PENGUATAN KELEMBAGAAN, KAPASITAS SUMBER DAYA DAN KEBIJAKAN SEKTORAL

PENGUATAN KELEMBAGAAN, KAPASITAS SUMBER DAYA DAN KEBIJAKAN SEKTORAL

SAM BU TAN M ENKO KESR A SELAKU KETUA KOMISI NASIONAL PENGENDALIAN ZOONOSIS

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Assalamu’alaikum wr.wb Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmatnya, para menteri anggota Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis telah menunaikan tugas untuk mengantisipasi dan melakukan percepatan serta penguatan kapasitas sumber daya pengendalian zoonosis. Para Gubernur, Bupati dan Walikota telah menjadi pemimpin dalam pengendalian zoonosis guna melindungi masyarakatnya, melalui komisi pengendalian zoonosis provinsi, kabupaten dan kota upaya lintas sektor yang terus digerakkan sehingga secara nasional angka insidensi zoonosis cenderung terus menurun. Pengendalian zoonosis dengan pendekatan “one health” dilakukan secara terkoordinasi melalui komisi pengendalian zoonosis yang sampai dengan 2013 komisi pengendalian zoonosis telah terbentuk di 22 Provinsi, 22 Kabupaten dan 4 Kota. Sebagaimana diketahui, rabies, flu burung, antraks, leptospirosis, pes dan brusellosis adalah zoonosis yang telah menjadi endemis di Indonesia dan telah menjadi prioritas pengendalian secara nasional dari 175 jenis zoonosis yang telah dikenal dunia, namun demikian tidak menutup pengendalian zoonosis secara lintas sektor lainnya sesuai dengan karakter tantangan di daerah. Perpres 30 tahun 2011 mengamanatkan strategi pengendalian zoonosis dilaksanakan pada sumber penularan, hal ini sangat penting karena apabila pengendalian hanya dilaksanakan pada masyarakat tertular maka tidak akan pernah terjadi pemutusan rantai penularan dan bahkan permasalahan zoonosis akan terus membesar sampai dengan menimbulkan wabah yang berpotensi tidak hanya menyebabkan banyaknya korban jiwa namun juga menimbulkan kerugian ekonomi terutama di sentra ternak dan kawasan destinasi pariwisata. Untuk itulah diperlukan sebuah kesiapsiagaan dalam menghadapi permasalahan zoonosis disamping upaya-upaya mitigasi risiko penularan zoonosis di masyarakat. Masyarakat adalah sumber daya potensial untuk dilibatkan dalam pengendalian zoonosis baik melalui organisasi masyarakat dalam suatu komunitas tertentu atau masyarakat sebagai bagian

dari individu yang juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga kebersihan, keamanan dan ketentraman warga masyarakat lainnya. Pengendalian zoonosis tanpa peran aktif masyarakat akan sulit mencapai keberhasilan, terutama karena tingginya kerentanan masyarakat yang memiliki kedekatan interaksi dengan hewan sebagai penular zoonosis dan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah dan pemerintah daerah. Salah satu dari banyak peran masyarakat dalam pengendalian zoonosis adalah pelaporan, hal ini akan sangat mendukung upaya surveilans zoonosis yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota. Peran masyarakat dalam pelaporan juga akan mempercepat respon pengendalian zoonosis agar masalah tidak menjadi besar di kemudian hari. Kegiatan pengendalian zoonosis sendiri dari tahun ke tahun akan semakin baik karena sudah memiliki dokumen Rencana Strategis Nasional Pengendalian Zoonosis Terpadu 2012-2017 dan penguatan kebijakan serta program dari kementerian kesehatan dan pertanian serta penguatan kebijakan pengendalian zoonosis di kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif dan program kementerian dalam negeri yang secara sinergis membina sekaligus memfasilitasi koordinasi pengendalian zoonosis di daerah. Apresiasi juga disampaikan kepada beberapa Universitas yang telah membentuk Zoonosis Center diantaranya Institut Pertanian Bogor, Universitas Gajah Mada dan juga Universitas Airlangga Melalui buku yang disusun Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis dengan tema : “PENGUATAN KELEMBAGAAN, KAPASITAS SUMBER DAYA DAN KEBIJAKAN SEKTORAL” kita dapat melihat jauh kedepan untuk terus menerus memperkuat kapasitas aparatur pemerintah di pusat dan daerah secara efektif dan sesuai karakter tantangan serta meningkatkan pengetahuan dan peran masyarakat. Harapan kami, semoga apa yang disajikan dalam buku ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan kedepan dalam pengambilan kebijakan kedepan guna melindungi mayarakat dan mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat. Wassalamu’alaikum wr. wb, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis

DR. H.R Agung Laksono

KATA PEN GA NTA R SEKRETARIS KOMISI NASIONAL PENGENDALIAN ZOONOSIS

Assalamu’alaikum wr. wb, Salam sejahtera bagi kita semua, Puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas terbitnya buku Komisi Pengendalian Zoonosis dengan tema “PENGUATAN KELEMBAGAAN, KAPASITAS SUMBER DAYA DAN KEBIJAKAN SEKTORAL” ini. Buku ini merupakan narasi dari substansi koordinasi yang dilaksanakan melalui wadah koordinasi lintas sektor KOMISI NASIONAL PENGENDALIAN ZOONOSIS. berdasarkan fakta sampai dengan 9 desember 2013 terdapat 134 korban jiwa akibat flu burung, rabies, antraks dan leptospirosis yang menurun dibandingkan korban jiwa tahun 2012 yang mencapai 173 orang. Penurunan dampak kerugian jiwa merupakan hasil upaya lintas sektor yang dilakukan secara terkoordinasi sebagaimana amanat Peraturan Presiden nomor 30 tahun 2011 tentang pengendalian zoonosis. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota tim pelaksana, panel ahli dan sekretariat komisi nasional pengendalian zoonosis yang telah berkontribusi dan menyusun buku ini. Terima kasih juga disampaikan kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota beserta jajarannya yang tergabung di komisi pengendalian zoonosis provinsi, kabupaten dan kota yang terus menerus berupaya melindungi masyarakat dari ancaman zoonosis. kami atas nama komisi nasional pengendalian zoonosis memohon maaf apabila sepanjang melaksanakan tugas ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga buku ini memberikan manfaat, berkah, pencerahan dan rahmat bagi pembaca dan semoga kerja kita bersama menjadi amal ibadah dan memperoleh ridho dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Pemurah. Sekian dan terima kasih Wassalamu’alaikum Wr.Wb,

Emil Agustiono Deputi Kemenko Kesra Bidang Kesehatan, Kependudukan dan KB selaku Sekretaris Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis

Tim Penyusun dan Kontributor PELINDUNG :

KONTRIBUTOR :

DR. H.R Agung Laksono (Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis).

PENANGGUNG JAWAB : Dr. Emil Agustiono, M.Kes (Deputi Kemenko Kesra Bidang Kesehatan, Kependudukan dan KB selaku Sekretaris Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis).

Rudi Gemiarso Kabid Maler Polhukam Setkab

Dedi Murdiana Subdit Harvet Satwa Polri

Heru Priyantono Kepala Bidang Materi Kesra Setkab

Samuel Finley

SUBSTANSI : §§ Panel Ahli Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis; §§ Tim Pelaksana Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis unsur pemerintah, organisasi non pemerintah dan organisasi profesi; §§ Mitra Internasional (World Health Organization, Food and Agricultural Organization dan Tim Emerging Pandemic Threat-USAID).

PENYUSUN : Dr. Chabib Afwan (Asisten Deputi Urusan Penguatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kemenko Kesra).

Nurbaeti Yuliana, SKM, M.Kes (Kepala Bidang Penyakit Menular Kemenko Kesra);

Drh. Rama P.S Fauzi, M.Si (Kepala Sub Bidang Penyakit Zoonosis Kemenko Kesra);

Drs. Soetijono, M.Si (Tenaga Ahli Sekretaris Komnas Pengendalian Zoonosis);

Drh. Ferdi Fathurrohman, MM (Asisten Tenaga Ahli Sekretaris Komnas Pengendalian Zoonosis);

Drh. Andhi Trapsilo (Asisten Tenaga Ahli Sekretaris Komnas Pengendalian Zoonosis).

Subdit Bankes Kemhan

M. Washiludin AR Kasubdiskes Puskes TNI

Heri Retno I. Kepala Seksi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Kemenparekraf

Yongky Suryanto Kasubbag Penyiapan Materi Persidangan Kemenko Kesra

Wulansari Editor Transkrip, Risalah dan Notulensi Kemenko Kesra

Nani Rohani Kasubid Penyakit Menular Lainnya

Yoga Wiratama Staf Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kemendagri

Dewi Ariyani Palang Merah Indonesia

Desy Satya C Staff Kementerian Kehutanan

Yuni Yupiana Kasie Pemberantasan Penyakit Hewan Kementerian Pertanian

Regina T. Sidjabat Kasi Bimbingan & Evaluasi Subdit Zoonosis, Kemenkes

Meilina Sembiring Kepala Seksi Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kemendagri

Vitus N Staf Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kemendagri

Rosmaniar Staf Fungsional Subdit SE-KCB Kementerian Kesehatan

Wahyu Puji Astuti Kepala Bidang Agama & Kesehatan Sekretariat Kabinet

R. Nurcahyo Pusat Karantina Hewan Kementerian Pertanian

Iwan Sofwan Staf Direktorat Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian

Tahsinul Manaf Kasubdit Informasi Kesejahteraan Rakyat Kemenkominfo

Ahmad Alifudin Kasi Profesi Ditkes Kuathan Kementerian Pertahanan

I Made Suarja Kasubdis Banginsani Pusat Kesehatan TNI

M. Abdul Adjid Kepala Bidang PE Kementerian Pertanian

Novita Tricahyani Asisten Tenaga Ahli Komnas Pengendalian Zoonosis

Sarino Trimansyah Asisten Tenaga Ahli Komnas Pengendalian Zoonosis

Sukri Asisten Tenaga Ahli Komnas Pengendalian Zoonosis

Bayu Fajarianto Asisten Tenaga Ahli Komnas Pengendalian Zoonosis

DAFTAR ISI SAMBUTAN MENKO KESRA KATA PENGANTAR TIM PENYUSUN DAN KONTRIBUTOR DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF PENDAHULUAN 1

PERKEMBANGAN ZOONOSIS PRIORITAS A. Rabies B. Flu Burung C. Antraks D. Leptospirosis E. Pes (Plaque) F. Brusellosis

2

ANCAMAN, ANTISIPASI DAN TANGGAP CEPAT ZOONOSIS

1 1 5 8 9 11 11

13

A. Zoonosis Sebagai Bioterorisme 13 B. Workshop Bio-Preparedness In Asia Pacific 15 C. Ancaman Zoonosis Bagi Dunia Usaha dan Pelaku Pariwisata 16 D. Antisipasi Masuknya H7N9 Sebagai New Emerging Zoonosis 18 E. Antisipasi Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) 20 F. Peringatan dini dan respon cepat (Early warning and response) 21 G. Komunikasi dan Informasi Zoonosis 23

3. KOORDINASI PENGUATAN KAPASITAS SEKTORAL A. B. C. D.

Penguatan Kapasitas Sumber Daya Tenaga Kesehatan Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan Penguatan Pengendalian Zoonosis Pada Satwa Liar Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Fasilitasi Pembentukan Komisi Provinsi, Kabupaten dan Kota E. Penguatan Peran Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia dan Polri dalam Pengendalian Zoonosis F. Penguatan Kapasitas Sektor Pariwisata Dalam Pengendalian Zoonosis

26 26 27 29 30 33 35

4

RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN ZOONOSIS A. B. C. D.

Rapat Koordinasi Regional Barat Rapat Koordinasi Regional Timur Percepatan Pengendalian Zoonosis Secara Lintas Sektor Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Zoonosis

37 37 38 41 46

KESIMPULAN 52 PENUTUP 53

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL • • • • • • • • • • • • • • •

Gambar 1 Gambar 2 Gambar 4 Gambar 3 Gambar 5 Gambar 6 Gambar 7 Gambar 8 Gambar 9 Gambar 10 Gambar 11 Gambar 12 Gambar 13 Gambar 14 Tabel 1

Diagram perkembangan rabies tahun 2005 – 2013 Diagram Distribusi Kematian Akibat Rabies (Lyssa) Per Provinsi Peta Hasil Surveilans Rabies Pada Hewan Peta Penyebaran Rabies Pada Hewan Berdasarkan Kedekatan Karakter Virus peta penyebaran Flu Burung pada unggas 2011-2012 Diagram Distribusi Flu Burung Pada Manusia Per Provinsi Diagram Perkembangan Flu Burung Pada Manusia Diagram perkembangan antraks pada manusia Peta persebaran antraks pada hewan Diagram Perkembangan Leptospirosis Pada Manusia Secara Nasional Diagram Perkembangan Leptospirosis pada manusia perprovinsi Peta Status Brusellosis Pada Hewan Diagram Perkembangan Zoonosis Pada Masyarakat Antara Tahun 2009 Sampai Dengan Desember 2013 Diagram anggaran Pengendalian Zoonosis 2012-2014 Kapasitas Sumber Daya Kesehatan Hewan

3 3 4 4 7 7 7 8 9 10 10 11 12 49 28

RINGKASAN EKSEKUTIF

ANCAMAN, ANTISIPASI DAN TANGGAP Zoonosis merupakan kumpulan dari banyak jenis penyakit yang bersifat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya. Zoonosis yang mendapat prioritas diantaranya: Rabies, Flu Burung, Antraks, Leptospirosis, Pes dan Brucellosis. Zoonosis mempunyai ancaman bagi ketahanan dan kemanan negara oleh sebab itu zoonosis harus menjadi perhatian, serta antisipasi dan respon dari lintas sektor. Zoonosis bisa sebagai bioterorisme yang menjadi ancaman bagi ketahanan dan keamanan negara juga menyebabkan kerugian ekonomi. Pemerintah indonesia mengirimkan delegasinya ke Pusat Studi Keamanan Asia Pasifik dalam rangka penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan Bio-Preparedness ke Pusat Studi Keamanan Asia Pasifik-Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk membahas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap munculnya ancaman biologi secara dinamis dan pembelajaran penanganan wabah SARS serta dampak yang terjadi. Gambaran terhadap ancaman biologi secara umum dipengaruhi oleh : wabah/pandemi, globalisasi, perubahan iklim, ketahanan pangan, demografi, teknologi, ketahanan air dan bioteroris. Topik bahasan lainnya adalah membahas kompleksitas dalam koordinasi dalam penanganan ancaman biologi yang meliputi pengumpulan dan pertukaran informasi dalam deteksi penyakit dan surveilans, identifikasi dan pengamanan patogen, pengujian laboratorium dan epidemiologi. Dalam hal koordinasi maka Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis di jadikan model koordinasi lintas

sektor. Dalam pertemuan disusun rekomendasi diantaranya: 1) Memperkuat koordinasi lintas sektor di tingkat nasional, 2) Membentuk forum koordinasi regional asia pasifik, 3) Menyusun peta kapasitas sumberdaya respon wabah/ pandemi, 4) Meningkatkan kewaspadaan publik tentang ancaman biologi yang dapat menimbulkan wabah/pandemi berdampak luas, 5) Melakukan simulasi dalam ruangan dan lapangan secara berkala, dan 6) Menyusun rencana keberlangsungan usaha bagi sektor yang menangani pelayanan energi, komunikasi dan transportasi Kesehatan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi daya saing pariwisata nasional. Ancaman zoonosis bagi dunia usaha dan pelaku pariwisata di Indonesia menjadi penting dikarenakan Sektor pariwisata menempati urutan ke 5 (lima) penyumbang devisa negara sejak 2010 sampai dengan 2012 dengan nilai 9,12 juta USD setelah minyak dan gas bumi, batu bara, minyak kelapa sawit dan karet olahan. Pada tahun 2012 sektor pariwisata berkontribusi terhadap 3,9% PDB nasional. Dampak zoonosis bagi sektor pariwisata terlah terjadi beberapa kali, seperti saat terjadi KLB Flu Burug H5N1 yang dimulai pada tahun 2005 sampai dengan saat ini. Dampak zoonosis yang paling nyata terhadap sektor pariwisata saat terjadiya wabah rabies di provinsi Bali yang dimulai pada akhir tahun 2009 dan mencapai puncak wabah H7N9 Sebagai Emerging Zoonosis pertama kali diidentifikasi menular dari unggas ke manusia pada 19 februari 2013 di China. Awal kemunculan H7N9 di China, komisi nasional pengendalian zoonosis telah berkoordinasi secara intensif untuk melakukan

