EVALUASI DAN SEMILOKA PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PUG BIDANG PENDIDIKAN Surabaya, 12-15 Mei 2014
ARTIKEL 14
MENGAPA PERLU EVALUASI Sampai saat ini masih ditemukan gejala kesenjangan gender pada bidang pendidikan, bukan saja pada akses akan tetapi juga mutu dan relevansi pendidikan. Kesenjangan tersebut terjadi bukan hanya faktor kultural akan tetapi juga faktor struktural. Secara kultural diketahui bahwa masyarakat Indonesia leih bersifat patriarkhi, sehingga kedudukan laki-laki dalam setiap kehidupan masyarakat dipandang lebih utama dibandingkan dengan perempuan. Kondisi ini mendorong lahirnya diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai bentuk, mulai dari pembatasan akasesibilitas terhadap layanan publik, pelabelan negatif terhadap perempuan yang dikuatkan dengan nilai-nilai kodrati yang dianggap salah, menempatkan perempuan pada peran-peran domestik dan peran yang tidak strategis sehingga tidak dapat memberikan kontribusi penuh terhadap pengambilan keputusan, dan berbagai kekerasan terhadap perempuan baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik. Kondisi sosiokultural ini diperkuat dengan sistem dan struktur yang berkembang pada sistem pemerintahan. Pembangunan yang dirancang selama ini seolah menegasikan keberadaan perempuan atau tidak menempatkan perempuan sebagai subek penerima utama dari manfaat pembangunan, termasuk di bidang pendidikan.
Beberapa kasus putus sekolah di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pola putus sekolah yang terjadi pada perempuan dan laki-laki yang dipengaruhi oleh faktor sosial budayanya. Putus sekolah pada perempuan yang disebabkan karena kemiskinan berujung pada pernikahan (dini) atau bekerja sebagai jawaban untuk menyelamatkan keluarga dari beban ekonomi. Sementara pada laki-laki, putus sekolah yang disebabkan faktor ekonomi berujung pada bekerja.
Di samping itu, pada kondisi geografis yang sangat sulit untuk
menjangkau layanan pendidikan, anak perempuan cenderung memiliki partisipasi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Pada aspek mutu pendidikan terdapat kecenderungan umum bahwa prestasi akademiki peserta didik perempuan lebih baik dibandingkan dengan laki-laki, sedangkan untuk prestasi nonakademik sebaliknya. Kebijakan
tentang
pengarusutamaan
gender
dalam
pendidikan
dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan askes, berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan pendidikan, memiliki kontrol terhadap sumber daya pembangunan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari program pendidikan. Upaya untuk mewujudkan hal tersebut dimulai dari pemahaman para pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan yang mengintegrasikan dimensi keadilan dan kesetaraan gender di dalamnya. Selama ini telah banyak dukungan kebijakan dan payung hukum dari pemerintah pusat untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Di bidang pendidikan, Permendiknas No. 84 Tahun 2008 menjadi salah satu komitmen Pemerintah Pusat untuk membangun pendidikan yang responsif gender. Di samping itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan advokasi dan bantuan dana kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengintegrasikan dimensi keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan pendidikan. Di beberapa daerah, pemerintah daerah telah membuat Peraturan Daerah atau peraturan lainnya untuk mendukung integrasi gender dalam pembangunan di daerah, akan tetapi tidak semua daerah memiliki perkembangan yang sama dalam menindaklanjuti perangkat hukum yang telah dimiliki.
1
“Evaluasi dan Semiloka Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG Bidang Pendidikan”
Atas dasar hal tersebut, dipandang perlu untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dalam memberikan advokasi terhadap pemerintah daerah (Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota). Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk merumuskan kembali strategi yang dapat dilakukan untuk mempercepat integrasi dimensi keadilan dan kesetaraan gender dalam bidang pendidikan.
Dasar Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Evaluasi dan Semiloka Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG Bidang Pendidikan dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum sebagai berikut: 1.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
4.
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2009-2014.
5.
Instruksi Presiden
Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional
Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA). 6.
Instruksi Presiden
Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
Gender dalam Pembangunan Nasional. 7.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
8.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
9.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 84 tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan.
2
“Evaluasi dan Semiloka Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG Bidang Pendidikan”
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014. 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2012 tentang Bantuan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, Serta Lembaga di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal. 13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014, Nomor: SP. DIPA-A-023.05.1.666866/2014, tanggal 5 Desember 2013.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Evaluasi dan Semiloka Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG Bidang Pendidikan, antara lain bertujuan: 1.
Mengetahui pencapaian program PUG Bidang Pendidikan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2.
Memetakan permasalahan implementasi PUG Bidang Pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota;
3.
Merumuskan strategi dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG Bidang Pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota.
Hasil yang Diharapkan Penyelenggaraan Kegiatan Evaluasi dan Semiloka Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG Bidang Pendidikan, antara lain bertujuan: 1.
