VII. RANCANGAN PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pendekatan analisis SWOT yang telah dilakukan pada pembahasan terdahulu dalam upaya memperkuat kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau menghasilkan strategi yang mesti ditindaklanjuti oleh UPT. Penyempurnaan kurikulum harus di integrasikan dengan realitas instansional dan jaminan pengembangan karir PNS. Sejalan dengan itu reposisi tenaga widyaiswara dibidang kualifikasi teknis harus mendapat tempat utama bagi penguatan UPT. Penyempurnaan kurikulum yang adaptabel dan reposisi widyaiswara secara sinergis berperan dalam pembentukan dan pencitraan UPT Pendidikan dan Pelatihan dan personal Widyaiswara. Jika UPT dijadikan tempat sumber pencerahan kualitas aparatur PNS dalam pelayanan dan pemberdayaan publik, maka kurikulum dan tenaga widyaiswara penyangga utama penghasil pencerahan. Sejalan dengan penjelasan tersebut, evaluasi pasca diklat terhadap PNS perlu dilakukan meskipun pemberian kewenangan kepada UPT secara penuh untuk mengelola program-programnya tidak dapat dilakukan saat kini karena UPT bagian dari Instansi Badan Kepegawaian Daerah. Paling tidak intensitas koordinasi dapat ditingkatkan kepada pemangku kepentingan dengan pelibatan mereka dalam perumusan langkah-langkah yang dilakukan bagi penyempurnaan kapasitas UPT Pendidikan dan Pelatihan. 7.1.
Penyusunan Program Pengembangan Kapasitas UPT Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. Menindaklanjuti evaluasi atas kelembagaan Unit Pelaksana Teknis
Pendidikan dan Pelatihan, maka tahapan selanjutnya penyusunan Program pengembangan kapasitas UPT Diklat. Program disusun dimaksudkan untuk mengatasi persoalan-persoalan sekaligus memantapkan kapasitas UPT dalam rangka
optimalisasi
penyelenggaraan
tugas
dan
fungsinya.
Dengan
mempergunakan alat analisis SWOT pada pembahasan terdahulu telah teridentifikasi beberapa kelemahan sebagai faktor penghambat bagi UPT
77
Pendidikan dan Pelatihan. Untuk mengatasi permasalahan, program yang diusulkan adalah sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan diklat diadakan oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Daerah mengacu kepada kurikulum nasional yang diterbitkan Lembaga Administrasi Negara tidak efektif mempersiapkan tenaga siap pakai setelah kembali ketempat tugas di satuan kerja PNS yang bersangkutan. Sebagian besar PNS yang mengikuti diklat di UPT disebabkan oleh 2 (dua) hal yaitu pertama, penugasan dari Dinas/Instansi dan kedua mendapatkan sertifikat yang kelak suatu saat dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan jenjang karir PNS. Keinginan untuk mendapatkan pengetahuan praktis yang dapat diterapkan di tempat kerja adakala sulit diwujudkan karena materi yang diberikan selama mengikuti diklat belum mempunyai keterkaitan dengan tugas dan fungsi suatu instansi. Untuk mencapai tingkat PNS yang profesionalisme semakin jauh jika program kediklatan tidak mengajarkan materi sesuai latar belakang pendidikan dan tempat tugas. Seseorang yang berasal dari Instansi Pertanian didalam diklat aparatur belum diajarkan materi tentang pertanian.
