BAB.VI ANALISIS DAN STRATEGI PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS PPJTD. Dari berbagai temuan evaluasi program penguatan keuangan dan pengadvokasian untuk memperjuangkan lokasi pada bab-bab sebelumnya, yakni permasalahan yang mempengaruhi tidak berhasilnya program-program tersebut
sangat
berkaitan
dengan
permasalahan
keorganisasian
yakni
permasalahan kapasitas kepemimpinan, kapasitas keuangan, kapasitas sarana dan prasarana, kapasitas sumberdaya manusia dan kapasitas jejaring organisasi. Dari hasil evaluasi terhadap program iuran operasional, iuran arisan tenda dan pengadvokasian. Dari ketiga hal tersebut masih banyak kendala atau kelemahan terutama pada kepemimpinan dan pengurus, seperti pengelolaan keuangan
internal,
pengelolaan
administrasi,
pengalaman
mengatur
pembukuan, serta belum mampu menggunakan alat teknologi komputer. Sedangkan dari hasil evaluasi pengadvokasian ditemukan bahwa pemimpin dan pengurus masih banyak kelemahan dalam persiapan advokasi yang
intinya
memperjuangkan
lokasi
(ijin)
ke
pemerintah.
Usaha
memperjuangkan lokasi (ijin) bagi anggota PPJTD sampai saat belum berhasil dan belum mendapatkan tanggapan yang serius terhadap keinginan anggota PPJTD. Masalah yang menjadi kendala dalam memperjuangkan lokasi disebabkan
sumber daya manusia dalam pembuatan konsep, kurangnya
pengetahuan tentang sistem sumber, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Keterbatasan tersebut dilatarbelakangi pendidikan rendah, dan kurangnya pengalaman dalam pengorganisasian dan juga belum pernah mengikuti pelatihan pengadvokasian. Oleh karena itu, untuk menyusun strategi program penguatan kapasitas organisasi dan pengadvokasian untuk mmperjuangkan lokasi dapat dilihat pada analisis SWOT. Analisis dapat digunakan untuk mengetahui program yang berkaitan dengan permasalahan pengadvokasian untuk memperjuangkan lokasi tersebut diatas maka untuk lebih jelasnya akan dianalisis dan menjelaskan faktor internal dengan variabel kekuatan dan kelemahan dan faktor eksternal dengan variabel peluang dan ancaman dalam organisasi PPJTD dijelaskan melalui analisis SWOT, sebagai berikut ini:
77
6.1 Faktor Internal 6.1.1 Kekuatan pada Organisasi PPJTD. Pada dasarnya organisasi PPJTD mempunyai kekuatan seperti keuatan dasar hukum PPJTD, kekuatan ikatan emosional yang sama, dan kemauan pemimpin dalam mengelola PPJTD sebagai berikut: 1) Kuatnya dasar hukum PPJTD sebagai LSM. Organisasi PPJTD pada dasarnya memiliki dasar hukum yang kuat. Dasar hukum, organisasi PPJTD telah memiliki ijin dengan Akta Nomor 09 tertanggal 26 Mei 2007 yang ditetapkan oleh Notaris Riena Sabrina, SH. hal ini menunjukkan kekuatan hukum
dalam
organisasi
untuk
mengembangkan kapasitas organisasi dan pengadvokasian
anggotanya.
Dengan adanya dasar hukum dari notaris memberikan ruang gerak kepada pemimpin PPJTD dapat
menggerakan
dan mempengaruhi seluruh
anggota dengan baik, sehingga menimbulkan rasa solidaritas tinggi dalam organisasi untuk mempersatukan anggota PPJTD, dan untuk memperjuangkan lokasi melalui organisasi. Hal ini ditunjukkan dengan kegiatan iuran arisan tenda untuk anggota dan operasional PPJTD
dalam
pengadvokasian ke pemerintah. Dasar hukum tersebut di atas dapat dijadikan dasar kekuatan untuk menjalin
hubungan
dengan
organisasi
lain
dalam
rangka
untuk
memperjuangkan hak anggota PPJTD yakni mendapatkan ijin atau mendapatkan
kemudahan
lain
untuk
mengembangkan
kemampuan
pengurus dan anggota PPJTD yaitu untuk meningkatkan ekonomi.
2) Kuatnya modal sosial dan ikatan-ikatan emosional yang sama. Kepercayaan yang ditanamkan dalam organisasi yang ikut bergabung dalam organisasi merupakan modal sosial. PPJTD muncul sebagai sistem yang menyadarkan mereka untuk bekerja sama sebagai ikatan sosial yang mempunyai profesi yang sama yakni pedagang kaki lima, yang sama-sama menggunakan lahan publik sebagai tempat jualan. Oleh sebab itu, modal kepercayaan tukar menukar informasi untuk membentuk suatu ikatan kekuatan untuk memudahkan tindakan kolektif dalam pengadvokasian ke pemerintah. Ikatan emosional yang ditunjukkan mereka adalah dengan mengadakan uang iuran operasional dari sesama anggota PPJTD untuk
78
melakukan kegiatan keorganisasian dalam hal mengurus ijin, pembelian tenda, biaya tenaga suka rela dan pembeliaan alat-alat organisasi. Selain itu uang
iuran
juga
digunakan
dalam
pengadvokasian
dimana
biaya
dikeluarkan untuk membeli air minum kepada seluruh anggota PPJTD yang terlibat dalam memperjuangkan lokasi pada saat mendatangi ke DPRD dan Walikota. Kekuatan lain adalah bahwa perjuangan untuk semua anggota PPJTD dan tidak melihat latar belakang asal usul mereka berasal ataupun etnis.
