INOVASI LAYANAN KESEHATAN DI PEMERINTAH DAERAH Dalam Rangka Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

INOVASI LAYANAN KESEHATAN DI PEMERINTAH DAERAH

Dalam Rangka Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Jaminan Asuransi Jembrana, Puskesmas Pahandut, RSUD Dr. Soedono

Komisi Pemberantasan Korupsi Direktorat Penelitian dan Pengembangan 2008

Komisi Pemberantasan Korupsi Deputi Pencegahan Direktorat penelitian dan Pengembangan

INOVASI LAYANAN KESEHATAN DI PEMERINTAH DAERAH

Dalam Rangka Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Jaminan Asuransi Jembrana, Puskesmas Pahandut, RSUD Dr. Soedono

Tim Penyusun : Doni Muhardiansyah R. Eric J. Rachman Aida Ratna Zulaiha Dian Patria I Gusti Ayu Nyoman Lia Oktirani Didik Mulyanto Roady Robby Ruth Silvia

Diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, November 2008

ISBN www. kpk.go.id Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1 jakarta Selatan – Indonesia Telp. (021) 25578300 Fax. (021)52892448

Abstraksi

Kondisi pelayanan publik disektor kesehatan masih dapat dikatakan belum memuaskan.

Penyediaan

pelayanan

kesehatan

sampai

saat

ini

belum

menjangkau semua lapisan masyarakat. Dengan otonomi daerah sudah sepatutnya pemerintah pusat dan daerah lebih memperhatikan kualitas pelayanan kesehatannya. Meskipun

begitu

melaksanakan

beberapa

praktek

tata

kabupaten, kelola

kota

maupun

pemerintahan

yang

provinsi baik

telah

disektor

kesehatan. Praktek-praktek tata kelola pemerintahan yang baik ini secara nyata telah memberikan manfaat yang cukup signifikan dalam meningkatkan derajat kesehatan dan menciptakan masyarakat lebih baik. Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan kewenangannya berperan sebagai trigger mechanism, turut menularkan praktek-praktek tata kelola pemerintahan yang baik yang sukses di suatu daerah ke daerah lainnya sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Studi

inovasi

pelaksanaan

layanan tata

kesehatan

kelola

di

pemerintahan

pemerintah yang

daerah

baik,

dalam

dilakukan

rangka

Direktorat

Penelitian & Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tiga daerah ,yaitu: Kabupaten Jembrana, Puskemas Pahandut Kota Palangkaraya dan RSUD Dr.Soedono Provinsi Jawa Timur. Pemilihan daerah dilakukan secara

purposive

dimana

terdapat

keberhasilan

pelaksanaan

tata

kelola

pemerintahan yang baik di bidang kesehatan pada daerah-daerah tersebut. Studi ini selain memotret keadaan layanan kesehatan yang baik di ke-tiga daerah

tersebut,

juga

memberikan

gambaran

dampak

dari

adanya

peningkatan kualitas layanan yang ada. Dampak yang timbul terutama muncul dari masyarakat itu sendiri. Dampak-dampak ini pula yang akan nantinya akan diharapkan dapat mendorong kemajuan pelayanan publik di daerahnya masing-masing maupun di Indonesia pada umumnya.

Kata Sambutan

Peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah yang diikuti oleh pelbagai regulasi telah memberikan harapan kepada pemerintah daerah untuk

membawa

perubahan

yang

berarti

masyarakat.

bagi

Proses

pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan mampu meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat ke tingkat yang lebih baik serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh

karena

itu

pelaksanaan

otonomi

daerah

perlu

disertai

dengan

pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Penggalakan

pelaksanaan

tata

kelola

pemerintahan

yang

baik

(good

governance) di segala sektor menjadi topik yang terus didengungkan di Tanah Air. Setiap tingkat pemerintahan, baik itu pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah dituntut untuk melakukan perubahan dan perbaikan mutu pelayanannya. Oleh karena itu segenap jajaran birokrasi dituntut untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel baik dari sisi waktu, biaya, maupun persyaratannya. Perubahan dan perbaikan mutu layanan publik sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik merupakan hal yang wajib dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik tidak akan terlepas dari upaya kelembagaan menetapkan visi dan misinya,

memberikan

menciptakan

penghargaan

pertanggungjawaban

dan

sanksi

organisasi

kinerja

organisasi,

pemerintah

terhadap

atas

masyarakat, membuka ruang bagi pegawai untuk menyampaikan pendapat, serta mendorong perubahan perilaku dan cara berpikir untuk melakukan inovasi yang berorientasi pada masyarakat. Pendekatan yang digunakan oleh daerah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik tidaklah sama, namun demikian diharapkan tetap berorientasi

pada

peningkatan

kualitas

layanan

dan

perbaikan

sistem

manajemen pemerintahan. Salah satu layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah kesehatan. Kebijakan pembangunan kesehatan sudah sewajarnya menjadi perhatian utama pemerintah pusat maupun daerah. Mengingat kualitas kesehatan akan sangat mendukung terciptanya kualitas sumber daya manusia yang unggul untuk membangun negara. Beberapa daerah telah mempraktekan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kesehatan. Praktek-praktek tata kelola pemerintahan yang baik ini secara

nyata

telah memberikan manfaat yang cukup

signifikan dalam

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Dengan

penyusunan

Pemerintah

buku

Daerah

Pemerintahan

Yang

Studi

Dalam Baik

Inovasi

Rangka ini

Layanan

Pelaksanaan

diharapkan

dapat

Kesehatan Tata

di

Kelola

menyebarluaskan

pelaksanaan praktek-praktek tata kelola pemerintahan yang baik yang telah berjalan

sukses

di

suatu

daerah

ke

daerah

lainnya

sesuai

dengan

karakteristik masing-masing daerah. Dengan demikian salah satu amanah dari masyarakat akan dapat diselenggarakan dengan baik oleh Pemerintah yakni terwujudnya masyarakat yang sehat dan cerdas.

Jakarta,

November 2008

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Kata Pengantar Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa buku Studi Inovasi Layanan Kesehatan di Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik telah berhasil diselesaikan oleh Tim Peneliti di Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyusunan studi ini dilakukan melalui observasi lapangan pada daerah terpilih, yaitu:

Kabupaten Jembrana melalui program Jaminan Kesehatan Jembrana, Kota

Palangka Raya melalui Puskemas Pahandut dan Provinsi Jawa Timur melalui RSUD Dr. Soedono. Studi

ini

dilakukan

melalui

pendekatan

deskriptif

komparatif.

Informasi

yang

diperoleh terdiri dari sejarah pendirian, regulasi, jenis layanan, sarana prasarana pendukung kegiatan dan inovasi pengembangan layanan kesehatan serta manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah atas keberadaan lembaga layanan kesehatan. Hasil studi terhadap kondisi pelayanan kesehatan di tiga daerah ini, diharapkan dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi pemerintah daerah lainnya. Hal utama yang ingin dicapai antara lain agar pemerintah daerah dapat mengimplementasikan inovasi layanannya sebagaimana yang dipraktekkan di daerah terpilih yang cukup berhasil dalam meningkatkan kualitas

layanan publik di sektor kesehatan. Selain itu,

diharapkan pula pemerintah daerah lainnya dapat mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik serta memacu tumbuh kembangnya aktivitas ekonomi di wilayahnya.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan maupun kontribusi data dalam penyusunan studi ini. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan studi ini masih perlu disempurnakan. Untuk itu, saran dan kritik sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, November 2008

Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN PIMPINAN KPK KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1 Pendahuluan 1.1.

Latar Belakang

1.2.

Tujuan dan Sasaran

1.3.

Metode Pelaksanaan Studi

1.4.

Lokasi dan Waktu Studi

1.5.

Responden dan Sampel

1.6.

Metode Pengumpulan Data

1.7.

Analisa Data

BAB 2 Potret Layanan Kesehatan di Indonesia 2.1.

Permasalahan Layanan Kesehatan di Indonesia

2.2. Kebijakan Layanan Kesehatan 2.3. Desentraliasi Sistem Kesehatan 2.4. Strategi Pembangunan Kesehatan Nasional

BAB 3 Sekilas Praktek Good Governance Bidang Kesehatan di Daerah 3.1.

Jaminan Asuransi Kesehatan di Kabupaten Jembrana. 3.1.1. Gambaran Umum 3.1.2. Latar Belakang Perbaikan Layanan Kesehatan

3.1.3. Regulasi Penyelenggaraan Sistem Asuransi Kesehatan Jembrana 3.1.4. Profil Sistem Asuransi Kesehatan Jembrana 3.1.4.1. Penyelenggara Jaminan Kesehatan Jembrana 3.1.4.2. Jenis Layanan 3.1.4.3. Anggaran Penyelenggaraan JKJ 3.1.5. Mekanisme Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ) 3.1.5.1. Mekanisme

Kerjasama

Antara

PPK

dengan

Badan

Pelaksana JKJ 3.1.5.2

Mekanisme Pelayanan PPK Terhadap Masyarakat Peserta

3.1.5.3. Mekanisme Pengajuan dan Pembayaran Klaim JKJ 3.1.5.4. Mekanisme Evaluasi Badan Pelaksana JKJ Terhadap PPK 3.1.6. Prosedur Pelayanan 3.1.6.1. Pendaftaran Menjadi Peserta JKJ 3.1.6.2. Penggunaan Kartu JKJ 3.1.7. Inovasi Dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan 3.1.7.1. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Gratis 3.1.7.2. Kartu J-sidik (Jembrana Satu Identitas kesehatan) 3.1.8

Permasalahan

Dalam

Pelaksanaan Sistem Asuransi

Kesehatan

Jembrana 3.1.9. Pengawasan dan Evaluasi

3.2. Pelayanan Puskesmas Swadana

Pahandut

3.2.1. Gambaran Umum 3.2.2. Latar Belakang Peningkatan Pelayanan Kesehatan 3.2.3. Regulasi Dalam Upaya Peningakatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pahandut 3.2.4. Profil Puskesmas Pahandut 3.2.4.1. Infrastruktur 3.2.4.2. Persyaratan Kepesertaan

3.2.4.3. Jenis Layanan Kesehatan yang Disediakan di Puskesmas Pahandut 3.2.5. Prosedur Pelayanan Kesehatan 3.2.5.1. Proses Pelayanan Rawat Jalan 3.2.5.2. Alur Pelayanan Puskesmas 3.2.5.3. Proses Pelayanan Ibu Melahirkan dan Rawat Inap Ibu Melahirkan 3.2.6. Inovasi Dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan 3.2.7. Permasalahan Dalam Pelayanan Puskesmas Pahandut 3.2.8. Pengawasan dan Evaluasi

3.3. Rumah Sakit Umum Propinsi Dr. Soedono 3.3.1. Gambaran Umum 3.3.2. Latar Belakang Pendirian RSUD Dr. Soedono 3.3.3. Regulasi Terkait Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kesehatan di Jawa Timur 3.3.4. Profil Rumah Sakit Umum Daerah Soedono Madiun 3.3.4.1. Status Rumah Sakit 3.3.4.2. Sarana dan Prasarana 3.3.5 Pengelolaan Rumah Sakit 3.3.5.1. Pelayanan Rawat Jalan 3.3.5.2. Pengembangan dan Penataan Sistem Pada Pelayanan Rawat Inap 3.3.5.3. Pelayanan di Instalasi Rawat Darurat Terpadu. 3.3.5.4. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral (IBS) 3.3.5.5. Pelayanan Kesehatan di ICU (Intensive Care Unit) 3.3.5.6. Pelayanan Kesehatan di NICU (Neonatal Intensive Care

Unit) 3.3.5.7. Pelayanan di Ruang Anak Melati 3.1.5.8. Pelayanan Penunjang

3.3.6. Inovasi Dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan 3.3.6.1. Penataan Sistem 3.3.6.2. Peningkatan Mutu 3.3.6.3. Kepesertaan Masyarakat 3.3.6.4. Upaya Peningkatan Kesehatan Perorangan 3.3.6.5. Peningkatan Manajemen Pelayanan 3.3.6.6. Prestasi yang Telah Diperoleh RSUD Dr. Soedono 3.3.8. Permasalahan dalam Pelayanan di RSUD Dr. Soedono 3.3.9. Pengawasan dan Evaluasi BAB 4 DAMPAK PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN 4.1.

Sistem Jaminan Kesehatan Jembrana

4.2. Puskesmas Pahandut Kota Palangka Raya 4.3. RSUD Dr.Soedono

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

1.

Papan Moto Pelayanan Publik di depan Kantor KPT

2.

Struktur Organisasi Bapel JKJ

3.

Kantor Bapel JKJ

4.

Moto & Janji Pemkab.Jembrana

5.

Visi Kabupaten Jembrana

6.

Kendaraan operasional JKJ

7.

Dokter swasta JKJ

8.

Salah satu fasilitas kesehatan di puskesmas

9.

Suasana rawat inap di RSUD

10.

Peserta JKJ sedang menunggu pengobatan di puskesmas

11.

Masyarakat sedang membuat kartu JKJ

12.

Contoh kartu J-SIDIK

13.

Kotak pengaduan dan formulir saran dan kritik

14.

Puskesmas Pahandut

15.

Klinik di Puskesmas Pahandut

16.

Struktur Organisasi Puskesmas Pahandut 2007

17.

Fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Pahandut

18.

Perlengkapan pada pelayanan radiomedik

19

Alur Pelayanan Puskesmas Pahandut

20.

Berbagai inovasi pelayanan di Puskesmas Pahandut

21.

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedono

22.

Fasilitas Radiologi dan Laboratorium Di RSUD Dr. Soedono

23.

Paviliun Merpati

24.

Rawat Inap Khusus

25.

Ruang Operasi

26.

Tindakan di Unit Gawat Darurat

27.

Kegiatan Diskusi tentang Kesehatan di Radio Wijaya Kusuma FM

28.

Papan Penunjuk Alur Proses

29.

Kegiatan pertemuan dengan masyarakat

30.

Bakti sosial ke masyarakat

31.

Bantuan penanggulangan bencana

32.

Evaluasi pelayanan

33.

Upaya peningkatan pelayanan di Front Office

DAFTAR GRAFIK

4.1.

Kunjungan Pasien Umum di Puskesmas Pahandut Tahun 2006-2007

4.2.

Kunjungan Pasien Bersalin Tahun 2006-2007

4.4.

Kemajuan Kunjungan Rawat Jalan, Rawat Darurat dan Rawat tahun 2005 s.d 2007

Inap

DAFTAR Tabel

3.1.1. Penerimaan dan Realisasi Anggaran JKJ 3.1.2. Jumlah Subsidi Pemkab. Jembrana Kepada Masyarakat 3.1.3. Biaya/Tarif yang Ditanggung oleh JKJ 3.1.4. Jumlah Peserta JKJ Di Jembrana 3.2.1. Jumlah Tenaga Medis Puskesmas Pahandut Tahun 2007 3.3.1

Jenis Layanan yang Disediakan RSUD Dr.Soedono

3.3.2. Jumlah Tempat Tidur di RSUD Dr.Soedono 3.3.3. Jumlah Tenaga Kerja di RSUD Dr. Soedono 3.3.4. IKM RSUD Dr. Soedono Dalam 3 Tahun 3.3.5. Penilaian Seluruh Unsur Pelayanan Publik di RSUD Dr.Soedono 4.1.

Data Bed Occupational Rate (BOR)

4.2.

Data Umur Harapan Hidup (UHH)

4.3.

Data Antenantal Care (ANC)/kunjungan ibu hamil

DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Desentralisasi atau yang lebih dikenal dengan otonomi daerah telah membawa

perubahan

dalam

tata

kepemerintahan

di

ini.

negeri

Undang-undang No.22 tahun 1999 dan Undang-undang No.25 tahun 1999 yang kemudian digantikan oleh Undang-undang No.32 tahun 2004 dan Undang-undang No.33 tahun 2004, yang diikuti oleh pelbagai daerah

regulasi untuk

telah

memberikan

membawa

harapan

perubahan

yang

kepada cukup

pemerintah berarti

bagi

masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan agar daerah terdorong untuk kreatif

dalam

mengelola

sumber

daya

yang

dimilikinya

dalam

melakukan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karekteristik masing-masing daerah. Proses pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk

melakukan

pembangunan

yang

berkeadilan

dan

mampu

mengangkat secara ekonomis kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik, bebas dan sehat dari korupsi, kolusi serta nepotisme. Pelaksanaan otonomi daerah harus dibarengi pula dengan penegakkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal tersebut sangat penting agar otonomi daerah tidak diterjemahkan oleh para elite di daerah untuk berlomba korupsi dan memperkaya diri sendiri. Oleh sebab itu sejak awal pembangunan, tatanan pemerintah daerah harus dilandaskan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Direktorat Litbang

Studi inovasi layanan kesehatan di pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik I- 1

Ada

beberapa

faktor

yang

sangat

menentukan

dalam

upaya

1

mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa , yaitu : 1. Pelaku-pelaku

pemerintahan,

dari

dalam

hal

ini

sangat

ditentukan oleh kualitas sumber daya aparatur; 2. Kelembagaan

yang

dipergunakan

pelaku-pelaku

oleh

pemerintahan untuk mengaktualisasikan kinerjanya; 3. Perimbangan kekuasaan yang mencerminkan seberapa jauh sistem pemerintahan itu harus diberlakukan;

4. Kepemimpinan

dalam

birokrasi

publik

yang

berakhlak

(visionary), demokratis dan responsif. Implementasi

faktor-faktor

terhadap

di

atas

diharapkan

dapat

mendorong terciptanya kepemerintahan yang baik dan bersih (good

and clean government). Tidaklah mudah menerapkan kondisi tersebut pada

pemerintahan

kita

ini.

saat

Kondisi

birokrasi

kita

masih

meninggalkan kelemahan-kelemahan masa lalu seperti praktek pungli, praktek suap, pelayanan yang buruk, adanya ketidakpastian hukum, masih terjadi tumpang tindih aturan di pusat, masih lemahnya sistem pengawasan, rendahnya akuntabilitas administrasi publik sampai pada masalah

keamanan

nasional.

