KAPASITAS INFRASTRUKTUR DAN KELEMBAGAAN DESA

PNPM RESPEK: KAPASITAS INFRASTRUKTUR DAN KELEMBAGAAN DESA

1

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

http://pnpm–support.org/pnpm–respek–evaluation

PNPM RESPEK:

KAPASITAS INFRASTRUKTUR DAN KELEMBAGAAN DESA

(OKTOBER 2011) OLEH AKATIGA

SERI RINGKASAN STUDI

2


Mengatasi Tantangan Pembangunan di Wilayah Papua

MENGATASI TANTANGAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH PAPUA1 Wilayah Papua mencakup area yang sangat luas dan kaya akan sumber daya alam. Terdapat 250 bahasa lokal di seluruh wilayah Papua. Faktor ini menjadikan Papua unik dengan tantangan serta peluang tersendiri untuk melaku-


Evaluasi PNPM RESPEK: Kapasitas Infrastruktur dan Kelembagaan Desa

zzOrganisasi masyarakat yang mampu melakukan pem-

Sejak menyandang status otonomi khusus, Papua mener-

disatukan dengan program PNPM Mandiri Perdesaan.

berdayaan namun memiliki ruang gerak sangat ter-

ima kenaikan alokasi dana yang sangat besar dari pemer-

Melalui RESPEK, ratusan fasilitator pembangunan terlatih

batas;

intah pusat. Namun demikian, dikarenakan kapasitas

dan tenaga ahli lapangan didatangkan untuk membantu

pemerintah lokal yang terbatas, alokasi dana tambahan

masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan

ini belum termanfaatkan secara optimal untuk kesejahter-

kegiatan sub-proyek yang didanai oleh dana RESPEK.

aan masyarakat lokal. Masyarakat yang tinggal di luar

Pada saat ini, secara prinsip, program PNPM RESPEK men-

zzKurangnya rancangan program yang mampu mere-

spon kebutuhan lokal; zzSetiap komunitas memiliki latar belakang dan kondisi

kan pengembangan sumber daya manusia. Terlepas

yang sangat berbeda namun memiliki kebutuhan

perkotaan (district centers) masih belum memiliki akses air

gadopsi mekanisme partisipasi yang sama dengan PNPM

dari budaya dan sumber daya alamnya yang luar biasa,

dasar yang sama.

bersih, listrik, guru, petugas kesehatan, dan pasar. Kebutu-

Perdesaan yaitu dalam hal memilih dan memprioritaskan

han ibu dan anak serta kelompok masyarakat rentan lain-

proyek pembangunan desa.

Papua memiliki indeks pembangunan manusia terendah,

3

sementara Papua Barat berada di peringkat 28 dari keselu-

DALAM KONTEKS OTONOMI KHUSUS

nya tidak diprioritaskan dalam kebijakan pemerintah atau-

ruhan 33 provinsi di Indonesia (2009). Kedua provinsi ini

Setelah tahun 1998, paska pemerintahan mantan pres-

pun ketentuan lainnya terkait pelayanan sosial. Organisasi

tertinggal jauh dengan provinsi lainnya dalam memenuhi

iden Suharto, pemerintah Indonesia melakukan serang-

masyarakat, terutama institusi agama yang telah lama

indikator kunci yang ditetapkan untuk mencapai tujuan

kaian program untuk meningkatkan penerapan oto-

membantu pengembangan masyarakat lokal dan terpen-

EVALUASI PNPM RESPEK: KAPASITAS INFRASTRUKTUR DAN KELEMBAGAAN DESA

pembangunan millennium (MDGs). Tantangan pemban-

nomi daerah dan desentralisasi yang mendelegasikan

cil, memiliki akses terbatas terhadap alokasi dana tamba-

Laporan ini mencatat bahwa sebelum penerapan PNPM

gunan utama di wilayah Papua meliputi kemiskinan yang

kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat

han pemerintah tersebut. Secara keseluruhan, partisipasi

RESPEK, dana otonomi khusus pada umumnya disalurkan

tersebar luas, peluang ekonomi yang terbatas, penyeba-

ke pemerintah daerah. Program ini telah diterapkan di

masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan program

langsung ke kepala keluarga melalui kepala kampung,

ran penyakit, dan tingkat pendidikan yang rendah.

seluruh wilayah Indonesia, namun menciptakan tekanan

pemerintah adalah rendah, walaupun ada pertumbuhan

dengan maksud agar seluruh masyarakat dapat turut

tersendiri di Papua. Sejarah penyatuan Papua dengan

kesadaran untuk mewujudkan partisipasi masyarakat

menikmati dana ini. Setiap keluarga menerima dana

Wilayah Papua mencakup area yang sangat luas, yang

Indonesia diwarnai dengan ketegangan sosial, politik,

yang lebih besar, pengaruh dan manfaat pembangunan.

antara Rp150,000 hingga Rp300,000. Namun demikian,

meliputi 22 persen dari total luas daratan Indonesia.

ekonomi, dan militer. Ketegangan ini terkadang memicu

Wilayah ini terdiri dari berbagai pegunungan, kepulauan,

terjadinya konflik bersenjata antara kelompok gerakan

Untuk mengatasi masalah ini, pada tahun 2007, gubernur

tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, menciptakan

dan hutan lebat. Namun demikian, hanya kurang dari tiga

separatis dengan pasukan dari pemerintah pusat. Kete-

provinsi Papua dan Papua Barat, yang terpilih pertama kali

perdebatan mengenai apakah cara ini memberikan

juta penduduk tinggal di wilayah Papua. Wilayah Papua

gangan di Papua telah menarik perhatian internasional

melalui pemilu, mengenalkan sebuah program ambisius

mafaat yang sama rata atau tidak. Cara ini juga menimbul-

tergolong sebagai salah satu wilayah dengan populasi

yang menuntut pemerintah Indonesia untuk melaku-

untuk menerapkan program pembangunan berbasis

kan pertanyaan apakah pemberian dana tunai langsung

paling sedikit di Indonesia. Lebih dari seperempat popu-

kan perubahan.

