DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN
Oleh: Dra. Deksa Presiana, Apt., M.Kes. Kasubdit. Standardisasi Bahan Baku dan Bahan Tambahan Pangan Disampaikan Pada Acara: Praktek Kerja Profesi Apoteker Jakarta, 6 September 2017
Outline Pendahuluan Standardisasi Tantangan Penyusunan Standar Ketersediaan Standar Jejaring Penyusunan Standar Penutup
Pendahuluan
STRUKTUR ORGANISASI
MON 87460 dan MON 87427
STANDAR?? WHY??
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN
Mengapa Perlu Standardisasi Pangan??
Tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia
Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab; dan
Terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat
DASAR HUKUM UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
PP No 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
PP Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
Sesuai UU No.18/2012 tentang Pangan dan PP No.28/2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi
Badan POM berwenang melakukan pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan yang beredar. STANDAR
Pre - market
Post - market
IMPLEMENTASI PERATURAN DALAM PENGAWASAN PANGAN SEBELUM DAN SESUDAH BEREDAR
Peraturan •Data Administratif •Data Teknis •Inspeksi Sarana Produksi/Distribusi (untuk produk yang diwajibkan)
EVALUASI PRODUK (termasuk halal)
• Inspeksi sarana produksi/ distribusi (inspeksi/audit halal) • Monitoring label beredar • Sampling & pengujian laboratorium • Pengawasan Iklan dan promosi • Surveilan Pangan TINDAK LANJUT
IJIN EDAR
Penyelidikan, penyidikan, dan Penindakan secara hukum
Pelaku usaha bertanggung jawab terhadap KEAMANAN, MUTU dan GIZI produk 9
SISPOM SISPOM terdiri dari 3 lapis a. Sub sistem pengawasan produsen (GMP, HACCP) b. Sub-sistem pengawasan pemerintah ▪ regulasi, standardisasi ▪ evaluasi produk sebelum beredar ▪ pengawasan peredaran, sampling, pengujian lab ▪ informasi, public warning didukung law enforcement c. Sub sistem pengawasan konsumen (kesadaran masyarakat)
10
STANDARDISASI
Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan. (UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian)
Standar berupa : Peraturan, Standar, dan Pedoman
Kriteria dan Code of Practice Kajian Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
Sebagai acuan pengawasan pangan baik sebelum beredar (pre market) maupun setelah beredar (post market) 12
Sistem Manajemen Standardisasi Produk Pangan Evaluasi Monitoring
Penyusunan
Penetapan
Aplikasi Sosialisasi & Advokasi
Evaluasi Monitoring
Penyusunan
Penetapan
Aplikasi Sosialisasi & Advokasi
Permenkes RI Perka BPOM
Evaluasi Monitoring
Penyusunan Penyusunan
Penetapan
Aplikasi Sosialisasi & Advokasi
Semaksimal mungkin menerapkan Good Regulatory Practices
Berdasarkan kajian ilmiah
Melibatkan stakeholder Sebagai bagian dari dunia internasional (anggota WTO) Notifikasi WTO baik TBT maupun SPS Mempertimbangkan Kesiapan lembaga penilaian kesesuaian (laboratorium, LS Pro dll)
Acuan/ Referensi Sebagai bahan kajian / pertimbangan
Nasional
Regional
(Data nasional, hasil riset, reviu literatur/jurnal ilmiah, masukan dari pakar dan stakeholder, dll)
(ASEAN, EU)
Internasional (Codex)
Bilateral (FSANZ, Malaysia, US-FDA)
Evaluasi Monitoring
Penyusunan
Penetapan
Aplikasi Sosialisasi & Advokasi
Peraturan Pemerintah akan ditetapkan oleh Presiden dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan tercatat dalam Lembaran Negara Repulik Indonesia Peraturan Kepala Badan akan ditetapkan oleh Kepala Badan POM dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia
Evaluasi Monitoring
Penyusunan
Penetapan
Aplikasi
di website didownload www.jdih.pom.go.id
Sosialisasi & Advokasi
Sosialisasi & Advokasi
disampaikan kepada Balai/Balai Besar POM/ Stakeholder dalam bentuk hardcopy
Sosialisasi secara fisik guna memberikan pemahaman yang sama terhadap peraturan sehingga dapat diimplementasi dengan baik.
