RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN

RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019 DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA 2015

KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PRODUK PANGAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI NOMOR HK.09.52.04.15.2316 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN TAHUN 2015 – 2019 DIREKTUR STANDARDISASI PRODUK PANGAN

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015 – 2019, perlu menetapkan Keputusan Direktur Standardisasi Produk Pangan tentang Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Produk Pangan.

b.

bahwa Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Produk Pangan mengacu pada Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

1.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.

UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

4.

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana teleh beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

5.

Keputusan Presien Nomo 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagiaman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013.

6.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah NAsional Tahun 20152019;

7.

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga ( Renstra-K/L) 2015-2019;

8.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagiaman telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004; MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PRODUK PANGAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN TAHUN 2015 – 2019.

Pertama

:

Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Produk Pangan Tahun 2015-2019 mengacu pada Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya yang mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Kedua

Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Produk Pangan Tahun 2015 – 2019 yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat Renstra Direktorat Standardisasi Produk Pangan Tahun 2015 – 2019 merupakan dokumen induk perencanaan kegiatan pada Direktorat Standardisasi Produk Pangan.

Ketiga

:

Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Produk Pangan 2015 – 2019 merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan tahunan untuk masa 2015 - 2019 pada Direktorat Standardisasi Produk Pangan, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, program dan kegiatan serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Keempat

:

Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Produk Pangan tahun 2015 – 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

Kelima

:

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Standardisasi Produk Pangan Nomor HK.01.02.52.06.13140 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Produk Pangan Tahun 2010-2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Keenam

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 23 April 2015 Direktur Standardisasi Produk Pangan

Ir. Tetty Helfery Sihombing, MP NIP. 19600120 198603 2 001

RENSTRA 2015-2019

KATA PENGANTAR

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan Rancangan Renstra-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rancangan Awal RPJMN dan menetapkan Renstra-KL

setelah

Kementerian/Lembaga

disesuaikan

dengan

berkewajiban

RPJMN.

untuk

Oleh

menyusun

karena

itu,

Rencana

setiap

Strategis

Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kementerian/Lembaga dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh.

Dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan POM 2015 – 2019 tanggal 30 Maret 2015 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 515 tanggal 6 April 2015.

Renstra Badan POM 2015-2019 menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan di bidang Pengawasan Obat

dan Makanan dan dalam penyusunan Renstra unit

organisasi di bawahnya yang meliputi unit organisasi Eselon I, Satuan Kerja dan Unit Organisasi Eselon II. Sesuai dengan pasal 3 Peraturan Kepala Badan POM Nomo 2 Tahun 2015 , bahwa setiap unit organisasi Eselon I, Satuan Kerja (Satker) dan Unit Organisasi Eselon II di lingkungan Badan POM wajib menetapkan Renstra Tahun 2015 – 2019.

Direktorat Standardisasi Produk Pangan sebagai salah satu unit eselon II pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang secara resmi telah terbentuk pada tanggal 31 Desember 2001 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

RENCANA STRATEGIS | DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN

i

RENSTRA 2015-2019

Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2005.

Merujuk pada

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan POM 2015 – 2019, maka perlu disusun Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Produk Pangan sebagaimana telah ditetapkan dengan keputusan Direktur Standardisasi Produk Pangan Nomor HK.09.52.04.15.2316 Tahun 2015.

Akhirnya, Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Standardisasi Produk Pangan Tahun 2015-2015 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi jajaran Direktorat Standardisasi Produk Pangan

dalam melakukan tugas dan fungsinya melalui kerja sama dan

komunikasi yang efektif dari seluruh pemangku kepentingan.

Jakarta, 30 April 2015 Direktur Standardisasi Produk Pangan

Ir. Tetty Helfery Sihombing,MP NIP. 19600120 198603 2 001


ii

RENSTRA 2015-2019

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR………………………………………………….………………….….i DAFTAR ISI………………………………………………………………..………………...iii KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PRODUK PANGAN NOMOR HK.09.52.04.15.2316 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN TAHUN 2015 - 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1

Kondisi umum

1.1.1

Peran Direktorat Standardisasi Produk Pangan berdasarkan Peraturan Perundang undangan. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia. Capaian Kinerja Direktorat Standardisasi Produk Pangan periode 2010-2014.

1.1.2 1.1.3

1 4 6 16

1.2

Potensi dan Permasalahan

20

1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3

21 21 23 23

1.2.1.6 1.2.1.7 1.2.2

Potensi Globalisasi Perdagangan Tuntutan masyarakat tentang keamanan pangan Persepsi Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Terhadap Standar Kepercayaan Terhadap Proses Pengembangan SNI Emerging Isu dan Kemajuan Ilmu dan Teknologi di Bidang Pangan Partisipasi dan Keterlibatan di Nasional dan Internasional Pengawasan pre market dan post market Permasalahan

1.3

Faktor Kunci Keberhasilan

1.4

Manajemen Perubahan Analisa terhadap Lingkungan Strategis Weaknesses, Opportunities, Threats/SWOT)

1.2.1.4 1.2.1.5

BAB II.

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

VISI, MISI, BUDAYA ORGANISASI, SASARAN STRATEGIS

24 25 25 25 26 28 29

(Strengths,

TUJUAN

DAN

Visi Misi Budaya Organisasi Tujuan Sasaran Strategis RENCANA STRATEGIS | DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN

39

39 40 43 44 44

iii

RENSTRA 2015-2019

BAB III.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

48

3.1

Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Standardisasi Produk Pangan Kerangka Regulasi

48

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

59

Target Kinerja Kegiatan dalam Sasaran Strategis Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan. Kegiatan dalam Sasaran Strategis Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat.

59 60

3.2 3.3 BAB IV. 4.1 4.1.1 4.1.2

54 57

61

62 4.2

Kerangka Pendanaan 63

BAB V.

PENUTUP


iv

RENSTRA 2015-2019

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Standardisasi Produk Pangan.

7

Gambar

1.2.

Siklus dalam Sistem Manajemen Standardisasi Produk Pangan

10

Gambar

1.3.

Sebaran Kegiatan dan Penganggaran Direktorat Standardisasi Produk Pangan Periode 2015 – 2014 dalam bentuk grafik lingkaran.

11

Gambar

1.4.

Sebaran Kegiatan dan Penganggaran Direktorat Standardisasi Produk Pangan Periode 2015 – 2014 dalam bentuk grafik batang

12

Gambar

1.5.

Kebutuhan SDM Direktorat Standardisasi Produk Pangan Tahun 2015 – 2015 Berdasarkan Analisa Beban Kerja.

13

Gambar

1.6.

Grafik Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Standardisasi Produk Pangan.

18

Gambar

1.7.

Diagram permasalahan, kondisi saat ini dan dampaknya.

36

Gambar

1.8.

Peta Bisnis Proses Utama Direktorat Standardisasi Produk Pangan sesuai Peran dan Kewenangan.

37

Gambar

1.9.

Penjabaran Bisnis Proses Utama kepada Kegiatan Utama Direktorat Standardisasi Produk Pangan.

37

Gambar

3.1.

Logframe Deputi Bidang Pengawasan Pangan dan Bahan Berbahaya

54

Keamanan


v

RENSTRA 2015-2019

DAFTAR GAMBAR Tabel 1.1 Profil Pegawai Direktorat Standardisasi Produk Pangan berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014.

14

Tabel

1.2.

Target Pembangunan Untuk Tahun 2010 2014 pada Direktorat Standardisasi Produk Pangan

17

Tabel

1.3.

Rangkuman Analisis SWOT.

33

Tabel

1.4.

Penguatan Peran Direktorat Standardisasi Produk Pangan

38

Tabel

2.1.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Direktorat Standardisasi Produk Pangan periode 2015-2019.

47

Tabel

3.1.

Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator di Lingkungan Direktorat Standardisasi Produk.

57

Tabel

4.1.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja,Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Direktorat Standardisasi Produk Pangan.

59

Tabel

4.2.

Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Standardisasi Produk Pangan.

62


vi

RENSTRA 2015-2019

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1

Kamus Indikator Sasaran Strategis Termasuk Indikator Kinerja Utama (Iku) Indikator Sasaran Program (Outcome), Dan Indikator Sasaran Kegiatan (Output)

Lampiran 2

Matriks Kerangka Regulasi Direktorat Standardisasi Produk Pangan 2015 - 2019

Lampiran 3

Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Standardisasi Produk Pangan


vii

RENSTRA 2015-2019

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

P

angan termasuk kebutuhan dasar terpenting dan sangat esensial dalam kehidupan manusia. Dan keamanan pangan merupakan syarat penting yang harus dipenuhi. Untuk itu, konsumen berhak atas jaminan keamanan pangan dari semua produk yang dikonsumsinya.

Di pihak lain, keamanan pangan selalu menjadi pertimbangan pokok dalam perdagangan, baik perdagangan nasional maupun perdagangan internasional. Terkait hal tersebut, dibutuhkan standar yang berlaku secara internasional agar tercipta persaingan dagang yang adil dan memastikan pangan beredar aman untuk dikonsumsi. Lebih lanjut, adanya kerjasama di bidang ekonomi antara negara – negara di dunia, seperti Asean Free Trade Area ( AFTA), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), ASEAN – CHINA Free Trade Agreement dan World Trade Organization (WTO), telah menciptakan sistem perdagangan dunia yang bebas (free trade).

Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda (Wikipedia, 2011). Pada era pasar bebas banyak tantangan dan persaingan harus dihadapi oleh dunia bisnis yang semakin komplek. Ditandai dengan adanya perubahan lingkungan yang cepat dengan kemajuan teknologi informasi yang semakin RENCANA STRATEGIS | DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN

1

RENSTRA 2015-2019

pesat, menuntut kepekaan organisasi untuk merespon perubahan yang akan terjadi sehingga mereka tetap eksis dalam kancah persaingan. Tuntutan kesiapan organisasi bisnis terhadap persaingan pasar bebas yang semakin dekat dan tuntutan restrukturisasi organisasi agar lebih fleksibel dan adaptif dalam mensikapi berbagai perubahan yang terjadi. Hanya organisasi yang fleksibel dan adaptif yang mampu bersaing dalam persaingan global yang semakin ketat dan sebagai dampak dari terbukanya kesempatan bagi pelaku bisnis dari berbagai negara. Perkembangan sistem perdagangan bebas ini akan memperluas gerak arus transaksi produk – produk pangan melintasi batas –batas wilayah suatu negara, terutama arus masuknya produk pangan dari luar ke sistem pangan nasional. Perdagangan dunia yang bebas mendorong terjadinya pasar yang bersifat terbuka terhadap setiap barang dan atau jasa impor.

Dalam mendukung pasar nasional dalam menghadapi proses globalisasi perdagangan tersebut, dipandang perlu untuk menyiapkan perangkat hukum nasional di bidang Standardisasi yang tidak saja mampu menjamin perlindungan terhadap masyarakat khususnya di bidang pangan. Standardisasi bisa juga dikembangkan

sebagai

salah

satu

alat

pendorong

untuk

menciptakan

keunggulan kompetitif melalui peningkatan mutu dan efisiensi industri pangan.

Menurut PP No 102 Tahun 2000 Tentang

Standardisasi Nasional Definisi

Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dengan melibatkan semua pihak.

Terwujudnya standardisasi produk pangan untuk pengawasan keamanan pangan baik pre-market dan post-market akan berkontribusi dalam peningkatan efisiensi dan daya saing produk pangan nasional serta terlindungnya konsumen dari pangan yang tidak layak, tidak aman atau yang dipalsukan. Pengembangan dan penyesuaian peraturan perundang – undangan nasional dibidang standardisasi produk pangan tidak hanya dapat membantu kelancaran RENCANA STRATEGIS | DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN

2

RENSTRA 2015-2019

perdagangan

dan

perdagangan

tetapi

mewujudkan juga

persaingan

berperan

usaha

meningkatkan

yang

sehat

perlindungan

dalam kepada

konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup nasional.

Dengan perkembangan ini Direktorat Standardisasi Produk Pangan memandang perlu menyiapkan perangkat hukum nasional di bidang standardisasi makanan yang tidak saja mampu menjamin perlindungan terhadap masyarakat khususnya di bidang keamanan, mutu dan gizi pangan tetapi juga di bidang keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup serta juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Disamping itu Standardisasi Makanan bisa dikembangkan sebagai

salah satu alat pedorong untuk menciptakan keunggulan kompetitif peningkatan mutu dan efisiensi industri pangan.