Dengan

kondisi

demikian

maka

pemerintah dituntut melakukan perbaikan dalam sistem yang baik pada

birokrasi

menciptakan

kita.

birokrasi

Reformasi yang

Birokrasi

efisien,

adalah

responsif,

upaya akuntabel

untuk dan

berintegritas. Ada beberapa hal penting dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut United Nation Development Programe (UNDP), tata kelola pemerintahan yang baik antara lain mencakup partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas dan mengutamakan aturan 2

hukum . 1 2

Miftah Thoha (Bappenas, 2004) Pengantar Pada Modul Decentralization health Service Project

Direktorat Litbang


Pendekatan yang digunakan setiap daerah dalam menerapkan tata kelola

pemerintahan

yang

baik

sama,

tidaklah

namun

tetap

berorientasi pada peningkatan kualitas layanan dan perbaikan sistem pemerintahan.

manajemen bersentuhan Kebijakan

langsung

Salah

dengan

pembangunan

satu

layanan

masyarakat

kesehatan

sudah

publik

adalah

yang

kesehatan.

sewajarnya

menjadi

concern utama pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kualitas kesehatan akan sangat mendukung terciptanya kualitas sumber daya manusia yang baik. Kondisi pelayanan publik di sektor kesehatan masih dapat dikatakan belum memuaskan. Penyediaan pelayanan kesehatan sampai saat ini belum

menjangkau

daerah

sudah

semua

sepatutnya

lapisan

masyarakat.

pemerintah

pusat

Dengan dan

otonomi

daerah

lebih

memperhatikan kualitas pelayanan kesehatannya. 3

Menurut Kovner (1995) , dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, peran pemerintah dalam sektor kesehatan ada tiga, yaitu : regulator, pemberi dana dan pelaksana kegiatan. Dalam menunjang ketiga peran pemerintah tersebut diatas diperlukan beberapa hal 4

antara lain : 1. Komitmen politik untuk pengembangan pelayanan kesehatan. 2. Pendekatan yang pro orang miskin. 3. Menyeimbangkan peran pemerintah, lembaga usaha swasta, dan lembaga swadaya masyarakat dalam pelayanan kesehatan. 4. Menangani kegagalan pasar, misalnya pemerintah sebaiknya membiayai masyarakat miskin yang tidak mampu membeli pelayanan kesehatan. 5. Manajemen lembaga pelayanan kesehatan yang berorientasi pada pengguna. 3 4

Health Care Delivery in the United States . Springer Publishing- Kovner A.R.(1995) Desentraslisasi Kesehatan di Indonesia dan Perubahan Fungsi Pemerintahan : dkk Trisnanto Laksono (2005)

Direktorat Litbang


6. Partisipasi luas dari masyarakat dan lembaga usaha dalam keputusan,

pengambilan

reformasi

bidang

kesehatan,

dan

pengembangan sistem kesehatan. 7. Memberantas praktek-praktek ilegal termasuk korupsi dalam pelayanan kesehatan.

8. Pembiyaan pelayanan kesehatan yang responsif dan fair. 9. Desentralisasi pelayanan. Beberapa kabupaten, kota maupun provinsi telah melakukan beberapa pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor kesehatan, praktek-praktek tata kelola pemerintahan yang baik ini secara nyata telah memberikan manfaat yang cukup signifikan dalam meningkatkan derajat kesehatan dan menciptakan masyarakat lebih baik. Komisi

Pemberantasan

berperan

sebagai

trigger

Korupsi

sesuai

mechamism

dengan

turut

kewenangannya

menularkan

praktek-

praktek tata kelola pemerintahan yang baik yang sukses di suatu daerah ke daerah lainnya sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.

1.2.

Tujuan dan Sasaran

1. Mempelajari praktek-praktek pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang

baik

dibidang

kesehatan

pada

beberapa

pemerintah

provinsi/kabupaten/kota yang telah berhasil melaksanakannya. 2. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan inovasi layanan kesehatan di daerah.

3. Menularkan informasi keberhasilan praktek tata kelola pemerintahan yang baik ke daerah lain yang belum melaksanakan.

Direktorat Litbang


1.3.

Metode Pelaksanaan Studi Metode dalam penelitian menggunakan metode deskriptif, yang mana pelaksanaannya

terbagi

kedalam

beberapa

tahapan

yakni

tahap

penentuan kebutuhan data, tahap pengumpulan data, penentuan teknik sampel dan tahap analisis.

1.4.

Lokasi dan Waktu Studi Studi inovasi layanan kesehatan di pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dilakukan pada tiga daerah,

yaitu:

Kabupaten

Jembrana,

Puskemas

Pahandut

Kota

Palangkaraya dan RSUD Dr. Soedono Provinsi Jawa Timur. Pemilihan daerah dilakukan secara purposive, dimana terdapat keberhasilan

pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kesehatan pada daerah-daerah tersebut. Pelaksanan studi dilakukan dalam kurun waktu 10 bulan meliputi survey lapangan di Kabupaten Jembrana yang dilaksanakan pada bulan November 2007, Puskesmas Pahandut Bulan November 2007 dan RSUD Dr. Soedono pada bulan April 2008, penulisan studi serta visualisasi berupa DVD video dan CD Interaktif.

1.5.

Responden dan Sampel Responden dalam studi meliputi unsur pemerintah daerah dan masyarakat.

Direktorat Litbang


1.6.

Metode Pengumpulan Data Studi ini dibangun dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara secara langsung dari unsur pemerintah daerah dan unsur masyarakat sebagai pengguna. Data sekunder diperoleh

dari

berbagai

sumber

seperti

internet,

buku

literatur,

dokumen penunjang dari instansi terkait dan dokumentasi terkait lainnya. 1.7.

Analisis Data Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitiatif dengan tujuan memudahkan penjelasan hasil observasi, wawancara serta dokumentasi di lapangan.

Direktorat Litbang


BAB 2 POTRET LAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA

2.1.

Permasalahan Layanan Kesehatan di Indonesia Kondisi pelayanan kesehatan yang belum memadai, merupakan salah satu penyebab menurunnya derajat kesehatan manusia. Mahalnya biaya

kesehatan

menjadikan

seolah-olah

kesehatan

hanya

dapat

dinikmati oleh orang-orang mampu. Ironisnya biaya kesehatan yang mahal seringkali tidak diikuti oleh pelayanan yang baik. Penurunan kualitas layanan kesehatan berakibat pada menurunnya kepercayaan publik terhadap kualitas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah, sehingga kecenderungan masyarakat Indonesia memilih fasilitas yang disediakan oleh swasta, karena relatif menyediakan layanan yang lebih baik. Perbaikan kualitas pelayanan kesehatan sangatlah penting untuk dikedepankan. komitmen

Selayaknya,

utama

masalah

pemerintah

kesehatan

dengan

harus

menjadi

menempatkan

masalah

kesehatan sama pentingnya dengan masalah politik, ekonomi maupun keamanan. Buruknya kondisi pembangunan kesehatan nasional akan berakibat pada lemahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia. Hal tersebut tersirat dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Saat ini peringkat IPM dari UNDP (United Nation Development Program) Indonesia di peringkat 107 , masih lebih buruk dari negara tetangga Vietnam yang berada dua peringkat diatas Indonesia, bahkan kita masih ketinggalan jauh dengan Malaysia yang berada di urutan 63. Posisi Indonesia ini naik satu peringkat dibanding tahun 2006/2007 Direktorat Litbang

Studi inovasi layanan kesehatan di pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik II- 1

yang

berada diperingkat 108. Peringkat

tersebut memperlihatkan

bahwa Indonesia masih tergolong dalam negara dengan pembangunan SDM menengah. Desentralisasi

1

merupakan

tantangan

dalam

peningkatan

kualitas

pelayanan kesehatan. Saat ini pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat besar dalam penyediaan fasilitas kesehatan. Yang utama adalah

perhatian

yang

besar

dari

pemerintah

terhadap

kondisi

kesehatan melalui peningkatan kelayakan serta akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Sasaran utamanya antara lain peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas, rumah sakit, pemenuhan standar mutu pelayanan serta kualitas SDM yang memadai. Pelayanan

publik

dibidang

kesehatan

menjadi

isu

yang

cukup

strategis. Perbaikan pelayanan publik di Indonesia sampai saat ini cenderung berjalan lambat. Banyaknya tuntutan perubahan seringkali ditujukan kepada aparatur pemerintah dan seringkali menyangkut masalah pelayanan yang diberikan. Masih rendahnya mutu pelayanan publik

yang

diberikan

oleh

aparatur

pemerintah

menyebabkan

buruknya citra pemerintah dimata masyarakat, sehingga keluhan dan kekecewaan terhadap mutu pelayanan yang diberikan kerap menjadi isu yang berkembang sampai saat ini.

2.2.

Kebijakan Layanan Kesehatan Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1 dan pasal 34 ayat

3,

ditegaskan

adanya

hak

setiap

warga

negara

dalam

memperoleh layanan kesehatan serta adanya kewajiban pemerintah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Melihat dari

1 http://hdr.undp.org/statistics/ Direktorat Litbang


amanat undang-undang dasar tersebut, jelas sudah bahwa pemerintah berkewajiban berperan serta dalam peningkatan pelayanan kesehatan. Tujuannya untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang lebih baik. Otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 1999 telah membawa

optimisme

peningkatan perubahan

kinerja

dalam di

kebijakan

upaya

sektor

telah

reformasi

pelayanan

banyak

dalam

kesehatan.

dilakukan

mencapai Perubahan-

pemerintah

dalam

penyempurnaan keberhasilan desentralisasi. Optimalisasi peran daerah diharapkan membantu didalam mewujudkan manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas. Sesuai dengan amanat Undang-undang pemerintahan daerah baik Undang-undang No.22 tahun 1999 maupun Undang-Undang No. 32 tahun 2004, dikatakan bahwa bidang kesehatan merupakan salah satu kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh daerah. Penjelasan lebih detail mengenai pembagian peran dan fungsi kewenangan pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.38 tahun 2007 tentang

Pembagian

Pemerintahan

Urusan

Daerah

Pemerintahan

Provinsi,

dan

Pemerintah,

Antara

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota. Pemerintah pusat berkewajiban meningkatkan peran Dinas

Kesehatan

di

Provinsi

Kabupaten/Kota

dan

agar

mampu

menjadi regulator yang baik. Dalam

melakukan

peningkatan

pelayanan

dibidang

kesehatan,

pemerintah pada tanggal 8 Juli 2002 mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/756/OTDA tentang Konsep Dasar Penentuan kemudian

Kewenangan diikuti

dengan

Wajib

dan

terbitnya

Standar

Pelayanan

Keputusan

Menteri

Minimal, Kesehatan

Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, kemudian diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI No.65 tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Direktorat Litbang


sebagai

pedoman

pelayanan

dasar

yang

harus

diadopsi

dan

diimplementasikan. Diharapkan dengan standar tersebut, pelayanan kesehatan yang mendasar dapat dipenuhi pada tingkat yang paling minimal.

Standar

pelayanan

pelayanan

kesehatan

kepada

minimal

harus

mampu

memberikan

publik

tanpa

mengorbankan

mutu

pelayanan. Optimalisasi peran pemerintah tersebut tentunya bertujuan untuk mencapai

sistem kesehatan nasional di Indonesia yang terselenggara

secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Untuk melakukan pencapaian dan kinerja terhadap sistem kesehatan nasional tersebut, maka

perlu

upaya-upaya

dilakukan

kesehatan

yang

bersifat

peningkatan (promotif) dan pencegahan (preventif). Upaya tersebut perlu didukung oleh komitmen politik dari tiap-tiap pimpinan daerah. Hal ini harus ditunjang dengan melakukan efektifitas pengelolaan pengalokasian dana yang bersumber dari pemerintah. Sampai saat ini pembelanjaan dana pemerintah belum cukup untuk mengedepankan upaya

kesehatan

masyarakat.

Mobilisasi

sumber

pembiayaan

kesehatan masih terbatas, dan yang tidak kalah penting adalah peranan

pemerintah

pengawasan

dalam

terhadap

melakukan

praktik-praktik

pemberantasan

illegal

dalam

dan

pelayanan

kesehatan seperti korupsi, kolusi dan persaingan usaha yang tidak sehat.(unfair competition).

2.3.

Desentraliasi Sistem Kesehatan Otonomi daerah atau yang lebih dikenal dengan istilah Desentralisasi merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Desentralisasi sistem kesehatan merupakan bentuk reformasi pada sektor pelayanan kesehatan masyarakat. Pada umumnya desentralisasi

Direktorat Litbang


dilaksanakan oleh adanya dorongan politik yang bertujuan untuk: (1) meningkatkan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah; (2) meningkatkan

keikutsertaan

masyarakat

dan

penyelenggaraan

pelayanan masyarakat, yang resposif terhadap kebutuhan masyarakat; (3) memperkuat kerja sama dan integrasi pelayanan masyarakat di daerah; (4) restrukturisasi dan efisiensi pelayanan masyarakat, (5) 2

mendukung inovasi dan pengembangan pelayanan masyarakat.

Desentralisasi kesehatan di Indonesia ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Setelah beberapa

tahun

berjalan,

timbul

ketidakpuasan

terhadap

proses

desentralisasi, antara lain disebabkan karena dana kesehatan dari DAU dan APBD ternyata jumlahnya sedikit, sehingga sektor kesehatan kekurangan dana dan kehilangan koordinasi. Undang-undang No.22 tahun 1999 pada akhirnya diperbaharui oleh Undang-undang No.32 tahun 2004 yang semangatnya tidak ekstrim desentralisasi, namun mengarah

ke

sentralisasi,

walaupun

sektor

kesehatan

masih

terdesentralisasi. Secara umum sektor kesehatan belum siap untuk melakukan desentralisasi. Dalam hal struktur kelembagaan di sektor kesehatan, terdapat perubahan yang cukup radikal di daerah, seperti digabungnya Kanwil dan Kandep ke Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten. Namun perubahan ini tidak diikuti oleh perubahan yang signifikan di Pusat. Struktur organisasi Departemen Kesehatan masih relatif sama. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom,

pada

awalnya

memberikan

harapan

dalam

peningkatan

status kesehatan masyarakat. Namun kenyataannya adalah sebaliknya, terjadi

kebingungan

pembagian

peran

antar

level

pemerintah.

Walaupun ada perubahan aturan hukum tetapi tidak terjadi perubahan 2

World Bank Group Decentralization Net

Direktorat Litbang


yang signifikan terhadap status kesehatan masyarakat. Pengalaman desentralisasi bagi Indonesia selama kurun waktu 7 tahun dirasa belum cukup jika dibandingkan dengan negara lain yang telah lama menerapkan desentraliasinya.

3

Terbitnya PP No.38 tahun 2007 menggantikan PP No.25 tahun 2000 dan PP No.41 tahun 2007 menggantikan PP No.8 tahun 2003, seharusnya dapat merubah sistem kesehatan di daerah dan di pusat. Beberapa

upaya

telah

dilakukan

oleh

pemerintah

daerah

dalam

meningkatkan pelayanan kesehatan, antara lain dengan menata ulang struktur

organisasi

Dinas

Kesehatan

sesuai

dengan

kebutuhan,

menetapkan regulasi kesehatan dalam bentuk Perda, menciptakan sistem pembiayaan kesehatan yang paling cocok untuk daerahnya, peningkatan

kualitas

aparat

pemerintah,

pengembangan

teknologi

informasi, melakukan kerjasama dengan intitusi/lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan, meningkatkan peran serta masyarakat, dan melakukan inovasi-inovasi lainnya dibidang kesehatan. Kedepannya masih banyak yang perlu diperbaiki baik dari sisi regulasi maupun dalam pelaksanaannya.

2.4.