lasi di wilayah Papua tinggal di perkotaan yang dibangun

penyaluran dana, yang diawasi oleh kepala kampung

masyarakat atau community-driven development program

kepada setiap keluarga merupakah cara terbaik dalam

(CDD). Melalui program ini, dana masyarakat sebesar

membangun fasilitas dan infrastruktur masyarakat, walau-

di sekitar pelabuhan utama dan area pengelolaan tam-

Pada November 2001, dalam rangka untuk mengatasi

Rp100 juta disalurkan ke lebih 4,000 desa di dua provinsi

pun jika dana tersebut tersebar secara adil. Laporan ini

bang. Mereka yang tinggal di kota merupakan pendatang

ketegangan di Papua, pemerintah Indonesia memberikan

untuk mendanai kegiatan pembangunan yang meliputi:

mencatat bahwa terutama di Papua Barat, cara ini telah

dari pulau lain. Sisanya tinggal di lokasi terpencil di pegu-

status “otonomi khusus” bagi Papua. Sebagai perwujudan

(a) pengamanan nutrisi dan pangan; (b) pendidikan; (c)

membuat masyarakat merasa berhak untuk menerima

nungan atau pulau-pulau. Seringkali, fasilitas transportasi,

untuk mengakui hak masyarakat lokal dalam melakukan

pelayanan kesehatan utama; (d) pembangunan infrastruk-

dana ini secara tunai. Banyak dari mereka kecewa ketika

kesehatan, dan pendidikan di area ini sangat terbatas atau

pengambilan keputusan dan berbagai hak lainnya, pem-

tur desa; dan (e) peningkatan sumber mata pencaharian

cara ini diganti dengan cara lain yang mengalokasikan

bahkan tidak ada sama sekali.

berian status ini diikuti dengan ketetapan yang mengatur

ekonomi (economic livelihoods). Walaupun memiliki tujuan

dana untuk membiayai proyek masyarakat yang dapat

alokasi dana yang lebih besar dari penerimaan pajak yang

pembangunan dan mekanisme yang sama seperti PNPM

memberikan manfaat kepada mereka semua. Mereka

Berdasarkan kajian data kuantitatif sekunder dan kualitatif

didapat dari wilayah Papua, untuk dimanfaatkan bagi

Perdesaan, terdapat perbedaan yang signifikan pada

yang kecewa terutama adalah golongan elit kampung

yang didapatkan dari evaluasi lapangan (field assessment)

pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut.

program RESPEK yaitu dana disalurkan secara langsung

yang menunjukkan ketidaksukaannya dengan mekanisme

tahun 2008, UNDP melakukan kajian terhadap kebutuhan

Dengan memberikan status “otonomi khusus” bagi Papua,

melalui kepala kampung untuk dikelola bersama dengan

baku PNPM tahun 2008 yang memprioritaskan alokasi

di Papua (Papua Needs Assessment) yang mengidentifika-

pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengalokasi-

masyarakat. Dalam PNPM Perdesaan, dana disalurkan

dan pencairan dana. Mekanisme PNPM ini mengancam

sikan hambatan utama pembangunan manusia di Papua,

kan 80 persen dari penerimaan pajak yang dikumpulkan

melalui mekanisme perencanaan masyarakat yang difasili-

campur-tangan mereka dalam pengaturan dana. Laporan

yaitu:

dari Papua untuk pembangunan di Papua. Pada tahun

tasi oleh distrik dan Tim Pelaksana Kegiatan Kampung

ini juga menemui bahwa sistem penerapan PNPM banyak

2003, provinsi Papua Barat terbentuk. Provinsi yang bera-

(TPKK).

ditentang secara diam-diam maupun terbuka di banyak

zzTingkat kapasitas pemerintah lokal yang rendah

dalam pembuatan kebijakan, perencanaan dan

da di kepala burung pulau Papua juga menerima status

penyampaian layanan dasar di luar wilayah perkotaan;

“otonomi khusus”.

zzTingkat akuntabilitas pemerintah lokal yang rendah;

wilayah. Kalangan elit kampung berupaya berbagai cara Pada tahun 2008, program bernama Rencana Strategis

untuk mempertahankan kuasa mereka atas dana tersebut.

Pembangunan Kampung, atau yang disingkat RESPEK,

Dengan adanya tekanan politik ini, komitmen pemerintah

4

Latar Belakang, Tujuan, dan Rancangan



PNPM RESPEK: Konteks Sosial

provinsi untuk menegakkan program yang berbasiskan

baik sejak diterapkannya PNPM RESPEK? Apa saja

LEMBAGA TRADISIONAL ADAT DAN KLAN

layanan pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah

pada partisipasi masyarakat, berkali-kali goyah. Pada

yang menjadi tantangan?

Kajian ini mencatat bahwa terdapat banyak kelompok

terpencil. Namun seiring dengan meningkatnya pem-

tahun 2010, Papua Barat mengeluarkan peraturan provinsi

5

suku berbeda, yang tinggal berdekatan dan berinteraksi

batasan terhadap misi dan dana asing sejak tahun 1980-

yang menerapkan kembali cara lama yaitu pendistribu-

Kajian ini menggunakan kombinasi pendekatan kuantita-

antara satu dan lainnya walaupun memiliki kebiasaan adat

an, dan dengan meningkatnya akses terhadap sumber

sian dana langsung kepada tiap keluarga yang disalurkan

tif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk

serta bahasa yang sangat berbeda. Mengidentifikasikan

dana alternatif, terutama dengan adanya penerapan oto-

melalui kepala kampung.

mengukur kualitas teknis infrastruktur dan efektivitas dan

diri berdasarkan suku tertentu adalah hal yang sangat laz-

nomi khusus, pengaruh lembaga gereja menurun. Walau-

cakupan pemanfaatan infrastruktur tersebut.

im di wilayah Papua. Tiap kelompok suku berbeda memi-

pun demikian, gereja masih memiliki pengaruh signifikan

liki badan tersendiri. Di Papua Barat, badan ini dikenal

di beberapa wilayah.