Produk Pangan Nasional saat ini menghadapi tantangan pasar bebas berupa iklim persaingan yang semakin ketat. Masuknya produk pangan impor secara besar – besaran ke dalam wilayah Indonesia menjadi bukti bahwa fenomena pasar bebas telah mulai berlangsung saat ini. Untuk memenangkan persaingan tersebut, tantangan yang paling dominan bagi industri produk pangan adalah kemampuan untuk memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk pangan yang akan mereka konsumsi bermutu dan aman, serta pada tingkat harga yang terjangkau. Sebagai konsekuensinya, industri produk pangan harus mampu menerapkan sistem jaminan mutu dan jaminan keamanan pangan sebagai fokus kegiatan utama.

Pemerintah dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan. Direktorat Standardisasi Produk Pangan harus dapat menjawab tantangan tersebut dengan menyiapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung industri produk pangan nasional untuk dapat bersaing ditingkat Internasional.

Standardisasi Makanan merupakan dasar yang dapat dijadikan landasan bagi pengembangan produk pangan unggulan yang berdaya saing tinggi, karena RENCANA STRATEGIS | DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN

3

RENSTRA 2015-2019

standar

merupakan

acuan

mutu

dan

keamanan

produk

yang

dapat

dideskripsikan untuk pemenuhan keinginan konsumen dan dapat memberikan jaminan bagi konsumen akan keamanan produk pangan tersebut. Produk pangan unggulan yang berdaya saing tinggi diperlukan dalam menghadapi persaingan global.

Standardisasi makanan dapat digunakan sebagai salah satu alat kebijakan pemerintah dalam menata struktur ekonomi secara lebih baik dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan standar makanan nasional dengan mutu yang makin meningkat dan dapat memenuhi persyaratan internasional, untuk menunjang tercapainya tujuan strategis, antara lain, peningkatan ekspor produk pangan, peningkatan daya saing produk pangan Indonesia terhadap produk pangan impor, peningkatan efisiensi nasional, dan menunjang program keterkaitan sektor pangan dengan berbagai sektor lainnya.

Dengan sistem diatas setiap pihak yang berkepentingan (stakeholder) dengan standardisasi yaitu pemerintah, pelaku usaha, ilmuwan dan konsumen, lebih menyadari pentingnya standardisasi

produk pangan di Indonesia mengingat

efektifitas pengaturan di bidang standardisasi sangat dipengaruhi oleh peran aktif dan kerjasama yang sinergis antara semua stakeholder.

1.1.1. Peran

Direktorat

Standardisasi

Produk

Pangan

Berdasarkan

Peraturan Perundang – undangan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI ditetapkan berdasarkan pasal 25 ayat (2) Undang – undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara jo. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden RENCANA STRATEGIS | DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN

4

RENSTRA 2015-2019

melalui Menteri yang mengkoordinasikan. Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut Badan POM dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan, khususnya dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan instansi pemerintah lainnya serta penyelesian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud.

Selanjutnya terkait dengan tugas dan fungsi Badan POM diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2011 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departeman sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Pembentukan Badan POM ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 dan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 34/M.PAN/2/2001 tanggal 1 Februari 2001. Perubahan-perubahan tersebut mendorong Badan POM untuk melakukan reposisi dan redefinisi terhadap tugas pokok, fungsi dan perannya sebagai pembantu Presiden Republik Indonesia di bidang pengawasan obat dan makanan.

Direktorat Standardisasi Produk Pangan merupakan satu dari lima unit pelaksana teknis yang ada pada Deputi

Bidang Pengawasan Keamanan

Pangan dan Bahan Berbahaya, Badan POM, RI. Sebagaimana tercantum dalam Keputusan

Kepala

Badan

Pengawas

Obat

dan

Makanan

Nomor

02001/SK/KBPOM tanggal 26 Februari 2001, Direktorat Standarisasi Produk Pangan mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengaturan dan standardisasi produk pangan.


5

RENSTRA 2015-2019

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 249, Direktorat Standardisasi Produk Pangan menyelenggarakan fungsi : 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar,

kriteria

dan

prosedur,

serta

pelaksanaan

pengendalian,

pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengaturan dan standardisasi bahan baku dan bahan tambahan pangan ; 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar,

kriteria

dan

prosedur,

serta

pelaksanaan

pengendalian,

pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengaturan dan standardisasi pangan khusus; 3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar,

kriteria

dan

prosedur,

serta

pelaksanaan

pengendalian,

pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengaturan dan standardisasi pangan olahan ; 4. Penyusunan rencana dan program standardisasi produk pangan ; 5. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di standardisasi produk pangan ; 6. Evaluasi dan penyusunan laporan standardisasi produk pangan ; 7. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.

1.1.2 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Direktorat Standardisasi Produk Pangan dibentuk dengan struktur organisasi sebagai berikut :


6

RENSTRA 2015-2019

Direktorat Standardisasi Produk Pangan

SUBDIT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN

SUBDIT STANDARDISASI PANGAN KHUSUS

SUBDIT STANDARDISASI BAHAN BAKU DAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN

SEKSI STANDARDISASI PRODUK PANGAN

SEKSI STANDARDISASI PHRG & IRADIASI

SEKSI STANDARDISASI BAHAN BAKU

SEKSI KODEKS PANGAN

SEKSI STANDARDISASI PANGAN FUNGSIONAL

SEKSI STANDARDISASI BAHAN TAMBAHAN PANGAN

SEKSI TATA OPERASIONAL

Gambar 1.1, Struktur Organisasi Direktorat Standardisasi Produk Pangan

Masing-masing Subdirektorat dan Seksi mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1) Subdirektorat Standardisasi Bahan Baku dan Bahan Tambahan Pangan Subdirektorat Standardisasi Bahan Baku dan Bahan Tambahan Pangan terdiri dari: a. Seksi Standardisasi Bahan Baku; b. Seksi Standardisasi Bahan Tambahan Pangan


7

RENSTRA 2015-2019

Subdirektorat Standardisasi Bahan Baku dan Bahan Tambahan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi serta pelaksanaan pengaturan dan standardisasi bahan baku dan bahan tambahan pangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Standardisasi Bahan Baku dan Bahan Tambahan Pangan menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan rencana dan program standardisasi bahan baku dan bahan tambahan pangan; 2. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan dan standardisasi bahan baku; 3. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan dan standardisasi bahan tambahan pangan; 4. Evaluasi dan penyusunan laporan standardisasi bahan baku dan bahan tambahan pangan.

2) Subdirektorat Standardisasi Pangan Khusus Subdirektorat Standardisasi Pangan Khusus terdiri dari: a. Seksi Standardisasi Pangan Hasil Rekayasa Genetika dan Iradiasi b. Seksi Standardisasi Produk Pangan Fungsional

Subdirektorat

Standardisasi

Pangan

Khusus

mempunyai

tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan pengaturan dan standardisasi pangan khusus. Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Standardisasi Pangan Khusus menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program standardisasi pangan khusus


8

RENSTRA 2015-2019

2. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan dan standardisasi pangan hasil rekayasa genetika dan iradiasi. 3. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan dan standardisasi produk pangan fungsional. 4. Evaluasi dan penyusunan laporan standardisasi pangan khusus

3). Subdirektorat Standardisasi Pangan Olahan Subdirektorat Standardisasi Pangan Olahan terdiri dari: a. Seksi Standardisasi Produk Pangan b. Seksi Kodex Pangan c. Seksi Tata Operasional

Subdirektorat Standardisasi Pangan Olahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur evaluasi dan pelaksanaan pengaturan dan standardisasi pangan olahan. Dalam melaksananakan tugas, Subdirektorat Standardisasi Pangan Olahan menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan rencana dan program standardisasi pangan olahan; 2. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan dan standardisasi produk pangan; 3. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta penyusunan kodex pangan; 4. Evaluasi dan penyusunan laporan standardisasi pangan olahan; 5. Pelaksanaan urusan tata operasional dilingkungan Direktorat.


9

RENSTRA 2015-2019

Siklus Dalam Sistem Manajemen Standardisasi Produk Pangan Direktorat Standardisasi Produk Pangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mengembangkan sistem manajemen standardisasi produk pangan melalui siklus : 1.

Pengkajian dan Evaluasi Standardisasi Produk Pangan.

2.

Penyusunan dan Review Standar Produk Pangan (Kebijakan, Peraturan, Standar, Peraturan, dan Code of Practice)

3.

Penetapan Standar Pangan

4.

Sosialisasi dan Advokasi Standar Pangan

5.

Implementasi/Aplikasi Standar Pangan

6.

Pemantauan/Monitoring Standar Pangan

Siklus dalam Sistem Manajemen Standardisasi Produk Pangan dapat dilihat pada gambar seperti dibawah ini :

PENGKAJIAN/EVALUASI

MONITORING

PENYUSUNAN

IMPLEMENTASI / APLIKASI

PENETAPAN

SOSIALISASI & ADVOKASI Gambar 1.2 . Siklus dalam Sistem Manajemen Standardisasi Produk Pangan


10

RENSTRA 2015-2019

Keterangan : A = Penyusunan dan Review B = Penetapan / Harmonisasi C = Sosialisasi & Advokasi D = Implementasi / Aplikasi E = Monitoring F = Pengkajian dan Evaluasi

Gambar.1 3 : Sebaran Kegiatan Dan Penganggaran Direktorat Standardisasi Produk Pangan Periode 2010 – 2014


11

RENSTRA 2015-2019

Keterangan : A = Penyusunan B = Penetapan / Harmonisasi C = Sosialisasi & Advokasi D = Implementasi / Aplikasi E = Monitoring F = Pengkajian dan Evaluasi

Gambar 1.4 : Sebaran Kegiatan Dan Penganggaran Direktorat Standardisasi Produk Pangan Periode 2010 – 2014 Dari grafik diatas terlihat bahwa dalam siklus manajemen sistem standardisasi produk pangan kegiatan penyusunan, pengkajian dan sosialisasi serta advokasi mempunyai porsi yang lebih besar dari kegiatan lain

selama

periode renstra tahun 2010 – 2014. Hal ini menunjukan bahwa tiga kegiatan penyusunan, sosialisasi dan review standar masih menjadi prioritas. Sosialisasi kepada stakeholder menjadi suatu tahapan penting untuk memberikan pengetahuan yang memadai dan membangun persepsi yang sama terhadap setiap ketentuan yang ada pada peraturan yang dikeluarkan, terutama untuk seluruh pengawas pangan, baik di Badan POM maupun Balai/Balai Besar POM.


12

RENSTRA 2015-2019

Disamping itu sosialisasi berguna untuk mendapatkan input dalam melakukan pengkajian dan penyusunan regulasi dan standar. Untuk mendukung tugas – tugas Direktorat Standardisasi Produk Pangan sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan sejumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlan dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki Direktorat Standardisasi Produk Pangan untuk melaksanakan tugas penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengaturan dan standardisasi produk pangan, sampai Tahun 2014 adalah sejumlah 30 orang yang tersebar di setiap sub direktorat.

Pada Tahun 2014, Direktorat Standardisasi Produk Pangan belum didukung dengan SDM yang memadai dan masih kekurangan SDM sejumlah 21 orang, dihitung berdasarkan analisis beban kerja, dari target yang ditetapkan. Berikut ini adalah profil kebutuhan pegawai berdasarkan analisa beban kerja :

*) Tahun 2015 s/d 2019 asumsi tidak ada penambahan pegawai

Gambar 1.5 Kebutuhan SDM Direktorat Standardisasi Produk Pangan Tahun 2015 – 2015 Berdasarkan Analisa Beban Kerja.


13

RENSTRA 2015-2019

Dengan adanya kebijakan Pemerintah untuk melakukan moratorium pegawai selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2015 – 2019 berarti tidak ada penambahan pegawai selama kurun waktu tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan

pegawai

Direktorat

Standardisasi

Produk

Pangan,

karena

diperkirakan sejumlah 3 (tiga) pegawai akan pensiun, 2 pegawai akan pindah dan sebagainya dalam lima tahun tersebut, sementara beban kerja semakin meningkat. Adanya kekurangan pegawai yang signifikan tersebut menyebabkan beberapa tugas dan fungsi penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengaturan dan standardisasi produk pangan belum dapat dilakukan secara optimal. Adapun profil pegawai Direktorat Standardisasi Produk Panganyang tersebar di subdirektorat berdasarkan tingkat pendidikan dapat dijelaskan pada tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1.1. : Profil Pegawai Direktorat Standardisasi Produk Pangan berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014.

No.

