44
BAB V. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.1. Keragaan Program dan Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Pegawai disingkat dengan UPT Diklat Pegawai berada langsung dibawah instansi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dibentuk melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 65 tahun 2009, yang pembentukannya sebagai tindaklanjut dari Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau. Meskipun secara struktural UPT mempunyai jenjang eselon III yang sejajar dengan Kepala Bidang-Kepala Bidang di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah, namun penyelenggaraan sebagian tugas dan program Badan Kepegawaian Provinsi Riau dibidang pendidikan dan pelatihan pegawai seperti diklat penjenjangan, diklat teknis dan diklat fungsional, menempatkan UPT pada posisi penting yang bertugas menyiapkan dan membentuk aparatur pegawai negeri sipil daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau agar mempunyai kompetensi terhadap pekerjaan mereka. Disamping itu terciptanya aparatur yang professional. Dalam artian bahwa profesionalisme tidak semata-mata trampil di bidang pekerjaan tetapi tumbuhnya sikap dan tanggungjawab kepada Negara dan masyarakat sebagai fungsi yang melekat pada setiap sosok aparatur yaitu abdi Negara dan abdi masyarakat. Untuk
memberikan
kesamaan
persepsi
dan
kesatuan
dalam
penyelenggaraan diklat agar bermutu, efisien, efektif, dan akuntabilitas, Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai Instansi Pembina Diklat telah mengeluarkan berbagai ketentuan yang secara fungsional bertanggungjawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan diklat. Disamping itu secara periodik tugas fungsional LAN dimaksud melakukan penilaian terhadap unsur-unsur tenaga kediklatan, program diklat dan fasilitas diklat. Dengan kata lain setiap penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pendidikan
45
dan Pelatihan Pegawai mengacu kepada ketentuan dan kebijakan yang dipersyaratkan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Pegawai Negeri Sipil sebagai personil utama sumberdaya
manusia
aparatur yang mempunyai peran sangat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya diwajibkan memiliki kompetensi iptek, sikap dan perilaku. Untuk mencapai hal itu pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan adalah strategi yang mesti dilakukan berulang-ulang oleh lembaga UPT Diklat Pegawai. Secara yuridis formal kelembagaan dan moral, Unit Pelaksana Teknis Diklat Pegawai berkewajiban memberikan pencerahan kepada PNS yang masuk ke dalam program pendiklatan. Untuk menciptakan sumberdaya manusia aparatur yang memiliki kompetensi
dibidang pemerintahan
dalam
penyelenggaraan
Negara dan
pembangunan diperlukan upaya peningkatan mutu agar tercipta profesionalisme, sikap pengabdian dan kesetiaan bangsa dan Negara, semangat menjaga kesatuan dan persatuan, diperlukan pendidikan dan pelatihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari usaha pembinaan pegawai negeri sipil. Tujuan pendidikan dan pelatihan diantaranya memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Pada dasarnya pendidikan dan pelatihan dapat diklasifikasikan kedalam 3 jenis yaitu : 1. Diklat Prajabatan Diklat ini merupakan kewajiban yang harus diikuti seorang CPNS untuk dapat diangkat menjadi PNS baik bagi yang memiliki golongan I, golongan II dan golongan III. Selambat-lambatnya 2 tahun setelah pengangkatan CPNS sudah harus mengikuti diklat tersebut. Tujuan diklat ini untuk memberi pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara dibidang tugas dan budaya organisasi agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.
46
Sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan Pemerintah, kurikulum diklat prajabatan golongan I dan golongan II, serta golongan III telah diatur dan disusun sebagaimana Tabel 8. Tabel 8 Mata Diklat Golongan I, II dan Golongan III No
Mata Diklat
Sesi
JP
1.
Dinamika kelompok
2
6
2.
Sistem penyelenggaraan pemerintahan NKRI
2
6
3.
Manajemen kepegawaian Negara
2
6
4.
Etika organisasi pemerintah
2
6
5.
Pelayanan prima
2
6
6.
Budaya kerja organisasi pemerintah
2
6
7.
Manajemen perkantoran modern
2
6
8.
Membangun kerjasama Tim (Team Building)
2
6
9.
Komunikasi yang efektif
2
6
10.
Wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI
2
6
11.
Program Ko-Kurikuler a. Latihan kesegaran jasmani
2
6
b. Baris berbaris
2
6
c. Tata upacara sipil
2
6
d. Pengarahan program
1
3
e. Ceramah umum/muatan teknis subtantif lembaga
2
6
f. Ceramah tentang kesehatan mental
1
3
30
90
Jumlah Keterangan : 1 sesi = 3 jam pelajaran. 1 Jampel = 45 menit
Sumber : Peraturan Kep. LAN No 3 thn 2007 tentang pedoman penyelenggaraan diklat prajabatan gol I dan II. LAN. Jakarta.2007.
