KAJIAN KONDISI TATA KELOLA HUTAN 2015 26 APRIL 2016, UNDP INDONESIA
1
ISI PEMBAHASAN • 171 Negara wsq
menandatangani Kesepakatan Paris di Hari Bumi Internasional, 22 April • Indonesia, 1 dari 171 Negara yang menandatangani Paris Agreement • Berketetapan (NDC) mengurangi emisi 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan dukungan mitra internasional di tahun 2030 2
Forest Governance and Outcome Regulation on Spatial Planning and Forest Areas, one map policy, social conflicts on spatial, forest area gazetted, Recognition and protection of customary community, forest conflict resolved, ratio of forest managed by community and private sector Leadership, anticorruption plan in forestry sector, Forest Management Units, high cost economy, gratification Complaint handling mechanism, ration of law enforcers, law enforcement
Certainty over Forest Areas
Fairness over Forest Resources Forest Management Transparency
Law Enforcement Capacity
F O R E S T G O V E R N A N C E
Law and Policy Framwork •
• • •
Forest Conservation Forest Restoration Forest Planting Sustainable harvesting
• Decreased deforestation and forest degradation • Reduced emission from forestry sector • Better biodiversity • Increased GDP from forestry sector (government and community)
Institution and Resources
3
1
KAWASAN (Peraturan, Klaim, % luas htn adat, Perda adat, % htn ditetapkan, % illog)
2
KEADILAN (Aturan akses dan persaingan usaha, SOP konflik & resolusinya, peran CSO, dana u/ izin masy, rasio pemanfaatan oleh masy dan pengusaha besar)
3
TRANSPARANSI (Aturan pegawai, pencegahan korupsi, perizinan, GCG swasta, KPH operasi, CSO-awasi izin, biaya tdk resmi)
4
PENEGAKAN HUKUM (Wistle blower, sert polisi dll multi rezim hukum, CSOkorupsi, rasio jaga wana, % pelanggaran korupsi)
KERANGAKA PENILAIAN TATA KELOLA HUTAN 2015 WAWANCARA PUSAT
KONDISI NASIONAL
POLICY PUSAT KPST CSO, SWASTA, MASY
POLICY PEMDA
WAWANCARA GN-PSDA KPK CSO, SWASTA, MASY KONDISI PEMDA: Prop, Kab 4
APA YANG KITA HADAPI?
5
DINAMIKA KONDISI TATA KELOLA HUTAN 2012, 2014, 2015
49%
28.38
33.11
46.25
(maks 100)
1.8
2.39
2.78
(maks 5)
30% 21%
Maju Indeks rata-rata tata kelola hutan, 2012 Keseluruhan 2,33
Indeks rata-rata tata kelola hutan, 2014 Keseluruhan 36
Sumber: UNDP, 2016; fortcoming
Stagnan Mundur
Survei key stakeholders Kondisi Tata Kelola Hutan (n: 40 + 20 Private Sector ), 2015 . 6
GRAND TOTAL Maju -5
-7
17%
-3
Stagnan
Mundur
-5 20%
-5 20%
14%
SKALA
-5 21%
Positif
33% 25%
21% 32%
39%
3
30% 3
Negatif 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10
34% 3
2 2
62%
3
61% 41%
49%
48%
Semakin pekat warnanya, semakin tinggi skalanya.