1

2 3

Unit kerja

S3

S2

Profesi (Apoteker dan Dokter)

Subdit Standardisasi Bahan Baku dan Bahan Tambahan Pangan Subdit Standardisasi Pangan Khusus Subdit Standardisasi Pangan Olahan(termasuk Direktur dan TOP)

-

3

3

1

-

2

3

2

-

5

4

3

3

15

TOTAL

-

10 33.33%

10 33.33%

6 20%

4 13.33%

30

S1

Non Sarjana

Jumlah

1

8

6


14

RENSTRA 2015-2019

Keterangan : No.

Jenis Pendidikan

Jumlah

1.

Apoteker

10

2.

S2 Teknologi Pangan

3

3.

S2 Magister Profesional

4

4.

S2 Kesehatan

1

5.

S2 Kesehatan Masyarakat

1

6.

S2 Farmasi

1

7.

S1 Teknologi Pertanian /Teknologi Pangan

4

8.

S1 Gizi

1

9.

S1 Komputer

1

10.

DIII Farmasi

1

11.

DIII Manajemen Informatika

1

12.

SMF/KPAA

2 TOTAL

30

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar 33.33% pegawai Direktorat Standardisasi Produk Pangan memiliki latar belakang pendidikan apoteker. Selain itu terdapat sarjana strata dua sejumlah 33.33 sarjana bidang lainnya sejumlah 20% dan non sarjana sejumlah 13.33%.

Selain memadai secara kualitas, agar Direktorat Standardisasi Produk Pangan mampu beradaptasi dengan perkembangan lingkungan eksternal yang sangat dinamis, diperlukan kompetensi SDM sesuai dengan bidang tugasnya agar mampu berkinerja baik. Untuk itu Direktorat Standardisasi Produk Pangan harus

senantiasa

memperhatikan

peningkatan

kompetensi

SDM

secara

berkesinambungan melalui capacity building yang terencana.


15

RENSTRA 2015-2019

1.1.3. Capaian Kinerja Direktorat Standardisasi Produk Pangan Periode 2010-2014 Sesuai dengan peran dan kewenangannya, Direktorat Standardisasi Produk Pangan mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengaturan dan standardisasi produk pangan. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, sasaran strategis untuk mencapai tujuan Badan POM dalam meningkatnya efektivitas perlindungan masyarakat dari produk makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta meningkatnya daya saing produk makanan adalah Tersusunnya Standar Makanan yang Mampu Menjamin Makanan, Aman, Bermanfaat dan Bermutu dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) 1. Jumlah standar yang dihasilkan dalam rangka antisipasi perkembangan isu, keamanan, mutu dan gizi pangan. 2. Jumlah Standar yang dihasilkan dalam rangka mendukung Program Rencana Aksi Peningkatan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS). 3. Persentase UMKM Pangan yang meningkat daya saingnya berdasarkan hasil grading (dihitung terhadap 1800 UMKM)

Tahun 2012 Direktorat Standardisasi Produk Pangan melakukan revisi terhadap indikator kinerja utama untuk mengakomodir

perubahan lingkungan strategis

dan untuk mengakomodir kegiatan new initiative pada tahun 2012 yaitu Penyusunan NSPK dalam rangka Dukungan Program Rencana Aksi Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah dan new initiative tahun 2013 yaitu Peningkatan Keamanan dan Mutu Produk Pangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka Harmonisasi ASEAN 2015, sehingga ada perubahan dan penambahan indikator utama pada Sasaran Direktorat Standardisasi Produk Pangan pada Renstra periode 2010-2014, sebagaimana uraian pada tabel 2 dibawah ini :


16

RENSTRA 2015-2019

Tabel 1.2 : Target Pembangunan untuk Tahun 2010-2014 Unit Kerja : Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN

NO. 3.10

PROGRAM/ KEGIATAN

OUTCOME /OUTPUT

Standardisasi Makanan

Tersusunnya standar makanan yang mampu menjamin makanan aman, bermanfaat dan bemutu

TARGET INDIKATOR 2010

2011

2012

2013

2014***)

2014***)

Persentase kecukupan standar makanan yang dimiliki dengan yang dibutuhkan ( dihitung dari 100 standar) *)

50

60

-

-

-

-

1

Jumlah standar yang dihasilkan dalam rangka antisipasi perkembangan isu keamanan, mutu dan gizi pangan .**)

-

-

10

10

10

10

2

Jumlah Standar yang Dihasilkan dalam rangka Mendukung Program Rencana Aksi Peningkatan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Persentase UMKM yang meningkat daya saingnya berdasarkan hasil grading (dihitung dari 1800 UMKM)

-

-

4

4

4

1

-

-

50

60

60

3

Keterangan :

*

Indikator sesuai dokumen Renstra sebelum direvisi dan pada TA 2012 sudah tidak berlaku

**)

Indikator sesuai dokumen Trilateral Meeting / RKP 2012

***)

Indikator sesuai dokumen Renstra Sinkronisasi (Revisi Renstra Direktorat Standardisasi Produk Pangan Periode 2010- 2014)

****)

Perubahan target indikator untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah tentang penghematan anggaran TA 2014

Adapun pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan kewenangan Direktorat Standardisasi Produk Pangan tersebut dapat dilihat sesuai dengan pencapaian indikator kinerja utama grafik di bawah ini.

Grafik 1 : Pencapaian IKU 1

Grafik 2 : Pencapaian IKU 2


17

RENSTRA 2015-2019

Grafik 2 : Pencapaian IKU 3 Gambar 1.6 : Grafik Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Standardisasi Produk Pangan Sebagaimana grafik 1. terkait pencapaian kinerja pada Renstra tahun 2010-2014 tersebut di atas, kinerja Direktorat Standardisasi Produk Pangan telah menunjukkan perbaikan yang semakin signifikan. Hal ini bisa dilihat dari seluruh kinerja Direktorat Standardisasi Produk Pangan sesuai dengan tugas utamanya melakukan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengaturan dan standardisasi produk pangan.

Adapun penjelasan pencapaian masing-masing indikator kinerja utama tersebut adalah sebagai berikut: Untuk indikator kinerja pertama Jumlah standar yang dihasilkan dalam rangka antisipasi perkembangan isu keamanan, mutu dan gizi pangan rata – rata tercapai sebesar 100% setiap tahunnya bahkan pada tahun 2011 dan 2012 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar masing masing 140 % dan 120 %.

Sedangkan untuk indikator kinerja ke dua Jumlah Standar yang Dihasilkan dalam rangka Mendukung Program Rencana Aksi Peningkatan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah pada tahun 2012 dan 2013 berhasil mencapai target 100% dimana dihasilkan 4 (empat) standar. Sedangkan pada tahun 2014 terjadi perubahan target indikator untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah tentang penghematan anggaran TA 2014 dimana jumlah standar PJAS yang dihasilkan tidak sama dengan yang ditargetkan pada Rencana Kinerja Tahunan RENCANA STRATEGIS | DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN

18

RENSTRA 2015-2019

maupun Perjanjian kinerja 2014, yaitu 4 standar, karena terdapat efisiensi anggaran, target dikurangi menjadi 1 (satu standar).

Pada Indikator Kinerja ketiga Persentase UMKM yang meningkat daya saingnya berdasarkan hasil grading (dihitung dari 1800 UMKM) juga merupakan kegiatan new Inisiatif yang pelaksanaannya dimulai pada Tahun Anggaran

2012 .

Capaian pada Indikator Kinerja ketiga adalah 33.9% dan 43.67% dimana tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 50% dan 60%

Hal ini disebabkan dikarenakan sebagian besar jenis UMKM Pangan

yang

diberikan bimbingan teknis dan dilakukan monitoring adalah industri rumah tangga dan masih termasuk jenis usaha skala mikro dimana sebagian besar dari mereka masih memiliki banyak kekurangan dalam hal kesiapan sarana prasarana dan teknologi pengolahan pangan serta keterbatasan modal; pemenuhan persyaratan standar Harmonisasi ASEAN seperti pelabelan produk pangan; di sisi lain bimbingan teknis yang dilakukan oleh Badan POM belum cukup untuk meningkatkan kesiapan UMKM untuk harmonisasi ASEAN, dengan demikian diperlukan bimbingan teknis dan pendampingan yang lebih intensif dan berkesinambungan serta perlunya peningkatan koordinasi dengan kementerian / lembaga yang melakukan pembinaan UMKM pangan untuk bekerjasama memenuhi kekurangan UMKM terutama terkait sarana dan prasarana serta modal. Berdasarkan capaian kinerja utama Direktorat Standardisasi Produk Pangan sesuai dengan grafik 1,2 dan 3 atas, terlihat bahwa kinerja Direktorat Standardisasi Produk Pangan telah menunjukkan hasil yang baik sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Namun hal ini tidak menjadikan peran Direktorat Standardisasi Produk Pangan selesai. Bahkan dengan adanya perubahan lingkungan strategis

yang sangat

dinamis diharapkan

peran

Direktorat

Standardisasi Produk Pangan pada masa yang akan datang dapat lebih ditingkatkan. Direktorat Standardisasi Produk Pangan diharapkan terus menjaga kinerja yang telah dicapai saat ini sesuai harapan masyarakat, yaitu agar pengawasan Obat dan Makanan terus lebih dimaksimalkan untuk melindungi kesehatan masyarakat. RENCANA STRATEGIS | DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN

19

RENSTRA 2015-2019

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Oleh karena itu pemenuhan kebutuhan pangan yang bergizi dan aman merupakan hak asasi setiap orang. Disamping itu sektor pangan memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakan roda pertumbuhan ekonomi yang mampu

bertahan

menghadapi krisis ekonomi.

Peningkatan kesejahteraan rakyat yang berlandaskan pada pengembangan usaha yang unggul secara kompetitif merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing dalam menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi. Dengan kerjasama di bidang ekonomi antara negara-negara di Dunia, seperti harmonisasi Association of South East Asia Nations (ASEAN), ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN-China Fre Trade Area (ACFTA), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) dan World Trade Organization (WTO) dan regional telah menciptakan sistem perdagangan dunia yang bebas (free trade area).

Kondisi seperti diatas akan berpengaruh secara langsung pada perdagangan pangan internasional dimana arus masuk produk pangan dari luar meningkat sehingga akan mempengaruhi sistem pangan nasional. Pasar nasional yang bersifat unik dan tertutup dengan adanya globalisasi diatas akan menjadi pasar yang bersifat terbuka terhadap setiap produk.

Untuk mendukung pasar nasional perlu disiapkan perangkat hukum nasional dibidang standardisasi terutama standardisasi pangan yang tidak saja mampu menjamin perlindungan terhadap masyarakat khususnya dibidang keamanan, mutu dan gizi pangan, kesehatan dan lingkungan hidup, tapi juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Ancaman keamanan pangan di dunia berupa kasus – kasus keracunan pangan terutama yang disebabkan oleh mikroba patogen asal pangan (foodborne RENCANA STRATEGIS | DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN

20

RENSTRA 2015-2019

disease) terus menerus menimbulkan masalah. Patogen – patogen penyebab penyakit dan adanya strain – strain baru dari pathogen yang menyebabkan penyakit (emerging patogen) yang kejadiannya meningkat dalam dua dekake terakhir atau diperkirakan akan meningkat dalam waktu dekat.

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Standardisasi Produk Pangan dituntut untuk melakukan percepatan dalam penyusunan peraturan dan standardisasi dalam rangka

mengantisipasi isu – isu strategis tersebut dan agar dapat disusun

kebijakan yang tepat.

Dari analisis lingkungan strategis tersebut diatas

maka tuntutan terhadap

kompetensi standardisasi pangan meningkat. Standardisasi diharapkan dapat menjawab semua tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi. Untuk itu diperlukan strategi dalam peningkatan pengembangan Standardisai Pangan

1.2.1 POTENSI 1.2.1.1 Globalisasi Perdagangan

Standardisasi makanan sebagai salah satu unsur penunjang pembangunan, mempunyai peranan penting dalam usaha mengoptimalisasi pendayagunaan sumber daya dalam kegiatan pembangunan.

Standardisasi pangan berperan

pula dalam menunjang kemampuan produksi pangan khususnya peningkatan perdagangan produk pangan dalam negeri dan luar negeri, serta pengembangan industri pangan dan perlindungan terhadap konsumen.

Perkembangan liberalisasi perdagangan merupakan faktor pengembangan

standardisasi

pangan

di

Indonesia.

penting dalam

Berbagai

perjanjian

internasional dan regional baik di lingkungan lembaga-lembaga Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB), World Trade Organization (WTO)

dan ASEAN

Economic Community (AEC) mengikat semua anggotanya untuk menerapkan keteraturan tertentu dalam transaksi perdagangan produk pangan antar negara, RENCANA STRATEGIS | DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN

21

RENSTRA 2015-2019

sehingga masing-masing negara anggota tidak lagi menerapkan berbagai hambatan

perdagangan

dengan

alasan

yang

tidak

dapat

dipertanggungjawabkan.