Diperolehnya informasi tentang pencapaian implementasi PUG dalam bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang dilihat dari: a. Payung hukum (Kebijakan)
3
“Evaluasi dan Semiloka Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG Bidang Pendidikan”
b. Dokumen Perencanaan (Renstra, RKA) c. Kelembagaan, SDM dan Gender Focal Point d. Program dan Kegiatan (persentase program yang sudah responsif gender) e. Data Terpilah f. Dukungan Anggaran (APBD) g. Dokumen-dokumen pendukung lainnya; Hasil analisis melalui GAP atau lainnya; GBS, dan TOR Responsif Gender. 2.
Diperoleh pemetaan tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melaksanakan PUG Bidang Pendidikan;
3.
Tersusunnya rekomendasi untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan strategi peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dalam pembangunan pendidikan di daerah (provinsi/kabupaten/ kota).
D. Proses Pelaksanaan Kegiatan 1) Registrasi Peserta
Panitia melakukan registrasi peserta di meja panitia yang telah disiapkan. Setiap peserta mendaftarkan diri kepada panitia dengan menyerahkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, yaitu: 1) surat tugas sebagai pengganti SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; 2) bukti riil pengeluaran darat; 3) tiket pesawat, boarding pass, dan airport
4
“Evaluasi dan Semiloka Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG Bidang Pendidikan”
tax (bagi peserta yang menggunakan transportasi udara kelas ekonomi dengan rute terdekat). 2) Pembukaan Kegiatan Kegiatan dimulai dengan menyanyikan lagu “Indonesia Raya”
secara
bersama-sama,
dilanjutkan
dengan
rangkaian
acara
pembukaan, sebagai berikut:
a) Laporan Penyelenggara Kegiatan oleh Kasi Penyusunan Program, Dra. Kurniati Restuningsih, M.Pd mewakili Kasubdit Program dan Evaluasi.
Beberapa hal penting yang disampaikan beliau dalam laporan penyelenggaraan kegiatan: 1) Pertama-tama memanjatkan puji syukur kepada Tuhan YME atas terselenggaranya kegiatan Evaluasi dan Semiloka Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Pendidikan terlaksana dengan lancar.
5
“Evaluasi dan Semiloka Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG Bidang Pendidikan”
PUG
Bidang
2) Salam penghormatan kepada tamu undangan
khususnya
Dirjen PAUDNI, Deputi KPP dan PA, Bappenas dan Tim Pakar PUG Bidang Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 3) Selamat
datang
kepada
seluruh
peserta
Kegiatan
“Evaluasi dan Semiloka Peningkatan Kapasitas PUG Bidang Pendidikan”. 4) Kegiatan ini, dirancang dengan maksud untuk mendukung kebijakan Kemdikbud dalam rangka pencapaian program PUG Bidang Pendidikan, pemetaan masalah implementasi PUG
Bidang
peningkatan
Pendidikan, kapasitas
dan
perumusan
kelembagaan
PUG
strategi Bidang
pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota. 5) Sampai saat ini masih ditemukan gejala kesenjangan gender pada bidang pendidikan, bukan saja pada akses akan tetapi juga mutu dan relevansi pendidikan. 6) Kesenjangan tersebut terjadi bukan hanya faktor kultural akan tetapi juga faktor struktural. 7) Secara kultural diketahui bahwa masyarakat Indonesia lebih bersifat patriarkhi, sehingga kedudukan laki-laki dalam setiap kehidupan
masyarakat dipandang lebih utama
dibandingkan dengan perempuan. Kondisi ini mendorong lahirnya diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai bentuk, mulai dari pembatasan aksesibilitas terhadap layanan publik, pelabelan negatif terhadap perempuan yang dikuatkan dengan nilai-nilai kodrati yang dianggap salah, menempatkan perempuan pada peran-peran domestik dan peran yang tidak strategis sehingga tidak dapat memberikan kontribusi penuh terhadap pengambilan keputusan, dan berbagai kekerasan terhadap perempuan baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Kondisi sosiokultural ini diperkuat dengan sistem dan struktur yang berkembang pada sistem pemerintahan.
6
“Evaluasi dan Semiloka Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG Bidang Pendidikan”
8) Dalam upaya menyamakan persepsi tentang substansi program dan untuk melakukan peningkatan kapasitas Program
PUG
Bidang
Pendidikan
Provinsi
dan
Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu menyelenggarakan KEGIATAN
EVALUASI
DAN
SEMILOKA
PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PUG BIDANG PENDIDIKAN Tahun 2014.
b) Ucapan Selamat Datang oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
1) Menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur tidak bisa hadir pada kegiatan Evaluasi dan Semiloka ini karena bertepatan waktunya dengan acara lain yang tidak bisa ditinggalkan.