Strategi Pembangunan Kesehatan Nasional Peningkatan

jumlah

pengangguran

dan

penduduk

miskin

serta

menurunnya derajat kesehatan penduduk Indonesia tidak terlepas dari munculnya krisis multidimensi yang mendera negeri ini. Hal tersebut berakibat pada penurunan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Oleh sebab itu dukungan sistem kesehatan nasional yang tangguh merupakan hal yang krusial dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan hidup sehat bagi masyarakat agar terwujud derajat 3

Pengantar Seminar Internasional Dengan Tema Pelaksanaan Desentralisasi Kesehatan di Bali, 7-10 Agustus 2007

Direktorat Litbang


kesehatan masyarakat yang optimal. Dalam amanat yang tercantum dalam undang-undang dasar negara bahwa

kesehatan

merupakan

hak

masyarakat,

dan

pemerintah

berkewajiban menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Amanat UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan

melalui

Kesehatan

yang

Undang-undang

mengatur

berbagai

No.23 hal

1992

tentang

berkaitan

dengan

tahun yang

masalah kesehatan. Tujuannya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ke arah yang lebih baik. Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pemerintah perlu

menyelenggarakan

Pembangunan

kesehatan

pembangunan yang

kesehatan

dijalankan

optimal.

yang

seharusnya

merupakan

sebuah sistem saling terkait dan saling mendukung antara satu dengan

lain,

baik

dibidang

kesehatan

maupun

diluar

bidang

kesehatan. Sistem tersebut dikenal sebagai sistem kesehatan. Sistem kesehatan yang ada saat ini adalah Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk mengakomodasikan sistem

sosial.

jaminan

Undang-undang

tersebut

dibuat

untuk

memenuhi amanat UUD 1945 pasal 34 khususnya ayat 2 yang mengatakan adanya kewajiban negara dalam mengembangkan sistem jaminan

sosial

bagi

seluruh

rakyat

sesuai

dengan

martabat

kemanusiaan. Di era otonomi daerah, sistem jaminan sosial bagi daerah sebenarnya telah diamanatkan juga didalam Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, tetapi pada awalnya terbentur pada UU SJSN itu sendiri. Peran serta pemerintah daerah sebetulnya

sangat

diperlukan

untuk

menjamin

penyelenggaraan

program jaminan sosial bagi masyarakat di daerah. Kini daerah Direktorat Litbang


memiliki kesempatan dalam mengembangkan sistem jaminan sosial setelah mengajukan judicial review terhadap UU SJSN. Melalui hasil putusan Mahkamah Agung terhadap judicial review Undang-undang No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka diputuskan bahwa Undang-undang No.40 tahun 2004 dinyatakan berpotensi

menutup

peluang

bagi

pemerintah

daerah

untuk

membentuk dan mengambangkan badan penyelenggara jaminan sosial tingkat daerah. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) ditetapkan lewat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.131/MENKES/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang merupakan perubahan terhadap SKN sebelumnya yang ditetapkan pada tahun 1982. SKN tersebut cukup berperan sebagai acuan dalam proses penyusunan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) bidang kesehatan serta penyusunan Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, dan juga sebagai acuan dalam penyusunan

berbagai

kebijakan,

pedoman

dan

arah

pelaksanaan

pembangunan kesehatan. SKN tersebut juga menjadi acuan bagi daerah untuk

menyusun dan mengambangkan Sistem Kesehatan 4

Daerah (SKD) . Penyusunan Sistem Kesehatan di daerah harus memperhatikan sistem kesehatan tingkat nasional, renstrada dan visi daerah yang merujuk kepada kebijakan-kebijakan, baik kebijakan pembangunan kesehatan daerah maupun kebijakan nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2005-2009, hal tersebut merupakan langkah 5

kunci dalam penataan sistem kesehatan daerah.

Selain SKN, secara implementatif periode pemerintahan sekarang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4 5

Departemen kesehatan 2004 Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Depkes RI

Direktorat Litbang


(RPJMN) 2004-2009 yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No.7 2005

tahun

tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Nasional. Adapun implementasi dari RPJPM di bidang kesehatan ini dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan RI melalui Kep Menkes No. 1202/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Indonesia Sehat Pada Tahun 2010. Visi Indonesia Sehat 2010 yang telah dirumuskan oleh Departemen Kesehatan

menyatakan

bahwa

gambaran

masyarakat

Indonesia

dimasa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan masyarakat,

adalah

bangsa

dan

negara

yang

ditandai

oleh

penduduknya hidup dalam lingkungan, dan dengan perilaku yang sehat memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang

bermutu

kesehatan

yang

secara

adil

dan

setinggi-tingginya

merata, di

serta

seluruh

memiliki wilayah

derajat Republik

Indonesia. Dengan strategi pembangunan kesehatan yang terencana, diharapkan perencanaan strategis sektor kesehatan dimasa depan akan lebih baik. Kondisi saat ini menggambarkan semakin tingginya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, ditambah masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, adanya praktik KKN, serta masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja

aparatur

negara.

Kesemuanya

merupakan

cerminan

dari

kondisi kinerja birokrasi aparatur negara yang masih belum seperti harapan masyarakat.

Direktorat Litbang


BAB 3 SEKILAS PRAKTEK TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI BIDANG KESEHATAN DI DAERAH

3.1.

Jaminan Asuransi Kesehatan di Kabupaten Jembrana.

3.1.1.

Gambaran Umum Jembrana merupakan kabupaten di ujung barat Pulau Bali dan merupakan pintu gerbang antara Pulau Bali dan Pulau Jawa. Uniknya perekonomian Jembrana tidak mengandalkan pariwisata seperti halnya kebanyakan

kota/kabupaten

di

Bali,

tetapi

sektor

pertanian,

peternakan dan perikananlah yang menjadi andalannya. Luas wilayah Kabupaten Jembrana kurang lebih 84.180 Km², atau sekitar 14,96 % dari luas wilayah Pulau Bali. Dengan luas tersebut, sekitar 8.250 Ha digunakan sebagai lahan persawahan, sedangkan sisanya berupa non sawah dengan luas 12.629 Ha, hutan negara dengan luas 41.809 Ha dan sisanya digunakan untuk perkebunan dan lainnya. Secara Administratif, Kabupaten Jembrana terbagi atas 5 Kecamatan, dimulai dari sisi barat ke sisi timur yaitu, Kecamatan Melaya,

Kecamatan

Negara,

Kecamatan

Jembrana,

Kecamatan

Mendoyo, dan Kecamatan Pekutatan. Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jembrana relatif tidak besar, bahkan bisa dikategorikan sebagai kabupaten yang miskin. PAD Kabupaten Jembrana tergolong kecil jika dibandingkan dengan daerah lain di Bali. Sumber penghasilan utama Kabupaten Jembrana berasal Direktorat Litbang

Studi Inovasi Layanan Kesehatan di Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik III-1

dari retribusi dan pajak. Dengan kondisi seperti itu, maka Pemerintah Kabupaten Jembrana berusaha melakukan pembenahan diberbagai sektor, terutama yang berkaitan dengan perhatian kepada masyarakat kecil, antara lain program-program inovasi khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.

3.1.2. Latar Belakang Perbaikan Layanan Kesehatan Reformasi

perbaikan

layanan

kesehatan

di

Jembrana,

Kabupaten

diawali adanya inisiatif yang diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam mengevaluasi program kesehatan puskesmas dan rumah sakit pemerintah daerah (RSUD) pada saat itu. Kajian yang difokuskan

pada

mutu

dan

biaya

pelayanan

kesehatan

bagi

masyarakat Jembrana tersebut terevaluasi beberapa hal, antara lain :

1. Tingkat

pemanfaatan

pemanfaatan

RSUD

puskesmas

hanya

masih

60%

dibawah

sekitar

30

s.d

40

dan orang

perharinya. Seperti diketahui Sarana kesehatan di Kabupaten Jembrana pada saat itu terdiri dari 1 RSUD (Pemerintah), 1 RS Swasta (RS Dharma Sentana), 1 RS Khusus Bersalin Kertayasa, 6 Puskesmas, 1 RS Bersalin (RB Bunda), 48 Puskesmas Pembantu, 6 Puskesmas Keliling, 326 Posyandu dan 7 klinik swasta serta 7 apotik. Sedangkan tenaga Kesehatan terdiri dari dokter umum 69 orang (38 pemerintah, 28 swasta), 9 dokter ahli

(8

pemerintah,

1

swasta),

bidan

118

orang

(96

pemerintah, 22 swasta), perawat 266 orang (238 pemerintah, 28 swasta), apoteker 3 orang, dokter gigi 10 orang, dan paramedis non perawatan serta tenaga administrasi berjumlah 129 orang.

1

2. Kualitas serta biaya pelayanan kesehatan di puskesmas dan RSUD

masih

dianggap

mengecewakan.

Evaluasi

terhadap

1 Data tahun 2007 (Bapel JKJ) Direktorat Litbang


kualitas

serta

biaya

pelayanan

di

RSUD

dan

puskesmas,

dilakukan berdasarkan tindak lanjut terhadap keluhan dari masyarakat

yang

menyatakan

bahwa

kualitas

pelayanan

kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Negara masih mengecewakan. 3. Masyarakat Jembrana menilai bahwa pelayanan yang diberikan oleh swasta dirasakan lebih baik dibandingkan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah kabupaten, baik itu dari segi kualitas pelayanan maupun dari sisi obat-obatan, ditambah prilaku

petugas

rumah

sakit/puskesmas

yang

ramah

dan

tingkat kenyamanan dan kebersihan lingkungan. 4. Subsidi

obat

pendapatan

untuk dari

rumah sektor

sakit

cukup

kesehatan

besar,

jauh

sementara

lebih

rendah

dibandingkan subsidi yang diberikan. 5. Hasil

evaluasi

memperlihatkan

adanya

pemborosan

pada

operasional pelayananan kesehatan, sehingga dirasakan tidak efisien. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Jembrana mengalihkan subsidi, dari subsidi obat-obatan di RSUD dan Puskesmas menjadi subsidi yang diberikan langsung ke masyarakat melalui program asuransi. Program asuransi tersebut dikelola oleh suatu lembaga

asuransi

yang

dibentuk

oleh

Pemerintah

Kabupaten

Jembrana.

Direktorat Litbang


Pada

awalnya

Jembrana

Pemkab

membentuk

tim

persiapan Jaminan Kesehatan Jembrana

yang

dituangkan

kedalam SK Bupati No.572 tahun 2002 jo. SK Bupati No.552

2003.

tahun

Kemudian membentuk Badan Penyelenggara kesehatan JKJ)

Jaminan

Jembrana

dan

(Bapel

mengatur

pengalihan subsidi pelayanan Gambar 1 : Papan Moto Pelayanan Publik di Depan Kantor KPT

kesehatan kepada Bapel JKJ

berdasarkan SK Bupati No.31 tahun 2003. Di tahun 2004 Pemkab Jembrana

menerbitkan

SK

Bupati

No.1927

tahun

2004

untuk

membentuk tim pengelola Jaminan Kesehatan Jembrana. Akhirnya pada tahun 2006 keluarlah Peraturan Daerah No.7 tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Jembrana. Sebagai bentuk asuransi kesehatan, Premi JKJ disubsidi oleh pemerintah kabupaten melalui APBD. Jenis pelayanan yang disediakan meliputi pelayanan kesehatan dasar atau primer. Disamping membuka akses masyarakat kepada pelayanan dasar, JKJ juga bertujuan untuk

meningkatkan kualitas

pelayanan kesehatan

dasar itu sendiri. Dalam program JKJ ini, masyarakat tidak perlu menyediakan uang untuk membayar premi karena sudah ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah (kecuali untuk JKJ tahap II). Pelayanan yang diberikan adalah perawatan primer atau rawat jalan tingkat pertama, baik pada unit pelayanan pemerintah maupun swasta untuk JKJ tahap I dan rawat inap untuk JKJ Tahap II. Layanan kesehatan primer yang disediakan oleh JKJ termasuk juga perawatan gigi yang disediakan oleh penyedia layanan pemerintah

Direktorat Litbang


maupun swasta yang ikut berpartisipasi dalam program ini. Untuk masyarakat

yang

dikategorikan

ditanggung

termasuk

pelayanan

golongan

miskin,

kesehatan

sekunder

layanan dan

yang tersier.

Semua dokter umum, bidan, dokter gigi yang berasal dari pemerintah ataupun dari swasta bisa menandatangani kontrak layanan dengan Bapel JKJ dan mendapatkan pergantian sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam kontrak. Pada dasarnya program JKJ bertujuan untuk

memastikan

bahwa

seluruh

warga

Kabupaten

Jembrana

mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu.

3.1.3.

Regulasi

Penyelenggaraan

Sistem

Asuransi

Kesehatan

Jembrana 1. SK Bupati No. 572 tahun 2002 jo SK Bupati No. 552 tahun 2003 tentang Tim Persiapan Jaminan Kesehatan Jembrana. 2. SK Bupati No.31 tahun 2003 tentang

Pengalihan Subsidi

Pelayanan Kesehatan Kepada Bapel JKJ dan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Jembrana (Bapel JKJ). 3. SK Bupati No. 1927 tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Jembrana (Pengelola JKJ). 4. Peraturan daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Jembrana. 5. Peraturan Bupati Jembrana Nomor: 19 tahun 2006 tentang Iuran

Rawat

Inap

Program

Jaminan

Kesehatan

Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Jembrana.

Direktorat Litbang


3.1.4. Profil Sistem Asuransi Kesehatan Jembrana 3.1.4.1. Penyelenggara Jaminan Kesehatan Jembrana a) Badan Pelaksana JKJ Lembaga JKJ adalah lembaga asuransi yang dibentuk oleh Pemkab. Jembrana. Terdiri dari Badan Pelaksana (Bapel) JKJ dan Tim Pengelola JKJ. Bapel JKJ dipimpin oleh Direktur yang membawahi 4 bidang. Tim Pengelola JKJ dipimpin oleh seorang Koordinator dan membawahi 2 bidang, yaitu (1) Administrasi dan Keuangan, (2) Pelayanan dan Pemasaran. Biaya operasional Pengelola JKJ dibebankan kepada Bapel JKJ. Gambar 2. Struktur Organisasi Bapel JKJ

Sumber: Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor 1927 tahun 2004 dan mulai tahun 2005 diganti menjadi Surat Keputusan Bupati Jembrana tentang Tim Pelaksana Kegiatan Jaminan Sosial Daerah Kab. Jembrana Nomor 746/Diskesos/2007.

Direktorat Litbang


b) Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) i.

Tingkatan pemberi pelayanan kesehatan (PPK) adalah sebagai berikut : 

PPK 1 (rawat jalan 1) terdiri dari dokter umum,

gigi,

dokter

bidan

praktik

swasta

(tanpa tindakan), puskesmas/pustu, BP/BKIA swasta. Gambar 3. Kantor Bapel JKJ



PPK 2 (rawat jalan 2) terdiri dari dokter ahli (dengan/tanpa

penunjang

medik),

baik

di

poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah maupun praktek swasta. 

PPK 3 (rawat inap) terdiri dari rumah sakit pemerintah, puskesmas perawatan, RS swasta dan rumah sakit bersalin.

ii. Persyaratan PPK (PPK 1, PPK 2 dan PPK 3) dalam keikutsertaan program JKJ adalah sebagai berikut :  Gambar 4. Moto & Janji Pemkab. Jembrana

Memiliki ijin praktek/ ijin operasional yang sesuai.



Lokasi

pelayanan

berada

di

kawasan

Kabupaten Jembrana. 

Mengadakan kontrak kerjasama dengan badan penyelenggara JKJ.

c) Peserta JKJ Peserta terutama

JKJ

adalah

keluarga

seluruh miskin

masyarakat

(Gakin)

dan

Jembrana masyarakat

umum yang belum terbiayai oleh sistem pelayanan asuransi kesehatan (Askes untuk PNS, Jamsostek untuk Gambar 5. Visi Kabupaten Jembrana

Direktorat Litbang

karyawan

swasta,

dan

asuransi

swadana

lainnya).


Sosialisasi JKJ kepada masyarakat dilakukan oleh Tim Pengelola JKJ antara lain melalui pendaftaran 'jemput bola' ke banjar (komunitas masyarakat) atau calon peserta mendaftar langsung di Sekretariat JKJ. 3.1.4.2. Jenis Layanan a) Pelayanan Kesehatan PPK 1 Program jaminan pelayanan kesehatan pada masyarakat berupa jaminan kesehatan rawat jalan tingkat 1. Rawat jalan di PPK 1 yaitu puskesmas, UGD rumah sakit umum, dokter gigi, bidan, rumah sakit/klinik swasta. b) Pelayanan Kesehatan JKJ Tahap II (JKJ Paripurna) JKJ Paripurna merupakan program jaminan pelayanan kesehatan

pada

masyarakat,

dengan

memberikan

pelayanan rawat jalan (PPK 1), rawat jalan spesialis (PPK 2) dan rawat inap (PPK 3) di rumah sakit umum. Layanan ini diberikan secara sukarela dengan preminya yang dibayar langsung oleh masyarakat. 3.1.4.3. Anggaran Penyelenggaraan JKJ a) Dana penyelenggaraan JKJ berasal dari APBD Kab. Jembrana, sebagian besar dari PAD yang dihimpun oleh Dinas Kesehatan dan Kesos Kab. Jembrana. Sumbersumber dana penyelenggaraan JKJ yang dihimpun oleh Pemkab.