33%
ASPEK KEPASTIAN KAWASAN HUTAN
ASPEK KEADILAN TERHADAP SDH
1-2 3-4 5-6 7-8 9-10
KINERJA KAPASITAS PENGARUH PENEGAKAN EKONOMI BY. TG HUKUM SK HUTAN
TRANSPARANSI PENG. SDH
GRAND TOTAL ALL ASPECT
7
Capaian Renaksi GNPSDA 13 Propinsi-des 2015 INDIKATOR
Tim IP4T
INDIKATOR 1: PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN, PENATAAN RUANG & WILAYAH ADAT RATA - RATA PER Jawa Jawa Jawa Kalimantan Sulawesi Sulawesi Aceh Sumut Sumbar Riau Sumsel Babel Lampung Barat Tengah Timur Selatan Tenggara Barat INDIKATOR -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -0.5
Hak-hak atas tanah masyarakat
-1
-1
1
-1
0
0
Informasi penggunaan kawasan Tidak sesuai prosedur TOTAL RATA-RATA PROVINSI RATA-RATA INDONESIA
-1 -1 -4 -1
-1 -1 -4 -1
-1 -1 -2 -0.5
1 -1 -2 -0.5
0 -1 -1 -0.25
-1 0 -1 -0.25
Kewajiban keuangan Rekonsiliasi data perizinan: TOTAL RATA-RATA RATA-RATA INDONESIA
1 -1 0 0
Informasi dan evaluasi terhadap pengelolaan hutan tingkat tapak Pengajuan izin
0
Informasi SDH dan Perkebunan TOTAL RATA-RATA RATA-RATA INDONESIA
0
0
-1
-1
-1
-0.3
0 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 -2 0 -0.25 -0.5 -0.5 INDIKATOR 2: PENATAAN PERIZINAN DAN PERKEBUNAN -1 0 1 0 0 0 1 -1 -1 -1 0 -1 1 0 1 -1 -2 -1 1 -1 1 0 2 -2 -1 -0.5 0.5 -0.5 0.5 0 1 -1 0.0 INDIKATOR 3: PERLUASAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT -1 0 -1 0 0 1 -1 -1
1 1 2 0.5
-1 -1 -4 -1
-1 -1 -4 -1
-1 -1 -4 -1
-0.5 -0.8
0 -1 -1 -0.5
-1 -1 -2 -1
0 -1 -1 -0.5
1 -1 0 0
-1
1
1
1
-1 -1
-1 -1
-1 1
-1 -1
1 0
-1 0
-3 -1
-3 -1
0 0
-3 -1
2 0.67
0 0
1
0 1
0
-1 1
-1 -1
-1 -1
-1 -1
-1 -1
-1 -1
3 2 1 0.67 -0.3
-2 -0.67
0 0
-3 -1
-3 -1
-1 -0.33
- 0.52 0.1 -0.5 -0.5
0.36 -0.1
-0.8 -0.4
-0.3
8
Lanjutan …. INDIKATOR
Desk penyelesaian Regulasi TOTAL RATA-RATA RATA-RATA INDONESIA
Aceh -1 -1 -2 -1
-1 Inventarisasi data dan informasi pemutakhiran terhadap Neraca Sumber Daya Hutan Informasi SDH dan Perkebunan TOTAL RATA-RATA RATA-RATA INDONESIA
Jawa Jawa Jawa Kalimantan Sulawesi Sulawesi Sumut Sumbar Riau Sumsel Babel Lampung Barat Tengah Timur Selatan Tenggara Barat INDIKATOR 4: PENYELSAIAN KONFLIK KAWASAN HUTAN -1 -1 -1 -1 0 1 -1 -1 0 -1 -1 1 -1 -1 -1 0 -1 1 1 -1 0 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -1 -1 2 0 -2 0 -2 -2 0 -1 -1 -1 -0.5 -0.5 1 0 -1 0 -1 -1 0 -0.5 INDIKATOR 5: MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN ANTI KORUPSI -1 -1 -1 1 0 1 1 0 1 -1 -1 1
-1
-1
0
-1
1
0
1
0
-1
0
-1
-1
-1
-1
-1
1
-1
0
0
1
1
-1
-1
-1
-1
-1
-3 -1
-3 -1
0 0
-3 -1
2 0.67
0 0
3 1 -0.3
2 0.67
-2 -0.67
0 0
-3 -1
-3 -1
-1 -0.33
RATA - RATA PER INDIKATOR -0.5 -0.5
0.5 -0.1 -0.4
-0.4
-0.3
9
KEPASTIAN KAWASAN HUTAN
10
SATU PETA Maju -5
Mundur -4
-5
-5
-5
Stagnan
Positif
17%
18%
33%
41%
[VALUE]
38%
36%
48% 30%
38%
35%
43%
3
2
3
[VALUE]
SKALA
-5
35%
3
29%
[VALUE] 4
19%
KUALITAS ISI KAPASITAS KAPASITAS KAPASITAS KOORDINASI SATU PETA PEMERINTAH PEMERINTAH PEMERINTAH ANTAR PUSAT PROVINSI KABUPATEN PEMERINTAH
1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 Negatif 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10
3
29%
TOTAL
Semakin pekat warnanya, semakin tinggi skalanya.
