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar

0,080

9.1

Kewajiban Bank.

0,450

9.2

Kemampuan penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar.

0,450

9.3

Diputuskan manajemen, secara independen intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya.

tanpa

0,250

9.4

Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank Indonesia perihal dimaksud secara tepat waktu.

0,250

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan Good Corporate Governance dan pelaporan internal

0,149

10.1 Penerapan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan.

0,580

10.2 Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance.

0,490

10.3 Kecukupan Pelaporan Internal.

0,420

Rencana Strategis Bank

0,184

11.1 Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis (business plan) sesuai dengan visi dan misi Bank .

0,300

72

11.2 Rencana Bisnis Bank (business plan) telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (achieable), memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.

0,300

11.3 Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.

0,150

11.4

0,440

Tanggung jawab dan kewajiban Direksi.

11.5 Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis (corporate plan).

0,320

11.6 Dewan Pengawas telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (corporate plan).

0,150

Total Skor Peringkat

: 1,670 : 1

73

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Recommend Documents