Di pihak lain dalam pasar yang terbuka, kelemahan dalam pengendalian dan pengawasan produk pangan dapat menjadi peluang untuk masuknya produk pangan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan.

Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut telah mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional, khususnya ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas (Free Trade Area). Ini dimulai dari perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand), Free Trade Area, ASEAN-China Free

Trade

Area,

ASEAN-Japan

Comprehensive

Economic

Partnership

(AJCEP), ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA)dan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA). Dalam hal ini, memungkinkan negara-negara tersebut membentuk

suatu

kawasan

bebas

perdagangan

yang

bertujuan

untuk

meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional dan berpeluang besar menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional. Hal ini membuka peluang peningkatan nilai ekonomi sektor barang dan jasa serta memungkinkan sejumlah produk pangan Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran domestik negara-negara yang tergabung dalam perjanjian pasar regional tersebut. Dalam menghadapi FTA dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun 2015, diharapkan industri produk pangan

dalam

negeri mampu untuk menjaga daya saing terhadap produk luar negeri.

Dalam

kaitan

dengan

globalisasi

dan

perjanjian-perjanjian

internasional

khususnya di sektor ekonomi tersebut, harusnya yang menjadi dasar pijakan dan harus ditekankan dari awal adalah soal kedaulatan bangsa, negara dan rakyat kita dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan-perusahaan transnasional dan negara-negara lain tersebut. Dan ini sangat sejalan dengan 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan (Nawa Cita), khususnya pada butir 1: RENCANA STRATEGIS | DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN

22

RENSTRA 2015-2019

Menghadirkan

kembali

negara

untuk

melindungi

segenap

bangsa

dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga negara (dengan memperkuat peran dalam kerjasama global dan regional), juga pada butir 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta pada butir 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Dengan masuknya produk perdagangan bebas tersebut yang antara lain adalah produk pangan makanan, merupakan persoalan krusial yang perlu segera diantisipasi. Realitas menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah menjadi pasar bagi produk pangan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi pangan tersebut.

Mengantisipasi hal tersebut maka perlu penyiapan standar dan

regulasi

yang tepat sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi di bidang pangan untuk menjamin produk – produk pangan yang beredar dalam negeri memenuhi standar dan regulasi tersebut.

1.2.1.2 Tuntutan masyarakat tentang keamanan pangan.

Tuntutan masyarakat terhadap pangan semula hanya pada penampilan, rasa, harga dan tren gaya hidup, namun seiring dengan tingkat pendidikan masyarakat yang semakin baik, tuntutan terhadap pangan lebih kepada keamanan, mutu dan gizi pangan. Disamping itu ditambah lagi dengan semakin banyaknya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam memilih produk maupun hak dan kewajibannya sebagai konsumen.

1.2.1.3. Persepsi

Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Terhadap

Standar


23

RENSTRA 2015-2019

Pemangku kepentingan (stakeholder) yaitu pemerintah sebagai pengawas dan regulator, produsen sebagai penghasil pangan, konsumen sebagai pengguna maupun para pakar dibidang pangan persepsinya terhadap kegunaan standar merupakan daya penggerak perkembangan standar pangan

yang sangat

penting. Pemahaman tentang fungsi standar dalam kegiatan produksi dan akan mempengaruhi tarikan pasar bagi perkembangan standar, sekaligus akan mendorong

pemangku

kepentingan

untuk

berpartisipasi

dalam

proses

pengembangan standar.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa

perkembangan standar

pada

dasarnya berakar pada persepsi dan pemahaman pemangku kepentingan terhadap kegunaan standar.

1.2.1.4. Kepercayaan Terhadap Proses Pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI)

Daya penggerak lain yang juga sangat penting adalah kepercayaan terhadap proses pengembangan SNI. Perkembangan persepsi pemangku kepentingan tentang pentingnya standar hanya akan menjadi tarikan pasar yang riil bagi perkembangan

SNI

apabila

kepercayaan

mereka

terhadap

proses

pengembangan SNI cukup baik, karena: (1) terbuka bagi partisipasi pemangku kepentingan; (2) prosesnya transparan, tidak memihak serta menjunjung tinggi konsensus; (3) pelaksanaannya efektif karena menjawab kebutuhan pasar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta koheren dengan berbagai standar dan praktek perdagangan internasional. Trend keamanan pangan (food safety) menjadi isu sensitif dalam industri pangan. Berbagai kasus keracunan pangan yang terjadi, berasal dari kontaminasi bahan kimia dan mikroba. Faktor kesehatan menjadi salah satu alasan, mengapa konsumen mengonsumsi pangan. Keamanan dan mutu produk pangan menjadi tuntutan konsumen. Perbaikan mutu dan gaya hidup sehat, telah


24

RENSTRA 2015-2019

mendorong masyarakat di berbagai negara dan mendorong gerakan gaya hidup sehat dengan mengkonsumsi pangan yang sehat.

1.2.1.5.

Emerging Isu dan Kemajuan Ilmu dan Teknologi di Bidang Pangan.

Berbagai perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat cepat di bidang pangan mengakibatkan kebutuhan akan standar dan regulasi baru semakin meningkat, semakin terbatasnya sumber daya serta semakin beragamnya tuntutan produsen pangan dan konsumen. Hal ini yang mendorong Direktorat Standardisasi Produk Pangan mempersiapkan diri dan merencanakan kegiatan yang bersifat strategis serta dapat menjawab isu – isu strategis di bidang pangan dalam rangka menanggapi tuntutan produsen dan konsumen tersebut dan juga untuk menghadapi emerging isu yang terkait dengan mutu dan keamanan pangan serta emerging dalam teknologi pengolahan pangan yang menghasilkan produk – produk baru (novel food) yang harus diiringi dengan ketersediaan standar.

1.2.1.6.

Partisipasi dan Keterlibatan dalam Kegiatan Nasional dan Internasional

Partisipasi ini bertujuan untuk menyuarakan kepentingan Nasional di bidang pangan dengan ikut serta dalam keanggotaan organisasi Regional dan Internasional dan juga untuk menyamakan persepsi

di bidang standar dan

peraturan serta memperluas informasi tentang peraturan, kebijakan standar di bidang pangan sehingga diperoleh dukungan dan kesamaan persepsi. Hal ini mendorong untuk dilaksanakannya

harmonisasi standar, peraturan dan

pedoman ditingkat regional dan internasional serta meningkatkan peran aktif dalam kerjasama standardisasi produk pangan nasional, regional, multilateral dan bilateral.

1.2.1.7.

Pengawasan pre market dan post market.

Standar sebagai salah satu tools yang dijadikan acuan dalam melaksanakan pengawasan baik pre market maupun post market. Tanpa standar pengawasan RENCANA STRATEGIS | DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN

25

RENSTRA 2015-2019

pangan tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada produk hukum yang dijadikan acuan. Perkuatan regulasi di bidang pangan menjadi strategis dalam rangka Penguatan Sistem Pengawasan Makanan.

1.2.2 PERMASALAHAN

Di bidang standardisasi makanan beberapa permasalahan yang muncul antara lain terkait dengan perubahan arah kebijakan, paradigma internal dan eksternal serta hal teknis lainnya.

Secara umum permasalahan yang muncul adalah

sebagai berikut :

1. Kesenjangan standar dan regulasi keamanan, mutu dan gizi pangan yang ada terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan dan gizi dan adanya isu – isu emerging dalam pangan. Sebagai langkah tindak lanjutnya perlu diupayakan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam perencanaan dan penyusunan standar dalam arti luas seperti pedoman, code of practice, standar dan peraturan yang terharmonisasi secara internasional, serta dalam menyikapi emerging isu .

2. Kesenjangan data pada konsumen yaitu jumlah dan frekuensi konsumsi pangan olahan pada berbagai kelompok usia, yang diperlukan untuk menghitung asumsi paparan BTP, bahan kimia dan ingredien lain. Sebagai tindak lanjut perlu diupayakan perkuatan

kerjasama/jejaringan dengan

instansi lain yang melaksanakan pengumpulan data.

3. Kesenjangan data mengenai dampak suatu standar atau regulasi yang diterapkan (Regulatory Impact Assessment / RIA). Sebagai upaya tindak lanjut adalah pelaksanaan Regulatory Impact Assessment/RIA.

4. Kesulitan mengemas dalam melaksanakan komunikasi dan informasi mengenai standar sehingga dapat dimengerti oleh masyarakat dan tidak meresahkan masyarakat (advokasi dan sosialisasi) di tingkat nasional dan RENCANA STRATEGIS | DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN

26

RENSTRA 2015-2019

keterbatasan perhatian dan kesadaran akan pentingnya pelaksanaan pengembangan standardisasi secara keseluruhan

5. Penyelesaian memandatorikan suatu standar memakan waktu yang lama. Sebagai tindak lanjut diupayakan peningkatan pengelolaan standardisasi antara lain berbasis elektronik yang dapat diakses baik secara nasional maupun internasional.

6. Ketersedian Referensi Dalam pengembangan standar ketersedian referensi merupakan hal yang sangat penting. Referensi digunakan sebagai acuan dalam penetapan suatu regulasi dan standar. Saat ini referesi yang sangat kurang karena keterbatasan akses melalui internet dan harus melalui pengadaan secara fisik dan memerlukan

7. Sumber Daya Manusia Proses pengembangan standar makanan baik berupa peraturan/regulasi , standar, pedoman, kajian, rekomendasi, hasil evaluasi maupun code of practice memerlukan cukup banyak sumber daya (sumber daya manusia, peralatan dan dana) dan perlu melibatkan semua stakeholder yang terlibat (para pakar dari perguruan tinggi, instansi terkait, industri pangan, konsumen dan lembaga sosial lainnya). Secara umum . kemampuan teknis SDM Direktorat Standardisasi Produk Pangan sudah memadai, namun kapasitas manajerial ditingkat struktural belum dapat memenuhi tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Tindak lanjut yang dilakukan, yaitu : 1.

Mengkaji dan menilai standar yang ada untuk dapat diperbaiki dan ditingkatkan serta disesuaikan dengan standar internasional.

2.

Memperbaharui standar dan persyaratan keamanan pangan sesuai dengan kebutuhan produk pangan lokal maupuan impor.

3.

Meningkatkan jaringan kerja antar lembaga dan stakeholder


27

RENSTRA 2015-2019

4.

Meningkatkan kesadaran produsen dan konsumen akan pentingnya standardisasi keamanan pangan terhadap kesehatan dan daya siang perdagangan.

5.

Meningkatkan partisipasi aktif dalam pengembangan standardisasi pangan di tingkat nasional, regional dan internasional.

6.

Meningkatkan

kualitas

Sumber

Daya

Manusia

di

bidang

standardisasi

pendidikan dan pelatihan leadership dan diklat

pengembangan soft competency yang lain. 7.

Memasukan advokasi dan sosialisasi dalam program prioritas.

1.3. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN Faktor – faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Faktor – faktor kunci keberhasilan (key success factors) merupakan faktor – faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organsasi yang mencakup bidang dan aspek dari misi dimana di dalamnya sangat tergantung pada keberhasilan kinerja Direktorat Standardisasi Produk Pangan .

Area prioritas kunci dalam Rencana Strategis ini Direktorat Standardisasi Produk Pangan diarahkan pada hal – hal sebagai berikut : 1.

Menciptakan iklim dan lingkungan kerja yang dinamis dan atraktif.

2.

Struktur proses pengambilan keputusan transparan dengan akuntabilitas publik yang tinggi.

3.

Mengembangkan konsistensi yang tinggi antara kebijakan (policy) dengan implementasi operasional.

4.

Meningkatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana standardisasi produk pangan yang kredibel.

5.

Mengembangkan dan membina komunikasi kerja antara institusi di lingkungan Badan POM dan lintas departemen yang efektif dan efisien. RENCANA STRATEGIS | DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN

28

RENSTRA 2015-2019

6.

Melakukan

pengembangan

kerjasama

internasional

dalam

rangka

harmonisasi standardisasi produk pangan. 7.

Mengembangkan sistem informasi standardisasi produk pangan.

8.

Melakukan sosialisasi dan advokasi standardisasi produk pangan.

9.

Melakukan penyelasarasan Standar Nasional Indonesia terhadap Standar Internasional.