Jembrana,

berasal

dari

pendaftaran

JKJ,

penjualan obat, penjualan blanko, APBD, Gakin PKBSBBM (hanya sampai tahun 2004), Gakin Bali (hanya sampai

tahun

2004),

Askes

(hanya

sampai

tahun

2004). Dengan tidak masuknya dana dari Gakin PKBSDirektorat Litbang


BBM, Gakin Bali dan Askes, saat ini ada tambahan sumber dana, untuk premi JKJ otomatis hanya berasal dari pendaftaran JKJ, penjualan obat, penjualan blanko dan APBD. Dan pada tahun 2006 mendapat tambahan dana baru yang bersumber dari ASKES. b) Besar anggaran JKJ yang disediakan Pemkab. Jembrana dan realisasi penggunaan dari tahun 2003 sampai 2007 ditampilkan dalam tabel berikut ini : Tabel 3.1.1

Penerimaan dan Realisasi Anggaran JKJ

Tahun

Penerimaan (Rp)

Realisasi (Rp)

Saldo Kas (Rp)

Catatan

2002

100.000.000,00

100.000.000

-

Mulai bulan : Desember 2002 s.d Februari 2003 Anggaran Persiapan JKJ , Bantuan Bupati jembrana

2003

3.381.161.345,70

1.645.034.847,00

1.736.126.498,70

Bulan Maret 2003 s.d Desember 2003 Penerimaan : pendaftran, obat, blanko, APBD, ASKES dan Gakin pengeluaran : terdapat saldo kas

2004

6.734.131.251,97

8.518.403.920,00

(48.504.615,67)

Bulan Januari 2004 s.d Desember 2004 penerimaan : pendaftaran obat, blanko, APBD. ASKES dan Gakin

2005

8.673.499.272,70

7.123.037.215,00

902.760.488,37

Bulan Januari 2005 s.d Desember 2005 Penerimaan : Pendaftaran obat, blanko, APBD

2006

8.589.505.314,18

8.157.393.332,5

1.269.607.470,05

Bulan Januari 2006 s.d Desember 2006 Penerimaan : Pendaftaran obat, blanko, APBD dan ASKES

2007

8.314.603.425,06

7.604.120.233,00

1.980.090.662,11

Bulan Januari 2007 s.d Desember 2007 penerimaan : obat, APBD, ASKES dan Gakin

Oktober 2008

9.080.036.730,18

7.662.134.980,22

3.397.992.412,07

Bulan Januari 2008 s.d Oktober 2008 Penerimaan : Obat, APBD dan Gakin

JUMLAH

44.872.937.339,79

41.474.944.909,72

3.397.992.412,07

Sumber : Bapel JKJ 2007

Direktorat Litbang


c) Subsidi

diberikan

seluruh

masyarakat

Jembrana premi

kepada

dalam

untuk

bentuk

biaya

rawat

jalan tingkat pertama di unit pelayanan

kesehatan

(PPK

pemerintah

1)

swasta

yang

dasar dan

mengikat

kontrak kerja dengan Bapel

Gambar 6. Kendaraan operasional JKJ

JKJ. Untuk pelayanan rawat jalan tingkat 2 dan rawat inap,

masyarakat

membayar

premi

harus kepada

lembaga JKJ sesuai program yang diikuti.

d) Subsidi

premi

Pemerintah

dibayarkan Kabupaten

Jembrana kepada Bapel JKJ, kemudian

Bapel

membayarkannya

JKJ

Gambar 7. Dokter swasta JKJ

kepada

PPK 1 sesuai dengan klaim yang disampaikan oleh PPK 1. e) Apabila dihitung per orang, besar

subsidi

Jembrana

Pemkab. kepada

masyarakat untuk pelayanan kesehatan

dasar

dijelaskan

pada tabel di bawah ini : Gambar 8. Salah satu fasilitas kesehatan di puskesmas

Direktorat Litbang


Tabel 3.1.2. Jumlah Subsidi Pemkab. Jembrana Kepada Masyarakat Tahun

Target Penduduk

Subsidi/Premi

Nilai Total Subsidi (Rp)

Keterangan

2003

100,000

Rp. 2.500,-/orang/bulan

3.000.000.000

2004

150,000


4.500.000.000

2005

252,065


7.642.500.000

2006

253,403


7.900.700.000

Subsidi premi pembayaran klaim Ppk-1 (dokter, Bidan, Puskesmas dan RSU)

2007

260,791


7.529.899.470

Sumber : Bapel JKJ

3.1.5.

Mekanisme Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Jembrana

(JKJ) 3.1.5.1. Mekanisme Kerjasama Antara PPK Dengan Bapel JKJ

a) PPK

JKJ

dengan

Bapel

JKJ

mempunyai

hubungan

kontrak dimana kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban. b) Bapel JKJ mengadakan ikatan kerja dengan PPK 1 untuk memberikan

pelayanan

kesehatan

dasar

kepada

pemegang kartu JKJ. 

Ikatan

kerja

dengan

PPK

1

Pemerintah

dilakukan antara Direktur Bapel JKJ dengan Dinkessos yang membawahi UPT Pelayanan Kesehatan Daerah. 

Ikatan kerja dengan PPK 1 Swasta yaitu dokter, dokter gigi, dan bidan, kontrak kerja dilakukan antara Direktur Bapel JKJ dengan tenaga kesehatan yang bersangkutan.

c) Kontrak kerja berlaku 1 tahun dan dapat diperpanjang kembali. Direktorat Litbang


3.1.5.2. Mekanisme Pelayanan PPK Terhadap Masyarakat Peserta a) Pelayanan PPK 1 terhadap masyarakat peserta JKJ, yaitu: i.

Petugas administrasi menerima kartu JKJ dari peserta

JKJ

mencatat

yang

akan

peserta,

nomor

berobat, nama

kemudian

peserta

dan

masa berlaku kartu serta keluhan penyakit. ii. Rumahsakit/ memeriksa

puskesmas/ pasien

dan

dokter/

mendiagnosa

bidan penyakit

pasien peserta JKJ dan mencatat resep obat. iii. Dibuat catatan diagnosa pada lembar diagnosa dan catatan resep. iv. Catatan resep diserahkan kepada pasien dan pasien mengambil obat ke apotik dengan gratis. v. PPK

1

akan

menerima

kembali

pengobatan

berulang pasien bila penyakitnya belum sembuh, minimal

dalam

jangka

waktu

5 hari

setelah

kedatangan pasien yang pertama. Bila pasien datang kembali sebelum 5 hari dengan jenis penyakit yang sama, maka biaya pengobatan dan obat harus ditanggung oleh pasien sendiri.

Gambar 9. Suasana rawat inap di RSUD

Direktorat Litbang

Gambar 10. Peserta JKJ sedang menunggu pengobatan di puskesmas


b) Pelayanan rumah sakit rawat inap (JKJ Tahap II) terhadap masyarakat peserta JKJ, yaitu : i.

Petugas administrasi rumah sakit menerima kartu JKJ dari peserta yang akan menjalani rawat inap di rumah sakit tersebut, dan mencatat nomor peserta, nama peserta, masa berlaku kartu serta diagnosa penyakit.

ii. Rumah sakit menyediakan kamar untuk rawat inap pasien. iii. Pada

saat

pelayanan kunjungan

rawat

inap,

pengobatan dokter

dan

pasien standar,

mendapatkan yaitu

perawatan

obat, sampai

dinyatakan sembuh. Perawatan pada JKJ tahap II termasuk

operasi

kebidanan

sampai

pada

kehamilan anak ke-2 dan tindakan pembedahan, dengan catatan bahwa tindakan operasi tersebut dilakukan sesuai dengan adanya indikasi medis. iv. Waktu maksimal rawat inap gratis adalah 4 hari per sekali rawat inap. Bila pasien memerlukan waktu lebih dari 4 hari, maka biaya rawat inap kelebihan hari ditanggung oleh pasien sendiri. Jumlah rawat inap maksimal untuk pasien yang sama dalam waktu satu tahun adalah empat kali dengan masa rawat inap masing-masing 4 hari.

3.1.5.3. Mekanisme Pengajuan dan Pembayaran Klaim JKJ a) Pengajuan klaim PPK 1 kepada Bapel JKJ:

i. PPK 1 dan rumah sakit memberikan tanda bukti untuk klaim ke Bapel JKJ. (secara elektronik berupa online yaitu hasil pelayanan dari PPK Direktorat Litbang


ditransfer ke modem server di Bapel JKJ). ii. Setelah dilakukan pengajuan klaim, PPK 1 JKJ akan menerima transfer uang dari Bapel JKJ sesuai dengan jumlah uang klaim yang diajukan. iii. Pada umumnya PPK 1 dan rumah sakit secara rutin mengajukan klaim setiap bulan sekali. b) Mekanisme pembayaran klaim oleh Bapel JKJ kepada PPK 1 pemerintah dan swasta serta rumah sakit rawat inap : i.

Bapel JKJ

bidang

pelayanan bagian verifikasi

klaim PPK, menerima bukti klaim dari PPK 1 pemerintah

(pelayanan

puskesmas

serta

pelayanan gigi dan kegawatdaruratan di RSUD Negara) dan PPK 1 swasta (dokter, dokter gigi, bidan).

ii. Semua

pembayaran

kepada

PPK

1

adalah

retrospektif, yaitu menggunakan dasar hitungan

pelayanan (service-based remuneration) dengan model

fee-for-service

membayarkan

klaim

(FFS).

Bapel

berdasarkan

JKJ

akan jumlah

pelayanan yang telah diberikan oleh PPK kepada peserta JKJ, sesuai dengan kontrak kerjasama dan standar yang dikeluarkan oleh Bapel JKJ. iii. Rincian biaya/tarif yang ditanggung oleh JKJ dan dibayarkan kepada PPK 1 ditampilkan dalam tabel berikut

Direktorat Litbang

:


Tabel 3.1.5. Biaya/Tarif yang Ditanggung oleh JKJ Pemberi Layanan

Klaim Maksimal (Rp)

Perincian

Dokter Umum

27.000

Biaya Jasa Media Obat suntik Obat-obat lainnya

10.000 2.000 15.000

Kunjungan Ulang

27.000

Biaya Jasa Media Obat suntik Obat-obat lainnya

10.000 Tenggang waktu kunjungan pertama dengan 2.000 berikutnya minimal 5 hari. Bila datang sebelum 5 15.000 hari dengan kasus sama, maka biaya menjadi beban pasien. Bila pasien tidak puas, menjadi tanggung jawab PPK atau dokter yang bersangkutan

Pelayanan tanpa tindakan Cabut gigi susu Cabut gigi permanen Tambal sementara Tambal permanen Penyakit lain : - jasa - obat-obatan

27.000 15.000 30.000 20.000 30.000

Pelayanan kesehatan Gigi bervariasi

Pelayanan Bidan

15.000

Rp

Biaya jasa medis Obat-obatan pertolongan persalinan

Catatan

8.000 19.000

4.000 Bidan JKJ hanya boleh menangani pelayanan ANC 11.000 dan pelayanan KB sederhana, tidak dibenarkan 250.000 melayani kesehatan diluar kebidanan


iv. Tarif untuk pelayanan dokter swasta dan dokter puskesmas tersebut

sama.

adalah

ditentukan

dari

Rincian rata-rata

biaya/tarif tarif

yang

selama ini berlaku di masing-masing profesi yang memiliki ijin praktik. Besarnya tarif ditentukan bersama-sama antara Dinas Kesehatan dengan organisasi

profesi

dan

penetapan

obat-obatan

dokter yang

ahli,

termasuk

dianggap

cukup

untuk rawat jalan tingkat pertama maupun rawat inap di RSUD Negara.

v. Bapel JKJ membayarkan klaim dalam jangka waktu 15 hari setelah pengajuan klaim PPK. Kemudian setelah diverifikasi, pembayaran klaim PPK dibayarkan secara cash (langsung) kepada PPK bersangkutan (tidak melalui rekening dari PPK). Direktorat Litbang


vi. Bukti

transfer

dipegang

oleh

Bapel

JKJ

dan

salinannya diberikan kepada PPK 1 dan Rumah sakit pengaju klaim. 3.1.5.4. Mekanisme Evaluasi Badan Pelaksana JKJ terhadap PPK Bapel JKJ dapat memberikan sanksi kepada PPK JKJ apabila mereka

tidak

memberikan

pelayanan

kesehatan

kepada

masyarakat sesuai dengan kontrak yang tertuang. Sanksi dapat berupa

skorsing

selama

beberapa

bulan

dan

pemutusan

hubungan kontrak diberikan apabila masih tetap dilanggar.

3.1.6. Prosedur Pelayanan 3.1.6.1. Pendaftaran Menjadi Peserta JKJ a) Proses pendaftaran pada pelayanan kesehatan PPK 1 adalah sebagai berikut : i.

Masyarakat mendaftar menjadi peserta JKJ ke Sekretariat JKJ dengan membayar Rp 10.000 atau

Tim

Pengelola

(komunitas

JKJ

masyarakat)

mendatangi dan

banjar

masyarakat

mendaftar dengan membayar Rp 10.000 untuk biaya pembuatan kartu. ii. Setelah menyerahkan kartu keluarga, dilakukan pemotretan.

Setelah

itu

dilakukan

pendataan

diikuti dengan pencetakan kartu. Dalam waktu kurang

lebih

5

menit

masyarakat

sudah

mendapatkan kartu peserta JKJ. iii. Masa berlaku kartu JKJ Tahap I adalah 1 tahun dan

Direktorat Litbang

setelah

itu

dapat

diperpanjang

kembali


dengan kartu yang baru. iv. Perpanjangan

masa

berlaku

kartu

JKJ,

masyarakat cukup membayar Rp 10.000 untuk biaya cetak kartu. v. Berikut

Tabel

Jumlah

peserta

JKJ

Kabupaten

Jembrana dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.1.6. Jumlah Peserta JKJ Di Jembrana Jenis Peserta

Tahun

Uraian Umum

Gakin

Askes

Jumlah

2005

Jumlah peserta

86,296

4,717

1,542

92,55

target

111,867

21,031

17,102

150

%

40,32

22,43

9,02

61,7 108,61

2006

2007

Jumlah peserta

99,136

5,349

4,131

target

121,867

21,031

17,102

160

%

78,56

28,58

27,102

67,89

Jumlah peserta

110,914

9,012

5,003

124,929

target

131,668

21,210

17,102

170

%

84,22

42,49

29,25

73,49

Sumber : Bapel JKJ

Direktorat Litbang


b) Proses pendaftaran pada pelayanan kesehatan JKJ tahap II (JKJ Paripurna) adalah sebagai berikut :

i. Untuk

mendapatkan

paripurna

yang

secara

JKJ

ditawarkan

sukarela

kepada

masyarakat

setempat, peserta

diwajibkan

membayar

premi

Rp.

sebesar

iuran

60.000,-

perorang pertahun yang bisa pembayarannya.

dicicil Ditambah

dengan

pembuatan

kartu

biaya Rp.10.000

pertahun.

perorang

Khusus

untuk masyarakat miskin tidak perlu membayar premi karena sudah

ditanggung

oleh

Askeskin.

ii. Pendaftaran bisa dilakukan di Desa/LPD,

kantor membawa

fotocopi

dengan kartu

keluarga.

iii. Hak peserta adalah bebas dari biaya pelayanan di seluruh PPK 1

dan

PPK

2

JKJ

selama

setahun dan bebas dari segala biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit umum dengan hak rawat inap/opname di kelas II. Peserta ditangani Direktorat Litbang

yang di

tidak RSU

mampu yang

Gambar 11. Masyarakat sedang membuat kartu JKJ


dikontrak,

akan dirujuk ke

RSU

rujukan dan biaya

perawatan ditanggung separuhnya oleh pasien.

iv. Dalam satu Keluarga yang tercantum di Kartu Keluarga (KK), minimal 2 orang anggota wajib mengikuti program ini, dengan sistem pembayaran diatur sebagai berikut: 

Kepala keluarga sebagai tanda jadi peserta, wajib membayar uang muka sebesar Rp.30.000 dan

sisanya

dapat

diangsur

setiap

bulannya

minimal Rp. 5000 sampai dengan lunas. 

Sedangkan untuk anggota keluarga lain, dapat membayar uang muka sebesar Rp.30.000 atau Rp.10.000 di bulan pertama dan sisanya dicicil setiap bulannya minimal sebesar Rp.5000 sampai dengan lunas.

v. Pemanfaatan fasilitas pada PPK 1 bisa digunakan segera setelah pembayaran premi pertama. vi. Pemanfaatan fasilitas rawat inap diberikan setelah anggota membayar 50% dari total premi.