Sejak penerapannya, komitmen pemerintah pusat terhadap prinsip dasar otonomi khusus di Papua juga telah

Pendekatan kualitatif (studi data sekunder, pemetaan

dengan sebutan Baperkam atau Badan Perwakilan Kam-

berkali-kali berubah setiap terjadi pergantian administrasi.

sosial, observasi, wawancara mendalam) digunakan untuk

pung, sementara di Papua adalah Bamuskam atau Badan

MASYARAKAT PENDATANG

Perubahan ini juga telah menyebabkan inkonsistensi

menyajikan kajian mendalam akan kualitas pemanfaatan

Musyawarah Kampung. Kelompok suku mayoritas terbagi

Kajian ini mencatat bahwa masyarakat pendatang yang

dalam pelaksanaan PNPM RESPEK.

infrastruktur, dan pengembangan institusi, serta untuk

ke dalam beberapa klan yang terdiri dari kelompok-

bukan keturunan asli masyarakat Papua tidak meme-

memahami hubungan sebab-akibat antara kualitas infra-

kelompok perpanjangan keluarga (extended family groups).

gang posisi dalam hirarki kelembagaan adat, serta lemah

LATAR BELAKANG, TUJUAN, DAN RANCANGAN

struktur, pemanfaatan infrastruktur, dan kapasitas institusi.

Di sebagian besar wilayah, kelompok suku tertentu dan

haknya dalam hal kepemilikan tanah. Namun demikian,

klan tertentu memiliki status sosial lebih tinggi, antar

mereka memegang kekuasaan ekonomi di pusat-pusat

Diterbitkan pada tahun 2011, kajian terhadap PNPM RES-

Penelitian ini dilakukan di 16 kampung (setara desa)

kelompok mereka sendiri, yang disebabkan oleh hubun-

perkotaan selain di perdesaan. Mereka datang ke wilayah

PEK mengevaluasi penerapan program PNPM Mandiri

yang tersebar di 8 distrik (setara kecamatan) dari 4 kabu-

gan baik mereka dengan pemilik lahan, kekuatan militer,

Papua melalui program transmigrasi yang dijalankan oleh

RESPEK di provinsi Papua dan Papua Barat. Dana yang dis-

paten di dua provinsi, dan berlangsung pada Novem-

atau sebab lainnya. Terdapat perbedaan yang mencolok

pemerintah. Secara umum, masyarakat pendatang memi-

alurkan melalui PNPM RESPEK dapat dimanfaatkan untuk

ber 2010 hingga awal Januari 2011. Pemilihan lokasi mewa-

antara suku dan klan yang ada. Beberapa distrik terdiri

liki tingkat pendidikan yang lebih tinggi; kemampuan ber-

berbagai tujuan terkait dengan salah satu dari lima pri-

kili keragaman aksesibilitas dan wilayah geografis2.

dari masyarakat yang mayoritas berasal dari satu suku dan

bahasa Indonesia yang baik; dan memiliki akses modal.

oritas pembangunan yang telah disebutkan sebelumnya

Konteks sosial di wilayah penerapan PNPM RESPEK

klan, sementara lainnya terdiri dari berbagai kelompok

dalam laporan ini. Sebanyak 70 persen dari dana tersebut

memiliki karakteristik yang unik, yang berbeda dengan

berbeda. Faktor ini menimbulkan persaingan kekuasaan.

Pada konteks tertentu, budaya dan suku mereka yang

dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan infrastruk-

dengan tempat lain di Indonesia. Oleh karena itu, kajian

Kepala kampung biasanya adalah seseorang yang senior,

sama dengan kebanyakan pemegang birokrasi Indonesia,

tur desa. Oleh karena itu, fokus kajian ini berpusat teruta-

ini mencakup bab tambahan untuk menggambarkan

yang merupakan anggota terhormat dari suatu klan atau

dapat memberikan mereka pengaruh yang tidak propor-

ma pada i) kualitas dan tingkat pemanfaatan infrastruktur

konteks sosial ini termasuk adat, struktur kekuasaan, dan

suku yang paling berkuasa dan atau kelompok suku di

sional. Telah terjadi ketegangan dan terkadang kekerasan,

desa yang dibangun melalui program ini; dan ii) dampak

hubungan yang mempengaruhi penerapan program ini

wilayah tertentu.

konflik antara masyarakat Papua dan masyarakat bukan

penerapan program ini di desa dan institusi PNPM.

di wilayah Papua.

Papua di beberapa tempat. LEMBAGA PEMERINTAH INDONESIA

Kajian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan

PNPM RESPEK: KONTEKS SOSIAL

sebagai berikut:

sia di tingkat desa didominasi oleh individu-individu yang

INTERAKSI ANTARA PEMEGANG KEPENTINGAN DAN PEREBUTAN KEKUASAAN

Kajian ini mencatat bahwa lembaga pemerintah Indone-

PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PROSES PEMBANGUNAN

berpendidikan dan atau memiliki kemampuan berbahasa

Kajian ini mencatat bahwa mayoritas masyarakat Papua,

perdesaan yang dibangun melalui dana PNPM RES-

Indonesia lebih baik daripada kebanyakan penduduk

terutama yang hidup di wilayah terpencil, sangat ter-

PEK?

Kajian ini mencatat bahwa pada tingkat desa, hubungan

desa. Pegawai pemerintahan ini tidak selalu datang dari

gantung pada pertanian, peternakan dan kegiatan ber-

kekuasaan terutama didefinisikan oleh interaksi antar ber-

klan yang dominan atau kelompok suku di wilayah mer-

buru. Kebanyakan ternak adalah sapi, babi dan ayam.

bagai lembaga dan kelompok, termasuk:

eka bekerja. Posisi mereka dalam struktur pemerintahan

Sementara kebanyakan jenis tanaman pangan adalah

dan akses mereka terhadap berbagai sumber daya bisa

kentang, wortel, buncis, bawang merah dan ubi. Mayori-

a. Bagaimana kualitas pembangunan infrastruktur

b. Apakah infrastruktur yang dibangun melalui PNPM RESPEK efektif? Apa manfaat infrastruktur tersebut bagi masyarakat lokal (sebagai contoh, peningkatan pada akses pendidikan dasar, pelayanan kesehatan, dan sumber penghidupan)? c. Apa dampak PNPM RESPEK bagi institusi lokal dan para pelaku pembangunan (para Pendamping Kampung (PK), dan Tim Pelaksana Kegiatan Kampung (TPKK)? Apakah aspek kelembagaan TPKK telah mem-

1. Lembaga tradisional adat dan klan/marga (traditional

jadi merupakan pilihan lain dalam meraih kekuasaan,

tas masyarakat memiliki akses transportasi yang terbatas

2. Lembaga pemerintah

yang seringkali diincar oleh mereka yang tidak dapat

sehingga hasil pertanian seringkali tidak diperjualbelikan.