KOMISI NASIONAL PENGENDALIAN ZOONOSIS

Ringkasan Eksekutif

langkah-langkah antisipasi secara lintas sektor. Hasil koordinasi tim pelaksana dan panel ahli komisi nasional pengendalian zoonosis disampaikan kepada menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat selaku ketua komisi nasional pengendalian zoonosis yang kemudian melalui surat B.58/ MENKO/ KESRA/ IV/ 2013 tentang peningkatan kewaspadaan dan tanggap Flu Burung H7N9 kepada menteri luar negeri, menteri dalam negeri, menteri kesehatan, menteri pertanian, menteri perdagangan, menteri komunikasi dan informasi dan menteri perhubungan untuk melaksanakan langkah-langkah antisipasi Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS-CoV) dapat menular antar manusia akan tetapi mekanisme penularan belum diketahui dan tidak terdapat transmisi penularan antar manusia yang berkelanjutan. Pada pertemuan IHR Emergency Committee concerning MERS CoV WHO pada 17 Juli 2013 yang dihadiri Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sebagai national focal point sekaligus wakil sekretaris Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis menghasilkan kesimpulan bahwa “MERS CoV merupakan situasi serius dan perlu perhatian besar namun belum terjadi kejadian darurat kesehatan masyarakat (PHEIC/Public health emergency of international concern)”. Mengantisipasi penyebaran MERS-CoV masuk ke Indonesia, telah dilakukan berbagai upaya dengan strategi pengendalian yaitu: (1) Penguatan Koordinasi lintas program dan lintas Sektor; (2) Advokasi dan Sosialisasi; (3) Surveilans di pintu masuk ke Indonesia; (4) Surveilans di Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rumah Sakit; (5)Penguatan jejaring laboratorium; (6)Komunikasi Risiko /KIE; (7) Penguatan kapasitas; (8)Tata laksana kasus dan (9)Pengendalian Infeksi. Peringatan dini dan respon cepat (Early warning and response). Dalam upaya pengembangan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan guna mendukung penyelenggaraan sistem kesehatan nasional yang telah ditetapkan maka perlu pengembangan sistem informasi kesehatan dan secara khusus diperlukan peningkatan surveilans epidemiologi sebagai salah satu kegiatan pokok pada upaya program pencegahan dan pengendalian penyakit. Untuk

mendukung peningkatan surveilans epidemiologi penyakit dan upaya kewaspadaan dini terhadap kejadian luar biasa diperlukan suatu Sistem Kewaspadaan Dini KLB dan Respon dimana Alert yang tertangkap akan direspon sehingga diharapkan KLB tidak terjadi. Komunikasi dan Informasi Zoonosis merupakan upaya komunikasi dan sosialisasi tentang zoonosis telah dilakukan melalui: Komunikasi Media, Sosialisasi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga, Website Terpadu Pengendalian Zoonosis

KOORDINASI PENGUATAN KAPASITAS SEKTORAL Koordinasi penguatan kapasitas sektoral pengendalian zoonosis meliputi penguatan kapasitas sumber daya tenaga kesehatan dan penguatan kapasitas sumber daya tenaga kesehatan. Penguatan kapasitas sumber daya tenaga kesehatan diantaranya pelatihan tatalaksana flu burung, pelatihan tata laksana rabies, pelatihan tata laksana leptospirosis. Sedangkan Penguatan kapasitas sumber daya tenaga kesehatan hewan masih terkendala dari segi jumlah tenaga kesehatan hewan hal ini terjadi karena: Formasi dokter hewan dan paramedis belum dialokasikan secara menyeluruh, belum optimalnya penempatan dokter hewan sesuai dengan tupoksinya, belum optimalnya pelaksanaan otoritas veteriner. Penguatan pengendalian zoonosis pada satwa liar diantaranya oleh Kementerian kehutanan sebagai instansi yang berwenang dalam pengelolaan satwa liar di indonesia dan sebagai kementerian anggota komisi nasional pengendalian zoonosis telah melakukan penguatan agar risiko penularan zoonosis dari satwa liar dapat di tekan diantaranya dengan kegiatan: Perencanaan program dilaksanakan melalui sosialisasi program pencegahan, pengendalian dan penanggulangan Zoonosis, Penguatan Koordinasi Lintas Sektor, Percepatan Pengendalian Zoonosis dilaksankaan melalui kolaborasi dan pembentukan jejaring pemangku kepentingan/stakeholder, Perlindungan Masyarakat


Ringkasan Eksekutif

dilaksanakan melalui pembentukan satuan tugas pengendalian zoonosis bersumber satwa liar, Penguatan Kapasitas Sumberdaya terutama dalam peningkatan kapasitas dokter hewan di lingkungan kementerian kehutanan, Penguatan Penelitian dan Pengembangan Zoonosis. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Fasilitasi Pembentukan Komisi Provinsi, Kabupaten dan Kota melalui Kementerian Dalam Negeri yang di tangani Ditjen Pemerintahan Umum sesuai dengan kewenangannya khususnya dalam bidang pencegahan dan penanggulangan bencana telah menetapkan kebijakan dan dukungan program/kegiatan penanggulangan bencana termasuk bencana nonalam (zoonosis) diantaranya: Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan zoonosis antar pemangku kepentingan pusat dan daerah, penanggulangan wabah penyakit menular serta pendampingan kegiatan dekonsentrasi. Peran aktif Kementerian Dalam Negeri dalam fasilitasi dan koordinasi pengendalian zoonosis di provinsi, kabupaten dan kota telah mempercepat pembentukan wadah koordinasi lintas sektor komisi pengendalian zoonosis pada tahun 2013 komisi pengendalian zoonosis telah terbentuk di 22 provinsi, 22 kabupaten dan 4 kota. Penguatan Peran Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia dan Polri dalam Pengendalian Zoonosis. Kementerian pertahanan sebagai pembuat kebijakan dalam aspek pertahanan telah menyusun peraturan menteri pertahanan tentang pelibatan kesehatan Kemhan dan TNI dalam Pengendalian Zoonosis, Penguatan peran TNI dalam pengendalian zoonosis di Indonesia adalah dengan menjabarkan strategi nasional Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis yaitu keterlibatan TNI dalam strategi dan kegiatan diantaranya: Penerbitan Surat Telegram Panglima TNI kepada Kepala Staf Angkatan tentang pelibatan peran TNI dalam pengendalian zoonosis, Penerbitan Surat Telegram Kepala Pusat Kesehatan TNI kepada Direktur/Kepala Dinas Kesehatan Angkatan, serta Komandan/Kepala Satuan Kesehatan Unit Organisai Mabes TNI tentang

sosialisasi pengendaliaan zoonosis, dan penyiapan fasilitas kesehatan TNI dalam penanganan kasus zoonosis di lingkungan TNI, Melaksanakan sosialisasi pencegahan zoonosis di lingkungan TNI dengan ceramah kesehatan rutin, Penyusunan perangkat lunak berupa Buku petunjuk teknis pengendalian zoonosi di lingkungan TNI, Penyusunan perangkat lunak berupa Buku petunjuk pelaksanaan pelibatan TNI dalam pengendalian wabah zoonosis, Pemetaan, penyaiapan, serta simulasi kesiapan rumah sakit TNI untuk menangani kasuskasus zoonosis, Melaksanakan mobilisasi dan demobilisasi kekuatan TNI untuk respon wabah zoonosis. Dalam bidang penguatan peran polri pada pengendalian zoonosis di implementasikan dalam kegiatan: Penerbitan surat telegram Kapolri kepada para Kapolda tentang pelibatan peran polri dalam pengendalian zoonosis, Peneribatan surat telegram Kapolri kepada Kapusdokkes polri dan Dirpolsatwa baharkam polri tentang penyiapan personil dan fasilitas kesehatan polri dalam penanganan kasus zoonosis, Melaksanakan sosialisasi pencegahan zoonosis di lingkungan polri, Penyusunan piranti lunak tentang peran polri dalam penganggulangan terhadap zoonosis berupa aturan Kapolri sebagai revisi perkap No. 6 Tahun 2007, Pemetaan, penyiapan dan simulasi kesiapan Polri dalam membantu komnas dan komisi daerah pengendalian zoonosis, Melaksanakan mobilisasi dan demobilisasi kekuatan polri untuk respon wabah zoonosis serta peningkatan kapasitas pelayanan dan pengamanan polri dalam penguatan perlindungan wilayah yang masih bebas terhadap penularan zoonosis baru.

RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN ZOONOSIS Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis telah melaksanakan rapat-rapat koordinasi diantaranya: Rapat Koordinasi Regional Barat, Rapat Koordinasi Regional Timur, Percepatan Pengendalian Zoonosis Secara Lintas Sektor serta Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Zoonosis


PENDAHULUAN

Era globalisasi telah dicanangk an yang

Berdasarkan data perkembangan zoonosis saat

ditandai dengan semakin berkembangnya

ini lebih dari 90% provinsi telah menjadi daerah

perdagangan bebas antar negara yang hampir

endemis zoonosis. Terdapat kecenderungan

tak mengenal batas dan berlaku diberbagai

permasalahan zoonosis semakin meluas

bidang termasuk sektor peternakan beserta

sehingga diperlukan upaya pengendalian

produk olahannya, sehingga perlu dicermati

secara lintas sektor yang terkoordinasi pusat-

kemungkinan tertularnya beberapa penyakit

daerah. Para peneliti dunia telah menemukan

zoonosis, foodborne disease, maupun penyakit

1.415 jenis patogen menular dimana 61,3%

eksotik dari hewan ke hewan, hewan ke

(868) jenis patogen bersifat menular dari

manusia atau sebaliknya. Seperti kita ketahui

hewan ke manusia atau sebaliknya (zoonosis).

bersama bahwa dewasa ini masih sering terjadi

Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis (KNPZ),

wabah penyakit zoonosis, kejadian keracunan

telah menetapkan penanganan zoonosis

pada manusia akibat mengkonsumsi pangan

prioritas yaitu rabies, flu burung, antraks, pes,

asal hewani.

leptospirosis dan brucellosis.

Cara hidup/kebiasaan masyarakat dalam

Berdasarkan beberapa fakta dan data di atas,

mengkonsumsi pangan asal hewan

kejadian tersebut dalam keadaan tertentu

sebagian besar tempat di Indonesia sangat

dapat menghambat pembangunan nasional.

memungkinkan tumbuh dan berkembangnya

Penanggulangan Bencana non-alam termasuk

b e b e ra p a m i k ro o rg a n i s m e at a u ve k to r

pengendalian zoonosis merupakan salah

p e m b a w a p e ny a k i t . K e a d a a n i n i a k a n

satu bagian dari pembangunan nasional

menyulitkan usaha untuk memutus mata

yaitu serangkaian kegiatan Penanggulangan

rantai penyebaran penyakit termasuk zoonosis.

Bencana non alam yang meliputi fase sebelum

Apabila disimak dengan seksama, maka t

bencana (pencegahan/preventif, deteksi/

zoonosis yang sangat ganas sekalipun hampir

pengamatan/surveilans), fase tanggap darurat

tanpa biaya dapat dihindari jika ditanamkan

(respon) dan fase paska bencana (pemulihan).

kepada masyarakat sejak usia dini untuk berperilaku hidup bersih menjaga sanitasi, higienis, sehat, teliti, hati-hati dan waspada.

PERKEMBANGAN ZOONOSIS PRIORITAS

Zoonosis merupak an kumpulan dari banyak jenis penyak it yang bersifat

1

A. RABIES

menular dari hewan kepada manusia

Rabies telah menjadi endemis di sebagian

atau sebalik nya. Dar i 175 penyak it

besar wilayah indonesia kecuali provinsi

yang bersifat zoonosis terdapat 6 jenis

Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI

zoonosis yang mendapatkan prioritas

Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta,

dalam penanganannya berdasarkan sifat

Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua

atau karakter dari patogen penyebab

dan Papua Barat. Perkembangan rabies

zoonosis (fatalitas dan mutasi), dampak

sebagai zoonosis yang ditularkan melalui

multi aspek yang dapat terjadi (kesehatan,

gigitan hewan penular (anjing, kucing

kerugian jiwa, ekonomi dan keamanan)

dan kera) pada tahun 2013 mengalami

dan penyebarannya di Indonesia. Enam

penurunan insidensi secara nasional,

jenis zoonosis yang perlu mendapatkan

namun masih tinggi di beberapa provinsi

prioritas pengendalian nasional adalah :

seperti provinsi Sulawesi Utara dan Riau.

Rabies, Flu Burung, Antraks, Leptospirosis,

Dalam rangka percepatan pengendalian

Pes dan Brusellosis.

rabies di Indonesia, kementerian pertanian sedang menyusun roadmap pembebasan


1

rabies dengan target tahun 2020 indonesia

Sumatera Barat, Sulawesi Utara dan

bebas rabies, selanjutnya roadmap akan

Sulawesi Tengah.

disink ronk an melalui forum Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis dengan program pengendalian rabies pada kementerian kesehatan dan sektor lainnya.

Masyarakat yang tergigit anjing sebagai hewan penular rabies selama 2013 berjumlah 64.784 gigitan dan telah diberikan vaksinasi anti rabies kepada

Berdasarkan sur veilans laboratorium

51.326 orang atau 79,2% dari jumlah

kesehatan hewan yang dilakukan sejak

seluruh kejadian;

2011 sampai dengan 2013 terhadap virus rabies telah dihasilkan pembagian kriteria ancaman rabies bagi masyarakat, sebagai berikut :

Korban jiwa (lyssa) sebanyak 114 orang yang tersebar di provinsi Sulawesi Utara (29 korban jiwa), Riau (12 korban jiwa), Gorontalo (8 korban jiwa), Sulawesi

1. Tidak ditemukan rabies (0) : Nangroe

Tenggara (12 korban jiwa), Maluku (10

Aceh Darussalam, Bangka Belitung,

korban jiwa), Sumatera Barat (8 korban

Kepulauan Riau, Kalimantan Barat,

jiwa), NT T (6 korban jiwa), Sulawesi

Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa

Tengah (6 korban jiwa), Sumatera Utara

Tengah, DIY, Jawa Timur, NTB, Papua

(5 korban jiwa), Maluku Utara (5 korban

dan Papua Barat.

jiwa), Kalimantan Timur (2 korban jiwa),

2. Rendah (1 - 23) positif rabies pada

Bengkulu (2 korban jiwa), Nanggroe Aceh

hewan : Sumatera Selatan, Lampung,

Darussalam (1 korban jiwa), Bali (1 korban

Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan,

jiwa);

Sulawesi Barat Dan Sulawesi Tenggara;

Dalam 2 tahun terakhir Sulawesi Utara

3. Sedang (24 - 113) positif rabies pada

merupakan provinsi dengan korban jiwa

hewan : Riau, Bengkulu, Sulawesi

rabies tertinggi karena cakupan vaksinasi

Selatan, dan Nusa Tenggara Timur;

HPRbelum mencapai 70%;

4. Tinggi (114 – 238) positif rabies pada hewan : Jambi, Kalimantan Tengah, Bali, Maluku Utara;

Jumlah lyssa tahun 2013 menurun 16,79% dibandingkan tahun 2012.

5. Sangat tinggi (239 – 492) positif rabies pada hewan : Sumatera Utara,

2

P E NGUATA N K E L E MB AGA A N , KA PA SI TA S SU M B E R DAYA DA N K E BIJAKAN SEKTORAL

PERKEMBANGAN ZOONISIS PRIORITAS Gambar 1 Diagram perkembangan rabies tahun 2005 – 2013 (Sumber : Kementerian Kesehatan)

Gambar 2 Diagram Distribusi Kematian Akibat Rabies (Lyssa) Per Provinsi (Sumber : Kementerian Kesehatan)


3

Gambar 3 Peta Penyebaran Rabies Pada Hewan Berdasarkan Kedekatan Karakter Virus

Gambar 4 Peta Hasil Surveilans Rabies Pada Hewan(Sumber : Kementerian Pertanian)

4


Virus Influenza A merupakan patogen penyebab zoonosis yang dikenal dunia sebagai viru yang sering bermutasi dan berpotensi menjadi penyebab wabah yang meluas ke berbagai negara atau disebut pandemi dengan tingkat fatalitas tinggi. Flu burung/Avian Influenza H5N1 (FB) clade 2.1.3 telah menjadi endemis pada unggas di seluruh provinsi kecuali maluku utara sejak 2004. Pada tahun 2012 muncul flu

1. FLU BURUNG CLADE 2.1.3 Perkembangan flu burung clade 2.1.3 telah dapat dikendalikan dengan kecenderungan insidensi per tahun terus menurun. Pada tahun 2012 terjadi 546 kejadian positif FB pada unggas, sampai dengan oktober 2013 telah terjadi 477 kejadian positif FB. Kejadian tertinggi FB terjadi pada bulan januari yang tersebar di Provinsi Jawa Barat, Lampung, Riau, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo.

burung clade baru 2.3.2 yang mematikan

Sejak tahun 2005 sampai dengan desember

pada itik yang sebelumnya diketahui kebal

2013 FB secara kumulatif FB telah menular

terhadap clade 2.1.3. munculnya clade

dari unggas kepada 195 orang yang

baru menjadikan tantangan pengendalian

menyebabkan 163 korban jiwa dengan

flu burung menjadi lebih besar. Flu burung

rataan tingkat kematian sebesar 83,5%.

clade 2.1.3 dan clade baru 2.3.2 diketahui

Selama tahun 2013 FB telah menyebabkan

bersifat zoonosis, namun sejak pertama

3 orang korban jiwa di Kota dan Kabupaten

kali flu burung clade baru merebak pada

Bekasi Provinsi Jawa Barat. Faktor risiko

itik milik masyarakat di tahun 2012 sampai

dominan penularan adalah kontak

dengan Desember 2013 belum ada manusia

dengan unggas peliharaan terinfeksi dan

yang terinfeksi. Pola munculnya kejadian

lingkungan yang tercemar virus FB. Pada

FB pada unggas masih sama seperti tahun

kejadian FB pertama tahun 2013 diketahui

sebelumnya yaitu mulai meningkat pada

bahwa korban tertular di pasar tradisional

awal musim penghujan (Desember) dan

yang kurang memperhatikan sanitasi dan

menurun di musim kemarau (Juni).

higiene dalam penjualan unggas hidup

Berdasarkan survei pada pasar tradisional di sekitar wilayah Jabodetabek yang menjual unggas hidup antara bulan februari sampai dengan mei 2013 ditemukan peningkatan

PERKEMBANGAN ZOONISIS PRIORITAS

B. FLU BURUNG

untuk dipotong langsung di pasar yang seharusnya dilakukan pemotongan di rumah potong unggas agar terjamin kesehatan dan kehalalannya.

jumlah positif FB dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya.