3) Kuatnya kemauan pemimpin dan pengurus mengelola PPJTD. Selama ini pemimpin PPJTD dan pengurusnya telah menunjukkan kemampuan untuk memimpin PPJTD. Pemimpin organisasi PPJTD mampu menggerakan dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan dalam organisasi seperti arisan tenda, dan mengadakan pengadvokasian dalam rangka untuk memperjuangkan lokasi jualan ke pemerintah untuk mendapatkan ijin. Hal ini menunjukkan motivasi kerja kuat, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan dan organisasi. Hal lain yang ditunjukkan oleh ketua PPJTD dengan memberikan petunjuk atau nasehat kepada setiap anggota untuk menjaga kebersihan lingkungan kerja dan menjaga keamanan dan ketertiban serta pengadaan sirkulasi uang iuran anggota. Akibat dari kemampuan pemimpin dan pengurus dapat dirasakan oleh anggota adalah apabila ada petugas Satpol PP datang selalu mendatangi ke ketua organisasi dan pengurus. Artinya segala sesuatu diatur
oleh
pengurus.
Anggota
tidak
berurusan
langsung
dengan
pemerintah. Dampak dari kemampuan ketua dan pengurus dapat ditunjukkan penanganan dan mengurangi hal-hal yang akan menjadi masalah antara anggota PPJTD dan pemerintah. Apabila ada anggotanya melakukan kesalahan berjualan menjolok ke badan jalan kemudian diketahui oleh walikota, maka yang menjadi sasaran teguran adalah ketua dan pengurus organisasi melalui lewat Camat dan Kelurahan. Secara tidak langsung cara peneguran tersebut di atas menunjukkan bahwa keberadaan organisasi yang dipimpinnya dapat diakui dan diketahui tidak secara langsung. Dengan demikian perannya ketua dan pengurus dalam organisasi sangat penting bagi anggota dan pemerintah.
79
6.1.2 Kelemahan Menjadi Permasalahan Organisasi PPJTD. Untuk mengetahui permasalahan atau kendala yang dialami
oleh
organisasi PPJTD yakni permasalahan kapasitas pengurus dalam pemahaman advokasi, permasalahan pengembangan keuangan, sarana dan prasarana, SDM,
jejaring
dengan
organisasi,
permasalahan belum mendapat
permasalahan
lokasi
jualan,
dan
dukungan hukum akan diuraikan sebagai
berikut: 1) Permasalahan kapasitas pengurus dalam pemahaman advokasi. Ketua merupakan inti dari manajemen karena ketua merupakan motor penggerak bagi seluruh sumberdaya yang dimiliki organisasi dalam rangka mencapai tujuan usaha ekonomi dan pengadvokasian tersebut ditentukan faktor kemahiran kepemimpinan pembuatan konsep dan hubungan dengan pihak LSM lain. Namun pada kenyataan pengurus PPJTD sangat terbatas pengetahuan dalam pemahaman advokasi dan pengalaman tentang pengelolaan
keorganisasian. Hal ini disebabkan oleh latarbelakang
pendidikan yang disandangnya yang rendah yakni hanya tamatan dari SLTP. Bahkan ketua dan pengurusnya tidak pernah mengikuti suatu pelatihan apapun tentang organisasi dan pemahaman advokasi, selama menggerakan anggota sesuai dengan kemampuannya, bahkan sering tergantung
kepada
penasehat
organisasi
untuk
membuat
konsep
pengetikan dan lain-lainnya. Dilihat dari pengalaman sehari-hari hanya mengeluti
pedagang kaki lima sebagai pekerjaan profesinya. Jadi inilah
yang menjadi penyebab kelemahan ketua dan pengurusnya dalam organisasi PPJTD untuk membuat konsep-konsep, baik dalam administrasi maupun
konsep dalam pengadvokasian untuk memperjuangkan lokasi.
Selain itu melemahnya kemampuan untuk bernegoisasi dan menggalang kekuatan dengan LSM atau lembaga bantuan hukum. 2) Permasalahan kapasitas pengembangan
keuangan, sarana prasarana,
SDM, Jejaring dalam organisasi. Permasalahan kegunaan uang iuran dari anggota PPJTD dalam operasional organisasi adalah sebagai berikut:
Dana yang digunakan dalam belanja ATK kantor. Organisasi hanya mengharapkan iuran dari anggota untuk pelaksanaan
kegiatan
keadministrasian
organisasi.
Hal-hal
yang
80
diperlukan dan organisasi seperti belanja kertas, tinta komputer, buku kas, biaya pengetikan, biaya administrasi ijin organisasi dan lai-lain.
Dana yang digunakan untuk biayai pengurus. Gaji pengurus selama ini digaji tidak permanen. Artinya kadang mendapat gaji kadang juga tidak mendapat gaji. Karena harapan dari iuran tersebut tidak bisa mencukupi untuk memberikan gaji kepada pengurus. Sehingga selama ini
pengurus menerima sesuai dengan
hasil dari sisa pembelanjaan jika masih ada.
Dana yang digunakan untuk pengembangan tenda baru. Untuk pengembangan usaha tenda anggota PPJTD sebanyak 16 buah. Tenda tersebut dengan harga Rp. 1.700.000,00 per buah. Ini juga mengharapkan dana dari iuran anggota PPJTD. pengadaan tenda ini bertujuan untuk menghindari dari penggusuran yang sering dituduh sebagai penyebab ketidakindahan dan kebersihan. Namun masih banyak yang belum mendapatkan gilrannya karena faktor keuangan tidak bisa mencukupi disebabkan oleh naiknya harga tenda
Dana yang digunakan dalam pengadvokasian. Dalam pengadvokasian juga memerlukan dana. Dana yang perlukan dalam pengadvokasian adalah untuk membuat konsep, transportasi untuk pengurus ke lembaga pembuatan hukum (Notaris). Pengeluaran untuk membeli makanan dan minuman pada saat pengadvokasian di lapangan. Semua itu hanya mengharapkan iuran dari anggota PPJTD. Hal ini menjadi beban organisasi untuk menguras anggota melalui dana iuran tersebut.