3. Institusi gereja

meraih kekuasaan melalui struktur tradisional.

Hasil pertanian dikonsumsi oleh keluarga dan kelompok

ethnic and clan institutions)

4. Masyarakat pendatang yang bukan masyarakat asli wilayah Papua (non-Papuan immigrants).

klan yang menanam pangan tersebut. Kelebihan hasil LEMBAGA GEREJA

pertanian didistribusikan bedasarkan keputusan hukum

Kajian ini mencatat bahwa paling tidak hingga tahun

tradisional dan adat. Lahan pertanian pada umumnya

1980-an, lembaga gereja merupakan penyedia utama

dimiliki oleh kelompok klan dan diolah secara bersama-

6

Temuan Dan Observasi


7


TEMUAN DAN OBSERVASI

sama (komunal). Kepala klan dan kelompok disekitarnya

persaingan antara kelompok elit tradisional dan kelompok

memiliki kekuasaan dan kontrol yang kuat atas keg-

pendatang. Di pusat-pusat perkotaan, kelompok pen-

iatan ini.

datang biasanya memiliki kekuasaan tertinggi, walaupun

KUALITAS INFRASTRUKTUR

melakukan pembangunan ini. Model standar yang digu-

kelompok elit tradisional masih memiliki kekuatan atas

Temuan dalam kajian ini berdasarkan pada pengamatan

nakan oleh fasilitator teknik gagal mengatasi masalah

tanah dan sumber daya lainnya.

terhadap 70 sub-proyek infrastruktur di 16 kampung.

seperti ketersediaan sumber air bersih, dan pemilihan

Mayoritas dari sub-proyek ini (76,56 persen) merupakan

serta penggunaan bahan-bahan yang dapat mence-

infrastruktur basah (wet infrastructure) yaitu jamban, sumur

gah kebocoran.

Laporan ini menyatakan bahwa kelompok elit kampung dipimpin oleh seorang kepala suku yang berasal dari klan

Rendahnya kualitas pembangunan infrastruktur basah disebabkan oleh tingginya tingkat kesulitan untuk

daya produktif desa (lahan, babi, pemukiman tradisional).

PERMASALAHAN TERKAIT PENDIDIKAN DASAR

terbuka, penampungan air hujan, pipa sumur bor, penam-

Di bawah group ini adalah aktifis kampung, yaitu mereka

Kesuksesan dari penerapan PNPM Perdesaan sangat ter-

pungan mata air, profil tank. Sebanyak 6,25 persen dari

PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR

yang memiliki jaringan kekeluargaan dengan elit kam-

gantung pada kualitas fasilitator lokal dan kemampuan

sub-proyek ini merupakan konstruksi pembuatan jalan

Laporan ini menemui bahwa sekitar separuh dari keg-

pung. Mereka ini memiliki keterampilan spesifik dan atau

anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan mengawasi

tanah; 4,7 persen adalah pembangunan Posyandu dan

iatan yang disurvei, infrastruktur hanya digunakan oleh

posisi struktural, seperti kemampuan berbahasa Indo-

penerapan program. Laporan ini mencatat bahwa tan-

Pustu; 4,7 persen meliputi pembangunan rumah; 3,1 pers-

sebagian kecil kelompok masyarakat kampung. Hal ini

nesia yang baik dan atau memiliki profesi sebagai guru,

tangan terbesar dalam penerapan PNPM RESPEK adalah

en adalah pengadaan rumah diesel; dan sisanya terdiri

biasanya berhubungan dengan kepentingan kelompok

pegawai pemerintahan, bidan atau perawat. Kemudian

terbatasnya jumlah dan kualitas fasilitator, baik fasilitator

dari pembangunan taman kanak-kanak, balai perempuan,

elit kampung. Sebanyak 17 persen infrastruktur tidak

di bawah group ini adalah masyarakat kebanyakan yaitu

teknik maupun pemberdayaan, dengan kesulitan terbesar

dan pasar.

digunakan, bahkan ketika infrastruktur tersebut memiliki

yang diakui sebagai anggota masyarakat sepenuhnya

terletak pada perekrutan fasilitator teknik yang berkualitas

dengan hak terhadap lahan tradisional, bahkan jika dera-

cukup. Laporan ini juga menemui bahwa permasalahan

Laporan ini menemui bahwa pembangunan infrastruktur

Secara total, 67 persen dari keseluruhan infrastruktur tidak

jat posisi mereka relatif jauh di bawah kelompok elit.

ini sangat terkait dengan kualitas dan tingkat pendidikan

melalui program PNPM RESPEK rata-rata memiliki biaya

digunakan secara efektif. Dari keseluruhan infrastruktur

Lapisan terakhir adalah masyarakat miskin dan terping-

di wilayah Papua, terutama di lokasi terpencil. Secara

lebih rendah 60 persen daripada pembangunan infra-

yang dibangun melalui program ini, hanya 33 persen

girkan yang merupakan anggota kelompok suku atau

khusus, laporan ini menyatakan bahwa kurangnya tenaga

struktur oleh pemerintah daerah.

yang memiliki kualitas bagus dan digunakan seca-

klan yang dipandang rendah, masyarakat pendatang

fasilitator dengan keahlian yang sesuai, terkait dengan:

baru, atau mereka yang memiliki cacat fisik atau keterba-

1. Kurangnya fasilitas pendidikan, terutama di wilayah

tasan lainnya dengan hak sosial dan ekonomi yang tidak

terpencil atau di berbagai distrik di Papua dan

disurvei, infrastruktur kering (dry infrastructure) yang

Laporan ini menyatakan bahwa alasan utama dari ren-

diakui masyarakat.

Papua Barat;

dibangun melalui PNPM RESPEK (seperti perumahan,

dahnya pemanfaatan tersebut adalah terbatasnya kualitas

atau marga terkuat. Kelompok elit berkuasa atas sumber

konteks tertentu. Kekuasaan kelompok elit tradisional terasa kuat pada wilayah yang memiliki akses terbatas terhadap infrastruktur transportasi, kegiatan komersial yang produktif, dan pelayanan pemerintah. Pada wilayah den-

ra efektif. Laporan ini menemui bahwa dari semua kampung yang

pasar, balai perempuan, rumah diesel, dan sebagainya)

fasilitasi dan adanya dominasi kelompok elit kampung.

terpencil secara sebagian besar guru memilih untuk

memiliki kualitas teknis yang “bagus”. Ini berarti bahwa

Dengan proses perencanaan pembangunan infrastruk-

bekerja di kota besar;

infrastruktur tersebut memiliki kondisi struktural dan

tur yang didominasi oleh elit kampung, proposal yang

fungsional yang yang baik.

menang biasanya adalah yang memberikan manfaat bagi

2. Kurangnya tenaga pengajar, terutama di wilayah Posisi pemegang kepentingan sangat tergantung pada

kualitas teknis yang baik (secara struktural dan fungsional).