Sedangkan standar kompetensi bagi diklat prajabatan golongan III, kurikulum diklatnya sama dengan golongan I dan II. Yang membedakannya pada jumlah sesi 45 dengan 135 jam pelajaran (Peraturan Kep. LAN No 4 tahun 2007 tentang pedoman penyelenggaraan diklat prajabatan III. LAN. Jakarta.2007).
47
Dari Tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa diklat Golongan I dan II telah memasukkan materi yang berhubungan dengan pelayanan publik, dalam hal ini pada mata diklat pelayanan prima dan budaya kerja organisasi pemerintah dan komunikasi yang efektif. Hasil Wawancara dengan seorang widyaiswara berinisial MHF usia 55 tahun sebagai berikut : “Diklat Golongan I, II, dan golongan III merupakan salah satu alat bagi pengembangan kapasitas PNS dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan bernegara, menumbuhkan budaya bekerja serta peningkatan layanan pemerintah kepada masyarakat, yang dalam hal ini disebut pelayanan prima. Disamping itu PNS golongan I dan II merupakan pegawai yang tingkat berhubungan dengan masyarakat luas cukup tinggi, sehingga penting penambahan kapasitas berkomunikasi yang efektif, pengetahuan tentang etika organisasi pemerintah, manajemen perkantoran dan lain-lain, sehingga masyarakat dapat lebih merasa nyaman ketika mendapat pelayanan dari mereka” Memperhatikan kurikulum dan materi yang diajarkan dalam UPT Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, terdapat materi berorientasi kepada peningkatan kapasitas PNS bagi perbaikan pelayanan publik. Pemerintah melalui Lembaga Administrasi Negara secara legal formal telah mewajibkan pengajaran materi dimaksud dalam menciptakan PNS yang mempunyai kualitas ilmu pengetahuan dan pembentukan perilaku. Dengan kata lain diklat yang diselenggarakan telah menyesuaikan kepada keadaan yang berkembang sesuai tuntutan masyarakat. Disadari bahwa penyelenggaraan diklat ditujukan bagi pembentukan kapasitas PNS telah terbukti berhasil jika menggunakan indikator evaluasi pembelajaran pasca diklat dengan penilaian baik. Dan disamping itu dapat dikatakan belum ada jaminan sepenuhnya bahwa tidak akan ada seorangpun PNS pasca diklat berbuat tindakan tidak terpuji dengan mengabaikan tugas-tugas yang di amanahkan kepadanya. Paling tidak tujuan penyelenggaraan diklat secara umum dalam pembentukan iptek dan karakter PNS diyakini akan dapat diwujudkan meskipun masih saja ditemukan penyimpangan-penyimpangan oknum PNS berakibat mencoreng PNS lain yang tidak berbuat. Terhadap tindakan
48
tercela yang dilakukan PNS, pemberian hukuman disiplin oleh atasan yang bersangkutan dan pencabutan sertifikat diklat yang pernah diperolehnya dapat diterapkan sepanjang semua pihak memegang teguh komitmen menegakkan good governance. Salah seorang tokoh masyarakat di Kota Pekanbaru, yaitu AJ usia 70 tahun memberikan pendapatnya sebagai berikut : “Saat ini jika dibandingkan dengan awal masa reformasi dulu, peningkatan pelayanan kepada masyarakat oleh staf PNS telah semakin baik, hal ini mungkin karena adanya peningkatan komitmen penegakan hukum, tambahan insentif bagi PNS disamping secara berkala mendapat penambahan kapasitas tentang pelayanan publik. Apabila semua itu berjalan, maka dapat memperkecil ruang perbuatan yang korup bagi PNS saat sedang melaksanakan kegiatan pelayanan publiknya serta diharapkan meningkatnya kesadaran PNS yang bekerja sepenuh hati dan tulus meskipun cukup berat karena banyaknya godaan. Mungkin disarankan perlu dimasukan unsure etika dan moral pada setiap diklat PNS” 2. Diklat Dalam Jabatan Diklat dalam jabatan ditujukan untuk mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap PNS yang terdiri atas : a. Diklat Kepemimpinan Diklat kepemimpinan yang disebut Diklatpim dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural dengan uraian Diklatpim IV bagi jabatan struktural eselon IV, Diklatpim III untuk jabatan strukural eselon III, Diklatpim II untuk jabatan strukural eselon II, dan Diklatpim I untuk eselon I. Dalam hal pelaksanaan pendidikan untuk diklatpim II dan I, pihak UPT Diklat Pegawai bertindak sebagai koordinator bukan penyelenggara karena diklat tersebut dilaksanakan oleh Intansi Pembina (Lembaga Administrasi Negara) yang berlokasi di luar Provinsi Riau seperti Bukit Tinggi, Jakarta, Bandung, Surabaya. Kelengkapan sarana prasarana kampus diklat sesuai standar persyaratan/akreditasi yang ditentukan Lembaga Adimistrasi Negara di beberapa Kota tersebut menjadi pertimbangan tempat diselenggarakannya Diklatpim II dan I.