5

2. FLU BURUNG CLADE 2.3.2 Hasil pendataan terhadap merebaknya FB clade 2.3.2 sejak september 2012 sampai dengan juni 2013 telah menyebabkan 333.635 ekor itik milik peternak mati yang menyebar di 107 kabupaten/kota pada 16 Provinsi dengan proporsi jumlah kematian itik tertinggi di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan, sampai dengan saat ini jumlah kematian kecenderungan terus menurun dengan kemunculan secara sporadis. Sebagai upaya pemerintah dalam pengendalian FB clade 2.3.2 melalui kementerian pertanian telah berhasil mengembangkan vaksin FB clade 2.3.2 strain lokal yang diproduksi secara nasional disamping vaksin FB clade

Setelah munculnya FB clade baru 2.3.2 maka tindakan karantina terhadap media p e m b awa F B / A I d i p e r k e t at d e n g a n memberlakuk an uji PCR bagi setiap jenis media pembawa AI yang ak an dilalulintaskan. Meski telah dilakukan pengetatan tindakan karantina, kendala yang dihadapi pada saat pencegahan penyebaran clade 2.3.2 adalah tidak ditetapkannya kasus tersebut sebagai wabah, sehingga karantina tidak dapat memberlakukan pelarangan lalu lintas media pembawa AI, hal ini menyebabkan penyebaran FB clade baru 2.3.2 terus meluas yang semula hanya terkonsentrasi di Jawa Tengah dan DIY saat ini telah menyebar di 18 provinsi.

2.1.3 yang juga diketahui protektif untuk pengebalan itik dari FB clade 2.3.1. Pengendalian flu burung dilakukan melalui surveilans dan respon terpadu melalui par tisipator y diseases sur veilans and response (PDSR) untuk kesehatan hewan dan district surveilans officer (DSO) untuk kesehatan masyarakatnya, vaksinasi FB pada unggas, biosecurity di peternakan, rumah potong unggas dan pasar unggas.

6


PERKEMBANGAN ZOONISIS PRIORITAS Gambar 5 peta penyebaran Flu Burung pada unggas 2011-2012

Gambar 6 Diagram Distribusi Flu Burung Pada Manusia Per Provinsi

Gambar 7 Diagram Perkembangan Flu Burung Pada Manusia


7

C. ANTRAKS

melalui dinas yang menjalankani fungsi

Antraks merupakan zoonosis yang sangat

dekonsentrasi Kementerian Pertanian

strategis dari sudut pandang keamanan

dengan menggunakan vaksin lokal yang

dan pertahanan karena sifat sporanya yang

diproduksi Pusat Veterinaria Farma.

mampu beradaptasi dengan lingkungan

Pengendalian antraks jug harus dilakukan

sampai dengan puluhan tahun ser ta

melalui peningkatan fasilitas rumah potong

berpotensi dikembangkan menjadi

hewan dan penegakkan aturan mengenai

pemusnah massal atau tindakan bioteroris.

pemotongan ternak di rumah potong

Antraks menjadi endemis di Jawa Barat,

hewan agar dapat dilakukan pemeriksaan

Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa

kesehatan sebelum pemotongan dan

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

penjaminan kehalalan daging dan produk

Dalam 3 tahun terakhir kejadian antraks

ternak lainnya untuk konsumsi mayarakat.

pada hewan mengalami peningkatan khususnya di Sulawesi Utara dan jawa tengah dengan rata-rata 27-35 kejadian, NTT dengan rata-rata 3-6 kejadian dan NTB dengan rata-rata 1-2 kejadian. Pencegahan antraks dilakukan melalui vaksinasi hewan penular antraks (sapi, kerbau, kambing, burung onta) di daerah endemis antraks

kesehatan hewan yang didukung melalui

Sampai dengan Desember 2013 anthraks pada manusia relatif menurun, kejadian pada manusia terjadi di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan dengan 11 orang terinfeksi antraks yang menyebabkan 1 orang ibu hamil meninggal dunia akibat mengkonsumsi daging sapi terinfeksi

Gambar 8 Diagram perkembangan antraks pada manusia

8


PERKEMBANGAN ZOONISIS PRIORITAS Gambar 9 Peta persebaran antraks pada hewan

antraks. Kematian akibat antraks terjadi akibat masuknya spora antraks ke dalam

D. LEPTOSPIROSIS

saluran intestinal atau pernafasan yang

Leptospirosis atau sering dikenal dengan

sering terjadi k arena ketidaktahuan

sebutan penyakit yang ditularkan melalui

masyarakat akan bahaya menyembelih

urines tikus adalah zoonosis yang sering

sapi/kerbau atau kambing sakit untuk

terjadi saat banjir dan erusi gunung

dikonsumsi bersama-sama atau dijual.

berapi. Sejak tahun 2012 surveilans atau

Dalam penanganan kejadian antraks di

pengamatan terhadap penyakit ini terus

masyarakat, dinas kesehatan bersama

ditingkatkan. Gejala leptospirosis mirip

dengan dinas yang menaungi fungsi

dengan gejala demam berdarah dengue

kesehatan hewan di provinsi dan kabupaten

dan terkadang terjadi kesalahan diagnosa

akan mengirimkan tim respon terpadu

apabila kurang cermat dalam pemeriksaan

penanganan kejadian antraks setelah

gejala klinis yang ditunjang pemeriksaan

adanya laporan oleh masyarakat.

laboratorium atau alat diagnostik cepat. Untuk memperkuat surveilans dan diagnostik leptospirosis Kementerian


9

Kesehatan melalui Balai Besar Penelitian

gunung merapi yang memicu turunnya

dan Pengembangan Vektor dan Reservoir

tikus hutan ke lahan pertanian di Sleman

Penyakit–Salatiga mengirimkan Tim ke

sebagai hama, sedangk an tingginya

daerah berisiko tinggi terutama daerah

insidensi leptospirosis di Semarang lebih

banjir dan erupsi gunung berapi.

ke arah faktor kebersihan lingkungan

Sejak Januari sampai dengan November 2013 sebanyak 420 orang positif leptospirosis, yang menyebabkan 34 orang meninggal dunia, insidensi tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DKI Jakarta. Tingginya insidensi di provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur dipengaruhi oleh terjadinya banjir sedangkan tingginya insidensi leptospirosis di DI Yogyakarta adalah erupsi

khususnya di daerah pemukiman padat penduduk. Untuk menekan angka kematian akibat leptospirosis kementerian kesehatan telah menerbitkan surat edaran antisipasi penyakit saat banjir kepada dinas kesehatan di kabupaten/kota untuk melakukan tata laksana leptospirosis dan menyediakan logistik berupa antibiotik dan alat diagnostik cepat setelah terjadi banjir dan erupsi gunung merapi.

Gambar 10 Diagram Perkembangan Leptospirosis Pada Manusia Secara Nasional

Gambar 11 Diagram Perkembangan Leptospirosis pada manusia perprovinsi

10


F. BRUSELLOSIS

Pes adalah zoonosis yang sempat menjadi

Brusellosis atau zoonosis yang

penyebab wabah antar negara atau

menyebabk an keguguran pada sapi

pandemi di pertengahan abad 17. Pes

sehingga sangat mengganggu program

ditularkan dari hewan kepada manusia

swasembada pangan (daging sapi)

melalui pinjal tikus yang mengandung

khususnya bagi peternak rakyat. Strategi

bakteri yersinia pestis. Sampai dengan saat

pengendalian brusellosis adalah vaksinasi

ini masih terdapat 3 kabupaten endemis

dan pemotongan ternak positif (test and

pes yaitu kabupaten boyolali, sleman

slaughter) dengan pembagian strategi

dan pasuruan, namun sejak 2007 sampai

sebagai berikut :

dengan 2013 tidak ada lagi masyarakat tertular pes, sehingga diperlukan surveilans pada pinjal hewan penular pes (tikus) dan asesmen untuk menyatakan ke tiga kabupaten tersebut udah benar-benar bebas dari pes.

PERKEMBANGAN ZOONISIS PRIORITAS

E. PES (PLAQUE)

¯¯Daerah dengan prevalensi brusellosis lebih dari 2% diberlakukan pengendalian melalui vaksinasi seperti di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Maluku dan seluruh Pulau Sulawesi;

Gambar 12 Peta Status Brusellosis Pada Hewan


11

¯¯Daerah dengan prevalensi kurang

Brusellosis menular dari sapi kepada

dari 2% atau tidak ada kejadian lebih

manusia melalui kontak dengan cairan

dari 5 tahun dilakukan pengendalian

kelamin dan fetus yang terinfeksi (risiko

dengan uji diagnostik dan pemotongan

bagi petugas kesehatan hewan dan

(test and slaughter) seperti di Provinsi

paramedis) dan melalui konsumsi susu

Sumatera Utara, Pulau Jawa dan pulau

ternak yang terinfeksi. Sampai dengan

Sumbawa;

saat ini belum ada laporan masyarakat yang tertular brusellosis namun kedepan diperlukan penguatan kolaborasi penelitian antara kesehatan dan kesehatan hewan untuk antisipasi brusellosis sebagai zoonosis bagi masyarakat.

Gambar 13 Diagram Perkembangan Zoonosis Pada Masyarakat Antara Tahun 2009 Sampai Dengan Desember 2013

12



A. ZOONOSIS SEBAGAI BIOTERORISME Pada 11 februari 2013 Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis menyelenggarakan focus group discussion (FGD) tentang zoonosis sebagai bioterorisme yang dihadiri para pakar dan akademisi lintas disiplin ilmu yang tergabung dalam Panel Ahli Komisi Nasional Pengendlian Zoonosis, para pejabat di lingkungan kementerian pertahanan, kementerian kesehatan, kementerian pertanian, TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara. FGD diselenggarakan sebagai respon terhadap isu nasional yang berkembang tentang munculnya Flu Burung clade baru 2.3.2 sebagai bioterror yang bertujuan

2

untuk menyebabkan kerugian ekonomi perdagangan itik di Indonesia. Berdasarkan definisi dari kamus yang menggabungkan kata biologi dan teror maka Bioteroris diartikan sebuah ancaman atau tindakan menggunakan patogen (agen penyakit/material biologi) yang menyebabkan sakit atau kematian pada manusia, hewan dan tumbuhan yang bertujuan untuk menyebabkan kepanikan dan rasa takut pada masyarakat. Dari 175 jenis patogen yang bersifat zoonosis 135 diantaranya merupakan zoonosis yang baru dikenali (emerging zoonosis) sehingga terdapat kerentanan yang cukup besar karena keterbatasan pengetahuan masyarakat dan aparatur pemerintah


13

dalam melakukan pencegahan maupun

baik material alami tanpa dilakukan

i d e nt i f i k a s i s e r t a p e n g o b at a n at a u

rekayasa atau dilakukan rekayasa

vaksinasi apabila terjadi wabah.

sehingga memiliki kemampuan untuk

Pengembangan dan penggunaan senjata biologi merupakan hal yang dilarang oleh dunia internasional karena dampak yang

dan mampu menyebabkan kematian dalam jumlah besar (senjata biologi).

sangat merugikan dan tergolong sebagai

Untuk menyatakan suatu kejadian penyakit

senjata pemusnah massal, hal ini karena

sebagai sebuah tindakan bioteror tidaklah

100 Kg spora antraks dapat membunuh

mudah, diperlukan kerjasama lintas sektor

setidaknya 3 juta orang serta mencemari

dalam penangananya, dimulai dengan

lingkungan dan menyebabkan kematian

surveilans terpadu yang dilakukan jauh

ternak dengan jumlah yang besar sehingga

sebelum terjadinya kejadian yang diduga

mempengaruhi ketahanan pangan. Sektor

b i o te ro r, i d e n t i f i k a s i l a b o ra to r i u m ,

pertahanan menggolongkan ancaman

p e n e n t u a n m o t i f, re s p o n k e j a d i a n ,

biologi merupakan satu dari kelompok

dekontaminasi dan pemulihan.

ancaman nuklir, biologi dan kimia (Nubika) dimana indonesia memiliki permasalahan diantaranya meningk atnya ancaman Nubika, kurang efektifnya pelarangan penggunaan material Nubika disamping sulitnya membedakan tujuan penggunaan bahan biologi yang memiliki manfaat ganda yaitu : 1. S e b a g a i m a t e r i a l y a n g d a p a t dimanfaatkan dalam industri pangan, pengolahan limbah, pengembangan vaksin, penyubur lahan per tanian sampai dengan penanganan bencana alam; 2. S e b a g a i m a t e r i a l y a n g d a p a t dimanfaatkan untuk tindakan bioteror,

14

menular antar manusia secara efektif

Dalam menghadapi ancaman zoonosis sebagai bioterorisme maka Badan Intelijen Negara BIN fokus pada unnatural disease outbreak ser ta pengedalian dampak strategisnya, melalui: 1. Memperluas jaringan, k hususnya di kalangan peneliti (scientific engagement); 2. Penyusunan indik asi wabah yang disengaja, saat ini pendekatan yang digunakan adalah analisis intelijen deskriptif dan catch-all (bila tidak bisa dijelaskan secara alami, merupakan indikasi bioteror); 3. Meningkatkan kemampuan intelijen di daerah (Binda).


biologi secara umum dipengaruhi oleh :

Dalam rangka penguatan kapasitas sumber

Emerging Infectious Dieases (EID’s) yang

daya manusia, pemerintah republik

lebih dari 60% bersifat zoonosis berpotensi

indonesia mengirimkan 3 orang delegasi

menjadi penyebab wabah di banyak

(1 orang dari Kementerian Koordinator

negara (pandemi) dapat menjadi ancaman

Bidang Kesejahteraan Rakyat dan 2 orang

serius bagi asia pasifik yang saat ini telah

dari Badan Nasional Penanggulangan

diidentifik asi oleh para pak ar dunia

Bencana) sebagai peserta Workshop

merupakan area berpotensi tinggi muncul

Bio-Preparedness di Asia Pasifik yang

EID’s. Apabila kapasitas dalam merespon

diselenggarakan oleh Pusat Studi

ancaman biologi tersebut lemah dan

Keamanan Asia Pasifik D epar temen

pemerintah tidak memiliki informasi cukup

Pertahanan Amerika Serikat di Honolulu-

untuk melakukan komunikasi dengan

Hawaii pada 23-27 September 2013.

masyarakat maka akan menimbulkan

Negara-negara yang mengirimkan delesasi

dampak yang luas.

diantaranya Indonesia, Laos, Vietnam, Thailand, Filipina, Malaysia, Kamboja, Republik Rakyat Tiongkok (Hongkong) dan Jepang. Peserta juga berasal dari sektor pertahanan dan kesehatan amerika serikat seperti : United States Pacific Command (USPACOM), Defense Threat Reduction Agency (DTRA), Federal Bureau Investigation (FBI) dan United States Communicable Diseases Control (US-CDC).


B. WORKSHOP BIOPREPAREDNESS IN ASIA PACIFIC

wabah/pandemi, globalisasi, perubahan iklim, ketahanan pangan, demografi, teknologi, ketahanan air dan bioterroris.

