RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN TA. 2013

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

DIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN TA. 2013

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN 2012

RKT DIT. PPL TA. 2013

KATA PENGANTAR

Untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintahan (SAKIP) yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Tahun 2013 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai tujuan program dan kegiatan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan. Dengan di susunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013 ini di harapkan pencapaian target dan komitmen kinerja yang akan dicapai Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan pada tahun 2013 dapat lebih efektif dan terukur.

Jakarta, Oktober 2012 Direktur,

Rencana Kiner} a Tahunan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Tahun 2013

RKT DIT. PPL TA. 2013

DAFTAR 151

KAT A PEN GANTAR ......................................................................................... DAFTAR 151 ......................................................................................................

ii

PENDAHULUAN ..............................................................................

1

A. B. C. D.

Latar Belakang ............................................................................. Tujuan .......................................................................................... Sasaran ........................................................................................ Dasar Hukum ......... ...... ... ... ... ...... .... .... ... .... .... ... ... ....... ..... ... ... ... ...

1 2 2 3

Vl51, Ml51, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN 5TRATEGI .......................................... ~............................................

5

A. Visi dan Misi.. .. .. ...... ... ... ... .................... ........... ... ............... ... ... ... ... B. Tujuan dan Sasara .......................................................................

4 5

KEBIJAKAN DAN 5TRATEGI .........................................................

8

A. Landasan Kebijakan dan Strategi Nasional .................................. B. Strategi ..........................................................................................

8 9

BABI

BAB II

BAB Ill

FORMULIR RENCANA KINERJA DIREKTORAT PERLUA5AN DAN PENGELOLAAN LAHAN TAHUN 2013 ...........................................................

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Tahun 2013

12

11

RKT DIT.PPL TA.2013

I.

A.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Ketersediaan lahan merupakan salah satu faktor utama dan strategis dalam pembangunan pertanian dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Hal ini sudah diinisiasi sejak tahun 1960 melalui terbitnya Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan berbagai peraturan

p~rundang-undangan

yang terkait

dengan pengaturan tanah dan sumberdaya alam. Rencana strategis Kementerian Pertanian tahun 2011-2014 mengamanatkan berbagai kebijakan dalam peningkatan produksi pertanian guna memenuhi pasokan kebutuhan produksi pertanian dalam negeri, peningkatan devisa negara dan penyediaan lapangan kerja

dengan tetap memperhatikan

pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan sektor yang berkelanjutan. Dalam kaitannya dengan kebijakan tersebut,

Direktorat Perluasan dan

Pengelolaan Lahan, sebagai salah satu kelembagaan yang mendukung peningkatan produksi pertanian dari aspek hulu diminta untuk memberikan kontribusinya sehingga tujuan dan sasaran akhir dari pembangunan pertanian dapat mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Program dan kegiatan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan difokuskan untuk mendukung pembangunan empat sub sektor, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Selanjutnya berkaitan dengan aspek pengelolaan kinerja instansi, telah dibangun Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi

Pemerintah

(SAKIP)

yang

merupakan

perwujudan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksana kebijakan dan program berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Di dalam SAKI P terdapat komponen-komponen yang harus dipenuhi antara lain : proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja, penetapan kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerjanya.


1

RKT DITPPL TA.2013

Dalam

SAKIP

dokumen

perencanaan

yang

harus

diwujudkan

secara

terintegrasi adalah rencana strategis, rencana kinerja dan penetapan kinerja. Renstra memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah, sedangkan rencana kinerja dan penetapan kinerja merupakan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu. Rencana kinerja merupakan penjabaran dari renstra memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan. Selanjutnya, rencana kerja disusun sesuai dengan ketersediaan alokasi anggaran, yang dituangkan dalam suatu penetapan kinerja. Penetapan kinerja akan dipertanggungjawabkan capaian kinerjanya dalam LAKIP. Dalam rangka perencanaan kinerja Direktorat Perluasan dan Pengeloalaan Lahan pada TA. 2013, maka disusunkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) untuk Tahun 2013.

8.

TUJUAN Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Tahun 2013 adalah memberi acuan bagi pelaksana kegiatan di lingkup Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan yang meliputi aspek kegiatan pengembangan jalan pertanian, kegiatan optimasi lahan, kegiatan

perluasan

tanaman

pangan,

kegiatan

perluasan

hortikultura,

perkebunan dan peternakan, dan kegiatan pengendalian lahan.

C.

SASARAN Sasaran yang ingin dicapai dari dari RKT Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan tahun 2013 adalah tersusunnya RKT Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan sebagai arahan pelaksanaan kegiatan di lingkup Direktorat Perluasan

dan

Pengelolaan

Lahan

dalam

melakukan

pembinaan

dan

melaksanakan tugas pokoknya terkait fungsi koordinasi, manajemen, dan administrasi.