49
Menurut informasi dari Kepala UPT Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, tujuan diselenggarakannya Diklatpim untuk mempersiapkan kader pimpinan disetiap lini jabatan agar mampu memimpin dan mengambil keputusan yang efektif dan efisien. Antara Diklatpim dasar yang disebut Diklatpim IV sampai Diklatpim I pada dasarnya mempersiapkan dan membentuk kapasitas PNS dalam memimpin baik dalam jabatan struktural terendah sampai jabatan tertinggi di birokrasi. Yang membedakan hanya pada tingkatan pengetahuan manajerial sesuai jenjang organisasi. Secara umum diklatpim untuk penambahan kapasitas bagi para pejabat agar dapat memimpin dengan mekanisme manajemen yang baik, mampu membuat perencanaan dan membuat keputusan sesuai kepentingan dan kebutuhan serta menyusun program kerja yang merupakan penjabaran dari visi dan misi organisasi. Secara periodik diklatpim yang dikelola langsung oleh UPT adalah diklatpim IV dan III. Diklatpim IV dipersyaratkan bagi PNS non jabatan minimal bergolongan IIIa yang kelak akan disiapkan menempati jabatan eselon IV, sedangkan Diklatpim III diperuntukkan bagi PNS yang telah menduduki jabatan eselon IV atau sudah menduduki jabatan eselon III namun belum pernah mengikuti diklatpim III wajib mengikuti diklatpim III tersebut. Persoalan yang selalu timbul seputar diklatpim IV dan III adalah pihak UPT belum mempunyai program kerja yang jelas dalam keberlangsungan tingkat lanjutan diklatpim tersebut, dan disamping itu seringkali terjadi dugaan manipulasi dalam setiap seleksi penerimaan diklatpim. Seseorang PNS dapat saja lulus seleksi program diklatpim sepanjang yang bersangkutan melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang berkompeten. Kondisi ini seringkali terjadi pada setiap seleksi. Dengan alasan karir dan tingkat persaingan yang ketat yang di ikuti sebagian kecil peserta PNS, maka upaya agar lulus tes penerimaan diklatpim dilakukan dengan cara-cara pendekatan. Hal itu selalu efektif terbukti dari berbagai informasi yang beredar dikalangan PNS sendiri. Berikutnya yang berhubungan dengan keberlangsungan program diklatpim lanjutan tingkat II dan diklatpim I belum dapat diselenggarakan oleh UPT karena beberapa penyebab antara lain Pertama, kualifikasi dan jumlah tenaga
50
widyaiswara belum memenuhi persyaratan untuk mengajar materi, Kedua, persyaratan sarana dan prasarana seperti ruang kelas, audio visual, ruang praktek, pemondokan, dan luas areal diklat belum memadai (representatif). Kondisi tersebut disadari sepenuhnya oleh Kepala UPT yang dapat mempengaruhi peran
UPT sebagai penyelenggara diklat. Keinginan
menjadikan UPT sebagai penyelenggara diklatpim II dan I yang merupakan lanjutan diklatpim IV dan III saat ini belum mendesak untuk dilakukan karena terkait dengan sedikitnya jumlah peserta diklat yang ikut seleksi. Untuk itu perhatian UPT sekarang dititik beratkan kepada diklatpim IV dan III dimana setiap pembukaan seleksi, peserta melebihi dari kapasitas yang dibutuhkan. Selain hal tersebut, secara kelembagaan UPT tampaknya tidak dapat berbuat banyak dalam mengatasi persoalan-persoalan persaingan tidak sehat pada setiap tes penerimaan diklatpim karena kewenangan penilaian berada pada Intansi diluar UPT. Sebagai lembaga pencetak kader pemimpin di birokrasi, sebaiknya UPT harus mengambil sikap tegas dengan tidak mentolerir perbuatan itu. Tujuan untuk menciptakan PNS yang santun, berwawasan, dan berbudi pekerti sulit diwujudkan bahkan akan menciptakan birokrasi yang akan mempersulit urusan publik atau konsep pelayanan prima sebatas hapalan jika mereka kembali ke lingkungan kerja masing-masing. Sebagaimana
telah
dijelaskan
bahwa
Unit
Pelaksana
Teknis
Pendidikan dan Pelatihan adalah penyelenggaran diklat aparatur PNS di daerah. Dengan demikian kebijakan dalam penetapan kurikulum dan pengembangan kurikulum lokal bagian dari tugas UPT yang mesti dilaksanakan. Dan sejauh ini materi yang diberikan dalam Diklatpim IV dan III mengacu kepada standar kurikulum yang ditetapkan Lembaga Administrasi Negara seperti pada Tabel 9 dan 10.
