IMPLEMENTASI PUG KEMENHUT Dan
DRAFT REVISI PERMENHUT PEDOMAN PUG (pug.dephut.go.id)
16 September 2014 Pokja PUG Kemenhut
PEDOMAN PUG DI KEMENHUT 1. Inpres No.9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional 2. Surat Edaran 4 Menteri yaitu Menteri PP&PA, Bappenas, Keuangan dan Mendagri tentang Strategi Nasional Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif (PPRG) 3. Permenhut Nomor 65 Tahun 2011 tentang Perencanaan Penganggaran Responsif Gender sektor Kehutanan 4. Peraturan Menteri 94/PMK.02/2013
Keuangan
Nomor
5. Pedoman Penyusunan Data Terpilah Bidang Kehutanan 6. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Anggaran Responsif Gender
Optimalisasi Pelaksanaan PUG Kemenhut A. Pokja PUG Kemenhut : Koordinator Kepala Biro Perencanaan B. Sub Pokja PUG (ketua) 1. Setjen : Kepala Bagian Evaluasi Biro Perencanaan 2. BPDAS-PS : Kepala Bagian Program dan evaluasi 3. BP2SDMK : Kepala Pusat Perencanaan pengembangan SDM 4. Planologi : Kepala Bagian Program dan evaluasi 5. PHKA : Kepala Bagian Program dan evaluasi 6. BUK : Kepala Bagian Program dan evaluasi 7. Litbang :Kepala Bagian Program dan Kerja Sama 8. Itjen : Kepala Bagian Data dan Pelaporan
Implementasi Kegiatan Pokja PUG 1. Evaluasi Pelaksanaan Mou Kemenhut dan Kemen PP&PA a. Menyediakan SDM bagi pelaksanaan advokasi, sosialisasi, pelatihan b. Penyediaan KIE yang RG c. Memperkuat dan mengefektifkan POKJA PUG d. Melakukan kajian tentang kehutanan yang RG (Policy Brief) 2. Revisi SK Menhut No.528/Menhut-II/Peg/2004 Tentang Panduan Pelaksanaan PUG Kemenhut
Tahun 2014
3. Model Kegiatan Responsif Gender a. Sumba Timur b. Sumatera Barat 4. Pengembangan konsep gender dalam perubahan iklim (Forclime) 5. Sosialisasi dan penyusunan Pedoman Data Terpilah dan Pedoman Monev ARG 6. Pembuatan Modul Diklat PPRG 7. Capacity Building pelaksanaan PUG
Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Presiden RI a. Tahun 2011 : APE Tingkat Pemula b. Tahun 2012 : APE Tingkat Madya c. Tahun 2013 : APE Tingkat Madya Saat ini sedang dilakukan Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan PP dan PA sebagai bahan Penilain pemberian APE Tahun 2014
MODEL PEMBANGUNAN KEHUTANAN YANG RESPONSIF GENDER 1
Pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat
KWT MEKAR SYUHADA Didirikan 12 Maret 2010 di jorong simarasok Nagari Simarasok dengan SK pengukuhan dari Wali Nagari Simarasok Nomor 04 Tahun 2010, anggota 20 orang
PROFIL KWT JELITA Di Jorong Sitingkai Nagari Koto Rantang Kec Palupuh Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat, Dikukuh kan melalui Surat Keputusan Wali Nagari Koto Rantang no: 09 tahun 2012 dengan jumlah anggota sebanyak 25 orang
2
Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pemanfaatan dan Pelestarian Flora Penghasil Pewarna di Sumba Timur (NTT) Kab Sumtim penghasil kain tenun ikat, 14 kec dr 22 kec yg masy melakukan usaha tenun, dg hampir 700 unit usaha. Flora penghasil warna 62 jenis, pengrajin di Desa Kaliuda menggunakan 6 jenis flora penghasil pewarna alam, namun baru 2 jenis yg sudah mulai dibudidayakan, jenis lainnya diambil dr hutan atau dibeli. Pengrajin di Desa Kaliuda memproduksi 3 jenis kain tenun (selendang, sarung dan kain), dg rata2 pendapatan R. 3.335.000,- per KK/bl
TAHAPAN MODEL KEGIATAN No. Bulan Melakukan pemetaan jumlah kelompok tani hutan yang ada di lokasi model. 1 Maret Melakukan pemetaan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian, Dinas dan UPT baik di provinsi 2 Maret maupun kab/kota di lokasi yang akan menjadi model Melakukan FGD kepada kelompok sesuai dengan lokasi, dipilih 2 kelompok. 3 Maret Rapat koordinasi dengan SKPD berdasarkan hasil FGD kebutuhan kelompok tani hutan di lokasi 4 Maret percontohan, sinkronisasi kegiatan antara SKPD satu dengan SKPD yang lain. Sosialisasi pedoman PPRG, Data dan Monev Kehutanan serta pengenalan isu gender dan 5 Juni analisis gender kepada SKPD terkait pilot di kab/kota, bila memungkinkan sebaiknya SKPD yang di provinsi juga dilibatkan agar kegiatannya bisa sinkron. Pendampingan teknis untuk penyusunan dan pengolahan data terpilah di provinsi dan 6 Juni kab/kota percontohan. Pendampingan teknis sebanyak 2 kali, untuk SKPD terkait baik di provinsi maupun kab/kota 7 Juni percontohan, dan memastikan bahwa GBS yang mereka buat masuk dalam dokumen RKASKPD TA. 2015 baik di provinsi maupun kab/kota. Melakukan monitoring secara berkala di tahun berikutnya, untuk melihat perkembangan dari September 8 kegiatan yang sudah disepakati oleh SKPD. Juga evaluasi kegiatan yang di GBS-kan.
