107
VII. RANCANGAN PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS LMDH DAN PENINGKATAN EFEKTIVITAS PHBM
7.1 Latar Belakang Rancangan Program Guna menjawab permasalahan pokok kajian ini yaitu “bagaimana strategi yang dapat menguatkan kapasitas LMDH dan peningkatan efektivitas PHBM“ telah dilakukan serangkaian kajian mulai dari pemetaan sosial desa, evaluasi program pengembangan masyarakat dan analisis penguatan kapasitas LMDH dan efektivitas PHBM, serta analisis faktor-faktor yang berkaitan dengan penguatan kapasitas kelembagaan LMDH dan peningkatan efektivitas PHBM. Dari serangkaian kajian tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang menghambat terjadinya penguatan kapasitas LMDH dan peningkatan efektivitas
PHBM
dalam
proses
perencanaan
program
pengembangan
masyarakat. Permasalahan-permasalahan yang telah teridentifikasi berasal dari faktorfaktor yang selama ini menghambat terselenggaranya penguatan kapasitas LMDH dan peningkatan efektivitas PHBM. Oleh karena itu, agar dapat menyelesaikan permasalahan pokok kajian, maka dipandang perlu merancang program pengembangan masyarakat dalam upaya penguatan kapasitas kelembagaan LMDH dan efektivitas PHBM. Dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang dialami LMDH Desa Glandang dan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan baik oleh masyarakat anggota LMDH sendiri bersama LMDH maupun pihak di luar masyarakat anggota LMDH dan LMDH, seperti LSM, fasilitator/ pendamping, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, Perum Perhutani atau pemerintah pusat. Menurut prioritas permasalahan, dan upaya-upaya pemecahan tersebut ada yang segera harus dilakukan saat itu juga dan ada pula yang harus dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Apabila seluruh upaya pemecahan tersebut dapat dilakukan secara simultan, diharapkan tujuan kajian ini dapat tercapai. Salah satu faktor pendukung penguatan kapasitas LMDH adalah adanya kesempatan untuk melaksanakan program-programnya dan dukungan dari
108 berbagai pihak, serta adanya kebutuhan akan peningkatan kemampuan kinerja dari pengurus LMDH. Dengan adanya jaringan koalisi dan komunikasi semua pelaku yang ada melalui kelembagaan yang ada, menjadi dasar keberhasilan program. Kenyataan di atas mengindikasikan bahwa struktur akses dan kontrol sumberdaya hutan belum memberikan arah akses kepada pesanggem (penggarap) untuk mengelola hutan secara partisipatif, atas kemitraan, keterpaduan, ketersediaan, dan sistem sharing. Program PHBM dalam proses pengembangan masyarakat untuk mewujudkan kelembagaan LMDH sebagai wadah perjuangan LMDH belum dijadikan isntrumen membangun kebersamaan, kepedulian, dan tanggug jawab bersama serta menggali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan kemasyarakatan, namun sebaliknya pesan-pesan moral terlupakan oleh kepentingan-kepentingan pribadi yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diusung oleh LMDH sehingga upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dari golongan bawah dapat terabaikan. Untuk itu diperlukan penataan struktur akses dan kontrol SDA hutan, untuk perbaikan taraf hidup pesanggem (penggarap). Upaya pemecahan masalah lain yang tidak dituangkan di dalam rancangan program, akan direkomendasikan di dalam kebijakan lokal melalui pemerintah desa, kebijakan pemerintah kecamatan, dan pemerintah kabupaten, serta pihakpihak lain yang terkait dalam sumber daya alam hutan. 7.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan disusunnya rancangan program ini adalah untuk meningkatkan kapasitas LMDH dan peningkatan efektivitas PHBM. Rancangan program ini merupakan rangkaian strategi yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pesanggem (penggarap)/ petani hutan. Sasaran rancangan program ini pada dasarnya adalah masyarakat Desa Glandang,
pengurus
LMDH,
Perum
Perhutani,
kelompok
masyarakat,
kelembagaan lain yang ada di desa, dan aparat desa. 7.3 Program Aksi Program aksi dalam kajian ini merupakan hal yang diperlukan dalam upaya tercapainya tujuan kajian ini yaitu terwujudnya peningkatan taraf hidup pesanggem (penggarap) dalam program PHBM melalui LMDH, maka disusun
109 upaya-upaya penguatan kapasitas LMDH dan peningkatan efektivitas PHBM. Upaya-upaya tersebut disusun dalam bentuk rancangan program sebagaimana yang disajikan pada tabel 10. Dalam setiap program yang dirancang, dalam pelaksanaannya nanti harus ada penanggung jawabnya sesuai dengan peran dan fungsinya di masyarakat. Setiap pelaksanaan program perlu didukung oleh pihak lain yang berkompeten, sehingga pelaksanaan program tersebut nantinya akan berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk pembiayaan pelaksanaan program dapat diupayakan dari berbagai sumber, seperti swadaya masyarakat, APB Desa, APBD atau Swasta. Rencana program penguatan kapasitas LMDH dan efektivitas PHBM untuk merubah
taraf hidup pesanggem (penggarap) dapat
dilihat pada Tabel 9. Tabel 9 : Rancangan Program Penguatan Kapasitas LMDH dan Peningkatan Efektivitas PHBM di Desa Glandang.