Selain membahas mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya wabah/ pandemi, workshop juga membahas kompleksitas dalam koordinasi dalam penanganan ancaman biologi yang meliputi pengumpulan dan pertukaran informasi dalam deteksi penyakit dan surveilans, identifikasi dan pengamanan patogen, pengujian laboratorium dan epidemiologi. Kompleksitas dalam

Workshop membahas tentang faktor-faktor

koordinasi terjadi karena banyak lembaga

yang berpengaruh terhadap munculnya

pemerintah yang perlu dilibatkan termasuk

ancaman biologi secara dinamis dan

melibatkan organisasi masyarakat dan

pembelajaran penanganan wabah SARS

swasta. Informasi yang ada di berbagai

serta dampak yang pernah terjadi di

lembaga tersebut perlu dikoordinasikan

dunia. Gambaran terhadap ancaman

dalam suatu forum yang akan menghasilkan


15

sebuah informasi komprehensif bagi

Rekomendasi workshop untuk

pengambil keputusan. Dalam workshop

penanggulangan wabah/pandemi di asia

juga disampaikan informasi oleh delegasi

pasifik adalah :

Indonesia tentang forum koordinasi ancaman biologi secara lintas sektor dilakukan dalam wadah koordinasi komisi nasional pengendalian zoonosis yang juga menjadi model koordinasi lintas sektor dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga pusat. Dalam menghadapi wabah/pandemi pemerintah membutuhkan bantuan dari masyarakat atau relawan yang terlatih dan terorganisir. Pelibatan masyarakat dalam penanggulangan wabah/pandemi dilakukan melalui penguatan peran pada masing-masing tahapan penanggulangan wabah/ pandemi, yaitu : 1. P r e v e n t i f m e l a l u i a k r e d i t a s i laboratorium swasta khususnya aspek keamanan (laboratory biosafety level) dan kapasitas pengujian; 2. Deteksi melalui sistim pelaporan dan surveilans serta memperkuat kapasitas

tingkat nasional; 2. Membentuk forum koordinasi regional asia pasifik; 3. Menyusun peta kapasitas sumberdaya respon wabah/pandemi; 4. Meningkatkan kewaspadaan publik tentang ancaman biologi yang dapat menimbulkan wabah/pandemi berdampak luas; 5. Melakukan simulasi dalam ruangan dan lapangan secara berkala; 6. Menyusun rencana keberlangsungan usaha bagi sektor yang menangani pelayanan energi, komunikasi dan transportasi

C. ANCAMAN ZOONOSIS BAGI DUNIA USAHA DAN PELAKU PARIWISATA

diagnostik para dokter di klinik swasta

Indonesia merupakan negara kepulauan

atau praktik mandiri;

tropis yang memiliki kekayaan

3. Respon/Tanggap Cepat melalui

keanekaragaman hayati terbesar di asia.

pelibatan dalam penanggulangan dan

Kekayaan alam indonesia mampu menarik

manajeman kejadian ancaman biologi;

perhatian wisatawan mancanegara untuk

4. Pe m u l i h a n m e l a l u i s e c e p a t n y a

ber k unjung sehingga menggerak an

melakukan pengaktifan kembali kegiatan barang dan jasa.

16

1. Memperkuat koordinasi lintas sektor di

ekonomi secara nasional. Sektor pariwisata menempati urutan ke 5 (lima) penyumbang


Dampak zoonosis bagi sektor pariwisata

2012 dengan nilai 9,12 juta USD setelah

telah terjadi beberapa kali, seperti saat

minyak dan gas bumi, batu bara, minyak

terjadi KLB Flu Burug H5N1 yang dimulai

kelapa sawit dan karet olahan. Pada tahun

pada tahun 2005 sampai dengan saat

2012 sektor pariwisata berkontribusi

ini. Dampak zoonosis yang paling nyata

terhadap 3,9% PDB nasional atau setara

terhadap sektor pariwisata saat terjadiya

dengan 321,7 triliyun rupiah yang

wabah rabies di provinsi Bali yang dimulai

menghasilkan pajak sebesar 11,57 triliyun

pada akhir tahun 2009 dan mencapai

rupiah. Sektor pariwisata menyediakan

puncak wabah pada tahun 2010 yang

lapangan kerja bagi 9,28 juta orang dengan

menyebabkan 1.260 orang tergigit hewan

gaji/upah sebesar 104,5 triliyun rupiah

penular rabies (HPR) yang menyebabkan

pertahun.

2 orang meninggal setiap minggunya

Sektor pariwisata sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional dan global serta 14 (empat belas) indikator daya saing pariwisata indonesia yang salah satunya adalah kesehatan. Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif telah menyusun masterplan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di 16 (enam belas) daerah destinasi pariwisata pada 12 (dua belas) provinsi diantaranya sumatera utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Papua Barat. Ke-12 provinsi KSPN tersebut merupakan daerah endemis zoonosis sehingga apabila tidak dilakukan pengendalian zoonosis pada hewan penular dengan benar maka apabila terjadi wabah akan berdampak serius, terutama terhadap sektor pariwisata.


devisa negara sejak 2010 sampai dengan

sehingga secara kumulatif pada tahun 2010 di bali terdapat 82 orang meninggal dunia akibat rabies. Berdasarkan data pusat data dan informasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemparekraf ) dan Badan Pusat Statistika (BPS) munculnya wabah zoonosis di daerah destinasi pariwisata secara nyata memperlambat laju pertumbuhan wisatawan (dari potensi per tumbuhan 13% pada tahun 2008 menjadi 6,7% di tahun 2012) dan devisa negara (dari potensi pertumbuhan devisa 34,7% di tahun 2008 menjadi 6,6% di tahun 2012) antara tahun 2009 sampai dengan 2012. Hal ini tentu menjadi salah satu faktor yang memperlambat pencapaian kesejahteraan rakyat, dimana berdasarkan pola konsumsi para wisatawan yang membelanjakan 9-10% uangnya untuk souvenir yang menggerakkan ekonomi rakyat.


17

D. ANTISIPASI MASUKNYA H7N9 SEBAGAI NEW EMERGING ZOONOSIS Flu Burung H7N9 pertama kali diidentifikasi menular dari unggas ke manusia pada 19 februari 2013 di China. Merupakan reassortment 3 virus : H9N2, kelompok H7 dan kelompok N9, menghasilkan novel virus yang bersifat zoonosis (emerging zoonosis) dengan karakter low patogenic pada unggas namun mematikan pada manusia. Gejala klinis pada manusia yang terinfeksi H7N9 mengalami pnemonia berat dengan demam, batuk dan sesak nafas. Kejadian per tama virus H7N9 pada manusia diidentifikasi di 4 (empat) provinsi yaitu : Anhui, Jiangsu, Shanghai dan Zhejiang, pada september 2013 H7N9 sudah menyebar di 11 (sebelas) provinsi yaitu : Hunan, Taipei, Beijing, Anhui, Jiangxi, Shandong, Zhejiang, Shanghai, Fujian, Henan dan Jiangsu dan pada Desember 2013 H7N9 menginfeksi warga Hongkong yang berkunjung ke pasar tradisional di Shenzen. Berdasarkan data WHO sampai dengan 5 Desember 2013 H7N9 sudah menular dari hewan ke 141 orang yang menyebabkan 47 korban jiwa. Dampak H 7 N 9 d i C h i n a te l a h m e nye b a b k a n ketakutan dan kerugian industri perunggasan sebesar 1,6 milyar USD

18

disamping terbitnya travel health notice dari beberapa negara yang berpotensi pada kerugian sektor transportasi dan pariwisata China. Pada awan kemunculan H7N9 di China, komisi nasional pengendalian zoonosis telah berkoordinasi secara intensif untuk melakukan langkah-langkah antisipasi secara lintas sektor. Hasil koordinasi tim pelaksana dan panel ahli komisi nasional pengendalian zoonosis disampaik an kepada menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat selaku ketua komisi nasional pengendalian zoonosis yang kemudian melalui surat B.58/ MENKO/ KESRA/ IV/ 2013 tentang peningkatan kewaspadaan dan tanggap Flu Burung H7N9 kepada menteri luar negeri, menteri dalam negeri, menteri kesehatan, menteri pertanian, menteri perdagangan, menteri komunikasi dan informasi dan menteri perhubungan untuk melaksanakan langkah-langkah antisipasi, yaitu : 1. Peningkatan kewaspadaan terhadap kemungk inan masuk nya virus Flu Burung H7N9 ke Indonesia melalui unggas dan produk-produknya, pelarangan impor produk unggas dalam bentuk unggas hidup dan merestriksi produk impor lainnya dalam bentuk daging dan bulu unggas (untuk bahan shuttle-cock);


7. Memperkuat hubungan internasional

yang dilaksanakan oleh Balai Besar

melalui penyelenggaraan International

Penelitian Veteriner Kementerian

Expert Panel Meeting di Jakarta dengan

Pertanian dan Surveilans Influenza Like

mengundang para perwakilan Duta

Illness (ILI) dan Severe Acute Respiatory

Besar, Mitra Kerja Internasional dan

Infection (SARI) pada manusia di setiap

Bank Pembangunan (World Bank dan

Kantor Kesehatan Pelabuhan (Bandara

Asian Development Bank).

dan Pelabuhan Laut), Puskesmas dan Rumah Sakit;

Kementerian Pertanian terus melakukan surveilans terhadap H7N9 di indonesia

3. P e n i n g k a t a n b i o s e c u r i t y p a d a

menggunakan teknologi biologi molekul

peternakan unggas pekarangan

(polymeraze chain reaction), sampai dengan

dan pasar unggas tradisional serta

30 november 2013 H7N9 tidak ditemukan

penguatan pola hidup bersih dan sehat;

pada unggas di Indonesia. Berdasarkan

4. Penguatan public awareness melalui

laporan Kementerian Kesehatan sampai

media sosial kepada masyarakat agar

dengan desember 2013 belum ada

tidak panik menghadapi ancaman

masyarakat di Indonesia yang tertular

virus flu burung H7N9, mengingat

H7N9. Sampai dengan akhir 2013 belum

Pemerintah telah memiliki sistem

ditemukan vaksin H7N9. Hasil penelitian

deteksi dan peringatan dini terhadap

para pakar H7N9 sensitif terhadap obat

virus H5N1 yang mempunyai

anti viral (neuraminidasi inhibitor) seperti

patogenitas yang lebih tinggi;

oseltamivir dan zanamivir. H7N9 menular

5. Memperketat perdagangan unggas

dari unggas ke manusia dan belum terbukti

dan produknya yang berasal langsung

virus baru (novel virus) ini mampu menular

dari China maupun perdagangan

dari manusia ke manusia. Kementerian

unggas tidak langsung dari Malaysia

p e r t a n i a n m e l a l u i B a d a n K a ra nt i n a

dan Singapura;

Pertanian telah melarang pemasukan

6. Mengintensifik asik an komunik asi publik melalui program penayangan pencegahan flu burung dan zoonosis lainnya;


2. Peningkatan surveilans pada unggas

seluruh media pembawa FB/AI H7N9 dari China dan Taiwan berupa unggas dan produk-produknya yang sampai dengan akhir 2013 kebijakan tersebut masih berlaku.


19

E. ANTISIPASI MIDDLE EAST RESPIRATORY SYNDROME CORONAVIRUS (MERSCOV) Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS-CoV ) adalah suatu strain baru dar i virus corona yang belum pernah ditemukan menginfeksi manusia sebelumnya. Virus corona merupakan keluarga besar dari virus yang dapat menimbulkan kesakitan maupun kematian pada manusia dan hewan. Virus corona dapat menimbulk an kesak itan pada manusia dengan gejala ringan sampai

ini adalah 43,5%. pada pertemuan IHR Emergency Committee concerning MERS CoV WHO pada 17 Juli 2013 yang dihadiri Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sebagai national focal point sekaligus wakil sekretaris Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis menghasilkan kesimpulan bahwa “MERS CoV merupakan situasi serius dan perlu perhatian besar namun belum terjadi kejadian darurat kesehatan masyarakat (PHEIC/Public health emergency of international concern)”.

yang berat atau Acute Respiratory Distress

Semua kasus Mers-CoV diketahui pernah

Syndrome (ARDS) dengan kegagalan multi-

berkunjung secara langsung maupun tidak

organ yaitu gagal ginjal, Disseminated

langsung dengan negara-negara di timur

Intravascular Coagulopathy (DIC) dan

tengah. Sampai dengan saat ini, MERS-Cov

perikarditis. Beberapa kasus juga memiliki

belum ditemukan vaksinnya dan belum

gejala gangguan gastrointestinal seperti

ada pengobatan yang spesifik. Pencegahan

diare. Virus MERS-CoV merupakan virus

dilakukan melalui :

corona jenis baru atau novel coronavirus

1. menghindari kontak erat dengan

yang pertama kali diidentifikasi pada

orang yang sakit saluran pernapasan,

April 2013. Virus ini dapat menular antar

menjaga kebersihan tangan dengan

manusia akan tetapi mekanisme penularan

sering mencuci tangan dengan sabun

belum diketahui dan tidak terdapat

dan menerapkan etika batuk ketika

transmisi penularan antar manusia yang

sakit (menutup dengan kain);

berkelanjutan. Sampai dengan 2 Desember 2013 MERS-CoV telah menyebar di 12 negara di Timur Tengah dan Eropa. Jumlah positif MERS-CoV di dunia sudah mencapai 163 orang dan menyebabkan 71 korban

20

jiwa atau dapat dikatakan fatalitas penyakit

2. Bila bepergian ke negara timur tengah dan mengalami gejala infeksi saluran pernapasan akut segera melapor ke petugas kesehatan; 3. Petugas kesehatan merupakan orang


perlu penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi disarana pelayanan kesehatan Untuk mengantisipasi penyebaran MERS-CoV masuk ke Indonesia, telah

2. Penguatan Surveilans epidemiologi termasuk surveilans pneumonia; 3. Pemberitahuan ke dinas kesehatan propinsi tentang kesiapsiagaan menghadapi MERS-CoV; 4. Pemberitahuan ke rumah sakit tentang

dilakukan berbagai upaya dengan strategi

kesiapsiagaan dan

pengendalian yaitu : (1) Penguatan

MERS-CoV (point 3 dan 4 disampaikan

Koordinasi lintas program dan lintas Sektor;

berkala sesuai perkembangan iptek

(2)Advokasi dan Sosialisasi; (3)Surveilans

melaporkan bila ada kasus);

tatalaksana

di pintu masuk ke Indonesia; (4)Surveilans

5. Meningkatkan kesiapan laboratorium

di Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rumah

termasuk penyediaan reagen dan alat

Sakit; (5)Penguatan jejaring laboratorium;

diagnostik;

(6)Komunikasi Risiko /KIE; (7)Penguatan kapasitas;(8)Tata laksana kasus dan (9) Pengendalian Infeksi. Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis telah melakukan rapat koordinasi lintas s e k to r ya n g m e l i b at k a n K e m e n k e s, K e m e n d a g r i , K e m e n h u b, K e m e n a g, Kemlu dan BNP2TKI dengan tujuan m e n g i n t e g r a s i k a n u p ay a a n t i s i p a s i masuknya MERS-CoV ke Indonesia dan

6. Diseminasi informasi ke masyarakat terutama calon jemaah haji dan umrah serta petugas haji Indonesia; 7. Meningkatkan hubungan Internasional.

F. PERINGATAN DINI DAN RESPON CEPAT (EARLY WARNING AND RESPONSE)

perlindungan jamaah haji serta tenaga

Saat ini tuntutan akan informasi yang cepat

kerja indonesia di Timur Tengah. Upaya

dan akurat sangat besar sebagai kebutuhan

lintas sektor yang dilakukan adalah :

dalam pembangunan di segala bidang

1. Peningkatan kegiatan pemantauan d i p o i n t o f e n t r y, p i n t u m a s u k negara (penyebaran health alert card, Pemasangan leaflet dan banner di pintu masuk indonesia);


yang berisiko tertular sehingga

termasuk kesehatan yang utamanya untuk melakukan respon cepat dalam penanganan epidemi penyakit menular guna mengurangi dampak yang akan terjadi. Surveilans Epidemiologi merupakan kegiatan pengamatan perkembangan


21

penyakit secara terus menerus untuk

hanya berasal dari pustu dan puskesmas.

memberikan dukungan data dan informasi

Pengiriman laporan dari puskesmas dan

epidemiologi agar pengelolaan program

pustu menggunakan SMS. Sedangkan di

kesehatan dapat berdaya guna secara

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota data

optimal. Informasi epidemiologi yang

dientri dan dianalisis menggunak an

berkualitas, cepat dan akurat merupakan

perangkat lunak SKDR. Frekuensi pelaporan

evidence atau bukti untuk digunakan dalam

sistem ini adalah mingguan. Sejak tahun

proses pengambilan kebijakan yang tepat

2009, SKDR mulai dijalankan di Lampung

dalam respon kejadian wabah.

dan Bali. Sampai dengan tahun 2013 sudah

Dalam upaya pengembangan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan guna menduk ung penyelenggaraan sistem kesehatan nasional yang telah ditetapkan maka perlu pengembangan sistem informasi kesehatan dan secara khusus diperlukan peningkatan surveilans epidemiologi sebagai salah satu kegiatan pokok pada upaya program pencegahan dan pengendalian penyakit. Untuk mendukung

berjalan di 24 propinsi yaitu Lampung, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat , Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, Banten, Yogyakarta, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Aceh, Maluku dan Maluku Utara . Awal tahun 2014 sistem SKDR akan mulai direplikasikan di 7 Propinsi

peningkatan surveilans epidemiologi

Manfaat dari SKDR/EWARS selain dapat

penyakit dan upaya kewaspadaan dini

mendeteksi adanya alert/sinyal adanya

terhadap kejadian luar biasa diperlukan

ancaman KLB juga dapat mengetahui

suatu Sistem Kewaspadaan Dini KLB dan

besaran masalah penyakit potensial KLB

Respon dimana Alert yang tertangkap

antar kecamatan, kabupaten maupun

akan direspon sehingga diharapkan KLB

propinsi, dapat mengetahui tren mingguan,

tidak terjadi .

membantu program dalam mengevaluasi

Sistim Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) atau Early Warning and Response

keberhasilan pelaksanaan programnya, membantu program dalam perencanaan.