51
Tabel 9 Jumlah Sesi dan Jam Pelajaran Diklat untuk Diklatpim IV. No 1.
2.
3.
4.
Mata Pelajaran Diklat Kajian sikap dan perilaku a. Kepemimpinan di alam terbuka b. Kecerdasan emosional c. Pengenalan dan potensi diri d. Etika kepemimpinan aparatur Kajian Manajemen Publik a. Sistem administrasi Negara RI b. Dasar-dasar administrasi Publik c. Dasar-dasar kepemerintahan yang baik d. Manajemen SDM, Keuangan dan Materil e. Koordinasi dan hubungan kerja f. Operasionalisasi pelayanan prima g. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan h. Teknik komunikasi dan presentasi yang efektif i. Pola kerja terpadu j. Pengelolaan informasi dan teknik pelaporan Kajian pembangunan a. Konsep dan indikator pembangunan b. Otonomi dan Pembangunan daerah c. Kebijakan dan program pembangunan nasional d. Muatan teknis subtantif lembaga • Pemulihan ekonomi dalam kerangka otda • Arah kebijakan umum daerah Aktualisasi a. Isu actual sesuai tema b. Observasi lapangan c. Kertas kerja lapangan d. Kertas kerja Kelompok (KKK) dan Kertas Kerja Angkatan
Jumlah Keterangan : 1 Jam pelajaran = 45 menit
Sesi
JP
36 9 9 6
JP JP JP JP
6 6 6 15 6 9 12 9 18 9
JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP
6 6 9
JP JP JP
6 9
JP JP
15 27 18 18
JP JP JP JP
270
JP
52
Tabel 10 Jumlah Sesi dan Jam Pelajaran Diklat untuk Diklatpim III No Mata Pelajaran Diklat 1. Kajian sikap dan perilaku a. Kepemimpinan di alam terbuka b. Pengembangan potensi diri c. Kepemimpinan dalam organisasi 2.
3.
4.
Kajian Manajemen Publik a. Analisis kebijakan publik b. Hukum administrasi Negara c. Membangun kepemerintahan yang baik d. Kepemimpinan dalam keragaman budaya e. Negoisasi, kolaborasi dan jejaring prima f. Pengembangan pelaksanaan pelayanan prima g. Teknik-teknik analisis manajemen h. Pemberdayaan SDM i. AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan Pengukuran kinerja j. Teknologi informasi dalam pemerintahan k. Telahaan staf paripurna Kajian pembangunan a. Teori dan indikator pembangunan b. Pembangunan Daerah, Sektor dan Nasional c. Sistem Pengelolaan Pembangunan d. Muatan teknis subtantif Lembaga • Persfektif Negara Bangsa dalam konteks Otda • Otonomi Daerah • Implementasi kepemerintahan yang baik dalam struktur dan kultur Otda Aktualisasi a. Isu aktual sesuai tema b. Observasi lapangan c. Kertas kerja lapangan d. Kertas kerja Kelompok (KKK) dan Kertas Kerja Angkatan
Jumlah Keterangan : 1 Jam pelajaran = 45 menit
Sesi
JP
36 18 18
JP JP JP JP
9 6 9 6 9 12 24 9 12
JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP
6 9
9 9 9
JP JP JP
6 6 6
JP JP
18 45 27 27
JP JP JP JP
345
JP
b. Diklat Fungsional Merupakan diklat yang diperuntukkan bagi PNS yang berkeinginan menjadi tenaga fungsional tertentu, dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi PNS. Dalam penyelenggaraan mulai dari seleksi calon sampai
53
diangkat untuk ditetapkan sebagai pejabat fungsional merupakan kewenangan Lembaga Administrasi Negera. Sedangkan Unit Pelaksana Teknis Diklat Pegawai sifatnya membantu meneruskan pemberitahuan kepada PNS yang berminat menjadi pejabat fungsional dan menyediakan tempat seleksi. Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah dengan spesifikasi tertentu. Beberapa diklat yang selalu diadakan dan di ikuti oleh tenaga fungsional adalah sebagai berikut : Tabel 11 Jenis Diklat Fungsional No 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Nama Diklat Training of trainer (TOT) bagi Widyaiswara Training Officer Course (TOC) Monitoring dan evaluasi TOC Umum TOT Penyusunan Modul TOT Outward bound TOT Subtansi Materi diklat Pim III dan IV
Sumber : UPT Diklat Pegawai BKD Prov. Riau, 2010