Program
Tujuan
Sasaran
Penanggung Jawab Pelaksana
-Meningkatkan kwalitas pengurus LMDH -Penataan keanggotaan. -Pergantian pengurus.
-Pengurus LMDH Desa Glandang
-Pengurus LMDH -FK.PHBM Desa
-Perum Perhutani -Pemda
-Pengurus LMDH -Anggota LMDH
-Pengurus LMDH -FK.PHBM Desa
-Perum Perhutani
-Anggota LMDH
-Pengurus LMDH -FK.PHBM Desa
- Perum Perhutani
-Pengurus LMDH
-FK.PHBM Desa
- Perum Perhutani
Pendukung
1. Penguatan kapasitas LMDH : • Restrukturisasi kelembagaan LMDH
• Pelatihan manajemen bagi pengurus dan anggota
2.Peningkatan Efektivitas PHBM : • Penataan struktur akses dan kontrol SDA hutan • Pegawasan manajemen LMDH
-Perbaikan kinerja LMDH
-Perbaikan taraf hidup pesanggem (penggarap) -Perbaikan manajemen LMDH. -Ketegasan sanksi bagi LMDH
110 Program harus mendapat dukungan dari pihak lain, dalam hal ini dukungan dari pesanggem (penggarap) serta dukungan dari pihak pemerintah desa, karena tanpa dukungan pihak lain, program tersebut tidak akan berhasil. Adapun sumber pembiayaan pelaksanaan program dapat berasal dari berbagai sumber, seperti swadaya masyarakat, LMDH atau dana stimulan yang didapat dari desa dan pihak swasta melalui kemitraan. Proses perencanaan program dilakukan melalui diskusi kelompok dengan mempertimbangkan tahapan analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Diskusi dilakukan pada tanggal 3 Nopember 2007 di rumah bapak Budi, diikuti oleh 15 orang peserta, yang terdiri dari anggota dan pengurus, FK.PHBM Desa, serta pendamping dari pemerintah desa. 7.4 Rancangan Program Restrukturisasi LMDH Kelembagaan LMDH merupakan lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat Desa Glandang dengan misi pengelolaan sumberdaya hutan pangkuan Desa Glandang yang mengarah kepada peningkatan ekonomi masyarakat dan keseimbangan ekologi. Walaupun sudah dibentuk melalui proses pelembagaan dari komunitas, namun sebagian besar dari pengurus LMDH merupakan bagian dari satu “kelompok” tertentu yang ada di Desa Glandang. Susunan pengurus untuk pertama kalinya dipilih melalui musyawarah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan selanjutnya dipilih dari dan oleh para anggota LMDH pada rapat anggota. Dari hasil musyawarah telah terpilih sebagai ketua LMDH yaitu Bpk. SBP, dan ternyata ketua terpilih mempunyai hubungan kekerabatan dengan pejabat di pemerintahan Desa Glandang. Demokrasi yang dibangun pada saat pemilihan pengurus adalah demokrasi terarah, yaitu diarahkan oleh kelompok tertentu. Belajar dari pengamatan pelaksanaan program pengembangan masyarakat di Desa Glandang, bahwa kelembagaan kelompok masyarakat yang terbentuk hanya sekedar memenuhi persyaratan ketentuan program, maka untuk keberhasilan pelaksanaan program pengembangan masyarakat, kelembagaan LMDH ini perlu adanya restrukturisasi Tujuan, agar kelembagaan LMDH berbasisis komunitas untuk peningkatan taraf hidup pesanggem (penggarap) menjadi kuat. Dengan kuatnya ikatan di dalam
kelompok
pesanggem
(penggarap),
dapat
menumbuhkan
rasa
kebersamaan dalam meningkatkan kinerja pengurus LMDH sehingga pada
111 akhirnya dapat meningkatkan partisipasi pesanggem (penggarap) dalam kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat. Sasaran,
meningkatkan
kualitas
pengurus
LMDH
dan
penataan