3. Masalah budaya dan kemiskinan di wilayah Papua,

mereka yang terkait dengan kepentingan kelompok elit.

anak-anak yang harus bekerja di ladang; 4. Kurikulum pendidikan nasional yang diterapkan di

Kualitas pembangunan infrastruktur basah (wet infrastruc-

Para fasilitator tidak memiliki kapasitas untuk mengatasi

gan pelayanan pemerintah yang terjangkau, kekuasaan

Papua dan Papua Barat kurang sesuai dengan konteks

ture) adalah “bagus” pada 60 persen proyek yang diban-

dominasi kelompok elit dan untuk meningkatkan kualitas

mereka yang termasuk dalam hirarki birokratis lebih kuat.

kehidupan di wilayah ini.

gun. Sebagian besar sisa infrastruktur memiliki kualitas

perencanaan pembangunan.

“rata-rata” (moderate). Sejumlah proyek infrastruktur basah

Terdapat kemungkinan bahwa hal ini merupakan efek dari perebutan kekuasaan antara mereka dengan kelompok

Walaupun laporan ini menyatakan bahwa kurangnya

tidak berfungsi dengan baik, seperti kebocoran di jarin-

Sebagaimana yang telah disebutkan, kualitas pemban-

elit tradisional. Sementara kekuasaan para pendatang

tenaga fasilitator yang terlatih merupakan suatu tan-

gan pipa dan penampungan air, serta sumber air bersih

gunan infrastruktur basah juga dipengaruhi oleh masalah

lebih besar di wilayah dengan kegiatan komersial yang

tangan besar, namun dapat dikatakan bahwa lemahnya

yang tidak mencukupi. Dengan demikian, laporan ini

teknis dan operasional termasuk kebocoran, sumber air

tinggi. Para pendatang memiliki akses modal, keahlian,

kemampuan baca dan hitung pada masyarakat juga

menunjukkan bahwa di Papua dan Papua Barat, tersedia

bersih yang tidak cukup, dan masalah teknis lainnya. Per-

dan jaringan yang lebih kuat daripada masyarakat asli.

secara signifikan membatasi kemampuan mereka untuk

kapasitas untuk membangun infrastruktur kering yang

masalahan ini yang mengurangi tingkat pemanfaatan

Di wilayah perdesaan yang memiliki akses transportasi,

melakukan pengawasan atau terlibat secara aktif dalam

berkualitas cukup, namun terdapat kapasitas yang terba-

infrastruktur tersebut. Dalam kasus ini, terbatasnya kuali-

kegiatan jual-beli hasil pertanian, dan atau kedekatan

program ini.

tas untuk pembangunan infrastruktur basah.

tas fasilitasi teknis menjadi permasalahan utama.

mereka dengan wilayah perkotaan, kekuasaan merupakan

8


9


DAMPAK PNPM RESPEK PADA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN MASYARAKAT

memiliki kemampuan yang lebih baik dalam hal mencatat

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

dan mendokumentasikan kegiatan mereka.

Laporan ini menyimpulkan bahwa program PNPM RESPEK

Laporan ini meneliti dampak PNPM RESPEK terhadap

PARTISIPASI MASYARAKAT

infrastruktur kering, dan meraih hasil sangat bagus untuk

pengembangan i) lembaga-lembaga yang bertang-

Laporan ini menunjukkan bahwa kegiatan memantau dan

pembangunan infrastruktur basah. Infrastruktur yang

gungjawab terhadap penerapan program, terutama

mengawasi pembelanjaan dan hal detail lainnya kemung-

dibangun melalui program ini memiliki kualitas yang

pada kemampuan dan kemauan lembaga tersebut untuk

kinan besar dapat terwujud ketika terdapat satu klan

sama atau bahkan lebih baik daripada insfrastruktur yang

pung untuk dapat berpartisipasi, dan untuk mendo-

mencatat aliran dana dan menerapkan standar untuk

yang berkuasa di desa tersebut. Dalam kasus ini, anggota

dibangun melalui distrik atau program pemerintah lain-

rong orientasi pro-miskin di antara para elit kampu-

memastikan akuntabilitas; dan ii) keterlibatan masyara-

senior dari klan yang berkuasa (bukan klan yang mendo-

nya, dengan biaya rata-rata 60 persen lebih rendah.

kat, terutama dalam hal partisipasi dan kapasitas untuk

minasi) mampu memobilisasi fasilitator dan menerapkan

melakukan pengawasan.