Permasalahan belum memiliki sarana dan prasarana. Dalam hal sarana yang dimaksudkan ada dua, sarana tempat kerja dan sarana pemyampaian keluhan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan adalah faktor sarana pelayanan (perlengkapan kerja) untuk kepentingan seperti mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan agar dapat menghemat waktu, meningkatkan produktifitas pelayanan, menyediakan
pelayanan yang lebih baik,
terjaminnya
stabilitas
ketepatan
ukuran
dan
ukuran
layanan,
mempermudah dalam gerak pelaku pelayanan, memberikan rasa kenyamanan kerja, dan meningkatkan kepuasan kerja dan kepuasan pelayanan. Sedangkan kelemahan pada organisasi PPJTD adalah
81
semua peralatan perkantoran dan ruang kerja masih meminjam kepada organisasi lain. Dalam pengadvokasian ke pemerintah, DPRD dianggap sebagai sarana penyampaian keluhan yang dirasakan oleh anggotanya dalam penggusuran oleh Satpol PP. Dalam penyampaian advokasi mereka tidak menggunakan spanduk sebagai sarana penyampaian pendapat. Kegiatan yang mereka lakukan adalah berdialog dengan pemerintah untuk bersedia membicarakan masalah mereka terutama untuk kepentingan anggota yang sedang melakukan kegiatan jualan di lahan publik. Namun sampai sekarang belum ada tanggapan yang serius terhadap keluhan yang disampaikan oleh pengurus organisasi PPJTD.
Permasalahan SDM belum pernah mengikuti pelatihan keorganisasian. Kemajuan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah mendorong tumbuh dan berkembangnya kreaktvitas dan inovasi serta pendayagunaan modal intelektual atau pengetahuan yang dimiliki organisasi untuk kemajuan organisasi pada masa yang akan datang. Kunci kemampuan daya saing adalah manusia berkualitas, penuh kreativitas dan inovasi sebagai modal intelektual sehingga mampu menciptakan keunggulan bersaing. Oleh sebab itu, modal intelektual adalah hal yang penting
dimiliki seseorang dan
perlu di
dayagunakan secara terus menerus. Selain itu, sumber daya manusia juga dikatakan sebagai kompetensi inti dalam pengembangan baik individu dan kelompok termasuk dalam organisasi PPJTD. Sedangkan kelemahan yang ada pada organisasi PPJTD terutama pada pemimpin dan pengurusnya pada dasar tidak mempunyai kemampuan dan pengetahuan ketrampilan tentang keorganisasian yang menunjang dalam pelaksanaan pembuatan konsep dan hubungan dengan LSM atau lembaga hukum dalam kepentingan kegiatan organisasi untuk memperjuangkan lokasi. Faktor yang mempengaruhi adalah latarbelakang pendidikan mereka pada umunnya adalah rendah hanya rata-rata tamatan SLTP. Bahkan mereka tidak pernah mengikuti jenis kerampilan apapun tentang organisasi baik pelatihan manajemen, pelatihan kepemimpinan maupun pengadvokasian dan hukum.
Permasalahan belum ada kerjasama atau jejaing dengan LSM.
82
Selama ini organisasi PPJTD hanya mengandalkan kemampuan anggota
PPJTD
sendiri
dalam
pengadvokasian
ke
pemerintah.
Organisasi ini tidak pernah melakukan hubungan kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk mendampingi mereka dalam dalam bantuan modal pengembangan usaha. Tidak ada hubungan dengan LSM lain disebabkan oleh kurang informasi tentang sistem sumbersumber LSM yang ada dalam masyarakat. Selain itu belum pernah juga melakukan hubungan dengan koperasi, donator atau Bank untuk yang bisa mendapatkan kredit usaha kepada anggota.
3) Permasalahan lokasi jualan. Permasalahan
yang
dihadapi
oleh
anggota
PPJTD
adalah
pemanfaatan lahan publik sebagai tempat jualan. Lokasi yang ditempati adalah di di atas trotoar dan jalan masuk ke rumah pribadi dan kantor yang ada di sekitar Jl. Ir. H. Djuanda dan Jl Merdeka, kelurahan Citarum. Alasan menggunakan lahan publik karena anggota PPJTD adalah pada umunya mereka tidak mampu atau kurang mampu bahkan miskin. Kerampilannya hanya mampu menjalankan ekonomi dengan kegiatan jualan makanan dan minuman yang dilakukan oleh pedagang kaki lima yang ditempatkan di atas trotoar sejak tahun 1998/1999. Pada tahun tahun 2005, pemerintah kota mengeluarkan peraturan daerah tentang kebersihan, ketertiban dan keindahan (K3). Pada tahun 2006 pemerintah melaksanakan peraturan tersebut dengan melakukan kebersihan (penggusuran) PKL, termasuk anggota PPJTD yang ada di Jl. Ir. H. Djuanda dan Jl. Merdeka.
4) Permasalahan belum mendapat dukungan lembaga bantuan hukum. Permasalahan yang dihadapi oleh organisasi PPJTD pada saat memperjuangkan lokasi ke pemerintah tanpa ada lembaga bantuan hukum yang mendukung perjuangan mereka. Mereka hanya mengadalkan kekuatan yang ada dalam organisasi PPJTD. Faktor yang mempengaruhi ketidak ketidak berhasilan tersebut adalah latarbelakang pendidikan yang dimiliki oleh pengurus sangat minim. Selain itu juga pengetahuan dan pengalaman dalam organisasi untuk menjaring hubungan dengan lembaga hukum sangat terbatas. Oleh karena itu, sampai saat ini mereka belum
83
mendapatkan ijin lokasi jualan dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi melalui kegiatan jualan yang selama ini diperjuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
6.2 Faktor Eksternal 6.2.1 Peluang Pada Organisasi PPJTD. Pada
dasarnya
memanfaakan
organisasi
pelatihan
PPJTD
kepemimpinan
mempunyai
dari
Badan
peluang
Pembrdayaan
untuk dan
Departemen Sosial melalui Dinas di Propinsi, memanfaatkan pengusaha, koperasi Bank untuk menambah bermodalan keuangan organisasi serta memanfaatkan
organisasi
GGM
dan
Boxer
untuk
mencari
dukungan
memperjuangkan lokasi sebagai berikut:
1) Adanya program pelatihan kepemimpinan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Departemen Sosial. Peluang adanya pelatihan pembinaan
kepemimpinan dari Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Departemen Sosial melalui dinas-dinas di propinsi sangat besar, karena setiap tahun dari Departemen Sosial membina dan mengembangkan organisasi sosial masyarakat baik formal maupun informal. Ketua dan pengurus PPJTD merupakan kepemimpinan sosial masyarakat, termasuk pula sebagai kaderisasi kepemimpinan organisasi
PPJTD
pengadvokasian.