7
“Evaluasi dan Semiloka Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG Bidang Pendidikan”
2) Memberi apresiasi yang baik kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI dimana kota Surabaya
mendapatkan
kehormatan
sebagai
tempat
penyelenggaraan kegiatan ini. 3) Memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan YME sehingga kita dapat mengikuti kegiatan Evaluasi dan Semiloka Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG Bidang Pendidikan terlaksana dengan sukses. 4) Berdasarkan data BPS kalau Provinsi Jawa Timur masih memiliki penduduk buta aksara yang cukup besar di Indonesia sehingga dengan kegiatan Evaluasi dan Semiloka PUG Bidang Pendidikan memberikan benang merah terhadap ketertinggalan perempuan sehingga diperlukan affirmasi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. 5) Provinsi Jawa Timur telah membuktikan pada beberapa tahun ini dengan memberikan anggaran yang cukup signifikan dalam melakukan gerakan penuntasan buta aksara dan meningkatkan pemahaman terhadap masyarakat tentang gender responsive pada satuan pendidikan dan masyarakat. 6) Namun demikian masih banyak tantangan yang harus dikerjakan dan dituntaskan untuk menuju masyarakat yang responsive gender. 7) Mengucapan terima kasih kepada berbagai pihak atas pemilihan kota Surabaya sebagai tempat penyelenggaran dan semoga hasil yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi masyarakat di Indonesia sehingga responsive gender.
c) Pembukaan sekaligus paparan kegiatan oleh Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal PAUDNI
8
“Evaluasi dan Semiloka Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG Bidang Pendidikan”
1) Mengawali
arahan
Direktur
Pembinaan
Pendidikan
Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Non
Formal
dan
Informal,
Dr.
Wartanto,
menyampaikan salam dan penghormatan kepada Bappenas, KPP dan PA, Direktorat Jenderal Anggaran, Tim Pakar dan semua pihak yang mendukung gender mainstream di bidang pendidikan. 2) Memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemurahannya terutama niat dan sehat sehingga dapat menghadiri kegiatan ini dengan penuh semangat dan antusias. 3) Komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan PUG dalam seluruh bidang pembangunan, termasuk
dalam
bidang pendidikan terus ditingkatkan, bahkan mulai tahun 2014 PUG dalam pembangunan diarahkan pada suatu aktivitas yang lebih terukur dari kegiatan pembangunan yaitu melalui Perencanaan dan Penganggaran responsif Gender (PPRG). 4) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Kementrian
yang
memiliki
komitmen
untuk
mengintegrasikan dimensi keadilan dan kesetaraan gender pada seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi pembangunan pendidikan. 5) Di samping melakukan penguatan internal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga memfasilitasi Dinas
9
“Evaluasi dan Semiloka Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG Bidang Pendidikan”
Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan kegiatan serupa melalui program penguatan kapasitas kelembagaan PUG. 6) Sampai dengan tahun 2013, seluruh Dinas Pendidikan Provinsi
di
Indonesia
telah
mendapatkan
advokasi
pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan melalui fasilitasi pendanaan dan pelatihan/pendampingan. Beberapa provinsi
menunjukkan
perkembangan
yang
cukup
signifikan, di mana pemerintah daerah secara terus menerus memberikan perhatian khusus tentang implementasi PUG tersebut. Namun demikian, beberapa provinsi memiliki hambatan dalam mengimplementasikan PUG Bidang Pendidikan. 7) Beberapa
permasalahan
utama
ketidakberhasilan
implementasi PUG di daerah: Belum adanya payung hukum yang dimiliki pada tingkat Pemerintah Daerah (Perda/Pergub/ Perbup/Perwal). Masih
terdapat
“gender”,
di
pemahaman mana
gender
yang
keliru
tentang
diidentikkan
sebagai
pemberdayaan perempuan. Tingkat rotasi dan mutasi jabatan yang cepat Gender focal point belum berjalan secara efektif dalam membantu implementasi PUG. 8) Atas dasar kondisi di atas diperlukan suatu perubahan strategi dalam membangun pengarusutamaan gender dalam pendidikan di provinsi, sehingga persoalan yang ada selama ini diidentifikasi dapat dipecahkan dengan baik. 9) Pada tahun 2011 Pemerintah Pusat melalui Permendagri No. 67 Tahun 2011 menetapkan bahwa diperlukan suatu strategi implementasi PUG yang lebih masif yaitu melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). sebagai penguat pencapaian tersebut Menteri Dalam Negeri menyampaikan surat kepada seluruh Gubernur untuk
10
“Evaluasi dan Semiloka Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG Bidang Pendidikan”
membentuk Sekretariat Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada tanggal 10 Septeber 2013.
d) Pembacaan doa Pembacaan Doa oleh Drs. Zaenal Ariffin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Semoga kegiatan ini dengan diawali “doa” mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah SWT.
e) Penjelasan Teknis Kegiatan Setelah pembacaan doa, acara diteruskan dengan penjelasan teknis kegiatan yang dipandu oleh Kasi Penyusunan Program, Subdit Program dan Evaluasi, Dra. Kurniati Restuningsih, M.Pd.
Subi sudarto
11
“Evaluasi dan Semiloka Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG Bidang Pendidikan”