Seseorang yang berlatar belakang pertambangan akan
mendapatkan materi tentang administrasi pemerintah. Kalaupun ada diklat teknis, materi yang diberikan bersifat penunjang seperti komputer, bahasa inggris, manajemen proyek ataupun administrasi. Selanjutnya yang paling penting diselenggarakan diklat ingin menghasilkan PNS yang bekerja mengabdi untuk Negara dan masyarakat. Dari aspek bekerja untuk masyarakat (pengabdian), pengamatan selama ini terhadap kurikulum di UPT tidak ditemukan Materi Pelajaran bermuatan pelayanan publik. Padahal hal sangat penting diberikan kepada PNS sebagai abdi masyarakat. Tentunya akan semakin sulit membentuk karakter dan sifat PNS dalam melaksanakan tugastugas yang berhubungan dengan kemasyarakatan jika materi pelajaran dan kurikulum tersebut tidak ada. Oleh karena perlu dilakukan langkah-langkah bagi penyempurnaan kurikulum berbasis pelayanan publik sesuai tugas pokok masing-masing peserta diklat PNS. Untuk itu dipandang mendesak dilakukan Program Reformulasi kurikulum pendidikan dan pelatihan pada UPT. 2. Selain rasio perbandingan jumlah tenaga widyaiswara terhadap materi pelajaran diklat di UPT belum seimbang, kualifikasi keahlian widyaiswara dalam memahami dan menyampaikan materi pelajaran cenderung belum baik.
78
Penguasaan materi tidak dapat dikembangkan menjadi kemasan menarik dan seharusnya dapat memberikan wawasan baru kepada peserta diklat. Pengajaran widyaiswara terlalu berfokus kepada buku textbook semata-mata. Ditambah lagi widyaiswara sebagai pelaksana kegiatan pendidikan dan pelatihan mulai dari merancang kurikulum, modul, sebagai instruktur atau tutor, pembimbing
serta
mengevaluasi program kegiatan pendidikan dan
pelatihan, kurang mempunyai kompetensi yang kuat dalam metodologi pemberdayaan masyarakat serta kemampuan pelaksanaan training dalam bentuk participatory training. Untuk mengatasi persoalan kuantitas dan kompetensi widyaiswara perlu dirancang Program Peningkatan Kapasitas Widyaiswara melalui pendidikan formal (pascasarjana), maupun dengan sistem
diklat
dengan
muatan
pendidikan
yang
berorientasi
pada
pengembangan masyarakat. 3. Saat ini UPT Pendidikan dan Pelatihan belum mempunyai kewenangan penuh dalam memberikan penilaian terhadap PNS pasca mengikuti diklat, menganalisis kebutuhan diklat serta merekomendasikan bentuk-bentuk pendidikan
dan pelatihan bagi pengembangan kapasitas PNS, mengingat
tidak semua persoalan yang terjadi pada individu PNS dapat diatasi melalui jenjang diklat. Bentuk kewenangan ini harus diatur dalam suatu Surat Keputusan Gubernur dan disosialisasikan kepada semua satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Selanjutnya kurangnya koordinasi antara UPT BKD dengan Dinas/Instansi Provinsi Riau dalam keterlibatan proses penilaian PNS pasca Diklat serta dalam merencanakan bentuk-bentuk pembinaan yang dipandang tepat karena bagaimanapun satuan kerja dilingkungan Pemerintah Riau lebih memahami karakter PNS dimaksud. Untuk mengatasi ini dibutuhkan Program Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kelembagaan UPT 4. Perubahan UPT menjadi instansional seperti dinas/instansi lain belum dipandang urgen untuk dilakukan karena secara prinsip kewenangan yang melekat pada UPT adalah melaksanakan tugas-tugas berdasarkan acuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara. Dipandang mendesak untuk dilakukan oleh UPT membangun kerjasama dengan lembaga diklat dinas/instansi teknis dalam menyusun materi metodologi pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana diketahui kurikulum di UPT sifatnya berisikan