untuk
Semakin
meningkatkan kuatnya
mutu
kegiatan kepemimpinan
usaha
dan
diharapkan
memperbaiki mutu pengembangan usaha dan pengadvokasian. Dengan demikian, organisasi ini perlu mendapat perhatian untuk dilatih dan dibina. 2) Adanya pengusaha, koperasi dan Bank. Peluang yang dapat dimanfaatkan seperti pengusaha Mall Swalayan BIP. Hotel Utari, Hotel Karmila, Hotel Santika Hotel Angrek. Peluang lain yang ada di wialayah tersebut ada koperasi Istioma, koperasi SMPSN. VII, Koperasi Rendam III Silinwangi dan Koperasi Riau. Sedangkan peluang lain juga adalah Bank seperti Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank Bumi Putra, Bank Jabar, Bank Niaga, dan Bank Muamalat. Koperasi dan Bank selalu mencari nasabah untuk memberikan kredit usaha ekonomi maupun usaha pengembangan organisasi. Oleh karena itu organisasi PPJTD bisa bekerja
84
sama dengan koperasi dan Bank dalam upaya penambahan bermodalan usaha organisasi. Sumber-sumber tersebut diatas menjadi peluang untuk meningkatkan kemampuan
keuangan
organisasi
dalam
usaha
anggota
dan
pengadvokasian. Dengan demikian semua perencanaan program dapat terlaksanakan dengan baik sesuai tujuan organisasi, baik pengembangan pelatihan
sumberdaya
manusia
maupun
pada
saat
pelaksanaan
pengadvokasian, karena telah mendapat dukungan dana dalam program peningkatan SDM pengurus organisasi. 3) Adanya Sarana dan Prasarana Boxer dan GGM. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan organisasi, baik kegiatan pengembangan usaha maupun kegiatan pengadvokasian. Sarana yang dimiliki organisasi ini sering digunakan untuk pelatihan kepemudaan dan kegiatan lainnya. Organisasi juga sering menjadi mediasi dalam pelatihan atau pembinaan organisasi maupun kegiatan sosial masyarakat. Hal ini bisa dijadikan tempat kegiatan pelatihan kepemimpinan ataupun organisasi tersebut bisa menfalitas ke tempat lain. Karena mempunyai hubungan atau jaringan dengan LSM yang ada di kota Bandung. 4) Adanya Hubungan Organisasi Boxer dan GGM dengan LMS dan Organisasi. Boxer dan organisasi GGM merupakan peluang
bagi
organisasi
PPJTD untuk mencari dukungan dari organisasi lain. Karena organisasi tersebut mempunyai jaringan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan mempunyai jaringan dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang ada di kota Bandung. Sehingga pada saat pelaksanaan pelatihan bisa menjadi nara sumber atau pelatih dalam kegiatan pelatihan.
6.2.2 Ancaman Pada Organisasi PPJTD. Ancaman yang akan menjadi masalah besar bagi anggota PPJTD adalah melakukan kegiatan diatas trotoar yang belum mendapatkan ijin dari pemerintah yang akan diuraikan sebagai berikut: 1) Belum adanya ijin dari pemerintah. Bebergai usaha yang dilakukan untuk mendapatkan ijin usaha bagi anggota PPJTD belum ada titik terang. Usaha pengadvokasian yang
85
dilakukan oleh pengurus organisasi selama juga belum membuah hasil. Alasan pemerintah tidak memberikan ijin karena anggota PPJTD melanggar auran pemerintah daerah tentang kebersihan, ketertiban dan keindahan (K3). Selain melarang untuk menggunakan fasilitas publik seperti trotoar, bahu jalan dan taman penghijauan. Dengan demikian anggota yang berjualan di atas lahan publik merasa wawas terhadap pemerintah dalam hal ini adalah satpol PP. Hal ini akan berakibat pada penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah. Apabila ini terjadi maka akan menjadi masalah besar bagi anggota PPJTD terlebih keluarga mereka yang selama ini mengharapkan penghasilan dari usaha dagang yang dilakukan di atas lahan publik tersebut. Akibat dari Perda no. 11 tersebut PKL dipaksa untuk meninggalkan tempat usaha dan harus berurusan dengan pihak Satpol PP, karena dianggap melanggar peraturan pemerintah daerah. Disisi lain PKL merupakan usaha
sektor
informal
ekonomi
produktif
yang
merasa
kehilangan matapencaharian sebagai tumbuhan harapan untuk memenuhi kekebutuhan hidup keluarganya. Dengan
demikian
mereka melakukan
penolokan selalui pengadvokasian ke pemerintah yang dikoordinir oleh organisasi PPJTD. Dampak dari penggusuran tersebut PKL akan banyak kehilangan matapencaharian untuk membiayai anak sekolah dan kebutuhan rumah tangga. Dengan demikian pengangguran akan semakin meningkat. Permasalahan kriminalitas dan pengemis akan meningkat pula, karena ketidak berdayaan untuk bersaing dengan pengusaha yang menguasai perekonomian masyarakat. Efeknya para PKL tetap tidak berdaya terus dan menambah beban pemerintah untuk memikirkan masalah kemiskinan dan pengangguran yang setiap tahun selalu bertambah. Apalagi krisis keuangan dan ekonomi sangat berpotensi untuk menaikan grafik kemiskinan di Indonesia termasuk PKL yang bergabung dalam organisasi PPJTD.
2) Penggusuran atau direlokasi ke tempat lain. Kegiatan usaha jualan anggota PPJTD yang menggunakan lahan publik trotoar yang berada di Jl Ir. H. Djuanda dan Jl. Merdeka akan menjadi ancaman penggusuran jika pemerintah tidak mengakui beradaan PKL
86
tersebut.