System (EWARS) merupakan salah satu sistem surveilans yang digunakan dalam rangka mendeteksi adanya ancaman KLB. Sementara ini sumber pelapor yang terlibat

22


clade baru 2.3.2, FB H7N9 di Cina dan MERS-CoV di timur tengah.

perlu peran aktif masyarak at dalam

2. SOSIALISASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

pelaporan dan pencegahannya sehingga

Kementerian pariwista dan ekonomi

kapasitas pengetahuan masyarakat perlu

kreatif memandang zoonosis sebagai

ditingkatkan melalui komunikasi dan

salah satu program lintas sektor strategis

sosialisasi melalui media cetak, pertemuan,

yang mendukung pertumbuhan sektor

elektronik, website dan sosial media.

pariwisata sekaligus melindungi terhadap

Upaya komunikasi dan sosialisasi tentang

dampak luas termasuk industri pariwisata

zoonosis telah dilakukan melalui :

nasional. Kementerian pariwisata telah

Keberhasilan pengendalian zoonosis

1. KOMUNIKASI MEDIA

melaksanakan sosialisasi pengendalian zoonosis di lingkungan pariwisata

Kementerian komunikasi dan informatika

dengan melibatkan para pelaku industri

telah melakukan fasilitasi komunikasi

pariwisata di wilayah tujuan destinasi

pengendalian zoonosis melalui dialog

pariwisata seperti : Nusa Tenggara Barat,

interaktif di televisi dan radio yang

Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa

melibatkan para pakar dan para pemangku

Yogyakarta dan Jawa Barat. Para pelaku

kepentingan dalam pengendalian

pariwisata yang mengikuti sosialisasi

zoonosis. Komunik asi melalui radio

pengendalian zoonosis di 4 provinsi

dilakukan melalui diskusi interaktif dengan

berjumlah 260 orang.

menghadirkan narasumber berkompeten dari kementerian/lembaga dan para pakar untuk berdialog dengan pendengar radio RRI di seluruh wilayah indonesia. Komunikasi melalui media televisi baik saluran televisi republik indonesia maupun saluran televisi swasta dilakukan sebagai respon terhadap munculnya wacana strategis tentang zoonosis baik yang terjadi di indonesia maupun internasional seperti dialog interaktir tentang munculnya FB


G. KOMUNIKASI DAN INFORMASI ZOONOSIS

Kementerian dalam negeri memberikan dana dekonsentrasi untuk melakukan fasilitasi sekaligus sosialisasi bagi aparatur pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota melalui pertemuan koordinasi lintas sektor di 16 provinsi yaitu : DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Lampung, NT T, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Papua, NTB, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.


23

pertemuan diikuti oleh 1.010 orang aparatur

pengurusan kepangkatan dan pensiun

pemerintah daerah dari 256 kabupaten

untuk pegawai golongan IV.c ke atas,

dan kota. Instansi yang dilibatkan dalam

penyelenggaraan sidang kabinet dan

pertemuan berasal dari unsur satuan kerja

pertemuan yang dihadiri oleh presiden

perangkat daerah yang menangani fungsi

dan wapres.

kesehatan, kesehatan hewan, kehutanan, pertanian, bappeda, lingkungan hidup, BPBD, perhubungan serta TNI dan Polri.

24

Dalam hal pengendalian zoonosis maka Sekretaris Kabinet adalah anggota komisi nasional pengendalian zoonosis, untuk itu

Untuk membantu presiden menjalankan

diperlukan penguatan kapasitas sumber

kekuasaannya dalam kepemerintahan dan

daya manusia di lingkungan sekretariat

perundangan maka dibentuklah organisasi

kabinet guna memberikan dukungan

setingkat kementerian yaitu Sekretariat

dalam implementasi peraturan presiden

Kabinet (Setkab) yang berbeda dengan

No. 30 tahun 2011 melalui Pertemuan

kementerian atau lembaga pemerintah

sosialisasi pengendalian zoonosis di

non kementerian lain, yang dirancang

lingkungan sekretariat kabinet dengan

untuk melaksanakan suatu fungsi teknis

melibatkan kementerian koordinator

pemerintahan, sedangkan Setkab

bidang kesejahteraan rakyat dan

dirancang khusus hanya untuk memberikan

pemerintah daerah provinsi jawa tengah

dukungan kebijakan dan administrasi

sebagai narasumber. Pertemuan sosialisasi

kepada Presiden. Dukungan Setkab kepada

pengendalian zoonosis diikuti oleh semua

Presiden dalam penerapan manajemen

seluruh pejabat dan staf di kedeputian

kebijakan pemerintah kepada jajaran

bidang kesejahteraan rakyat sekretariat

eksekutif dilakukan melalui penyampaian

k abinet. Pemilihan Provinsi Jawa

hasil analisis perumusan rencana kebijakan

Tengah sebagai lokasi penyelenggaraan

maupun pemantauan, evaluasi, dan

k arena jawa tengah adalah provinsi

analisis atas pelaksanaan kebijakan dan

yang memiliki tantangan besar dalam

program pemerintah yang berkualitas.

pengendalian zoonosis berdasark an

Pemberian saran kebijakan difokuskan

status endemisitasnya dan insidensi pada

pada beberapa bidang yaitu bidang politik,

masyarakat sehingga dinilai cocok sebagai

hukum dan keamanan, perekonomian,

pembelajaran dalam rangka peningkatan

dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan

pengetahuan kapasitas SDM di lingkungan

dukungan administrasi dilakukan melalui

sekretariat kabinet tentang Zoonosis.


Dalam rangka meningkatkan akses informasi publik terhadap pengendalian zoonosis mak a komisi nasional pengendalian zoonosis meluncurkan website terpadu yang memberikan informasi tentang zoonosis di indonesia dan dunia. Website komisi nasional pengendalian zoonosis memuat informasi tentang perkembangan zoonosis, organisasi komisi pengendalian zoonosis, hasil-hasil penelitian terkini, peraturan perundangan zoonosis dan informasi peringatan dini zoonosis yang telah disajik an dalam bentuk grafik dan peta lokasi, selain itu website juga

terkoneksi kepada seluruh kementerian ANCAMAN, ANTISIPASI DAN TANGGAP CEPAT ZOONOSIS

3. WEBSITE TERPADU PENGENDALIAN ZOONOSIS

dan lembaga anggota komisi pengendalian zoonosis dan lembaga lainnya yang terkait. Untuk memudahkan pemantauan perkembangan zoonosis di dunia maka website juga teroneksi melalui sistem RSS dengan organisasi internasional seperti WHO, OIE dan FAO. Pengguna website dapat mengkases website yang melalui komputer maupun tablet atau smartphone karena website telah mengaplikasikan sistem yang mensinkronisasi tampilan sesuai gadget pengakses. Website komisi nasional pengendalian zoonosis dapat di akses melalui www.komnaszoonosis. go.id


25

KOORDINASI PENGUATAN KAPASITAS SEKTORAL

A. PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA TENAGA KESEHATAN

kesehatan hewan sebagai pengendali

Dalam rangka meningkatkan kapasitas

penguatan kapasitas sumber daya manusia

petugas kesehatan dalam mendeteksi

adalah sebagai berikut :

secara dini,menatalaksana kasus dan

1. Pelatihan tata laksana flu burung

melakukan rujukan sesuai standar, pada tahun 2013 telah dilakukan pelatihan tatalaksana pengendalian Flu Burung, Rabies dan Leptospirosis kepada petugas dinas kesehatan provinsi, kabupaten dan kota di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan maupun swasta. Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan dengan pendekatan one health sehingga peserta dilatih bekerjasama dengan petugas

26

3

zoonosis pada sumber penularan terutama dalam penyelidikan epidemiologi. Hasil pelaksanaan pelatihan dalam rangka

dilaksanakan di 2 provinsi endemis yaitu provinsi banten dan provinsi lampung. Peserta pelatihan diharapkan mampu melakukan tatalaksana kasus FB sesuai prosedur. Pelatihan dilaksanakan kepada petugas dinas kesehatan dan tenaga kesehatan yang dilaksanakan sebanyak 7 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 245 petugas kesehatan;


dilaksanakan di 4 provinsi endemis yaitu provinsi Sulawesi Utara, Maluku, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Setelah mengikuti pelatihan, diharapkan

B. PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN HEWAN

peser ta mampu untuk mengenali

Tenaga kesehatan hewan merupakan

gejala rabies dan mendiagnosis serta

masalah utama yang terjadi saat ini dan

menatalaksana kasus GHPR secara

perlu segera diselesaikan secara tepat

dini dan sesuai standar, mampu

dan tuntas agar pengendalian zoonosis

melakukan penyelidikan epidemiogis

pada sumbernya sebagaimana strategi

secara terpadu (petugas kesehatan di

pengendalian zoonosis yang diatur dalam

Puskesmas/RS/Klinik Swasta dengan

peraturan presiden nomor 30 tahun 2011

petugas Dinas Peternakan/Puskeswan).

tentang pengendalian zoonosis. Saat ini

Pelatihan dilaksanakan 8 angkatan

jumlah tenaga kesehatan hewan secara

dengan jumlah petugas kesehatan

nasional sangat jauh dari jumlah ideal yang

yang dilatih tata laksana penanganan

diperlukan. Hal ini terjadi karena :

rabies sebanyak 280 orang; 3. Pelatihan tata laksana leptospirosis dalam rangka meningkatkan kapasitas petugas kesehatan dalam mendeteksi secara dini kasus leptospirosis, melakukan pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan rapid Diagnosis Test dan menatalaksana sesuai standar, telah dilakukan penyegaran kembali (refreshing) tentang leptospirosis dan tata laksananya kepada Dinas Kesehatan Provinsi/K ab/Kota dan petugas kesehatan di fasilitas p e l a y a n a n k e s e h a t a n . Pe l a t i h a n dilakukan 4 angkatan dengan jumlah peserta pelatihan sebanyak 140 orang.


2. P e l a t i h a n t a t a l a k s a n a r a b i e s

1. formasi dokter hewan dan paramedis belum dialokasikan secara menyeluruh di pemerintah daerah k hususnya kabupaten dan kota dalam penerimaan pegawai negeri; 2. belum optimalnya penempatan dokter hewan sesuai dengan tupoksinya dalam: 1) perlindungan masyarakat dari ancaman zoonosis, 2) keamanan pangan asal hewan untuk konsumsi masyarakat dan 3) ketahanan bahan pangan asal hewan melalui teknologi reproduksi veteriner untuk mencapai ketersediaan pangan atau daging secara mandiri (swasembada);


27

3. belum optimalnya pelaksanaan otoritas

hewan dan 3 (tiga) paramedis veteriner di

veteriner (pejabat yang memilik i

pusat kesehatan hewan yang ada disetiap

fungsi pengambilan keputusan teknis

kecamatan. Perbandingan kondisi sistim

veteriner) di tingk at k abupaten/

kesehatan hewan yang terdiri dari sumber

kota, profinsi sampai dengan pusat

daya kesehatan hewan, unit kelembagaan

karena belum lengkapnya peraturan

pelayanan kesehatan hewan dan

perundangan dan kebijakan yang

prasarana dan sarana penunjang dalam

mengatur pelaksanaannya.

rangka pengendalian zoonosis melalui

Dalam pengendalian zoonosis dan pelaksanaan fungsi perlindungan masyarakat dari bahaya zoonosis maka diperlukan setidaknya 1 orang dokter

kegiatan surveilans, pengamanan hewan, pencegahan dan pengobatan penyakit hewan dan pembinaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1 Kapasitas Sumber Daya Kesehatan Hewan

NO

SUMBER DAYA

1

SDM di Puskeswan *)

-

-

2

Kelembagaan

-

Puskeswan

-

KEBUTUHAN (JUMLAH)

KONDISI SAAT INI JUMLAH

%

KEKURANGAN (JUMLAH)

Dokter Hewan

1.800

org

661

org

37%

1.139 org

Paramedik Veteriner

3.300

org

1719

org

52%

1.581 org

2.500

unit

962

unit

38%

1.538 unit

Balai Veteriner (BBVet/BVet) **)

9

unit

8

unit

89%

1 unit

-

Pusvetma

1

unit

1

unit

100%

-

-

BBPMSOH

1

unit

1

unit

100%

-

3

Sarana & Prasarana

-

Peralatan Puskeswan

1.635

set

962

set

59%

673 set

-

Peralatan laboratorium

pm

Pm

pm

-

Kendaraan roda 4

100

unit

10

unit

10%

90 unit

-

Kendaraan roda 2

960

unit

452

unit

47%

508 unit

Keterangan : *) Sumber daya manusia khususnya tenaga kesehatan hewan di Puskeswan diluar tenaga administrasi. **) Wilayah kerja Balai Veteriner meliputi beberapa provinsi. Saat ini Balai Besar Veteriner/BBVet Maros meliputi wilayah kerja Sulawesi, Maluku, Maluku Utara dan Papua. Untuk itu perlu ditambah 1 unit lagi di Papua untuk melayani Papua dan Papua Barat.

28


Dilaksankan pada bulan november 2013; 2. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor d i l a k s a n a k a n m e l a l u i K o o rd i n a s i lintas sektor dengan sasaran sejumlah

Para pakar dunia telah memprediksi bahwa

r u m u s a n k e b i j a k a n Pe n c e g a h a n

ancaman zoonosis baru bagi masyarakat

Zoonosis di Lingkungan Konservasi,

di masa mendatang melibatkan satwa

dilakukan oleh Lembaga Konservasi

liar dalam penularannya. Berdasarkan

bersamaan dengan kegiatan

hasil identifikasi 175 jenis zoonosis di

penyuluhan dan pemberian bantuan

dunia ternyata 70% diantaranya berasal

kepada masyarakat sekitar Lembaga

dari satwa liar. Kementerian ehutanan

Konservasi, Koordinasi dengan UPT,

sebagai instansi yang berwenang dalam

PRS/ PPS, terkait zoonosis satwa liar;

pengelolaan satwa liar di indonesia

3. Percepatan Pengendalian Zoonosis

melakukan penguatan agar risiko

dilaksankaan melalui kolaborasi dan

penularan zoonosis dari satwa liar dapat di

pembentuk an jejaring pemangku

tekan. Penguatan pengendalian zoonosis

kepentingan/stakeholder seperti :

pada satwa liar dilakukan berdasarkan 8

penelitian ulang virus ebola pada

(delapan) strategi pengendalian zoonosis

orangutan, bekerjasama dengan IPB

yang 6 (enam) diantaranya terkait dengan

dan Eijkman. Kerjasama dengan mitra

fungsi Kementerian Kehutanan. Ke 6

seperti Vesswick, YABI, WCS-IP, serta

(enam) strategi pengendalian yang terkait

pusat penyelamatan/ rehabilitasi satwa

dengan tugas dan fungsi kementerian

terkait pengendalian zoonosis;

kehutanan telah dijabark an melalui kegiatan diantaranya :


C. PENGUATAN PENGENDALIAN ZOONOSIS PADA SATWA LIAR

4. Perlindungan Masyarakat dilaksanakan melalui pembentukan satuan tugas

1. Perencanaan program dilaksanakan

pengendalian zoonosis bersumber

melalui sosialisasi program pencegahan,

s a t w a l i a r, J u m l a h s a t u a n t u g a s

pengendalian dan penanggulangan

pengendalian zoonosis bersumber

Zoonosis di lingkungan lembaga

satwa liar di Ditjen PHKA Kemenhut,

konservasi dan masyarakat sekitar

Pembentukan Forum Kesehatan Satwa

kawasan konservasi, Sosialisasi kepada

Liar Indonesia;

seluruh UPT Ditjen PHKA Kemenhut.