79
administrasi pemerintahan dan diklat teknis perkantoran, sehingga di UPT Badan
Kepegawaian
Daerah
tidak
mengenal
konsep
pemberdayaan
masyarakat (participatory). Untuk itu rancangan program yang diusulkan adalah Program Kerjasama antar Kelembagaan Pendidikan dan Pelatihan. Secara skematis rancangan program pengembangan kapasitas UPT Pendidikan dan Pelatihan berbasis Pemberdayaan Masyarakat dapat ditunjukkan dalam model Gambar 2. Skematis Gambar 2 dapat dijabarkan bahwa strategi pengembangan kapasitas UPT Diklat BKD Provinsi Riau dilakukan melalui reformulasi kegiatan pendidikan dan pelatihan PNS dengan memasukkan materi metodologi pemberdayaan pada kurikulum dan modul pendidikan dengan jumlah dan waktu pengajaran yang lebih proporsional sesuai kebutuhan satuan kerja serta kebutuhan dan kesesuaian pada sosio kultur masyarakat. Penyusunan kurikulum, modul dan materi pembelajaran dibuat berdasarkan masukan atau umpan balik yang berasal dari masyarakat, lembaga pendidikan masyarakat, satuan-satuan kerja serta sekretariat daerah melalui kerjasama kolaboratif. Dengan demikian melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan akan melahirkan kebijakan pelayanan publik yang mempunyai prinsip ; (a) ekonomis dengan kesederhanaan yang meliputi prosedur/tatacara pelayanan antara lain mudah, tidak berbelit-belit serta mudah dilaksanakan,
pembiayaan
yang
dibebankan
sesuai
dengan
kewajaran,
kemampuan masyarakat umum serta peraturan undang-undang yang berlaku serta ekonomis dalam penyelenggaraan pelayanan itu sendiri; (b) efisien dan efektif yaitu kejelasan dan kepastian terhadap prosedur, persyaratan, unit kerja tarif atau biaya serta pejabat yang berwenang dalam menerima keluhan publik terhadap pelayanan yang telah diberikan; (c) Akuntabel yaitu pelayanan yang diberikan terukur, baik jumlah, target pelaksanaan serta dapat dipertanggungjawabkan serta (d) pemberdayaan yaitu pelayanan yang diberikan lebih memberikan nilai pengayoman, pendidikan, dan partisipasi dari masyarakat. Kebijakan pelayanan yang baik ini diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dengan porsi yang layak dengan bentuk kualifikasi bersifat; (a) tangible yaitu terukur secara fisik; (b) reability yaitu sesuai antara janji dengan kenyataan;
80
65 UMPAN BALIK Dinas A
Dinas B
Rekomendasi: 1. Diklat 2. Non Diklat (pembinaan dan perencanaan)
SOSIO KULTUR
Masyarakat dan Lembaga Pendidikan Masyarakat
SEKRETARIAT DAERAH
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Pelayanan Publik pada Kegiatan UPT Pendidikan dan Pelatihan
SISTEM Dinas C
Dinas D
UMPAN BALIK
UMPAN BALIK
KEBIJAKAN LAYANAN PUBLIK EKONOMIS
EFISIEN
EFEKTIF
AKUNTABEL
PEMBERDAYAAN
KEPUASAN MASYARAKAT TANGIBLE REABILITY RESPONSIVENESS ASSURANCE EMPATHY
Gambar 2. Strategi Metodologi Pengembangan Kapasitas UPT Diklat.