Sebab sesuai dengan aturan apabila anggota melakukan
kegiatannya diatas lahan publik yang dilarang oleh pemerintah Walikota Bandung, digusur dan barangnya disita dan angkut ke kantor Satpol PP. Kemudian dipaksa untuk meninggalkan tempat tersebut ke tempat lain yakni Jl. Kencana ITB yang telah pilih oleh pemerintah secara sepihak tanpa melibatkan pengurus PPJTD.
Namun anggota PPJTD tetap tidak mau
dipindahkan, sehingga diberikan
kembali sarana dagangnya yang disita
oleh Satpol PP, tetapi harus disediakan uang tembusan yang cukup besar. Dan anggota tetap melaksanakan kegiatannya ditempat tersebut akan menjadi ancaman jika tidak dilakukan pengadvokasian yang didukung kekuatan lembaga hukum dan masyarakat.
6.3 Strategi Penyusunan Program Pemberdayaan dan pengadvokasian Berdasarkan gambaran faktor internal dan faktor eksternal tersebut diatas diperkirakan akan berpengaruh
terhadap kegiatan PPJTD, yakni
kegiatan pengembangan keuangan usaha organisasi dan pengadvokasian memperjuangkan lokasi, yang akan dianalisis strategi atas unsur-unsur Kekuatan dan Peluang (S-O), strategi atas unsur Kekuatan dan Ancaman (S-T), strategi atas unsur Kelemahan dan Peluang (W-O) serta strategi atas unsur kelemahan dan Ancaman (W-T) unsur-unsur ini dimunculkan dalam matrik SWOT untuk mengetahui kedua faktor intern dan ekstern dengan demikian dapat diformulasikan sebagai berikut:
1) Strategi S-O
: yakni dilakukan untuk memanfaatkan kekuatan internal PPJTD secara maksimal untuk meraih berbagai peluang diluar organisasi PPJTD.
2) Strategi S-T
: yakni dilakukan untuk memanfaatkan kekuatan internal PPJTD
secara
maksimal
untuk
dapat
menghadapi
berbagai ancaman yang timbul dari ekternal PPJTD, serta berupaya agar
ancaman
tersebut
dapat
dikondisikan
menjadi peluang baru bagi PPJTD. 3) Strategi W-O : yakni dilakukan untuk menekan kelemahan agar mampu mencapai memaksimalisasi atau memanfaatkan peluang yang timbul di luar organisasi PPJTD
87
4) Strategi W-T
: yakni dilakukan dalam rangka menekan kelemahan untuk bisa terfokus dalam menangani berbagai ancaman yang timbul dari luar terhadap PPJTD.
Tabel 5. Matrik Analisis SWOT Strategi Penguatan Kapasitas PPJTD dan Anggotanya. KELEMAHAN FAKTOR INTERNAL
KEKUATAN (STRENGTHS)
(WEAKNESSES)
1. Kuatnya dasar hukum PPJTD sebagai LSM 2. Kuatnya modal sosial dan ikatan-ikatan emosional yang sama. 3. Kuatnya Kemauan pemimpin dan mengelola mengurus PPJTD
PELUANG (OPPORTUNITIES)
Hasil S-O:
1. Pendidikan kepemimpinan PPJTD dan pengurus rendah. 2. Iuran keuangan organisasi tidak mencukupi 3. Sarana dan Prasarana belum dimiliki. 4. Belum pernah mengikuti pelatihan SDM organisasi. 5. Tidak melakukan hubungan dengan LSM Hukum. Hasil W-O:
1. Adanya Program pelatihan kepemimpinan organisasi dari BPM dan Depsos.
Memanfaatkan pelatihan dasar hukum dan jaringan serta pemahaman konsep advokasi untuk meningkatkan kemampuan pengurus
Memanfaatkan, pelatihan pengembangan sumberdaya manusia untuk meningkatkan kemampuan pengurus organisasi.
Hasil S-T: Memanfaatkan kekuatan organisasi dan kemauan pengurus PPJTD ke pemerintah dan pengusaha.
Hasil W-T: Menggalang kekuatan untuk pengadvokasian.
FAKTOR EKSTERNAL
2. Adanya Pengusaha, koperasi dan Bank. 3. Adanya sarana Boxer dan GGM. 4. Adanya hubungan organisasi Boxer dan organisasi pemuda dengan LSM dan LBH. ANCAMAN (THREATS) 1.Belum adanya ijin dari pemerintah. 2.Penggusuran atau direlokasi ke tempat lain.
Untuk membuat strategi penguatan kapasitas PPJTD yang dibahas dalam forum diskusi bersama pengurus PPJTD, tokoh masyarakat dan anggota. Dalam pembahasan ini setiap orang mengemukakan pendapatnya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan
dihadapi oleh organisasi. Setelah mengetahui kekuatan dan
kelemahan dibuatlah pilihan-pilihan strategi program untuk penguatan kapasitas pengurus dan anggotanya yang dimunculkan dalam analisis SWOT. Berdasarkan
kesepakatan
diskusi
memunculkan
4
unsur
pokok
penguatan kapasitas PPJTD yang dianggap penting penanganan masalah yang akan di hadapi oleh pengurus dan anggota PPJTD mengenai masalah
88
kemampuan organisasi, masalah keuangan, masalah sumberdaya manusia, masalah dan masalah pengadvokasian yang perlu diperbaikan melalui pelatihan dan mengadakan hubungan dengan organisasi lain membantu pengadvokasian dalam penyelesaian tujuan-tujuan
organisasi PPJTD, oleh
karena itu strategi rencana program sebagai berikut: 6.3.1 Strategi memanfaatkan pelatihan dasar hukum dan jaringan serta pemahaman konsep advokasi untuk meningkatakan kemampuan pengurus. (Hasil S-O) Dengan memperhaitkan kekuatan organisasi PPJTD telah menjadi organisasi LSM dengan dasar hukum dari pemerintah kelurahan, ini merupakan dasar kekuatan dan kuatnya modal sosial dan ikatan-ikatan emosial yang sama serta kemauan keras pemimpin dan pengurus dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk meraih peluang dengan bekerja sama dengan organisasi luar. Organisasi Boxer dan organisasi GGM dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) organisasi luar yang bisa ditingkatkan hubungan bekerja sama dalam advokasi dan pelatihan kepemimpinan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Departemen Sosial melalui dinas-dinas yang ada di propinsi. Maka bisa dirancang strategi dalam matrik analisis SWOT. Ini dimaksukan untuk memunculkan strategi alternatif, sebagai upaya pemecahan masalah tempat usaha yang selama ini menjadi kendala dalam usaha jualan bagi anggota PPJTD. Untuk mewujudkan strategi memperjuangkan lokasi perlu ketrampilan pelatihan-pelatihan seperti dasar hukum, mengindentifikasi sistem sumber yang dapat membantu advokasi, memberikan informasi tentang adanya sumber yang dapat dimanfaatkan oleh PPJTD, bertindak sebagai avokasi maupun negoisasi terhadap pemerintah, berbicara, berargumen melalui prosedur, teknik-teknik membangun jejaring dengan lembaga-lembaga pelayanan masyarakat, serta prinsip-prinsip advokasi untuk melakukan perubahan. Sehingga pengurus PPJTD mampu dan mahir dalam berbicara, perunding, pelobi ddalam memperjuangkan lokasi usaha jualan anggota PPJTD itu sendiri. Ini sangat diperlukan untuk pengembangan kapasitas pengurus organisasi. Oleh karena itu, program yang dapat diterima dan sangat realitis dengan organisasi yang diperlukan, sehingga dalam rancangan program pelaksanaan kegiatannya adalah pelatihan meningkatkan kemampuan pemimpin dalam pemahaman pengadvokasian.