mekanisme menjaga akuntabilitas. Pada kasus seperti ini,

Namun demikian, laporan ini menemukan mayoritas

pemanfaatan infrastruktur pada umummnya lebih tinggi,

infrastruktur yang dibangun tidak digunakan atau hanya

MENGEMBANGKAN KAPASITAS FASILITASI

Laporan ini menemui bahwa dampak positif terkuat terle-

dan memberikan manfaat lebih banyak pada anggota

memberikan manfaat bagi sebagian kecil masyarakat. Hal

Untuk mengatasi kapasitas fasilitator yang terbatas di

tak pada pengembangan akuntabilitas dalam program ini

masyarakat daripada kelompok elit. Terdapat perebutan

ini biasanya terkait dengan kepentingan kelompok elit

tingkat kampung, distrik, dan distrik, laporan ini melihat

sendiri. Sebanyak 12 dari 16 kampung memiliki catatan ali-

kekuasaan antara klan-klan kuat di 4 kampung. Laporan

kampung. Pada kasus lainnya, terutama pada pemban-

adanya kebutuhan akan program pengembangan kapa-

ran dana yang jelas, lengkap dengan kumpulan bukti tan-

ini menemukan bahwa di 4 kampung tersebut, PNPM

gunan infrastruktur basah, masalah teknis muncul karena

sitas seperti program barefoot engineers yaitu program

da terima pembelian. Catatan tersebut tidak ditemukan

RESPEK memberikan celah bagi para aktivis yang terdiri

infrastruktur tersebut jarang digunakan. Sekitar sepertiga

kursus 6-bulan untuk melatih lulusan SLTA dengan pendi-

pada 4 kampung lainnya. Pada 2 kampung dengan akunt-

dari guru, sukarelawan gereja, sukarelawan kesehatan,

dari keseluruhan kasus, infrastruktur dapat berjalan secara

dikan dasar teknik sipil, konstruksi, dan fasilitasi, sebelum

abilitas baik, administrasi kampung mencontoh model

dan lainnya dengan pendidikan yang lebih tinggi. PNPM

efektif dan memberikan manfaat bagi sebagian besar

mengangkat mereka sebagai PD teknik(lihat kotak di hala-

mekanisme PNPM RESPEK untuk kemudian mengem-

RESPEK juga membuka jalan bagi mereka untuk mempen-

masyarakat termasuk mereka yang tidak memiliki hubun-

man selanjutnya). Laporan ini merekomendasikan peng-

bangkan sistem akuntabilitas pada program yang tidak

garuhi pembelanjaan kampung.

gan dekat dengan elit kampung.

gunaan program yang telah ada sebagai model untuk

meraih hasil yang sangat baik dalam hal pembangunan

1. Mengembangkan kapasitas fasilitator melalui sebuah program pengembangan kapasitas (a capacity building program); 2. Mengembangkan sebuah mekanisme pemberian insentif demi meningkatkan kapasitas fasilitasi PNPM; 3. Memciptakan ruang bagi masyarakat di luar elit kam-

ng; dan 4. Melakukan sinkronisasi dengan pemerintah provinsi

mengembangkan keterampilan fasilitasi lainnya, termasuk

terkait dengan pembelanjaan kampung. Laporan ini mencatat bahwa pengembangan sistem akuntabilitas seperti

Pada kasus di mana terdapat satu klan dominan yang

Laporan ini menyatakan bahwa alasan utama gagalnya

keahlian dalam pemberdayaan masyarakat, dan mungkin

ini tidak banyak ditemui bahkan di wilayah luar Papua

mengontrol administrasi kampung, maka mekanisme ini

pemanfaatan infrastruktur oleh sebagian besar masyara-

bekerja sama dengan LSM internasional maupun lokal

yang menerapkan PNPM Perdesaan. Dengan demikian,

sulit untuk diterapkan. Fasilitator seringkali tidak berdaya

kat adalah karena adanya dominasi kelompok elit kam-

yang memiliki keterampilan pada bidang ini, seperti

pengembangan ini, walaupun hanya terjadi di sebagian

mempertanyakan otoritas administrasi kampung. Pada

pung dan rendahnya kualitas fasilitasi.

misalnya organisasi World Vision. Program ini dapat diper-

kecil kampung, sebaiknya dilihat sebagai hal yang positif.

kasus seperti ini, ruang gerak para aktivis cenderung

Pada 7 dari 16 kampung, terdapat tanda-tanda masyara-

dibatasi oleh elit kampung. Secara khusus, laporan ini

Laporan ini juga menyatakan bahwa agar program ini

didikan rendah agar dapat melayani fasilitasi di tingkat

kat mencoba melakukan standar kegiatan pengawasan.

menyebutkan bahwa fasilitator PNPM seringkali terkait

dapat mencapai tujuannya membangun infrastruktur

kampung. Pendanaan untuk kegiatan ini dapat diperoleh

Pengawasan ini biasanya dilakukan oleh anggota klan

dengan atau memiliki ikatan dengan elit kampung. Ter-

yang efektif dan untuk memperkuat lembaga kampung,

melalui otonomi khusus atau melalui pendanaan lemba-

yang senior, bukan anggota klan yang mendominasi.

dapat dominasi monolitis seperti ini di 10 dari 16 kampu-

langkah-langkah berikut ini harus dapat dilakukan:

ga international.

ng yang disurvei.

1. Memperkuat partisipasi masyarakat;

panjang untuk mengikutsertakan kandidat dengan pen-

2. Memperbaiki aspek fungsional infrastruktur basah

Laporan ini menunjukkan bahwa dengan beberapa pengecualian, Pendamping Kampung (PK) pada umum-

Laporan ini mencatat bahwa tingkat partisipasi masya-

nya lulus pendidikan dasar dan mereka tidak dapat

rakat adalah sangat lemah dengan sedikit pengetahuan

melengkapi laporan tanpa bantuan Pendamping Distrik

umum mengenai struktur dan penerapan PNPM RESPEK.

(PD). PD biasanya lulus pendidikan SMP dan atau memi-

Pada masyarakat miskin dan terpinggirkan, tingkat parti-

liki kemampuan literasi dan berhitung yang lebih baik

sipasi biasanya hampir tidak ada. Kelompok masyarakat

dikarenakan aktivitas mereka di gereja. Namun demikian, laporan ini menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan PNPM RESPEK, PK dan anggota TPKK di 10 kampung

dari sisi desain; dan 3. Mengembangkan sistem operasional dan pemeliharaan untuk infrastruktur yang telah dibangun.

MENGEMBANGKAN RANCANGAN PNPM RESPEK AGAR DAPAT MENDORONG PEMBANGUNAN KAPASITAS FASILITASI DAN KELEMBAGAAN Untuk mengembangkan kemampuan fasilitasi, laporan ini merekomendasikan perubahan pada sistem insentif

yang lebih miskin pada umumnya tidak diundang untuk

MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN MEMPERKUAT LEMBAGA DESA

menghadiri rapat atau bahkan tidak mengetahui kegiatan

Meningkatkan partisipasi masyarkat yang bukan terma-

pemangku kepentingan termotivasi untuk mengembang-

rapat. Partisipasi mereka dalam program ini terbatas pada

suk dalam kelompok elit kampung sebaiknya dilaku-

kan kapasitas fasilitasi. Sebagai contoh, dana tambahan

kontribusi tenaga kerja pembangunan infrastruktur.