81
(c) Akuntabel yaitu pelayanan yang diberikan terukur, baik jumlah, target pelaksanaan serta dapat dipertanggungjawabkan serta (d) pemberdayaan yaitu pelayanan yang diberikan lebih memberikan nilai pengayoman, pendidikan, dan partisipasi dari masyarakat. Kebijakan pelayanan yang baik ini diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dengan porsi yang layak dengan bentuk kualifikasi bersifat; (a) tangible yaitu terukur secara fisik; (b) reability yaitu sesuai antara janji dengan kenyataan; (c) responsiveness yaitu pelayanan yang cepat, tidak bertele-tele serta dilaksanakan dengan ikhlas; (d) assurance yaitu pelayanan yang dilakukan dengan keramahan serta dukungan pengetahuan yang baik dari petugas serta terjamin kerahasiannya; (e) emphaty yaitu kepedulian dengan penuh perhatian secara individual PNS terhadap masyarakat atau publik. Kerjasama kolaboratif dengan satuan-satuan kerja terutama dalam membentuk Tim analisis kesesuaian pendidikan dan pelatihan. Hal ini akan diketahuinya kebutuhan pendidikan dan pelatihan baik yang dilakukan dengan penjenjangan diklat maupun non diklat, seperti pembinaan, analisis lingkungan kerja maupun alat kerja pendukung kegiatan program pada satuan kerja. UPT Pendidikan dan Pelatihan pada tataran kelembagaannya harus diberikan kewenangan (hak dan kewajiban) yang lebih luas dalam merencanakan kebutuhan diklat, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi program kegiatan ini. Melalui analisis pengembangan kapasitas UPT Diklat dapat diketahui bahwa tidak semua persoalan PNS dalam upaya peningkatan pelayanan publik harus diatasi melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan. Untuk itu diperlukan pembentukan tim analisis kesesuaian diklat yang dapat menilai kebutuhan diklat atau non diklat bagi
pengembangan kapasitas dan kinerja PNS dalam
melaksanakan pelayanan publik. Keakuratan dalam penentuan rekomendasi kesesuaian training menjadi lebih akurat, hal ini disebabkan anggota tim berasal dari perwakilan satuan kerja, BKD dan unit diklat dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, dan disamping itu juga merupakan informasi yang berasal dari dalam maupun luar institusi pemerintah. Melalui teknis analisis dan tahapan analisis yang dibuat secara berurut dan terukur akan diperoleh rekomendasi yang tepat untuk pengembangan PNS maupun institusinya.
82
Hasil akhir dari kegiatan tersebut terciptanya good governance Pemerintah Provinsi Riau melalui pengembangan kapasitas UPT Diklat berbasis metodologi pemberdayaan masyarakat adalah mendorong terjadinya peningkatan kapasitas PNS pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dalam pelayanan publik.
Peningkatan
kapasitas
akan
mendorong
terbentuknya
kebijakan
berorientasi pemberdayaan masyarakat dengan prinsip ekonomis, efisisen, efektif dan akuntabel. Dengan terciptanya kebijakan layanan publik yang lebih baik, maka masyarakat menjadi lebih puas dalam menerima pelayanan yang diberikan untuk
kemudian
berpartisipasi
dalam
program-program
pembangunan
Pemerintah. 7.2. Tujuan Program Tujuan program disusun atas dasar adanya kenyataan bahwa sistem metodologi pendidikan dan pelatihan pada UPT Pendidikan dan pelatihan BKD Provinsi Riau
dipandang belum menyentuh pada subtansi permberdayaan
kemasyarakatan, meskipun diakui penyelenggaraan diklat dapat berjalan, namun output pasca diklat belum dilakukan monitoring dan evaluasi secara langsung oleh UPT Pendidikan dan Pelatihan. Sisi lainnya adalah adanya kecenderungan sistem pembelajaran (kurikulum, modul, materi) yang tidak menempatkan metodologi pemberdayaan masyarakat pada porsi yang lebih proporsional sesuai dengan kebutuhan satuan kerja dalam peningkatan pelayanan publik. Hal ini diketahui berdasarkan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat maupun pemberitaan surat kabar yang tidak puas atas bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah melalui satuan kerja. Berdasarkan hal tersebut di atas dirancanglah kegiatan pengembangan kapasitas UPT Diklat BKD Provinsi Riau dengan memakai metodologi pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Untuk itu diperlukan perencanaan program yang dapat disepakati oleh semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya. Tujuan Program pengembangan kapasitas UPT Diklat BKD Provinsi Riau melalui metodologi pemberdayaan masyarakat adalah:
83
1. Merubah bentuk kurikulum, modul, materi dengan memasukkan materi pemberdayaan masyarakat dengan porsi proporsional sesuai dengan kebutuhan satuan kerja. 2. Meningkatkan kapasitas pengetahuan widyaiswara terutama dalam metodologi pemberdayaan masyarakat. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi bagi perkembangan kinerja PNS ataupun pejabat daerah pasca mengikuti pendidikan dan pelatihan serta rekomendasi bentuk pendidikan dan pelatihan terutama bagi peningkatan pelayanan publik. 4. Meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan UPT Pendidikan dan Pelatihan melalui kerjasama dengan institusi lain yang berkompeten. 7.3. Manfaat Program Program yang direncanakan merupakan program pengembangan kapasitas UPT Diklat BKD Provinsi Riau dengan meletakkan penambahan kurikulum, modul dan materi pemberdayaan yang sejalan kebutuhan program, tugas, pokok dan fungsi
satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Peningkatan
pendidikan dan pelatihan berbasis pelayanan publik diharapkan mengutamakan metodologi dan proses pemberdayaan masyarakat sehingga program bermanfaat dalam hal-hal sebagai berikut: 1. Kurikulum pembelajaran UPT Pendidikan dan Pelatihan berubah sesuai dengan porsi kebutuhan kegiatan satuan kerja yang berguna bagi peningkatan pelayanan publik yang berbasis pemberdayaan masyarakat 2. Pengetahuan widyaiswara meningkat terutama dalam pengetahuan tentang metodologi pemberdayaan masyarakat, dan mampu memformulasikannya dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan. 3. UPT Pendidikan dan Pelatihan dapat memonitoring dan mengevaluasi pekembangan kinerja PNS maupun pejabat daerah pasca mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta membuat rekomendasi bentuk pendidikan dan pelatihan terutama pengaruhnya pada peningkatan pelayanan publik yang menerapkan metodologi pemberdayaan.
84
4. Mutu pelayanan pendidikan dan Pelatihan UPT Pendidikan dan Pelatihan semakin meningkat, informasi perkembangan masyarakat semakin beragam didapat melalui kerjasma dengan institusi lain, masukan yang diperoleh mendorong terbentuknya kebijakan pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 7.4. Hasil yang Diharapkan Program pengembangan kapasitas UPT Diklat BKD Provinsi Riau dilakukan melalui perubahan sistem kurikulum, modul dan materi berbasis metodologi pemberdayaan masyarakat, dan optimalisasi peran dan kewenangan. Apabila hal tersebut dilaksanakan maka akan memberikan hasil sebagai berikut : 1. Terakreditasinya metode pembelajaran yang dikembangkan oleh UPT Pendidikan dan pelatihan, terutama pada materi yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan publik dengan muatan metodologi pemberdayaan masyarakat 2. Meningkatnya sistem pembelajaran UPT Pendidikan dan Pelatihan yang memasukan materi bermuatan lokal (sesuai dengan kebutuhan satuan kerja), dan materi berbasis pemberdayaan masyarakat. 3. Terbentuknya Tim Analisis kebutuhan diklat dimana anggotanya merupakan representasi dari BKD, widyaiswara dan satuan kerja, mempunyai kewenangan dalam merekomendasikan bentuk-bentuk pembinaan, pendidikan dan pelatihan, memonitoring dan mengevaluasi hasil pendidikan dan pelatihan, serta mampu memberikan masukan bagi perencanaan atau pelaksanaan kebijakan publik yang berbasis pemberdayaan masyarakat. 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai tanggapan positif atas kebijakan pembangunan pemerintah yang berorientasi publik. 7.5. Implementasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Unit Pelaksana Teknis Diklat. Untuk melaksanakan penguatan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan, maka perlu disusun implementasi pelaksanaan program pengembangan kapasitas UPT sebagai pedoman rencana kerja bagi UPT dalam mengelola kelembagaannya seperti dirumuskan pada Tabel 19.
85
85 Tabel 19 Implementasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kapasitas UPT Diklat BKD Provinsi Riau
No
Nama Program
1
Program reformulasi bentuk dan kurikulum pendidikan dan pelatihan
Alasan Pilihan Program
1. Bentuk pendidikan dan pelatihan yang
2.