10. Meningkatkan kerjasama standardisasi produk pangan di tingkat nasional, bilateral, regional dan multilateral.

1.4. Analisa

Terhadap

Lingkungan

Strategis

(Strengths,

Weaknesses, Opportunities, Threats/SWOT)

Sebagaimana dinamika perubahan lingkungan strategis yang telah dijelaskan di atas baik secara internal maupun eksternal, maka Direktorat Standardisasi Produk Pangan

harus melakukan upaya-upaya agar pengaruh lingkungan

khususnya eskternal dapat menjadi suatu peluang dan meminimalkan ancaman yang dapat mempengaruhi peran Direktorat Standardisasi Produk Pangan sebagai unit

yang bertanggungjawab dalam mendukung

pelaksanakan

pengawasan baik pre market maupun post market . Atas dasar pengaruh lingkungan strategis tersebut, dilakukan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan melalui analisa SWOT, sehingga dari analisa tersebut dapat ditetapkan arah strategis dan kebijakan Direktorat Standardisasi Produk Pangan, agar dapat terwujud sesuai tujuan dan sasaran organisasi Direktorat Standardisasi Produk Pangan

dalam Renstra Periode

2015-2019. Adapun hasil analisa SWOT tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.

KEKUATAN (STRENGTHS) Direktorat Standardisasi Produk Pangan saat ini memiliki kualitas SDM yang sangat memadai, khususnya tenaga-tenaga yang terampil dalam

melakukan

penyiapan

perumusan

kebijakan,

penyusunan

pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian,


29

RENSTRA 2015-2019

bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengaturan dan standardisasi produk pangan. Direktorat Standardisasi Produk Pangan memiliki personil yang solid dalam meningkatkan kinerja dan team work dalam penyusunan standar. Sehingga Direktorat Standardisasi Produk Pangan memiliki kualitas SDM yang sangat memadai, yaitu tenaga-tenaga personil yang terampil dan berkompetensi

dalam

melakukan

penyiapan

perumusan

kebijakan,

penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengaturan dan standardisasi produk pangan. Tingginya komitmen dari stakeholder dalam membina kerjasama sehingga terlaksananya koordinasi antar stakeholder dengan baik. Hal ini dapat meningkatkan kerjasama standardisasi produk pangan di tingkat nasional maupun Internasional.

2.

KELEMAHAN (WEAKNESSES) Saat ini Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Jumlah Pegawai (PNS) Direktorat Standardisasi Produk Pangan pada tahun 2015 sebanyak 30 orang dari kebutuhan 41 orang dan 3 orang sedang mengikuti tugas belajar. Di Direktorat Standardisasi Produk Pangan saat ini Kualitas SDM dari tiap personil sudah terampil, namun secara kuantitas untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan tugasnya belum terpenuhi karena masih terbatasnya jumlah SDM.

Dalam melaksanakan tugas di Direktorat Standardisasi Produk Pangan Diperlukan ketersediaan data dan regulasi yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan standar misalnya, perkuatan jejaring lintas sector dan saling bekerjasama dalam mengumpulkan data dan memperoleh referensi yang diperlukan dalam penyusunan standar. Namun dalam penyusunan standar sangat terbatas dimana data tersebut tersebar pada instansi lain.


30

RENSTRA 2015-2019

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan di Direktorat Standardisasi Produk Pangan maka harus ada perencanaan kinerja dan penganggaran dengan baik

untuk mendukung suatu kegiatan berjalan dengan lancar. Namun

sering terjadi perubahan kebijakan/peraturan dan adanya kebijakan baru oleh pemerintah terkait pelaksanaan anggaran Tahun 2015, baik peraturan Baru

dari

Kementerian

Keuangan

RI

maupun

Kementerian

Pendayaagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi RI yang menyebabkan terjadinya pergeseran rencana pelaksanaan kegiatan akhir tahun dan bahkan ada sebagaian kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan. Adanya Pengembangan dan perubahan sistem aplikasi akutansi keuangan oleh Kementerian RI menyebabkan pencairan anggaran sering terlambat.

Dalam pelaksanaan tugas diperlukan saran dan prasarana yang memadai hal ini untuk mendukung pelaksanaan kegiatan secara optimal. Contohnya: sistem standardisasi sebagai sarana sistem informasi internal dan eksternal pada Direktorat Standardisasi Produk Pangan belum berjalan dengan baik, Fasilitas ruang rapat yang kurang memadai.

Sejauh ini sudah dilakukan upaya untuk sosialisasi Standardisasi Produk Pangan terhadap perumusan standard prioritas produk pangan, namun sebagaian dari masyarakat baik itu konsumen atau pun produsen belum sepenuhnya paham tentang peraturan pangan yang masih berlaku. Hal ini menjadi perhatian besar bahwa peraturan standardisasi produk pangan sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat.

Untuk meningkatkan pemahaman produsen tentang pangan, maka standardisasi produk pangan harus meningkatkan komunikasi dalam rangka pelaksanaan pengkajian standard pangan dengan Tim Mitra Bestari melalui email atau dengan mengembangkan sistem standardisasi berbasis elektronik.


31

RENSTRA 2015-2019

3.

PELUANG (OPPORTUNITIES) Keberhasilan

produsen

pangan

dalam

memenuhi

standar

sangat

ditentukan oleh penerapan peraturan standar pangan yang baik, baik itu nasional maupun internasional. Maka dari itu Standardisasi Produk Pangan berupaya untuk mengharmonisasikan peraturan di bidang pangan, misalnya seperti di kawasan ASEAN yang menuntut industri pangan di Indonesia untuk lebih meningkatkan kualitasnya. Untuk itu, harmonisasi ASEAN merupakan peluang bagi Standardisasi Produk pangan dalam menyamakan

Peraturan

Internasional

Standar

Pangan

yang

telah

ditetapkan dan berupaya dalam peningkatan standar pangan dengan baik. Dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan makanan, Standardisasi Produk Pangan mendorong pelaku usaha baik industri kecil maupun besar untuk mengoptimalkan penggunaan bahan baku dalam negeri sehingga menjadi tantang dan peluang yang harus dihadapi BPOM.

Semakin

bertambahnya

penduduk

dan

berkembangnya

kebutuhan

makanan bagi masyarakat, hal ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam mengkonsumsi berbagai varian makanan. Hal ini menjadi peluang bagi standardisasi produk pangan dalam meningkatkan standar pangan yang baik dan sehat bagi masyarakat. Kerjasama dengan Instansi terkait merupakan hal yang sangat mutlak agar upaya

pembangunan

kesehatan

pangan

dapat

tercapai.

Peluang

kerjasama dengan instansi terkait dapat mendorong efektivitas dan efesiensi dalam menerapakan standar pangan yang baik. Hal ini dapat meningkatakan ekspektasi public terhadap standardisasi produk pangan yang baik.

4. TANTANGAN (THREATS)

Pengaruh perubahan iklim dunia, khususnya untuk produk bahan pangan di Indonesia juga berdampak pada perubahan gaya hidup konsumen. Hal ini dapat dilihat dari konsumen atau masyarakat dalam mengkonsumsi pangan, yang lebih memperhatikan food safety, misalnya seperti nomor RENCANA STRATEGIS | DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN

32

RENSTRA 2015-2019

pendaftaran dan tanggal pembuatan makanan yang sudah tercantum, dan lain lain. Hal ini menyebabkan standardisasi roduk pangan lebih banyak memperhatikan pangan masyarakat yang berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi dengan kesehatan, status halal, dan lain lain.

Tingginya arus dalam memproduksi makanan yang diproduksi oleh industri kecil maupun besar yang mengakibatkan banyaknya bahan penolong yang diajukan oleh industri mengingat belum adanya regulasi mengenai bahan penolong. Bukan hanya bahan penolong saja, tetapi BTP dan bahan baku banyak yang diajukan juga tetapi belum ada regulasi yang ditetapkan. Hal ini membuat standardisasi produk pangan berupaya lebih keras lagi dalam membuat peraturan sesuai dengan standar pangan.

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia maka konsumsi pangan masyarakat terhadap makanan juga semakin meningkat. Hal ini menyebabkan banyaknya Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Hal ini menjadi tantangan bagi standardisasi produk pangan dalam melakukan bimbingan teknis terhadap UMKM, sebenarnya di direktorat standardisasi produk pangan mempunyai kompetensi yang terampil dalam melaksanakan bimtek namun dari segi kuantitas masih belum terpenuhi dalam melaksanakan bimtek. Dalam melaksanakan bimtek juga harus di dukung oleh pasrtisipasi masyarakat yang memiliki Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Tabel 1.3: Rangkuman Analisis SWOT HASIL PEMBAHASAN (SWOT) Kekuatan (Strengths)

Kualitas dan kompetensi ASN Direktorat Standardisasi 1. Produk Pangan yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas. 2. Integritas Pelayanan Publik diakui secara Nasional Mengoptimalkan kemitraan dengan pemangku di 3. berbagai lingkup/membina kerjasama antar standardisasi pangan dan stakeholder dengan baik.


33

RENSTRA 2015-2019

HASIL PEMBAHASAN (SWOT) 4.

5 Kelemahan (Weaknesses)

1.

Menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten Tugas, Fungsi dan kewenangan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan Masih terbatasnya jumlah ASN yang belum memadai dibandingkan dengan beban kerja

Penyusunan standar terbatas dimana ketersediaan 2. data dan regulasi yang tersebar di instansi lain. Sering terjadi perubahan kebijakan/peraturan dan 3.

adanya kebijakan baru oleh pemerintah terkait pelaksanaan anggaran sehingga pencairan anggaran sering terlambat.

4.

5.

Terbatasnya sarana dan prasarana baik pendukung maupun utama. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sosialisasi Standardisasi Produk Pangan

6. Masih Kurangnya dukungan Informasi Teknologi Peluang (Opportunities)

1.

Adanya harmonisasi ASEAN dalam peraturan di bidang pangan

2. Perkembangan teknologi yang sangat cepat 3. Jumlah industri Makanan yang berkembang pesat 4. Terjalinnya kerjasama dengan instansi terkait 5. Peningkatan ekspektasi publik tentang pangan Tantangan (Threats)

1.

2.

3.

Perubahan gaya hidup konsumen dalam mengkonsumsi makanan. Banyak industri yang mengajukan penggunaan Bahan Penolong baru yang belum ada regulasinya. Banyak pengajuan BTP dan Bahan baku baru yang belum ditetapkan dalam peraturannya.

4. Jumlah UMKM pangan yang cukup luas.


34

RENSTRA 2015-2019

HASIL PEMBAHASAN (SWOT) 5. Beragamnya jenis produk pangan yang beredar. 6.

Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang Makanan

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut diatas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, Direktorat Standardisasi Produk Pangan perlu melakukan penataan dan penguatan managemen organisasi dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi Badan POM periode 2015 – 2019 dan organisasi Direktorat Standardisasi Produk Pangan khususnya. Terdapat beberapa hal yang harus dibenahi di masa mendatang agar pencapaian kinerja Direktorat Standardisasi Produk Pangan lebih optimal. Di bawah ini pada gambar 1.6. terdapat diagram yang menunjukan analisa permasalahan dan peran Direktorat Standardisasi Produk Pangan sesuai tugas , fungsi dan kewenangan. Belum optimalnya peran Direktorat Standardisasi Produk Pangan dalam melakukan percepatan dalam penyusunan peraturan dan standardisasi dalam rangka mengantisipasi isu – isu strategis di bidang standardisasi produk pangan dan agar dapat disusun kebijakan yang tepat.

Belum optimalnya sistem standardisasi Produk pangan

Belum optimalnya Penyusunan standar karena keterbatasan data dimana data dan regulasi yang tersebar di instansi lain

Masih terbatasnya kapasitas SDM

PERAN DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN Penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur.

Pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengaturan dan standardisasi produk pangan.

Gambar 1.7 : Diagram permasalahan, kondisi saat ini dan dampaknya. RENCANA STRATEGIS | DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN

35

RENSTRA 2015-2019

Berdasarkan kondisi obyektif capaian yang dipaparkan di atas, kapasitas Direktorat Standardisasi Produk Pangan sebagai unit penyusun standar pangan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundangundangan yang menyangkut peran dan tugas pokok dan fungsinya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin membaik dan dapat memastikan berjalannya proses penyusunan standar pangan yang lebih ketat dalam menjaga keamanan, manfaat dan mutu Makanan.

Kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut Direktorat Standardisasi Produk Pangan dapat melakukan evaluasi dan mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan etos tersebut, Direktorat Standardisasi Produk Pangan diharapkan mampu menjadi katalisator yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi tujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Untuk itu, ada 3 (tiga) isu strategis dari permasalahan pokok yang dihadapi Direktorat Standardisasi Produk Pangan

sesuai dengan peran dan

kewenangannya agar lebih optimal, yaitu: 1.