2

RKT DITPPL TA.2013

D.

DASAR HUKUM Dasar hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan adalah: 1) lnpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah. 2) SK Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah. 3) Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah. 4) Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2011-2014.


3

RKT DIT.PPL TA.2013

II.

A.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan Misi Visi dan Misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian merupakan landasan dan acuan dalam penetapan misi dan visi Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lah an. Salah satu misi Kementerian Pertanian yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan adalah menciptakan keseimbangan

ekosistem

pertanian

yang

mendukung

keberlanjutan

peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan. Dalam kaitannya dengan ini diperlukan perluasan areal baru dan optimasi lahan dalam rangka peningkatan luas areal tanam yang bermuara pada

peningkatan

produksi.

Rencana

strategis

Kementerian

Pertanian

menetapkan perluasan areal seluas 2 juta ha untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Adapun visi Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan adalah mewujudkan ketersediaan

lahan

yang

berkelanjutan

sebagai

motor

penggerak

peningkatan produksi pertanian. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan mengembangkan misi sebagai berikut: 1.)

Menyajikan data dasar lahan yang akurat, terukur dan terpetakan dalam bentuk numerik, dan spasial sebagai dasar dalam perencanaan perluasan dan pengelolaan lahan.

2.)

Melaksanakan optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

3.)

Menyelenggarakan perluasan areal kawasan tanaman pangan

4.)

Menyelenggarakan perluasan areal kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan.

5.)

Melaksanakan

pengendalian

lahan

pertanian


tanaman

pangan,

4

RKT DITPPL TA.2013

hortikultura, perkebunan dan peternakan. 6.)

Menyelenggarakan koordinasi lintas sektor di tingkat pusat dan antara Direktorat dengan Dinas lingkup Pertanian di propinsi dan kabupaten/kota terkait dengan kebijakan,

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

perluasan dan pengelolaan lahan. 7.)

Melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia baik di tingkat pusat dan daerah dalam bidang perluasan dan pengelolaan lahan.

B.

Tujuan dan Sasaran

1.)

Tujuan Tujuan perluasan dan pengelolaan lahan tahun 2011-2014 adalah: a. Mengembangkan infrastruktur pertanian aspek lahan pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. b. Memperluas

areal

pertanian

pada

kawasan

tanaman

pangan,

hortikultura, perkebunan dan peternakan. c. Mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian bersama instansi terkait dalam rangka mewujudkan lahan pertanian abadi. d. Menyusun

rancangan

Peraturan

Pemerintah,

Peraturan

Menteri

sebagai diamantkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang

Perlindungan

Lahan

Pertanian

Pangan

Berkelanjutan

(PLPPB). e. Mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian menjadi peruntukan lainnya, termasuk yang bersifat sementara dan atau permanen. f.

Memantau rencana penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan

g. Melakukan upaya optimasi, konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas lahan dan komoditas pertanian dengan memperhatikan kaidah konservasi dan kearifan lokal yang berkelanjutan. h. Pengembangan budidaya pengelolaan budidaya padi sawah yang


5

RKT DIT.PPL TA.2013

ramah lingkungan (system of rice intensification). i.

Memfasilitasi pengembangan kawasan pertanian skala medium melalui koordinasi dan integrasi dengan pelaku usaha dan pemerintah daerah.

j.

Memberikan kontribusi dalam pemanfaatan dan pengendalian lahan pertanian di daerah perbatasan negara.

k. Mendorong dan fasilitasi pra dan pasca sertifikasi tanah dalam rangka peningkatan hak atas tanah petani pada lahan pertanian.

I.

Mendorong peningkatan status kepemilikan lahan petani agar ada jaminan kepastian hukum, agar dapat meningkatkan akses petani kepada sumber permodalan

m. Melakukan upaya optimasi lahan, konservasi lahan dan konservasi DAS

Hulu,

rehabilitasi

dan

reklamasi

lahan

dalam

rangka

pendayagunaan lahan terlantar, pencegahan degradasi lahan yang terus berlanjut serta mencegah meluasnya lahan pertanian yang kritis. n. Mewujudkan usahatani pada sawah ramah lingkungan melalui SRI (System of Rice Intensification)

o. Mengembangkan Rumah Kompos dalam rangka pemanfaatan pupuk organik untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan lahan pertanian.

2.)