3.1.6.2. Penggunaan Kartu JKJ a) Penggunaan kartu JKJ pada pelayanan kesehatan di PPK 1 adalah sebagai berikut : i.

Masyarakat (pasien) datang berobat ke PPK1 pemerintah atau swasta yang terikat kontrak dengan Bapel JKJ.

ii. Kartu tanda peserta JKJ ditunjukkan kepada PPK1 iii. Pasien diperiksa sesuai dengan prosedur, dan diberi

obat

sesuai

penyakitnya

tanpa

harus

membayar. Direktorat Litbang


iv. Apabila

penyakit

sembuh,

belum

pasien

bisa

mengulang datang kembali ke PPK 1 tersebut dengan

jarak

paling

cepat

5

hari

setelah

pemeriksaan yang pertama. Bila pasien datang kembali sebelum 5 hari, maka biaya pengobatan ditanggung oleh pasien sendiri. Ketidakpuasan pasien

dalam

pengobatan

di

tingkat

PPK

1

menjadi tanggung jawab PPK 1. b) Penggunaan kartu JKJ pada pelayanan kesehatan di JKJ tahap II (JKJ Paripurna) adalah sebagai berikut : i.

Pasien datang ke RSUD Negara

ii. Kartu tanda peserta JKJ ditunjukkan kepada petugas administrasi rumah sakit iii. Pasien diperiksa dan mendapatkan fasilitas rawat inap untuk sekali rawat inap maksimal 4 hari di kelas II iv. Biaya pengobatan dan rawat inap maksimal 4 hari gratis v. Pasien bisa kembali rawat inap di RSUD Negara maksimal empat kali dalam satu tahun dengan waktu maksimal 4 hari per sekali rawat inap.

3.1.7. Inovasi Dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan 3.1.7.1. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Gratis Pelayanan kesehatan rawat inap gratis melalui program JKJ

tahap

II

(JKJ

Paripurna).

Merupakan

Program

Jaminan pelayanan kesehatan pada masyarakat, dengan Direktorat Litbang


memberikan pelayanan Rawat jalan, rawat jalan dokter spesialis dan rawat inap di rumah sakit umum, baik itu rumah sakit umum daerah maupun swasta. Dalam layanan ini masyarakat

diwajibkan membayar

premi

yang pembayarannya dilakukan secara mencicil.

3. Kartu J-sidik (Jembrana Satu Identitas kesehatan) Saat

ini

ingin

masyarakat

mendapat

yang

pelayanan

kesehataan diberikan identitas dalam bentuk kartu. Selama ini

terdapat

identitas

beberapa

kartu

kesehatan

yang

beredar di masyarakat, antara lain kartu JKJ, kartu berobat RSUD

Negara,

Askeskin.

dan

Berkaitan

kartu dengan

banyaknya identitas tersebut, maka

Pemerintah

Jembrana

melakukan

dengan ketiga

Kabupaten inovasi

menggabungkan kartu

tersebut

kedalam

Gambar 12. Contoh kartu J-SIDIK

sebuah

kartu

yang

dinamakan J-Sidik. Tujuan dengan dikeluarkannya J-Sidik adalah sebagai bentuk kemudahan serta efesiensi bagi pengguna JKJ serta penghematan pengeluaran dana untuk

pembuatan

kartu.

Selain

itu

J-Sidik

mengintegrasikan sistem informasi di Bapel JKJ dan Rumah

sakit,

sehingga

database

pasien

khususnya

rekam medik dapat diakses di seluruh PPK melalui Jimbarwana Network (J-Net). Diharapkan PPK dapat Direktorat Litbang


memberikan diagnosa kesehatan dengan lebih tepat. Sistem informasi J-sidik terintegrasi dengan JKJ online dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIRMS) RSUD Negara. Sistem informasi J-Sidik juga terhubung dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebagai bahan informasi untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Proses transaksi online bertujuan agar Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bupati, direktur JKJ, direktur RSUD, Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial dapat mengakses Sistem Informasi

Daerah

(SIMDA)

yang

berkaitan

dengan

laporan di bidang kesehatan, seperti jumlah kunjungan pasien, jumlah pendapatan, 10 besar penyakit dan lain sebagainya.

3.1.8. Permasalahan Dalam Pelaksanaan Sistem Asuransi Kesehatan Jembrana Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan JKJ antara lain : 1. Adanya penggunaan kartu JKJ oleh orang yang tidak berhak. Hal

tersebut

terkait

dengan

adanya

toleransi

pemerintah

daerah terhadap sejumlah persyaratan yang seharusnya wajib dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapat kartu JKJ.

2. Moral hazard yang buruk dari PPK. Permasalahan moral hazard oleh PPK seperti tindakan mark up yang dilakukan sejumlah oknum dokter dan bidan terhadap kunjungan pasien dan jumlah obat yang diberikan. Direktorat Litbang


3. Pesyaratan

keanggotaan

bagi

peserta

JKJ

menghalangi

keikutsertaan warga miskin yg belum memiliki jaminan (banyak warga miskin yang tidak mampu mendaftarkan seluruh anggota keluarganya).

3.1.9. Pengawasan dan Evaluasi Mekanisme Pengawasan antara lain dilakukan dengan : 1. Pengawasan terhadap PPK 1 JKJ dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh Bapel dan Tim Pengelola JKJ.

2. Tim Pengawas bekerja secara insidental dan menindaklanjuti laporan masyarakat 3. Bapel JKJ secara sepihak akan memutuskan kontrak kerja dengan PPK 1, jika tim pengawas menemukan penyimpangan yang dilakukan oleh PPK 1 (sudah dinyatakan dalam dokumen kontrak) 4. Pengawasan penyelenggaraan JKJ dilakukan Bawasda dan BPKP sebagai pengawas penggunaan dana publik.

Gbr 13. Kotak pengaduan dan formulir saran dan kritik

Direktorat Litbang


3.3.

Rumah Sakit Umum Propinsi Dr. Soedono Madiun

3.3.1. Gambaran Umum Secara Geografis, Propinsi Jawa Timur terletak antara 111° Bujur Timur s.d 114,4° Bujur Timur dan 7,12° Lintang Selatan s.d 8,48° Lintang Selatan. Wilayah administrasi pemerintahan, terbagi dalam 29 Kabupaten, 9 Kota, 657

kecamatan dan 8.484 desa/kelurahan.

Jumlah penduduk Jawa Timur Tahun 2006 sebanyak 37.478.737 jiwa dengan

laju

pertumbuhan

penduduk 2.1

1,06

%,

dengan

tingkat

kepadatan penduduk 807/km . Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur atas dasar harga konstan Tahun 2000, selama 3 tahun terakhir adalah 4,48 % di tahun 2003, 5,83% pada tahun 2004 dan 5,84% pada tahun 2005. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur Tahun 2005, terutama didukung oleh pertumbuhan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran yang tumbuh sebesar 9,15%, sektor industri yang tumbuh 4,61% sedangkan sektor pertanian tumbuh 3,16 %.

2

Gambaran sarana kesehatan yang terdapat di Propinsi Jawa Timur di tahun 2006 antara lain RS Umum Pemerintah sebanyak 45, RS Umum Swasta sebanyak 58, RS BUMN sebanyak 11, RS TNI Polri sebanyak 20, RS Khusus Pemerintah sebanyak 8, RS Khusus Swasta sebanyak 2 dan Puskesmas sebanyak 927 serta sarana kesehatan 3

yang lainnya.

RSUD Dr. Soedono Madiun merupakan salah satu rumah sakit milik Pemerintah Propinsi Jawa Timur. RSUD Dr. Soedono Madiun terletak di sebelah barat dari ibu kota Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan berada di tengah Kotamadya Madiun yang merupakan dataran

1 2 3

Jawa Timur dalam Angka 2007 Ibid Data Makro Sosial dan Ekonomi Jawa Timur 2001-2005)

Direktorat Litbang

Studi inovasi layanan kesehatan di pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik III.3-1

rendah. RSUD Dr. Soedono Madiun juga terletak di daerah perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah yang merupakan arus lalu lintas ramai penghubung kedua propinsi tersebut. Jarak dengan ibu kota propinsi khususnya dengan RSUD Dr.Soetomo Surabaya kurang lebih 169 km yang ditempuh dalam waktu 4 jam perjalanan, sedangkan dengan kota terdekat di Jawa Tengah yaitu Solo adalah 110 km yang ditempuh dalam waktu kurang lebih 2 jam perjalanan.

3.3.2. Latar Belakang Pendirian RSUD Dr. Soedono Madiun Pada awalnya RSUD Dr. Soedono Madiun Dikelola oleh

Pemerintah

Kotamadya Madiun. Pada 1953

tahun

Pemerintah

Kota

Madiun

menyerahkan rumah sakit ini

kepada

Propinsi

dengan

Pemerintah mampu Kini

Pemerintah Kota

alasan tidak

mengelolanya.

RSUD Dr. Soedono

Madiun

menjadi

rumah

Gambar 21. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedono

sakit yang cukup lengkap baik sarana infrastruktur, sarana tenaga medis umum dan spesialis maupun prasarana seperti peralatan dan persediaan obat. Dengan alasan tersebut, RSUD Dr. Soedono Madiun dijadikan sebagai pusat rujukan wilayah barat dari Propinsi Jawa timur yang

dapat

menyangga

pelayanan

kesehatan

dari

rumah

sakit

sekitarnya seperti, RSU daerah dan rumah sakit swasta yang berasal dari wilayah sekitar yaitu Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Nganjuk serta sebagian dari wilayah Propinsi Jawa Tengah sebelah timur yaitu Kabupaten Sragen. Direktorat Litbang


Perbaikan pelayanan di RSUD Dr. Soedono Madiun tidak terlepas dari adanya

upaya

Propinsi

Jawa

Timur

dalam

memperbaiki

kualitas

pelayanan publiknya. Upaya ke arah tersebut diwujudkan melalui Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur. Dalam Perda tersebut, selain standar pelayanan publik dan aturan kewajiban bagi penyelenggara pelayanan publik dalam upaya mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, juga menjelaskan tentang hak dan kewajiban penerima layanan publik serta peningkatan peran serta masyarakat. Dalam bab V Perda Pelayanan Publik dijelaskan mengenai pembentukan Komisi Pelayanan Publik. Komisi ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur dan berkedudukan nonstruktural serta bersifat independen, sehingga laporan

kinerja

komisi

ini

langsung

disampaikan

kepada

DPRD.

Pembentukan komisi ini berfungsi menerima pengaduan dan bertugas mengadakan

verifikasi,

memeriksa

dan

menyelesaikan

sengketa

pelayanan publik, kemudian memberikan saran atau masukan kepada Kepala Daerah dan penyelenggara pelayanan publik melalui DPRD.

3.3.3. Regulasi Terkait Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kesehatan di Jawa Timur 1. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 11 tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur. 2. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 14 tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No.11 tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik Di Propinsi Jawa Timur. 3. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 26 Desember 2005 No. 065/13032/041/2005 Perihal Laporan Pengaduan Pelayanan Publik.

Direktorat Litbang


3.3.4. Profil Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedono Madiun 3.3.4.1. Status Rumah Sakit RSUD

Dr.

Soedono

Madiun

semula

pemerintah kelas C, kemudian

adalah

dengan

rumah

Keputusan

sakit

Menteri

Kesehatan RI nomor 1164/Kepmenkes/XII/SK/1993, RSUD Dr. Soedono Madiun meningkatkan statusnya menjadi rumah sakit kelas B non pendidikan, yang susunan organisasi dan tata kerjanya juga disesuaikan dengan kelasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Jawa Timur No. 22 tahun 1995, kemudian diperbaharui oleh Perda Provinsi Jawa Timur Nomor

23

tahun

2002

seiring

dengan

perkembangan

pelayanan rumah sakit. Usaha pembangunan untuk mengembangkan rumah sakit ini telah membuahkan hasil, yaitu dengan diakuinya RSUD Dr. Soedono Madiun sebagai rumah sakit yang berakreditasi penuh untuk 16 jenis standar pelayanan. Pada tahun 2004 rumah sakit

ini

dinyatakan

telah

memenuhi

persyaratan

yang

ditetapkan dan berhak menerima sertifikat ISO-9001:2000/SNI 19 9001-2001.

3.3.4.2. Sarana dan Prasarana Bangunan RSUD Dr. Soedono Madiun terletak diatas tanah 2

seluas 28.973 m dengan luas bangunan seluruhnya 17.281,5 m2. Sarana prasarana yang disediakan RSUD Dr. Soedono Madiun meliputi :

Direktorat Litbang


a) Jenis Pelayanan Kesehatan : Tabel 3.3.1 Jenis Layanan yang Disediakan RSUD Dr. Soedono Madiun Jenis Pelayanan Kesehatan di RSUD. Dr. Soedono Madiun Rawat Jalan

IPL

Rawat Inap

IPMS

Farmasi

Lab. Patologi Anatomi

Bedah Sentral

Radiologi

Obgyn

Rawat Darurat terpadu

ICU & ICCU

Rehabilitasi Medik

NICU

Kedokteran Forensik

Lab. Patologi Klinik

General Check Up

Gizi

IPHI

Sterilisasi Sentral

Sumber: profil RSUD. Dr. Soedono Madiun dalam angka tahun 2007

b) Keberadaan tempat tidur perawatan berdasarkan kelas perawatan : Tabel 3.3.2. Jumlah Tempat Tidur di RSUD Dr. Soedono Madiun No

Kelas Perawatan Instalasi Rawat Inap (IRNA)

Jumlah Tempat Tidur (TT)

Persentase (%)

1.

Kelas Utama

77

23,7

2.

Kelas I

18

6,1

3.

Kelas II

48

16,3

4.

Kelas III

158

53,9

301

100,0

Total

Sumber: Laporan kegiatan tahunan RSUD Dr. Soedono Madiun tahun 2007

c) Pengelolaan Limbah. Pengelolaan limbah rumah sakit dengan tujuan agar ramah

lingkungan.

Sistem

yang

digunakan

dalam

pengelolaan daur limbah adalah anaerobic. Untuk limbah padat medis dilakukan pembakaran dengan incenerator.

Direktorat Litbang


d) Perlengkapan Medis. Peralatan medis yang dimiliki RSUD Dr. Soedono Madiun dilengkapi

dengan

berbagai

peralatan

penunjang.

Penambahan alat-alat medis seperti ECG 3 canel, USG bersalin, transcanical doppler system, X ray, ambulance 118 dan lainnya yang diharapkan mampu mendukung pelayanan di rumah sakit. e) Fasilitas Obat-obatan. Penerapan obat dengan sistem satu pintu dilaksanakan mulai di instalasi bedah sentral dengan tujuan : i.

Efesiensi

bagi

petugas

maupun

penderita

sesuai

dengan ketentuan akreditasi. ii. Pengendalian dan perlindungan bahaya penggunaan dan pemakaian obat-obatan narkotika.

Gambar 22. Fasilitas Radiologi dan Laboratorium Di RSUD Dr. Soedono

Direktorat Litbang


f) Ketenagaan dan sumber daya manusia di RSUD Dr. Soedono Madiun Tabel 3.3.3. Jumlah Tenaga Kerja di RSUD Dr. Soedono Madiun

No

Jenis Ketenagaan

1 2 3 4 5 6 7 8

Tenaga Medis Paramedis keperawatan Farmasi Kesehatan Masyarakat Gizi Ketarapian fisik Keteknisan medis Non medis

PNS/Tahun 2005 42 261 19 17 15 6 27 136

Jumlah

523

2006

Pegawai Kontrak/tahun 2007

42 252 17 17 15 5 29 130

2005

43 244 17 18 18 5 32 118

508

495

2006

18 113 5 7 1 21 98

263

15 110 0 5 7 1 20 98

256

2007 7 100 3 4 1 18 96

229

Sumber: Laporan kegiatan tahunan RSUD Dr. Soedono Madiun tahun 2007

Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi karyawan maupun

RSUD

Dr.

paramedis

Soedono

dilaksanakan

Madiun

baik

kegiatan

medis

pendidikan

dan pelatihan secara berencana, antara lain : i.

Pendidikan DIII, S1 dan S2

ii. Penambahan tenaga medis, S1 Psikologi, DIII Tuna Wicara, Orthopedi Protese, DIII Orthopedi Terapi. iii. Seminar Berkelanjutan Kegawatdaruratan. iv. Pelatihan Penanganan Gawat Darurat (PPGD), pelatihan

Fungsional

Medis,

Paramedic

dan

tenaga administrasi dll.

v. In Job Training. vi. Penyegaran kasus-kasus penyakit.

Direktorat Litbang


3.3.5. Pengelolaan Rumah Sakit 3.3.5.1. Pelayanan Rawat Jalan Pengembangan dan penataan sistem pelayanan rawat jalan, diantaranya adalah : a) Menghilangkan loket, sehingga pasien langsung menuju ke klinik. b) Proses pelayanan setiap pasien maksimum 5 menit.

c) Waktu tunggu di klinik kurang dari 15 menit. d) Poliklinik spesialis dibuka pukul 07.30. e) Adanya

ruang

menampung

bantuan

keluhan

dan

pelayanan membuat

umum

untuk

solusi

untuk

menangani komplain dari pasien. f) Mekanisme jemput bola bagi pasien di pintu masuk.

g) Adanya instalasi peduli masyarakat dan security. h) Ditempatkannya Manager of Duty. i) Penyediaan ruang darurat pada pelayanan rawat jalan yang ditujukan untuk pasien dengan kondisi khusus di poliklinik

j) Menggunakan CBS “Computerised Biling System” dalam sistem administrasi dan keuangan. 3.3.5.2. Pengembangan dan Penataan Sistem Pada Pelayanan Rawat Inap a) Rawat Inap Wijaya Kusuma i.