3. Diklat Teknis Diklat ini bagian dari pembinaan sumberdaya aparatur dibidang kompentensi teknis yang dibutuhkan PNS untuk melaksanakan tugas-tugas teknisnya. Tabel 12 Nama Diklat Teknis No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Nama Diklat Bahasa Inggris Diklat computer Analisis kebutuhan diklat Penghitungan angka kredit Bendaharawan/Pemegang Kas Kearsipan Manajemen Kepegawaian Total Quality Management (TQM)
Sumber : UPT Diklat Pegawai BKD Prov. Riau, 2010
Kegiatan diklat yang telah disebut di atas merupakan kegiatan rutin UPT diklat BKD Provinsi Riau, dimana tingkat pelaksanaannya pada tahun 2009
54
sebesar 100 persen atau semua kegiatan yang telah direncanakan dapat terealisasi dengan baik. 5.2. Persepsi Masyarakat terhadap Kegiatan UPT Pendidikan dan Pelatihan BKD Provinsi Riau Kegiatan UPT Pendidikan dan Pelatihan BKD Provinsi Riau diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintah (PNS) melalui kegiatan pelayanan prima kepada publik atau masyarakat secara luas. Pelayanan prima dimaksudkan adalah pelayanan mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan oleh dinas atau instansi terkait dalam melakukan pelayanan yang baik (saat bertatap muka) dengan masyarakat dalam mengurus perizinan, usaha dalan lain-lain sesuai dengan satuan kerja dimana PNS bertugas. Melalui UPT Pendidikan dan Pelatihan BKD Provinsi Riau diharapkan dapat meningkatkan kapasitas PNS dalam pelaksanaan tugas-tugas yang di amanahkan disamping sebagai upaya pembangunan citra positif Pemerintah Provinsi Riau kepada seluruh pemangku kepentingan. Dengan melakukan wawancara kepada beberapa orang pemangku kepentingan dalam hal ini adalah 1 orang widyaiswara pada UPT Teknis di Dinas Teknis di Provinsi Riau serta 2 orang masyarakat yang merupakan tokoh masyarakat di Provinsi Riau, diperoleh informasi sebagai berikut: a. Penilaian terhadap kinerja UPT Pendidikan dan Pelatihan Kinerja UPT Pelatihan dan Pelatihan BKD Provinsi Riau terhadap peningkatan kapasitas PNS di lingkungan satuan kerja Pemerintah Provinsi Riau pada umumnya cukup sulit dinilai oleh masyarakat luas dibandingkan penilaian output PNS setelah mengikuti diklat. Hasil evaluasi belajar (output) selama kediklatan memperlihatkan program kediklatan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan rata-rata penilaian yang diberikan oleh Tenaga Widyaiswara dan Pengelola kediklatan bernilai baik sebagaimana penjelasan yang disampaikan pihak UPT. Dalam suatu kesempatan penulis meminta tanggapan kepada seseorang tentang penilaiannya terhadap kinerja UPT Pendidikan dan Pelatihan. Jawaban yang diberikan mendukung keberadaan UPT karena dapat memberikan peningkatan wawasan dan kapasitas pegawai bagi peningkatan pelayanan publik.
55
Dari hasil wawancara dengan sumber informasi diketahui bahwa konsep pelayanan prima melalui layanan publik telah dilakukan cukup baik seperti pembangunan fisik berupa pembangunan jalan, sekolah maupun sarana umum lainnya, namun demikian proses pelibatan masyarakat dalam merencanakan, mengevaluasi serta menjaga aset pembangunan yang telah dilaksanakan dirasakan cukup rendah. Sejalan perkembangan dinamika, masyarakat merasakan bahwa salah satu tugas dan fungsi Pemerintah melayani masyarakat dianggap belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu Pemerintah sebaiknya terus menerus melakukan evaluasi dan menginventarisasi persoalanpersoalan yang dibutuhkan masyarakat meskipun setiap tahun pemerintah telah menyelenggarakan (Musrenbang).
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Artinya adakalanya pemerintah harus melakukan penyesuaian
kualitas pelayanan sesuai
oleh kebutuhan masyarakat itu sendiri.