89
Rancangan program pelatihan tentang advokasi terhadap pengurus organisasi
dirasakan
mengarahkan
sangat
pemimpin
dan
perlu.
Ini
pengurus
dimaksudkan
untuk
melatih,
organisasi untuk meningkatkan
pengetahuan advokasi.
6.3.2 Memanfaatkan pelatihan pengembangan sumberdaya manusia untuk meningkatkan kemampuan pengurus organisasi. (Hasil W-O) Dengan memperhatikan kelemahan pengetahuan kepemimpinan dan pengurus rendah, keuangan tidak mencukupi, sarana prasarana belum memiliki, SDM minim dan tida hubungan dengan LSM hukum maka dimanfaatkan peluang yang ada diluar organisasi, seperti program pelatihan kepemimpinan
organisasi
dari
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Departemen Sosial, adanya pengusaha, Koperasi dan Bank serta lembaga hukum
untuk
meningkatkan
pengetahuan
pengurus
melalui
pelatihan
pemahaman tentang disiplin kerja, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan organisasi, rasa tanggung jawab dan pemahaman mendalam terhadap tugas dan kewajibang sebagai pemimpin dan pengurus dalam manajemen, jiwa wirausahaan yang tinggi dan konsisten dan pola pikir dan pola tindak yang sesuai dengan visi misi dan budaya kerja organisasi. Oleh karena itu, dirancang strategi program dalam matrik analisis SWOT. Kemudian dengan pilihan alternatif program dalam upaya memecahkan masalah kelemahan organisasi tersebut diatas. Maka diperlukan alternatif pengembangan pelatihan kepemimpinan untuk meningkatkan
kemampuannya
agar
mampu
bersaing
dalam
rangka
meningkatkan kemampuan pengurus dengan memanfaakan potensi-potensi yang di lingkungan organisasi. Dengan demikian wujud dari peningkatan sumber daya manusia melalui rancangan program yang diangggap sangat perlu dan mendesak adalah Pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi Rancangan program tersebut sangat penting karena tujuan dari organisasi PPJTD untuk melanjutkan perjuangannya ke pemerintah untuk mendapatkan ijin bagi anggota harus memilik pengetahuan kepemimpinan dan manajemen dalam pembuatan surat dan konsep dalam untuk memperjuangkan lokasi jualan anggota PPJTD.
90
6.3.3 Memanfaatkan kekuatan organisasi dan kemauan pengurus ke pemerintah dan pengusaha (Hasil S-T)
PPJTD
Pemanfaatan kekuatan internal PPJTD, seperti dasar hukum PPJTD, modal sosial dan ikatan-ikatan emosional serta kuatnya kemauan pimpinan dan pengurus tersebut diatas dapat dimanfaatkan untuk menghadapi berbagai ancaman yang timbul dari eksternal PPJTD, seperti berijinan dan penggusuran dari pemerintah. Untuk mengatasi ancaman tersebut, perlu adanya dorongan badan-badan sosial masyarakat dan organisasi-organisasi (LSM) informal dan formal untuk mengambil sikap dan langkah-langkah dalam pembuatan kebijakan sosial maupun advokasi untuk mencapai perubahan mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh anggota PPJTD. Oleh karena itu, organisasi PPJTD sebagai garis depan (frontline unit) untuk melaksanakan fungsi juru bicara, perunding, pelobi, dialog dalam rangka mencari solusi bagi anggota PPJTD. Berdasar hal ini, maka dalam maktrik analisis SWOT, dapat dianalisis dan menjadi pilihan alternatif untuk penyelesaian masalah larangan bagi anggota PPJTD, yang sampai saat ini belum mendapatkan ijin tersebut. Tujuan ini adalah membantu organisasi mendapatkan pengakuan. Hal lain yang dimaksudkan juga untuk menghindari dari penggusuran dan tidak menjadi sorotan pemerintah tentang keberadaan anggota PPJTD. Untuk menghindari penggusuran dan berijinan yang akan ditolak oleh pemerintah maka dilakukan program alternatif pemecahan masalah adalah
Kekuatan organisasi untuk
membangun kemitraan dengan pemerintah, pengusaha, koperasi dan Bank. Program tersebut dianggap mendesak bagi anggota PPJTD. Meningkat selama berusaha selalu dengan rasa wawas dengan penggusuran yang akan dilakukan oleh pihak Satpol PP. Dengan demikian program tersebut dianggap cocok untuk segera dilaksanakan. 6.3.4 Strategi menggalang kekuatan untuk pengadvokasian (Hasil W-T) Upaya yang dilakukan untuk menekan kelemahan organisasi PPJTD, seperti pendidikan pemimpin dan pengurus rendah, belum pernah mengikuti pelatihan SDM organisasi dan tidak pernah melakukan hubungan dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Hal ini yang menjadi faktor kelemahan dalam argumen dengan pemerintah dalam rangka memperjuangkan lokasi jualan
91
anggota. Berbagai kemungkinan yang akan menjadi ancaman yang timbul dari luar PPJTD, seperti ancaman tidak berikan ijin dan penggusuran dari pemerintah, untuk itu perlu adanya membangun koalisi dengan pihak LSM lain, untuk menrancang pendoman pengadvokasian, memobolisasi sumber dalam aksi memperjuangkan lokasi jualan tersebut. Maka berdasarkan hasil strategi dan rancangan yang terdapat dalam matrik analisis SWOT. alternatif dalam bidang keadvokasian ke pemerintah dan
Untuk memilih
pengusaha. Dalam
kesepakatan untuk meningkatkan kekuatannya bagi organisasi PPJTD dalam rangka pengadvokasian adalah menggalang kekuatan untuk pengadvokasian. Rancangan program tersebut dianggap sesuai dengan kebutuhan yang selama ini dialami oleh organisasi PPJTD, terutama pengurus organisasi dalam melaksanakan
tugas-tugasnya
pengadvokasian
masih
menjadi
lemah.