Fasilitas jumlah tempat tidur yang disediakan di instalasi rawat inap Wijaya Kusuma sebanyak 145 tempat tidur (TT), dibagi ke dalam 3 kelas, yaitu kelas 1 sejumlah 17 TT, kelas II sejumlah 21 TT dan

Direktorat Litbang


kelas III sejumlah 107 TT.

ii. Menyediakan Nurse Station di tengah ruang perawatan,

sehingga

dapat

memudahkan

observasi terhadap pasien. Gambar 23. Paviliun Merpati

iii. Adanya Manager of Duty di ruang rawat inap. iv. Tersedianya Ruang Bantuan Pelayanan Umum. v. Menggunakan CBS “Computerised Biling system” dalam sistem administrasi dan keuangan. a) Rawat Inap Khusus/Paviliun Merpati i.

Jumlah tempat tidur (TT) yang disediakan adalah sebanyak 70 TT, terdiri dari VVIP dan VIP.

Gambar 24. Rawat Inap Khusus

ii. Rawat inap di Paviliun Merpati menyediakan kamar operasi sebanyak 3 ruangan, dilengkapi dengan labolatorium, ICU (yang terdiri dari 3 TT untuk recovery room dan 6 TT untuk kasus bedah dan non bedah) iii. Satu perawat untuk melayani 1 pasien

iv. Pelayanan

operasi

dengan

sistem

one

way

surgery.

v. Proses penerimaan pasien minimal 15 menit.

vi. Proses pelayanan pasien rawat inap minimal 15 Gambar 25. Ruang Operasi

menit.

vii. Proses pemulangan pasien 20 menit, viii. Menggunakan sistem satu jam, artinya pasien pulang, maka 1 jam kamar sudah siap pakai.

ix. Menggunakan

sistem

all

out,

artinya

ketika

pasien pulang maka kamar sudah bersih secara keseluruhan dari lantai hingga dinding kamar x. Menggunakan sistem kunjungan artinya setiap pasien pulang akan mendapatkan kunjungan Gambar 26. Tindakan di Unit Gawat Darurat Direktorat Litbang

xi. Menggunakan sistem proaktif diamana setiap hari Studi inovasi layanan kesehatan di pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik III.3-9

dilakukan check terhadap fasilitas kamar agar senantiasa siap untuk digunakan.

xii. Menggunakan CBS “Computerised Biling System” dalam sistem administrasi dan keuangan. xiii. Menyediakan

kemudahan

dalam

mengurus

jaminan askes. xiv. Menyediakan obat,

kemudahan

karena

Paviliun

dalam

Merpati

pengambilan mempermudah

pelayanan obat. xv. Tersedianya fasilitas umum seperti wartel, kafe dan apotik. b) Rawat Inap Bersalin i.

Tersedianya dokter jaga yang siap 24 jam.

ii. Proses pelayanan oleh dokter dan bidan kurang dari 30 menit. iii. Adanya manajemen inlet dan outlet..

3.3.5.3

Pelayanan di Instalasi Rawat Darurat Terpadu. a) Pelayanan

terpadu

meliputi

pelayanan

kegawat

daruratan umum, bedah penyakit dalam, perawatan bayi, kebidanan kandungan dan anak. b) Pelayanan selama 24 jam.

c) Tersedia

ruang

observasi

darurat,

ruang

operasi

emergency, radiologi, labolatorium, apotik. d) Waktu tunggu 5 menit. e) Tersedianya dokter jaga 24 jam

f) Tersedianya dokter on call konsultasi 24 jam.

Direktorat Litbang


3.3.5.4. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral (IBS) a) Waktu tunggu untuk pasien adalah 2 hari

b) Bedah emergency

dilakukan setiap saat dengan waktu

sela maksimum 30 menit. c) Lama waktu operasi rata-rata 1-3 jam. 3.3.5.5. Pelayanan Kesehatan di ICU (Intensive Care Unit)

a) Penggabungan ICU, ICCU (Intensive Cardiac Care Unit) dan recovery room.

b) Ditunjang dengan peralatan canggih, seperti CT Scan. 3.3.5.6. Pelayanan Kesehatan di NICU (Neonatal Intensive

Care Unit)

a) Pembagian ruangan menurut jenis kegiatan pelayanan. Dilakukan pemisahan antara ruang rawat inborn dan

outborn.

b) Tersedia dokter jaga yang siap 24 jam. c) Tersedianya ruangan khusus untuk ibu menyusui dan ruangan intensif semi steril. 3.3.5.7. Pelayanan di Ruang Anak Melati a) Menyediakan fasilitas tempat tidur sebanyak 31 yang terbagi atas kelas I sebanyak 4 TT dan kelas II sebanyak 6 TT.

b) Menyediakan Nurse Station. c) Tersedia ruang bermain.

d) Adanya ruang observasi. 3.1.5.8. Pelayanan Penunjang a) Pelayanan Labolatorium Terpadu. i.

Meliputi labolatorium pathologi klinik, pathologi anatomi, labolatorium kesling dan radiologi.

Direktorat Litbang


ii. Waktu tunggu pelayanan klinik 5 s.d 15 menit. iii. Proses pelayanan 15 menit s.d 1 jam. b) Pengembangan informasi melalui wadah Radio Wijaya Kusuma FM. i.

Menyediakan informasi mengenai rumah sakit, informasi kesehatan, pendidikan dan KAMTIBMAS.

ii. Program-program

yang

disediakan

antara

lain

Halo Dokter, Konsultasi Dokter, Lintas Kesehatan, Kasih Ibu, Media Nutrisi dan Seputar RSUD Dr. Soedono Madiun. Dalam program tersebut selain narasumber

memberikan

penjelasan

juga

diadakan tanya jawab bagi masyarakat sekitar seputar kesehatan.

Gambar 27. Kegiatan Diskusi tentang Kesehatan di Radio Wijaya Kusuma FM

Direktorat Litbang


3.3.6. Inovasi Dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan 3.3.6.1. Penataan Sistem

a) Alur Proses Yang Jelas Dengan Dengan cara memperpendek alur pelayanan. RS menyediakan alur proses pelayanan yang jelas seperti informasi

mengenai

rawat

jalan,

rawat

inap,

alur

penanganan keluhan pelanggan, alur pasien, hak-hak pasien, daftar tarif, denah, daftar dokter dan petunjuk arah.

Gambar 28. Papan Penunjuk Alur Proses

b) Kepastian Waktu Klinik buka setiap jam 8 pagi. Dimulai dengan apel pagi bagi seluruh pegawai rumah sakit. c) Akurasi Biaya Biling sistem sesuai dengan tarif dan sesuai dengan hak pasien. Tertera jelas papan daftar tarif. d) Keamanan

i. Untuk keamanan pasien, dilakukan upaya jemput bola, dimana petugas menjemput pasien yang baru Direktorat Litbang


datang di depan rumah sakit. Kemudian disediakan instalasi peduli masyarakat dan security. ii. Untuk keamanan lingkungan, dilakukan penanganan limbah medis secara benar. e) Pelaksanaan Tanggung Jawab Tersedianya Duty Manager di instalasi rawat jalan, serta dokter jaga 24 jam di semua unit pelayanan. f) Kelengkapan Sarana dan Prasarana RSUD

Dr.

Soedono

Madiun

menyediakan

sarana

pelayanan canggih seperti CT scan. 3.3.6.2.Peningkatan Mutu a) Melakukan audit mutu eksternal ISO 9001:2000 dan audit mutu internal ISO 9001:2000. b) Melakukan survey akreditasi.

c) Pelatihan problem solver. d) Pengukuran

IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dalam

bentuk penyebaran kuisioner yang dilakukan 2 kali setahun. Tertuang dalam Prosedur Mutu Pemantauan Kepuasan

Pelanggan

RSSM/PMRS/010/016.

Hasilnya

dapat dilihat dalam tabel di bawah : Tabel 3.3.4. IKM RSUD Dr. Soedono Madiun Tahun

Hasil IKM

2005

74,16% dan 77,43%

2006

90,62%; 90,75% dan 90,18%

2007

80,16% dan 80,10%

Sumber : Laporan kegiatan dan Penghitungan APBD RSUD Dr. Soedono Madiun tahun anggaran 2007

Direktorat Litbang


e) Manajemen Keluhan Pelanggan i.

Menyediakan sarana seperti alur komplain, kotak saran.

ii. Terdapat

prosedur

dituangkan

ke

penanganan

dalam

keluhan

yang

rumah

sakit

peraturan

(RSSM/PMRS010/015).

iii. Dilakukan pembahasan komplain setiap minggu.

Gambar 29. Kegiatan pertemuan dengan masyarakat

iv. SMS langsung kepada direksi dan IPHI (Instalasi Pemasaran Humas dan Informasi). v. Lewat media radio, antara lain program siaran pojok rumah sakit yang berisi penjelasan dan diskusi.

f) Upaya peminimalisiran terjadinya penyimpangan adalah dengan Gambar 30. Bakti sosial ke masyarakat

penggunaan

Sistem

Informasi

Manajemen

Rumah Sakit/CBS (SIM RS/CBS) yang dapat dipantau secara langsung oleh Direktur selaku pimpinan dan SPI. Pemberian pelayanan kesehatan sesuai SOP/ Protap/ Prosedur

Mutu. Survey Internal Akreditasi dilakukan

setiap 6 bulan sekali. Evaluasi kegiatan juga dilakukan dengan adanya laporan triwulan/ semester/ tahunan serta pemantauan oleh tim monitoring dan evaluasi Gambar 31. Bantuan penanggulangan bencana

setiap 6 bulan sekali. 3.3.6.3. Kepesertaan Masyarakat a) Citizen Charter Program ini Ditandatangani oleh LSM tokoh masyarakat dan tokoh agama. Program ini mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Dalam melakukan porgram ini,

Gambar 32. Evaluasi pelayanan

Direktorat Litbang

pihak

pelayanan

RSUD dan

Dr.

Soedono

pengobatan

gratis

Madiun

melakukan

masyarakat

yang


tinggal di sekeliling rumah sakit. b) Diskusi Dalam Program Radio Wijayakusuma FM. Program ini merupakan sarana komunikasi RS dengan masyarakat. Program ini juga merupakan sarana untuk lebih mengakrabkan rumah sakit dengan masyarakat.

3.3.6.4. Upaya Peningkatan Kesehatan Perorangan a) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan. Peningkatan pelayanan untuk JPK-MM bagi keluarga miskin/tak mampu dilakukan melalui perbaikan dari sistem yang sudah ada, yaitu dengan membentuk tim kordinasi

pelaksanaan

program

JPK-MM

yang

bertanggung jawab langsung kepada direktur. Jumlah pasien miskin yang terlayani tahun 2007 adalah sebesar 39.934 pasien meliputi 32.814 pasien IRJA dan 7.120 pasien IRNA, jumlah ini meningkat 29,25% dari tahun sebelumnya. Adapun pelayanan yang diberikan meliputi tindakan operasi, rawat darurat, rawat jalan, rawat inap, pelayanan penunjang medis, obat-obatan/bahan habis pakai, bantuan transport rujukan dan pelayanan darah. b) Pemantauan Kotak Saran. Pemantauan kotak saran dilakukan setiap hari dan dievaluasi setiap hari baik melalui radio FM Wijaya Kusuma

maupun

dibahas

secara

struktural

setiap

minggu untuk memperoleh masukan, saran dan kritik dari masyarakat. c) Peningkatan

pelayanan

di

instalasi

farmasi

dengan

pemakaian obat rasional di semua jenis layanan. Direktorat Litbang


3.3.6.5. Peningkatan Manajemen Pelayanan a) Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur.

b) Pengembangan

pelayanan

kesehatan dilaksanakan dengan berbagai pelatihan bagi tenaga medis dan paramedis maupun non paramedis yang bertujuan memberikan

peningkatan

pengetahuan,

keahlian/

keterampilan,

serta

dalam

mengoptimalkan

pemberian

wawasan pelayanan

kesehatan kepada masyarakat pelanggan.

Selain

diterapkan di

penggunaan CBS

masing-masing

dengan

itu

bertujuan

poli

rawat

mencegah

terjadinya antrian panjang di pembayaran.

loket

Yang

berikutnya adalah penggunaan sistem jemput bola terhadap pasien dengan

yang

datang

adanya

berobat perawat

sebagai petugas front line di pintu masuk IRJA. Selain itu, adanya

duty

manager

serta

Gambar 33. Pelayanan jemput bola pasien

pelayanan tingkat VIP. c) Peningkatan profesionalisme petugas di rawat jalan dan meningkatkan budaya senyum dalam melayani pasien.

Direktorat Litbang


3.3.8. Permasalahan Dalam Pelayanan di RSUD Dr. Soedono Madiun Hal-hal yang masih menjadi masalah dalam melakukan pelayanan kesehatan antara lain : a) Aspek SDM Kualitas dan kuantitas SDM yang masih kurang, terutama untuk menunjang pelayanan kesehatan yang prima dan sebagai pengganti tenaga-tenaga purna tugas. b) Aspek Sarana dan Prasarana. 1. Kurangnya peralatan medis maupun non medis untuk menunjang pelayanan kesehatan yang prima. 2. Penataan dan pengembangan sarana penunjang yang menyeluruh,

belum

pengembangan

antara

pelayanan

lain

penataan

sterilisasi

sentral,

dan belum

maksimalnya pembangunan dll. c) Aspek Sistem

Computerized billing system dan computerized rekam medik belum menyeluruh dan sistem informasi dan pemasaran masih belum optimal.

3.3.9. Pengawasan dan Evaluasi Mekanisme pengawasan yang dilakukan antara lain dengan melakukan mekanisme

pelaporan

pengaduan

masyarakat

dengan

melakukan

kordinasi antara Dinas Kesehatan Propinsi dan rumah sakit. Kemudian dievaluasi

secara

berkala

di

tingkat

Propinsi.

Selain

mekanisme

pengaduan, RSUD Dr. Soedono Madiun juga melakukan evaluasi kinerja dan kualitas pelayanan dengan cara melakukan survei evaluasi Direktorat Litbang


pelanggan yang dilakukan tiap tahun melalui penyebaran kusioner untuk memperoleh indeks kepuasan masyarakat (IKM). Pada tahun 2007 RSUD Dr. Soedono Madiun memperoleh IKM sebesar 80,16. Tabel 3.3.5. Penilaian Seluruh Unsur Pelayanan Publik di RSU Dr. Soedono Madiun No

Unsur pelayanan

Nilai rata-rata/persentase

U1

Prosedur pelayanan

3.289

82.22

U2

Persyaratan pelayanan

3.305

82.63

U3

Kejelasan petugas pelayanan

3.332

83.30

U4

Kedisiplinan petugas layanan

3.380

84.50

U5

Tanggung jawab petugas layanan

3.374

84.35

U6

Kemampuan petugas layanan

3.262

81.55

U7

Kecepatan layanan

3.294

82.32

U8

Keadilan mendapatkan pelayanan

3.294

82.32

U9

Kesopanan dan keramahan

3.348

83.70

U10

Kewajaran biaya pelayanan

3.278

81.95

U11

Kepastian biaya pelayanan

3.283

92.08

U12

Kepastian jadwal pelayanan

3.310

82.75

U13

Kenyamanan lingkungan

3.203

80.08

U14

Keamanan pelayanan

3.299

82.48

Sumber : Laporan kegiatan dan perhitungan APBD RSU Dr. Soedono Madiun

Pemantauan

kepuasan

pelanggan

dilaksanakan

oleh

Tim

Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dibentuk berdasarkan surat tugas pimpinan RSUD Dr. Soedono Madiun. Penanganan saran/ keluhan pelanggan

diatur

dalam

prosedur

tetap.

Pengelolaan

keluhan

pelanggan ini dilakukan secara sistematis dengan tujuan meningkatkan kepuasan pelanggan. saran/keluhan yang ditangani adalah segala saran atau keluhan yang terjadi di RSUD Dr. Soedono Madiun yang terkait

dengan

pelayanan

medis,

keperawatan,

penunjang

serta

lingkungannya baik secara tertulis maupun lisan. Adapun alur proses penanganan

pengaduan

masyarakat

adalah

meliputi

penerimaan,

pencatatan, penelahaan, penyaluran, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut dan pengarsipan.

Direktorat Litbang


Penanganan saran/keluhan pelanggan dikordinasikan oleh sekretariat RSUD

Dr.

Soedono

Madiun.