29

5. Penguatan Kapasitas Sumberdaya terutama dalam peningkatan kapasitas dokter hewan di lingkungan kementerian kehutanan melalui : 1) sertifikasi dan peningkatan jumlah dokter hewan satwa liar, 2) Pembentukkan dokter hewan siaga penanganan konflik satwa (kesehatan d a n k e s e j a h te r a a n h e w a n ) y a n g dilakukan di beberapa lokasi di UPT khususnya di Sumatera dan Kalimantan, 3) Pengembangan klinik satwa liar dan sistem pelaporan zoonosis bersumber satwa liar, 4) Jumlah klinik satwa liar yang terkoneksi dengan kelembagaan kemenhut, dan 5) pembangunan dua Rumah Sakit Gajah di Taman Nasional Way kambas dan Taman Nasional Tesso Nilo; 6. P e n g u a t a n

D. PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH DAN FASILITASI PEMBENTUKAN KOMISI PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA Berdasarkan kajian dalam perspektif kepemimpinan kesehatan masyarakat ada dua pendekatan atau analisis yang masih terjadi yaitu ”pendekatan treatment” dan ”pendekatan aktor”. Dalam pendekatan treatment adalah bahwa petugas kesehatan berlomba untuk mengatasi masalah saat keadaan telah terjadi. Sedangkan pendekatan aktor adalah seorang leader harus mempunyai kemampuan untuk mendeteksi sejumlah determinan

Penelitian

dan

yang mempengaruhi status kesehatan

Pengembangan Zoonosis dilakukan

masyarakat. Oleh karena itu, a leader comes

melalui : 1) pengembangan sistem

to be a problem solver”. Seorang leader

informasi zoonosis satwa liar, dan 2)

harus mampu menjadi seorang pemecah

pembentukan jejaring laboratorium

masalah, a leader has ability to anticipate the

dan sistem informasi zoonosis terpadu

problem, seorang leader harus mempunyai

antara kesehatan dan kesehatan

kemampuan untuk mengantisipasi dan

hewan baik di dalam dan di luar

mendeteksi kemungk inan terjadinya

negeri, termasuk pada satwa liar dan

masalah kesehatan.

ikan. Saat ini telah terbentuk jejaring laboratorium dalam monitoring zoonosis di Indonesia secara informal pada Lab PSSP-IPB dan Eijkman.

U n d a n g - U n d a n g N o m o r 3 2 Ta h u n 2004 tentang Pemerintahan Daerah mensyaratkan pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan titik berat

30


usaha untuk mengorganisir, menetapkan

kata desentralisasi berasal dari bahasa latin,

kebijaksanaan, mengambil keputusan dan

yaitu De yang berarti lepas, dan Centrum

memiliki kemampuan mengatasi berbagai

yang berarti pusat. Dengan demikian

masalah yang muncul dalam kelompoknya.

desentralisasi berarti lepas dari pusat. Sedangkan istilah otonomi atau autonomie berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata auto yang berarti sendiri dan nomos berarti Undang-undang. Jadi otonomi berarti mengatur dengan Undang-undang sendiri. Dengan demikian, pengertian otonomi adalah pemberian hak dan kekuasaan untuk membuat perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintahan.


pada daerah kabupaten. Secara etimologis

Melalui gubernur dalam kedudukan sebagai wakil Pemerintah, memiliki tugas dan wewenang: a) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; b) koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan c) koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan k abupaten/ kota, oleh karena itu perlu dilakukan

Otonomi dalam pengertian orisinil adalah

optimalisasi terk ait pelaksaan tugas

the legal self-sufficiency of social body and

dan wewenang dimaksud. Penguatan

its actual independence. Jadi sesungguhnya

fungsi gubernur sebagai kepala daerah

ada dua ciri hakekat dari otonomi yakni legal

sek aligus sebagai wak il Pemerintah

self-sufficency dan actual independency.

di wilayah provinsi juga dimaksudkan

Atau dengan kata lain otonomi daerah

memperkuat hubungan antar tingkatan

adalah kewenangan daerah otonom untuk

pemerintahan. Dalam pelaksanaan peran

mengatur dan mengurus kepentingan

gubernur sebagai wak il Pemerintah,

masyarakat setempat menurut prakarsa

maka hubungan antara gubernur dengan

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat

bupati/walikota bersifat ber tingk at,

setempat sesuai dengan perundang-

dimana gubernur dapat melakukan peran

undangan. Berdasarkan uraian tentang

pembinaan dan pengawasan terhadap

kepemimpinan yang telah dikemukakan

penyelenggaraan pemerintahan daerah

di atas, maka secara sederhana dapat

termasuk penyelenggaraan pengendalian

d i s i m p u l k a n b a hw a k e p e m i m p i n a n

zoonosis. Sebaliknya bupati/walikota dapat

adalah suatu proses penerapan dan

melaporkan permasalahan yang terjadi

penggunaan kemampuan, kekuasaan

dalam penyelenggaraan pemerintahan

dan wewenang seorang pemimpin dalam

di daerah, termasuk dalam hubungan


31

antar kabupaten/kota. Di samping itu

2. Pada tahun 2013 dukungan Program/

penguatan peran gubernur sebagai kepala

kegiatan dekonsentrasi pengingkatan

daerah akan dapat memperkuat orientasi

kapasitas aparatur pemerintah daerah

pengembangan wilayah dan memperkecil

d a l a m p e rce p at a n p e n g e n d a l i a n

dampak kebijakan desentralisasi terhadap

zoonosis dan fasilitasi pembentukan

fragmentasi spasial, sosial, kesehatan

kelembagaan komisi daerah provinsi

masyarakat dan ekonomi di daerah.

dan kabupaten/kota pengendalian

Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Pemerintahan Umum sesuai dengan kewenangannya khususnya dalam bidang pencegahan dan penanggulangan bencana agar dalam memberikan pembinaan umum kepada pemerintah

zoonosis di 16 provinsi. (amanat Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis, sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi Mendagri dalam Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis (KNPZ)).

daerah dapat berjalan optimal dalam hal

Peran aktif Kementerian Dalam

pengaturan kewenangan, perencanaan,

Negeri dalam fasilitasi dan koordinasi

kelembagaan, personil, pemanfaatan

pengendalian zoonosis di provinsi,

keuangan daerah, maka pemerintah telah

kabupaten dan kota telah mempercepat

menetapkan kebijakan dan dukungan

pembentukan wadah koordinasi lintas

p ro gra m / k e gi at a n p e n a n g g u l a n g a n

sektor komisi pengendalian zoonosis

bencana termasuk bencana nonalam

yang pada tahun 2012 baru terbentuk

(zoonosis), meliputi:

di 17 provinsi pada tahun 2013 komisi

1. Program/kegiatan Pemerintah Pusat a. F a s i l i t a s i d a n k o o r d i n a s i

pengendalian zoonosis telah terbentuk di 22 provinsi, 22 kabupaten dan 4 kota.

penanggulangan zoonosis antar pemangku kepentingan pusat dan daerah; b. F a s i l i t a s i d a n k o o r d i n a s i penanggulangan wabah penyakit menular; c. P e n d a m p i n g a n

kegiatan

dekonsentrasi.

32


2. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam rangka membangun sistem pengendalian zoonosis, sinkronisasi, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategi, dan program; 3. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, logistik, pendanaan

Kementerian pertahanan sebagai pembuat

pelaksanaan, prosedur teknis

kebijakan dalam aspek pertahanan telah

pengendalian, kelembagaan dan

menyusun peraturan menteri pertahanan

anggaran pengendalian zoonosis.

tentang pelibatan kesehatan Kemhan

Berdasarkan keterlibatan TNI dalam ke tiga

dan TNI dalam Pengendalian Zoonosis di

strategi nasional tersebut, maka dalam

Indonesia sebagai payung hukum untuk

rangka penguatan peran TNI dilaksanakan

ditindak lanjuti oleh Mabes TNI sebagai

kegiatan :

pengguna kekuatan dalam hal ini puskes TNI dalam pelibatan pengendalian zoonosis di Indonesia. Penguatan peran TNI dalam pengendalian


E. PENGUATAN PERAN KEMENTERIAN PERTAHANAN, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN POLRI DALAM PENGENDALIAN ZOONOSIS

1. Penerbitan Surat Telegram Panglima TNI kepada Kepala Staf Angkatan tentang pelibatan peran TNI dalam pengendalian zoonosis;

Zoonosis berdasarkan Peraturan Presiden

2. Penerbitan Surat Telegram Kepala Pusat

30 tahun 2011 tentang Pengendalian

Kesehatan TNI kepada Direktur/Kepala

Zoonosis. Penguatan peran TNI dalam

Dinas Kesehatan Angk atan, ser ta

pengendalian zoonosis di Indonesia adalah

Komandan/Kepala Satuan Kesehatan

dengan menjabarkan strategi nasional

Unit Organisasi Mabes TNI tentang

Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis

sosialisasi pengendaliaan zoonosis,

yaitu keterlibatan TNI dalam strategi

dan penyiapan fasilitas kesehatan TNI

sebagai berikut :

dalam penanganan kasus zoonosis di

1. Mengutamakan prinsip pencegaha

lingkungan TNI;

penularan kepada manusia dengan

3. Melaksanakan sosialisasi pencegahan

meningkatkan upaya pengendalian

zoonosis di lingkungan TNI dengan

zoonosis pada sumber penularan;

ceramah kesehatan rutin tiap 2 (dua) bulan sekali;


33

4. Penyusunan perangkat lunak berupa Buku petunjuk teknis pengendalian zoonosi di lingkungan TNI; 5. Penyusunan perangkat lunak berupa buku petunjuk pelaksanaan pelibatan TNI dalam pengendalian wabah zoonosis; 6. Pemetaan, penyaiapan, serta simulasi k e s i a p a n r u m a h s a k i t T N I u nt u k menangani kasus-kasus zoonosis;

dan pembatasan penularan, penanggulangan kejadian. 4. Penguatan perlindungan wilayah yang masih bebas terhadap penularan zoonosis baru. 5. Peningk atan upaya perlindungan masyarakat dari acaman penularan zoonosis. 6. Penguatan k apasitas sumberdaya manusia, logistik.

7. M e l a k s a n a k a n m o b i l i s a s i d a n

7. Pemberdayaan masyarakat dengen

demobilisasi kekuatan TNI untuk respon

melibatkan dunia usaha, perguruan

wabah zoonosis.

tinggi, LSM dan organisasi profesi dan

Dalam bidang penguatan peran polri pada

pihak lain.

pengendalian zoonosis adalah berdasarkan

Berdasarkan keterlibatan polri dalam

Perpres No. 30 Tahun 2011 dan Peraturan

ketujuh strategi nasional tersebut, maka

Kapolri No. 6 Tahun 2007 serta strategi

kegiatan polri dalam rangka penguatan

nasional komnas pengendalian zoonosis

peran polri dilaksanakan dengan:

maka keterlibatan Polri strateginya adalah sebagai berikut: 1. Mengutamakan prinsif pencegahan penularan kepada manusia dengan meningkatkan upaya pengendalian zoonosis pada sumber penularan

1. Penerbitan surat telegram Kaplori kepada para kapolda tentang pelibatan peran polr i dalam pengendalian zoonosis; 2. Peneribatan surat telegram Kapolri kepada Kapusdokkes Polri, Dirpolsatwa

2. Penguatan koorinasi lintas sektor

Baharkam Polri tentang penyiapan

dalam rangka membangun sistem

personil dan fasilitas kesehatan polri

pengendalian zoonosis, sinkronisasi,

dalam penanganan kasus zoonosis di

pembinaan, pengawasan, pemantauan.

lingkungan Polri;

3. Perencanaan terpada dan percepatan

3. Melaksanakan sosialisasi pencegahan

pengendalian zoonosis melaui

zoonosis di lingkungan Polri sebanyak

s u r v e i l a n s, p e n g i n d e n t i f i k a s i a n ,

2 kali dalam tahun 2013;

pencegahan, tatalaksana kasus

34


peran Polri dalam penganggulangan terhadap zoonosis berupa aturan Kapolri sebagai revisi perkap No. 6 Tahun 2007;

F. PENGUATAN KAPASITAS SEKTOR PARIWISATA DALAM PENGENDALIAN ZOONOSIS

5. Pemetaan, penyiapan dan simulasi

Wabah zoonosis yang berjangkit pada suatu

kesiapan Polri dalam membantu komnas

destinasi pariwisata akan berdampak luas

dan komisi daerah pengendalian

ketika tersebar melalui media informasi.

zoonosis;

Jika tidak ditangani dengan serius akan

6. M e l a k s a n a k a n m o b i l i s a s i d a n

menimbulkan dampak terhadap sektor

demobilisasi kekuatan Polri untuk

pariwisata antara lain:

respon wabah zoonosis;

1. penurunan jumlah wisatawan yang

7. Pelaksanaan koordinasi lintas sektoral antara Polri dan intansi terkait dalam pengendalian zoonosis; 8. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pengendalian zoonosis; 9. Peningkatan kapasitas pelayanan dan pengamanan Polri dalam penguatan perlindungan wilayah yang masih bebas terhadap penularan zoonosis baru.


4. Penyusunan piranti lunak tentang

berkunjung ke destinasi pariwisata tersebut; 2. berkurangnya pendapatan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata; 3. pengaruh terhadap tingkat investasi yang menurun; 4. t i n g k a t p e n g a n g g u r a n y a n g bertambah; 5. tingkat penerimaan devisa negara akan berkurang. Sesuai Peraturan presiden nomor 30 tahun 2011 tentang pengendalian zoonosis. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai anggota Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis, mempunyai peran strategis dalam pengendalian zoonosis, antara lain: 1. P e n c e g a h a n p e n u l a r a n k e p a d a wisatawan dan pelaku usaha pariwisata melalui diseminasi informasi;


35

2. Peningk atan upaya perlindungan

Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata

wisatawan dan pelaku usaha pariwisata

No: SK.01/ UM.001/ DPDP/ KPEK/ 2013

dari ancaman wabah melalui pemberian

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan

alat pelindung diri (masker, desinfeksi);

Pe n u l a r a n Zo o n o s i s d i L i n g k u n g a n

3. Pemberdayaan masyarakat di daerah

Pariwisata yang bertujuan untuk :

tujuan wisata dengan melibatkan dunia

1. Meningkatkan pemberdayaan dan

usaha, perguruan tinggi, lembaga

tanggung jawab para pemangku

swadaya masyarakat, dan organisasi

kepentingan di lingkungan pariwisata

profesi, serta pihak-pihak lain.

untuk pencegahan wabah zoonosis di

Untuk memperkuat peran dalam pengendalian zoonosis maka disusun pedoman pengendalian zoonosis di

lingkungan pariwisata;

2. Memperkuat sinergi perlindungan pariwisata dari wabah zoonosis.

lingkungan pariwisata melalui Keputusan

36


4

RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN ZOONOSIS

A. RAPAT KOORDINASI REGIONAL BARAT Dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan tingkat nasional melalui rapat koordinasi lintas sektor komisi nasional pengendalian zoonosis menyelenggarakan rapat koordinasi regional yang melibatkan aisten daerah bidang kesejahteraan rakyat dan kepala badan perencanaan pembangunan dari 14 provinsi yang terdiri dari Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung,

Barat dan Kalimantan Tengah pada 29-30 Mei 2013 di Padang Sumatera Barat. Rapat koordinasi regional barat dipimpin oleh Deputi III M enko Kesra selaku sekretaris komisi nasional pengendalian z o o n o s i s, d e n g a n n a r a s u m b e r d a r i Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian dan Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis Sumatera Barat. Rapat koordinasi regional barat merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI

1. Dalam rangk a pencegahan ser ta

Jakarta, Banten, Jawa Barat, Bengkulu,

membatasi penularan rabies antar

Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan

provinsi yaitu mengurangi pengiriman


37

hewan pembawa rabies (HPR/Anjing

4. D a l a m r a n g k a p e l a k s a n a a n

untuk memburu babi hutan dan untuk

pengendalian zoonosis perlu

laga anjing di Sumatera Barat) perlu

ditetapkan Rencana Aksi pengendalian

ditetapkan MoU atau kesepakatan

zoonosis di provinsi - provinsi regional

antar Gubernur Sumatera Barat dengan

barat antara lain “peta jalan” (road

Gubernur Banten, Gubernur Jawa Barat,

m a p ) Pe l a k s a n a a n Pe n g e n d a l i a n

Gubernur Lampung dan Sumatera

Zoonosis, “public awareness” melalui

Utara;

suatu Gerakan Nasional Pengendalian

2. D a l a m r a n g k a p e n g e m b a n g a n

Zoonosis, pengendalian zoonosis pada

p e n e l i t i a n Zo o n o s i s d i r e g i o n a l

hewan dan lingkungan yang menjadi

barat perlu dibentuk Zoonosis

s u m b e r p e n u l a r a n ny a , te r m a s u k

Center di Universitas Andalas yang

penegakan hukum terhadap pelaku

pelaksanaannya dilakukan oleh

(pemilik, pedagang, penyalur);

Gubernur Sumatera Barat dan

5. D a l a m r a n g k a p e n i n g k a t a n

melibatkan peran perguruan tinggi/

kelembagaan pengendalian zoonosis

lembaga penelitian dalam melakukan

di provinsi - provinsi regional barat

kajian-kajian ilmiah terkait zoonosis;

perlu segera Provinsi Bengkulu dan

3. D a l a m r a n g k a p e n i n g k a t a n

Provinsi DKI Jakarta membentuk Komisi

pengendalian Zoonosis perlu

Provinsi Pengendalian Zoonosis sesuai

ditetapkan Rencana Strategi Daerah

dengan Peraturan Presiden Nomor 30

(Renstrada) pengendalian zoonosis

tahun 2011.

di Provinsi - Provinsi Regional Barat antara lain peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (petugas kesehatan dan kesehatan hewan) serta menerapkan sistem peringatan dini yang terintegrasi dan terstruktur dari pusat ke daerah dan sebaliknya dan mengembangkan jejaring informasi pengendalian zoonosis lintas sektor berbasis teknologi informasi;

38

B. RAPAT KOORDINASI REGIONAL TIMUR Dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan tingkat nasional melalui rapat koordinasi lintas sektor komisi nasional pengendalian zoonosis menyelenggarakan rapat koordinasi regional yang melibatkan aisten daerah bidang kesejahteraan rakyat dan kepala badan perencanaan


a. Komnas Pengendalian Zoonosis

dari Provinsi Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTT,

akan meminta kepada MenPAN & RB

NTB, Maluku, Malut, Sulsel, Sulteng, Sulut,

untuk membuat penetapan dalam

Papua , Papua Barat pada 29-30 Mei 2013

mengaloksikan DRH di Provinsi dan

di Kupang Nusa Tenggara Timur.