Sasaran Sasaran pembangunan perluasan dan pengelolaan lahan 2011-2014 adalah sebagai berikut: a. Terwujudnya pembangunan perluasan areal seluas 100.000 ha lahan sawah, 4.205 ha lahan hortikultura, 8.961 ha lahan perkebunan dan 3.221 ha pengembangan hijauan makanan ternak. b. Tersedianya

dokumen

pra

sertifikasi

tanah

petani

yang

akan

disertifikatkan sebanyak 500 paket dan tercapainya kemudahan akses petani dalam penguatan modal usaha tani melalui sertifikasi tanah pertanian di 18 propinsi dan 86 kabupaten/kota. Dokumen pasca sertipikasi tanah petani yang akan disertifikatkan sebanyak 250 paket


6

RKT DIT.PPL TA.2013

dan tercapainya kemudahan akses petani dalam penguatan modal usaha tani melalui sertifikasi tanah pertanian

di 18 provinsi dan 94

kabupaten/kota. c. Terwujudnya pengembangan optimasi lahan seluas 209.400 ha dan pengembangan metode SRI seluas 60.000 ha dalam rangka upaya peningkatan produksi komoditas pertanian dan pendapatan petani. d. Terwujudnya luas dan lokasi indikatif yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan di dalam Dokumen dan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah .Propinsi dan Kabupaten/Kota. e. Terwujudnya rehabilitasi dan pembangunan Jalan Pertanian sepanjang 454 km dalam rangka mempercepat transportasi penyediaan sarana produksi dan transportasi produk pertanian menuju sentra pemasaran hasil di kawasan pertanian. f.

Terwujudnya Unit Pengolahan Pupuk Organik sebanyak 100 unit.

g. Meningkatnya kualitas koordinasi dan komunikasi antar Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat, Direktorat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Propinsi dan Kabupaten/Kota yang terkait dengan pembangunan perluasan dan pengelolaan lahan.

w


7

RKT DIT.PPL TA.2013

Ill.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam penyusunan rencana strategi Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan harus mengacu pada Rencana Strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Kementerian Pertanian. Di samping itu, berbagai kebijakan dan strategi lintas sektor Kementerian dan atau Lembaga yang searah dengan kebijakan tersebut dapat diintegrasikan dan terpadu dalam rangka mengoptimalkan dan mempercepat pembangunan dan pencapaian sasaran yang telah dituangkan dalam Rencana Strategi ini. A. Landasan Kebijakan dan Strategi Nasional

Memperhatikan Rencana Strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, maka arah kebijakan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan adalah sebagai berikut: 1)

Kebijakan yang terkait dengan Penyediaan Data Lahan harus dilakukan koordinasi dengan Salai Sesar Sumberdaya Lahan Pertanian, Sadan Koordinasi

Survei

dan

Pemetaan

Nasional,

Lembaga

Penerbangan

Antariksa Nasional, Sadan Pusat Statistik, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sadan Pertanahan Nasional, serta Unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Penyediaan data lahan meliputi (1) data dan informasi lahan yang telah diusahakan (2) lahan cadangan sebagai lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. 2)

Kebijakan yang terkait dengan Pengendalian Lahan meliputi berbagai kebijakan yang terkait dan terintegrasi dengan perencanan, pemanfataan dan pengendalian perencanaan lahan pertanian dalam kawasan peruntukan pertanian yang mengacu pada

Undang~Undang

nomor 26 tahun 2007

tentang Penataan Ruang, Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Serkelanjutan serta peraturan perundang-undangan sektor pertanian yang terkait. 3)

Kebijakan yang terkait dengan Perluasan Areal Kawasan Pertanian Tanaman

Pangan,

Hortikultura,

Perkebunan

dan


Peternakan

harus

8

RKT DITPPL TA.2013

memperhatikan berbagai kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Sektor dan Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya. 4)

Kebijakan yang terkait dengan Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan juga mengacu dan memperhatikan pada berbagai kebijakan lingkup Kementerian Pertanian, kebijakan subsektor

Sumberdaya Air, kebijakan

sektor Lingkungan Hidup serta kebijakan sektor Kehutanan, terutama dalam Konservasi Daerah Aliran Sungai dan Hutan Masyarakat. 5)

Kebijakan yang terkait dengan perencanaan dan keuangan serta otonomi daerah dalam rangka pembangunan perluasan dan pengelolaan lahan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Nasional, Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Otonomi Daerah, sehingga semua rencana kegiatan pembangunan ini dapat diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

B.