Kemudian

dalam

operasionalnya

dilaksanakan oleh instalasi pemasaran, humas dan informasi (IPHI). Sarana penyampaian saran dan keluhan pelanggan dilakukan dengan memasang kotak saran dan menyiapkan kertas/angket pada kotak tersebut di setiap unit pelayanan dan Radio Wijayakusuma FM RSUD Dr. Soedono Madiun. Secara berkala (seminggu sekali) kotak saran dibuka dan semua saran/keluhan yang masuk dicatat dalam buku saran/keluhan. Saran dan keluhan tersebut dapat bersumber dari media

masa

dan

laporan

lisan,

kemudian

ditulis

pada

buku

saran/keluhan. Saran/keluhan ditindaklanjuti sampai selesai melalui pemantauan lembar penanganan/tindak lanjut saran/keluhan.

Direktorat Litbang


3.2.

Pelayanan Puskesmas Swadana

Pahandut

3.2.1. Gambaran Umum Kota Palangka Raya adalah salah satu Kota dari 14 kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Tengah, dengan luas wilayah mencapai 2.400 km2 yang terdiri dari 5 kecamatan dan 30 kelurahan. Kota Palangka Raya mempunyai ciri khas yaitu terdiri dari 2 dimensi yaitu wilayah perKotaan dengan 6 kelurahan dan wilayah pedesaan dengan 24 kelurahan. Sarana pelayanan kesehatan di Kota Palangka Raya terdiri dari 9 Puskesmas dan 43 Puskesmas Pembantu (Pustu), 3 buah RS (RS Prov, RS POLRI, RS TNI). Pandangan masyarakat yang buruk terhadap pelayanan di puskesmas mendorong

Pemerintah

pembenahan

terhadap

Kota

Palangka

kualitas

Raya

pelayanan

untuk pada

melakukan puskesmas.

Pembenahan tersebut dimaksudkan agar puskesmas yang merupakan sarana kesehatan terdekat dengan masyarakat, mendapat pengakuan yang positif ditengah masyarakat, yaitu dapat memberikan pelayanan kesehatan

yang

bermutu

dan

memberikan

kepuasan

bagi

penggunanya.

3.2.2.Latar Belakang Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada tahun 2006 WaliKota Palangka Raya menginstruksikan kepada Dinas Kesehatan Kota untuk meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya dalam mendukung kesehatan ibu dan anak. Pemerintah Gambar 14. Puskesmas Pahandut

Direktorat Litbang

kesehatan

Kota ibu

meyakini dan

anak

bahwa akan


berdampak

pada

Peningkatan merealisasikan

peningkatan

pelayanan

derajat

kesehatan

pelayanan

rawat

kesehatan

tersebut inap

masyarakat.

diwujudkan

persalinan

di

dengan

Puskesmas

Swadana Pahandut. Selain itu, upaya-upaya lain dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan dibidang kesehatan. Pelayanan kesehatan dasar gratis di puskesmas merupakan salah satu upaya peningkatan pelayanan kesehatan dasar. Layanan ini berbasis asuransi dan diperuntukkan secara menyeluruh bagi penduduk Kota Palangka Raya. Penduduk Kota Palangka Raya yang bukan pegawai negeri sipil (PNS) dan bukan termasuk GAKIN, yang dulunya harus membayar bila ke puskesmas, dengan program ini menjadi tidak bayar karena pembayarannya ditanggung oleh pemerintah melalui sistem asuransi. Berikut berbagai kondisi yang melatarbelakangi perlunya peningkatan kesehatan khususnya bagi masyarakat Kota Palangka Raya : 1. Masih buruknya pandangan masyarakat mengenai pelayanan puskesmas. 2. Masih minimnya upaya terhadap pelayanan dibidang kesehatan ibu dan anak yang berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Tingginya tingkat kemiskinan di Kota Palangka Raya. 4. Belum adanya sarana pelayanan kesehatan yang memadai. 5. Belum tersedianya pelayanan radiomedik dan sarana ambulans pasien bagi warga Kota Palangka Raya 6. Rendahnya akses dan jenis pelayanan kesehatan bagi warga Kota Palangka Raya.

Direktorat Litbang


3.2.3. Regulasi Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pahandut Berikut adalah peraturan-peraturan yang melatarbelakangi upaya peningkatan kesehatan di lingkungan Kota Palangka Raya : 1. Keputusan WaliKota nomor 12 tahun 2006 tentang Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis 2. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 07 tahun 2008 tentang Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas 3. Keputusan WaliKota Palangka Raya Nomor: 252 tahun 2007 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Konsultasi Medis Melalui Media Telekomunikasi dan Pelayanan Evakuasi Gawat Darurat Kesehatan. 4. Keputusan WaliKota Palangka Raya Nomor: 253 tahun 2007 tentang Standar Pemberian Insentif Bagi Tenaga Pelayanan Konsultasi

Melalui

Media

Telekomunikasi

dan

Pelayanan

Evakuasi Gawat Darurat Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Tahun 2007. 5. Nota Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya tanggal 20 September 2007 Kepada WaliKota Palangka Raya.

3.2.4. Profil Puskesmas Pahandut 3.2.4.1. Infrastruktur a) Fasilitas di Puskesmas Pahandut : Lokasi rumah sakit berada cukup

strategis

masyarakat Raya.

Kota

Terletak

bagi Palangka

di

tengah

Kota dengan luas 5500 m2. Direktorat Litbang

Gambar 15. Klinik di Puskesmas Pahandut


Fasilitas yang terdapat di Puskesmas Pahandut antara lain ruang periksa (poliklinik) yang terdiri dari poli umum,

poli

gigi, poli anak, poli gizi, kemudian ruang persalinan, ruang tindakan/operasi, ruang UGD, inkubator, ruang rawat inap untuk ibu melahirkan, apotik, loket pendaftaran, dan ruang Radiomedik ambulance 118, serta mobil ambulan dan motor penunjang. Untuk mekanisme evaluasi pelayanan disediakan Kotak saran dan pengaduan. Waktu pelayanan pada hari biasa (Senin s.d Jumat) adalah 07.30 – 11.00 sedangkan pada hari Jumat s.d Sabtu pukul 07.30 – 10.00. Untuk layanan UGD, layanan radiomedik dan ambulance 118 dilayani selama 24 jam. b) Komposisi tenaga medis Di Puskesmas Pahandut tahun 2007, disampaikan dalam tabel berikut ini : Tabel 3.2.1. Jumlah Tenaga Medis Puskesmas Pahandut Tahun 2007 Tenaga Medis

Jumlah

Dokter Umum

6 Orang

Dokter Gigi

1 Orang

Dokter Spesialis

-

Perawat

15 Orang

Bidan

3 Orang

Lain-lain

17 Orang

Sumber : diolah dari data pegawai Puskesmas Pahandut tahun 2007

Direktorat Litbang


c) Struktur Organisasi Gambar 16. Struktur Organisasi Puskesmas Pahandut 2007

Sumber : Puskesmas Pahandut tahun 2007

3.2.4.2. Persyaratan Kepesertaan Syarat utama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas Pahandut adalah masyarakat yang memiliki KTP Kota Palangka Raya yang tidak ditanggung oleh asuransi. Premi

peserta

ditanggung

oleh

pemerintah

yang

dananya

bersumber dari APBD Kota Palangka Raya. Identitas peserta adalah Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku. Mekanismenya adalah dengan menunjukkan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) aktif dan Kartu Keluarga (KK) wilayah Kota Palangka Raya yang masih berlaku. Jika penduduk yang berasal dari luar Kota Palangka Raya akan dikenakan biaya sesuai tarif yang berlaku.

Direktorat Litbang


3.2.4.3.

Jenis Layanan Kesehatan yang Disediakan di Puskesmas

Pahandut

a) Poliklinik. Terdiri dari Poli Anak, Poli Umum/dewasa, Poli Gigi, Poli Gizi, dan Poli Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). b) Pelayanan Imunisasi/Suntik. Melayani pemberian imunisasi seperti vaksin BCG dan campak. c) Pelayanan Operasi. Untuk saat ini Puskesmas Pahandut telah memiliki kamar operasi dan pada tahun 2008 masih dalam tahap persiapan (persiapan peralatan dan SDM/tenaga ahli). Pelayanan operasi direncanakan akan menyediakan operasi bedah sectio caesaria. d) Laboratorium laboratorium

menyediakan

pemeriksaan

urine

rutin,

pemeriksaan darah rutin, tes kehamilan dan BTA. e) Apotik/Ruang Obat Menyediakan obat-obat yang diperuntukkan bagi pasien.

Gambar 17. Fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Pahandut

Direktorat Litbang


f) Klinik Bersalin Klinik

bersalin

dilengkapi

dengan

peralatan

yang

cukup

memadai. Terdiri dari 2 buah tempat tidur dan alat penunjang bersalin lainnya. Disediakan pula inkubator bagi bayi jika sang bayi membutuhkan perawatan lebih lanjut. g) Ruang Rawat Inap untuk Ibu Melahirkan Fasilitas rawat inap ini diperuntukkan bagi ibu hamil yang baru melaksanakan persalinan. Terdapat perlengkapan tempat tidur bagi ibu dan anak. h) Unit Gawat Darurat (UGD) Melayani pasien gawat darurat. Dilengkapi dengen peralatan medik untuk menunjang pelayanan di UGD. UGD melayani masyarakat 24 jam. Untuk UGD Puskesmas Pahandut yang berada di lingkungan perkotaan, prioritas pelayanan adalah untuk kondisi gawat darurat universal. UGD ini

diharapkan

mampu memberikan pertolongan gawat darurat termasuk life

saving sebagai pendamping UGD RSUD Doris Sylvanus. Selain itu

dengan

adanya

UGD

di

Puskesmas

Pahandut,

maka

pelayanan kesehatan 24 jam yang terintegrasi telah mulai dirintis karena lokasi pelayanan yang berada satu gedung dengan Radiomedik/Ambulance 118 dan Kamar Bersalin Rawat Inap Persalinan. i) Layanan Lansia (lanjut usia) Prioritas Merupakan layanan prioritas bagi penduduk lanjut usia di Kota Palangka Raya. Layanan untuk para lansia ini masih bersifat kewajiban moral, sehingga tidak ada kewajiban bagi penyedia layanan kesehatan untuk memprioritaskan layanan untuk lansia. Lansia

merupakan

golongan

masyarakat

yang

biasanya

mempunyai masalah kesehatan yang perlu mendapat perhatian. Direktorat Litbang


Layanan ini merupakan wujud penghargaan bagi para lansia yang sepanjang hidupnya telah berjasa membangun Palangka Raya dan

Kalimantan

Tengah.

Kini

Prioritas

menjadi

layanan

Lansia

merupakan

kewajiban

bagi

Layanan yang institusi

penyedia layanan di Kota Palangka Raya. Program

layanan

dilaksanakan

Lansia 5

di

Prioritas

puskesmas

di

ini Kota

Palangka Raya yaitu Puskesmas Pahandut, Puskesmas Kayon, Puskesmas Bukit Hindu, Puskesmas

Menteng

dan

Puskesmas

Panarung. Dengan layanan ini para pasien yang berusia diatas 56 tahun mendapat prioritas

pelayanan.

Prioritas

layanannya

mencakup penyediaan antrian khusus yang cepat ketika melakukan antrian pada loket pendaftaran, tindakan

pelayanan

medis

pemeriksaan

prioritas,

dan

dan

pelayanan

apotik puskesmas prioritas, dimana petugas memberikan keterangan yang lebih lengkap dan

terinci

mengenai

dosis

dan

cara

pemakaian obat. j) Pelayanan Radiomedik dan Ambulance 118 Pelayanan dikenal

Radiomedik dengan

konsultasi

sebelumnya

sebutan

pelayanan

medis

telekomunikasi. diharapkan

ini

melalui

Dengan

warga

Kota

media

program Palangka

dapat meminta informasi dengan cepat Direktorat Litbang

ini Raya Gambar 18. Perlengkapan pada pelayanan radiomedik


melalui telepon kepada petugas Kesehatan mengenai tindakan yang harus diambil terhadap permasalahan kesehatan yang sedang dialami. Petugas kemudian memberikan instruksi yang bersifat medis baik untuk melakukan pertolongan pertama maupun memberikan solusi bagaimana cara mengirim pasien ke

sakit.

rumah

penyelamatan

Diharapkan

nyawa

si

cara

pasien.

ini

dapat

Program

membantu ini

dalam

pelaksanaannya dipadukan dengan pelayanan evakuasi gawat darurat yang dikenal dengan sebutan Ambulance 118. Program ambulance 118 ini akan dilaksanakan bertahap. Sampai dengan saat

ini

baru

tersedia

2

buah

mobil

ambulans

dengan

spesifikasi internasional dan 2 sepeda motor khusus. Pada awal berdirinya

program

ini,

dibentuk

tim

atau

sejenis

panitia

persiapan untuk unit ini. Tim tersebut berasal dari gabungan lintas

subdinas

dan

lintas

puskesmas.

Tim

ini

bertugas

mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan SDM, sarana prasarana, penjadwalan tugas, simulasi, uji coba dan sosialisasi. Pendanaan persiapan berasal dari lintas program. Pelayanan Radiomedik melayani 24 jam setiap hari. Warga masyarakat dapat bertanya melalui telepon tentang kasus medik, P3K, tindakan mandiri gawat darurat dan programprogram

kesehatan.

Warga

masyarakat

dapat

meminta

pelayanan gawat darurat di rumah sekaligus ambulasi ke rumah sakit. Kegiatan ini dibagi kedalam 3 shift dimana masing-masing shift akan terdiri dari dokter, paramedis dan penanggung jawab ambulance. Wilayah kerja ambulasi 118 adalah berjarak radius 5 km dari PKM Pahandut. Sesuai protap, yang dilayani ambulasi adalah dalam wilayah kerja dan merupakan kasus rujukan (kriteria kasus rujukan diatur dalam protap).

Direktorat Litbang


Fasilitas Penunjang program ini antara lain terdapat ruangan

call

center

yang

terdapat

di

dalam

gedung

Puskesmas

Pahandut, sarana penerima telepon, peralatan penunjang IT seperti komputer, HT, ruang istirahat bagi pegawai serta mobil ambulans dan motor. Mitra kerja dari unit ini adalah UGD rumah

sakit,

Palang

Merah

Indonesia,

Polisi,

Pemadam

Kebakaran, Dinas Perhubungan, Unit Tanggap Darurat Bencana, Telkom, Orari, dll. Struktur Petugas terdiri dari dokter, perawat dan penunjang (layanan ruangan sekaligus pengemudi ambulans). Perawat dan petugas

penunjang

dipilih

dan

ditugaskan

berdasarkan

kompetensi, kinerja dan tingkat kesibukan yang dimilikinya. Semua

dokter

umum

yang

bekerja

di

Pemerintah

Kota

Palangka Raya termasuk PTT dilibatkan dalam kegiatan ini. Untuk

ketertiban

terhadap

pelayanan

Radiomedik

dan

ambulance 118 maka diterbitkan peraturan tata tertib bagi pegawainya. Peraturan tata tertibnya antara lain mencakup penegasan dalam waktu hadir, waktu bertugas, pelarangan menerima imbalan dari klien dll. Tata tertib ini dilengkapi dengan ketentuan hukuman bagi pegawai yang telat atau mangkir dari tugasnya.

Direktorat Litbang


3.2.5. Prosedur Pelayanan Kesehatan 3.2.5.1. Proses Pelayanan Rawat Jalan Proses pelayanan rawat jalan adalah sebagai berikut : a) Pasien mendaftar di loket pendaftaran. Bila pasien belum pernah berobat di puskesmas ini, pasien didaftar dulu sebagai anggota yang baru, dan diberi kartu anggota; b) Petugas administrasi di loket pendaftaran mencatat no. anggota dan nama pasien, dan memberikan nomor urut pasien; c) Pasien menunggu namanya dipanggil oleh petugas untuk mendapatkan giliran diperiksa. Disediakan tempat duduk di depan masing-masing tempat praktek; d) Pasien

masuk

ke

ruang

periksa

untuk

diperiksa

oleh

dokter/perawat; e) Resep dari dokter digunakan untuk mengambil obat di apotik

yang

lokasinya

jadi

satu

dengan

Puskesmas

Pahandut.

Direktorat Litbang


3.2.5.2. Alur Pelayanan Puskesmas Gambar 19. Alur Pelayanan Puskesmas Pahandut

Sumber : Puskesmas Pahandut

3.2.5.3. Proses Pelayanan Ibu Melahirkan dan Rawat Inap Ibu Melahirkan Proses pelayanan ibu melahirkan dan rawat inap ibu melahirkan adalah sebagai berikut : a) Pada umumnya pasien yang akan melahirkan di Puskesmas Pahandut sudah terdaftar sebagai pasien yang secara rutin memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Pahandut; b) Pasien

mendaftar

di

loket

pendaftaran,

bila

tidak

memungkinkan maka pendaftaran bisa diwakilkan kepada keluarganya; c) Bagi pasien sudah siap melahirkan, langsung dibawa ke ruang bersalin untuk proses melahirkan. Apabila belum, pasien dibawa ke ruang rawat inap khusus untuk ibu melahirkan.