kan melalui:

dapat diberikan kepada kampung yang dapat menunjuk-

dan sistem tanpa insentif sehingga seluruh institusi dan

10


BAREFOOT ENGINEERS PROGRAM

11


kan kemajuan dalam mengembangkan partisipasi aktif,

berlawanan dengan prinsip-prinsip PNPM. Di Papua

memanfaatkan infrastruktur dengan baik, dan kelom-

Barat, pada saat survei ini dilaksanakan, kebijakan provinsi

pok operasional yang aktif, serta proposal yang efektif.

memberikan celah bagi elit kampung untuk mengontrol

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, tantan-

Temuan awal yang dilakukan melalui misi pengawasan

Sistem pemberian insentif tersebut perlu ditunjang oleh

proses perencanaan di tingkat kampung dengan meny-

gan terbesar yang dihadapi PNPM RESPEK adalah sangat

Bank Dunia (supervision missions) di Papua dan Papua

pengembangan institusi yang mampu melakukan penga-

alurkan dana otonomi khusus kepada kepala kampung.

terbatasnya pendamping yang berkualitas, terutama

Barat, serta melalui kegiatan lainnya, menunjukkan pen-

wasan. Laporan ini juga menyatakan adanya kebutuhan

Kebijakan ini merusak proses partisipasi masyarakat yang

pendamping teknis dengan keahlian dan kualifikasi teknis.

empatan lulusan program Barefoot Engineers sebagai

untuk mengembangkan fasilitasi yang lebih intensif di

merupakan dasar program PNPM Perdesaan. Laporan ini

Untuk mengatasi permasalahan ini, pada Agustus 2008,

fasilitator teknik PNPM RESPEK adalah efektif. Kualitas tek-

wilayah terpencil.

menyarankan agar kebijakan tersebut dapat direvisi untuk

Bank Dunia memberikan sekitar US$1 juta kepada Uni-

nis infrastruktur yang dirancang oleh lulusan ini memberi-

versitas Cendrawasih (UnCen) di Jayapura untuk meran-

kan tingkat kepuasan yang bagus. Kualitas fasilitasi juga

kan dana melalui TPKK.

cang dan melaksanakan pelatihan selama 6 bulan yang

memberikan kepuasan yang sangat baik. Kemampuan

MENDORONG PARTISIPASI KELOMPOK MASYARAKAT MISKIN

mengkombinasikan pembelajaran di dalam kelas dengan

fasilitator ini berbicara dalam bahasa lokal memungkinkan

Laporan ini melihat adanya kebutuhan untuk menin-

MEMPERBAIKI INFRASTRUKTUR BASAH

aplikasi pengetahuan di lapangan. Pembelajaran ini meli-

terjadinya partisipasi yang lebih luas dan aktif. Keahlian

gkatkan partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan

Laporan ini menyatakan dengan jelas bahwa infrastruktur

puti proyek infrastruktur umum berskala kecil yang dida-

dan kontribusi mereka menjadi kebanggaan tersendiri

dengan menciptakan ruang bagi kelompok yang tidak

basah yang dibangun melalui PNPM RESPEK pada umum-

nai oleh PNPM RESPEK.

bagi masyarakat lokal.

terkait dengan elit kampung sehingga mereka dapat

nya memiliki kualitas lebih rendah daripada infrastruktur

menyalurkan aspirasi dan berperan dalam proses pen-

kering. Laporan ini menyarankan agar fasilitator teknik

mendukung pelaksanaan PNPM RESPEK yang menyalur-

Pelatihan berlangsung sukses dengan siswa seban-

Walaupun program Barefoot Engineers di

gambilan keputusan. Untuk mencapai tujuan ini, laporan

menerima pelatihan intensif sehingga dapat mengatasi

yak 120 orang. Sebesar 90 persen dari siswa tersebut

tahun 2003 dan 2009 telah sangat membantu kebutuhan

ini merekomendasikan untuk memprioritaskan proposal

permasalahan ini. Pelatihan tersebut sebaiknya meliputi:

adalah masyarakat asli Papua, 30 persennya adalah

program, PNPM RESPEK masih menghadapi kelangkaan

yang dikembangkan melalui kelompok khusus seperti

zzAnalisis kelayakan rencana dari sisi sumber mata air

wanita. Sebanyak 106 siswa lulus pada Maret 2009. Lulu-

fasilitator teknik. Sekitar 300 posisi tenaga ahli teknik

masyarakat wanita. Agar alokasi dana tidak jatuh kepada

zzPemahaman mengenai sumber mata air

san ini kemudian diangkat menjadi pendamping teknis

masih kosong, dan tingkat pergantian fasilitator teknik

proyek yang hanya memberikan manfaat bagi kelom-

zzPengetahuan mengenai perpipaan

dan dipekerjakan di kabupaten rumah mereka. Mereka ini

masih tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan fasilitator ini,

pok elit, laporan ini menyarankan untuk menciptakan

zzKeahlian memproduksi campuran beton

merupakan lulusan Barefoot Engineers gelombang II. Gel-

proyek dua tahun telah disetujui pada tahun 2011 bagi

kontrol internal dengan membentuk kelompok kolektif

zzKeahlian untuk penanganan kebocoran

ombang I telah dilaksanakan sebelumnya pada 2003 dan

program Barefoot Engineers untuk membuka kelas tamba-

wanita di tingkat distrik dengan perwakilan dari beberapa

zzPembelajaran mengenai kesalahan umum dari

menghasilkan lulusan sebanyak 56 orang. Jumlah lulusan

han dengan siswa sebanyak 140 orang.

kampung. Para perwakilan ini sebaiknya mendapatkan

pembangunan infrastruktur basah dan bagaima-

pelatihan sehingga mereka memiliki pengetahuan untuk

na menanganinya

dari kedua gelombang ini mencakup lebih dari setengah tenaga ahli lapangan yang bekerja untuk program

Program Barefoot Engineers gelombang III ditutup antara

melihat apakah proposal yang diajukan dapat mem-

PNPM RESPEK.