Penguatan sistem Standardisasi Produk pangan,

2.

Peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat,

3.

Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia. Dalam melaksanakan peran dan kewenangan yang optimal sesuai dengan

peran dan kewenangan Direktorat Standardisasi Produk Pangan sebagai unit penyusun standar dan regulasi di bidang pangan, maka diusulkan penguatan peran dan kewenangan Direktorat Standardisasi Produk Pangan sesuai dengan bisnis proses Direktorat Standardisasi Produk Pangan untuk periode 2015-2019 sebagaimana pada gambar dan tabel di bawah ini:


36

RENSTRA 2015-2019

Penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur

Peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat

Penyusunan Standar Pangan

Sistem Standardisasi Produk Pangan Gambar 1.8: Peta Bisnis Proses Utama Direktorat Standardisasi Produk Pangan sesuai Peran dan Kewenangan Penyusunan dan Review Standar Produk Pangan (Kebijakan, Peraturan, Standar, Peraturan, dan Code of Practice)

Pengkajian dan Evaluasi Standardisasi Produk Pangan

1

2

Pengkajian Risiko dalam rangka Pemberian Rekomendasi Penggunaan Bahan Tambahan Pangan, Bahan Penolong dan Cemaran

4

7 Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang BB BTP dan Cemaran

5 Pengkajian Risiko dalam rangka Pemberian Rekomendasi Permohonan Komponen Bioaktif dan Klaim pada Produk Pangan dan Pengkajian PRG

6 3

Pengkajian Risiko dalam rangka Pemberian Rekomendasi Kategori Pangan, Label, dan Iklan Pangan

Sosialisasi dan Advokasi Standar Pangan

Penyusunan, Pengkajian dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang Pangan Olahan

8

Intensifikasi Komunikasi Penerapan Standar Pangan

Pemantauan /Monitoring Standar Pangan

Implementasi /Aplikasi Standar Pangan

9

Implementasi Kebijakan, Peraturan, Standar, Peraturan, dan Code of Practice

10

Perkuatan Dukungan Manajemen Direktorat Standardisasi Produk Pangan

Perkuatan Jejaring Nasional, Regional dan Internasional, Sosialisasi dan Advokasi Standar Pangan dalam Penerapan Informasi untuk Tujuan Review Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice

Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang Pangan Khusus

Sistem Standardisasi Produk Pangan Gambar 1.9 Penjabaran Bisnis Proses Utama kepada Kegiatan Utama Direktorat Standardisasi Produk Pangan RENCANA STRATEGIS | DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN

37

RENSTRA 2015-2019

Tabel 1.4 Penguatan Peran Direktorat Standardisasi Produk Pangan Tahun 2015-2019 Penguatan Sistem Standardisasi Produk Pangan

 Pengkajian Risiko dalam rangka Pemberian Rekomendasi Penggunaan Bahan Tambahan Pangan, Bahan Penolong dan Cemaran.  Pengkajian Risiko dalam rangka Pemberian Rekomendasi Permohonan Komponen Bioaktif dan Klaim pada Produk Pangan dan Pengkajian PRG  Pengkajian Risiko dalam rangka Pemberian Rekomendasi Kategori Pangan, Label, dan Iklan Pangan.  Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang BB BTP dan Cemaran.  Penyusunan, Pengkajian dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang Pangan Olahan.  Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang Pangan Khusus  Intensifikasi Komunikasi Penerapan Standar Pangan  Perkuatan Jejaring Nasional, Regional dan Internasional, Sosialisasi dan Advokasi Standar Pangan dalam Penerapan.  Implementasi Kebijakan, Peraturan, Standar, Peraturan, dan Code of Practice.  Perkuatan Dukungan Manajemen Direktorat Standardisasi Produk Pangan


38

RENSTRA 2015-2019

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN

2.1 VISI Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, maka Direktorat Standardisasi Produk Pangan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

sebagai unit organisasi yang bertanggungjawab dalam melaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengaturan dan standardisasi produk pangan. Untuk itu dengan berpedoman pada Renstra Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Produk Pangan , maka Direktorat Standardisasi Produk Pangan telah menetapkan visi, misi dan tujuan serta sasarannya.

Mengingat Direktorat Standardisasi Produk Pangan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Visi BPOM, maka Visi Direktorat Standardisasi Produk Pangan yang akan dicapai sesuai Renstra Badnan POM periode 2015-2019 adalah sama dengan Visi BPOM dan Visi Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Produk Pangan yaitu:

Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”

Diharapkan Direktorat Standardisasi Produk Pangan dapat memberikan kontribusi yang signifikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bagi keberhasilan pelaksanaan Renstra BPOM 2015-2019.

Penjelasan Visi: RENCANA STRATEGIS | DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN

39

RENSTRA 2015-2019

Proses penjaminan pengawasan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejaln dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut :

Aman

:

Keadaan bebas dari bahaya. Semua Makanan harus memenuhi standar pangan dan dijamin keamanannya, agar tidak membahayakan bagi masyarakat pengunaannya.

Daya Saing

:

Kemampuan menghasilkan produk pangan yang telah memenuhi

standar,

baik

standar

nasional

maupun

internasional, sehingga adanya kesiapan suatu produk bangsa untuk interaksi daya saing di masa depan. Agar menjadi kompetitif, dalam arti ini adalah memiliki peluang untuk

menang

bagi

sejumlah

pemain

industri

yang

menghadapi biaya tinggi.

2.2. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, mengacu pada Misi Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Produk Pangan telah ditetapkan Misi Direktorat Standardisasi Produk Pangan sebagai berikut : 1.

Meningkatkan sistem pengawasan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat Pengawasan

Makanan

merupakan

pengawasan

komprehensif

(full

spectrum) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk serta penegakan hukum. Dengan penjaminan mutu produk Makanan yang konsisten, yaitu memenuhi standar aman, bermanfaat dan bermutu, diharapkan

BPOM

mampu

melindungi

masyarakat

dengan

optimal.

Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya. Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas RENCANA STRATEGIS | DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN

40

RENSTRA 2015-2019

dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan sasaran strategis ini. BPOM termasuk Direktorat Standardisasi Produk Pangan perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis BPOM. 2.

Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan Dalam 5 (lima) tahun ke depan, paradigma pengawasan Obat dan Makanan harus diubah yang sebelumnya adalah “watchdog” control menjadi pro-active control dengan mendorong pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dengan pemangku kepentingan. Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM), masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Makanan. Masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Makanan, serta memberikan laporan/pengaduan atas kejadian pelanggaran Makanan. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

dalam

mendukung

pengawasan

melalui

kegiatan

Pemberdayaan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya sehingga mampu melindungi diri sendiri dan terhindar dari produk Makanan yang mengandung bahan berbahaya dan ilegal. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga

diperlukan

kerjasama

atau

kemitraan

dengan

pemangku

kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang

kesehatan,

peran

daerah

dalam

menyusun

perencanaan

pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. RENCANA STRATEGIS | DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN

41

RENSTRA 2015-2019

Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 3.

Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber daya yang memadai dalam mencapai kapasitas kelembagaan yang kuat. Hal ini membutuhkan sumber daya yang merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut BPOM harus mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi. Di samping itu, BPOM sebagai suatu LPNK yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis semata (techno structure), namun juga melaksanakan fungsi pengaturan (regulating), pelaksana (executing), dan pemberdayaan (empowering). Untuk itu, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi. Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap mempertahankan

sistem

manajemen

mutu

dan

prinsip

organisasi

pembelajar (learning organization). Untuk mendukung itu, maka BPOM perlu untuk memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta saling bertukar informasi (knowledge sharing).


42

RENSTRA 2015-2019

2.3. BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan nilai- nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai – nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota dalam berkarsa dan berkarya, adalah :

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektifitas,

Profesional

ketekunan dan komitmen yang tinggi.

Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

Kredibilitas

Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

Mampu melakukan perbaruan sesuai ilmu pengetahuan dan

Inovatif

teknologi terkini.

Antisipasif dan responsif dalam mengatasi masalah Responsif / Cepat Tanggap


43

RENSTRA 2015-2019

2.4. TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi dan misi pengawasan Makanan, maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/ bermanfaat,

dan

bermutu

dalam

rangka

meningkatkan

kesehatan

masyarakat; 2.

Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja untuk tujuan tersebut di atas, adalah: 1.

Meningkatnya jaminan Makanan amanbermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, dengan indikator: a. Tingkat kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM;

2.

Meningkatnya daya saing Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi, dengan indikator: a. Tingkat kepatuhan pelaku usaha Makanan dalam memenuhi ketentuan;

b. Tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan.

2.5. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Direktorat Standardisasi Produk Pangan, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan diharapkan Direktorat Standardisasi Produk Pangan akan dapat mencapai sasaran strategis sebagai berikut:


44

RENSTRA 2015-2019

Sejalan dengan Sasaran Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan dan mengacu pada Sasaran Strategis Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya adalah : 1. Sasaran Strategis 1 : Menguatnya Sistem Pengawasan Makanan. Dengan

Indikator

Sasaran

Strategis

pada

tingkat

Deputi

Bidang

Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya adalah : Persentase makanan yang memenuhi syarat, dengan target 90,1% pada akhir 2019.

Sistem pengawasan Makanan yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan pre-market dan post-market. Sistem ini salah satunya terdiri dari: Standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, kegiatan strategis pada Direktorat Standardisasi Produk Pangan adalah Penyusunan Standar Pangan dengan sasaran kegiatannya adalah :  Tersusunnya standar makanan yang mampu menjamin makanan aman, bermanfaat dan bermutu. Dengan indikator kegiatan adalah :  Jumlah standar pangan yang disusun.

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat. Dengan Indikator Sasaran Strategis pada tingkat Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan, dengan target kumulatif 11% industri pangan olahan pada tahun 2019. RENCANA STRATEGIS | DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN

45

RENSTRA 2015-2019

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, kegiatan strategis pada Direktorat Standardisasi Produk Pangan adalah Perkuatan UMKM Pangan dalam Pemenuhan Standar Mutu dan Keamanan Pangan

dengan

sasaran kegiatannya adalah :  Terselenggaranya Intervensi pada UMKM Pangan untuk pemenuhan standar pangan dalam rangka peningkatan keunggulan kompetitif.

Dengan indikator kegiatan adalah :  Jumlah standar pangan untuk UMKM Pangan yang disusun.

Pengawasan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk itu perlu dijalin suatu kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang baik. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Makanan yang memenuhi syarat (aman, bermanfaat dan bermutu) melalui proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dalam hal ini dari sisi pemerintah, BPOM bertugas dalam menyusun kebijakan dan regulasi terkait Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan Risk Management Program oleh industri. Kemandirian

pelaku

usaha

diasumsikan

akan

berkontribusi

pada

peningkatan daya saing Makanan.

Tanpa meninggalkan tugas utama penyusunan standar , Direktorat Standardisasi Produk Pangan, berupaya memberikan dukungan kepada pelaku usaha umumnya UMKM Pangan dan khususnya untuk memperoleh kemudahan dalam usahanya yaitu pendampingan regulatory. Direktorat Standardisasi Produk Pangan mempunyai upaya dalam memberikan dukungan regulatory, sesuai dengan bidang lingkupnya.


46

RENSTRA 2015-2019

Tabel 2.1: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Direktorat Standardisasi Produk Pangan periode 2015-2019 VISI Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa

MISI Meningkatkan sistem pengawasan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat.