Direktorat Litbang


d) Setelah proses melahirkan selesai, pasien bisa istirahat di ruang rawat inap khusus untuk ibu melahirkan. e) Pasien menjalani rawat inap dalam rangka memulihkan kondisi pasca melahirkan dengan waktu rata-rata 2 hari untuk melahirkan normal, dan

6 hari untuk operasi caesar.

f) Biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk proses melahirkan normal adalah Rp. 200.000 termasuk rawat inap.

3.2.6. Inovasi Dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pahandut memiliki beberapa keunggulan dan inovasi dalam pelayanan kesehatannya, antara lain : 1. Pemberian layanan puskesmas gratis setiap hari Senin sampai Sabtu dengan waktu operasional hari Senin s.d Kamis dibuka pukul 07.30 dan tutup 11.00. Sedangkan untuk hari Jumat dan Sabtu tutup pada pukul 10.00 kecuali untuk UGD buka 24 jam. 2. Tersedia kotak pengaduan. 3. Proses pelayanan diinformasikan secara transparan dengan menempelkannya dalam bentuk alur proses di setiap pintu Poli. 4. Memberikan layanan persalinan dan rawat inap untuk ibu pasca melahirkan. 5. Petugas layanan yang sangat profesional dan ramah.

6. Sistem komputerisasi antar ruangan (Local Area Network) sudah diterapkan di Puskesmas Pahandut. Untuk sementara baru Poliklinik Anak/Balita yang memakai sistem LAN. Sistem ini nantinya akan diterapkan di seluruh unit pelayanan di puskesmas sehingga pelayanan akan lebih cepat dan data pasien akan tersimpan dengan baik didalam harddisk. Sistem ini

tentunya

akan

mengurangi

pengeluaran

operasional

puskesmas untuk mencetak kartu rekam medis. Direktorat Litbang


7. Kondisi puskesmas yang bersih, rapi dan indah. 8. Memberikan layanan prioritas kepada lansia. 9. Menyediakan

pelayanan

dalam

Bahasa

Inggris jika

pasien

membutuhkannya.

10. Tersedia ponsel layanan keluhan (melalui sms) terhadap pelayanan kesehatan yang kemudian ditindaklanjuti sebagai masukan dalam evaluasi quality assurance dan dikelola oleh Dinas Kesehatan. 11. Pelayanan gizi untuk bayi dan balita, pelayanan pemeriksaan ANC serta pelayanan imunisasi dalam waktu 5 menit.

3.2.7. Permasalahan Dalam Pelayanan Puskesmas Pahandut Beberapa permasalahan yang menjadi hambatan serta alternatif solusi yang dilakukan manajemen puskesmas dalam melakukan pelayanan kesehatan pada masyarakat, yaitu : 1. Kunjungan

pasien

petugas

meningkat.

yang

meningkat

Saat

ini

menyebabkan

petugas

telah

beban

diberikan

insentif/tunjangan daerah sehingga diharapkan insentif ini bisa memacu semangat kerja petugas. Selain itu jumlah petugas kesehatan di Puskesmas Pahandut semakin bertambah sehingga beban kerja semakin merata. 2. Kadang terjadi pasien yang sudah memiliki kartu asuransi (Askes dan Sampai

Askeskin)

saat

pengertian

ini

memanfaatkan

dilakukan

kepada

upaya

pelayanan gratis sosialisasi,

pemegang

kartu

rekapan

lembar

asuransi

ini.

memberikan Askes

dan

Askeskin. 3. Ketidaksamaan Direktorat Litbang

hasil

pengklaiman

dengan


verifikasi yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara (BAPEL). Sampai saat ini diupayakan dilakukan perekapan dengan lebih teliti (tertib administrasi).

3.2.8. Pengawasan dan Evaluasi Evaluasi terhadap kualitas pelayanan Puskesmas Pahandut dilakukan dengan menyediakan Kotak saran kemudian melakukan pengukuran kepuasan

masyarakat

melalui

survey

kepuasan

pelanggan

yang

dilakukan kepada internal (karyawan) serta eksternal (masyarakat) yang dilakukan 1 kali setahun.

Gambar 20. Berbagai inovasi pelayanan di Puskesmas Pahandut

Direktorat Litbang


BAB 4 DAMPAK PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN

Dengan

adanya

inovasi

layanan

publik

di

bidang

kesehatan

di

Kabupaten Jembrana, Puskesmas Pahandut Kota Palangka Raya dan RSUD Dr. Soedono Provinsi Jatim, memberikan dampak peningkatan kualitas layanan kesehatan. 4.1.

Sistem Jaminan Kesehatan Jembrana Dengan

adanya

program

Jaminan

Kesehatan

Jembrana

(JKJ),

masyarakat dengan mudah mendapatkan pelayanan dasar kesehatan/ kuratif dan preventif. Khususnya masyarakat miskin yang tidak lagi khawatir dengan biaya dalam melakukan pengobatan. Secara umum sistem asuransi JKJ di Kabupaten Jembrana berdampak pada tingkat

Bed Occupational Rate (BOR) yang menurun, tingkat umur harapan hidup (UHH) di Kabupaten Jembrana meningkat dan adanya kenaikan kunjungan

ibu

hamil

tiap

tahunnya.

Hal

tersebut

secara

tidak

langsung berdampak kepada peningkatan produktifitas masyarakat sehingga menumbuhkan roda perekonomian. Berikut ditampilkan data kenaikan BOR, data peningkatan UHH dan data kunjungan ibu hamil di Kabupaten Jembrana :

Direktorat Litbang

Studi Inovasi Layanan Kesehatan di Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik IV-1

Tabel 4.1. Data Bed Occupational Rate (BOR) Tahun

BOR

2003

50,69%

2004

47,44%

2005

46,17%

2006

40,47%

2007

37,13%


Tabel 4.2. Data Umur Harapan Hidup (UHH) Tahun

UHH

2003

71,30

2004

71,34

2005

71,40

2006

71,48

2007

71,51


Tabel 4.3. Data Antenantal Care (ANC)/kunjungan ibu hamil Tahun

K1

K2

2004

90,57%

83,21%

2005

92,84%

83,79%

2006

94,04%

84,02%

2007

95,00%

84,22%


Direktorat Litbang


4.2.

Puskesmas Pahandut Kota Palangka Raya Dampak

secara

peningkatan

langsung

maupun

tidak

langsung

terhadap

layanan kesehatan di Puskesmas Pahandut, antara lain

sebagai berikut :

1. Masyarakat

semakin

menyembuhkan

berani

penyakitnya.

untuk Pada

berobat tahun

dalam

2006

upaya

kunjungan

pasien umum (gratis) di Puskesmas Pahandut berjumlah 27.118 kunjungan,

sementara

di

tahun

2007

kunjungan

menjadi

43.502 kunjungan. Demikian juga dengan data kunjungan pasien Rawat Inap Persalinan tahun 2006 sebanyak 56 orang dan tahun 2007 meningkat menjadi 119 orang. Hal tersebut dapat dilihat dari grafik di bawah ini : Grafik 4.1. Kunjungan Pasien Umum di Puskesmas Pahandut Tahun 2006-2007

45000 40000 35000 30000 25000

43502

20000 15000

27118

2006 2007

10000 5000 0

2006

2007

Sumber : Puskesmas Pahandut 2007

Direktorat Litbang


Grafik 4.2. Kunjungan Pasien Bersalin Tahun 2006-2007

120 100 80

40

2006 2007

119

60 56

20 0

2006

2007

Sumber : Puskesmas Pahandut 2007

2. Pada saat peralihan kartu Askeskin menjadi kartu Jamkesmas seperti sekarang ini, puskesmas gratis menjadi solusi bagi masyarakat miskin yang akan berobat, karena ketika kartu Askeskin mereka sudah tidak berlaku dan kartu Jamkesmas belum

mereka

terima,

mereka

masih

dapat

berobat

di

puskesmas secara gratis. 3. Dalam pelayanan radiomedik dan ambulans, warga masyarakat dapat meminta pelayanan gawat darurat di rumah sekaligus ambulasi ke rumah sakit. Selain itu masyarakat tidak dipungut biaya

karena

seluruhnya

dibiayai

oleh

Pemerintah

Kota

Palangka Raya.

4.3.

RSUD Dr. Soedono Efektifitas adanya layanan kesehatan yang diberikan di RSUD Dr. Soedono terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat antara

Direktorat Litbang


lain, dijadikannya RSUD Dr. Soedono sebagai pusat rujukan rumah sakit di wilayah barat Propinsi Jawa Timur, sehingga penanganan gawat darurat yang ada di wilayah sekitar dapat tertangani dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari kenaikan angka Gross Death Rate (GDR) sebesar 57,82% ditahun 2006 menjadi 59,38% di tahun 2007, kemudian terjadi penurunan angka Death Rate (NDR) dari 22,23% di tahun 2006 menjadi 21,99% di tahun 2007. Kepercayaan masyarakat sekitar terhadap rumah sakit pemerintah semakin lama semakin besar. Peningkatan mutu dan kualitas layanan kesehatan yang

dilakukan oleh pemerintah daerah menyebabkan

semakin banyaknya masyarakat untuk memilih rumah sakit daerah. Adanya

pergeseran segmen

pasar

tersebut

menunjukkan

adanya

perubahan pola pencarian layanan kesehatan dari dokter pribadi /RS Swasta ke rumah sakit pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan ke RSUD Dr. Soedono. Peningkatan manfaat rumah sakit oleh masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut

:

a) Jumlah kunjungan pasien rawat jalan di RSUD Dr. Soedono meningkat sebanyak 148.203 orang di tahun 2005 menjadi 186.572 orang di tahun 2006 sedangkan di tahun 2007 ada penurunan

menjadi

186.553

orang.

Selain

itu

terjadi

peningkatan kunjungan rawat inap di tahun 2006 sebanyak 17.937 orang menjadi 18.478 orang di tahun 2007.

Direktorat Litbang


Tabel 4.4. Kemajuan Kunjungan Rawat Jalan, Rawat Darurat dan Rawat Inap tahun 2005 s.d 2007

No

Tahun

Uraian

2005

2006

2007

148.203

187.572

186.553

I

Rawat jalan

1.

Kunjungan

2.

Jumlah Hari Buka

294

294

290

Rata-rata Kunjungan/Hari Buka

504

638

643

20.069

23.332

22.392

55

64

61

II

Rawat Darurat

1.

Kunjungan Rata-rata Kunjungan/Hari Buka

III

Rawat Inap

1.

Jumlah Penderita Dirawat

2.

BOR

14.091

17.937

18.478

57,31 %

77,72 %

77,41 %

Sumber : Profil RSUD Dr. Soedono Dalam Angka Tahun 2007.

b) Survey Indeks Kepuasan Konsumen menunjukkan hasil yang cukup baik yaitu sebesar 74,16% pada tahap 1 dan 77,43% pada tahap 2 ditahun 2005, dan pada tahun 2006 sebesar 90,62% tahap 1 dan 90,75% tahap 2, sedangkan ditahun 2007 sebesar 80,16% pada tahap 1 dan 82,10 % pada tahap 2. c) Upaya yang dilakukan RSUD Dr. Soedono dalam membantu menuntaskan

kemiskinan

di

daerah,

yaitu

mengeluarkan

kebijakan untuk pasien yang betul-betul tidak mampu dan ternyata belum terdaftar sebagai pserta Askeskin/Jamkesmas untuk

memberikan

pelayanan

sesuai

standar

RS

dan

memberikan kesempatan pada pasien tersebut untuk mengurus surat keterangan miskin sebagai kelengkapan administrasinya

Direktorat Litbang


DAFTAR PUSTAKA

BUKU, MAKALAH , ARTIKEL, LAPORAN PENELITIAN __________ 2006. Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Publik, Kiat dan Terobosan

Kabupaten/Kota. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Sinambela, Dr. Lijan Poltak, M.M., M.Pd, 2006. Reformasi Pelayanan Publik, Teori,

----------Kebijakan dan Implementasi. Jakarta : Bumi Aksara

Dwiyanto, Agus, 2006. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Gajah Mada ----------University Press

Sumarto, Hetifah Sj, 2003. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, 20 Prakarsa

----------Inovatif dan Partisipatif di Indonesia. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia Haris, Syamsuddin, 2005. Desentralisasi dan

Otonomi Daerah, Desentralisasi,

----------Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah. Jakarta : LIPI Press

Osborne, David, 2005. Reinventing Government : How The entrepreneurial Spirit is

----------Transforming the Public Sector. Jakarta : PPM __________

2006.

Inovasi

Pelayanan

pro-Miskin,

sembilan

studi

kasus

di

Indonesia. WORLD BANK, INDOPOV (Program Analisa Kemiskinan Indoneisa. Poverty Reduction and Economic Management Unit East Asia and Pasific Region),

Siagian, Albiner, 2002. PARADIGMA BARU PEMBANGUNAN KESEHATAN (Suatu

----------Kajian

Kesiapan

Daerah

Menghadapi

Desentralisasi

Pembangunan

----------Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010). Utarini, Adi dan Jasri, Hanevi. 2005. Desentralisasi dan Sistem Regulasi Pelayanan

----------Kesehatan: Sebuah Tinjauan Pustaka. Jakarta.

Ferdiana, Astri dan Trisnantoro, Laksono 2005. Desentralisasi Kesehatan : Definisi

----------dan Tinjauan Sejarah di Indonesia. Jakarta

Trisnanto, Laksono, 2005. Desentraslisasi Kesehatan di Indonesia dan Perubahan

----------Fungsi Pemerintah : 2001 – 2003. Gajah Mada University Press.

Kovner A.R. 1995. Health Care Delivery in the United States. Springer Publishing __________2006. Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Pengalaman

Empirik di Beberapa Daerah). Direktorat Litbang KPK, Jakarta

__________2007. Pengantar Seminar Internasional Dengan Tema Pelaksanaan Desentralisasi Kesehatan di Bali, 7-10 Agustus 2007. __________2004. Jurnal Kesehatan, VOLUME II/02/2004. Desentralisasi Kesehatan dan Perubahan Fungsi Pemerintah dalam Regulasi

PRODUK HUKUM __________Undang-Undang Dasar 1945 __________Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. __________Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. __________Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. __________Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan __________Undang-Undang No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional __________Peraturan

Pemerintah

RI

No.

65

tahun

2005

tentang

Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. __________Peraturan Perangkat Daerah.

Pemerintah

RI

No.

41

tahun

2007

tentang

Organisasi

__________Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. __________Peraturan

Presiden

7

Nomor

Tahun

2005

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional __________Instruksi

Presiden

RI

No.

5

tahun

2004

tentang

Percepatan

Pemberantasan Korupsi. __________Keputusan No. 25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. __________Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan __________Keputusan Menteri Kesehatan RI No.131/MENKES/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional __________Keputusan

Menteri

Kesehatan

RI

No.1202/Menkes/SK/VIII/2003

tentang Indonesia Sehat pada Tahun 2010. __________SK Bupati No. 572 Tahun 2002 jo SK Bupati No. 552 Tahun 2003 tentang

Tim Persiapan Jaminan Kesehatan Jembrana.

__________SK Bupati No.31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Subsidi Pelayanan Kesehatan Kepada Bapel JKJ dan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Jembrana (Bapel JKJ). __________SK Bupati No. 1927 Tahun 2004 tentang pembentukan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Jembrana (Pengelola JKJ). __________Peraturan daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Jembrana. __________Peraturan Bupati Jembrana Nomor: 19 Tahun 2006 tentang Iuran Rawat Inap Program Jaminan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Jembrana. __________Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No. 07 Tahun 2008 tentang Kesehatan Dasar gratis di Puskesmas. __________Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 252 tahun 2007 tentang pembentukan Unit pelayanan Konsultasi Medis melalui Media telekomunikasi dan Pelayanan Evakuasi Gawat darurat Kesehatan. __________Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 253 tahun 2007 tentang

standar

pemberian

Insentif

bagi

tenaga

telekomunikasi dan Pelayanan evakuasi

Pelayanan

Konsultasi

melalui

Media

gawat darurat dinas Kesehatan

Kota

palangka Raya tahun 2007. __________Nota

Kepala

Dinas

Kesehatan

Kota

Palangka

Raya

tanggal

20

September 2007 kepada Walikota Palangka Raya. __________Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur no. 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur. __________Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 14 Tahun 2008 Tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No.11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik Di Propinsi Jawa Timur. __________Surat

Gubernur

Jawa

Timur

tanggal

26

Desember

065/13032/041/2005 Perihal Laporan Pengaduan Pelayanan Publik.

SUMBER DATA ELEKTRONIK www.undp.org www.worldbank.org www.desentralisasi-kesehatan.net www.depkes.go.id www.menpan.go.id

LAIN-LAIN Jawa Timur dalam Angka 2007 Data Makro Sosial dan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2001-2005

2005

No.

INOVASI LAYANAN KESEHATAN DI PEMERINTAH DAERAH Dalam Rangka Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Recommend Documents