PENERAPAN PUG DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2
PERPRES NO. 5 TAHUN 2010 RPJMN 2010-2014 A.
3 (tiga) agenda prioritas: a) Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; b) Menciptakan Indonesia aman dan damai; c) Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
B. 3 (tiga) Strategi Pengarusutamaan (mainstreaming/ terintegrasi) ke dalam semua sektor: a) Pembangunan berkelanjutan (sustainable development); b) Tatalaksana pemerintahan yang baik (good
governance) c) Gender .
APA PENGARUSUTAMAAN GENDER ? Strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah
4
ALUR PIKIR PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER Kesejahteraan masyarakat (L, P, A)
Pembangunan Nasional
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat (L, P, A)
Kebijakan, program, kegiatan, anggaran
Strategi pembangunan (PUG)
K/L Pemda
?
Akses Partisipasi
Transparansi
Kontrol
Memenuhi rasa keadilan
Manfaat
Mengurangi kesenjangan
KKG
Kebutuhan, Aspirasi, Pengalaman P & L
5
DASAR PELAKSANAAN • Undang-Undang
No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on
The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).
• Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 20052025. • Instruksi Presiden (lnpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional, yang mengharuskan semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan PUG.
lanjutan • Peraturan Menteri Keuangan No. 94/PMK.02/2013 tentang
Petunjuk Penyusunan RKAKL Tahun 2014 • Surat Edaran Bersama 4 Menteri tahun 2012 (, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ka. Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri) tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender
7
KENAPA KESETARAAN GENDER MENJADI PERHATIAN?
Peran dan relasi gender menimbulkan ketidakadilan dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; Hasil pembangunan diterima secara tidak sama, tidak adil oleh laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan, dan difabel sehingga menyebabkan ketimpangan dalam kemajuan dan banyak masalah tidak dapat diselesaikan dengan baik.
8
KESETARAAN GENDER Akses Kesetaraan Gender
Kontrol Partisipasi Manfaat
Aspirasi
o
o o Pengalaman o Permasalahan o
Kebutuhan
Perempuan Laki-laki Anak perempuan Anak laki-laki Difabel
Pengintegrasian Gender dlm Pembangunan Perencanaan • Regulasi PUG/HA
• Pedoman Monev
• Pokja PUG • Data Terpilah
• Indikator • Alat Analisis
Evaluasi
7 Prasyarat Pelaksanaan PUG
Penganggaran • Regulasi PUG/HA • SDM yg Mampu • Data Terpilah • Alat Analisis
•
SDM yg Mampu • Juklak/Juknis • Peran Masyarakat
ISU GENDER KELAUTAN DAN PERIKANAN • Data kelompok pembudidaya laki-laki jumlahnya lebih banyak
daripada kelompok pembudidaya perempuan karena masih ada kesenjangan akses bagi pembudidaya perempuan dalam membentuk kelompok • Penentuan dan lokasi sentra untuk pengembangan industri pengolahan hasil perikanan belum sepenuhnya mempertimbangkan kemudahan akses bagi perempuan; dalam hal waktu dan lokasi pertemuan sehingga pertemuan teknis lebih banyak diakses oleh laki-laki • Usaha pengolahan perikanan sebagian besar dilakukan oleh perempuan, tetapi perempuan kurang mendapatkan akses untuk mendapatkan permodalan bagi usaha pengolahan perikanan
IMPLEMENTASI PUG KKP
KEBIJAKAN
PPRG
KEBIJAKAN • KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN DENGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 06 MENKP/KB/III/2011 DAN NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN • KEP.51/MEN/SJ/2012 TENTANG KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN • PERJANJIAN KERJASAMA DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI DENGAN DIRJEN PERIKANAN TANGKAP TENTANG FASILITASI BIMBINGAN DIVERSIFIKASI USAHA PENANGKAPAN IKAN BAGI WANITA NELAYAN
13
MENGAPA PPRG ? 1. Agar penggunaan anggaran lebih efektif, efisien, dan adil
(lebih tepat sasaran); 2. Mengurangi kesenjangan gender (gender gap); 3. Menunjukkan komitmen pemerintah terhadap penerapan PUG; 4. Mengoptimalkan penerima manfaat pembangunan yang adil bagi seluruh masyarakat baik perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki, dan difable.
14
KRITERIA PEMILIHAN PROGRAM/KEGIATAN YANG AKAN DISUSUN ARG • Yang memiliki daya ungkit besar terhadap
penurunan kesenjangan gender terutama yang menangani Bidang Perekonomian dan Polsoskum • Berkaitan dengan prioritas pembangunan nasional pencapaian MDG’s • Berhubungan dengan pelayanan publik/ service delivery • Memperkuat pelembagaan PUG terutama capacity building , advokasi dan penyediaan data terpilah
PMK NOMOR 94/PMK.02/2013 • ARG adalah anggaran yang mengakomodasi 2 hal: • Keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat (dari program pembangunan), berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber daya • Kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki terhadap kesempatan/peluang dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan • Penekanan ARG adalah pada kesetaraan dalam
penganggaran, dengan cara menelaah dan menganalisa dampak dari belanja suatu kegiatan terhadap perempuan dan laki serta menjawab kebutuhan perempuan dan laki-laki
MEKANISME PENGALOKASIAN ARG DALAM RKAKL • Penerapan ARG pada sistem penganggaran diletakkan pada
output, relevansi komponen input dengan output yang akan dihasilkan harus jelas • K/L yang wajib menerapkan ARG adalah K/L yang telah mendapatkan pendampingan PPRG dari KPPPA • Penerapan ARG fokus pada penugasan prioritas nasional, pelayanan kepada masyarakat dan pelembagaan PUG • Dilakukan melalui 2 tahap yaitu Analisis Gender dan penyusunan GBS
PRINSIP DASAR ARG 1. Anggaran Responsif Gender bukanlah anggaran yang yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan; 2. Pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan peran dan tanggung jawab laki-laki, perempuan serta kelompok lain; 3. Tidak berlaku sebagai dasar untuk meminta tambahan alokasi anggaran; 4. ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% laki-laki – 50% perempuan untuk setiap kegiatan; 5. Bukan berarti bahwa alokasi anggaran responsif gender berada dalam program khusus pemberdayaan perempuan; 7. Tidak harus semua program dan kegiatan perlu mendapat koreksi agar menjadi responsif gender ada juga yang netral gender.
AKSELERASI PELAKSANAAN PUG NASIONAL DAN DAERAH Diterbitkan Surat Edaran Bersama 4 Menteri Tahun
2013 Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara PP dan PA (Nomor : 270/M.PPN/11/2012; SE33/MK.02/2012; 050/4379A/SJ; SE 46/MPP-PA / 11/2012) tentang STRANAS percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.
18
TUJUAN STRANAS • Pelaksanaan PUG dalam tataran siklus pembangunan
menjadi lebih terarah, sistematis dan sinergis, serta berkelanjutan baik di tingkat nasional maupun daerah • Memberi rujukan untuk pelaksanaan Percepatan PUG melalui PPRG di tingkat nasional mapun daerah agar lebih terarah, sistematis, dan sinergis di tingkat nasional maupun daerah (Provinsi dan Kabupaten /Kota) melalui Juklak PPRG baik untuk K/L dan daerah