keanggotaan LMDH, dan pergantian pengurus. Strategi, restrukturisasi kelembagaan dilakukan dengan strategi sebagai berikut : 1) pergantian pengurus LMDH, yang tidak aktif dan menghambat kinerja LMDH, 2) penataan keanggotaan LMDH, dengan memprioritaskan pada keanggotaan yang berasal dari Desa Glandang, 3) Penguatan kelembagaan LMDH dengan mengadakan petemuan rutin yang membahas kemajuan organisasi, dan berkoordinasi dengan instansi terkait yang dapat memajukan organisasi LMDH seperti pelatihan, pendampingan dan sebagainya. Fasilitator, program restrukturisasi kelembagan LMDH ini difasilitasi oleh fasilitator dari pengurus LMDH dan FK. PHBM Desa Glandang. 7.5 Rancangan Program Pelatihan Manajemen bagi Pengurus dan Anggota LMDH. LMDH adalah lembaga yang berdiri di desa yang berbatasan dengan hutan negara dan masyarakatnya berinteraksi langsung dengan hutan yang didirikan atas kesepakatan bersama dan perwakilan dari masyarakat untuk tujuan pelestarian hutan, dengan beranggotakan masyarakat dari desa tersebut. Maksud dan tujuan LMDH adalah sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat, mengenai kelestarian sumber daya hutan, sebagai wadah/ kegiatan dalam rangka aktivitas sumber daya hutan Fungsi LMDH adalah mengelola sumber daya hutan yang meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemungutan hasil hutan serta bagi hasil hutan secara adil dan proporsional. Membangun, merehabilitasi/ mengganti dan memelihara di wilayah kawasan hutan agar tetap terjaga kelangsungan fungsi dan manfaat sumber daya hutan untuk diwujudkan secara optimal. Menjaga keamanan sumber daya hutan terhadap bahaya-bahaya yang diakibatkan karena pencurian, kebakaran dan bahaya-bahaya yang ditimbulkan karena ulah manusia lain yang tidak bertanggung jawab. Melaksanakan usaha-usaha lain yang sah dan dapat dipercaya guna menunjang tercapainya kelestarian hutan. Keberlanjutan LMDH sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, sehingga sampai saat ini keragaan LMDH dari perkembangan pengelolaan dan pengolahan lahan
112 petak hutan mengalami peningkatan, tetapi peningkatan tersebut tidak diimbangi oleh perbaikan manajemen organisasi LMDH dan peningkatan kinerja LMDH. Ketua LMDH mengerjakan/ mengambil alih tugas-tugas anggota pengurus yang lain, diantaranya tugas bendahara dan tugas sekretaris, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bpk. EL pada saat pengkaji mencari data sekunder, semua data yang berkaitan dengan LMDH disimpan oleh ketua. Demikian juga dengan tugas bendahara, seperti disampaikan oleh Bpk. AM bahwa hal yang berkaitan dengan dana harus berhubungan dengan ketua. Berdasarkan permasalahan yang dialami oleh LMDH, maka diperlukan program penguatan kapasitas kelembagaan LMDH berbasis komunitas untuk penguatan kapasitas LMDH, melalui pelatihan manajemen dan organisasi bagi pengurus dan anggota LMDH. Tujuan, agar kelembagaan LMDH berbasisis komunitas untuk peningkatan taraf hidup pesanggem (penggarap) menjadi kuat. Sasaran, meningkatkan pengetahuan peserta tentang manajemen dan organisasi LMDH melalui perencanaan partisipatif. Strategi, strategi pelatihan yang digunakan adalah metode pembelajaran partisipatif
dengan
memberikan
suasana
belajar
secara
aktif
melalui
pembahasan kasus, role play, simulasi, serta pemecahan masalah. Penerapan strategi ini ditunjang dengan bahan mengenai bahasan yang akan diberikan. Fasilitator, program pelatihan ini difasilitasi oleh fasilitator dari Perum Perhutani dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pemalang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam manajemen program PHBM melalui LMDH. 7.6 Rancangan Program Penataan Struktur Akses dan Kontrol SDA Hutan Pogram PHBM yang emplementasinya dilaksanakan melalui LMDH memberikan harapan besar terhadap peningkatan taraf hidup pesanggem (penggarap), namun berdasarkan evaluasi program yang peneliti lakukan masih dijumpai adanya kelemahan-kelemahan yaitu : rendahnya kwalitas pengurus, keanggotaan/ peserta tidak mengutamakan dari warga desa setempat, rendahnya pengawasan di lapangan, tidak adanya ketegasan sanksi bagi LMDH yang lalai dalam kewajiban, belum adanya pemerataan ekonomi bagi pesanggem (penggarap), dan belum mengarah pada penanganan keluarga pesanggem yang miskin secara optimal.