Ket sudah sudah sudah sudah sudah
sudah sudah
-
TRAINING OF FACILITATOR
Fasilitator Litbang
Priyo Kusumedi, S.Hut, MP
Dr. Niken Sakuntaladewi
SK 528/MenhutII/Peg/2001 PANDUAN PUG
1. Perencanaan PUG 2. Alur Kerja Analisis gender 3. PEP (Monev)
PERMENHUT 65/2011 PPRG
1. PPRG 2. PEP/Monev
PEDOMAN MONEV ARG
1. PEP (Monev) kegiatan Responsif Gender 2. PEP GBS
REVISI
REVISI 528/Menhut-II/Peg/2004 tentang PANDUAN PELAKSANAAN PUG DALAM PEMBANGUNAN KEHUTANAN
Hasil FGD II : (identifikasi faktor yg mempengaruhi program gender) 1.
Kebijakan tour of duty dan tour of area belum jelas dari sisi waktu dan lokasi 2. Pemahaman dan komitmen semua tingkat terhadap pentingnya penelitian gender masih kurang 3. Penganggaran belum optimal 4. Kondisi topologi dilapangan yang medannya bervariasi 5. Kebijakan pimpinan dlm melibatkan perempuan dalam kegiatan di lapangan masih kurang 6. Kurikulum Diklat Perlu dimasukkan isu gender 7. Isu sosial atau budaya terkait gender di kementerian kehutanan (pembagian peran) penempatan basarhut di lokasi. 8. Evaluasi program perlu dilakukan 9. Distribusi gender, kepakaran, gender dan lokasi 10. Keseimbangan jumlah peneliti laki dan perempuan perlu dipertimbangkan
PEDOMAN DATA TERPILAH
Teknik, format, pengolahan dan penyajian data terpilah
OUTLINE PERMENHUT PANDUAN PELAKSANAAN PUG BIDANG KEHUTANAN 1.
Pendahuluan Latar Belakang, Dasar Hukum , Maksud, Tujuan, Sasaran, Ruang Lingkup PUG Bidang Kehutanan
2. ISU GENDER BIDANG KEHUTANAN • Konsep gender • Isu gender Kehutanan • Isu gender dalam prograj dan kegiatan 3. PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG KEHUTANAN Pengarustamaan Gender Komponen awal Pengarusutaman Gender Pengarusutamaan Gender Bidang Kehutanan 4. Integrasi Gender dlm Perencanaan & Anggaran • Arah Pemb. Sektor Kehutanan • Penyusunan PPRG pada Program/Kegiatan • Data terpilah & Analisis gender 5. Monitoring dan Evaluasi 6. Penutup
ISU GENDER DALAM DOKUMEN PERENCANAAN
1
RPJMN TEKNOKRATIK 2015-2019
V
BUKU II PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG
2
RENSTRA KEMENHUT 2015-2019
V
Draft Renstra (Tantangan dan Kebijakan)
3
RENJA KEMENHUT 2015
V
Bab III Tantangan dan Kebijakan
RPJMN TEKNOKRATIK 2015-2019
(BUKU II PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG) BAB I PENGARUSUTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG Arah Kebijakan dan Strategi KEMENTERIAN KEHUTANAN
INDIKATOR
1. Diseminasi Riset, Pengelolaan KHDTK, Persemaian dan lain-lain 2. Peningkatan kemampuan dan akses 500.000 orang terhadap HKm dan HD 3. Bakti Rimbawan KPH 4. Pelatihan di kantor sendiri : Sosialisasi audit responsif gender 5. Pengawasan yang profesional guna menjamin mutu kinerja Kemenhut pada wilayah kerja Inspektorat I, II, III dan IV (termasuk Pengawasan thp pelaksanaan kegiatan responsif gender) 6. Pengembangan pemanfaatan jasling 7. Pengembangan kawasan konservasi dan ekosistem esensial dan pembinaan hutan lindung 8. Peningkatan Kapasitas SDM satker BPKH berbasis Gender 9. Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran kehutanan 10. Juknis DAK Bidang Kehutanan 2016
ARG
ANGGARAN RESPONSIF GENDER
TAHUN 2014 Rp 30.081.042.000
1 2 3
Litbang PHKA Setjen
Rp.1.547.811.000,Rp. 227.600.000,Rp. 490.225.000,-
4 5
BP2SDMK Itjen
Rp. 690.550.000,Rp. 14.197.906.000,-
6 7
BPDAS-PS BUK
Rp. 1.790.000.000,Rp. 8.947.360.000,-
8
Planologi
Rp. 2.189.590.000,-
TERIMA KASIH
Silahkan mengambil makanan ringan secara bergiliran