Kabupaten / Kota;

Rapat koordinasi regional timur dipimpin oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku wakil sekretaris komisi nasional pengendalian zoonosis, dengan narasumber dari kementerian dalam negeri, kementerian kesehatan, kementerian pertanian dan komisi provinsi pengendalian zoonosis sumatera barat. Rapat koordinasi regional barat m e re k o m e n d a s i k a n h a l - h a l s e b a g a i berikut: 1. Pe r l u p e r c e p a t a n p e m b e n t u k a n Komisi Pengendalian Zoonosis di Provinsi, Kabupaten/Kota bagi yang belum membentuk yang mengacu pada Perpres 30 Tahun 2011 dengan melibatk an ber bagai stakeholder terkait. Komisi-komisi yang sudah ada di daerah seperti Tikor Rabies, Komda Flu Burung perlu dan dapat dipadukan menjadi Komisi Provinsi/Kabupaten/ Kota Pengendalian Zoonosis;


pembangunan dari 14 provinsi yang terdiri

b. Perlunya meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dalam mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko penyebaran zoonosis berdasarkan peta risiko zoonosis serta menerapkan sistem peringatan dini yang terintegrasi dan terstruktur dari pusat ke daerah dan sebaliknya; c. Pe r l u d i b e r i k e m u d a h a n b a g i lulusan SLTA yang berprestasi untuk diterima di Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Hewan dan diper timbangkan mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Daerah. 3. Dalam hal pengawasan lalu lintas h e w a n d a n t e r n a k s e r t a p ro d u k ternak sebagai salah satu titik kritis penyebaran zoonosis a. Perlu adanya peraturan lalulintas hewan secara nasional; b. Sebelum peraturan berlaku nasional

2. Te r k a i t k u a l i t a s d a n k u a n t i t a s

ada maka perlu mengoptimalkan

sumberdaya manusia di lini terdepan

forum mitra praja utama dalam

penanganan zoonosis (petugas

mengharmonisasikan peraturan

kesehatan dan kesehatan hewan):

lalulintas hewan dan produk hewan;


39

c. Perlu ditetapkan sistem terpadu untuk lalu lintas hewan;

7. Perlu dibentuk Zoonosis Centre di

d. Perlu diperkuat check point untuk

perguruan tinggi/lembaga penelitian

lalu lintas darat di daerah (Provinsi,

untuk melaksanakan riset terpadu

dan Kabupaten/Kota);

dengan melibatkan beberapa institusi.

4. Terk ait pendanaan pengendalian

Perlunya menyusun “peta jalan” (road

zoonosis perlu disediakan dana melalui

map) Pe l a k s a n a a n Pe n g e n d a l i a n

anggaran APBD yang cukup untuk

Zoonosis di Indonesia secara terpadu

program pengendalian di daerah serta

oleh Komnas Pengendalian Zoonosis

adanya dana yang siap digunakan

serta melibatkan dan meningkatkan

p a d a k o n d i s i k e d a r u ra t a n ( d a n a

peran perguruan tinggi/lembaga

contingency);

penelitian dalam melakukan kajian-

5. Terhadap pengurangan risiko penularan zoonosis di hulu (pada hewan) a. Perlu penguatan Puskeswan sebagai ujung tombak penanganan zoonosis pada hewan, termasuk penguatan Jabatan Fungsional; b. Perlu peningkatan KIE mulai usia dini (usia Sekolah Dasar); c. P e r l u b e r k o l a b o r a s i d e n g a n Pakar Sosial dan Ekonomi untuk menghitung kerugian ekonomi dan sosial budaya; 6. Perlunya mengembangkan jejaring informasi pengendalian zoonosis lintas sektor berbasis teknologi informasi. Perlunya Pusat Informasi melalui website Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis yang memuat data, informasi, epidemiologi, bakteriologi dan virologi serta kegiatan lain yang berkaitan

40

dengan Pengendalian Zoonosis;

kajian ilmiah terkait zoonosis; 8. Perlunya menyusun rencana aksi dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan upaya pengendalian zoonosis yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga anggota Komnas Pengendalian Zoonosis dan Komisi Provinsi/Kabupaten/Kota serta Lembaga Swadaya Masyarakat pada rapat koordinasi zoonosis berikutnya; 9. P e n a n g a n a n z o o n o s i s m e l a l u i pendekatan One Health merupakan keniscayaan. Untuk itu perlu kesadaraan bersama bahwa penanganan zoonosis sudah harus bekerjasama lintas sektor, sehingga perlu terus menerus disosialisasikan melalui public hearing terutama kepada media; 10. Perlu meningkatkan “public awareness” dalam pengendalian zoonosis melalui


gigitan hewan penular tertular rabies yang

Zoonosis

menyebabkan kematian.

a. D e n g a n p e n d e k a t a n b u d a y a (antropologi dan sosiologi); ZOONOSIS (Socio-cultural, Technical, O r g a n i z a t i o n a l , d a n Po l i t i ca l ) dengan pendekatan HANKAMRATA berbasis masyarakat dalam rangka melaksanakan Bela Negara.

yang dilaksanakan pada tanggal 5 dan 24 oktober 2013 menyepakati bahwa : 1. D i p e r l u k a n u p a y a a k s e l e r a s i pengendalian rabies secara terpadu di provinsi NTT khususnya pulau flores dan lembata, provinsi sulawesi utara, provinsi sumatera utara dan provinsi

C. PERCEPATAN PENGENDALIAN ZOONOSIS SECARA LINTAS SEKTOR

bali; 2. Dibentuk tim dari kemenko kesra, kementerian dalam negri, kementerian kesehatan dan kementerian pertanian

Rabies merupakan zoonosis yang prioritas

Berdasarkan rapat koordinasi tim pelaksana komisi nasional pengendalian zoonosis

b. D e n g a n s l o g a n n a s i o n a l S TO P

memerlukan


suatu Gerakan Nasional Pengendalian

dalam

pengendaaliannya baik di tingkat k abupaten, kota provinsi hingga ke pemerintah pusat. Saat ini rabies telah menjadi endemis di 24 provinsi yang

untuk menyusun proposal secara lebih rinci melalui assesment populasi hewan penular rabies, ketersediaan logistik, inventarisasi perundangan, advokasi, pelatihan, sur veilans terpadu dan komunikasi publik;

hampir seluruhnya merupakan wilayah

3. Diusulkan kepada menteri dalam negeri

destinasi pariwisata sehingga berpotensi

untuk pembuatan surat kesepakatan

menimbulkan kerugian ekonomi yang

bersama 4 (empat) gubernur dalam

cukup besar disamping korban jiwa yang

pengendalian rabies antar provinsi,

tidak sedikit. Berdasarkan karakter virus

yaitu : gubernur jawa barat, gubernur

rabies yang relatif lebih stabil daripada

lampung, gubernur sumatera selatan

flu burung dari sudut pandang mutasi

dan gubernur sumatera barat;

genetiknya, maka rabies menjadi salah

4. Untuk mendukung dalam penguatan

satu zoonosis yang dapat di bebaskan

k a p a s i t a s s u m b e r d ay a m a n u s i a

guna melindungi masyarakat dari ancaman

diminta kementerian pendidikan dan


41

kebudayaan memasukan pengendalian

pengawasan lalu lintas dan regulasi.

rabies menjadi salah satu kurikulum di

Pelaksanaan program pengendalian

sekolah;

dan pemberantasan rabies menuju

Kementerian pertanian sebagai sektor utama dalam penyusunan kebijak an kesehatan hewan k hususnya dalam pengendalian rabies, flu burung dan brusellosis pada hewan sebagai sumber penularan telah menyusun roadmap / peta jalan pembebasan rabies, flu burung dan brusellosis yang kemudian akan disinkronisasi secara lintas sektor melalui komisi nasional pengendalian zoonosis, sebagai berikut :

1. ROADMAP PEMBEBASAN RABIES Roadmap nasional bebas Rabies menetapk an target bebas Tahun 2020 sesuai dengan target yang ditetapkan oleh ASEAN. Roadmap ini disusun dengan tujuan untuk memudahkan Aparatur Pusat, Daerah dan semua instansi/pihak terk ait dalam menjabarkan dan melaksanakan strategi pengendalian dan pemberantasan Rabies di Indonesia. Strategi utama yang digunakan

42

Indonesia bebas Rabies 2020 dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi rabies di daerah serta bagaimana sumberdaya yang ada di daerah tersebut. Dalam tahap awal pelaksanaan pembebasan rabies perlu diketahui bagaimana kondisi terkini rabies di daerah tersebut dengan kegiatan pencarian penyakit melalui program Tata Laksana Kasus Gigitan Terpadu (TaKGiT). Pelaksanaan TaKGiT ini memerlukan adanya kapasitas deteksi kasus melalui kerjasama yang baik antara petugas kesehatan dan kesehatan hewan. Selain deteksi kasus, diperlukan juga adanya peningkatan kapasitas untuk dapat melakukan vaksinasi darurat sehingga dapat mencegah penyebaran penyakit.Dalam tahap persiapan diperlukan adanya penguatan kapasitas sumberdaya manusia di Tingkat Pusat dan Daerah yang mencakup kapasitas melakukan deteksi dini, vaksinasi, respon cepat dan pelaporan.

adalah Vaksinasi dan didukung oleh

Pembebasan Rabies secara bertahap

penerapan strategi lainnya termasuk

diperlukan adanya penilaian risiko

komunikasi, informasi dan edukasi

Rabies di setiap daerah sebagai dasar

(KIE) bagi masyarakat, kontrol populasi,

dalam penetapan prioritas lok asi


manusia dan pendanaan, maka setiap

yang dilaksanakan secara bersama-sama

daerah akan berada dalam tahapan

antara pemerintah pusat dan daerah.

yang berbeda. Bagi daerah yang

Pembiayaan program pemberantasan

siap dari segi SDM dan pendanaan

rabies di Indonesia akan di tanggung

mak a dapat melaksanak an tahap

bersama (cost shared) oleh Pemerintah

pemberantasan.

Pusat dan Daerah dengan pembiayaan utama akan ada pada Pemerintah Pusat. Adapun pembagian tanggung jawab

2. ROADMAP PEMBEBASAN BRUCELLOSIS

pembiayaan adalah sebagai berikut:

Roadmap pemberantasan brucellosis

§§ P e m e r i n t a h

akan

nasional disusun dengan sasaran

menanggung pembiayaan untuk

mencapai status negara bebas

Vaksin dan operasional vaksinasi,

brucellosis pada tahun 2025.

dan semua biaya pelatihan seperti

Penetapan sasaran ini didasarkan

pelatihan TaKGiT, manajemen rantai

atas terpenuhinya seluruh indikator

dingin, penangk ap anjing dan

pencapaian yang terverifikasi dengan

vaksinasi, serta pengujian.

memperhatikan asumsi dan prakondisi

Pusat

§§ P e m e r i n t a h D a e r a h a k a n


pengendalian menuju pembebasan

yang menjadi landasan penilaian

menanggung pembiayaan untuk

kemajuan perkembangan program.

peralatan dan bahan pendukung

Pendekatan pertama yang digunakan

program vaksinasi (kecuali vaksin)

dalam menerapkan kebiakan

dengan spesifik asi yang telah

pemberantasan brucellosis di

disepak ati dengan Pemerintah

Indonesia adalah pendekatan tahapan.

Pusat, operasional pendukung

Pendekatan tersebut mengacu kepada

program vaksinasi (kecuali

4 tahapan yang diperkenalkan FAO yaitu

operasional vaksinasi) seper ti

Tahap 0 (situasi tidak diketahui), Tahap

operasional respon cepat dan

1 (Situasi diketahui dengan program

survey paska vaksinasi, bahan dan

pengendalian, Tahap 2 (Mendekati)

pelaksanaan KIE, serta pengiriman

dan Tahap 3 (Deklarasi status bebas

sampel.

brucellosis). Roadmap ini dirancang

Berdasarkan kesiapan setiap daerah

untuk membuat pemberantasan

dalam penyediaan sumberdaya

brucellosis menjadi suatu proses


43

progresif. Masing-masing tahapan

mudah dilakukan dan kemungkinan

memilik i kegiatan-kegiatan kunci

memilik i banyak kelemahan dan

dengan tujuan tertentu disesuaikan

kurang akurat. Penetapan ini sangat

dengan situasi yang berlaku. Pengaruh

tergantung kepada hasil surveilans

i nte r n a l m a u p u n e k s te r n a l ya n g

epidemiologi yang dilakukan sesuai

mempengaruhi pencapaian hasil

prosedur oleh masing-masing daerah/

yang diharapkan si setiap tahapan

kabupaten. Untuk mendukung

perlu diidentifikasi untuk dijadikan

program pemberantasan brucellosis,

bahan evaluasi bagi pihak berwenang,

Pemerintah Pusat dan Pmerintah

terutama dalam melakukan perbaikan

Daerah perlu membentuk kelompok

b a i k p ro gra m s u r ve i l a n m a u p u n

tenaga ahli dari lembaga penelitian

pengendalian.

dan universitas, terutama dalam upaya

Pendekatan kedua yang digunakan adalah pendekatan zona. Pendekatan ini didasarkan atas klasifikasi daerah/ zona berdasarkan tingkat prevalensi brucellosis yang ditetapkan pada tahap awal brucellosis. Klasifikasi daerah dengan pendekatan zona: a. Daerah bebas penyakit ( semua

melaksanakan peningkatan kapasitas dalamentuk pelatihan, lok ak ar ya dan/atau forum nasional. Selain itu juga perlu melibatkan pihak swasta seperti LSM, koperasi dan pihak swasta lainnya seperti lembega penelitian, asosiasi peternak, asosiasi pedagang tenak sesuai dengan [erannya maisngmasing.

daerah yang telah dideklarasi secara resmi ) b. Daerah tersangka (prevalensi tidak diketahui c. Daerah tertular ringan (prevalensi <2%) d. Daerah tertular berat (prevalensi > 2%) Pe n e t a p a n zo n a s e c a ra n a s i o n a l sebagaimana disampaikan di atas tidak

44

3. ROADMAP PEMBEBASAN FB/AI Roadmap nasional bebas AI menetapkan target bebas Tahun 2020 sesuai dengan Roadmap ASEAN yang disepakati semua Menteri Pertanian se ASEAN dalam AMAF 2011 di Kamboja. Roadmap ini disusun dengan tujuan untuk memudahkan Aparatur Pusat, Daerah dan semua instansi/pihak terkait dalam menjabarkan dan


Dengan mempertimbangkan situasi

dan pemberantasan AI di Indonesia.

p e ny a k i t , k o n d i s i g e o g r a f i s d a n

S t rate gi ya n g d i g u n a k a n a d a l a h

faktor-faktor resiko lain yang relevan,

Biosekuriti, Vaksinasi, Depopulasi,

dilakukan pengelompokan wilayah

Surveilans, Pengawasan lalu lintas,

berdasarkan tingkat resiko dsebagai

Restrukturisasi Perunggasan, Public

berikut:

awareness dan Peraturan. Pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan tahapan yaitu dengan kegiatan sebagai berikut a. Menentukan Kriteria Penetapan Wilayah Risiko b. Menetapkan Pembagian Wilayah Risiko c. Melakuk an tahapan penurunan status wilayah resiko Adapun Kriteria penentuan wilayah didasark an pada hal-hal sebagai berikut yaitu: a. Situasi penyakit b. Populasi Unggas Backyard c. Kepadatan Unggas Backyard d. Populasi Unggas Komersial (statistik) e. Kepadatan Unggas Komersial f. Jumlah breeding farm g. Volume dan Frequensi Pemasukan Unggas h. Jumlah Kasus Pada Manusia i. Sosial Budaya


melaksanakan strategi pengendalian

a. Wilayah Risiko Tinggi (13 Prov): Jatim, Jateng, Jabar, Banten, DIY, DKI Jakarta, Lampung, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali; b. Wilayah Risiko Sedang (16 Prov) : Aceh , Jambi, Bengkulu, Kepri, Sumsel, KalBar, KalSel, Kalteng, Kaltim, Gorontalo, Sulut, Sulbar, Sultra, Sulteng, NTB, Babel; c. Wilayah Risiko Rendah (5): Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT. Adapun Target Waktu Pencapaian Status Bebas AI per Geografis/Pulau §§ 2014