TUJUAN Meningkatnya jaminan produk Makanan aman

SASARAN STRATEGIS Menguatnya Sistem Pengawasan Makanan

Mendorong kemandi rian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memper kuat kemitraan dengan pemangku kepentingan

Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendu kung inovasi

Meningkat nya kemandi rian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat


47

RENSTRA 2015-2019

BAB III ARAH KEBIJAKAN , STRATEGI DAN KERANGKA ReGULASI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II, bahwa Renstra Direktorat Standardisasi Produk Pangan disusun berdasarkan Renstra Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya yang berpedoman pada Renstra Badan POM tahun 2015-2019. Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan Renstra periode sebelumnya, Renstra Direktorat Standardisasi Produk Pangan ditujukan untuk penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengaturan dan standardisasi produk pangan dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan organisasi BPOM. Arah Kebijakan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya yang akan dilaksanakan: 1)

Penguatan Sistem Pengawasan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat Penguatan Sistem Pengawasan Makanan berbasis risiko dimulai dari perencanaan yang diarahkan berdasar pada aspek teknis, ekonomi, sosial dan spasial. Aspek-aspek tersebut dilakukan dengan pendekatan analisis risiko yaitu dengan memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal yang berdampak risiko lebih besar agar pengawasan yang dilakukan lebih optimal. Keberadaan

BB/Balai

POM

hampir

di

seluruh

wilayah

Indonesia

memungkinkan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya meningkatkan pemerataan pembangunan terutama di bidang RENCANA STRATEGIS | DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN

48

RENSTRA 2015-2019

pengawasan Makanan. Perencanaan berbasis spasial sudah menjadi hal yang perlu diperhatikan karena secara logis risiko terhadap Makanan yang beredar di masyarakat berbeda pada setiap lokus atau wilayah di daerah. Kebijakan ini harus dijabarkan juga oleh BB/Balai POM di daerah dalam perencanaan pengawasan Makanan di catchment area-nya. Selain itu, penguatan sistem pengawasan Makanan juga didorong untuk meningkatkan perlindungan kepada kelompok rentan meliputi balita, anak usia sekolah, dan penduduk miskin. Pada pengawasan makanan, kelompok rentan ini bahkan telah diidentifikasi mencakup bayi, orang sakit, ibu hamil, orang dengan immunocompromised, dan manula. Pengawasan ini dilakukan antara lain melalui pengawasan pangan berisiko tinggi (seperti susu formula dan produk kaleng), pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah, dan pengawasan pangan fortifikasi.

2)

Peningkatan

pembinaan

dan

bimbingan

dalam

rangka

mendorong

kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk Makanan Sejalan dengan Revolusi Mental, diharapkan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya dapat meningkatkan kemandirian ekonomi utamanya daya saing Makanan. Pendekatan dalam kebijakan ini meliputi antara lain penerapan Risk Management Program secara mandiri dan terus menerus oleh produsen Makanan. Ketersediaan tenaga pengawas merupakan tanggung jawab produsen. Namun Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya perlu memfasilitasi pemenuhan kualitas sumber daya pengawas tersebut melalui pembinaan dan bimbingan, pelatihan, maupun media informasi, serta verifikasi kemandirian tersebut. 3)

Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Makanan Menyadari keterbatasan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya yang tersedia (SDM maupun pembiayaan), maka kerjasama kemitraan dan partisipasi masyarakat adalah elemen kunci yang harus dipastikan RENCANA STRATEGIS | DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN

oleh

49

RENSTRA 2015-2019

Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Makanan. Di sisi lain, tanggung jawab pengawasan Makanan (walau mandat konstitusionalnya ada di BPOM) ini mestinya tidak hanya melekat dan menjadi monopoli BPOM, tapi pemerintah daerah dan masyarakat juga dituntut untuk ikut andil dan terlibat aktif dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Dalam hal ini BPOM mestinya jeli dan proaktif dalam mendorong kerjasama dan kemitraan dengan melibatkan berbagai kelompok kepentingan dalam dan luar negeri, baik dari unsur pemerintah, pelaku usaha (khususnya Makanan), asosiasi pihak universitas/akademisi, media dan organisasi masyarakat sipil terkait lainnya, dalam upaya memastikan bahwa Makanan yang beredar di masyarakat itu aman untuk dikonsumsi. Bentuk draft dan model kerjasama/kemitraan itu juga harus dirancang dengan fleksibel, tapi tetap mengikat dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kerjasama, serta berkelanjutan dengan terpantau. Kebijakan ini juga dapat difokuskan pada memaksimalkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik sebagai upaya strategis dalam pengawasan Makanan. Dalam hal ini, yang harus dipastikan bahwa materi KIE itu harus distandarkan, memiliki muatan informatif dan jelas menguraikan pesan yang dikampanyekan, serta mampu menjangkau khalayak yang ingin disapa oleh BPOM tersebut (misalnya memanfaatkan berbagai media sosial).

Sedangkan Strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal: Eksternal: 1) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan Makanan; 2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Makanan;

Internal: 3) Penguatan Regulatory System pengawasan Makanan berbasis risiko; 4) Membangun Manajemen Kinerja dari Kinerja Lembaga hingga kinerja individu/pegawai;


50

RENSTRA 2015-2019

5) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai; 6) Meningkatkan kapasitas SDM pengawas di BPOM di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel; 7) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam mendukung tugas Pengawasan Makanan. Strategi eksternal lebih ditekankan pada aspek kerjasama dan kemitraan dengan lintas sektor dan lembaga (pemerintah, dunia usaha dan kelompok masyarak sipil). Mengingat begitu kompleksnya tantangan dari lingkungan strategis baik internal maupun eskternal seperti yang diuraikan pada Bab I tersebut di atas, maka dengan sendirinya menuntut penyesuaian-penyesuaian dalam mekanisme internal organisasi dan kelembagaan BPOM sendiri. Untuk konteks kerjasama misalnya, secara kelembagaan selama ini di BPOM belum ada satu Deputi/Biro/Bagian khusus yang menangani terkait dengan kerjasama ini. Bahwa ada Biro Kerjasama Luar Negeri, tetapi fokus tugas dan fungsi Biro ini tidak terkait dengan model kerjasama yang akan dikembangkan oleh BPOM ke depan. Oleh sebab itu, perlu segera melakukan pembenahan di level organisasi dan kelembagaan dengan membentuk satu Deputi/Biro/Bagian khusus yang bertanggungjawab atas program kerjasama dan kemitraan ini. Sedangkan strategi internal lebih difokuskan pada pembenahan internal organisasi dan kelembagaan serta sumber daya pegawai BPOM sendiri. Poin penting yang harus diperhatikan di sini adalah soal SDM pegawai, karena kunci keberhasilan sebuah lembaga sangat ditentukan dari kualitas SDM-nya. Agar pembangunan pengawasan Makanan menjadi tajam dan terarah, arah kebijakan dan strategi tersebut harus dijabarkan pada perencanaan tahunan dengan penekanan sesuai isu nasional terkini (penjabaran tahunan Nawacita) dan atau mengacu alternatif penekanan sebagai berikut : –

Tahun 2016: Mendorong penguatan kelembagaan dan Pengembangan program strategis dalam pengawasan Makanan serta memaksimalkan fungsi pelayanan publik. (Dalam hal ini Penguatan Laboratorium, Sistem IT dan Dukungan Sarana Prasarana menjadi pra syarat yang harus dipenuhi)

–

Tahun 2017: Penguatan regulasi di bidang pengawasan Makanan termasuk Pelaksanaan Regulatory Impact Analysis, Penguatan sistem data pre dan RENCANA STRATEGIS | DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN

51

RENSTRA 2015-2019

post terintegrasi antara pusat dan daerah (sistem pemeriksaan penyidikan dan pengujian), dan Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan untuk memaksimalkan Fungsi Penegakan Hukum. –

Tahun 2018: Penguatan dalam penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan didukung dengan analisis dampak efektifitas pengawasan secara ekonomi dan sosial untuk mendukung pencapaian pembangunan nasional. (Dalam hal ini economic burden akibat pengawasan Makanan yang tidak efektif akan menjadi beban pemerintah secara nasional).

–

Tahun 2019: Percepatan pengawasan Makanan serta evaluasi program (Renstra 2015-2019) dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Makanan periode berikutnya.

Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

dan

fungsi

sebagai

lembaga

pengawasan Makanan, Kedeputian Bidang Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode 20152019, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut: a)

Program Teknis Program Pengawasan Makanan Program

ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama

Kedeputian Bidang Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya untuk menghasilkan standardisasi dalam pemenuhan mutu dan keamanan makanan melalui serangkaian kegiatan penetapan standar produk pangan, penilaian keamanan makanan olahan sesuai standar, pengawasan terhadap sarana produksi, pengawasan terhadap sarana distribusi, sampling dan pengujian makanan yang beredar, penegakan hukum, serta pembinaan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan, termasuk industri pangan. b)

Program Generik 1)

Program generik 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.


52

RENSTRA 2015-2019

2)

Program generik 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kedeputian Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.

Selanjutnya,

program-program

tersebut

dijabarkan

dalam

kegiatan-

kegiatan prioritas Kedeputian Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, sebagai berikut: a.

Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Pengawasan Makanan salah satunya adalah : 1) Penyusunan standar Makanan berupa Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pengawasan Makanan (pre dan post-market); 2) Peningkatan Pembinaan dan bimbingan melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

b. Kegiatan untuk melaksanakan ketiga program generik (pendukung):

1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kedeputian Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya;

2) Pengadaan,

Pemeliharaan

dan

Pembinaan

Pengelolaan,

serta

Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur Kedeputian Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya;

3) Peningkatan dan Pemeliharaan Kompetensi Aparatur Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya;

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis, maka masing-masing sasaran strategis Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya periode

2015-2019

dijabarkan

kepada

sasaran

program

dan

kegiatan

berdasarkan logic model perencanaan. Adapun logic model penjabaran terhadap sasaran program dan kegiatan sesuai dengan unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya adalah sebagai berikut:


53

RENSTRA 2015-2019

LOGFRAME DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA

ss

Menguatnya Sistem Pengawasan Makanan

Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemanguku kepentingan dan partisipasi masyrakat.

SP


Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemanguku kepentingan dan partisipasi masyrakat.

Tersusunnya standar makanan yang mampu menjamin makanan aman, bermanfaat dan bermutu

SK

Tersedianya Makanan memenuhi standar

Meningkatnya mutu sarana produksi produk pangan seuai dangan CPPB terkini

Meningkatnya kerjasama komunikasi informasi dan edukasi

Gambar 3.1. Logframe Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.

3.2

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI STANDARDISASI PRODUK PANGAN

DIREKTORAT

Arah kebijakan Direktorat Standardisasi Produk Pangan didasarkan pada arah kebijakan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya yang sejalan dengan arah dan kebijakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sebagaimana tercantum Rencana Strategis Badan POM RI tahun 2015–2019 dengan memperhatikan permasalahan standardisasi pangan yang telah diidentifikasi melalui hasil review pelaksanaan standardisasi makanan sebelumnya. Berdasarkan Arah kebijakan dan strategi yang dimiliki Badan POM dan mengacu pada arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya , yang disusun mengacu pada pembangunan bidang kesehatan dan gizi masyarakat 2015-2019 yaitu “Meningkatkan pengawasan Makanan” , maka arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan strategi Direktorat Standardisasi Produk Pangan tahun 2015 – 2019 adalah : RENCANA STRATEGIS | DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN

54

RENSTRA 2015-2019

1)

Penguatan Sistem Pengawasan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat

2)

Peningkatan

pembinaan

dan

bimbingan

dalam

rangka

mendorong

kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk Makanan. 3)

Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Makanan .

Sedangkan Strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal: Eksternal: 1)

Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan Makanan;

2)

Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Makanan;

Internal: 3)

Penguatan Regulatory System pengawasan Makanan berbasis risiko;

4)

Membangun Manajemen Kinerja dari Kinerja Lembaga hingga kinerja individu/pegawai; Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai unit penyusun

standar pangan, Direktorat Standardisasi Produk Pangan menetapkan programprogramnya sesuai RPJMN periode 2015-2019, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

Program Teknis Program Pengawasan Makanan Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Direktorat Standardisasi Produk Pangan untuk menghasilkan peraturan standar, pedoman

dan code of practice dalam pemenuhan mutu dan

keamanan makanan melalui serangkaian kegiatan penetapan standar produk pangan.


55

RENSTRA 2015-2019

Selanjutnya,

program-program

tersebut

dijabarkan

dalam

kegiatan-

kegiatan prioritas Direktorat Standardisasi Produk Pangan, sebagai berikut: Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Program Pengawasan Makanan salah satunya adalah : 1)

Penyusunan standar Makanan berupa Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pengawasan Makanan (pre dan post-market);

2)


3)

Penyusunan dan Review Standar

Produk Pangan (Kebijakan,

Peraturan, Standar, Peraturan, dan Code of Practice). 4)

Sosialisasi dan Advokasi Standar Pangan .

5)

Implementasi /Aplikasi Standar Pangan.

6)


7)

Peningkatan Pembinaan dan bimbingan melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

b.

Program Generik a.

Program generik 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.

b.

Program generik 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana BPOM.

Kegiatan untuk melaksanakan ketiga program generik (pendukung):

1) Pengadaan,

Pemeliharaan

dan

Pembinaan

Pengelolaan,

serta

Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur Direktorat Standardisasi Produk Pangan;

2) Peningkatan

dan

Pemeliharaan

Kompetensi

Aparatur

Direktorat

Standardisasi Produk Pangan;

3) Perkuatan Dukungan Manajemen Direktorat Standardisasi Produk Pangan


56

RENSTRA 2015-2019

Tabel 3.1. Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator di Lingkungan Direktorat Standardisasi Produk Pangan PROGRAM

SASARAN PROGRAM

PROGRAM Menguatnya PENGAWASAN sistem OBAT DAN pengawasan MAKANAN Obat dan Makanan

3.5.