Hasil
Wawancara dengan salah seorang Widyaiswara teknis di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian yaitu NM usia 56 tahun adalah sebagai berikut: Sepengetahuan saya saat ini UPT diklat BKD Provinsi Riau belum memiliki tenaga pengajar dibidang Metodologi Pemberdayaan Masyarakat. Untuk itu kedepan diperlukan koordinasi dengan UPT Dinas Teknis yang selama ini bertugas dan berhubungan langsung masyarakat sebagai bagian dari program diklat UPT Dinas Teknis. Hal yang perlu diperhatikan pada jenjang kediklatan yaitu tidak semua persoalan di satuan kerja dapat dipecahkan melalui diklat, untuk itu perlu dibuat semacam tim yang mampu menganalisis kebutuhan diklat. Tim ini beranggotakan unit kepegawaian dalam BKD, unit diklat serta gabungan atau representasi dari satuan kerja. Tim inilah yang merekomendasikan apakah PNS membutuhkan diklat tertentu atau cukup dengan pembinaan yang bersifat non diklat berdasarkan analisa yang dibuat oleh tim analisis kediklatan, hasil analisis tersebut dapat langsung dikerjakan pengelolannya oleh kebijakan pimpinan yang berada pada satuan kerja” Menurut narasumber NM, tidak selamanya persoalan yang ada di PNS harus diatasi lewat pendidikan (diklat) akan tetapi dapat saja melalui kegiatan pembinaan dengan menganalisis persoalan yang ada pada diri PNS atau lingkungan tempat kerjanya. Hal inilah yang belum dapat terlaksana secara optimal pada satuan-satuan kerja yang ada, sehingga sangat wajar jika selama ini masyarakat masih belum merasa puas atas layanan yang diberikan pemerintah
56
terhadap seluruh kegiatan publik atau masyarakat. Termasuk didalamnya bentuk pelayanan publik tergantung kepada siapa sasaran layanan itu diberikan karena setiap lapisan masyarakat satu sama lainnya berbeda-beda. Ketidaksamaan nilai dan ukuran keinginan masyarakat menyebabkan keragaman tuntutan masyarakat yang berbeda-beda pula. Persoalan semacam inilah yang selalu dirasakan masyarakat antar golongan pada setiap strata tingkatan. Kebutuhan dan latar belakang sosial masyarakat disatu sisi tidak sepenuhnya dapat diatasi dengan program serupa karena perbedaan kebutuhan dan keadaan, apabila tetap dijalankan secara umum cenderung kurang efektif dan menimbulkan penolakan masyarakat. Pemikiran Waber dkk dalam Wirjatmi (2001), menyatakan bahwa peyelenggaraan pelayanan dipengaruhi oleh dua orientasi kegiatan yang terkait dengan kegiatan sosial yaitu adanya Value Rationality dan Instrumental Rationality. Value Rationality adalah kegiatan yang secara sadar ditentukan melalui nilai-nilai individu demi kepentingan masyarakat. Formulasi nilai utama sangat mendukung terhadap dilakukannya suatu kegiatan. Hal ini akan memunculkan nilai-nilai individu secara umum yang berkembang di masyarakat, menjadi nilai-nilai sosial yang akan berpengaruh di dalam pelayanan. Sehingga nilai-nilai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah setidak-tidaknya akan mendekati kesesuaian dengan nilai-nilai masyarakat di sekitarnya. Sedangkan Instrumental Rationality adalah kegiatan yang dilakukan telah memperhatikan, memperhitungkan dan mempertimbangkan maksud, tujuan dan konsekwensinya. Pemikiran Waber dan kawan kawan dapat diterapkan bagi penguatan kapasitas kelembagaan UPT Pendidikan dan Pelatihan BKD Provinsi Riau dalam mempersiapkan aparatur PNS menjalankan tugas-tugas kemasyarakatan terutama dalam materi yang berhubungan dengan pelayanan publik. Muatan materi tentang pelayanan publik masih terfokus kepada upaya pemberian pelayanan satu pintu dengan bentuk kecepatan, ketepatan dan efisiensi dalam pelayanan, akan tetapi belum memberikan muatan tentang bagaimana menampung aspirasi masyarakat kemudian menganalisnya serta membuat strategi yang lebih baik dalam perbaikan pelayanan untuk masa yang akan datang. Wawancara dengan seorang tokoh masyarakat berinisial MRM usia 53 tahun sebagai berikut:
57