Diharapkan program membangun kekuatan dengan LSM dan lembaga bantuan hukum, dapat memberikan semangat untuk bekerja keras dan meningkatkan kepercayaan terhadap anggota untuk mendapatkan ijin dari pemerintah.
Tabel 6 Program pemberdayaan dan pengadvokasian Propram pemberdayaan dan pengadvokasian
No.
1
2
3
4
Permasalahan
Strategi pemecahan masalah
Permasalahan kapasitas pengurus dalam pemahaman advokasi.
Memanfaatkan pelatihan dasar hukum dan jaringan serta pemahaman konsep advokasi untuk meningkatkan kemampuan pengurus (Hasil S-O)
Meningkatkan
Permasalahan kapasitas pengembangan, keuangan, saranaprasarana, SDM dan jejaring dengan lembaga lain sangat rendah dan kurang.
Memanfaatkan Pelatihan pengembangan sumberdaya manusia untuk meningkatkan kemampuan pengurus organisasi. (Hasil W-O)
Meningkatkan
Permasalahan jualan.
lokasi
Permasalahan belum mendapat dukungan lembaga bantuan hukum.
Memanfaatkan kekuatan organisasi dan kemauan pengurus PPJTD ke pemerintah dan pengusaha. (Hasil S-T)
Strategi Menggalang Kekuatan Untuk Pengadvokasian (Hasil W-T)
Indikator keberhasilan
pengetahuan advokasi.
kemampuan
pengurus
PPJTD
Mendapatkan ijin bagi anggota PPJTD
Perubahan kebijakan.
92
6.4 Rancangan program Hasil analisis SWOT pada tabel 6 tersebut di atas dapat menggambarkan bahwa program perumusan strategi penguatan kapasitas pengadvokasian dalam memperjuangkan lokasi jualan anggota memunculkan 4 strategi yang dibutuhkan oleh organisasi dan anggota PPJTD
untuk dilaksanakan.
Rancangan program yang akan dilaksanakan yaitu: program pelatihan pengadvokasian,
pelatihan
kepemimpinan
dan
manajemen
organisasi,
sedangkan membangun kemitraan pengusaha, koperasi dan Bank, LSM dan lembaga hukum serta mengadakan lobi ke pemerintah dan pengusaha tidak diberikan pelatihan cukup dengan penjelasan saja. Beberapa program kegiatan tersebut di atas sangat diperlukan oleh pengurus organisasi dan anggotanya. Selama ini mereka belum pernah mengikuti program pelatihan apapun dari pemerintah maupun dari masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaan program ini lebih ditunjukan kepada peningkatan kapasitas organisasi yang lebih efesien dan efektif dalam pengadvokasian.
6.4.1 Program Pelatihan Meningkatkan Kemampuan Pemimpin Dalam Pengadvokasian. 1) Latar Belakang Program pelatihan diharapkan meningkatkan kemampuan pemimpin dalam pekerjaan yang akan memperjuangkan lokasi jualan sebagai tempat untuk meningkatkan ekonomi anggota yang dilakukan dilebih efekif dan efisien.
Sebab
keadministrasian
dengan berkaitan
pelatihan
tersebut
dengan
usaha
dapat
memperbaiki
pembuatan
konsep
pengadvokasian yang dilakukan oleh organisasi PPJTD, dan bagaimana pemahaman
tentang
advokasi
yang
benar.
Artinya
memberikan
pengetahuan kepada pengurus PPJTD tentang segala sesuatu yang belum diketahui dalam rangka memperjuangkan lokasi jualan untuk mendapat ijin dari pemerintah. Hal ini adalah untuk melatih mengindentifikasi sistem sumber (LSM) yang memberikan membantu advokasi, memberikan informasi tentang cara bertindak sebagai avokasi pemerintah,
berbicara,
berargumen
maupun negoisasi terhadap
melalui
prosedur,
teknik-teknik
membangun jejaring dengan lembaga-lembaga pelayanan masyarakat, serta prinsip-prinsip advokasi perubahan.
93
Berdasarkan informasi yang dihimpun bahwa, selama ini organisasi PPJTD melakukan pembelaan diri atau pengadvokasian ke pemerintah bertujuan untuk memperjuangkan lokasi tidak didampingi oleh Lambaga Bantuan Hukum (LBH) dan LSM lainnya. Mereka secara bersama-sama seluruh anggota PKL yang bergabung dalam organisasi yang mendatangi ke pemerintah dipimpin oleh ketua PPJTD Genapo. Tanpa melakukan persiapan materi atau konsep yang mantap untuk berargumen dengan pemerintah. Dengan
demikian
pengadvokasian yang baik
diperlukan
pelatihan
tentang
pengetahuan
dalam menggalang sekutu maupun konsep-
konsep yang menjadi dasar argumen dalam pengadvokasian, pengetahuan tentang sikap dan prilaku dalam perorganisasi yang baik dengan etika yang baik terhadap anggota bawahan dan pimpinan dan dengan pihak lain di luar organisasi, dan pengetahuan ketrampilan tentang berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan organisasi lembaga bantuan hukum dalam pengadvokasian untuk mempengaruh kebijakan pemerintah terhadap anggota PPJTD.