KEGIATAN STRATEGIS Penyusunan Standar pangan

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR

Tersusunnya Jumlah standar standar pangan pangan yang yang mampu disusun menjamin pangan aman, bermanfaat dan bermutu.

3.3. KERANGKA REGULASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Makanan, dibutuhkan adanya regulasi yang kuat guna mendukung sistem pengawasan. Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai tugas teknis, tidak hanya regulasi yang bersifat teknis saja yang harus dipenuhi, melainkan perlu adanya regulasi yang bersifat adminitratif dan strategis. Pengawasan

Makanan

merupakan tugas pemerintahan yang tidak dapat dilakukan sendiri, dan dalam praktiknya dibutuhkan kerjasama dengan banyak sektor terkait, baik pemerintah maupun swasta. Untuk itu, regulasi perlu dirancang sedemikian mungkin agar sesuai dengan tugas pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Makanan secara optimal, maka BPOM perlu ditunjang oleh regulasi atau peraturan perundang-undangan yang kuat dalam penyusunan standar makanan yang merupakan lingkup pengawasan Makanan. Untuk itu, diperlukan beberapa regulasi yang penting dan dibutuhkan oleh Direktorat Standardisasi Produk Pangan dalam rangka memperkuat sistem pengawasan antara lain: 1.

Peraturan Perundang-undangan terkait pengawasan Makanan. Peraturan ini dapat berupa Peraturan baru atau revisi Peraturan Kepala BPOM atau RENCANA STRATEGIS | DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN

57

RENSTRA 2015-2019

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan yang perlu disusun untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Makanan.

2.

Rancangan Peraturan Pemerintah(RPP) tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan serta RPP Label dan Iklam Pangan terkait Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, terutama yang berkaitan dengan pengawasan makanan perlu dibuat peraturan pemerintah agar dapat dilaksanakan dengan baik. Permasalahan pangan seharusnya tidak hanya berfokus pada ketahanan pangan saja, namun juga pada keamanan pangan serta pemenuhan gizi dan penyesuaian terhadap amanat UU pangan itu sendiri, yaitu pangan tidak boleh bertentangan dengan agama dan keyakinan masyarakat Indonesia.

3.

Norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) terkait pelaksanaan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren. Diharapkan NSPK ini juga mencakup pola tindak lanjut hasil pengawasan Makanan antara BPOM dengan daerah terkait. Diharapkan terbentuknya NSPK ini akan dapat menciptakan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 pasal 16 dalam hal: (1) Pelaksanaan pengawasan Makanan dan (2) Sebagai pedoman

Pemerintah

Daerah

dalam

penyelenggaraan

pengawasan

Makanan. Untuk mendukung upaya ini perlu penguatan koordinasi dengan melibatkan kementerian terkait (contoh. Kemendagri) dalam penyusunan regulasi dan pelaksanaan kegiatan di daerah, monitoring efektivitas implementasi NSPK. Hal ini bertujuan agar pengawasan Makanan dapat berjalan lebih lancar, hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan terkait


58

RENSTRA 2015-2019

BAB IV Target kinerja dan kerangka pendanaan

4.1

TARGET KINERJA

Sebagaimana sasaran strategis Direktorat Standardisasi Produk Pangan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka target sesuai dengan indikator masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut: Tabel 4.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Direktorat Standardisasi Produk

Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan

KEGIATAN STRATEGIS

Penyusunan Standar pangan

SASARAN KEGIATAN

Tersusunnya standar pangan yang mampu menjamin pangan aman, bermanfaat dan bermutu.

INDIKATOR

Jumlah standar pangan yang disusun

2019

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

SASARAN PROGRAM

2018

Persentase Makanan yang memenuhi syarat meningkat

PROGRAM

2017


Indikator

2016

Sasaran Strategis

2015

Target Kinerja

14

14

14

14

14


59

RENSTRA 2015-2019

4.1.1. Kegiatan dalam Sasaran Strategis Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Untuk mencapai Sasaran Strategis Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan dilaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui kegiatan: Penyusunan Standar Pangan, yang meliputi : Kegiatan pada Program Teknis : Program Pengawasan Makanan, meliputi : 

Penyusunan standar Makanan berupa Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pengawasan Makanan (pre dan post-market);






Penyusunan dan Review Standar

Produk Pangan (Kebijakan,

Peraturan, Standar, Peraturan, dan Code of Practice). 

Sosialisasi dan Advokasi Standar Pangan .



Implementasi /Aplikasi Standar Pangan.






Peningkatan Pembinaan dan bimbingan melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

Penyusunan standar pangan dibutuhkan sebagai prequisite pelaksanaan tugas pengawasan makanan. Ketersedian dan pemutakhiran standar perlu dilakukan dalam rangka menjamin makanan aman, bermanfaat, dan bermutu untuk menjawab tantangan terkait SDGs, perkembangan teknologi, maupun lingkungan strategis lainnya. Selain itu, dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, terkait regulasi di bidang pangan, beberapa kegiatan prioritas yang akan dilakukan diantaranya memberikan dukungan regulasi dan regulatory assistance kepada pelaku usaha; penyusunan standar di tingkat ASEAN, Regional, dan Internasional; dan Intensifikasi sosialisasi standar, pedoman, regulasi produk pangan kepada stakeholder (pelaku usaha, konsumen dan lintas sektor).


60

RENSTRA 2015-2019

Pencapaian kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Standar pangan yang disusun, dengan target 70 (tujuh puluh) standar sampai dengan tahun 2019.

Kegiatan pada Program Generik (pendukung) , meliputi 1) Pengadaan,

Pemeliharaan

dan

Pembinaan

Pengelolaan,

serta

Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur Direktorat Standardisasi Produk Pangan; 2) Peningkatan

dan

Pemeliharaan

Kompetensi

Aparatur

Direktorat

Standardisasi Produk Pangan; 3) Perkuatan Dukungan Manajemen Direktorat Standardisasi Produk Pangan.

4.1.2. Kegiatan dalam Sasaran Strategis Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, kegiatan strategis pada Direktorat Standardisasi Produk Pangan adalah Perkuatan UMKM Pangan dalam Pemenuhan Standar Mutu dan Keamanan Pangan .

Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk Makanan Dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan saya saing produk makanan maka Direktorat Standardisasi Produk Pangan berusaha memberikan bimbingan teknis dalam implementasi regulasi mutu dan keamanan pangan untuk UMKM. Bimbingan teknis merupakan kegiatan pembinaan UMKM yang melibatkan Direktorat Standardisasi Produk Pangan. Materi yang diberikan berupa CPPOB, Penggunaan BTP, Pelabelan Produk Pangan, Kemasan Pangan, Sertifikasi Halal dan Ekspor serta tata cara pendaftaran pangan. RENCANA STRATEGIS | DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN

61

RENSTRA 2015-2019

4.2.

KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2015-2019 adalah sebagai berikut: Tabel 4.2 . Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Standardisasi Produk Pangan

2016

2017

2018

2019

2019

2018

2017

2016

Lokasi

2015

Alokasi (dalam Miliar rupiah)

Target 2015

Program / Kegiatan

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator

9.1

9.0

9.0

9.0

10.0

Badan Pengawas Obat dan Makanan SS 1

1.5.

Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan Persentase makanan yang memenuhi syarat

Program Pengawasan Obat dan Makanan 1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat Penyusunan Standar Pangan Tersusunnya standar pangan yang mampu menjamin makanan aman, bermanfaat dan bermutu 1 Jumlah Standar pangan yang disusun

Pusat

14

14

14

14

14


62

RENSTRA 2015-2019

BAB V PENUTUP

Renstra Direktorat Standardisasi Produk Pangan

Tahun 2015-2019

adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Standardisasi Produk Pangan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2015-2019 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya, serta komitmen pimpinan dan staf Direktorat Standardisasi Produk Pangan. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2015-2019, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Direktorat Standardisasi Produk Pangan dan tetap berpedoman pada Renstra Badan POM dan mengacu pada Rentra Deputi Bidang Pengawasan Keamanan

Pangan

dan

Bahan

Berbahaya,

termasuk

indikator-indikator

kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan BPOM yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMN 2015-2019.

Renstra BPOM Tahun 2015-2019 merupakan acuan kerja bagi Direktorat Standardisasi Produk Pangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan Direktorat Standardisasi Produk Pangan dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai. Pelaksanaan Renstra Direktorat Standardisasi Produk Pangan diharapkan berkontribusi pada pencapaian Renstra Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, Renstra Badan POM dan RPJMN serta Visi Misi Presiden. Hal ini dimungkinkan karena program dan kegiatan dalam Renstra BPOM 2015-2019 ini telah dilengkapi dengan target outcome dan output yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala pada pertengahan periode Rencana


63

RENSTRA 2015-2019

Strategis/RPJMN sebagai midterm review, maupun pada akhir RPJMN sebagai impact assessment. Evaluasi Renstra didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Selain sebagai bahan evaluasi, Renstra juga menjadi pedoman untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden tentang SAKIP yang dikoordinasikan oleh Kementerian PAN dan RB. Dengan demikian, hasil pelaksanaan Renstra Direktorat Standardisasi Produk Pangan Tahun 2015-2019 dapat memberikan kontribusi terhadap visi, misi dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

DIREKTUR STANDARDISASI PRODUK PANGAN,

Ir. TETTY HELFERY SIHOMBING, MP


64

RENSTRA 2015-2019

LAMPIRAN 1 : KAMUS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS TERMASUK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INDIKATOR SASARAN PROGRAM (OUTCOME), DAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)

No.

1

TUJUAN/ PROGRAM /KEGIATAN

Penyususunan Standar Pangan

SASARAN STRATEGIS /OUTCOME /OUTPUT

Tersusunnya standar makanan yang mampu menjamin makanan, aman, bermanfaat dan bermutu

INDIKATOR


KONSEP DAN DEFENISI

a. Standar pangan berupa rancangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang disusun dalam rangka antisipasi perkembangan isu, keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan. b. NSPK yang disusun berupa regulasi, pedoman, standar, code of practice yang meliputi pangan olahan, pangan khusus, bahan baku dan bahan tambahan pangan.

SUMBER DATA (BASELINE 2014)

Laporan Kinerja dan Laptah Direktorat Standardisasi Produk Pangan 2014

MEKANISME PENGUMPUL AN DATA

Laporan progress penyusunan regulasi, pedoman, standar, code of practice di bidang pangan

FREKUENSI PENGUMPULAN DATA (REALISASI)

Triwulan dan setiap akhir tahun

METODE PERHITUN GAN



TERCANTUM PADA RENSTRA KL

Ya. Indikator Sasaran Kegiatan pada Matriks Renstra BPOM

65

RENSTRA 2015-2019

LAMPIRAN 2. MATRIKS KERANGKA REGULASI DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN 2015 - 2019

No

1

2

3

Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi Peraturan Perundangundangan terkait pengawasan Obat dan Makanan RPP Keamanan Mutu dan Gizi Pangan dan RPP Label dan Iklan Pangan Terkait UndangUndang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Review dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) terkait pelaksanaan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan

Unit Penanggungjawab

Direktorat Standardisasi Obat

Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan


Terciptanya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerahg berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 pasal 16 dalam hal : 1. Pelaksanaan pengawasaan Obat dan Makanan 2. Sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengawasan obat dan makanan


Unit Terkait/ Institusi

Kementerian Kesehatan

Target Penyelesaian

2015-2019

November 2015 (Pasal 150 UU No. 18)

DPR Kemenkummham Kementerian Kesehatan

Oktober 2016 (Pasal 410 UU No 23)


66

RENSTRA 2015-2019

LAMPIRAN 3 :

Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Standardisasi Produk Pangan

2016

2017

2018

2019

2019

2018

2017

Lokasi

2016

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator

2015

Program/ Kegiatan

2015

Alokasi (dalam Miliar rupiah)

Target

9.1

9.0

9.0

9.0

10.0

Badan Pengawas Obat dan Makanan SS 1

Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan 1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat Program Pengawasan Obat dan Makanan 1.5.

Persentase makanan yang memenuhi syarat Penyusunan Standar Pangan Tersusunnya standar pangan yang mampu menjamin makanan aman, bermanfaat dan bermutu 1 Jumlah Standar pangan yang disusun

Pusat

14

14

14

14

14


67

RENSTRA 2015-2019


68

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN

Recommend Documents