Tantangan Penyusunan Standar Kecepatan Inovasi dan Teknologi Pangan (new ingredient, new claim, new food additive, emerging issue )
Perkembangan Standar global/ internasional/regional
Belum terwujudnya harmonisasi standar (Misal di antara negara ASEAN penggunaan BTP pada kategori pangan belum harmonis)
Ketersediaan Standar Rincian
Keterangan
Pedoman CPPB – POT
Peraturan Ka BPOM tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Formula Bayi dan Formula Lanjutan Bentuk Bubuk
Pedoman cara ritel Pangan Yang Baik
Peraturan Ka BPOM tentang Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik di Ritel Modern dan Pasar Tradisional
Standar BTP, bahan penolong
• 27 Peraturan Ka BPOM tentang Batas Maksimum BTP dalam Produk Pangan (Pengawet, pewarna, pengemulsi, antioksidan dll) • Peraturan KaBPOM tentang Penggunaan Bahan penolong golongan enzim dan golongan penjerap enzim dalam pengolahan pangan • Peraturan KaBPOM tentang BTP campuran • Penggunaan ammonium sulfat sebagai bahan penolong dalam proses pengolahan nata de coco • Pencantuman Informasi Tanpa Bahan Tambahan Pangan dalam Label Pangan Olahan
..Lanjutan Rincian
Keterangan
Standar PPRG
• Peraturan Ka BPOM tentang Pengawasan Pelabelan Pangan Produk Rekayasa Genetik • Peraturan Ka BPOM tentang Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik
Standar cemaran • Peraturan Ka BPOM tentang Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia dalam Makanan • Peraturan Ka BPOM tentang Kriiteria Mikrobiologi dalam pangan olahan • Peraturan Ka BPOM tentang Persyaratan Pangan Steril Komersial Standar pangan iradiasi
• Permenkes No. 701/2009 tentang pangan Iradiasi • Cara Iradiasi Yang Baik Untuk Pangan (10 Pedoman) • Peraturan Ka BPOM tentang Pengawasan Pangan Iradiasi
..Lanjutan Rincian
keterangan
Standar • pangan olahan tertentu • • • •
Peraturan Ka BPOM tentang Pengawasan Formula Bayi dan Formula Bayi Untuk Keperluan Medis Khusus Peraturan Ka BPOM Tentang Persyaratan Penambahan Zat Gizi dan Zat Non Gizi Dalam Pangan Olahan Peraturan Ka BPOM tentang Pengawasan Formula Lanjutan Peraturan Ka BPOM tentang Pengawasan Formula Pertumbuhan SNI MP ASI, SNI Pangan untuk Orang Intoleransi Gluten
Kategori pangan
Peraturan Ka BPOM tentang Kategori Pangan
Minuman akohol
Standar Keamanan dan Mutu Minuman beralkohol
..Lanjutan Rincian
Keterangan
Pelabelan pangan
• • •
• • • Pedoman periklanan pangan
Peraturan Ka BPOM tentang Acuan Label Gizi Peraturan Ka BPOM tentang Pengawasan Pangan Olahan Organik Peraturan Ka BPOM tentang Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan dan amandemennya Peraturan Ka BPOM tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan Peraturan Ka BPOM tentang Pendaftaran Pangan Olahan Peraturan Ka BPOM tentang Pengawasan Takaran Saji pada Pangan Olahan
Peraturan Ka BPOM tentang Pedoman Periklanan Pangan
Semua peraturan bisa diunduh dari www.jdih.pom.go.id
Rancangan Peraturan Kepala Badan POM yang sedang diproses dan disusun pada Tahun 2017 Peraturan Kepala Badan POM tentang Kategori Pangan (revisi Katpang 04.0; 09.0) Peraturan Kepala Badan POM tentang Pangan untuk Keperluan Gizi Khusus (Pangan Olahragawan dan Pangan untuk Keperluan Medis Khusus) Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat pada Pangan Olahan Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Cemaran Kimia pada Pangan Olahan Peraturan Kepala Badan POM tentang Pengawasan Pangan Rekayasa Genetik Peraturan Kepala Badan POM tentang Bahan Penolong Peraturan Kepala Badan POM tentang Pedoman Asumsi Konsumsi Peraturan Kepala Badan POM tentang Bahan Baku Pangan yang Dilarang dalam Pangan Olahan
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Amanah UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
Saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) : 1. RPP tentang Keamanan Pangan Revisi PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan 2. RPP tentang Label dan Iklan Pangan Revisi PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
Jejaring dalam Penyusunan Standar
Networking Dalam negeri
Luar negeri
• Anggota Komite Teknis • Anggota Komisi Keamanan Hayati • Sekretariat TTKH • Anggota Pokja Pangan Organik • Mirror Committee Codex • Tim Genap SNI Makanan Minuman
• PFPWG ACCSQ • CAC (CCCF, CCFL, CCFA, CCNFSDU) • INRASFF • APEC • ILSI
Codex Alimentarius Commission MIRROR COMMITTEE
Codex Committee on Food Additives (CCFA)
Codex Committee on Contaminants in Food (CCCF)
Codex Committee on Food Labelling (CCFL)
Codex Committee on Nutrition & Food for Special Dietary Uses (CCNFSDU)
Penutup
1
2
• Peraturan yang telah ditetapkan diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik dalam rangka menjamin keamanan, mutu dan gizi pangan untuk memberi perlindungan bagi masyarakat serta peningkatan daya saing
• Peran Masyarakat dan Akademisi sangat penting dalam penyusunan peraturan dan diharapkan berperan aktif dalam penyusunan peraturan
Direktorat Standardisasi Produk Pangan Gedung F Lantai 3, Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Telp. 021-42875584, Fax. 021-42875780