2) Tujuan Tujuan pelatihan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tentang pemahaman pengadvokasian dengan cara dan prilaku yang baik serta cara untuk mendapatkan sistem sumber, kepada seluruh pengurus PPJTD. 3) Penanggung jawab LBH sebagai tim pelatihan dalam teknisi pengadvokasian. 4) Lokasi Di Gedung Galanggang Generasi Muda (GGM) Bandung 5) Sasaran Seluruh pengurus PPJTD 6) Waktu Disesuaikan dengan program BPM dan Depsos. 7) Sumber Dana Sumber Dana dari seluruh anggota PPJTD dan ABPD.
94
6.4.2 Program pelatihan kepeminpinan dan manajemen organisasi. 1) Latar Belakang. Program pelatihan kepemimpinan dan manajemen dimaksudkan untuk
menambah
wawasan
kepemimpinan,
selain
itu
juga
untuk
memperbaiki sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan agar mampu memperjuangkan lokasi dengan konep-konsep pengadvokasian baik. Pelatihan dimaksudkan juga untuk menyesuaikan dengan kebutuhan baru atas sikap yang sesuai dengan perubahan. Salah satu sasaran yang diharapkan adalah pekerjaan dapat dilakukan lebih efektif dan efesien. Artinya setelah mndapatkan pelatihan diharapkan lebih baik dari yang sebelumnya, sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Selanjutnya untuk memberikan pemahaman mengenai ciri pimimpin yang baik adalah membagi-bagikan kewenangan yang bersifat operasional kepada bawahan; berpengetahuan luas,
mempunyai keyakinan dalam
mencapai tujuan, mengetahui sifat hiragi dan komplesitas dari tujuan yang ingin dicapai, ketepatan dan kecepatan dalam pengambilan keputusan, menguasai emosi dan mengunakan rasio atau objektif, adil dalam memperlakukan bawahan, menguasai prinsip-prinsip human relations, teknik komunikasi dan mampu membangun tim kerja yang intim dan harmonis, mampu menjadi penasehat, guru dan kepala bagi bawahannya; serta,
mempunyai
gambaran
menyeluruh
tentang
seluruh
kegiatan
organisasi. Jika dalam pelatihan tersebut diharapkan organisasi PPJTD mampu menguasai ilmu administrasi, manajemen, konsep, surat menyurat dalam rangka memperbaiki admisintrasi keorganisasian sehingga bisa menjadi organisasi
berkualitas
memperjuangkan
tujuan
untuk
mampu
anggota.
memajukan
Dengan
demikian
anggotanya merupakan
penghargaan bagi dirinya dan terus dikembangkan melalui pendidikan yang teratur pengalaman-pengalaman yang memungkinkan untuk dikembangkan. 2) Tujuan Tujuan pengetahuan
pelatihan
tersebut
dimaksudkan
untuk
meningkatkan
tentang pengelola adminstrasi dan manajemen organisasi
serta pembuatan konsep-konsep pengadvokasian, pembukuan, surat mennyurat kepada pengurus PPJTD.
95
3) Penanggung jawab. Yang menjadi tanggung jawab dalam pelaksanaan atau pelatih program ini adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas Sosial serta seluruh pengurus organisasi PPJTD. 4) Lokasi. Lokasi pelaksanaan pelatihan kepemimpinan adalah Gedung GGM Kota Bandung. 5) Sasaran. Sasaran pelatihan adalah seluruh pengurus PPJTD. 6) Waktu. Disesuakan dengan program BPM dan Depsos. 7) Sumber Dana. Anggota PPJTD dan ABPD dari program pemerintah dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat. 6.4.3
Kekuatan organisasi untuk membangun pemerintah, pengusaha, koparasi dan Bank.
kemitraan
dengan
Untuk membangun kemitraan dngn pemerintah, pengusaha, koperasi dan bank diharapkan organisasi PPJTD sebagai garis depan (frontline unit) untuk melaksanakan fungsi juru bicara, perunding, pelobi, dialog dalam rangka mencari solusi bagi anggota PPJTD. Tujuan dilakukan memitraan diharapkan mampu menghimpun dan menyakinkan
pihak
donator
tentang
usaha
anggota
PPJTD,
menjadi
penyediaan modal dalam bentuk kerja sama yakni pinjaman atau kredit dalam mengembangkan tenda baru agar tidak terjadi penggusuran oleh pemerintah bahkan menjadi kerjasama dalam penataan PKL dengan satu kesepakatan bersama. Dengan demikian bisa dilakukan negoisasi sebagai program penguatan kapasitas keuangan organisasi. Harapan bisa dilaksanakan pada tahun 2009. 6.4.4 Menggalang kekuatan untuk pengadvokasian. Dalam pertimbangan peluang dan kelemahan pada organisasi PPJTD kemudian dapat mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan lembaga,
96
Gelangan Generasi Muda (GGM) dan organisasi Boxer sebagai dukungan, maka organisasi tersebut mempunyai jaringan dengan LSM lain sehinga dimanfaatkan sebagai pengantara dalam mencari dukungan. Dengan adanya dukungan kedua organisasi bisa dijadikan mitra kerja untuk menjalin hubungan dengan lembaga swadaya masyarakat lain untuk menggalang kekuatan dan perlu adanya membangun koalisi dengan pihak LSM lain, untuk merancang pendoman
pengadvokasian,
memobolisasi
sumber
dalam
aksi
memperjuangkan lokasi jualan tersebut. Dengan demikian organisasi bisa mencapai tujuan untuk mempengaruhi kebijakan sosial terhadap permasalahan anggota PPJTD yakni menggunakan lahan publik satu kesepakatan antara pembuat kebijakan dan anggota PPJTD. Dengan demikian anggota PPJTD dapat meningkatkan kapasitas penguatan pengembangan organisasi dalam rangka usaha ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup.