diselenggarakan oleh UPT Pendidikan dan Pelatihan masih cenderung memakai sistem pendidikan pedagogi dengan sistem ceramah dan penugasan dan belum menempatkan metode participatory training dalam bentuk sistem pendidikan andragogi yang mengikuti kaidah daur proses belajar mulai dari mengalami,mengungkapkan, menganalisis, menyimpulkan dan menerapkan, sehingga perlu dirancang reformulasi bentuk pendidikan dengan menempatkan dominasi participatory training. Kurikulum yang ada saat ini masih dominan pada kegiatan rutinitas kegiatan pendidikan dan pelatihan berjenjang yang sangat sedikit menempatkan materi pemberdayaan masyarakat pada skala prioritas ataupun disesuaikan dengan proporsi dan kebutuhan setiap satuan kerja, sedangkan kebutuhan bentuk training pada setiap satuan kerja berbeda-beda walaupun dengan tujuan yang sama yaitu pencapaian pelayanan prima dan good governance. Untuk itu perlu dirancang reformulasi kurikulum dengan sesuai kebutuhan satuan kerja dengan melibatkan stakeholder yang berkepentingan.
Tempat Pelaksanaan 1. UPT Pendidikan dan Pelatihan BKD Provinsi Riau
Waktu Pelaksanaan Juni sampai dengan Desember 2011
Stakeholder
Metode Pelaksanaan
1. Sekretariat Daerah Provinsi Riau. 2. BKD Provinsi Riau 3. UPT Pendidikan dan Pelatihan (widyaiswara) 4. Perwakilan setiap satuan kerja Provinsi Riau dan kabupaten /kota
1. Kajian dan Seminar (Kajian mengenai bentuk kurikulum pendidikan dan pelatihan yang berbasis pelayanan publik dengan difokuskan pada mutan lokal dan pemberdayaan masyarakat 2. FGD (untuk merancang format bentuk dan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan satuan kerja 3. Rapat koordinasi (membahasa bentuk-bentuk pembinaan terhadap PNS, baik diklat maupun non diklat)
Sumber Pendanaan APBD Provinsi Riau
86
No 2
Nama Program Program peningkatan kapasitas widyaiswara
Alasan Pilihan Program Widyaiswara sebagai pelaksana kegiatan pendidikan dan pelatihan mulai dari merancang kurikulum, modul, sebagai instruktur atau tutor, pembimbing serta mengevaluasi program kegiatan pendidikan dan pelatihan, kurang mempunyai kompetensi yang kuat dalam metodologi pemberdayaan masyarakat serta kemampuan pelakasanaan training dalam bentuk participatory training, untuk itu diperlukan kegiatan penambahan kapasitas widyaiswara baik melalui pendidikan formal (pascasarjana), maupun dengan sistem diklat dengan muatan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan masyarakat.
Tempat Pelaksanaan 1. UPT Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Riau 2. Institut Pertanian Bogor 3. Universitas Riau
Waktu Pelaksanaan 1. Juni sampai dengan Desember tahun 2011 (tahap pertama diklat) 2. Januari sampai dengan desember 2012 tahap kedua diklat) 3. Januari 2012 (program pascasarjana)
Stakeholder
Metode Pelaksanaan
1. Widyaisawara UPT Pendidikan dan Pelatihan BKD Provinsi Riau 2. Institut Pertanian Bogor 3. Universitas Riau 4. Aktivis Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Riau
1. Inhouse Training (training metodologi pemberdayaan 2. masyarakat, bentuk dan aplikasinya dengan lembaga penggiat pengembangan masyarakatmaupun perguruan tinggi) 3. Participatory Training (training metodologi pemberdayaan masyarakat, bentuk dan aplikasinya dengan lembaga penggiat pengembangan masyarakatmaupun perguruan tinggi) 4. Kuliah Pasca Sarjana (manajemen pengembangan masyarakat)
Sumber Pendanaan APBD Provinsi Riau
87
87
No
Nama Program
Alasan Pilihan Program
Tempat Pelaksanaan
3
Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan UPT Pendidikan dan Pelatihan BKD Provinsi Riau
1. Saat ini UPT pendidikan belum mempunyai kewenangan independen dalam memberikan penilaian terhadap PNS pasca mengikuti pendidikan dan pelatihan, menganalisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta merekomendasikan bentuk-bentuk pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan kapasitas PNS, mengingat tidak semua persoalan yang terjadi pada individu PNS dapat dipecahkan melalui jenjang pendidikan dan pelatihan. Bentuk Kewenangan ini harus diatur dalam bentuk surat keputusan Gubernur dan disosialisasikan kepada semua satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. 2. Kurang berjalannya sistem koordinasi antara satuan kerja dengan UPT pendidikan dan pelatihan, hal ini disebabkan kurang dilibatkannya satuan-satuan kerja dalam proses penilaian PNS pasca mengikuti pelatihan, serta dalam merencanakan bentuk-bentuk pembinaan , baik dalam bentuk training maupun non training. padahal secara teknis satuan kerja lebih mengerti karakter (potensi dan kelemahan) yang ada pada stafnya.