113 Kenyataan di atas mengindikasikan bahwa struktur akses dan kontrol sumberdaya hutan belum memberikan arah akses kepada pesanggem (penggarap di sekitar hutan sesuai dengan peran dan fungsinya untuk mengelola hutan secara partisipatif, atas kemitraan, keterpaduan, ketersediaan, dan sistem sharing. Program PHBM dalam proses pengembangan masyarakat untuk mewujudkan kelembagaan LMDH sebagai wadah perjuangan LMDH belum dijadikan isntrumen membangun kebersamaan, kepedulian, dan tanggug jawab bersama serta menggali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan kemasyarakatan, namun sebaliknya pesan-pesan moral terlupakan oleh kepentingan-kepentingan pribadi yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diusung oleh LMDH sehingga upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dari golongan bawah dapat terabaikan. Tujuan, berdasarkan hasil evaluasi kegiatan pengembangan masyarakat bahwa pelaksanaan PHBM di Desa Glandang dinilai masih belum efektif. Untuk itu diperlukan penataan struktur akses dan kontrol SDA hutan, untuk perbaikan taraf hidup pesanggem (penggarap). Sasaran, sasaran penataan struktur akses dan kontrol SDA hutan adalah para pesanggem yang memerlukan perbaikan taraf hidup. Strategi, dalam upaya meningkatkan efektivitas PHBM dalam proses pelaksanaan program pengembangan masyarakat, strategi yang dapat dilakukan adalah perbaikan struktur akses dan kontrol sumberdaya alam hutan, melalui kegiatan sebagai berkut : Dalam struktur Kelembagaan, meningkatkan kualitas pengurus, pelatihan dan pergantian pengurus. Keanggotaan/ peserta diutamakan dari desa yang bersangkutan. Perlunya terobosan mandiri dari LMDH, modal berasal dari hasil sharing/ kredit Perum Perhutani. Dibentuknya satuan pengawas intern di LMDH. Dalam struktur Perum Perhutani, membuka peluang kegiatan lainnya untuk mengikut sertakan LMDH dalam pengelolaan hutan (seperti : pemberdayan, pembuatan persemaiann, jasa penebangan, angkutan dan survey). Peningkatan pengawasan di lapangan. Ketegasan sanksi bagi LMDH yang lalai dalam kewajiban. Dalam
struktur
Pemerintah
keterpaduan masing-masing
dinas
Daerah/ terkait
Dinas dalam
Terkait,
peningkatan
pemberdayaan
Memberikan pelatihan usaha-usaha produktif bagi LMDH.
LMDH.
114 Fasilitator, program penataan struktur akses dan kontrol SDA hutan difasilitasi oleh Perum Perhutani, FK.PHBM Desa da pengurus LMDH. 7.7 Rancangan Program Pengawasan Manajemen LMDH Berdasarkan evaluasi program yang peneliti lakukan masih dijumpai adanya kelemahan dalam manajemen LMDH, sehinga perlu dilakukan adanya program pengawasan terhadap manajemen LMDH. Tujuan, pengawasan dilaksanakan dengan tujuan perbaikan manajemen untuk memberikan arah terhadap perjalanan LMDH
di dalam melaksanakan
tugasnya agar didalam menjalankan roda organisasi tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam LMDH. Dari proses awal pemilihan pengurus dan anggota pengurus ternyata sudah diwarnai adanya unsur politik lokal, hal ini sudah memberikan dampak negatif terhadap manajemen LMDH. Sehingga dalam perjalanannya PHBM di Desa Glandang belum berjalan secara efektif. Sasaran, sasaran pengawasan adalah pengurus LMDH agar didalam mengelola LMDH sesuai dengan manajemen organisasi yang baik. Strategi, pengawasan dapat dilakukan secara periodik setiap bulan dan atau setiap tiga bulan sekali dengan menurunkan tim pengawas baik dari dinas/ instansi terkait sebagai pembina tekhnis di bidang pengelolaan sumberdaya hutan di kabupaten ke LMDH. Serta tidak kalah pentingnya adanya peran aktif dari lembaga yang ada di pemerintahan desa untuk ikut serta dalam monitoring dab pengawasan pelaksanaan kegiatan LMDH di Desa Glandang. Fasilitator, program pengawasan manajemen LMDH difasilitasi oleh Perum Perhutani dan FK.PHBM Desa Glandang.