“Penambahan kapasitas oleh UPT Pendidikan dan Pelatihan BKD Provinsi Riau seharusnya mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan sistem kelembagaan Pemerintah Provinsi Riau terutama pada sisi peningkatan pelayanan. Namun saat ini dengan sistem pelayanan yang ada, masyarakat masih belum merasa puas terhadap sistem pelayanan tersebut.” Berapa penyebab mendorong ketidakpuasan masyarakat kepada pelayanan pemerintah yaitu; (1) penerapan standar operasional pelayanan tidak tepat, hal ini terjadi disebabkan kurangnya komitmen aparatur (PNS) dalam menjalankan tugas yang mendorong tidak tepatnya pelaksanaan standarisasi pelaksanaan pelayanan, berikutnya kurang tepatnya hasil studi kelayakan yang dibuat saat membuat standar operasional tersebut; (2) Tidak dipahaminya kehendak masyarakat disebabkan kurangnya riset atau studi yang dapat mengetahui kehendak masyarakat, serta kurangnya usaha pemerintah dalam mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Keadaan itu membuat interaksi antara pemerintah dengan masyarakat menjadi berkurang atau bahkan menjadi terputus; (3) Kurangnya pemenuhan pelayanan yang mendorong ketidakmampuan petugas (PNS) dalam menyampaikan pelayanan sebagaimana mestinya, penyebabnya kurangnya pelatihan atau pendidikan kepada pelaksana tugas, terutama pendidikan mengenai metodologi perencanaan pembangunan partisipatif dengan konsep pemberdayaan; (4) Pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan, keadaan ini terjadi karena pelayanan yang disampaikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan, terutama janji politik saat kampanye pemilihan kepala daerah atau janji-janji yang disampaikan saat petugas sedang berkomunikasi dalam pekerjaan atau saat sosialisasi kegiatan; (5) Pelayanan yang tidak memuaskan, biasanya terjadi apabila lebih dari 2 faktor yang telah disebutkan terjadi. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dapat dipenuhi apabila faktor-faktor yang menunjang kepuasan tersebut. Untuk itu peran UPT Pendidikan dan Pelatihan BKD Provinsi Riau harus sejalan dengan kebutuhan satuan kerja terutama dalam perbaikan pelayanan publik, untuk itu diperlukan indikator dalam mengukur kualitas pelayanan publik yang standar serta dibuat berdasarkan kualifikasi; (1) Tangible atau kasat mata yaitu sesuatu yang dapat diukur karena
58
kelihatan secara fisiknya, tampak mata, tampak rasa, tampak dengar dari publik atau petugas pelayanan (PNS) serta alat-alat komunikasi dengan publik; (2) realibility yaitu kemampuan untuk memenuhi janji sesuai dengan apa yang telah dikomunikasikan kepada publik; (3) responsiviness yaitu kecepatan serta keikhlasan untuk memberikan layanan kepada publik secara benar; (4) assurance yaitu pengetahuan dan keramahan dari para petugas (PNS) dan kemampuan mereka dalam menjaga kepercayaan dan kerahasiaan; (5) emphaty yaitu kepedulian dengan penuh perhatian secara individual PNS terhadap masyarakat atau publik. Wirjatmi (2001) mengatakan bahwa pelayanan prima di sektor publik harus mengacu kepada tatalaksana yang digunakan dalam standar layanan publik yaitu; (1) kesederhanaan yang meliputi prosedur/tatacara pelayanan antara lain mudah, tidak berbelit-belit serta mudah dilaksanakan; (2) kejelasan dan kepastian terhadap prosedur, persyaratan, unit kerja tarif atau biaya serta pejabat yang berwenang dalam menerima keluhan publik
terhadap pelayanan yang telah
diberikan; (3) keamanan yang menyangkut kepastian hukum terhadap bentuk layanan yang diberikan pada setiap satuan kerja; (4) keterbukaan menyangkut kesederhanaan dan kejelasan terhadap layanan yang diinformasikan kepada publik; (5) efisien yaitu pelayanan yang diberikan oleh satuan kerja hendaknya ada pembatasan dalam persyaratan terutama pada hal-hal yang dianggap penting saja; (6) ekonomis yaitu pembiayaan yang dibebankan sesuai dengan kewajaran, kemampuan masyarakat umum serta peraturan undang-undang yang berlaku serta ekonomis dalam penyelenggaraan pelayanan itu sendiri; (7) keadilan, dalam hal ini adalah kemampuan suatu unit satuan kerja dalam menjangkau layanan yang diberikan, serta diharapkan dapat dilaksanakan seluas mungkin dan merata atau tidak ada pembedaan dalam bentuk pelayanan yang diberikan pada semua masyarakat; (8) ketepatan waktu yaitu bahwa pelayanan yang telah dijanjikan sesuai dengan standar waktu yang diberikan. Oleh karena itu UPT Pendidikan dan Pelatihan harus memiliki strategi dan program kerja termasuk mekanisme perbaikan layanan publik, kurikulum dan materi yang mengandung metodologi pemberdayaan masyarakat. Metodologi
59