1. UPT Pendidikan dan Pelatihan 2. Tentatif, pada kantor-kantor satuan kerja
Waktu Pelaksanaan 1. Berkelanjutan dimulai bulan juni 2011
Stakeholder
Metode Pelaksanaan
1. Gubernur Riau. 2. BKD Provinsi Riau 3. UPT Pendidikan dan Pelatihan (widyaiswara) 4. Satuan kerja Provinsi Riau dan kabupaten /kota
1. Rapat Koordinasi 2. Analisis Penilaian dan kesesuaian (merupakan analisis yang dibua toleh Tim analisis kesesuaian pendidikan dan pelatihan yang merupakan staf BKD Provinsi Riau, widyaiswara, serta representasi satuan kerja)
Sumber Pendanaan APBD Provinsi Riau
88
88
No 4
Nama Program
Alasan Pilihan Program
Tempat Pelaksanaan
Program kerjasama dengan institusi pendidikan (internal dan eksternal), khususnya dalam upaya penerapan metodologi pemberdayaan masyarakat
Saat ini UPT Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan kegiatannya terkesan monoton dan kurang dalam kreatif dalam menyajikan informasi aktual mengenai kondisi kekinian karakteristik sosial masyarakat , maupun model pendekatan masyarakat yang disesuaikan dengan karakteristik lokalitas masyarakat. Hal ini juga disebabkan masih sedikitnya jaringan stakeholder yang memberikan informasi mengenai hal tersebut (jaringan masih terbatas pada LAN dan BKD kabupaten) dan belum memanfaakan potensi yang ada seperti lembaga pendidikan tinggi maupun UPT pendidikan dan pelatihan teknis yang telah ada, sehingga informasi yang diberikan kepada peserta pendidikan dan pelatihan tidak pernah ter - up date sesuai dengan perkembangan pembangunan maupun perkembangan sosial di masyarakat. Untuk itu diperlukan bentukbentuk kegiatan yang bekerjasama dengan institusi pendidikan dan pelatihan yang berkompeten (internal dan eksternal) terutama menyangkut penguatan pada metodologi pemberdayaan masyarakat, pada setiap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang pada sesi-sesi tertentu mengundang tenaga profesional yang berasal dari perguruan tinggi maupun UPT pendidikan dan pelatihan teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, serta lembaga swadaya masyarakat yang dipandang mempunyai kopetensi yang baik (daerah maupun nasional)
1. UPT Pendidikan dan Pelatihan BKD Provinsi Riau. 2. LAN
Waktu Pelaksanaan 1. Berkelanjutan dimulai bulan juni 2011
Stakeholder
Metode Pelaksanaan
1. BKD Provinsi Riau 2. UPT Pendidikan dan Pelatihan 3. UPT Pendidikan dan Pelatihan teknis pada satuan kerja 4. Lembaga pendidikan tinggi (Universitas baik daerah maupun nasional) 5. LAN 6. Lembaga Swadaya Masyarakat yang dipandang cakap dan berkompeten
In house Training Participatory Training MoU dalam bentuk kegiatan kerjasama dalam pendidikan dan pelatihan. Kontrak kerjasama antar institusi
Sumber Pendanaan APBD Provinsi Riau