11
KAWASAN HUTAN Maju -7
-5
Stagnan -7
[VALUE]
26%
38%
26%
Mundur -6
SKALA
-6
Positif
38%
29%
29%
24%
29%
29% 3 4
38%
3
48%
33%
48%
3
42%
3
KUALITAS ISI PERATURAN
KONSISTENSI DUKUNGAN PENYELESAIAN DAN PEMDA KLAIM TENURIAL TRANSPARANSI MENGUKUHKAN KLHK KAWASAN MENGUKUHKAN HUTAN KAWASAN HUTAN
TOTAL
1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 Negatif 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 Semakin pekat warnanya, semakin tinggi skalanya.
12
ARAH PENGUKUHAN DUALISME KEBENARAN (ADMIN VS SUBSTANTIF) • Fokus pengukuran dan pemasangan batas dipisahkan dengan fokus identifikasi pihak-3 • Program 2-years dlm lokasi yg sama. • Ukuran kinerja pada legal & legitimate. 13
KEADILAN SDH
14
PERHUTANAN SOSIAL -10
4% 14%
-9
5% 5%
Maju -7
-8
Stagnan
Mundur
10%
-7 26%
22%
3
-9
9%
3
-8
13%
4%
15%
3
13%
14%
3 3
3 45% 82%
90%
75%
83% 65%
73%
2 33%
KUALITAS DUKUNGAN DUKUNGAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN KELEMBAGAAN ISI PERATURAN DALAM MELAKSANAKAN MELAKSANAKAN PERATURAN PERATURAN PADA TINGKAT DAERAH
KOMPETENSI PERSONEL
DUKUNGAN DUKUNGAN PEMDA PENDANAAN MELAKSANAKAN PEMERINTAH KEBIJAKAN PERHUTANAN
TOTAL
SKALA Positif 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 Negatif 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 Semakin pekat warnanya, semakin tinggi skalanya.
15 Sumber: UNDP, 2016; fortcoming
PERLINDUNGAN DAN PENGAKUAN HUTAN ADAT Maju -8
-6
-8
Mundur
-8
SKALA -7
-7 19%
20%
26%
Stagnan
26%
29%
15% 51%
13%
24% 33%
19%
4
33% 3
3 3
4
2
65% 52% 23%
KUALITAS ISI PERATURAN
DUKUNGAN KELEMBAGAAN MELAKSANAKAN PERATURAN DAN KEBIJAKAN
KOMPETENSI PERSONEL PEMERINTAH
53%
48%
DUKUNGAN PEMDA MELAKSANAKAN PERATURAN
41%
DUKUNGAN PENDANAAN PEMERINTAH
TOTAL
Positif 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 Negatif 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 Semakin pekat warnanya, semakin tinggi skalanya.
16 Sumber: UNDP, 2016; fortcoming
KAPASITAS NON STATE ACTOR Maju
-5
5%
Stagnan
Mundur
-7
SKALA -6 16%
26%
24%
27%
5 30% 4
76%
3 56% 44%
PERAN LSM MELAKUKAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT
DUKUNGAN PELAKU USAHA MELAKSANAKAN KEBIJAKAN SDH PADA MASYARAKAT
Positif 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 Negatif 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10
Semakin pekat warnanya, semakin tinggi skalanya. TOTAL
17 Sumber: UNDP, 2016; fortcoming
ARAH ALOKASI SCR ADIL GAP KEBIJAKAN POLITIK DAN OPERASIONALNYA • Kapasitas kelembagaan daerah/pokja/KPH mempertemukan subyek/masy & obyek/hutan untuk generate income. • Memastikan penetapan UU-MHA—juga untuk pengembangan ekonomi vs alt-institusi/legaladministratif/web of power [40 kasus Komnas] 18
KELOLA KAWASAN & PERIZINAN
19
TERKAIT KAWASAN HUTAN Maju
-4
-5 21%
Stagnan
Mundur
-5 23%
-5 21%
23%
SKALA
-5 22%
Positif 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10
50%
46%
3
3 39%
50%
50%
Negatif 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10
29%
28%
TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN
TOTAL
Semakin pekat warnanya, semakin tinggi skalanya.