Strategi

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi perluasan dan pengelolaan lahan adalah sebagai berikut : 1)

Kepemerintahan yang baik (good governance) Melaksanakan manajemen pembangunan perluasan dan pengelolaan lahan yang efisien, bersih, transparan, bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme

(KKN)

melalui

penciptaan

kebijakan

penyelenggaraan

yang

mendoro~g

disiplin

peran

anggaran

pelaku

dan

usaha dan

pemangku kepentingan lainnya baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan kewenangannya. 2)

Pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya lahan berkelanjutan Melaksanakan pembangunan perluasan dan pengelolaan lahan melalui ketaatan berbasis regulasi, kebijakan dan program sesuai dengan


9

RKT DIT.PPL TA.2013

peraturan perundang-undangan, termasuk upaya penyediaan data yang akurat, pengendalian lahan, perluasan areal baru pertanian serta optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan. 3)

Menetapkan skala prioritas Melaksanakan penetapan skala prioritas kegiatan/sub kegiatan perluasan dan pengelolaan lahan dengan memperhatikan kebutuhan dan kebijakan daerah serta aspirasi masyarakat, kelompok tani/petani di kabupaten/kota serta ketersediaan anggaran.

4)

Mendorong pola partisipatif. Melaksanakan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan pelaku usaha yang kompetitif. Di samping itu juga mendorong kemampuan petani untuk dapat secara mandiri melakukan usahataninya, sehingga secara bertahap petani mau dan mampu berusaha tani melalui kelompok dan organisasinya di tingkat lapang.

5)

Menggalang sinergitas dan meningkatkan kualitas koordinasi Menggalang

sinergitas

pembentukan

kelompok

lintas

sektor

kerja

maupun

dalam

subsektor

melaksanakan

melalui kegiatan

pembangunan perluasan dan pengelolaan lahan baik di tingkat pusat maupun

daerah

dalam

rangka

pencapaian

sasaran

dan

tujuan

pembangunan tersebut. Meningkatkan kualitas koordinasi diawali sejak perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi kegiatan/sub kegiatan dengan instansi terkait, terutama yang berada di luar sektor Kementerian Pertanian yang dilaksanakan secara 6)

peri~dik

dan berkelanjutan.

Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pertanian Pemberdayaan

kelembagaan

dimaksudkan

untuk

mengoptimalkan

keluaran yang diharapkan dari pembangunan perluasan dan pengelolaan lahan melalui inovasi, pengikutsertaan lembaga dan sumberdaya manusia yang tersedia pada kelembagaan tersebut. Pemberdayaan tersebut


10

RKT DIT.PPL TA.2013

dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan dengan memanfaatkan sumber anggaran dari masing-masing unit kerja yang tersedia.


11

RKT DITPPL TA.2013

FORMULIR RENCANA KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN PERTANIAN

Unit Organisasi Eselon II Tahun Anggaran

No.

: Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan

: 2013

lndikator Kinerja (2)

Sasaran Strateqis (1)

1 Meningkatnya pembangunan Jalan Pertanian pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan sebagai infrastruktur pertanian

1

2 Meningkatnya luas optimasi lahan pertanian dan pengembangan metode SRI

Terbangunnya jalan pertanian sepanjang 293 Km yang digunakan petani untuk kegiatan usahatani

Target (3) 293

Km

Berkembangnya metode SRI seluas 207,000 Ha yang dilaksanakan oleh 1 petani/kelompok tani di 29 Provinsi, 270 Kabupaten/Kota

207.000

Ha

Berkembangnya optimasi lahan pertanian seluas 258,660 Ha yang 2 dilaksanakan oleh petani/kelompok tani di 32 Provinsi,441 Kabupaten/ Kota

258.660

Ha

65.000

Ha

3 Meningkatnya luas areal pertanian pada kawasan tanaman pangan

Tercetaknya lahan sawah seluas 15.000 Ha tahun 2013 dan 50.000 ha tahun 2014 yang dimanfaatkan untuk kegiatan usahatani padi di 26 Provinsi, 137 1 Kabupaten/Kota

4 Meningkatnya luas areal pertanian pada kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan

1 Terlaksananya perluasan areal hortikultura di 28 Provinsi, 100 Kabupaten

2.040

ha

2 Terlaksananya perluasan areal perkebunan di 27 Provinsi, 120 Kabupaten

6.720

ha

3 Terlaksananya perluasan areal tebu di 5 Provinsi, 34 Kabupaten

3.000

ha

4 Terlaksananya perluasan areal peternakan di 30 Provinsi, 149 Kabupaten

3.029

ha

5 Mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan mendorong peningkatan status kepemilikan lahan petani serta mengevaluasi pemanfaatan sertipikat tanah petani

1 Terlaksananya pra sertipikat lahan petani di 25 Provinsi, 131 Kabupaten

650

paket

2 Terlaksananya pasca sertipikat lahan petani di 18 Provinsi, 139 Kabupaten

650

paket


12

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN TA. 2013

Recommend Documents