: Maluku, Papua, Papua

Barat,Maluku Utara, NTT §§ 2014 - 2015 : Pulau Kalimantan, NTB, Bali §§ 2015 – 2017 : Pulau Sulawesi §§ 2015 – 2018 : Pulau Sumatra §§ 2019

: Pulau Jawa

§§ 2020

: Indonesia


45

D. RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENGENDALIAN ZOONOSIS

6. Direktur Anggaran 1, Kemenkeu 7. Direktur Pemberdayaan Masyarakat, Kemenparekraf

Rakornas dilaksanakan pada tanggal 6-8 November 2013 di Hotel Crowne Plaza Jakarta dengan tema “penguatan kapasitas

Pa d a t a h u n 2 0 1 5 a k a n d i m u l a i e ra

pengendalian zoonosis untuk melindungi

perdagangan bebas dimana indonesia

masyarakat, dunia usaha dan pelaku

yang memiliki potensi sumber daya alam

pariwisata” dihadiri oleh para pejabat eselon

dan sumber daya manusia cukup besar

1 dan 2 dari kementerian/lembaga anggota

menjadi salah satu pemain penting di

Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis,

dalamnya. Dalam rangka menghadapi era

para Sekretaris Daerah, Asisten Daerah

perdagangan bebas sekaligus melindungi

Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kepala

produk-produk nasional, masyarak at

BAPPEDA dari 20 provinsi, perhimpunan

dan sumber alam (kenakaragaman

pengusaha hotel dan restoran, organisasi

h ayat i ) m a k a d i p e r l u k a n s i n e rgi t a s

profesi, mitra internasional ( WHO, OIE

antara sistim perdagangan, kesehatan

dan FAO), organisasi donor (USAID dan

hewan dan kesehatan masyarakat dalam

Australia Aid) dan para jurnalis.

menjalankan kesepakatan internasional dalam perdagangan internasional

Narasumber dalam Rakornas :

tentang penerapan keamanan pangan

1. Wakil Menteri Perdagangan

dan kesehatan atau sanitary and

2. D i r e k t u r J e n d e r a l Pe n g e n d a l i a n

phytosanitary agreement (SPS). Dalam

Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan,

persaingan produk jasa maka kepercayaan

Kemenkes

masyarakat internasional dan citra positif

3. D e p u t i S u m b e r D a y a A l a m d a n 4. D i r e k t u r

Pencegahan

negara harus terus dibangun, kaitannya dengan zoonosis sebagai penyakit yang

Lingkungan Hidup, BAPPENAS dan

Penanggulangan Bencana, Kemendagri 5. Direktur Kesehatan Hewan, Kementan

46

PERSPEKTIF PENGENDALIAN ZOONOSIS DI ERA PERDAGANGAN BEBAS

berpotensi menyebabk an keresahan bahkan kepanikan masyarakat dalam pengendaliannya harus dilakukan melalui sistim yang terpadu.


24 Agustus 2011 tentang Tindak Lanjut

sangat berpengaruh terhadap perdagangan

Dalam Pengendalian Zoonosis. Pada

global baik dalam perdagangan produk

tahun 2013 kemendagri mengalokasikan

maupun jasa, seperti dihentikannya ekspor

dana dekonsentrasi pada 16 provinsi

unggas indonesia ke malaysia dan jepang

untuk koordinasi percepatan dan fasilitasi

setelah merebaknya Flu Burung H5N1

p e m b e nt u k a n k o m i s i p e n g e n d a l i a n

dan melambatnya laju per tumbuhan

zoonosis di provinsi, kabupaten dan

wisatawan lokal dan mancanegara

kota. Dari persepktif kebencanaan maka

saat rabies meningkat. Indonesia juga

wabah zoonosis menurut UU 24 tahun

melakukan penghentian sementara impor

2007 tentang penanggulangan bencana

produk hewan dari Cina saat merebaknya

merupakan bagian dari bencana non

Flu Burung H7N9 yang bersifat zoonosis.

alam dalam gugus kepemerinahan umum

Dalam hal pencapaian indikator kinerja

merupakan urusan wajib bagi pemerintah

utama pemerintah dalam penurunan

daerah.

angka kemiskinan maka wabah zoonosis yang menyebabk an kematian ternak milik rakyat akan sangat mengganggu pencapaian target mengingat peternak skala kecil tidak memiliki modal besar dan berpotensi kehilangan modal ternaknya apabila wabah zoonosis seperti Flu Burung kembali terjadi sehingga akan menambah jumlah masyarakat miskin.

PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN ZOONOSIS Dalam rangka menindaklanjuti Perpres 30/2011 tentang pengendalian zoonosis, menteri dalam negeri telah menerbitkan edaran nomor: 188.31/3265/SJ tanggal


Perkembangan zoonosis di Indonesia

Dalam hal terjadi wabah zoonosis sebagai b e n c a n a n o n a l a m d i d a e ra h m a k a penanggungjawab dan pembiayaan pelaksanaan penanggulangan wabah zoonosis berdasarkan penyebaran daerah wabah adalah komisi pengendalian zoonosis provinsi, kabupaten dan kota. Apabila wabah zoonosis sebagai bencana non alam yang bersifat ekstrim dalam skala nasional maka penanggungjawab dan pembiayaan pelaksanaan penanggulangan wabah zoonosis adalah komisi nasional pengendalian zoonosis. Permasalahan yang terjadi dalam pengendalian zoonosis di daerah adalah : 1. Belum difokuskan upaya pengedalian pada penyebab penularan di sektor


47

hulu dan pengurangan faktor risiko penularan; 2. Keterbatasan sumber daya pemerintah dan pemda untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran zoonosis;

ARAH KEBIJAKAN DAN ANGGARAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DI SEKTOR UTAMA Kebijakan pengendalian zoonosis berpedoman pada RPJMN 2010-2014

3. Belum optimalnya pelaksanaan chain

dan sangat berkaitan dengan prioritas

o f co m m a n d a n t a r a p e m e r i n t a h

pembangunan kesehatan dan prioritas

dan pemda khususnya dalm

pembangunan ketahanan pangan.

penanggulangan zoonosis langsung

Untuk memfokusk an arah kebijak an

pada sumbernya;

dalam pengendalian zoonosis mak a

4. Keterbatasan kapasitas kelembagaan

diatur melalui perpres 30/2011 tentang

serta belum optimalnya implementasi

pengendalian zoonosis yang mengatur

regulasi tentang pengendalian

tentang 8 strategi pengendalian zoonosis.

zoonosis;

Tujuan dar i penyusunan renstranas

5. Penanggulangan zoonosis masih

pengendalian zoonosis terpadu 2012-2017

dianggap sebagai urusan pemerintah

yang merupakan penjabaran 8 strategi

saja dan upaya yang dilakukan masih

pengendalian zoonosis adalah :

ter fokus pada langkah-langkah

1. Mencegah meluasnya zoonosis ke

kedaruratan.

daerah yang sebelumnya bebas;

Sebagai implementasi perpres 30/2011

2. Mengurangi daerah endemis zoonosis;

tentang pengendalian zoonosis saat ini

3. Melindungi masyarakat dari penularan

telah terbentuk komisi pengendalian

zoonosis untuk menurunkan angka

zoonosis di 22 provinsi, 22 kabupaten dan

kematian pada manusia;

4 kota. Kementerian dalam negeri juga telah mensosialisasikan zoonosis kepada aparatur pemerintah daerah yang diikuti oleh 202 kabupaten dan 54 kota di 16 provinsi dengan jumlah peserta mencapai 1.010 orang.

4. Penanganan hewan penular zoonosis untuk menurunkan insidensi pada manusia; 5. Menekan dampak yang ditimbulkan akibat zoonosis. S asaran dar i strategi pengendalian zoonosis sebagai hasil ahkir yang ingin dicapai adalah:

48



Dalam Milyar Rupiah Sumber : Kementerian Keuangan 2013

Gambar 14 Diagram anggaran Pengendalian Zoonosis 2012-2014

1. Mempertahankan dan memperluas daerah bebas zoonosis;

Renstranas pengendalian zoonosis terpadu 2012-2017 terutama di Kementerian

2. Menurunkan kasus penularan dan

Kesehatan dan Kementerian Pertanian

kematian akibat zoonosis pada hewan

sebagai sektor utama dan kemenko kesra

dan manusia di masyarakat;

sebagai koordinator pelaksanaan Perpres

3. Mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat zoonosis. Renstranas pengendalian zoonosis terpadu 2012-2017 merupakan suatu bentuk implementasi sistim penganggaran

30/2011 (sekretariat Komnas Pengendalian Zoonosis), berdasarkan data kementerian keuangan telah dialokasikan anggaran sebagaimana gambar 14 (dalam milyar rupiah).

terpadu berdasarkan UU nomor 17 tahun

REKOMENDASI

2003 yang mengatur tentang pendekatan

Berdasarkan informasi dalam pertemuan,

penganggaran yang dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses p e re n c a n a a n d a n p e n g a n g g a ra n d i lingkungan K/L untuk menghasilk an dokumen RKA-KL sesuai dengan dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Dalam mengimplementasikan RPJMN dan

maka peserta Rakornas yang dibagi menjadi 3 tema diskusi kelompok yang membahas tentang : 1) Percepatan pengendalian zoonosis dan perencanaan terpadu; 2) Penguatan koordinasi dan kapasitas sumber daya pemda; dan 3) Perlindungan wilayah dan pemberdayaan masyarakat,


49

bersepakat merekomendasikan hal-hal

2. Penguatan koordinasi dan kapasitas

sebagai berikut :

sumber daya pemda :

1. Percepatan pengendalian zoonosis dan

a. M e n i n g k a t k a n k o o rd i n a s i d a n

perencanaan terpadu : a. Membuat rencana aksi percepatan p e n g e n d a l i a n zo o n o s i s s e c a ra

memperkuat peran Komisi Pengendalian Zoonosis Provinsi, Kabupaten dan Kota;

terpadu yang meliputi seluruh

b. Mengalokasikan formasi dokter

kementerian/lembaga anggota

hewan yang dibutuhkan dan

Komnas Pengendalian Zoonosis;

disesuaikan dengan kondisi masing-

b. Menyusun peta jalan (roadmap)

masing daerah;

indonesia bebas zoonosis 2020

c. Memperkuat kolaborasi penelitian

yang meliputi rabies, flu burung dan

dan kajian zoonosis antara

brusellosis;

pemerintah dan lembaga penelitian/

c. M e l a k s a n a k a n a d v o k a s i d a n

perguruan tinggi serta dunia usaha

sosialisasi kepada bagian

d. M emper k uat duk ungan sarana

perencanaan dan anggaran terkait

dan prasarana serta teknologi dari

pengendalian zoonosis;

pemerintah kepada pemerintah

d. Menyusun Rencana Strategis Daerah Pengendalian Zoonosis Terpadu

daerah dalam pengendalian zoonosis;

sesuai karakter tantangan di

e. Memperkuat dukungan anggaran

wilayahnya dengan tetap mengacu

dari APBN kepada daerah dalam

pada Renstranas Pengendalian

p e n g e n d a l i a n zo o n o s i s s e c a ra

Zoonosis Terpadu 2012-2017;

proporsional melalui dekonsentrasi

e. Menyediakan dana tanggap darurat untuk wabah zoonosis sebagai

dan tugas pembantuan. 3. P e r l i n d u n g a n w i l a y a h d a n

bencana non alam melalui Badan

pemberdayaan masyarakat.

Penanggulangan Bencana Daerah

a. M e n y u s u n p e r d a t e n t a n g

(BPBD); f. Meningkatkan sistim kewaspadaan dini dan respon cepat.

pengendalian zoonosis di masyarakat; b. Memperketat pengawasan check point lalu lintas hewan antar wilayah;

50


manusia dan kerjasama petugas lapangan pengawasan hewan penular zoonosis antar intansi; d. M e n g a l o k a s i k a n

dana

pemberdayaan masyarakat melalui program CSR; e. Melibatkan perguruan tinggi melalui zoonosis center (pusat studi zoonosis) dan meningkatkan perannya dalam penguatan kurikulum dan penelitian tentang zoonosis serta pengabdian kepada masyarakat.

TINDAK LANJUT RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN ZOONOSIS

c. Memperkuat kapasitas sumber daya

1. Kementerian per tanian menyusun roadmap pembebasan rabies, flu burung dan brusellosis; 2. Kementerian pertanian dan kementerian kesehatan mengalokasikan sumberdaya percapatan pengendalian rabies pada tahun 2014 di provinsi sulawesi utara dan nusa tenggara timur; 3. Kementerian dalam negeri mendorong pemerintah daerah melalui koordinasi, fasilitasi dan advokasi di provinsi sulawesi utara dan nusa tenggara timur; 4. S e k r e t a r i a t k o m i s i n a s i o n a l pengendalian zoonosis memfasilitasi koordinasi lintas sektor dalam rangka percepatan pengendalian rabies; 5. Program lintas sektor tahun 2014 difokuskan kepada komunikasi dan simulasi wabah/pandemi.


51

KESIMPULAN ¯¯Zoonosis pada hewan dan manusia

¯¯Roadmap pembebasan rabies, flu

sudah dapat dikendalikan namun

burung dan brusellosis merupakan

karena zoonosis masih endemis di

dokumen strategis sebagai acuan

sebagian besar wilayah Indonesia pada

pelaksanaan pengendalian zoonosis

hewan penular maka masih berpotensi

disamping Renstranas pengendalian

kembali menimbulkan wabah;

zoonosis terpadu 2012-2017;

¯¯Zoonosis sangat strategis untuk

¯¯K a p a s i t a s k e l e m b a g a a n y a n g

ditangani secara lintas sektor

menangani zoonosis pada sumber

mengingat potensi dampak yang

penularan (dinas yang menaungi

meliputi banyak aspek termasuk

fungsi kesehatan hewan) masih lemah;

ekonomi nasional yang secara tidak

¯¯Pengendalian zoonosis belum menjadi

langsung mempengaruhi program

program prioritas di daerah akibat

pemerintah dalam penanggulangan

m a s i h k u r a n g ny a i n fo r m a s i d a n

kemiskinan;

sosialisasi.

¯¯S e b a g i a n b e s a r k e m e n t e r i a n dan lembaga anggota Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis telah memperkuat kebijakan sektoral dan menyusun program s e r t a m e n g a l o k a s i k a n a n g g a ra n pengendalian zoonosis sesuai tugas dan fungsinya;

PENUTUP Pengendalian zoonosis secara terpadu

Ditengah tantangan yang dihadapi

yang dilaksanakan oleh pemerintah dan

maka implementasi sistim kesehatan

pemerintah daerah secara terkoordinasi

hewan secara komprehensif dari tingkat

melalui wadah koordinasi komisi

kabupaten dan kota sampai dengan

pengendalian zoonosis telah berhasil

provinsi dan pusat perlu segera diperkuat

menurunkan insidensi zoonosis.

termasuk tugas, fungi dan kewenangannya

pembangunan sistim pengendalian

terutama dalam melindungi masyarakat

zoonosis terpadu berdasarkan konsep

dari ancaman zoonosis.

one health pada tahun 2014 dilaksanakan melalui penguatan kapasitas sumber daya dan kebijak an sektoral. Dalam pengendalian penyakit menular seperti zoonosis tidak mungkin hanya ditangani oleh sektoral namun harus ditangani secara lintas sektor, untuk itulah dibutuhkan koordinasi yang telah diatur oleh presiden melalui wadah komisi pengendalian zoonosis. Pe l a k s a n a a n s t rate gi p e n g e n d a l i a n zoonosis pada hewan sebagai sumber penularan menghadapi tantangan seperti perdagangan global, peningkatan pola konsumsi pangan yang terus meningkat dan perubahan fungsi lahan yang tidak memperhatikan aspek kesehatan.

Komunikasi kepada masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam pengendalian zoonosis. Pengendalian tanpa keterlibatan masyarakat akan menjadi sia-sia dan m a h a l k a re n a f a k to r s o s i a l b u d aya dan ekonomi yang menjadi faktor penentu keberhasilan. Pemerintah perlu melaksanakan kesiapsiagaan menghadapi wabah/pandemi secara berkala melalui memetakan kapasitas, evaluasi dan uji coba prosedur respon wabah. Surveilans terpadu menjadi alat dalam pengendalian zoonosis yang cukup efektif untuk deteksi dini dan respon cepat sehingga wabah dapat ditanggulangi dengan cepat guna mengurangi dampak yang akan terjadi.




PENGUATAN KELEMBAGAAN, KAPASITAS SUMBER DAYA DAN KEBIJAKAN SEKTORAL

Recommend Documents