54%
2 31%
IZIN PEMANFAATAN IZIN PINJAMAN PAKAI KAYU KAWASAN HUTAN
3 23%
IZIN PELEPASAN KAWASAN HUTAN
2
20 Sumber: UNDP, 2016; fortcoming
KEBIJAKAN LAIN Maju -5
Stagnan
Mundur
-5
SKALA
-5
16% 32%
1-2 3-4 5-6 7-8 9-10
47%
37%
Negatif 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10
24%
Semakin pekat warnanya, semakin tinggi skalanya.
42% 32% 2
3 2 21%
MONITORING DAN PENGAWASAN
26%
PERLINDUNGAN HUTAN
Positif
TOTAL
21 Sumber: UNDP, 2016; fortcoming
TRANSPARANSI PERIZINAN Maju -6
Stagnan
Mundur
-7 18%
18%
23%
18%
25%
27%
3
3
3
59%
SKALA
-6
55%
57%
Positif 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 Negatif 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 Semakin pekat warnanya, semakin tinggi skalanya.
PERATUTAN KETERBUKAAN INFORMASI PERIZINAN
KAPASITAS KLHK MELAKSANAKAN KBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI
TOTAL
22 Sumber: UNDP, 2016; fortcoming
PENGAWASAN Maju
Stagnan
Mundur
SKALA -5
-6
-5 22%
28%
26%
40%
48%
61%
2
Positif 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 Negatif 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10
2 32% 2
26%
17%
KEMAMPUAN PEMERINTAH PERAN INSPEKTORAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN HUTAN MENGAWASI PENGGUNAAN DARI KEGIATAN ILEGALOGING A N G G A R A N D A N PPROGRAM E R I L A K U KLHK PEGAWAI KLHK
Semakin pekat warnanya, semakin tinggi skalanya.
TOTAL
23 Sumber: UNDP, 2016; fortcoming
KELOLA KWS DAN PERIZINAN SOAL HAK MENGUASAI NEGARA ATAS SDA • Kebenaran informasi kondisi SDH dan integritas tim verifikasi. FGD dng representasi yg tepat. • RPPLH dan KLHS sebagai dasar kebijakan K/L dan Pemda/RPJMD • Ketepatan perlindungan kekayaan negara. • Ketepatan & efisiensi pengawasan menuju outcome 24
KAPASITAS PENEGAKAN HUKUM
25
PENANGANAN PENGADUAN Maju -2
-6
9% 9%
Stagnan -3
16%
4
50% [VALUE]
5% 24%
Mundur -6
16%
28%
31%
2
40% 71%
2
32% 2
SKALA
-4
53%
32% 2
KEBIJAKAN KEBIJAKAN KAPASITAS KAPASITAS PENANGANAN PENANGANAN PEMERINTAH PEMERINTAH PENGADUAN SEKTOR MELAKSANAKAN MELAKSANAKAN SEKTOR KEHUTANAN DI KEBIJAKAN KEBIAJKAN KEHUTANAN DI PEMERINTAHAN PENANGANAN PENGADUAN KLHK PROVINSI PENGADUAN SISTEM SEKTOR KEHUTANAN DI KEHUTANAN DI PEMDA KLHK
TOTAL
Positif 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 Negatif 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 Semakin pekat warnanya, semakin tinggi skalanya.
26
27
Jalan menuju perbaikan masih panjang, tapi arah untuk menuju kesana makin jelas
Terimakasih 28