bulan November 2012dan Maret 2013 oleh BAKTI. Seban-

berikan manfaat bagi kebanyakan masyarakat termasuk

Laporan ini juga menyarankan penerapan suatu standar

yak 290 lulusan telah menyelesaikan program dengan

masyarakat miskin dan terpinggirkan. Untuk mengatasi

untuk mengukur apakah suatu proyek infrastruktur basah

Untuk menyediakan kebutuhan teknis bagi masyarakat

sukses dan telah ditempatkan di berbagai lokasi di Papua

kendala subjektivitas, para perwakilan kampung ini sebai-

memenuhi ketentuan pra-kondisi tertentu, dan terutama

kampung yang berada di wilayah terpencil, di mana sulit

dan Papua Barat. Dalam beberapa bulan kedepan, fasili-

knya tidak diperkenankan untuk memeriksa proposal dari

lulus verifikasi bahwa terdapat sumber air bersih yang

untuk merekrut dan mendapatkan tenaga ahli didikan

tator baru ini akan menerima pendampingan di tempat

kampung mereka sendiri. Mekanisme ini dapat juga dite-

cukup untuk mendukung kinerja infrastruktur tersebut.

universitas, program Barefoot Engineers memberikan

kerja (on-the-job coaching) dan pelatihan tambahan.

rapkan untuk memperkuat institusi lokal di tingkat distrik

pelatihan khusus bagi pemuda Papua sehingga mereka

dan kampung. Untuk distrik dengan kampung-kampung

mendapat keahlian baru, rasa percaya diri, dan kesempa-

yang letaknya saling berjauhan dan sulit untuk dijang-

MENGEMBANGKAN SISTEM PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR

tan bekerja.

kau, sebaiknya disediakan biaya transportasi yang dapat

Terdapat banyak infrastruktur baru yang dibangun

dikeluarkan dari dana otonomi khusus.

melalui program PNPM RESPEK. Infrastruktur ini membutuhkan pemeliharaan yang berkesinambungan untuk

MENDORONG SINKRONISASI ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAN DISTRIK

mejaga keberadaan infrastruktur tersebut. Banyak kasus

Laporan ini mencatat bahwa beberapa peraturan provinsi

terwujud dengan menarik biaya dari para pengguna, kec-

gagal mendukung proses partisipasi masyarakat dan

uali jika tersedia dana tambahan khusus untuk kegiatan

menunjukkan bahwa kegiatan pemeliharaan hanya akan

12


pemeliharaan. Laporan ini menyarankan untuk mengem-

haraan yang baik sebaiknya dihargai dengan pemberian

bangkan sebuah sistem sehingga masyarakat dapat men-

dana tambahan yang disalurkan pada dana PNPM RESPEK

gusulkan sebuah proposal pemeliharaan kepada pemer-

di tahun depannya.

intah daerah dengan maksud agar biaya operasional dapat dialokasikan dari dana otonomi khusus.

Terakhir, laporan ini menegaskan kembali perlunya perbaikan model konstruksi infrastruktur basah. Kegiatan

Laporan ini juga menyarankan agar mekanisme pem-

pemeliharaan yang berbiaya tinggi dapat diatasi dengan

berian insentif dapat dikembangkan untuk mendorong

mengembangkan model yang lebih memerhatikan pada

kegiatan pemeliharaan infrastruktur. Melalui mekanisme

kebutuhan lokal termasuk ketersediaan bahan bakar, air

tersebut, kampung-kampung dengan sistem pemeli-

bersih, dan sumber daya penting lainnya.

NOTES 1

Istilah “wilayah Papua” dalam laporan ini mencakup dua provinsi yaitu Papua dan Papua Barat. PNPM RESPEK telah diterapkan di wilayah yang memiliki status otonomi khusus ini.

2

Penelitian ini dilaksanakan di empat distrik yang tersebar di provinsi Papua dan Papua Barat. Pada setiap kabupaten, peneliti memilih satu distrik terpencil dan satu distrik yang berlokasi dekat kota. Pada setiap distrik, para peneliti menyeleksi dua kampung. Pada awal penelitian ini, pemilihan lokasi ditentukan berdasarkan masukan dan konsultasi dengan Bank Dunia serta konsultan provinsi dan kabupaten PNPM. Beberapa lokasi terpilih ada yang harus diganti dikarenakan faktor keamanan (terutama di KabupatenJayawijaya dan Boven Digoel). Pemilihan lokasi dilakukan berdasarkan kriteria:

1) Lama keterlibatan: meliputi serangkaian keterlibatan dengan PNPM RESPEK, yaitu desa yang terlibat dengan PNPM selama 2-3 tahun, dan kampung yang baru saja menerapkan PNPM RESPEK untuk pertama kalinya; 2) Dilihat dari ketersediaan akses transportasi dan fisik: Pada setiap kabupaten, dua distrik dipilih, yaitu satu dengan akses transportasi terbatas, sementara yang lainnya adalah yang memiliki akses memadai; 3) Kedua provinsi: Untuk mencakup keragaman di antara administrasi pemerintah, lokasi terpilih dalam penelitian ini meliputi lokasi di dua provinsi, Papua dan Papua Barat.

Referensi: Sari, Y., Rahman, H. and Manaf, D. (2011). “Evaluasi Laporan Akhir PNPM RESPEK: Kapasitas Lembaga dan Kelembagaan Desa”, AKATIGA, Jakarta.

SERI RINGKASAN STUDI Tujuan utama PNPM Support Facility (PSF) adalah menjadi sarana obyektif untuk mengulas, berbagi pengalaman, dan menerapkan pelajaran dari berbagai program kemiskinan dan untuk menumbuhkan diskusi mengenai solusi untuk program kemiskinan. PSF memfasilitasi pelaksanaan analisis dan penelitian terapan untuk mengoptimalkan desain program berbasis komunitas yang merespon terhadap dampak kemiskinan yang semakin tinggi dan untuk lebih memahami dinamika sosial di Indonesia dan pengaruhnya terhadap pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Penelitian dan analisis ini bertujuan memberikan basis yang kuat untuk perencanaan, pengelolaan, dan perbaikan program pemberantasan kemiskinan pemerintah Indonesia. Penelitian ini juga

dapat mendorong pembelajaran antar negara berkembang, dan menjadi masukan berharga bagi akademisi, instansi pemerintah, dan pelaku pembangunan lain yang menerapkan program berbasis komunitas di mana pun di dunia. Penelitian dan kerja analisis ini diterbitkan oleh PSF dalam rangka mempublikasi dan mempromosikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi dari penelitian dan analisis kepada khalayak yang lebih luas, termasuk akademisi, jurnalis, anggota parlemen, dan pihak–pihak lain yang memiliki ketertarikan terhadap pengembangan masyarakat.

KAPASITAS INFRASTRUKTUR DAN KELEMBAGAAN DESA

Recommend Documents