pemberdayaan masyarakat dimaksud mencerminkan kebutuhan bagi perbaikan sistem layanan publik pada setiap satuan kerja Pemerintah Provinsi Riau. 5.3. Ikhtisar Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau merupakan lembaga teknis milik Pemerintah Provinsi Riau. Jauh sebelum dibentuknya institusi kediklatan aparatur kepegawaian semacam UPT, dulunya UPT ini bernama Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang dipimpin eselon III dan dibantu oleh 2 orang pejabat Kepala Seksi Pelatihan dan Kepala Seksi Tata Usaha. Dari segi struktur dan tugas pokok tidak ada perbedaan antara Balai dan Unit seperti sekarang terkecuali menyesuaikan dengan nomenklatur peraturan perundang-undangan. Tujuan keberadaan Unit Pelaksana Teknis dimaksudkan sebagai tempat peningkatan kapasitas aparatur PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau melalui pendidikan dan pelatihan. Program tahunan yang dijalankan UPT mengadakan diklat prajabatan, diklat dalam jabatan (diklat kepemimpinan dan fungsional) dan diklat teknis. Disadari bahwa peran UPT untuk membekali PNS dalam program kediklatan sebenarnya memiliki peran ganda dimana satu sama lainnya saling mendukung. Ditambah lagi dengan fungsi yang melekat pada PNS sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat. Institusi Pembina kediklatan yang berada di Lembaga Administrasi Negara secara periodik terus melakukan penyempurnaan kebijakan kediklatan aparatur. Kurikulum dan materi terbitan LAN-RI merupakan pedoman bagi penyelenggara kediklatan semacam UPT di daerah, dan harus di ikuti sesuai kebijakan tersebut. Mencermati lebih lanjut kebijakan kediklatan LAN bagi PNS sebenarnya tidak ada persoalan karena latar belakang kebijakan kediklatan telah melalui pertimbangan dan kajian dari berbagai praktisi kediklatan di tingkat pusat dan melibatkan unsur-unsur daerah. Jikalau demikian program kediklatan yang dilaksanakan UPT adalah bagian dari implementasi kebijakan LAN-RI, maka menimbulkan pertanyaan apakah program kediklatan diselenggarakan UPT tidak efektif membentuk wawasan pengetahuan dan pola pikir PNS yang mengemban fungsi pelayanan kepada publik?. Pertanyaan itu diajukan dalam kaitannya terhadap kritikan masyarakat kepada aparatur PNS.
60
Dalam tataran operasional UPT telah menjalankan fungsinya. Kurikulum dan materi yang dikeluarkan oleh instansi Pembina diklat pusat Lembaga Administrasi Negara dijadikan acuan dalam penyelenggaraan kediklatan di daerah. Persoalan-persoalan subtantif materi yang berhubungan dengan sikap dan perilaku, budaya organisasi, manajemen organisasi serta lain-lainnya adalah modul wajib yang diberikan kepada peserta diklat PNS. Demikian pula diklat teknis semacam Bahasa Inggris, Komputer, Bendaharawan, Manajemen Kualitas Mutu, Kearsipan yang ditujukan bagi peningkatan ketrampilan PNS telah pula disampaikan kepada peserta diklat aparatur. Untuk program kediklatan administrasi umum, UPT menyediakan jam khusus materi keagamaan islam. Materi keagamaan ini dipandang penting dalam menggugah kesadaran peserta terhadap perbuatan-perbuatan tercela yang dilarang agama. Pada hakekatnya materi yang diberikan UPT melalui tenaga pengajar dan widyaiswara telah memenuhi standar yang ditetapkan LAN-RI. Meskipun saat ini widyaiswara yang bertugas di UPT dari segi jumlah dan kualitas belum dapat dikatakan memadai, bahkan ada beberapa widyaiswara yang mengajar 3 sampai 4 mata pelajaran bidang administrasi pemerintahan walaupun bukan bidang keahlian sesuai latar belakang pendidikannya. Menurut pengamatan hal tersebut bukan persoalan karena materi di diklat administrasi sifatnya umum bukan teknis seperti mata pelajaran bahasa inggris, komputer dan sejenisnya yang mendatangkan tenaga pengajar dari luar UPT. Sebagaimana biasa setelah peserta selesai mengikuti seluruh materi pelajaran, UPT melakukan evaluasi penilaian bagi PNS yang ditujukan untuk mengetahui kemampuan mereka dalam memahami pelajaran. Tes tertulis yang dilaksanakan selama ini hasilnya diatas rata-rata bernilai baik meskipun hasilnya diragukan karena para peserta lulus dan berhasil menyelesaikan pendiklatan. Evaluasi yang dilakukan UPT seharusnya tidak saja pada saat menjelang selesai diklat, ada baiknya dilakukan evaluasi pasca diklat sekembalinya PNS ketempat kerja masing-masing. Evaluasi semacam ini efektif dapat diketahui seberapa jauh pendiklatan dapat di implementasikan dalam dunia kerja. Tampaknya pihak UPT kesulitan melaksanakan evaluasi pasca diklat karena dibutuhkan waktu yang lama, dana, dan tidak tersedianya tenaga evaluator.
